Sistem pemerintahan for teacher
-
Upload
lieya-pepey -
Category
Documents
-
view
12.129 -
download
2
description
Transcript of Sistem pemerintahan for teacher
SISTEM PEMERINTAHAN
Disusun Oleh:
Liya PurwaningtiyasA220100073
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013
Standar KomptensiMemahami Prinsip dasar ilmu sejarah
Kompetensi Dasar1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah
Indikator 2. Menjelaskan pengertian pemerintahan 3. Menjelaskan bentuk pemerintahan negara4. Menjelaskan sistem prinsip-prinsip dasar penelitian
sejarah
Tujuan 5. Melalui Mengkaji materi siswa dapat menjelaskan
pengertian sejarah6. Melalui Presentasi siswa dapat mendiskripsikan hakekat
sejara sebagai peristiwa, kisah, ilmu dan seni7. Melalui Tanya Jawab siswa dapat mengidentifikasi
kegunaan edukatif sejarah dalam keidupan social masyarakat
SISTEM PEMERINTAHAN
Pengertian SistemMenurut KUBI, sistem diartikan sebagai susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Menurut Sumantri, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud
Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Pemerintah
Pemerintah dalam arti luas, suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.Pemerintah dalam arti sempit, suatu pemerintah yang berdaulat sebagai lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wapres dan kabinet.
Pemerintahan, dalam pandangan Offe merupakan hasil tindakan administratif dalam berbagai bidang. Hasil kegiatan produksi kebijakan bersama antara lembaga pemerintahan dengan klien masing-masing
Sistem PemerintahanSistem pemerintahan menyangkut bagaimana mengatur bekerjanya
komponen-komponen utama dalam suatu negara, terutama lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.
Secara umum sistem pemerintahan dibagi menjadi 3 macam:1. Sistem Pemerintahan Presidensial, kepala eksekutif dipilih
tersendiri di laur parlemen (legislatif) untuk masa jabatan tetap. Presiden berlaku sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
2. Sistem Pemerintahan Parlementer, kepala pemerintahan (Kepala Menteri) memimpin suatu dewan menteri (kabinet) yang anggotanya berasal dari parlemen.
3. Sistem Pemerintahan Semipresidensial yang menggabungkan kedua sistem diatas, presiden yang dipilih oleh rakyat menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan perdana menteri.
SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
Dalam sistem ini, eksekutif parlementer terikat kepada legislatif. Kabinet yang dibentuk merupakan cerminan keluatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya.
Dalam sistem pemerintahan parlementer, posisi kepala negara dan kepala pemerintahan diduduki dua figur berbeda. Hal ini menutup kemungkinan terpusatnya kekuasaan eksekutif di satu tangan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sementara jabatan kepala negara dipegang oleh presiden atau raja
Ciri-ciri Pokok Pemerintahan Parlementer1. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk
oleh atau atas dasar kekuatan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen.
2. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya anggota parlemen, mungkin pula tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota kabinet
3. Kabinet dengan ketuanya bertanggung jawab kepada parlemen
4. Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara (Presiden atau raja/ratu) dengan saran atau nasehat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen.
Negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer antara lain :
Perancis, Inggris dan India.
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
Dalam pemerintahan presidensial, kelangsungan masa jabatan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif. Presiden dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui suatu badan pemilihan. Presiden yang bertindak sebagai eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu yang pasti.
Legislatif dengan suara terbanyak tidak dapat menjatuhkan presiden dan menteri-menterinya jika terjadi ketidak percayaan. Apabila terjadi perselisihan antara badan eksekutif dan legislatif, maka yang memutuskannya adalah badan yudikatif.
Presiden hanya mungkin diberhentikan ditengah masa jabatannya jika terbukti melanggar konstitusi.
Dalam sistem presidensial, presiden berlaku sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata.
Ciri-ciri Pokok Pemerintahan Presidensiil1. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin
kebinetnya yang kesemuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
2. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif akan tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih. Oleh karenanya ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem parlementer.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan dalam hubungan ini ia tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif.
4. Sebagai imbangannya, Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif
Contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial: Amerika Serikat dan Pakistan
KELEMAHAN DAN KELEBIHAN
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIALKelebihan Stabilitas pemerintahan terjamin Program pemerintah jelas jangka waktunya dan dapat
dilaksanakan sesuai rencana Penyalahgunaan control oleh parlemen dapat dihindari,
karena pemerintahan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen.
Kelemahan Pemerintah cenderung otoriter, karena kekuasaan
pemerintah besar Kontrol terhadap pemerintah kurang Pemerintah yang tidak disukai oleh rakyat tidak bisa
diberhentikan setiap saat sehingga tetap menunggu masa jabatan selesai
KELEMAHAN DAN KELEBIHAN
SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTERKelebihan Kontrol terhadap pemerintah dapat dilakukan secara
terus menerus Setiap program pemerintah mencerminkan kehendak
aspirasi mayoritas rakyat Relatif lebih demokratis
Kelemahan Pemerintahan tidak stabil akibat pemerintah bisa jatuh
setiap saat Program pembangunan tidak mesti dapat dilaksanakan
sesuai dengan program, karena pemerintah setiap saat bisa berhenti di tengah jalan
Kontrol oleh parlemen kadang-kadang cenderung tidak konstruktif, yaitu kontrol yang tidak membangun tetapi untuk menjatuhkan pemerintah
BENTUK PEMERINTAHAN
TEORI KLASIK TENTANG BENTUK PEMERINTAHANBentuk pemerintahan menurut ajaran teori klasik dipelopori oleh
Plato, Aritoteles, dan Polybios.1. Menurut Plato, bentuk pemerintahan terbagi menjadi lima yaitu:
a. Aristokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendikiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan
b. Temokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kehormatan dan kemasyuran
c. Oligarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan
d. Demokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata
e. Tirani, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang tiran (sewenang-wenang) sehingga jauh dari cita-cita keadilan
2. Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan terbagi menjadi enam yaitu:a. Monarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang
untuk kepentingan umumb. Tirani, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang demi
kepentingan pribadi
c. Aristokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan umum
d. Oligarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan kelompoknya
e. Politelia, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum
f. Demokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang
3. Menurut Polybios, bentuk pemerintahan terbagi menjadi beberapa macam yaitu:a. Monarki, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja untuk
kepentingan rakyat, tetapi seiring perkembangan waktu raja bertindak sewenang-wenang sehingga bergeser menjadi Tirani
b. Pemerintahan Tirani menimbulkan kaum bangsawan bersatu untuk melawan, sehingga pemerintahan Tirani berubah menjadi Aristokrasi yang berpihak pada kepentingan umum, kemudian berubah menjadi Oligarki demi kepentingan golongan
c. Pemerintahan Oligarki yang tidak ada keadilan, mengakibatkan rakyat memberontak kemudian bergeser menjadi Demokrasi. Karena banyaknya kekacauan pemerintahan kembali dipegang oleh satu orang Monarki.
MENURUT LEON DUGUIT1. Bentuk Pemerintahan Monarki
a. Monarki Absolut, pemerintahan dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya tidak terbatas.
b. Monarki Konstitusional, pemerintahan dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya tidak lagi mutlak tetapi dibatasi oleh konstitusi
2. Bentuk Pemerintahan Republika. Republik Absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa batasb. Republik Konstitusional, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat
PEMERINTAHAN YANG BAIK
PENGERTIAN PEMERINTAHAN YANG BAIKMenurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000,
kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima, demokrasi,efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
ORIENTASI PEMERINTAHAN YANG BAIK1. Orientasi ideal negara diarahkan pada pencapaian tujuan nasional2. Orientasi mengacu demokratisasi dalam kehidupan bernegara
dalam elemen-elemen konstitusinya seperti legitimasi dan akuntabilitas.
3. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal
CIRI PEMERINTAHAN YANG BAIKAkuntabilitas, Profesionalitas, Transparan, Pelayanan Prima,
Demokrasi, Efisiensi, Efektifitas, Supremasi hukum, dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK
1. Partisipasi2. Penegakan Hukum3. Transparan4. Daya Tanggap5. Berorientasi Konsensus6. Berkeadilan7. Efektifitas dan Efisiensi8. Akuntabilitas9. Bervisi Strategis10.Kesaling terkaitan
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
1. Asas Kepastian Hukum2. Asas Tertib
Penyelenggaraan Negara3. Asas Kepentingan Umum4. Asas Keterbukaan5. Asas Proporsionalitas6. Asas Profesionalitas7. Asas Akuntabilitas
PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN SATU NEGARA TERHADAP NEGARA-NEGARA LAINSecara umum faktor-faktor yang mempengaruhi sistem
pemerintahan suatu negara dapat diuraikan antara lain :1. Faktor Sejarah
a. Cessie (penyerahan) : penyerahan suatu daerah kepada negara lain berdasarkan perjanjian.
b. Anexatie (penguasaan) : suatu daerah yang dikuasai oleh negara lain tanpa reaksi, setelah 30 tahun kadaluarsa didirikan negara-negara di daerah tersebut.
c. Separatis (pemisahan) : suatu wilayah yang termasuk wilayah suatu negara, kemudian melepaskan diri dari negara tersebut.
Contoh negara merdeka baru yang memiliki keterkaitan sejarah dengan negara lain sehingga berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang digunakan.Negara
Induk Negara Merdeka Baru Sistem Pemerintah
Spanyol Argentina, Bolvia, Chili, Ekuador, dan Guatemala Presidensial
InggrisAfrika Selatan, Kanada, Australia, Selandia Baru dan India
Parlementer
2. Faktor ideologiIdeologi merupakan seperangkat gagasan yang ideal tentang cara mengatur masyarakat dan bentuk kehidupan yang diinginkan.a. Ideologi Fasisme
Fasis berasal dari kata fascio artinya kelompok.Kontrol pemerintahan terpusat dan tidak mengenal oposisi
b. Ideologi LiberalismeLiberalisme ialah faham yang mengajarkan kebebasan individu yang seluas-luasnya.Tujuan : menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kebebasan hak individu dalam memperjuangkan hidupnya.
c. Ideologi KomunismeGagasan dasar komunisme ialah bahwa manusia merupakan kelas melawan. Negara Komunis hanya mengenal satu partai tunggal dan bersifat totaliter.
Contoh negara yang terpengaruh oleh persebaran ideologi, antara lainNegara Induk Negara dalam
Hubungan IdeologiSistem Pemeirntahan
Amarika Serikat (Liberal) Inggris, Italia, Kanada, Jerman, dll
Presidensial atau parlementer dengan lebih satu partai
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAa. Sistem pemerintahan RI di awal kemerdekaan
sejak awal disyahkan, UUD 1945 telah menyebut bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Tetapi pada masa awal kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Pada masa itu berlaku UUDS 1950, namun pelaksanaan liberal menurut UUDS 1950situasi politik tidak ada kestabilan sama sekali, maka dari itu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut:1. Pembubaran Badan Konstituante2. Diberlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya UUDS
19503. Dibentuk MPRS dan DPAS
b. Setelah dekrit oleh presiden membawa babak baru sistem pemerintahan RI menjadi demokrasi terpimpin (orde lama). Pada masa ini sistem pemerintahan kembali pada sistem presidensial. Namun terjadi penyelewengan pada masa ini puncaknya tanggal 30 September 1965 terjadi pembrotakan PKI. Kondisi ini mengakibatkan demo dikalangan mahasiswa dan pelajar yang menuntut perbaikan keadaan negara. Tuntutan ini dikenal dengan sebutan Tri Tura. Yang isinya adalah sebagai berikut:
1. Bubarkan PKI2. Turunkan harga3. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKIKeadaan ini mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar yang isinya memerintahkan Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Dengan dikeluarkannya Supersemar, maka menjadi landasan baru munculnya era pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan orde baru. Soeharto disahkan menjadi presiden tahun 1967. Penafsiran Soeharto terhadap sistem presidensiil membuat kekuasaannya semakin kuat sehingga bertahan 32 tahun. Pada era ini posisi ekskutif lebih kuat dibanding dengan legislatif. Alat-alat negara dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak kekuasaan Soeharto. Aksi rakyat untuk menekan Soeharto akhirnya berhasil menurunkannya dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998.
4. Perkembangan selanjutnya menunjukkan terdapat keinginan yang kuat dari WNI untuk melakukan perubahan konstitusi agar kekuasaan yang digenggam oleh pejabat dapat dikontrol. Maka MPR melakukan amandemen UUD 1945 yang terbukti banyak membawa perubahan mendasar terhadap sistem politik, penegakan hukum dan perlindungan HAM.
STRUKTUR KETATANEGARAAN
Struktur Ketatanegaraan RI sebelum Amandemen
Struktur Ketatanegaraan RI sesudah Amandemen
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN RI
Kelebihan Kelemahan
Adanya kepastian dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
Masih ada oknum penegak hukum yang belum bekerja secara professional
MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan memberhentikan Presiden dan Wapres dalam masa jabatannya menurut UUD
MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan, merupakan lembaga yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi rezim yang berkuasa pada saat itu.
Jabatan Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dan DPR bekerjasama dalam pembuatan UU.
Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan otoriter.
Jalannya Pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden.
Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih dan professional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan berpihak kepada rakyat.
QUESTION … ?
1. Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, merupakan pengertian sistem menurut …a. KUBIb. Sumantric. Prajudid. W.J.S. Poerwadarminta
2. Hasil kegiatan produksi kebijakan bersama antara lembaga pemerintahan dengan klien masing-masing, merupakan pengertian dari …a. Sistemb. Pemerintahc. Pemerintahand. Sistem pemerintahan
3. Secara umum sistem pemerintahan dibagi menjadi 3 macam, kecuali …a. Sistem pemerintahan parlementerb. Sistem pemerintahan presidensiilc. Sistem pemerintahan
semipresidensiald. Sistem pemerintahan monarki
4. Kepala eksekutif dipilih tersendiri di luar parlemen (legislatif) untuk masa jabatan tetap. Merupakan ciri dari sistem pemerintahan …a. Presidensillb. Parlemnterc. Monarkid. Semipresidensial
5. Dibawah ini contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer …a. Amerika Serikatb. Pakistan c. Indiad. Indonesia
6. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendikiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan, merupakan pengertian dari …a. Demokrasib. Tiranic. Aristokrasid. Oligarki
7. Menurut Leon Duguit, bentuk pemerintahan terbagi menjadi dua macam, yaitu …a. Parlementer dan Presidensialb. Monarki dan Republikc. Oligarki dan Demokrasid. Monarki dan Demokrasi
8. Menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kebebasan hak individu dalam memperjuangkan hidupnya, merupakan tujuan dari …a. Ideologi Fasisb. Ideologi Komunisc. Ideologi Kapitalisd. Ideologi Liberalis
9. Dibawah ini adalah isi dari Tri Tura, kecuali …a. Bubarkan PKIb. Pembubaran Badan Kontituantec. Turunkan hargad. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur
PKI
10. Presiden soeharto disahkan menjadi presiden pada tahun …a. 1965b. 1966c. 1967d. 1998
11. Jelaskan pengertian pemerintah dalam arti sempit dan dalam arti luas! (slide 3)
12. Jelaskan perbedaan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial! (slide 4)
13. Sebutkan kelemahan dan kelebihan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer! (slide 9, 10)
14. Sebut dan jelaskan bentuk pemerintahan menurut Plato! (slide 11)
15. Sebutkan kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan di Indonesia! (slide 21)
DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam. 1980. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia.
Budiman, Ariwf. 1996. Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Idiologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Nasution, Adnan Buyung. 2001. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Suteng, Bambang. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta.: Erlangga.