EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT ...

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Vol. 3(3) Desember 2019, pp. 380-394

ISSN : 2580-9059 (online)

2549-1741 (cetak)

380

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN

BIAYA RINGAN BERKAITAN DENGAN YURISDIKSI

PENGADILAN NEGERI SIGLI

EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF SIMPLE JUSTICE, FAST AND

LIGHTWEIGHT ASSOCIATION IN THE YURISDICTION

OF THE SIGLI COUNTRY COURT

Sayed Akhyar

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Banda Aceh, 23111

e-mail: [email protected]

Diterima: 10/1/2019; Revisi: 22/06/2019; Disetujui: 14/12/2019

Abstrak - Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam UU, Hakim wajib menerapkan

asas tersebut dengan tujuan memberikan keadilan dan menghematkan waktu bagi para pihak yang

menyelesaikan perkara. Begitu juga hakim yang memeriksan dan menutuskan perkara di Pengadilan Negeri

Sigli, meskipun PN Sigli memiliki 2 wilayah yurisdiksi yaitu Pidie dan Pidie Jaya. Tujuan penulisan untuk

mengetahui efektifitas dan hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di PN

Sigli. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan: pertama.

Penerapan asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum berjalan dengan efektif dan sempurna di PN

Sigli. Kedua. Pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di PN Sigli masih mendapat berbagai macam

hambatan, yaitu: Pemanggilan Tidak Ketemu Para Pihak di Tempat, Keuchik Lupa Menginformasikan kepada

Pihak, Lupa Mencamtukan Materai Pada Seluruh Bukti, Banyaknya Perkara yang Masuk, Banyaknya Saksi

yang Dihadirkan, para pihak Tidak Serius, dan gagalnya proses mediasi.

Kata Kunci : efektifitas, asas pengadilan, yurisdiksi pengadilan

Abstract - The principle of simple, fast and low-cost justice has been regulated in the Law, the Judge is obliged

to apply the principle with the aim of providing justice and saving time for the parties who settle the case.

Likewise the judge who examined and decided on the case in the Sigli District Court, even though the Sigli

District Court had 2 jurisdictions namely Pidie and Pidie Jaya. The purpose of writing is to find out the

effectiveness and obstacles in the implementation of simple, fast and low-cost judicial principles in Sigli District

Court. The method used is an empirical juridical research method. The results of the study show: first. The

application of a simple, fast and low cost court principle has not been effective and perfect in Sigli District

Court. Second. The implementation of simple, fast and low-cost principles in Sigli District Court still gets

various obstacles, namely: Summoning Not Meeting Parties at the Place, Keuchik Forgot to Inform the Parties,

Forgot to Stamp on All Evidence, Number of Cases Entered, Number of Witnesses Presented, the parties are not

serious, and the mediation process fails.

Keywords: effectiveness, court principles, court jurisdiction.

PENDAHULUAN

Pemeriksaan di pengadilan tidak terlepas dari prosedur yang telah ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan. Aturan hukum menjadi pedoman utama bagi hakim dalam

mengadili dan menyelesaikan persoalan yang diajukan kepadanya. Salah satu hal yang telah

diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu adanya Asas peradilan sederhana, cepat

dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang

Syiah Kuala Law Journal : Vol. 3(3) Desember 2019

Sayed Akhyar 381

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 4 ayat (2) menyatakan “bahwa

peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam Undang Undang

Kekuasaan Kehakiman 2009 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “sederhana”

adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif.

Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh

masyarakat. Namun demikian asas sederhana,cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan

penyelesaian perkara perdata di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan

kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan, sedangkan yang dimaksud dengan cepat

tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasarkan

kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan

seharusnya dari aparat penegak hukum. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan

asas pengadilan yang jika benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi

masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.1

Keadilan adalah suatu cita-cita yang irasional. Keadilan ini bukanlah sasaran

pengetahuan, meskipun sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia. Dilihat dari

sudut pengetahuan rasional, yang tampak hanyalah kepentingan atau konflik kepentingan

lebih tepatnya.2

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang telah diatur dalam UU No. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi acuan bagi seluruh hakim yang berada

dalam lingkungan Mahkamah Agung. Hakim wajib melaksanakan dengan tujuan untuk

memberikan keadilan dan menghematkan waktu bagi para pihak yang menyelesaikan

perkara. Baik dalam perkara perdata maupun dalam kasus pidana hakim mengupayakan

semaksimal mungkin supaya asas tersebut dapat terealisasikan dengan baik.

Penerapan Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diterapkan di seluruh

lingkungan pengadilan yang ada di Mahkamah Agung. Termasuk di dalamnya Pengadilan

Negeri yang juga merupakan salah satu lembaga pengadilan yang diberikan kewenangan

absolut dan kewenangan relatif di wilayah-wilayah tertentu. Masing-masing peradilan

1E. Sundari, Praktik Class Action di Indonesia , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 3. 2 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Nusa Media & Nuansa,Bandung, 2006, hlm.

16.


Sayed Akhyar 382

memiliki kewenangan absolut dan relatifnya masing-masing. Bagi wilayah yang tidak terlalu

luasa, pelaksanaan asas peradilan cepat dan biaya ringan bukanlah suatu hal yang mustahil

untuk dilaksanakan.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh masyarakat juga

memperlihatkan belum adanya keberhasilan peran adat gampong dalam menyelesaikan

secara peradilan adat, bila pun ada, mekanisme yang dilakukan tidak seperti yang dijelaskan

dalam peraturan MAA. Penyelesaian dilakukan secara spontan tanpa melalui tahap-tahap

yang telah diatur melalui mekanisme peradilan adat.3

Berbeda halnya dengan wilayah yang terlalu luas yang berakibat pada lamanya proses

suatu perkara. Misalnya Pengadilan Negeri Sigli yang wewenang relatifnya mencakup dua

wilayah kabupaten yaitu kabupaten pidie dan kabupaten pidie jaya. Bagi masyarakat yang

berada di dua lokasi tersebut apabila terjadinya persoalan pidana maupun perdata wajib

dibawakan kepada Pengadilan Negeri Sigli.

Dengan memperhatikan luasnya kedua wilayah yurisdiksi pengadilan negeri sigli

tersebut, dapat menimbulkan tantangan tersendiri bagi hakim yang bertugas di Pengadilan

Negeri Sigli. Hal ini dikarenakan perkara yang diadili bukanlah perkara perdata saja, akan

tetapi perkara pidana juga diadili dalam sebuah lembaga. Akibatnya, pelaksanaan peradilan

cepat, dan biaya ringan akan terkendala dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Pelaksanaan asas ini tidak boleh mengurangi “ketetapan” pemeriksaan dan penilaian

menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan, jangan memanipulasi

untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus “tepat” menurut hukum

(due to law). Menurut Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata dirumuskan sebagai

peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim

(pengadilan) sejak dimajukannya gugatan, dilaksanakannya gugatan, sampai dengan putusan

hakim.4

Luasnya wilayah tanpa diiringi oleh ketersediaan SDM yang seimbang turut

berkontribusi menumpuknya perkara di Pengadilan Negeri Sigli. Jumlah Hakim yang tersedia

saat ini berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Ketua Pengadilan Negeri Sigli dan Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Sigli.5 Sehingga yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana

3 Sururi, Lailan, Dahlan Ali, and Teuku Muttaqin Mansur. "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan

Gampong." Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 21.1 (2019): 61-76. 4Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni,Bandung, 1982, hlm. 29 5Diakses dari http://pn.pn-sigli.go.id/hakim/, Pengadilan Negeri Sigli, hakim, pada tanggal 12 September

2018, pukul 16:10 Wib

http://pn.pn-sigli.go.id/hakim/


Sayed Akhyar 383

kemudian efektifitas pengadilan dengan jumlah Hakim berjumlah 7 (tujuh) orang, kemudian

menaungi wilayah hukumnya mencapai 2 (dua) Kabupaten, 31 (tiga puluh satu) Kecamatan

dan 954 (Sembilan ratus lima puluh empat) Desa, sehingga untuk menerapkan asas peradilan

sederhana, cepat dan biaya ringan dipandang akan berdampak pada kualitas penanganan

perkara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan asas peradilan

sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sigli, dan

untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam

merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penanganan perkara

perdata di dua wilayah yurisdiksi Pidie dan Pidie Jaya.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris dalam kajian ini. Penelitian

yuridis empiris yaitu penelitian yang ingin mengkaji kaidah-kaidah hukum yang

tercantumkan dalam peraturan perundang-undangan pada tataran empiris. Dengan sumber

data yang digunakan adalah sumber hukum primer yang diperoleh melalui wawancara

dengan narasumber, dan data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukun primer, bahan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan tehnik telaah kepustakaan.

Data yang diperoleh dari lapangan dan kepustakaan akan dianalisis dengan

pendekatan kualitatif yang akan dinarasikan secara deskriptif analisis. Menurut Soerjono

Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu analisis yang menghasilkan data deskriptif

analitif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku

yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.6

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan

Negeri Sigli

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha

sekeraskerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan

sederhana, cepat dan biaya ringan. Lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-

6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media,Jakarta, 2005, hlm. 154


Sayed Akhyar 384

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu berupa peradilan

dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringa. Dalam penjelasan, disebutkan bahwa

yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan cara efisien dan

efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat

dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran

dan keadilan.

Asas-asas peradilan tersebut di atas khususnya berkaitan dengan penerapan asas

peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata, dapat

ditempuh melalui beberapa aspek, yakni dari aspek administratif dilakukan penerapan

dokumen elektronik, kemudian dari aspek pengintegrasian mediasi ke dalam sistem

penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri, berikutnya, penyebaran perkara melalui

pembentukan peradilan khusus, dan terakhir yakni dari aspek pembatasan pengajuan upaya

hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) perkara perdata.7

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sangat tergantung pada

bagaimana terobosan hukum dan sistem peradilan yang dapat diwujudkan. Aspek Pertama,

yakni aspek administratif, yang antara lainnya tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

3/DJU/HMO2.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi,

tertanggal 20 Juni 2014, pada Bidang Pelaksanaan (V) Butir 8 ditentukan bahwa : “Tanggung

jawab utama dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu, dan ketepatan waktu

pengunggahan data berada pada ketua dan panitera dari masing-masing Pengadilan Negeri.

Seluruh pengadilan akan dimonitor oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung untuk

memastikan semua data yang dimasukkan akurat dan termutakhirkan. Kegagalan

memasukkan data dalam tenggat waktu 24 jam/1 hari kerja dapat dikenakan sanksi sebagai

pelanggaran kedisiplinan oleh Badan Pengawasan, dan akan dipertimbangkan dalam

penentuan kenaikan pangkat, rotasi, mutasi, dan/atau tindakan kedisiplinan lainnya.”

Demikian pula berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, tertanggal

24 Mei 2012, pada lampirannya, Angka 2 tentang Tujuan, dijelaskannya bahwa : “Standar

7Ambrosius Gara, Penerapan Asas Peradilan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan

Negeri. Jurnal Lesx Administratum, Vol. III/ Nomor 3/ Mei 2015, Jurnal elektronik Bagian Hukum

Administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm, 73.


Sayed Akhyar 385

Operasional Prosedur yang disusun oleh setiap satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, diharapkan:8

1. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu tugas

dan pemberian pelayanan kepada masyaraka

2. Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan kemudahan

pengendalian

3. Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur

4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam

melaksanakan tugas umum di bidang peradilan

5. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur

peradilan secara proporsional.

Selain itu, Penyelesaian perkara perdata berdasarkan prosedur mediasi di Pengadilan,

terkait erat dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan peradilan yang cepat

oleh karena Perdamaian yang tertuang dalam bentuk Akta Perdamaian telah menutup upaya

hukum lainnya, sehingga dimungkinkan penyelesaian perkara perdata berdasarkan prosedur

mediasi di Pengadilan, hanya sampai di Pengadilan Negeri saja sepanjang kesepakatan itu

tertuang dalam Akta Perdamaian (Acte van Dading). Dibandingkan dengan penyelesaian

perkara melalui proses peradilan yang bersifat memutus (ajudikatif), maka terdapat upaya

hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa yang harus menempuh proses yang panjang,

oleh karena proses tersebut belum sampai pada suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Perdamaian dan akta perdamaian itu sendiri menurut A. Ridwan Halim, merupakan

pengejahwantahan dan penuangan dari kehendak para pihak itu sendiri.9

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya dalam penerapan asas sederhana,

cepat dan biaya ringan telah dilakukan berbagai upaya oleh pihak peradilan agar tercapainya

penerapan asas tersebut secara maksimal, yaitu dengan dilakukannya terobosan baru dalam

hal manajeman administrasi perkara di setiap lembaga peradilan di Indonesia secara

elektronik (online). Hal ini dilakukan untuk memudahkan para pihak yang berperkara dan

lembaga peradilan dalam memonitoring perkara yang sedang diperiksa dan diadili di

pengadilan.

8 Ibid., hlm, 74. 9A. Ridwan Halim, Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hal.

156


Sayed Akhyar 386

Begitu juga dengan pemberlakukan mediasi dalam setiap perkara perdata di

persidangan. Upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan kepada para pihak yang

berperkara dapat dikatakan sebagai salah satu upaya tercapainya penerapan asas sederhana,

cepat dan biaya ringan. Maka dengan demikian, para pihak yang berperkara secara perdata di

pengadilan tetap akan dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu dengan harapan dapat

menyelesaikan perara tersebut secara damai, namun jika mediasi gagal maka prkara tersebut

akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat terhadap tergugat di muka

hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Pada dasarnya semua lembaga peradilan harus menerapkan asas sederhana, cepat dan

biaya ringan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara apapun yang masuk ke

pengadilan. Baik dalam ranah privat maupun publik. Hal ini diterapkan untuk memberikan

rasa keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum kepada masyarakat luas

pada umumnya dan kepada para pihak secara khususnya. Dengan telah terpenuhinya tujuan

hukum tersebut, maka dapat dikatakan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di

persidangan telah berjalan dengan efektif sesuai dengan amanat peraturan perundang-

undangan terkait.

Praktik penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan sampai

dengan pemutusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Sigli telah dijalankan atai diterapkan

sesuai dengan amnat undang-undang dan peraturan yang dilekuarkan oleh Mahkamah Agung.

Menurut As’Ari, SH., jika berbicara mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan

mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, dan dalam

penerapannya ada tiga bagian yang harus diperhatikan, yakni:10

1) Asas sederhana, dalam pelaksanaanya hakim Pengadilan negeri Sigli dilakukan dengan

mudah yang dapat dijalani oleh para pihak yang berperkara.

2) Asas cepat, penerapannya asas ini dalam perkara pedata di Pengadilan negeri Sigli telah

diusahakan untuk diselesaikan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam

peraturan mahkamah agung, yaitu untuk perkara perdata harus diselesikan dengan

maksimal waktu 5 (lima) bulan setelah dinyatakan mediasi gagal.

3) Asas biaya ringan, penerapan asas ini telah diterapkan dengan baik oleh pengadilan

Negeri Sigli. Besar kecilnya biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak tergantung

pada radius dan berapa kali pemanggilan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari biaya

10Wawancara dengan Bapak As’ari, SH, pada tanggal 13 November 2018 di Pengadilan Negeri Sigli.


Sayed Akhyar 387

yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Sigli sesuai dengan jarak atau radius

masing-masing wilayah, yaitu sebagai berikut:

Tabel.1

Biaya Perkara di Pengadilan Negeri Sigli

Jarak atau Radius Biaya Wilayah (kecamatan)

Radius I Rp. 90.000,00 Kec. Kota dan Pidie

Radius II Rp. 115.000,00 –

Rp. 150.000,00

Kec. Bandar Baru, Kec. Pante Raja, dan

Kec. Tringgadeng.

Radius III Rp. 200. 000,00 –

Rp. 250. 000, 00

Kec. Meurah Dua, Kec. Jangka Buya, kec.

Meuredu, Kec. Ulim da kec. Bandar Dua.

Dilihat dari efektivitas penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang

dilakukan oleh Hakim di Pengadilan negeri Sigli, menurut hemat bapak As’ari, SH,

menyebutkan bahwasanya efektifnya penerapan asas tersebut bukan dilihat dari keseluruhan

asas, tetapi ada bagian-bagian dari asas tersebut yang telah efektif dijalankan dan juga ada

bgaian tertetu yang belum efektif diterapkan dalam persidangan di Pengadilan negeri Sigli.11

Asas sederhana menurut pengakuannya telah diterapkan dengan baik selama proses

persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Sigli. Di samping itu, asas biaya ringan

diakunya juga telah diterpaknnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini

dapat dilihat dari telah diaplikasikannya asas biaya ringan dalam kasus perdata, dimana pada

saat mendaftarkan perkara perdata ke Pengadilan Negeri Sigli, para pihak akan membayar

satu kali pembayaran saja dengan nominal jumlah Rp. 1.500.00,00, dan jika biaya tersebut

lebih, maka akan dikembalikan kembali kepada para pihak.

Sedangkan penerapan asas cepat dalam perkara perdata di pegadilan negeri Sigli tidak

berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor yang datang dari

para pihak maupun yang datang dari pihak hakim itu sendiri. Adapun faktor tidak

terlaksananya asas persidangan cepat sesuai yang disebabkan oleh para pihak yaitu para pihak

dinggap tidak kooperatif dalam mengikuti proses persidangan, dalam arti para pihak kerap

kali tidak tepat waktu menghadiri persidangan baik karena telat maupun tidak hadir pada saat

jadwal persidangan yang telah ditentukan sesuai dengan koot kelender pengadilan Negeri

Sigli. karena itu sidang akan ditunda sampai dengan penentuan jadwal persidangan kembali.

11 Wawancara dengan Bapak As’ari, SH, pada tanggal 13 November 2018 di Pengadilan Negeri Sigli.


Sayed Akhyar 388

Sementara faktor tidak terlaksananya asas pengadilan cepat yang disebabkan oleh hakim

adalah adanya hakim yang berhalangan hadir (cuti).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Pengadilan negeri Sigli telah

beruapaya untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan baik. Namun

pada saat pelaksanaannya, hak tersebut tidak berjalan dengan sempurna, dikarenakan tidak

semua asas sederhana, cepat dan baiya ringan berjalan dengan efektif. Hanya pelaksanaan

asas sedrhana dan biaya ringan saja yang berjalan dengan baik. Sementara asas pengadilan

cepat tidak terlaksanan dengan baik.

Pada dasarnya semua pihak yag terlibat dalam pengadilan di semua lingkungan

peradilan harus menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan baik dan

sempurna, dalam arti ketiga unsur asas sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan

Pasal 2 ayat (4) undang-Undang kekuasaan kehakiman mampu diterapkan dengan baik secara

keseluruhan. Hal ini bertujuan agar terciptanya rasa kepastian hukum bagi para pihak yang

berpekera. Di mana pihak yang berperkara sangat membutuhkan proses penyelesaian hukum

yang dilakukan oleh lembaga peradilan dengan cepat. Karena dengan diputuskan suatu

perkara dengan cepat oleh pihak pengadilan, di samping memberikan kepastian hukum

kepada para pihak juga akan menjamin rasa keadilan dan kemanfaat hukum bagi para pihak

itu sendiri.

2. Hambatan Hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam merealisasikan asas peradilan

sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penanganan perkara perdata di dua

wilayah yurisdiksi Pidie dan Pidie Jaya

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum dan

keadilan, hakim yang beroperasional di Pengadilan Negeri Sigli telah berusaha semaksimal

mungkin dalam menjalankan sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Namun pada tataran empiris, dalam mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara

yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan selalu menghadapi berbagai persoalan.

Begitu juga dalam pelaksanaan asas Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan

Negeri Sigli juga menghadapi berbagai persoalan yang tidak bisa dihindari dan harus

dihadapi untuk mengatasinya.


Sayed Akhyar 389

Berbagai macam persoalan yang sering dihadapi oleh hakim yang bertugas di

Pengadilan Negeri Sigli dalam menjalankan aktivitasnya mengadili memutuskan perkara,

khususnya perkara perdata adalah sebagai berikut:12

1. Pemanggilan Tidak Ketemu Para Pihak di Tempat

Pemanggilan para pihak untuk menghadap ke persidangan merupakan salah satu

keharusan yang dilaksanakan di Pengadilan. Para pihak mendatangi ke Pengadilan didasarkan

adanya pemberitahuan dari pengadilan secara langsung yang disampaikan melalui petugas

khusus yang ditugaskan untuk itu. Suatu persoalan yang sering dihadapi di lapangan yang

menjadi faktor tidak efisiensi pelaksanaan asas Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di

Pengadilan Negeri Sigli yaitu karena tidak ketemu dengan pihak langsung untuk menerima

relas panggilan. Langkah yang ditempuh bila juru sita tidak menemukan langsung dengan

para pihak di tempat yaitu yaitu menitipkannya di Keuchik.

Masyarakat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli memiliki

profesi yang berbeda-beda sehingga pada harinya disibukkan dengan rutinitasnya masing-

masing. Petugas akan mengalami kesulitan untuk menemui secara langsung para pihak yang

berperkara. Bahkan ada yang keluar kota yang baru kembali rumahnya dua atau tiga hari.

Jikalau ada Kepala Desa di tempat, maka akan disampaikan surat tersebut kepadanya untuk

diberikan kepada Para Pihak. Bahkan kalau tidak ada Keuchik, maka terkadang petugas bolak

balik untuk menyerahkan relas panggilannya.

2. Keuchik Lupa Menginformasikan kepada Pihak

Sebagian Keuchik yang telah menerima suratnya sering lupa menginformasikan

kembali kepada para pihak. Akibatnya adalah para pihak tidak mengetahui jadwal sidang

yang telah ditentukan. Padahal dalam relas panggilan telah ditentukan jadwal yang

disebutkan secara tegas di dalamnya, namun karena tidak diberikan kepadanya menyebabkan

sidang yang pertama harus ditunda. Keuchik menyampaikan pada saat jadwal sidang

terlewatkan.

Informasi ketidakhadiran para pihak yang tidak menghadiri persidangan pada jadwal

yang telah ditentukan diperoleh pada saat sidang berikutnya. Penggugat atau Tergugat

ditanyakan alasan-alasan ketidakhadirannya pada sidang yang telah ditentukan dalam

persidangan. Para pihak menjawab bahwa relas panggilannya baru diserahkan oleh Keuchik.

12 Wawancara dengan Bapak Yusmadi, SH., MH, pada tanggal 14 November 2018 di Pengadilan Negeri

Sigli.


Sayed Akhyar 390

3. Lupa Mencamtukan Materai Pada Seluruh Bukti

Sebagian dari masyarakat yang tidak menggunakan jasa advokat seringkali lupa

mencantumkan materai pada setiap alat bukti yang diajukan ke persidangan. Padahal dalam

proses pembuktian, setiap alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat dan tergugat harus di

stempelkan terlebih dahulu di kantor Pos. Berbeda halnya dengan pengugat atau tergugat

yang didampingi oleh advokat yang biasanya selalu mencantumkan materai terlebih dahuludi

kantor pos. Pada saat pemeriksaan di persidangan tidak lagi mempermasalahkan tentang

materai.13

4. Banyaknya Perkara yang Masuk ke Pengadilan

Faktor lain yang merupakan alasan tidak efektifnya pelaksanaan asas peradilan

sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Sigli yaitu tingginya perkara yang

masuk dan tidak sesuai dengan jumlah hakim yang tersedia. Sebelum adanya Pengadilan

Negeri Meureudu, Pengadilan Negeri Sigli mengadili dua wilayah kabupaten yaitu wilayah

pidie dan pidie jaya. Meningkatnya jumlah kasus yang diajukan oleh masyarakat menjadi

tidak dapat dihindari.14

5. Banyaknya Saksi yang Dihadirkan

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses beracara

di pengadilan perdata. Hakim akan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya

berdasarkan adanya alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh para pihak, baik

penggugat maupun tergugat. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa alat bukti

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR, yaitu15: Bukti surat, Bukti saksi, Persangkaan,

Pengakuan dan Sumpah.

Bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang memberikan kejelasan tentang suatu

persoalan yang dipersoalkan. Namun hadirnya saksi di persidangan juga turut berpengaruh

pada lamanya proses penyelesaian perkara. Semakin banyaknya saksi yang diajukan semakin

lama pula proses perkara yang sedang ditangani. Apalagi kedua belah pihak mengajukan

13Wawancara dengan Bapak Yusmadi, SH., MH, pada tanggal 14 November 2018 di Pengadilan Negeri

Sigli. 14 Wawancara dengan Bapak Yusmadi, SH., MH, pada tanggal 14 November 2018 di Pengadilan Negeri

Sigli. 15 Deasy Soeikromo, Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di

Pengadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.II/No.1/Januari-Maret /2014, Fakultas Hukum Unversitas Sam Ratulangi,

Manado, hlm. 127.


Sayed Akhyar 391

bukti saksi agar dapat memberikan keterangan yang yang dipahami dan ketahui oleh

dirinya.16

6. Penggugat/Tergugat Tidak Serius

Keseriusan para pihak memiliki peranan penting dalam menghadiri ke persidangan.

Hal ini bertujuan untuk menghindari tingginya biaya yang dikeluarkan untuk transportasi dan

biaya-biaya lainnya. Apalagi salah satu pihak yang tidak dating ke persidangan tanpa

memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lawan. Akibatnya, pihak yang dating akan

merasa dirugikan karena sidang akan ditunda lagi pada masa yang akan dating. Sebenarnya

jikalau masyarakat yang berperkara serius dalam menghadiri ke persidangan sesuai dengan

jadwal yang telah ditentukan tidak akan menghabiskan biaya yang terlalu banyak.17

Salah satu contoh konkrit putusan yang diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan

Negeri Sigli yaitu Putusan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN-Sgi. Putusan tersebut diajukan oleh

penggugat sejak tanggal 18 Januari 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sigli. Penggugat mendaftarkan gugatannya dikarenakan ada perbuatan wanprestasi yang

dilakukan oleh tergugat. Akibat kelalaian tergugat yang tidak melaksanakan sesuai dengan

kesepakatan yang telah disepakati bersama akhirnya terjadilah wanprestasi.

Majelis hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli melalui putusan

Nomor 01/Pdt.G/2016/PN-Sgi telah memutuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada tanggal 21 Februari 2017. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa batas pendaftaran

perkara dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri sangatlah lama yaitu

setahun lebih satu bulan atau tiga belas bulan.

Adapun hal yang melatarbelakangi lamanya proses pemeriksaan dalam perkara

tersebut dikarenakan tidak adanya keseriusan dari tergugat untuk menghadap ke persidangan.

Tergugat sering tidak menghadiri atau menghadap ke persidangan meskipun telah diundang

secara resmi dan patut.Hal ini dikarenakan kuasa hukum terguat mengundurkan diri. Setelah

kuasa hukum mengundurkan diri, tergugat tidak meminta kuasa hukum lainnya untuk

menghadiri ke persidangan. bahkan tergugat sendiri tidak pernah hadir lagi ke persidangan.

Meskipun tidak pernah dihadiri oleh tergugat, namun perkara tersebut terus berlanjut hingga

berakhir dengan putusan.


Sigli. 17 Wawancara dengan Bapak Yusmadi, SH., MH, pada tanggal 14 November 2018 di Pengadilan Negeri

Sigli.


Sayed Akhyar 392

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh

karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan

sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para tergugat

yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan

tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan

gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian dan menolak selebihnya.

Dengan tidak pernah hadirnya tergugat ke persidangan pada jadwal yang telah

ditentukan dapat mengakibat jadwal sidang tertunda dan hakim memutuskan putusan tersebut

dengan putusan verstek. Dalam dictum amar putusan hakim menyatakan:

a. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

b. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek;

c. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kwitansi pernyataan hutang yang telah

ditandatangani tergugat sebesar Rp 530.130.000 (lima ratus tiga puluh juta seratus

tiga puluh ribu rupiah);

d. Menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan

segala akibat hukumnya.

e. Menghukum tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp 530.130.000 (lima ratus

tiga puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada penggugat secara tunai dan

sekaligus;

f. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.991.000 (Satu

juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

g. Menolak gugatan untuk selebihnya.

Biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara tersebut berjumlah Rp 1.991.000

(Satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah). Hal ini dikarenakan biaya

panggilan yang terlalu besar.

7. Mediasi Tidak Berhasil

Persoalan lainnya yang mengakibatkan tidak berhasilnya pelaksanaan asas sederhana,

cepat, dan biaya ringan adalah karena mediasi yang dilaksanakan tidak mendapatkan hasil

yang maksimal. Artinya pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri

Sigli tidak berhasil sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat harus diperoleh

sebagaima biasanya.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan mediasi sangat ditentukan oleh para pihak.

Mediator yang disediakan untuk menengahi para pihak hanya memberikan pandangan


Sayed Akhyar 393

semata, tanpa memaksakan para pihak untuk mengikuti atau tidak terhadap segala saran dan

pandangan yang diberikan.18 Biasanya keberhasilan mediasi ini harus adanya itikad baik di

antara pihak untuk saling terbuka dan menerima segala yang baik bagi para pihak. Jikalau hal

ini tidak dimiliki tentu tidak akan mendapatkan hasil mediasi yang optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Sigli dapat disimpulkan

bahwasanya penerapan asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum berjalan

dengan efektif dan sempurna, dalam artian penerapan asas tersebut tidak efektif secara

keselutuhan. Karena hanya asas sederhana dan biaya ringan saja yang telah diterepkan

dengan baik oleh Pengadilan Negeri Sigli. sedangkan asas cepat belum terpenuhi dengan

baik, hal ini disebabkan oleh molornya waktu peridangan yang sering kali ditunda, baik

disebabkan ketidakhadiran para pihak maupun karena berhalangannya hakim untuk hadir di

persidangan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri

Sigli masih mendapat berbagai macam hambatan untuk merealisasikannya, yaitu:

Pemanggilan Tidak Ketemu Para Pihak di Tempat, Keuchik Lupa Menginformasikan kepada

Pihak, Lupa Mencamtukan Materai Pada Seluruh Bukti, Banyaknya Perkara yang Masuk ke

Pengadilan, Banyaknya Saksi yang Dihadirkan, Penggugat/ Tergugat Tidak Serius, dan

pelaksanaan Mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri tidak berhasil sehingga hakim

memeriksanya seperti biasa melalui tahapan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik,

pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ridwan Halim, Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta,

2005.

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1982.

Deasy, Soeikromo. "Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara

Perdata Di Pengadilan." Jurnal Hukum Unsrat 2.1 (2014): 124-136.

Diakses dari http://pn.pn-sigli.go.id/hakim/, Pengadilan Negeri Sigli, hakim, pada tanggal 12

September 2018, pukul 16:10 Wib.


Sigli.


Sayed Akhyar 394

E. Sundari, Praktik Class Action di Indonesia , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.

Gara, Ambrosius. "PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT DALAM PENYELESAIAN

PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI." LEX ADMINISTRATUM 3.3

(2015).

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Nusa Media & Nuansa, Bandung,

2006.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 002 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.

Sururi, Lailan, Dahlan Ali, and Teuku Muttaqin Mansur. "Penyelesaian Sengketa Melalui

Peradilan Gampong." Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 21.1 (2019): 61-76.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 3/DJU/HMO2.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis

Teknologi Informasi.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT ...

Documents

Transcript of EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT ...