Pembaruan Peradilan dalam Survey Kemudahan Berusaha 2018

Enforcing Contract dan Resolving Insolvency

Pokja Koordinasi Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung RI[SK KMA 43/KMA/SK/II/2017]

Survei Kemudahan BerusahaMengenai Survey

• Dilaksanakan sejak Tahun 2001• Dilakukan oleh tim Global International Finance Corporation/ World Bank

Group

• Survei Global yang meliputi sampel dari > 180 negara, Tahun 2017 Survei Meliputi 190 negara, pada intinya adalah survey komparasi peraturan

• Meliputi 10 parameter terkait dengan proses usaha yang dilakukan mulai dari dimulainya usaha dan penutupan usaha.

• Survey tidak bicara tentang kemudahan berusaha bagi korporasi skala besar, namun lebih fokus kepada kemudhaan berusaha bagi UMKM.

Survei Kemudahan BerusahaMetodologi Umum

Akhir Maret – Juli Setiap Tahunnya

Pengumuman Hasil Survei Serentak 30 Oktober 2017

Studi Literatur(Peraturan perundang-undangan / Prosedur )

Kunjungan Lapangan / Interview ke Lokasi yang menjadi Obyek Studi

Dilakukan di 2 Pusat Kegiatan Ekonomi Terbesar

(Jakarta dan Surabaya)

Penyebaran Kuesioner / Interview kepada

Kontributor (Hakim / Praktisi)

Trading Across Borders

Enforcing Contracts

Resolving Insolvency

151

116

118

49

104

62

70

108

166

76

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia 91

2017

4

PERINGKAT EODB PER INDIKATOR 2016Rekalkulasi1

167

113

123

61

115

70

69

113

171

74

106

1 Faktor Rekalkulasi :(1) Adanya penambahan komponen gender pada indikator Starting a Business, Registering Property, dan Enforcing Contract;(2) Perubahan metodologi melalui penambahan proses postfilling dalam indikator Paying Taxes;(3) Adanya koreksi data untuk indikator Construction Permits, Getting Electricity, Registering Property, Protecting Minority Investors, dan Trading Across Borders.

Starting a Business

Dealing with Construction Permits

Registering Property

Getting Electricity

Paying Taxes

Getting Credit

Protecting Minority Investors

Perlu upaya reformasi yang signifikan

1. Modal minimum disetor sesuai kesepakatanpara pihak

2. Mengurangi waktu dan biaya mendapatkansambungan listrik

3. Digitalisasi data kadastral dan pemanfaatansistem GIS

4. Mempermudah akses perkreditan melaluipendaftaran agunan modern

5. Pembayaran pajak secara online6. Mempermudah ekspor dan Impor melalui

peningkatan pelayanan kepabeanan dam pengajuan dokumen (PEB dan PIB)

7. Adanya prosedur gugatan sederhana di pengadilan tingkat Pertama

TOP REFORMER EODB 2017

Prioritas Pemerintah

• Paket Reformasi Kebijakan Ekonomi XII tahun 2016• Pemerintah menginginkan peringkat kemudahan berusaha RI naik ke

peringkat 40.• Koordinasi melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan

Koordinasi Penanaman Modal• Indonesia tahun 2017 pada posisi 91 dari 190 negara

• Singapura posisi 2 (2016 : 1) • Malaysia posisi 23 (2016: 18)• Thailand posisi 46 (2016 : 49)• Brunei Darussalam posisi 72 (2016: 84)• Vietnam posisi 82 (2016: 90)• Filipina posisi 99 (2016: 103)

Sejarah Kinerja Hasil Survey Kemudahan Berusaha RI

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ranking Keseluruhan 130 128 120 114 106 91

Memulai Usaha 161 166 175 155 167 151

Mengurus Ijin Pembangunan (konstruksi) 72 75 88 153 113 116

Instalasi Listrik 158 147 121 78 61 49

Mendaftarkan Tanah 99 98 101 117 123 118

Memperoleh Kredit 127 129 86 71 70 62

Perlindungan terhadap Investor Kecil 46 49 52 43 69 70

Membayar Pajak 129 131 137 160 115 104

Perdagangan Lintas Batas 40 37 54 62 113 108

Penegakan Kontrak 145 144 147 172 171 166

Penyelesaian Kepailitan 149 148 144 75 74 76

Masalah yang Dihadapi Dalam Survey Kemudahan Berusaha

• Responden banyak yang tidak mengetahui inisiatif pembaruan yang telah dilakukan oleh Pemerintah

• Responden dari kalangan pemerintah mengetahui namun tidak mampu menunjukkan implementasi reformasi tersebut

• Pemangku kepentingan (Advokat/ Kurator) tidak mengetahui pembaruan yang dilakukan pemerintah/ pengadilan untuk memperbaiki pelayanan dan kemudahan berusaha.

• Pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung tidak berhasil tercatat dalam survei tim Doing Business, karena ; terlambat memasukkan data, data ditolak, karena dianggap tidak terverifikasi di lapangan, dll

Ringkasan Pembaruan Peradilan Dalam Rangka Kemudahan Berusaha • SK KMA Nomor 043 KMA/SK/II/2017 Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Rangka Koordinasi

Peningkatan Kemudahan Berusaha

• Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana• Penyelesaian gugatan Perkara Perdata sederhana dengan nilai dibawah Rp. 200 juta mulai dari 25 hari• Hakim Tunggal• Banding ke Majelis di Pengadilan yang langsung BHT• Opsi untuk beracara sendiri

• Perma Nomor 2/2016 Tentang Mediasi• Pengaturan yang lebih Baik tentang Court Connected Mediation

• SEMA Nomor 2 Tahun 2016 Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan• Kewajiban untuk Memperoleh Persetujuan dari Kreditur dalam Penunjukan Kurator• Penjelasan kembali jangka waktu penyelesaian kepailitan ( ±290 hari)• Kreditor bisa memperoleh informasi dari Kurator setiap saat.• Kewajiban pelaporan yang lebih baik

Hal lain yang Telah dilakukan Mahkamah Agung dalam

Rangka Kemudahan Berusaha

Ringkasan Pembaruan Peradilan Dalam Rangka Kemudahan Berusaha • SK KMA Nomor 043 KMA/SK/II/2017 Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Rangka Koordinasi

Peningkatan Kemudahan Berusaha

• Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana• Penyelesaian gugatan Perkara Perdata sederhana dengan nilai dibawah Rp. 200 juta selesai paling cepat 25

hari sampai eksekusi max 71 hari.• Hakim Tunggal• Banding ke Majelis di Pengadilan yang langsung BHT• Opsi untuk beracara sendiri

• Perma Nomor 2/2016 Tentang Mediasi• Pengaturan yang lebih Baik tentang Court Connected Mediation

• SEMA Nomor 2 Tahun 2016 Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan• Kewajiban untuk Memperoleh Persetujuan dari Kreditur dalam Penunjukan Kurator• Penjelasan kembali jangka waktu penyelesaian kepailitan ( ±290 hari)• Kreditor bisa memperoleh informasi dari Kurator setiap saat.• Kewajiban pelaporan yang lebih baik

Pembaruan Lain yang Terkait dengan Kemudahan Berusaha (1)

1. SK KMA 43/2017 Pembentukan Pokja Kemudahan Berusaha

Membentuk wadah koordinasi dan pembentukan kebijakan untuk merencanakan kegiatan pembaruan dan melaksanakan kegiatan pembaruan terkait dengan kemudahan berusaha.

2. Perma 7/2016 Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

Sebagai mekanisme Quality Control terhadap aturan terkait jangka waktu penanganan perkara yang telah ditentukan.

3. Perma 8/2016 Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

Sebagai mekanisme Quality Control terhadap aturan terkait jangka waktu penanganan perkara yang telah ditentukan.

4. Perma 14 /2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Mengatur bahwa sengketa perkara Ekonomi Syariah dengan nilai dibawah Rp. 200 juta akan diselesaikan berdasarkan dengan prosedur berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Penyelesaian Gugatan Sederhana

5. SEMA No. 2 Tahun 2014 Penyelesaian Perkara di Pengadilan tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan

Memotong standar waktu penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding, dari 6 bulan menjadi 5 bulan bagi pengadilan tingkat pertama dan 3 bulan bagi perkara pada tingkat banding.

6. SK KMA No. 119 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI

Mengubah sistem pembacaan berkas dari berurutan menjadi serentak, jangka waktu pemutusan perkara menadi maksimal 3 bulan dari sebelumnya 6 bulan.

Pembaruan Lain yang Terkait dengan Kemudahan Berusaha (2)

7. SK KMA No. 214 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan perkara di Mahkamah Agung

Memotong jangka waktu penanganan perkara menjadi hanya 250 hari atau 8 bulan terhitung dari perkara masuk sampai dengan keluar dari Mahkamah Agung.

8. SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan

Memanfaatkan teknologi informasi untuk delegasi panggilan/ pemberitahuan (service civil process), sistem sistem informasi dalam pengiriman, dan monitoring bantuan panggilan.

9. SEMA No. 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik yang memberlakukan sistem e-filing bagi perkara kasasi / PK.

10. SK KMA No. 178/KMA/SK/XII/2015 yang memberlakukan sistem secure printing untuk mengganti proses yang ada menjadi proses otomatis sehingga mengehmat puluhan hingga ratusan jam kerja penggandaan dan otentikasi berkas.

11. Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) di seluruh 4 lingkungan peradilan di Indonesia yang memungkinkan semua orang dapat mengakses informasi tentang perkembangan penanganan perkara, penundaan persidangan, serta amar putusan secara online.

12. Platform database putusan nasional yang menampilkan hasil putusan yang dapat ditelusuri berdasarkan jenis perkara, jenis pengadilan,dan relasi dengan putusan lain.

Sistem Informasi PerkaraDatabase Putusan

SISTEM INFORMASI PELACAKAN PERKARA Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

SIPP Pengadilan Tingkat Pertama

SIPP Pengadilan Banding

Executive Information System

Pelacakan untuk Akses PublikSinkronisasi ke Database

PutusanTemplate Putusan untuk

Percepatan MinutasiTemplate untuk Berita Acara

Persidangan memastikan tersimpannya semua BA

Lain-lain

Server PusatMahkamah Agung

Inisiatif Pembaruan Kebijakan dalam Penguatan Sistem Kemudahan Berusaha (1)

1. Sosialisasi dan Koordinasi• Sosialisasi Kemudahan Berusaha bagi Aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan

Pengadilan Negeri Surabaya• Koordinasi Kemajuan Implementasi Kemudahan Berusaha• Peningkatan efektivitas SEMA Nomor 2/2016

• Sosialisasi SEMA 2/2016 tentang Peningkatan Efektivitas Proses Kepailitan dan PKPU• Peninjauan SEMA Nomor 2/2016 tentang Penyelesaian Perkara Sederhana.

2. Pengembangan Sistem & Kebijakan• Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Sistem E-Filing, E-Summon dan E-Payment• Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pengurusan dan Pemberesan pada

Pengadilan Niaga bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan sistem pelaporan Kurator dan Pengurus.

• Penyempurnaan Kebijakan Promosi-Mutasi Hakim Niaga• Peningkatan sistem pengumuman kepailitan, khususnya pada Putusan Kepailitan Kasasi.

Inisiatif Pembaruan Kebijakan dalam Penguatan Sistem Kemudahan Berusaha (2)

3. Studi dan Pengembangan Kebijakan• Kertas kerja Penyempurnaan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata pada

Pengadilan

• Kertas Kerja Pengembangan Kewenangan Pengadilan Niaga• Termasuk Draft RUU Pengadilan Niaga

4. Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur• Peningkatan sertifikasi dan kapasitas Hakim Niaga

• Finalisasi Handbook Hakim Pengawas.

PARAMETER EODB 2017 SIMULASI APABILA PEMBARUAN JANGKA PENDEK TERPENUHI

SIMULASI APABILA PEMBARUAN TAHAP 2

TERPENUHI

Quality of Judicial Proses Index (1-18)

Struktur Peradilan dan Hukum Acara (0-5) -> [3]Manajemen Perkara (0-6) [2]Otomasi Pengadilan (0-4) [0.5]ADR (0-3) [2,5]Total [8]

Struktur Peradilan dan Hukum Acara (0-5) [3]Manajemen Perkara (0-6) [3]Otomasi Pengadilan (0-4) [1]ADR (0-3) [2,5]Total [9.5]

Struktur Peradilan dan Hukum Acara (0-5) [4]Manajemen Perkara (0-6) [4]Otomasi Pengadilan (0-4) [4]ADR (0-3) [2,5]Total [13.5]

Time (days) 471 hari 91 91

Cost (% of Claim of IDR 80 million)

115,7 % 26.32 % 26.32 %

Skor Ease of Enforcing Contract

38.5 71.65 81.84

Ranking Enforcing Contract

166 dari 190 negara 24 dari 190 negara 3 dari 190 negara

Tahap 2 : Struktur Peradilan : Perluasan Kewenangan Pengadilan NiagaManajemen Perkara : Sistem Manajemen Perkara bagi AdvokatOtomasi : E Filing, E Summon, E Payment

Tahap 1 : Struktur Peradilan :Manajemen Perkara : Klarifikasi tentangSistem Manajemen Perkara bagi HakimOtomasi : 1. Klarifikasi ttg Database Putusan PN &

PT2. Biaya & Waktu :Klarifikasi Total Hari dan

Biaya sesuai dengan scenario EODB

Catatan (1)Biaya Penegakan Kontrak

Kalkulasi Biaya Gugatan Total (asumsi sengketa adalah senilai Rp.80 juta)

Tahun Lalu Estimasi Saat ini

Biaya Advokat 90% dari total Gugatan 15% dari Total Gugatan

Biaya Pendaftaran Perkara 3.1% dari total Gugatan 1,28% dari Total Gugatan

Biaya Eksekusi 25% dari total Gugatan 10.4% dari Total Gugatan

115.7% dari total Gugatan 26,32%

Catatan (2)Waktu Penegakan Kontrak (sesuai skenario)

Survey Tahun Lalu Estimasi Saat ini

Fase Penerimaan Gugatan & Pemanggilan

60 hari 5 hari (Perma 2/2015)

Sidang dan Putusan 220 hari 25 hari (Perma 2/2015)

Pelaksanaan Putusan 180 hari • Permohonan aanmaning : 18 hari• Waktu Tunggu aanmaning : 8 hari• Permohonan Sita Eksekusi : 9-14 hari• Permohonan Eksekusi lelang : 6 hari• Pelaksanaan Lelang pada Kantor Lelang : 10 hariTotal Hari: 51 hari

471 hari 91 hari

• Catatan:

• Ekspektasi capaian mengasumsikan bahwa langkah perbaikan telah terlaksana denganefektif di lapangan sebagaimana dikonfirmasikan oleh responden Doing Business di Indonesia dan memenuhi syarat untuk dicatat oleh Tim Doing Business

• Simulasi peringkat Ease of Enforcing Contracts merupakan angka perkiraan denganasumsi bahwa pembaruan tersebut telah terselenggara selama masa periode surveiDoing Business 2017 (Juni 2015 – Juni 2016).

Oleh karenanya, posisi hasil simulasi merupakan perkiraan kedudukan Indonesia padalaporan Doing Business 2017 yang lalu dan bukan perkiraan kedudukan Indonesia di laporan Doing Business yang akan datang. Hal ini disebabkan peringkat suatu negaradalam Laporan Doing Business mengindikasikan kedudukan relatif negara tersebutdiantara 190 perekonomian yang disurvei. Dengan demikian, setiap tahunnya kedudukansuatu negara rentan bergerak naik atau turun bergantung pada laju reformasi dankeberhasilan pemerintah negara lain dalam melakukan peningkatan kemudahan berusahadi negara mereka

Resolving InsolvencyIndikator Skor 2017 Simulasi apabila Perbaikan

Jangka Pendek Terpenuhi

Recovery Rate (sen/ 1 USD) 29.9 50 (target perbaikan recovery rate

setelah proses perbaikan struktural terpenuhi)

Rerata Waktu Penyelesaian Kepailitan 2.0 0.816 tahun(sesuai skenario-295 hari)

Biaya Penyelesaian Kepailitan (% dari budel) 22 15(asumsi penurunan biaya

kepailitan pasca perbaikan)

Hasil Penjualan (0 sebagai penjualan per-aset dan 1 sebagai penjualan unit usaha aktif)

0 1

Indeks Kekuatan Kerangka Insolvensi 9,5 12.5Penambahan Pasca Perbaikan 3

aspek , Penunjukan Kurator/ Keterbukaan Informasi dan

jangka waktu)

Peringkat Resolving Insolvency 76 53

Yang Dapat Dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Responden• Menyiapkan diri untuk uji coba E-Filing dan E-Summon yang akan

dikoordinasikan oleh Mahkamah Agung dalam waktu dekat

• Menyediakan mesin Electronic Data Capture (EDC) Bank pada loket pendaftaran perkara

• Apabila memungkinan Bekerjasama dengan Bank untuk membuat mekanisme pembayaran uang perkara melalui virtual payment, sehingga pembayaran uang perkara bisa dilakukan melalui transfer bank/ ataupun pembayaran elektronik lainnya.

• Referensi tentang Survei Kemudahan berusaha• http://eodb.ekon.go.id/

• http://www.pembaruanperadilan.net/eodb