AUDITING DI SEKTOR PEMERINTAHKelompok 9:

Dian Juliani (340464)

Farizka Susandra (339753)

Nicko Kornelius Putra (339485)

Yulinda Devi Pramita (339321)

PENDAHULUAN

Good Governance

Partisipasi

Transparansi

Akuntabilitas

Fungsi Pemeriksaan/

auditing

Dasar Hukum UU No.15 tahun 2004

DEFINISI PEMERIKSAAN/AUDIT

mendefinisikan audit dalam pengertian sempit sebagai pengujian independen, dan memberikan opini terhadap laporan keuangan(Explantory Foreword, APC, 1980).

Menurut The Auditing Practies Committee 

Menurut UU No.15/2004 Pasal 1

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

DEFINISI PEMERIKSAAN/AUDIT

audit sebagai seperti laporan keuangan, audit dan jasa yang berhubungan dapat saling melibatkan informasi keuangan yang lain, atau informasi non-keuangan, seperti: Sistem pengendalian internal yang memadaiKepatuhan terhadap perundang-undangan, peraturan atau persyaratan kontrakEkonomis, efisiensi dan  keefektifan dalam penggunaan sumber-sumber( auditing nilai dari uang)Praktik-praktik lingkungan

Menurut APB (Auditing Practices Board)

TANGGUNG JAWAB AUDITOR SEKTOR PUBLIK

Menurut APB (SAS 120, 1995, para.20)

Tanggungjawab auditor sektor publik berdasarkan hukum dan peraturan sama seperti auditor entitas sektor swasta … Meskipun demikian,  dalam hal tertentu, tanggungjawab auditor sektor publik lebih luas daripada auditor sektor swasta, karena peraturan atau tugas dan kewajiban lain yang dibebankan kepada mereka.

ELEMEN-ELEMEN AUDIT SEKTOR PUBLIK

AuditSektor PublikTeori Akuntansi Sektor PublikTeori Akuntansi Sektor Publik

Penilaian Prestasi Sektor PublikPenilaian Prestasi Sektor Publik

Akuntansi Managemen Sektor PublikAkuntansi Managemen Sektor Publik

Akuntansi Keuangan Sektor PublikAkuntansi Keuangan Sektor Publik

Sistem Akuntansi Sektor PublikSistem Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Biaya Sektor PublikAkuntansi Biaya Sektor Publik

PERAN AUDITING DALAM PROSES AKUNTABILITAS PUBLIK

Pihak III Meminta Tanggung Jawab Pemerintah dan Kinerja Dewan

Masyarakat (Publik)

Pihak IVAduit Sektor

Publik

Pemerintah(Pusat/Daerah)

DPR/DPRD

Fungsi auditing Fungsi auditing

Pihak I auditee

Pihak II perantara publik yang meminta

pertanggungjawaban auditee

PERAN BPK

Lembaga pelaksana Akuntabilitas dan

Transparansidi Indonesia

BPK

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Berkewenangan menetapkan standar

pemeriksaan keuangan negara

Januari 2007Menerbitkan

SKPN

LINGKUP PEMERIKSAAN BERDASARKAN UU NO.15/2004 Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas

pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. (Pasal 2 ayat (1)).

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (Pasal 2 ayat (2)).

Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. (pasal 3 ayat (2)).

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. (Pasal 4 ayat (2)).

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. (Pasal 4 ayat (3)).

PERBEDAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN (PENGAUDITAN)

Pembeda Pengauditan PengawasanTujuan Menjamin laporan

pertanggungjawaban disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal

Fungsi Tahap evaluasi atau pertanggungjawaban anggaran

Tahapan penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai tahap evaluasi

Teknis profesional Dilakukan oleh institusi yang memiliki wewenang dan keahlian untuk melakukan audit

Pihak-pihak yang melaksanakan fungsi pengawasan

Pihak yang melakukan Eksternal Internal dan eksternal

Secara Operasional Pemeriksaan selalu menyertai pengawasanAudit secara internal oleh BPKP dan secara eksternal BPK.

Membandingkan tindakan yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi.

Pihak yang melaksanakan kegiatan

Badan yang memiliki kompetensi dan independensi untuk mengukur kinerja eksekutif

Pihak eksternal : Pihak luar eksekutif (DPR/DPRD) dan masyarakatInternal : Pemeritah daerah

JENIS-JENIS AUDIT SEKTOR PUBLIK

Jenis-Jenis Audit Sektor Publik

Audit Keuangan

Audit Kinerja Audit

Ekonomi & Efisiensi

Audit Efektivitas

Audit Investigasi

AUDIT KEUANGAN

Audit Keuangan

Audit Atas Laporan Keuangan

Audit Atas Hal yang Berkaitan dengan Keuangan

Audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi dan dicatat secara benar.

AUDIT KEUANGAN1. Audit Atas Laporan Keuangan

Pemerikasaan kritis dan sistematis yang dilakukan oleh auditor independen dan kompeten dalam mengumpulkan dan menilai bahan bukti audit atas laporan keuangan yang merupakan asersi managemen, dengan tujuan memberiikan penadapat atas tingkat kesesuaian (kewajaran) laporan keuangan tersebut jika diukur dengan kriteria SAK (Santoso, dkk ., 2003)

Tujuaanya untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dan entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentanhg posisi keuangan, hasil operasi atau usaha, dan arus kas sesuai dengan PABU.

AUDIT KEUANGAN

1

Penentuan apakah informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2

Pengendalian internal mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dugaan kecurangan

3

Sistem pengendalian atau pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan maupun terhadap pengamatan kekayaan, dan apakah sistem pengendalian yang dirancang dan dilaksakan telah sesuai dengan tujuan pengendalian

2. Audit Atas Hal yang Berkaitan dengan KeuanganMencakup:

2. Audit Atas Hal yang Berkaitan dengan KeuanganMencakup:

AUDIT KINERJAAudit Kinerja Value for Money Audit

Pemerikasaan atas pengeloaan keuangan negara yang terdiri dari audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (SPKN).

Audit kinerja pada sebuah program pemerintah meliputi juga audit atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengujian terhadap pengendalian internal (sandha & Bastian, 2008)

AUDIT KINERJA

Audit yang memverifikasi/memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang maupun peraturan.

Audit KepatuhanAudit Kepatuhan

Audit Kinerja

Audit Kepatuhan

Pengujian Pengendalia

n InternalAudit

Kepatutan

AUDIT KINERJA

Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan

Audit Kepatuha

n

Asas Kepatuhan

ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan,aturan, ketentuan, danundang-undang yang berlaku.

Asas Kepatutan

keluhuran budi pimpinandalam mengambil keputusan.

AUDIT KINERJA

Audit Kinerja

Input yang digunakan dalamoperasional organisasi dapatdiminimalkan

Jasa yang disediakan atau dihasilakan dapat melayani Kebutuhan pengguna jasa Dengan tepat.

Output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya Yang tersedia

Audit Ekonomi

AuditEfektivit

as

AuditEfisiensi

Managem

ent A

udit/

Opera

tional A

udit

Program Audit

PERBANDINGAN AUDIT KEUANGAN & AUDIT KINERJA

Audit Keuangan Audit Kinerja

Objek Audit: Laporan Keuangan Objek Audit: Organisasi, program, aktivitas atau fungsi

Menguji laporan keuangan dari salah saji yang material dan kesesuaiannya dengan PABU

Menguji tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan

Lebih bersifat kuantitatif-keuangan Lebih bersifat kualitatif

Tidak terlalu analitis Sangat analitis

Tidak menggunakan indikator kinerja, standar, dan target kinerja

Membutuhkan indikator kinerja, standar, dan target kinerja untuk mengukur kinerja

Biasanya tidak mempertimbangkan analisis biaya-manfaat

Biasanya mempertimbangkan analisis biaya-manfaat

Waktu pelaksanaan audit tertentu (biasanya pada akhir periode tertentu)

Audit bisa dilakukan sewaktu-waktu

Audit dilakukan untuk peristiwa keuangan masa lalu

Mempertimabangkan kinerja masa lalu, sekarang, dan masa mendatang

Tidak dimaksudkan untuk membantu melakukan alokasi sumber daya secara optimal

Dimaksudkan untuk memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal dan kinerja

Tidak terdapat rekomendasi audit dan follow –up audit

Terdapat rekomendasi audit dan follow –up audit

AUDIT EKONOMI & EFISIENSI Konsep 1 Ekonomi

Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah.

Konsep 2 EfisiensiPencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.

EkonomiEfisensi

Biaya Output

AUDIT EKONOMI & EFISIENSI

Tujuan Untuk menentukan bahwa suatu entitas telah

memperoleh, melindungi, menggunakan sumber dayanya (karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien.

Untuk menentukan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengerlola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi.

AUDIT EKONOMI & EFISIENSIBeberapa hal yang perlu dipertimbangkan: Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai dengan

kebutuhan pada biaya terendah Melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang

jelas tujuannya Menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang

berlebihan Menggunakan prosedur kerja yang efisien Menggunakan sumber daya (staf, peralatan, dan fasilitas) yang minimum dalam

menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat

Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya negara

Melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggujawabkan mengenai kehematan dan efiensi.

AUDIT EFEKTIFITAS

Beberapa hal tentang audit efektivitas:• Bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil

atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya paling rendah.

• Audit efektivitas sering disebut sebagai audit program• Efektivitas diukur berdasarkan kriteria yang telah

ditetapkan sebelumnya• Jika belum ada kriteria, auditor bekerjasama dengan

manajemen puncak dan badan pembuat keputusan untuk membuat kriteria yang didasarkan pada tujuan pelaksanaan suatu program

AUDIT EFEKTIFITAS

Tujuan pelaksanaan audit efektivitas/audit program scr rinci adl a.Menilai tujuan program (baru/sdg berjalan) apakah sdh memadai & tepat;b.Menentukan tk pencapaian hasil st program yg diinginkan;c.Menilai efektivitas program dan/atau unsur program scr terpisah;d.Mengidentifikasi faktor penghambat kinerja yg baik & memuaskan;c.Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif pelaksanakan program yg memberi hasil lbh baik & biaya lbh rendah;f.Menentukan apakah program tsb saling melengkapi, tumpang-tindih atau bertentangan dg program lain yg terkait;g.Mengidentifikasi cara utk dpt melaksanakan program tsb dg lebih baik;h.Menilai ketaatan thdp peraturan yg berlaku utk program tsb;i.Menilai apakah SPM sudah cukup memadai utk mengukur, melaporkan, & memantau tk efektivitas program;j. Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yg sah & dpt dipertggjwbkan mengenai efektivitas program.

AUDIT INVESTIGASI

Beberapa hal tentang audit investigasi:• Dilakukan untuk memerangi praktik korupsi• Dilakukan dalam rentang waktu tertentu dan lingkup

tertentu• Lingkup tertentu adalah area-area yang memiliki

potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau inefisiensi

• Prinsip audit investigasi:Skeptic professionalism dan praduga tak bersalah

PENDEKATAN AUDIT SEKTOR PUBLIK

Audit Transaksi = meliputi pembuktian seluruh transaksi yang terjadi setelah melihat dokumen atau bukti yang ditemukan

Audit Neraca = meliputi verifikasi seluruh aktiva dan kewajiban yang disajikan dalam neraca

Audit sistem = auditor melakukan pengujian sistem akuntansi dan SPI untuk melihat apakah terdapat suatu dasar yang dapat diandalkan sehingga sistem tersebut dapat terus digunakan.

PERLUASAN AUDIT PEMERINTAHAN

Convention audit: financial & compliance audit

VFM audit: financial, compliance, & performance audit.

Performance audit: 3E's audit (economy, efficiency, & effectiveness audit)

VALUE FOR MONEY AUDIT Performance audit pada dasarnya merupakan

perluasan audit keuangan Pengertian audit dalam audit keuangan (Malan,

1984): suatu proses yang sistematis untuk memperoleh & mengevaluasi bukti secara obyektif tentang asersi atas tindakan & kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan & kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak pengguna laporan tersebut.

Fokus performance audit: pemeriksaan pada tindakan & kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit.

VALUE FOR MONEY AUDIT Salah satu hal yang membedakan VFM audit dengan

conventional audit adalah dalam hal laporan audit. Conventional Audit, hasil audit berupa opini auditor

secara independen & obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan.

VFM audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

STANDAR AUDIT PEMERINTAHAN (SAP) TAHUN 1995

Pedoman audit kinerja terhadap lembaga pemerintahan di Indonesia adalah SAP yang dikeluarkan BPK Tahun 1995.

SAP merupakan standar melakukan audit atas kegiatan pemerintah meliputi pelaksanaan APBN/APBD, pelaksanaan anggaran tahunan BUMN/BUMD, serta kegiatan yayasan yang didirikan oleh pemerintah, BUMN/BUMD atau badan hukum lain yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan negara atau yang menerima bantuan pemerintah

KELEMAHAN AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Pedoman audit kinerja terhadap lembaga pemerintahan di Indonesia adalah SAP yang dikeluarkan BPK Tahun 1995.

SAP merupakan standar melakukan audit atas kegiatan pemerintah meliputi pelaksanaan APBN/APBD, pelaksanaan anggaran tahunan BUMN/BUMD, serta kegiatan yayasan yang didirikan oleh pemerintah, BUMN/BUMD atau badan hukum lain yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan negara atau yang menerima bantuan pemerintah

PERMASALAHAN AUDIT KINERJA LEMBAGA PEMERINTAH DI INDONESIA

Pemberian otonomi & desentralisasi yang luas, nyata, & bertanggungjawab kepada daerah kabupaten/kota membawa konsekuensi perubahan pada pola & sistem pengawasan & pemeriksaan.

Perubahan tersebut memberikan dampak pada unit kerja pemda, seperti tuntutan untuk lebih terbuka, transparan, & bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat.

Kepercayaan kepada auditor dengan memberi peran yang besar untuk memeriksa lembaga pemerintahan, menjadi bagian proses terciptanya akuntabilitas publik.

Auditor dituntut untuk menjaga & meningkatkan profesionalisme, kompetensi, & independensinya.

SYARAT AUDITOR SEKTOR PUBLIK YANG PROFESIONAL Seorang auditor harus telah diakui dapat melakukan

pemeriksaan (audit); Mempunyai pemahaman tentang akun yang ada, sesuai

dengan peraturan yang berlaku serta mentaati perundangan.

Auditor telah diakui kemampuannya dalam melakukan praktik audit.

Auditor harus dapat memahami apakah klien telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien, & efektif.

Seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku. Harus mampu melakukan audit dengan penuh

tanggungjawab, karena terdorong oleh kesadaran bahwa audit yang akan dilaksanakannya pada organisasi sektor publik, terutama untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

DASAR HUKUM

1 •UUD 1945 Pasal 23 (E), (F), (G)

2 •UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 2

3 •UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 3 (1)

4 •UU No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

SEJARAH BPK

UUD 1945Pasal 23 (5)

SPP No.11 OEM(28/12/1946)

Piagam Konstitusi RIS

(1 Januari 1947)Berkedudukan di Magelang, dengan diketuai R.Soerasno, menggunakan ICW & IAR

Dewan

Pengawas

Keuangan

(14/12/194

9)Di Bogor

SEJARAH BPK

Dekrit Presiden 5/7/1959

UU No.17 Tahun 1965

UU No.5 Tahun 1973

TAP MPR No.VI/MPR/2002

DPK >> BPK

Pergantian

kedudukan

Presiden VS

BPK

VISI & MISI BPK

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; danBerperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

TUGAS & WEWENANG BPK

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

JENIS PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan Tertentu

NILAI DASAR BPK

Independensi

Integritas

Profesionalisme

PERAN BPK

The Accountability Organization Maturity Model dikembangkan oleh US Government Accountability Office (GAO) Sumber : Renstra BPK 2011

PETA STRATEGIS BPK

Sumber : Renstra BPK 2011

STRUKTUR ORGANISASI

Sumber : Renstra BPK 2011

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DAN INSPEKTORAT

PENGAWASAN INTERNAL

Memberikan rekomendasi perbaikan bagi manajemen yang diaudit

Menilai faktor ekonomis, efisiensi dan efektivitas suatu manajemen; menguji kebenaran L/K dan laporan pengelolaan; menilai ketaatan terhadap UU

Memberikan konsultasi secara independen dan objektif kepada pihak yang diaudit untuk memperbaiki manajemen, pengendalian, dan pengelolaan resiko

Meminimalkan resiko dalam kebijakan, prosedur, dan operasional yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya tujuan

Manfaat

Pengawas Internal

BPKP

Inspektorat

BPKPLembaga Non Departemen

Berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Presiden

Badan atau lembaga pengawasan yang melaksanakan fungsinya secara leluasa

tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang

menjadi obyek pemeriksanya

DASAR HUKUM PELAKSANAAN DAN FUNGSI BPKP

Kepres No. 103 tahun 2001

Kepres No. 3 tahun 2002

PP No. 64 tahun 2005

TUGAS BPKP

Melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan

serta penyelenggaraan akuntabilitas

Mempersiapkan perumusan kebijakan pengawasan keuangan dan pengawasan

pembangunan, menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan

dan pengurusan keuangan, dan menyelenggarakan pengawasan

pembangunan

FUNGSI BPKP Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan Pengawasan terhadap pengelolaan APBN dan APBD dan

pengurusan barang milik/kekayaan negara dan daerah Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah pusat dan daerah Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

pusat dan daerah Pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dan

laporan akuntabilitas kinerja terhadap BUMN, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerjasama, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman atau bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, dan BUMD atas permintaan daerah sesuai dengan perUU-an yang berlaku

Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara

Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan

Audit

Konsultasi, Asistensi, Evaluasi

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Pemberantasan KKN

Kegiatan BPKP

AUDIT BPKP APBN L/K dan kinerja BUMN/BUMD Pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri Kredit Usaha Tani dan Kredit Ketahanan Pangan Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk

Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana off balance sheet BUMN maupun yayasan yang

terkait Dana off balance budget pada departemen atau

Lembaga Pemerintah Non Departemen Audit tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan Audit khusus (audit investigasi)

KONSULTASI, ASISTENSI, EVALUASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Good Corporate Governance pada BUMN dan

BUMD

PEMBERANTASAN KKN

BPKP membentuk gugus tugas anti korupsi dengan keahlian audit forensik

BPKP bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan KPK

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

Menjadi instansi pembina untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan instansi pemerintah

Setiap auditor pemerintah harus memiliki sertifikat sebagai pejabat fungsional auditor

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepada seluruh auditor pemerintah

Inspektorat JenderalPeraturan Menteri Keuangan No.

100/PMK.01/2008

Aparat pengawasan fungsional Departemen Keuangan

Berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

MenteriUnsur pembantu yang ada di setiap departemen

atau kementrian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas di lingkungan departemen atau kementriannya

SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDRAL DEPARTEMEN KEUANGAN

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Inspektur Kepegawaian

Inspektur Keuangan

Inspektur Perlengkapan

Inspektur Anggaran

Inspektur Pajak

Inspektur Bea dan Cukai

Inspektur Umum

Tugas Inspektorat

• Menyelenggarakan pengawasan di lingkungan departemen terhadap semua pelaksanaan tugas unsur departemen agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan kebijakan menteri dan peraturan perundang-undanngan berlaku, yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan

Fungsi Inspektorat

• Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pengawasan• Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, tujuan tertentu dan partisipasi dalam pemberantasan

tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan atas petunjuk Menteri• Penyusunan laporan hasil pengawasan• Pelaksanaan urusan administrasi dan dukungan teknis Inspektorat Jenderal