SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

MEMAHAMI ISTILAH....

COBA ANDA BEDAKAN.......

1. PEMERINTAHAN (PUSAT DAN DAERAH)

2. PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH)

3. OTONOMI DAERAH

4. DAERAH OTONOMI

5. DESENTRALISASI

6. DEKONSENTRASI

7. TUGAS PEMBANTUAN

PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAH

1. Pemerintahan diartikan sebagai the governing body of nation, state, city etc (lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan negara atau kota dan sebagainya)

2. Pemerintah bermakna the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city ( pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya)

OTONOMI DAERAH DAN DAERAH OTONOM

1. OTONOMI DAERAH adlaah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan per-UU-an.

2. DAERAH OTONOM adalah kesatuan masyararkat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan asprasi masyarakat dalam sistem NKRI.

DESENTRALISASI

Penyerangan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI

DEKONSENTRASI

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil

pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah

tertentu.

TUGAS PEMBANTUAN

PENUGASAN dari PEMERINTAH kepada DAERAH dan/ATAU DESA dari

PEMERINTAH PROVINSI kepada kabupaten/kota dan / atau desa serta

dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan

tugas tertentu

MENU PILIHAN1. KONSEP-KONSEP DASAR PEMERINTAHAN DAERAH (1 pertemuan)2. KEWENANGAN DAERAH (1 Pertemuan)3. ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (PENYUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

DAERAH) (1 pertemuan)4. SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH DAERAH (SISTEM DAN STRUKTUR KEPEGAWAIAN

DAERAH) (1 pertemuan) 5. KEUANGAN DAERAH (SUMBER KEUANGAN DAERAH DAN STRUKTUR ANGGARAN

DAERAH) (1 pertemuan) 6. LEGISLATIF DAERAH (DPRD, ANGGOTA DPRD DAN ALAT KELENGKAPAN DPRD) (1

pertemuan)7. PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH (FUNGSI2 PEMERINTAH SEBAGAI PELAYAN PUBLIK,

MANAJEMEN PELAYANAN, ASPEK, KECENDERUNGAN DAN KENDALA PELAYANAN MASYARAKAT) (2 pertemuan)

8. PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH (KONSEP DASAR PENGAWASAN, PENGAWASAN DPRD, PENGAWASAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH) (2 pertemuan)

9. OTONOMI KHUSUS (OTONOMI KHUSUS NAD, PAPUA, DKI JAKARTA DAN YOGYAKARTA) (2 pertemuan)

KONSEP PEMERINTAHAN DAERAH1. Pemerintahan daerah bisa disebut juga sebagai the governing body of nation, state, city etc

atau badan penyelenggara pemerintahan negara, kota dan sebagainya.2. Bhenyamin Hoessein (2001) merangkum berbagai pengertian tentang local government ke

dalam tiga arti, yaitu pertama, berarti pemerintahan lokal; kedua, berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal; dan ketiga, berarti daerah otonom. Dengan demikian, Hoessein merujuk definisi pemerintahan daerah sebagai lembaga, fungsi, dan daerah otonom.

3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI (pasal 1 angka 2 UU 32/2004)

4. The United Nations of Public Administration-pemerintahan daerah atau local government sebagai subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu.

KONSEP DAN PERKEMBANGAN

“LOCAL GOVERNMENT”1. Perkembangan politik di negara barat sekitar abad ke-11 dan

ke-12.

2. Satuan-satuan wilayah dengan bentuk pemerintahan khas muncul secara natural

3. Di Indonesia adalah terbentuknya komunitas-komunitas masyarakat dengan tata kelola sendiri seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, huta di Sumatera Utara, marga di Sumatera Selatan, gampong di Aceh, kampung di Kalimantan Timur, dan lain sebagainya.

PERUBAHAN PARADIGMA Abad ke-20 dan ke-21, pemerintahan daerah di negara Barat mengalami perubahan sangat pesat

Perubahan tersebut ditandai dengan perubahan paradigma dari New Public Management menjadi New Public Service (mengutamakan pemerintahan daerah sebagai pelayan masyarakat).

MENGAPA ADA OTONOMI DAERAH ?

SEBAGAI WUJUD ADANYA PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DIINDONESIA

YANG SELAMA INI (SEBELUM ERA REFORMASI) BERSIFAT SENTRALISTIK TELAH TIDAK SESUAI LAGI

DENGAN TUNTUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI.

HAKEKATPemerintahan daerah sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari mulai dari pengurusan pernikahan, kelahiran, sampai kematian, kita akan berurusan dengan pemerintahan daerah

KONSEP TEORITIS PEMERINTAHAN DAERAH

Lahir dari konsep desentralisasi yang terbagi menjadi dua aliran, yaitu liberalis dan marxist. 1. Aliran liberalis, seperti diusung oleh B.C. Smith, memandang

pemerintahan daerah merupakan wujud dukungan demokrasi liberal terhadap desentralisasi.

2. Aliran Marxist, desentralisasi dipandang tidak akan berhasil menciptakan kondisi demokratis di daerah karena terhambat faktor ekonomi, politik, dan ekologi. Marx menempatkan pemerintahan daerah dalam desentralisasi menjadi obyek dari dialektika terutama di dalam hubungan tata pemerintah pusat dan daerah.

SIAPA PEMERINTAHAN DAERAH Tergantung dari pilihan bangunan negara

1. Bila pemerintahan lokal atau daerah berada di dalam Negara Kesatuan atau Unitary State, maka pemerintahan daerah merupakan bagian dari pemerintahan sentral atau pusat sehingga keberadaannya sama sekali tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

2. Di dalam bangunan Negara Federasi atau Federation State, maka pemerintah pusat atau biasa disebut sebagai pemerintah federal memiliki fungsi sejajar dengan pemerintah lokal atau pemerintah negara bagian.

LANJUTAN... Pemerintah dalam arti :

1. Sempit eksekutif

2. Luas seluruh cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif

BAGAIMANA UNTUK KONTEKS INDONESIA...?

Pemerintah daerah menurut UU 32/2004 adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah

(pasal 19 ayat 2 “penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah (pemda) dan DPRD)

PERBEDAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(ASAS DAN WEWENANG)Asas Wewenang Politik Wewenang Administrasi Sumber Keuangan

Pusat Daerah Otonom

Perangkat Pusat di

Pusat

Perangkat Pusat di Wilayah

Administrasi

Perangkat Daerah Otonom

APBN APBD

Sentralisasi X - X - - X - Dekonsentrasi X - - X - X - Tugas Pembantuan

X - - - X X -

Desentralisasi - X - - X - X

ASAS&KEWENANGAN DAERAH DALAM KONTEKS

UU 32/2004 Asas penyelenggaraan pemerintahan (ps 20 [2 dan 3] ):

PUSAT :1. Asas desentralisasi2. Tugas pembantuan dan dekonsentrasiDAERAH :3. Asas otonomi4. Tugas pembantuan

Penyelenggaran pemerintahan :Pusat pres wapres dan menteri negaraDaerah pemda dan DPRD

TUGAS KELOMPOK (ALOKASI WAKTU 30 MENIT)

BAGI 6 KELOMPOK KECIL, DISKUSIKAN DAN PRESENTASIKAN BERSAMA....!!!

1. BENTUK-BENTUK KEWENANGAN DAERAH DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

2. BERIKAN CONTOH PADA MASING-MASING KEWENANGAN YG DIMILIKINYA

3. ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN DALAM KONTEKS KEWENANGAN YG DIMILIKI DAERAH DALAM HAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DIPAHAMI SEBAGAI KEWENANGAN POLITIK ATAUKAH HANYA ADMINISTRATIF, JELASKAN DAN PENDAPAT SAUDARA..!

REFERENSI UTAMA

4. Lihat UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

5. Lain-lain yg relevan...

HAK OTONOMI DAERAH MENCAKUP...1. Mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya

2. Memilih pimpinan daerah

3. Mengelola aparatur daerah

4. Mengelola kekayaan daerah

5. Memungut pajak daerah dan retribusi

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA dan SD lainnya yg berada di daerah dan sumber2 pendapatan lain yg sah serta

7. Hak lainnya yg diatur dlm per-UU-an

DISTRIBUSI KEKUASAANPUSAT

POLITIK LUAR NEGERI

PERTAHANAN

KEAMANAN

YUSTISI

MONETER DAN FISKAL NASIONAL

AGAMA

DAERAH

PEMDA MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGANNYA, KECUALI URUSAN PUSAT YG DI ATUR OLEH UU

Penyelenggaran urusan pemerintahan daerah berisfat WAJIB dan PILIHAN (lihat ps 13-14)

PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTAR BANGUNAN NEGARANegara Kesatuan Negara Federasi

Pembagian kekuasaan pada level pemerintah daerah diatur dalam perundang-undangan khusus (ultra vires)

Pembagian kekuasaan umumnya diatur dalam konstitusi (general competence)

Prinsip umum, daftar urusan jarang sekali tercantum dalam konstitusi, kecuali pada beberapa negara seperti di Afrika Selatan dan Italia

Masalah pemerintahan darah diserahkan, eksplisit maupun residual kepada unit administratif di bawah pemerintahan federal

Fungsi dan kewenangan daerah jarang diatur dalam konstitusi, prinsip saja yang diatur dalam konstitusi

Unit administratif di bawah pemerintahan federal atau unit formatif memiliki konstitusi sendiri. Prinsip-prinsip pemerintahan dan pembagian urusan pemerintah daerah ada di dalam konstitusi tiap negara bagian

Pengaturan desentralisasi cenderung diatur dalam konstitusi, menggambarkan hubungan hirarkhis. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah saling membawahi

Tidak ada wujud negara, tapi wujud kerja sama antara negara bagian dan pemerintah federalnya