59

RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISSSSKKPPDDRREENNSSTTRRAA 22001166-- 22002200[Type the document subtitle]

DDIINNAASS SSOOSSIIAALL TTEENNAAGGAA KKEERRJJAADDAANN TTRRAANNSSMMIIGGRRAASSIIKKOOTTAA MMAATTAARRAAMMof the document here. The abstract is

typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the documenthere. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]

60

KATA PENGANTARDengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah

kami telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tahun 2016 -2020.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan rumusan seluruh Program

dan Kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram dan mengacu Kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016 – 2020.

Rencana Strategis ini merupakan suatu keharusan bagi SKPD untuk

mengarahkan Pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada

Umumnya , dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan serta harus mampu

menjawab 3 (tiga) pertannyaan mendasar yaitu: Apa yang hendak dicapai SKPD

dalam 5 (lima) Tahun kedepan, Bagaimana cara mencapainya, dan Langkah-

langkah strategis apa yang dilakukan untu mencapai tujuan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam

penyusunan rencana Strategis ini serta masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena

itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan dan perbaikan.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kami berharap Renstra ini

memberikan dampak poitif bagi kemajuan dan keberhasilan Kota Mataram .

Mataram, Januari 2016KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI KOTA MATARM

H. AHSANUL KHALIK, S. SosPembina Tk. I (IV/b)

NIP.19701231 199803 2 069

61

DAFTAR ISI

HalamanKATA PENGANTARDAFTAR ISI…………………………………………………………………………….BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………1

1.1 Latar Belakang…………………………………………………………….11.2 Landasan Hukum …………………………………………………………21.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………21.4 Sistematika penulisan …………………………………………………....3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD2.1 Fungsi-fungsi dan struktur organisasi SKPD….…………………........42.2 Data SDM …………………………………………….............................152.3 Data Sarana dan Prasarana ……………………………………………..182.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan

Disosnakertrans kota Mataram …………………………………………..232.5 Peluang dan Tantangan eksternal………………………………………..24

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIDISOSNAKERTRANS KOTA MATARAM ……………………..……..….25

3.1 Isu dan Masalah……………………………………………………………25BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DISOSNAKERTRANS KOTA MATARAM ………………………………..364.1 Visi SKPD………………………………………………………………..364.2 Misi SKPD ……………………………………………………………….364.3 Tujuan ……………………………………………………………………374.4 Strategi …………………………………………………………………..374.5 Kebijakan ………………………………………………………………..39

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……………………………..41

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RJMD………… ….……………………………………..59

A. Indikator Pencapaian Kinerja RENSTRA…………… ……………..59

BAB VII PENUTUP……………………………………………………………….62

62

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

63

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor: 5 Tahun

2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram

dan Peraturan Walikota Mataram Nomor: 15/PERT/2008 Tentang Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram. Maka Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Mataram merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kota

Mataram yang membidangi Urusan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dan Bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu

program prioritas Pemerintah Kota Mataram, dan dalam mewujudkan hal ini Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram memegang peranan yang

penting serta strategis, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan

ketrampilan bagi masyarakat, Perluasan Lapangan Kerja, Pembinaan hubungan

Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Penanganan Masalah-masalah Sosial

serta Upaya pemerataan penyebaran Penduduk melalui program Transmigrasi.

Mengingat begitu penting dan strategisnya peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Mataram, perlu kiranya disusun sebuah Rencana Strategis

yang dapat dijadikan Pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi untuk

5 tahun kedepan. Renstra SKPD merupakan tindak lanjut terhadap Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) tahun 2016 – 2020. Disamping itu

penyusunan RENSTRA SKPD untuk memenuhi tuntutan dari Inpres Nomor 9 tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Mataram Tahun 2016 –

2020 disusun sebagai rencana Tindak untuk dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram beserta jajarannya

dalam Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan

Misi yang telah ditetapkan serta sebagai bahan masukan dalam Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renstra SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Hukum

dan atau Kebijakan sebagai berikut :

64

1. Undang-undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomn;

7. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 14 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kota

Mataram sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 18 Tahun 2000 Tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kota Mataram;

9. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

10.Peraturan Walikota Mataram No. 15 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok

dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

1.3 MAKSUD dan TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah ( Renstra SKPD)

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram bertujuan untuk:

1. Menetapkan Visi dan Misi yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Tugas Pokok

Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

2. Menjelaskan uraian program Bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang

akan dilaksanakan Dinas dalam kurun 5 (lima) Tahun dengan sumber

pembiayaan dari APBD Kota Mataram.

3. Sebagai bahan rujukan untuk menilai kinerja Kepala Dinas setiap akhir tahun

anggaran dengan tolak ukur masukan (input), keluaran (output), dan hasil

(outcome).

4. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi dalam rangka

mencapai tujuan.

5. Mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan dan sumber-sumber lainnya dalam

mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan.

65

1.4 . SISTEMATIKA PENULISAN.

Sistematika penulisan dalam Renstra SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Mataram disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan Latar Belakang PenyususnanRenstra SKPD, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan dari penyusunanRenstra SKPD, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD, Bab ini memuat informasi tentangperan (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan PemerintahDaerah.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DANFUNGSI, Pada bagian ini dikemukakan permasalahan pelayanan SKPD sertafactor-faktor yang mempengaruhinya termasuk analisis lingkungan internaldan eksternal yang bersifat strategis.

BAB IV : VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN , Babini menguraikan rumusan Visi dan Misi Srategi dan kebijakan SKPD DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram dalam rangkamencapai Visi dan Misi Kota Mataram

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATORKINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. , Bab iniberisikan rencana Program kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Mataram yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang dalamrangka mencapai visi dan misi Pembangunan Kota Mataram

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJM, Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPDyang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

66

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram terbentuk

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, Pada Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat 2 Eselon II, 1 orang Eselon III/a, 4

orang Eselon III/b, dan 14 Eselon IV/a. Berdasarkan SK tersebut Struktur Organisasi

yang ada pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram adalah

sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

3. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

5. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

6. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja

7. Urusan dibawah Sekretariat terdapat 3 Sub-Bagian (Kasubag). Sedangkan seksi

seksi dibawah Bidang berjumlah 14 Seksi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 5 tahun 2008 dan Peraturan Walikota

Mataram Nomor : 15/ PERT/ 2008, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Mataram

yang membidangi urusan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi..

Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram dipimpim oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab memimpin

penyelenggaraan kebijaksanaan Walikota Mataram dibidang sosial

kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Adapun tugas pokok Kepala Dinas Sosnakertrans sebagai pembantu Walikota

Mataram adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan yang mana didalam penyelenggaraannya

fungsi Kepala Dinas antara lain melakukan perumusan kebijaksanaan teknis,

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, melakukan

pembinaan dan pelaksanaan tugas serta melakukan pelaksanaan tugas lain

dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang diberikan oleh Walikota. Sesuai

67

dengan tugas dan fungsinya. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASIDINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KOTA MATARAM

KEPALA DINAS,Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi,

mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan

KEPALA DINAS

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

Sub.Bag.Perencanaan

BIDANGHUBUNGAN

INDUSTRIALDAN

PENGAWASAN

TENAGAKERJA

BIDANGPELAYANAN

DANREHABILITASIKESEJAHTERA

N SOSIAL

BIDANGPEMBERDAYAAKESEJAHTERA

SOSIAL

BIDANGPELATIHAN

PENEMPATANTENAGAKERJA

DANTRANSMIGRA

SI

Sub.Bag.Keuangan

Sub.BagUmum dan

Kepegawaian

SeksiRehabilitasi

SosialPenyandang

Cacat

SeksiPelatihan

danProduktivita

s

SeksiOrsos dan

Karang Taruna

Seksi HubunganIndustrial

dan JamsostekSeksiPenempatan

Danperluasan

TenagaKerja

Seksi

KesejahteraanSosial

Anak danKeluarga

SeksiRehabilitasiSosial danTuna Susila

Seksi PengawasanKetenagakerjaan

SeksiRehabilitasiSosial FMdan Daerah

Kumuh

SeksiPenaggulanga

nKorbanBencana

danBantuan Sosial

SeksiTransmigrasi

68

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang sosial, tenaga

kerja dan transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Merumuskan dan menetapkan Visi Misi dan rencana strategis serta program

Dinas Sosnakertrans;

b. Merumuskan kebijakan teknis dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

dengan berpedoman pada peraturan perundang–undangan yang berlaku;

c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan, Rencana Kerja

Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA–DPA) dan penetapan

kinerja Dinas;

d. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta

bimbingan dibidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi;

e. Melaksanakan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas

Dinas Perangkat daerah dan Instansi terkait;

f. Melaksanakan kerja sama dengan pihak lain baik Insatansi Pemerintah,

Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat atau pihak Swasta;

g. Memberikan pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis

dibidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi;

h. Melaksanakan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup dinas;

i. Pengkoordinasian pengelolaan ketata usahaan Dinas;

j. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPTD

melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang Sosial tenaga kerja dan

transmigrasi;

k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

l. Melaksanakan tugas–tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai

dengan bidang tugasnya.

Untuk memperlancar penyelenggaraan tugas–tugas dinas maka Kepala Dinas

dibantu oleh 1 Unsur Pembantu Pimpinan sebagai Sekretaris Dinas dan 4 Unsur

Pelaksana sebagai Kepala Bidang,

I. SEKRETARIAT ( Unsur Pembantu Pimpinan )

69

Dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan

bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan

perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan

Penetapan Kinerja lingkup Dinas;

b. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (RKA / DPA) dan Program Kerja Dinas;

c. Melaksanakan Pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup

Dinas;

d. Merumuskan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;

e. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar

Prosedur Tetap Pelaksanaan Kegiatan lingkup Dinas;

f. Merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi

umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;

g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen

pelayanan sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

i. Melaksanakan koordinasi konsultasi dan singkronisasi penyelenggaraan tugas

kesekretariatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau

instansi terkait;

j. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan administrasi umum,

perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

kesekretariatan;

l. Melaksanakan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

- Sekretaris SKPD membawahi :

- Sub Bagian Perencanaan;

- Sub Bagian Keuangan dan

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

70

II. BIDANG PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (Unsur PelaksanaBidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi,

dan mengkooordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan,

pelaksanaan, dan pembinaan teknis program dan kegiatan bidang pemberdayaan

kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. Merumuskan dan menetapkan Program Kerja dan Penetapan Kinerja bidang

Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial;

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA / DPA) dan Program Kerja seksi dibawahnya;

c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian

program pemberdayaan Kesejahteraan sosial sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

d. Melaksanakan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan

sinkronisasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial;

e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial di daerah dengan provinsi dan Departemen/ lembaga

Pemirintah non Departemen terkait sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

f. Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang

Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi perijinan dan

rekomendasi teknis di bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program

Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku;

i. Mengkoordinir pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang

Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial sebagai bahan penyusunan rencana

dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pengelolaan dan pelayanan

Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial;

71

j. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap

permasalahan dibidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial kepada atasan;

k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku;

l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

m. Melaksanakan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan

Sosial dibantu oleh

- Seksi Organisasi Sosial dan Karang Taruna;

- Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga dan ;

- Seksi Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial

III. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI (Unsur Pelaksana )Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur

mengawasi dan pelaksanaan dan pembinaan teknis program pengembangan

dibidang pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala bidang pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dan penetapan kinerja bidang

pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;

b. Mengkoodinasi penyusunan rencana kerja anggaran / dokumen pelaksanaan

anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi di bawahnya;

c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian

program pelayanan dan rehabilitasi kesejahtraan sosial;

d. Melaksanakan koordinasi, informasi dan sinkronasi dengan satuan kerja

perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan

pelaksanaan program pelayanan dan rehabiltasi kesejahteraan sosial;

e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial didaerah dengan provinsi dan departemen/

lembaga pemerintah non departemen terkait sesuai ketentuan yang berlaku;

72

f. Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelayanan

dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

g. Melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan administrasi perijinan dan

rekomendasi teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi kesejahtraan sosial

sesuai ketentuan yang berlaku;

h. Mengkoordinasi, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program

pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;

i. Mengkoordinasi pengumpulan, pengelolaan dan analisa data sebagai bahan

penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial;

j. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis dibidang pelayanan

dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

l. Melaksanakan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya;

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi dibantu

oleh :

- Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;

- Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan ;

- Seksi Rehabilitasi Sosial Fakir miskin

IV. BIDANG PELATIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA (Unsur Pelaksana )Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi

dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan,

pelaksanaan dan pembinaan teknis program dan kegiatan dibidang Pelatihan,

Penempatan Tenaga Kerja

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala bidang Pelatihan, Penempatan

Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dan penetapan kinerja bidang

pelatihan ,penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;

73

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran/ dokumen

pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;

c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian

program dibidang pelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai

ketentuan yang berlaku;

d. Melaksanakan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan

sinkronisasi pelaksanaan program dibidang pelatihan penempatan tenaga kerja

dan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program dibidang pelatihan

penempatan tenaga kerja dan transmigasi di daerah dengan pemerintah provinsi

dan departemen/ lembaga pemerintah non departmen sesuai ketentuan yang

berlaku ;

f. Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelatihan,

penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai peraturan perundang -

undangan yang berlaku;

g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi perijinan dan

rekomendasi teknis dibidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan

transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

h. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dibidang

pelatihan, penempatan tenaga kerja dan trasmigrasi sesuai ketentuan yang

berlaku;

i. Mengkoordinir pengumpulan, pengelolaan dan analisa data dibidang pelatihan,

penempatan tenaga kerja dan trasmigrasi sebagai bahan penyusunan rencana,

dan evaluasi dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya;

j. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap

permasalahan dibidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi

kepada atasan;

k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pelatihan,

penempatan tenaga kerja dan trasmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

m. Melaksanakan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

74

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pelatihan dan Penenempatan

Tenaga Kerja dibantu oleh :

- Seksi Pelatihan Dan Produktivitas;

- Seksi Penempatan Dan Perluasan Tenaga Kerja dan ;

- Seksi Transmigrasi :

V. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN TENAGA KERJABidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan

penyiapan bahan, penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program dan

kegiatan di bidang hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan

Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dan penetapan kinerja bidang

Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja ;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran/ dokumen

pelaksanaan anggaran (RKA/ DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;

c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian

program dibidang Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenaga kerjaan

sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Melaksanakan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan

sinkronisasi pelaksanaan program dibidang Hubungan Industrial dan

Pengawasan ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program dibidang Hubungan

Industrial dan Pengawasan ketenaga kerjaan provinsi dan departmen/ lembaga

pemerintah non department sesuai perundang - undangan yang berlaku;

f. Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedurdan kriteria dibidang Hubungan

Industrial dan Pengawasan ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi perijinan dan

rekomendasi teknis Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenaga kerjaan

sesuai ketentuan yang berlaku;

75

h. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dibidang

Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang

berlaku;

i. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data dibidang

Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang

berlaku sebagai bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaksanaan

program untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya;

j. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap

permasalahan dibidang Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenaga kerjaan

kepada atasan;

k. Melakukan pembinaan ,bimbingan teknis dibidang Hubungan Industrial dan

Pengawasan ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;

l. Mengelola dan memberikan layanan konseling, advokasi dan fasilitas

penyelesaian perselisihan, jaminan sosial, pengawasan ketenaga kerjaan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

m. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

n. Melaksanakan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Hubungan Industrian Pengawasan

Tenaga Kerja dibantu oleh :

- Seksi hubungan industrial dan jamsostek dan;

- Seksi Pengawasan Ketenaga Kerjaan:

2.2 DATA SDM

Secara umum SDM Pegawai pada saat awal terbentuknya Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan transmigrasi masih terarah pada kualifikasi individual (Egoisme

Group/Sector ) namun dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Kepala

Dinas dengan melakukan Koordinasi antar jajaran Pimpinan Eselon III baik secara

langsung (direct) maupun tidak langsung (Indirect) maka setiap individu yang

berasal institusi asal (Kantor Sosial maupun Dinas Sosial Tenaga Kerja dang

Transmigrasi Kota Mataram) yang memiliki perbedaan keragaman keahlian,

disiplin ilmu serta pengalaman kini secara bertahap pada akhirnya dapat

76

menyatukan persepsi dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam melaksanakan

masing – masing tugasnya.

PendidikanDilihat dari keadaan tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) pada

akhir tahun 2015, SDM yang bekerja di Dinas Sosnakertrans memiliki pendidikan

sebagai berikut :

Tabel 5 :Persentasi perbandingan kemampuan SDM / PNS Pegawai DinasSosnakertrans Kota Mataram berdasarkan tingkat pendidikan.

NO PENDIDIKAN J U M L A H KET(% )1 2 3 41 SDN Sederajaat 1 02 SLTP Sederajat 1 2,12

3 SMU Sederajat 10 34,04

4 Sarjana Muda 2 4,25

5 Strata I 28 64,45

6 Strata II 5 2,12

T O T A L 47 100 %Sumber data : Sekretariat Dinas Sosnakertrans per 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Mataram didominasi oleh kelompok SDM yang berpendidikan

tinggi (Equivalent) Strata 1 sebesar 54,45 %, baik yang menduduki jabatan

Struktural, yang ditugaskan sebagai Staf teknis dibidang Sosial maupun dbidang

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedangkan SDM dengan tingkat pendidikan

sederajat SMU / SMK menduduki posisi kelompk kedua dengan persentase sebesar

34,04% yang sebagian besar bekerja sebagai Tenaga pelaksana/Operasional.

Kompleksitas pendidikan SDM pegawai dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Mataram, wawasan dan pengalaman serta mobilitas kerja yang

tinggi dalam upaya melayani masyarakat memberikan akses pengalaman baru

kepada setiap pegawai untuk memiliki suatu keterampilan dan pengalaman yang

berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya.

77

Menyadari urgensi pendidikan bagi pegawai Dinas Sosnakertrans yang

masih membutuhkannya, Dinas memberi kesempatan seluas – luasnya kepada

setiap pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui Diklat,

Kursus- kursus, Pembinaan-pembinaan baik formal maupun non formal yang

diadakan baik oleh Pemerinah Kota Mataram maupun Kementerian Sosial atau

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan/atau lembaga Pemerintahan

lainnya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram .

Masalah yang dihadapi dibidang SDM/Ketenaga kerjaan sekarang ini adalah

masih sangat terbatasnya jumlah tenaga Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan dan

Pegawai Mediator dalam menangani/ menyelesaikan kasus–kasus ketenaga

kerajaan. Demikian juga belum tersedianya pegawai Pengantar Kerja yang bertugas

untuk mengelola bursa kerja.

Tugas–tugas tersebut merupakan jabatan fungsional yang menjadi

kompetensi mereka sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang

berlaku.Mengingat akhir–akhir ini kasus–kasus yang berhubungan dengan ketenaga

kerjaan semakin meningkat, sementara sisi lain Pejabat yang memiliki

kompetensi menangani hal ini sangat terbatas maka sebagai konsekuensi jabatan

Kepala Dinas secara langsung ikut penangani kasus – kasus tersebut

.

Sedangkan kepada pegawai dilingkup Pemda Kota Mataram yang telah

diutus untuk mengikuti pendidikan dan dinyatakan lulus sebagai pegawai

Pengawas Ketenaga Kerjaan dan Mediator namun karena formasi jabatan

struktural telah ditempatkan di SKPD lain, kami harapkan dapat dipertimbangkan

untuk ditempatkan kembali ke Dinas Sosnakertrans Kota Mataram sebagai instansi

pengutus guna memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana telah

direncanakan semula.

Selain itu pula untuk memenuhi kebutuhan ideal tenaga fungsional

selanjutnya , kami akan mengusulkan kepada Denakertrans RI untuk mengikut

sertakan pegawai yang memenuhi kualifikasi dan syarat Pendidikan Pegawai

Pengawas Ketenaga Kerjaan , Mediator dan Pengawas Kerja dimaksud.

Tabel 3:

Kepangkatan PNS, Lingkup Dinas Sosnakertrans Kota Mataram

78

No Golongan A B C D Jumlah

1 IV 4 2 1 0 7

2 III 4 7 3 5 19

3 II 3 3 3 0 9

4 I 0 0 0 0 0

5 Honor

Kontrak

0 0 0 5 5

Jumlah 11 12 7 10 40

2.3 DATA PRASARANA DAN SARANAPRASARANA1. Jumlah karyawan/ ti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota

Mataram per 21 April 2016 sebanyak 31 Orang, dilihat dari sebaran tugas –

tugasnya maka sebagian besar secara administrasi terkonsentrasi pada

Sekretariat Dinas yaitu sebanyak 25 orang yang terdiri dari 17 orang PNS

dan 5 orang Non PNS ( Honor Kontrak ) .

Saat ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum bemiliki

prasarana kegiatan/ berupa gedung kantor yang secara ekslusive

pembangunannya diperuntukkan sebagai gedung kantor .

2. Sebagaimana diketahui bahwa gedung kantor yang dipergunakan saat ini

merupakan gedung Loka Bina Karya ( LBK ) yang dibangun dengan dana

APBN dari pemerintah Pusat yang peruntukannya sebagai ”Balai

Pembinaan Anak Penyandang Cacat ” sehingga penataan ruangan tidak

sesuai dengan lazimnya penataan organisasi ruang yang diperuntukan

sebagai gedung kantor.

3. Secara teknis dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosnakertrans yang berlokasi di

Jl. RA. Kartini No. 3 Kota Mataram saat ini menempati bangunan gedung

seluas 363,00 M2 Type C Permanent. Bangunan yang terdiri dari ruang kerja,

Ruang rapat dan muslholla, dengan luas ruang operasional 231, 25 M2 dan

luas kooridor 131, 75 M2

Berdasarkan analisis tentang penataan organisasi ruang dan luas bangunan

maka idealnya luas ruang kerja Gedung Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

79

Transmigrasi Kota Mataram adalah 424,00 M2 dengan asumsi bahwa setiap

pegawai menempati ruangan kerja standar seluas 8 m2.

Guna kepentingan inventarisasi dan pemeliharan fisik lebih lanjut dapat

dilihat bahan/ kontruksi Bangunan Gedung yang ditempati oleh Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yang beralamat di Jl. RA.

Kartini no. 3 Kota Matarm serta tabel tampilan asumsi perhitungan teknis

ideal luas ruang kerja. Berikut dapat dilihat pada prasarana awal pemakaian

dengan kondisi setelah dilakukan rehabilitasi pada lampiran-lampiran

Tabel 2 : Kondisi fisik bangunan tahun 2011

NO JENIS STRUKTUR KONDISI2011

KETERANGAN

1 2 3 4 5

1 P o n d a s I-

Batu kali 90%

2 Kerangka bangunan:

- Sloop- Tiang / Pilar- Ring balk

BetonbertulangBetonbertulangBetonbertulang

90 %90 %90 %

3 Lantai Keramik 90 %

4 Dinding Bata 90 %

5Pintu

Kayu / Panel 90 %

6 Jendela Clamp / Kaca 90 %

7 Kap./ Atap Kayu/genteng 85 %

8 Langit – langit Hardplex /Asbes

85 %

9 Instalasi Listrik PLN 100 %

80

,

Bila dilihat pada asumsi angka–angka kedua tabel tersebut diatas jelas terlihat

bahwa dengan jumlah pegawai sebanyak 53 orang akan “cukup” memenuhi

menempati ruang kerja. Namun perlu diperhatikan bahwa bangunan seluas 363,50

M2 tersebut termasuk didalamnya luas koridor , lavatory dan musholla . .S A R AN A

Sebagaimana halnya prasarana yang ”dimiliki” oleh Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, saat ini kondisi sarana pada umumnya

dalam “Kondisi baik”. Selain terdapatnya sarana inventarisasi dengan sumber

dana yang berasal dari APBD, Dinas Sosnakertrans juga menerima dan / atau

menggunakan barang berupa mobilitas dibidang sosial dan tugas pembantuan

dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang masih bertstatus sebagai barang

milik Pemerintah Privinsi NTB dan barang milik Negara baik Departemen Sosial

maupun Depnakertrans RI sebagai “titipan“ dari pemerintah pusat/ provinsi.

Diakui bahwa saat ini pelaksanaan penempatan barang - barang

inventarisasi dinas masih menjadi masalah terutama penyimpanan sarana dan

bahan makanan dalam rangka persiapan

( Stand By ) menanggulangan bencana alam yang sewaktu – waktu dapat terjadi.

Hal ini akibat dari belum tersedianya gudang penyimpanan barang – barang sesuai

dengan peruntukannya . Sebagai contoh adalah barang – barang pelayanan

darurat sosial seperti tenda pengungsi , alat – alat dapur darurat, bahan makanan

( mie, beras maupun bahan – bahan instant lainnya yang rawan kerusakan ).

Demikian pula terhadap barang – barang peraga pelatihan ketenaga kerjaan dan

ketransmigrasian seperti mesin jahit barang elektronik maupun alat – alat

transmigrasi , meja kursi kerja serta dokumen kearsipan lainnya hingga saat ini

masih ditempatkan di selasar maupun di lorong- lorong ruang kerja

10 Instalasi Air PDAM 100 %

11 Telepon TELKOM 100 %

12 Septic Tank Bata 90 %Sumber data : Sekretariat Dinas Sosnakertrans per 30 Juni 2011

81

Tabel 4 : Data barang yang belum memiliki tempat dan ditempatkan

sementara

No Penempatansementara

Nama barang Keterangan

1 2 3 41 Dalam

RuangPelatihanSosial

- bahan makanan bencana-sarana memasak bencana-Tenda darurat-barang – barang lain

Termasukbarang –barang yangrawan ruisak

2 SelasarRuangPelatihan

-Meja kerja-Kursi-meubelir lainnya--

Tidak terpakainamun masukdalam daftarinventarisDinas

3 LorongRuang kerjaSekretariat

- Dokumen kearsipan--

Arsip surat,filing cabinet,lemari arsip

4 LorongRuang kerjaKa., Dinas

- Meja kerja- Kursi kerja

Tidak terpakainamun masukdalam daftarInventarisDinas

5 LorongRuang kerjaBid.Sosial

- Dokumen kearsipan Arsip KantorSosial

6 Hal.depanKantor(Ruangterbuka )

Speedboard Diletakkan dihalamandepan tanpapelindung (Garasi )

Dari data yang ditampilkan dalam table diatas dapat disimpulkanbahwa Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota MataramBelumlah memadai, Ruangan kerja blm cukup untuk menapung pegawaimaupun barang inventaris, halaman kantor juga masih kurang luas terutamaarea parkir bagi kendaraan Dinas maupun tamu dan masyarakat umum yangmengurus baik perijinan maupun kartu kuning (AK1). Hal ini perlu dijadikanperhatian oleh Pemerintah Daerah demi kelancaran Pelayanan bagimasyarakat.

82

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANANDINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.4.1 Kelemahan.

Berdasarkan hasil analisa internal Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi memiliki kelemahan yang dapat menghambat kinerja

organisasi dalam mencapai tujuan.

Kelemahan-kelemahan tersebut adalah :

a. Kurang memiliki SDM yang berpendidikan dan professional

b. Kurang memiliki SDM yang terampil dalam bidang komputerisasi

c. Kurang memiliki tenaga-tenaga fungsional baik di Bidang

ketenagakerjaan maupun Sosial

d. Sarana dan Prasarana Dinas Belum memadai

e. Tidak tersediannya BLK (Balai Latihan Kerja)

f. Tidak tersediannya LBK (Bina Loka Karya) sebagai tempat pelayanan

dan bimbingan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

2.4.2 KekuatanFaktor-faktor kekuatan internal yang mendorong pada kemajuan dan

kelancaran organisasi adalah :

1. Dukungan dana APBN yang mendukung kegiatan Dinas

2. Adanya dukungan dana APBD yang juga mendukung kegiatan Dinas

2.5 PELUANG DAN TANTANGAN EKSTERNAL2.5.1. Peluang

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran tugas Dinas

sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya

adalah:

a. Adanya potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), sebagai pilar

partisipasi kesejahteraan sosial yang terdiri dari:

- Organisasi sosial

- Pekerja Sosial masyarakat

- Pekerja Sosial masyarakat

83

- Karang Taruna

- Panti asuhan Anak

- Panti Jompo

b. Adanya balai latihan kerja swasta

c. Adanya balai latihan kerja milik Pemerintah Provinsi NTB

d. Tersediannya calon tenaga kerja

e. Terdapat perusahaan yg menampung tenaga kerja

f. Adanya organisasi-organisasi pekerja

g. Adanya peraturan perUndang-undangan tentang kesejahteraan dan

ketenagakerjaan

2.5.2..TantanganTantangan adalah hal-hal yang dapat menghambat pada keberhasilan

Program Dinas Sosial, Teanaga Kerja dan Transmigrasi ,antara lain :

a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Program Pembangunan

Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b. Rendahnya Skill para pencari kerja dan PMKS

c. Meningkatnya pengangguran dan dan penyandang masalah sosial

d. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan

pertumbuhan jumlah angkatan kerja.

e. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan tidak sebanding dengan

tuntutan pasar kerja.

f. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi

84

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIDINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KOTA MATARAM

3.1 ISU DAN MASALAH MENDESAK

I s u Umum

Isu yang selalu dihadapi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari

tahun ketahun merupakan isu berkelanjutan yaitu isu yang berhubungan dengan

masalah angka kemiskinan, Pengangguran/Pencari kerja, Lapangan Pekerjaan,

Kesenjangan sosial, Keterlantaran dan usia lanjut, Korban tindak kekerasan Pekerja

Migran dan Kualitas Pelayanan Panti Asuhan/Panti Jompo.

Pada dasarnya isu–isu tersebut diatas merupakan isu umum yang sangat komplek

dan harus ditangani secara selektif dan hati–hati.

Namun dalam mengangkat isu tersebut Dinas Sosnakertrans pada kegiatan lima

tahun kedepan akan melaksanakan kegiatan dengan mengutamakan prioritas

berdasarkan pertimbangan hasil yang diperoleh (Outcomes) pada paska kegiatan

tersebut, sehingga pada akhirnya pemanfaatan hasil perolehan akan lebih

ditekankan pada “kualitas” kinerja Dengan adanya masalah sebagaimana isu–isu

tersebut Pemerinah Kota Mataram melalui Dinas Sosnakertrans akan melakukan

langkah penanganan diantaranya melakukan kegiatan Sosialisasi, bimbingan,

pembinaan, pelatihan ketrampilan maupun bantuan stimulan kepada masyarakat

yang membutuhkan sehingga pemerintah secara bertahap dapat meningkatkan

status kesejahteraannya.

Masalah mendesak :Bidang Sosial:Masalah kesejahteraan sangat berkaitan dengan kondisi perilaku budaya, sosial

dan ekonomi masyarakat setempat sehingga dalam penanganan peningkatan

kesejahteraannya Dinas Sosnakertrans tidak mungkin dapat menyelesaikan

masalah tersebut secara eksklusive. Banyak pihak–pihak lain yang harus dilibatkan

85

diantaranya Instansi Nivo terkait, Instansi Vertikal, Tokoh Agama . Pemuka

Masyarakat setempat dan masyarakat itu sendiri sehingga pada akhirnya masalah

sosial secara sistematis dan bertahap dapat ditangani secara lebih baik dan akan

mendapatkan hasil yang optimal sesuai rencana kinerja .

Berdasarka identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maka dalam

kegiatan lima tahun kedepan Dinas Sosnakertrans akan lebih menekankan

kegiatannya pada upaya memberi inovasi perbaikan dan peningkatan

kesejahteraan, merehabilitasi mental dengan melakukan penyuluhan, bimbingan,

pelatihan keterampilan.

Bidang Tenaga Kerja :Penyerapan tenaga kerja akan mengurangi pengangguran apabila penduduk usia

kerja dari sejak dini dipersiapkan dengan ketrampilan yang memadai dan

selanjutnya sebelum terjun kemasyarakat sebagai pekerja atau pembuka lapangan

kerja para peserta sebaiknya dibekali dengan alat – alat kerja ( Tool.Kit ) .

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya para peserta dalam

mendapatkan atau mengembangkan lapangan kerja baru paska pelatihan selama

ini lebih dikarenakan oleh hal–hal diantaranya :

1. Tidak dibekalinya peserta dengan sarana kerja (Toll Kit) seperti alat

perbengkelan pada seorang mekanik kendaraana atau mesin jahit/ mesin obras

dan kelengkapannya pada pada seorang calon penjahit .

2. Keterampilan yang diberikan selama ini masih terbatas pada pelatihan tingkat

pemula (dasar) dari dua atau tiga tahapan pelatihan yang seharusnya diterima .

3. Modal usaha peorangan atau kelompok yang tidak dimiliki .

Berdasarkan program–program yang pernah dilaksanakan sebelumnya

program 5 tahun kedepan akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan sebagai

bagian dari rencana strategis Dinas Sosnakertrans. Namun disadari

sepenuhnya bahwa pelaksanaaan kegiatan tersebut masih memiliki beberapa

kendala diantaranya:

Belum adanya konsistensi dalam implementasi penjadwalan dan rencana

kerja serta beberapa pelaksanaan peraturan sebagai landasan

pelaksanaan program/ kegiatan;

Terbatasnya biaya pelaksanaan program sehingga rencana kegiatan yang

telah diusulkan oleh masyarakat melalui MPBM tidak sesuai atau tidak

86

realisasikan sepenuhnya sehingga hal tersebut berakibat pada kecurigaan

dan kecemburuan dari sebagian masyarakat yang membutuhkannya;

Birokrasi penyelesaian proses terbitnya dokumen Rencana Anggaran

sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran menyebabkan tertundanya

pelaksanaan kegiatan;

Terbatasnya tenaga Pengawas dan Mediator dibidang ketenaga

kerjaansehingga menghambat kelancaran tugas.

Belum konsistennya sebagian jajaran Instansi Pemerintah Daerah untuk

melakukan evaluasi kinerja dengan meminta penilaian atas pendapat

masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sekaligus merupakan

pengimplementasian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : KEP/25 /M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sehingga manfaat

yang diperoleh dalam memberikan pelayanan publik dapat diketahui secara

pasti.

Dengan dilaksanakannya Keputusan pelaksanaan penyelenggaraan

Penyusunan Kepuasan Masyarakat yang disingkat dengan IKM akan diperoleh

manfaat diantaranya sebagai berikut :

- Dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing –masing unsur

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- Dapat diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan

oleh unit pelayanan publik secara periodi

- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu

dilakukan.

Bertititik tolak dari permasalahan sebelumnya maka beberapa langkah

yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut khususnya

permasalahan yang berhubungan dengan teknis diantaranya adalah :

Melakukan penjadwalan kembali terhadap rencana yang telah ada dengan

melakukan penyesuaian terhadap penyediaan pendanaan sesuai dengan

Anggaran per triwulan/Anggaran kas sebagaimana tercantum didalam DPA-

SKPD;

Melakukan penyiasatan penyesuaian harga pada belanja langsung dari

masing–masing kegiatan dengan standar harga pemerintah pada anggaran

87

yang tersedia meskipun harga –harga tersebut tidak sesuai dengan harga

pasar saat pengadaan;

Melakukan perekrutan kembali terhadap pegawai yang telah memiliki

sertifikat Kelulusan sebagai Pengawas dan Mediator Ketenaga kerjaan dari

Deparatemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang saat ini akibat

pengisian formasi telah ditempatkan di SKPD lain .

Mempertimbangkan untuk menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)

dengan tujuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap

kinerja SKPD.

Selain penyelesaian teknis yang tidak kalah pentingnya adalah

penyelesaian administrasi dari proses perencanaan hingga proses

disyahkannya Dokumen–dokumen anggaran oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mengalami penundaan

.

Dengan beberapa langkah yang dilakukan diatas masing – masing kegiatan dapat

diupayakan dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dicermati dari hasil capaian

kinerja masing–masing kegiatan sebagai berikut :

Dalam melaksanakan kegiatan 5 tahun kedepan Dinas Sosnakertrans Kota

Mataram diperkirakan masih akan menghadapi beberapa permasalahan pokok

yang meliputi: masalah umum, penyelenggaraan tugas – tugas pokok dan bidang

kemasyarakatan.

A. Masalah Umum

Optimalisasi tugas pokok dan fungsi hanya dapat dilaksanakan apabila

kekurangan dan keterbatasan prasarana/sarana serta alat penunjang kegiatan

tugas dasar dipenuhi sehingga dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas dan

kuantitas diseluruh lini baik intern maupun ekstern Institusi agar sesuai dengan Visi

dan Misi,

Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kota Mataram pada 5 tahun kedepan

akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan Program

yang diusulkan da lebih diarahkan untuk melaksanakan optimalisasi peningkatan

pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana kerja

88

seperti peningkatan SDM, peningkatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan

prasarana dan sarana untuk kepentingan masyarakat umum,

Data Base yang spesifik yang mencatat kondisi seperti siapa dan berapa jumlah

masyarakat yang membutuhkan penanganan sosial, berapa jumlah angkatan

kerja, jumlah pencari kerja, berapa jumlah masyarakat yang berminat mengikuti

program transmigrasi, alasan harapan dalam memperoleh pekerjaan apa

alasan ingin melakukan transmigrasi. Semua itu membutuhkan informasi,

investigasi dan pendataan yang benar serta memiliki tingkat akurasi data yang

tinggi sehingga dapat mengeliminasi kesalahan dalam perencanaan.

Demikian pula perlunya analisis dan perencanan yang harus di back up oleh

data data, kondisi yang ada ( existing ),

Dalam pelaksanaan program/ anggaran pada tahun–tahaun sebelumnya beberapa

kasus aktivitas telah ditemui titik–titik kelemahan kegiatan atau terdapat bagian

kritis yang sering menghambat sehingga terjadi pelayanan tunda dan terjadi

penumpukan tugas atau titik lemah dari rantai pelaksanaan tugas antara lain

terlambatnya start pelaksanaan APBD akibat proses pelaksanaan sistem

”administrasi” penyusunan RKA / DPA yang tidak tepat waktu .

b. Masalah bidang sosial

Kebijaksanaan Sosial dalam cakupan yang luas ( General Coverage) yang perlu

ditangani saat ini antara lain meliputi masalah pemberdayaan kesejahteraan,

organisasi Sosial, Karang Taruna,

Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis

masyarakat. Namun harus diakui bahwa dari beberapa harapan masyarakat,

Dinas Sosnakertrans Kota Mataram melalui Bidang Pelayanan dan rehabilitasi serta

Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial masih belum mampu

melaksanakannya secara optimal.Hal ini disebabkan antarana lain :

- Kompleksitas permasalahan sosial masyarakat yang cukup tinggi sehingga

penanganannya perlu dilakukan secara terpilah .

- Pemerintah pusat dan atau Pemerintah Povinsi masih sebagai berfungsi

sebagai regulator program dan pelaksana dalam menangani masalah sosial

89

masyarakat didaerah. Sedangkan Pemerintah Kota Mataram hanya berfungsi

sebagaai ”Pemantau” pelaksanaan program – program tersebut.

c. Masalah Ketenagakerjaan dan Transmigrasi:

Transisi mobilitas dan urbanisasi memungkinkan Kota Mataram mengalami

keberhasilan dibidang pembangunan perekonomian. Keberhasilan tersebut

tentunya akan menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya akan berpengaruh

pada peningkatan penghasilan pekerja. Namun akibat mobilitas dan terpusatnya

pergerakan ekonomi regional kota Mataram pada suatu saat akan mengalami titik

balik ketika perekonomian mencapai full employment, suatu keadaan dimana

akibat perekonomian yang berhasil akan mengundang tenaga dari daerah lain yang

berdekatan untuk mencari peluang pemanfaatan kondisi tersebut, sehingga saat

itulah Kota Mataram akan mengalami surplus tenaga kerja dan persaingan

peluang kerja yang akan berakibat pada rendahnya upah tenaga kerja.

Pemikiran mengatasi pengangguran, setengah pengangguran, pencari kerja yang

sudah barang tentu akan berdampak sosial ini bukan semata – mata masalah Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi saja, tetapi lebih pada penyelesaian secara

menyeluruh yang secara tidak langsung harus melibatkan Dinas-Dinas lainnya

seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, serta dinas-dinas lain yang

memiliki keterkaitan (system) terhadap dampak pengangguran ini. Bahkan perlu

adanya koordinasi lintas sektoral maupun dinas/ Departemen.

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya para peserta

dalam mendapatkan atau mengembangkan lapangan kerja baru paska pelatihan

selama ini lebih dikarenakan oleh hal–hal diantaranya :

1. Tidak dibekalinya peserta dengan sarana kerja (Toll Kit) seperti alat

perbengkelan pada seorang mekanik kendaraana atau mesin jahit/ mesin

obras dan kelengkapannya pada pada seorang calon penjahit.

2. Ketrampilan yang diberikan selama ini masih terbatas pada pelatihan tingkat

pemula (dasar) dari dua atau iga tahapan pelatihan yang seharusnya diterima

3. Modal usaha peorangan atau kelompok yang tidak dimiliki.

d. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):

90

Kualitas SDM yang tergolong angkatan kerja merupakan penentu utama dalam

menciptakan pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram. Konsep “ kualitas “SDM

oleh masyarakat umumnya diukur pada tingkat pendidikan formal yang diraih oleh

seseorang sehingga sekaligus akan membentuk nuansa status sosial yang melekat

di dalamnya.

Dalam perjalanan waktu yang lalu tingkat pendidikan sebagai simbol kualitas masih

terasa cukup kuat dalam kaitannya dengan kemudahan mendapatkan pekerjaan.

Namun dalam beberapa tahun terakhir ini sangat jelas terasa bahwa pendidikan

yang tinggi tidak selalu identik dengan kemudahan dan menjadi jaminan dalam

mendapatkan pekerjaan. Terkesan secara perlahan telah terjadi pergeseran bahwa

kualitas diukur tidak saja dari tingkat pendidikannya tetapi juga keterampilannya

(skill).

Dengan demikian sebagai upaya yang dinilai akan mampu meningkatkan etos kerja

dan produktivitas seseorang adalah meningkatkan keterampilan mereka untuk

kegiatan–kegiatan yang spesifik sesuai kemampuan dan potensi yang dimilikinya.

Pelatihan keterampilan telah dilakukan seperti pelatihan menjahit, pelatihan

Elektronik dan sebagainya, yang semuanya diarahkan untuk menumbuhkan

keberanian, keinginan dan kemampuan mereka guna menciptakan lapangan

pekerjaan secara mandiri.

Sudah tentu seusai pelatihan keterampilan, harus diikuti dengan langkah

pembinaan terhadap hal–hal yang bersifat teknis maupun manajemen ekonomis.

Dalam melaksanakan pelatihan maupun pembinaan ini, Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Mataram telah melakukan kerja sama dan kemitraan dengan

berbagai pihak terkait, lembaga tehnis serta lembaga yang telah berkembang di

tengah masyarakat setempat. Dalam kaitannya dengan upaya menciptakan SDM

yang terampil ini telah diupayakan mengikutsertakan beberapa lembaga swasta

yang berpengalaman untuk mendukung pelaksanannya, melalui penyempurnaan

terobosan diharapkan akan merupakan langkah yang pertama sangat diperlukan.

Melalui upaya diatas diharapkan akan lahir banyak SDM pencipta lapangan

pekerjaan minimal bagi dirinya sendiri dan keluarganya serta tidak tertutup peluang

akan menjadi pencipta lapangan kerja bagi orang lain.

91

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pembangunan sektor ketenaga kerjaan

dapat mempercepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota

Mataram antara lain meningkatnya keterampilan (Skill) angkatan kerja dari berbagai

bidang keahlian. Semakin tingginya tingkat perlindungan dan peningkatan

kehidupan serta kesejahteraan pekerja yang menjadi perhatian utama antara lain

perhatian terhadap hak pekerja , keselamatan dan kesehatan kerja serta perluasan

keahlian termasuk perlindungan TKI di luar negeri dapat terpenuhi.

Program Transmigrasi dalam skala nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah

adalah mengupayakan pemindahan penduduk dari daerah yang padat

penduduknya ke daerah yang tidak padat penduduknya ( jarang penduduknya ),

sehingga lebih merata dan memungkinkan untuk membuka lahan serta pekerjaan

baru yang lebih mapan. Sedangkan secara umum program transmigrasi bertujuan

untuk memberikan dan meningkatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik melalui

lingkungan, tempat tinggal yang lebih layak dan menjanjikan kelangsungan hidup

yang lebih baik serta dapat membentuk sikap kemandirian. Namum koordinasi

antar pemerintah daerah dalam menyepakati beberapa ketentuan menjadikan

suatu program ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kota

Mataram untuk dapat menjalankan program transmigrasi tersebut secara tepat dan

cepat.

Pentingnya program transmigrasi ini dilaksanakan oleh pemerintah kota Mataram,

mengingat :

1. Meningkatnya jumlah pengangguran dengan kualitas SDM yang relatif rendah,

sehingga tidak sanggup bersaing di pasar kerja.

2. Meningkatnya jumlah petani dan buruh tani yang tidak memiliki lahan untuk

pengembangan usaha.

3. Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat pinggiran yang tersisih akibat

kesempatan dan peluang yang selama ini dimiliki terpaksa hilang karena kalah

bersaing.

4. Semakin beratnya beban sosial yang ditanggung oleh Pemerintah Kota

Mataram akibat tidak seimbangnya daya tampung wilayah.

5. Semakin tingginya tingkat urbanisasi penduduk untuk mencari penghidupan

yang lebih layak di Kota Mataram sebagai kota yang oleh sebagian orang

dianggal lebih menjanjikan untuki merubah status sosial.

92

Dengan demikian program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota

Mataram bertujuan untuk :

1. Mengentaskan kemiskinan penduduk yang disebabkan oleh ketidak berdayaan

penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, peluang berusaha

dan kesempatan bekerja di tempat tinggal asalnya.

2. Memberikan peluang berusaha dan kesempatan bekerja serta memperoleh

tempat tinggal yang layak kepada penduduk yang melakukan transmigrasi

sekaligus mendukung pemberdayaan potensi sumber daya wilayah, kawasan dan

lokasi tertentu yang pemanfaatannya kurang optimal agar dapat tumbuh dan

berkembang lebih produktif.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa program transmigrasi sangat besar

manfaatnya bagi :

1. Masyarakat/Penduduk, dapat meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya,

karena program transmigrasi dilakukan mengarah pada satu ruang yang sesuai

peruntukannya untuk menyediakan peluang bekerja dan berusaha sesuai

dengan kompetensi yang dimilikinya;

2. Daerah tujuan/penerima, terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia yang

memiliki kompetensi untuk mendayagunakan potensi sumber daya setempat

serta mengembangkan peluang berusaha dan kesempatan bekerja yang tersedia

;

3. Daerah asal (Kota Mataram), teratasinya persoalan tekanan penduduk terhadap

lingkungan setempat, sehingga pemerintah Kota Mataram dapat melakukan

penataan ruang, serta berkurangnya beban daya dukung alam dan lingkungan

untuk memberikan peluang bekerja dan berusaha kepada penghuninya.

93

BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA MATARAM

4.1 VISI SKPD

Berdasarkan kondisi Kota Mataram saat ini dan tantangan yang akan

dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang dan dengan mengacu kepada RPJMD

Kota Mataram tahun 2015 – 2020, serta dengan mempertimbangkan kondisi fisik,

ekonomi dan sosial Budaya yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Dinas Sosial,

Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Mataram adalah :

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT SECARA

BERKELANJUTAN DAN TERCIPTANYA MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI

MELALUI PERLUASAN LAPANGAN KERJA DAN TERAMPILAN BERDASARKAN

NILAI-NILAI RELEGIUS”

4.2 MISIUntuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 4 Misi yang akan dilaksanakan

dalam membangun Kota Mataram selama 5 (lima) tahun yaitu :

1. Meningkatakn optimisme, kesadaran hidup, masyarakat yang harmonis

2. Memperdayakan individu, keluarga dan kelompok social untui meningkatkan taraf

hidup masyarakat

3. Mencegah dan mengendalikan masalah sosial, memberikan bimbingan pelatihan

dan usaha membuka lapngan kerja bagi pencari kerja dan perusahaan-

perusahaan serta meningkatkan animo transmigrasi

4. Menggalang dan mengembangkan potensi summber daya manusia serta

memperkokoh sistem perlindungan dan jaminan social pada masyarakat

5. Mewujudkan peningkatan Koordinasi dan Kerja sama antar

Lembaga/Dinas/Instansi Daerah Provinsi dan Pusat.

94

4.3 TUJUAN DAN SASARAN

1. Mewujudkan masyarakat yang optimisme untuk menuju kehidupan

yang lebih harmonis dan selaras

2. Mewujudkan taraf hidup dan kesejahteraan social masyarakat

3. Mewujudkan kesejahteraan bagi Penyandang masalah kesejahteraan

sosial, indivudu dan masyarakat

4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi tenaga kerja

dan memberikan kesempatan kerja

4.4. STRATEGIUntuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mewujudkan Visi,

Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka perlu adanya strategi

yang diambil, yaitu:

a. Melaksanakan bimbingan sosial untuk meningkatkan optimism dan

kesadaran masyarakat.

b. Melaksanakan bimbingan keterampilan dan bantuan sebagai upaya

peningkatan taraf hidup

c. Memberikan pelatihan keterampilan dan usaha untuk membuka lapangan

kerja dan memberikan keselamatan kerja bagi tenaga kerja.` .

d. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknik

dan bimbingan sosial.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pada saat ini adalah

kurang optimalnya mutu pelayanan, kurangnya partisipasi masyarakat,

terbatasnya sarana dan pra sarana pelayanan sosial dan tenaga kerja.

Pelayanan berkualitas dapat dilakukan dengan cara terbukanya

akses-akses pelayanan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

serta meningkatnya sarana dan Prasarana pelayanan.

95

1. Meningkatkan kemampuan dan potensi PSKS, lembaga-lembaga

ketenagakerjaan, Organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha dan

Lembaga-lembaga lainnya.

Sebagai dinas yang merupakan pelayanan dengan Sumber Daya

Manusia, maka diperlukan lingkungan yang mendukung proses

pelayanan, untuk mewujudkannya maka lembaga-lembaga atau

organisasi-organisasi yang bergerak di Bidang sosial dan

Ketenagakerjaan perlu mendapatkan perhatian untuk dikembangkan.

2. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan para PMKS, dan

Tenaga Kerja.

Peningkatan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS), dan pekerja dimaksudkan untuk memperkuat

kemampuan berinteraksi sosial dan keberfungsian sosial secara lebih

optimal sehingga mereka mampu mengatasi berbagai persoalan

sosial.

3. Mengembangkan kualitas Tenaga Kerja dan PMKS dalam perluasan

lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Tenaga Kerja dan Sumber Daya

Manusia yang mampu bersaing di pasar kerja dan berusaha, Tenaga

Kerja dan PMKS harus mendapatkan pelayanan pendidikan dan

pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan dan permintaan pasar

kerja sehingga mereka mengaplikasikan ketrampilannya baik di dunia

kerja maupun dunia usaha.

4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Lembaga,

Dinas/Instansi baik Daerah, Provinsi maupun Pusat.

Dengan dijalinnya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak di

Tingkat Daerah, Provinsi maupun Pusat baik Swasta maupun

Pemerintah akan membuka peluang dan memperluas jaringan

pelayanan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

96

4.5 KEBIJAKANStrategi yang telah dirumuskan tersebut, diterjemahkan lebih

lanjut ke dalam rumusan-rumusan kebijakan.

Rumusan kebijakan ini disusun secara konsisten dan spesifik

untuk menjamin agar Penyusunan Rencana Kerja menjadi sistematik

dalam tatanan kerangka logis dan akuntabilitas.

Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

1. Meningkatkan masyarakat yang optimisme untuk menuju kehidupan

yang lebih baik dan kesadaran masyarakat untuk hidup harmonis

2. Meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat yang lebih baik

3. Meningkatkan kesejahteraan bagi Penyandang masalah kesejahteraan

sosial, indivudu dan masyarakat

4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi tenaga

kerja dan memberikan kesempatan kerja

4.6 INDIKATOR KINERJA UTAMAAdapun indikator Kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan anak nakal, Pemulung, BWBLP, ODHA (wanita),

Eks Narkoba

2. Pemberian bantuan anak terlantar

3. Pemberian Anak balita terlantar

4. Kegiatan pemberdayaan social bagi fakir miskin dan daerah kumuh

5. Pemberian bantuan fakir miskin yang mendapat rehabilitasi social

rumah tidak layak huni (RS-RTLH)

6. Pemberian bantuan penyandang cacat, eks. Penyakirt kronis

7. Pencari Kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat

8. Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan

9. Kegiatan pemberdayaan sosial bagi Perempuan Rawan Sosial

(PRSE)

10.Kegiatan pemberdayaan sosial bagi keluarga Muda Mandiri

11.Penanggulangan bencana bagi masyarakat yang mengalami

bencana

12.Penyelesaian perselisihan Hubungan industrial

13.Kepesertaan Jamsostek

14.Pengawasan ketenagakerjaan

97

.

BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

A. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA RENSTRA

Untuk mengetahui keberhasilan program kegiatan maka mutlak diperlukan

adanya konsistensi antara program/kegiatan dan kebijakan pemerintah di bidang

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di mana dalam pelaksanaannya diperlukan

juga indikator-indikator untuk mengukur kemajuan/keberhasilan maupun kegagalan

dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi harus merupakan

serangkaian kegiatan yang sistematik dan teratur untuk mendapatkan dan

menggunakan data serta informasi sebagai dasar perbaikan implementasi program.

Dengan kata lain monitoring dan evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana

dampak kegiatan tersebut terhadap perubahan kelompok sasaran. Adapun manfaat

monitoring dan evaluasi adalah untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan

program dan menilai trend perubahan yang diharapkan.

Monitoring berbeda dengan evaluasi. Monitoring lebih menekankan pada

pelaksanaan program, sedangkan evaluasi lebih menekankan pada perubahan yang

terkait hasil dan dampak program. Sedangkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

diharapkan dapat menjamin apakah program tetap beroirentasi terhadap manfaat

bagi kelompok sasaran dan dapat menilai apakah program yang dijalankan tersebut

efektif, efisien, dan produktif.

4.1 Indikator Pencapaian kinerja RenstraIsu penting dalam bab ini adalah menetapkan indikator kinerja yang akan

digunakan untuk mengukur keberhasilan program Renstra Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota mataram. Oleh sebab itu, indikator yang digunakan

harus disesuaikan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan seperti tercantum

pada BAB IV.

98

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama Kondisi dan Target2016 2017 2018 2019 2020

Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya

- Kegiatan Pemberdayaansocial bagi fakir miskin dandaerah kumuh

- Pemberian bantuan fakirmiskin yang mendapatrehabilitasi social rumahtidak layak huni (RS- RTLH)

200KK

150KK

200KK

150KK

200KK

150KK

200KK

150KK

200KK

150KK

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

- Kegiatan pemberdayaan socialbagi bagi rawan social ekonomi(PRSE)

50 or 50 or 50 or 50 or 50 or

Program pembinaananak terlantar

- Pemberian bantuan anakterlantar

- Pemberian batian anak balita

82 or

82balita

82 or

82balita

82 or

82balita

82 or

82balita

82 or

82balita

Program pembinaanpara penyandang cacatdan trauma

Pemberian bantuan penyandangcacat

50org

50org

50org

50org

50Org

Program pembinaaneks penyandangpenyakit sosial (eksnarapidana, PSK,narkoba dan penyakitsosial lainnya)

Pemberian bantuan anak nakal,pemulung, BWBLP dan ODHA

(Wanita), Eks. Narkoba

30 or 30 or 30 or 30 or 30 or

Program PencegahanDini danPenanggulanganKorban Bencana

Masyarakat yang mengalamibencana

L

100%

100%

100%

100%

100%

ProgramPemberdayaanKeluarga Muda Mandiri

Kegiatan pemberdayaan socialbagi keluarga muda mandiri

50 or 50 or 50 or 50 or 50 or

Program PeningkatanKesempatan Kerja danBerusaha

Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan

100org

100org

100org

100org

100Org

Program Perlindungandan PengembanganLembaga PengerahKetenagakerjaan

- Penyelesaian perselisihanhubungan indusri

- Jumlah kepesertaan Jamsostek- Kegiatan Pengawasan

Ketenaga Kerjaan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Peningkatan Pencari kerja yang mendapat 50 50 50 50 50

99

Kualitas danProduktivitas TenagaKerja

pelatihan yang berbasismasyarakat.

0rg org org org org

100

BAB VIIPENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Mataram merupakan Dokumen Perencanaan pembangunan

yang memberikan arah kebijakan dan Program Pembangunan serta Rencana Kerja

5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan ini mengacu kepada RPJMD Kota Mataram tahun 2016 –

2020, yang di dalamnya memuat Visi, Misi, Stategi dan kebijakan program dinas

sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun kedepan.

Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), dan RKA-SKPD yang

disusun setiap tahun dalam waktu 5 (lima) Tahun.

Untuk mencapai tujuan Renstra ini perlu dibangun komitmen dan

kesepakatan dari semua stake holder dan mendapatkan dukungan yang optimal

dalam tahapan implementasinya.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen

renstra ini akan memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara pemerintah

baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta unsur non pemerintah baik swasta

maupun kelompok masyarakat agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat

digunakan secara optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang

berkelanjutan. transparan serta akuntabel,

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram 2016-2020 melibatkan stakeholders terkait. Dan kepada semua pihak yang

bekontribusi dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan

yang setimpal. Tentunya dengan harapan bahwa Dokumen Renstra ini dapat

dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan bilamana dilakukan dengan

dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap jajaran, mitra dan pilar-pilar sosial

serta masyarakat.

Untuk tercapainya tercapainya kondisi yang diharapkan pada akhir

Tahun 2016, maka peran serta masyarakat dan leading sektor swasta sangat

diperlukan

101

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Mataram Periode 2016 - 2020 ini disusun. semoga bermanfaat.

Mataram, Januari 2016

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota MaTaram

H. AHSANUL KHALIK, S. sosPembina Tk. I(IV/b)

Nip. 19701231 199803 2 069