RENSTRA- 2016-2021 SKPD 2016-2021v2.karangasemkab.go.id/assets/pengumuman/RENCANA...Negara Republik...

RENSTRA-SKPD 2016-20212016-2021

[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a shortsummary of the contents of the document. Type the abstract of thedocument here. The abstract is typically a short summary of the contentsof the document.]

BAPPEDAKABUPATENKARANGASEM

1

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEMBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)JALAN DIPONEGORO NOMOR 52, TELP. (0363) 21013 FAX (0363) 22352

AMLAPURA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 050/2024/BAPPEDA

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkanRancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

b. bahwa berdasarkan Pasa 97 ayat (6) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, Berdasarkan Keputusan Kepala Daerahtentang Pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkanRenstra SKPD sebagai Pedoman Unit Kerja di Lingkungan SKPDdalam menyusun Rancangan Renja SKPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasemtentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja PerangkatDaerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah TingkatI Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);

1



AMLAPURA



TENTANG


TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN,






1



AMLAPURA



TENTANG


TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN,






1



AMLAPURA



TENTANG


TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN,






2

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang RencanaKerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentangPedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalamPenyusunan atau Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi BaliTahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);

3

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten KarangasemTahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten KarangasemTahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenKarangasem Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 7, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Karangasem Nomor 485/HK/2016 tanggal 6Oktober 2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir RencanaStrategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten KarangasemTahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten KarangasemTahun 2016-2021.

KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUdijadikan pedoman dalam menyusun Rancangan Renja SKPDBadan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem.

KETIGA : Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan,pelaksanaan Renstra SKPD berpedoman kepada kaidah sebagaiberikut :

a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Karangasem melakukan pengendalian danevaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dimaksud denganmemastikan indikator kinerja serta rencana program,kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sertavisi, misi, tujuan dan sasaran Renstra tersebut telahdipedomani dalam penyusunan Renja-SKPD BadanPerencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstradimaksud jika ditemukan adanyaketidaksesuaian/penyimpangan, Sekretaris BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasemmelakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan danmelaporkannya kepada Bupati melalui Kepala BappedaKabupaten Karangasem.

KEEMPAT : Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem ini.

4

KELIMA Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapurapada tanggal 13 Oktober 2016

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH KABUPATEN KARANGASEM

I KETUT SEDANA MERTA, ST., MTPembina Tk. INIP 19670120 199703 1 003

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021

“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan

kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional , setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki rencana

Strategis (Renstra - PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). Renstra - PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan

setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing -

masing Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

menegaskan bahwa untuk mencapai keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah Lima

Tahunan dengan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, perlu

disusun Rencana Strategis (Renstra-PD).

Rencana Strategis (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD

yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dokumen Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi

program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber - sumber

pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi

masing-masing Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra-PD) disusun dengan tahapan

yaitu (1) persiapan penyusunan Renstra - PD; (2) Penyusunan rancangan Renstra - PD; (3)

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra - PD; dan (4) Penetapan Renstra – PD.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen

pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan

pengukuran kinerja perangkat daerah yang disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan

internal maupun eksternal.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah unsur penunjang urusan

pemerintahan, merupakan lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam

perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah. Bappeda sebagai Perangkat Daerah dalam upaya mencapai



keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi

organisasi.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem

Tahun 2016 – 2021 merupakan tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Perangkat

Daerah dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Kerja

Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan

misi dan program Kepala Daerah. Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis (Renstra)

Bappeda Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021, diwujudkan melalui penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Bappeda Tahunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat

Daerah (DPA-PD) Bappeda Kabupaten Karangasem.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem 2016-2021

adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat

II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi

Bali Tahun 2014 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten

Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Karangasem Nomor 15);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-

2021 adalah sebagai berikut :

1. Maksud adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala

Daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Bappeda Kabupaen

Karangasem selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.

2. Tujuan disusunnya Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem Tahun 2016-

2021 adalah :

a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan

dilaksanakan/diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Karangasem sebagai

penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun;

b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam

rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus

program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;

c. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran

pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi

Bappeda Kabupaten Karangasem dengan berpedoman kepada Perda tentang

RPJMD periode berkenaan;

d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan

indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan

selama periode RPJMD berkenaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 disusun

berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I P E N D A H U L U A N

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara

ringkas : Pengertian Renstra PD, Peran PD dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra PD, Keterkaitan Renstra PD

dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja

PD.



Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang

maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD;Sitematika Renstra memuat

tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis

besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi)

PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian

program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi

dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD. Tugas,

Fungsi, dan menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang

dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan

fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala PD. Uraian tentang struktur

organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan

tata laksana PD ( proses, prosedur, mekanisme).

Sumber daya memuat : penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang

dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya

manusia dan asset/modal.

Kinerja PD memuat : tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target

Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib Layanan

Dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya

seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD : Bagian ini

mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra PD, hasil telaahan terhadap

RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD

pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan,

perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan



pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan PD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan

pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih : Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait

dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD

dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah tersebut

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

memuat : apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan

PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis : Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor

dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau

dari gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah pada Renstra PD,

dan implikasi RTRW bagi pelayanan PD, implikasi KLHS bagi pelayanan PD.

Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD

dalam lima tahun mendatang.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh PD. Visi pada

hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan

mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu

pada visi RPJMD Kabupaten Karangasem 2016-2021. Misi disusun untuk

menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan

sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara

mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan

kegiatan.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak dikenal Visi dan Misi PD, tetapi dalam

Pearmen PAN dan RB no. 53 Tahun 2014 dikenal Visi dan Misi PD, dan

merupakan penilaian.



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJAKELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang

berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program

dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

(Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,

dan pendanaan indikatif).

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DANSASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai amanat UU No.

25 Tahun 2004, adalah: a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b)

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu,

dan antar fungsi pemerintah, serta antar pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penagawasan; d)

mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya

secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka

Bappeda Kabupaten Karangasem harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara

optimal dan akuntabel.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

2.1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. Dalam pasal 14 Peraturan

Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem disebutkan bahwa Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah

2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah

4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

2.1.2 Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, Susunan

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem terdiri dari :



1) Kepala Badan

Kepala Badan memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Sekretariat

Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem

dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Badan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3) Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang

yaitu :

a. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

b. Sub Bidang Prasarana Wilayah

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

4) Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

a. Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal

b. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal



5) Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten



a. Sub Bidang Perekonomian

b. Sub Bidang Pengembangan Agribisnis





6) Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten



a. Sub Bidang Pendidikan dan Kesenian

b. Sub Bidang Adat dan Budaya



7) Bidang Monitoring dan Penelitian

Bidang Monitoring dan Penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan


a. Sub Bidang Statistik dan Monitoring

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.



8) Unit Pelaksanan Teknis Badan (UPTB)

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem, ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

dan Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Badan disesuaikan dengan kebutuhan.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagian tugas Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan

keahlian dan kebutuhan.

b. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang diatur dan ditetapkan

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk,

dan jumlah tenaga ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan

jenjang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi

Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala bidang adalah

sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1

Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala bidangPada Bappeda kabupaten Karangasem

1. KEPALA BADAN

a. Memimpin dan mengkoordinasikan perumusan Rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

c. Merumuskan kebijakan teknis operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Bidang Tata Ruang

dan Prasarana Wilayah, Bidang Penanaman Modal, Bidang Perekonomian, Bidang Sosial Budaya dan Bidang

Monitoring dan Penelitian;

d. Memimpin dan membina pelaksanaan tugas-tugas dibidang administrasi umum meliputi : ketata usahaan,

kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

e. Mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Organisasi

lain berdasarkan kewenangan yang ada;

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda);

g. Mengkoordinasikan atau mengadakan survey dan penelitian untuk kepentingan penyusunan perencanaan

pembangunan daerah;

h. Mengkoordinasikan dan atau mengadakan monitoring mengenai persiapan dan perkembangan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;

i. Membuat laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Daerah;



j. Membina Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

k. Membina pelaksanaan program waskat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

l. Memimpin, Mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;

m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

n. Mengevaluasi dan membina penyusunan laporan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

o. Memberikan saran dan Pertimbangan Teknis kepada atasan;

p. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIS

a. Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi umum meliputi : organisasi dan

ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

d. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Badan berdasarkan hasil kegiatan masing-masing Bidang dan

Sekretariat;

e. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;

f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

g. Mengevaluasi dan merumuskan laporan kegiatan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai

pertanggungjawaban kepada atasan;

h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan



3. KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PRASARANA WILAYAH

a. Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah;

b. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah;

c. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pengairan, perhubungan, pariwisata, pos dan

telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah, sumber alam serta lingkungan hidup;

d. Mengkoordinasikan pemecahan masalah penyusunan perencanaan pembangunan bidang Tata Ruang dan

Prasarana Wilayah;

e. Menetapkan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten;

f. Menetapkan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan dan

pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten;

g. Mengkoordinasikan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;

h. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

i. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;

j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

k. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Tata Ruang dan Prasarana

Wilayah, sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;

l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. KEPALA BIDANG MONITORING DAN PENELITIAN

a. Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Monitoring dan Penelitian;

b. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Monitoring dan Penelitian;



c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data, analisa data dan menyusun statistik serta dokumentasi

potensi Kabupaten Karangasem;

d. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan Kabupaten Karangasem;

e. Mengkoordinasikan pemecahan masalah penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Monitoring dan

Penelitian;

f. Menkoordinasikan pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;

g. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan dan pelayanan perkotaan;

h. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa;

i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

j. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;

k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

l. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Monitoring dan Penelitian,

sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;

m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. KEPALA BIDANG EKONOMI

a. Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Perekonomian;

b. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Perekonomian;

c. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kelautan, perindag, koperasi dan

jasa kepariwisataan;

d. Mengkoordinasikan pemecahan masalah penyusunan perencanaan pembangunan bidang Bidang Perekonomian;



e. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;

f. Bimbingan, surpervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa

dengan swasta, dalam dan luar negeri;

g. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

h. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan

i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Perekonomian, sebagai

pertanggung jawaban kepada atasan;

k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA

a. Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Sosial Budaya;

b. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Sosial Budaya;

c. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, Adat dan budaya,

agama, kesejahteraan rakyat, kependudukan dan keluarga berencana;

d. Mengkoordinasikan pemecahan masalah penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya;

e. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

f. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;

g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Sosial Budaya,

sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;



i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

a. Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Penanaman Modal Daerah;

b. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Penanaman Modal Daerah;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dibidang Penanaman Modal Daerah;

d. Mengkoordinasikan promosi dan analisa pengembangan investasi dan penanaman modal daerah;

e. Mengkoordinasikan pengendalian pembuangan limbah;

f. Mengkoordinasikan pemecahan masalah penyusunan perencanaan pembangunan bidang Penanaman Modal

Daerah;

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten

dengan swasta, dalam dan luar negeri

h. Mengkoordinasikan, menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten

dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program

pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah propinsi;

i. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap

penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan

pemerintah provinsi;

j. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten dibidang penaman

modal;

k. Mengkoordinasikan dan menetapkan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman



pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

l. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan

promosi penanaman modal ditingkat kabupaten dan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal

di kabupaten;

m. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan

penanaman modal yang menjadi kewenang kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan

pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah dan pedoman tata cara

pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten;

n. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

o. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;

p. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

q. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Penanaman Modal Daerah,

sebagai pertanggung jawaban

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana bagan 2.1 di bawah ini :



BAGAN 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KARANGASEM

SEKRETARIAT

JABATANFUNGSIONAL

SUB BAG UMUMDAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGSUNPROG

EVALUASI DANPELAPORAN

SUB BAGKEUANGAN

BIDANG

TATA RUANG

& PRASARANAWILAYAH

BIDANGPENANAMAN

MODAL

BIDANGPEREKONOMI

AN

BIDANGSOSIALBUDAYA

SUB BIDPEREKONOMIAN

SUB BIDPENGEMBANGAN

AGRIBISNIS

SUB BIDPENGENDALIAN

PENANAMANMODAL

SUB BIDPENGEMBANGAN

PENANAMANMODAL

SUB BIDPRASARANAWILAYAH

SUB BID TATARUANG &

LINGKUNGANHIDUP

BIDANGMONITORING

DANPENELITIAN

SUB BIDPENDIDIKAN DAN

KESEHATAN

UPTB

SUB BID

ADAT DANBUDAYA

SUB BIDSTATISTIK DANMONITORING

SUB BIDPENELITIAN DANPENGEMBANGAN

KEPALA BADAN



2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan

fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu,

pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu

menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan

inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa

diwujudkan jika aparaturnya cerdas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dan

strategis.

Peran dan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai fasilitator dalam

mengarahkan proses pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien akan berjalan optimal

apabila ditunjang oleh sumberdaya yang memadai. Salah satu sumberdaya penentu adalah

tersedianya sumberdaya aparatur dengan latar belakang pendidikan yang memadai. Tabel 2.2

memberikan gambaran tentang profil sumberdaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Karangasem berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan.

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya.

Jumlah Sumber daya Manusia di Bappeda Kabupaten Karangasem sebanyak 41 Orang yang

terdiri dari 29 orang pegawai laki-laki dan 12 orang Perempuan. Berdasarkan data yang

ditampilkan pada Tabel 2.2 , tingkat pendidikan pegawai Bappeda Kabupaten Karangasem

yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 17 orang (41,46%), pendidikan S-2

tercatat sebanyak 9 orang (21,95%) dan sisanya berpendidikan Diploma, SMA, dan SMP.

Sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi Think Tanknya Pemerintah Kabupaten

Karangasem, ketersediaan personil ini menjadi modal dasar dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana secara optimal. Namun demikian, kendala

dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Bappeda Kabupaten Karangasem adalah

mengenai kualitas dan kuantitas SDM Perencana khususnya ketersediaan pejabat fungsional

perencana dan peneliti yang berkompeten dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Sampai saat ini Bappeda Kabupaten Karangasem belum memiliki pejabat fungsional perencana.



Tabel 2.2

Profil sumberdaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan

NO GOLONGANPENDIDIKAN

TOTALS2 S1 DIII DII DI SLTA SLTP

1 IV/e - - - - - - - -

2 IV/d - - - - - - - -

3 IV/c - - - - - - - -

4 IV/b 1 1 - - - - 2

5 IV/a 3 1 1 - - - - 5

Total Gol. IV 4 2 1 - - - - 7

1 III/d 4 2 - - - - - 6

2 III/c 1 5 - - - - - 6

3 III/b - 2 - - - - - 2

4 III/a - 6 - - - - - 6

Total Gol. III 5 15 - - - - - 20

1 II/d - - - - - - - -

2 II/c - - - - - 5 - 5

3 II/b - - - - - 6 - 6

4 II/a - - - - - 2 - 2

Total Gol. II - - - - - 13 - 13

1 I/d - - - - - - - -

2 I/c - - - - - - 1 1

3 I/b - - - - - - - -

4 I/a - - - - - - - -

Total Gol. I - - - - - - 1 1

TOTAL 9 17 1 - - 13 1 41

Sumber : Bappeda Kabupaten Karangasem

Selanjutnya, Tabel 2.3 memberikan gambaran tentang keadaan potensi sumberdaya

aparatur yang ada di Bappeda kabupaten Karangasem berdasarkan Jabatan, Golongan dan

Pendidikan.



Tabel 2.3

Profil sumberdaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem berdasarkan Jabatan, golongan dan tingkat pendidikan

No Jabatan GolPendidikan

TOTALS2 S1 DIII

A STRUKTURAL

1 Kepala Badan (Eselon IIa) IV/b 1 - - 1

2 Sekretaris (Eselon IIIa) IV/b - 1 - 1

3 Kepala Bidang (Eselon Eselon IIIb) IV/a 3 1 1 5

4 Kasubbid, Kasubbag (Eselon IVa)III/d 4 2 - 6

III/c 1 5 - 6

B FUNGSIONAL - - - -

Total 9 9 1 19Sumber : Bappeda Kabupaten Karangasem

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Bappeda Kabupaten Karangasem menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas

1.312 m2 yang berada di Jl. Diponegoro No. 52 Amlapura, Bali.

Ketersediaan peralatan dan mesin sangat dibutuhkan sebagai prasarana penunjang

dalam mendukung pelaksanaan suatu pekerjaan. Secara umum, kondisi Sarana dan prasarana

yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem dapat dilihat

pada tabel 2.4.



Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Karangasem

No Nama Barang Jumlah Kondisi

1 Kendaraan Roda 4 5 Unit Baik

2 Kendaraan Roda 2 6 Unit Baik

3 AC Split 20 Buah Baik

4 Alat Pemadam Kebakaran 4 Buah Baik

5 Laptop/Notebook 33 Unit Baik

6 PC 30 Unit Baik

7 Printer 30 Buah Baik

8 Meja komputer 25 Buah Baik

9 Lemari 26 Buah Baik

10 Meja Kerja 36 Buah Baik

11 Meja Rapat 15 Buah Baik

12 Kursi Kerja 52 Buah Baik

13 Kursi rapat 250 Buah Baik

14 Mesin Ketik 2 Buah Baik

15 Mesin Hitung 9 Buah Baik

16 Camera/Video 15 Buah Baik

17 Kipas angin 7 Buah Baik

18 Filling Kabinet 13 Buah Baik

19 Telepon 1 Buah Baik

20 faximilli 1 Buah Baik

Sumber : Bappeda Kabupaten Karangasem

2.2.3 Anggaran Belanja

Jika dilihat dari penyerapan anggaran selama lima tahun terakhir, terjadi peningkatan

serapan keuangan dari tahun ke tahun walaupun capaiannya masih di bawah 95%.

Permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan

dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam

melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannnya. Kecermatan dalam menyusun Rencana



Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari

sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran

yang dibutuhkan. Permasalahan anggaran di Bappeda juga berkaitan dengan belum di

implementasikannya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan,

sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan

alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun

akademik dapat dipertanggungjawabkan.

Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, manjadi titik

lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda sehingga

menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran,

demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem Tahun

2012-2015 sebagaimana Lampiran I.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem

berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu urusan perencanaan

pembangunan daerah, Penataan Ruang, dan penanaman modal.

Secara lebih terinci capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem

sebagaimana tabel 2.5.



Tabel 2.5Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Karangasem

No Indikator Kinerja SesuaiTugas dan Fungsi SKPD

TargetSPM Target IKK

TargetIndikatorlainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 Persentase

program/kegiatan yangterealisasi dengan programkegiatan yang direncanakan

75% 75% 85% 85% 90% 79,40% 100%93,41 117,65

2 Persentase program-program dengan capaiankinerja minimal 90%

75% 75% 85% 85% 90% 75,41% 78,74%88,72 92,64

3 Persentase SKPDdengan dokumenperencanaan yang baik

75% 80% 90% 95% 100% 75% 80%83,33 84,21

4 TersedianyadokumenperencanaanRPJPD yg telahditetapkan dgnPERDA

ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100 100 100 100

5 TersedianyaDokumenPerencanaan :RPJMD yg telahditetapkan dgnPERDA/PERKADA




6 Ada/tidak adaPERDA RTRW


7 TersedianyaDokumenPerencanaan :RKPD yg telahditetapkan dgnPERKADA


8 PenjabaranProgram RPJMDkedalam RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100

9 Buku ”kabupatendalam angka”

ada ada ada ada ada ada 100 100 100

10 Buku ”PDRBkabupaten”

ada ada ada ada ada ada 100 100 100



Secara umum, pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Karangasem pada

dasarnya adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta penyediaan

data/ informasi penunjang kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. Selain itu informasi

mengenai tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem termasuk didalamnya pemanfaatan ruang

dan pengendaliannya adalah salah satu jenis pelayanan yang dilakukan walaupun bukan

merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen

perencanaan, kebijakan penanaman modal, perencanaan tata ruang dan penyediaan

data/informasi perencanaan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda

Kabupaten Karangasem yaitu :

A. Tantangan

1. Terdapat ketidakserasian antara peraturan perundangan yang mengatur mekanisme

perencanaan dengan peraturan perundangan lainnya yang terkait dan berdampak

terhadap mekanisme perencanaan

2. Munculnya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan di daerah

sehingga mengakibatkan inkonsistensi perencanaan

3. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi pembangunan sebagai dasar dalam

perencanaan pembangunan selanjutnya

4. Belum diimplementasikannya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan

yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam

alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun

kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak

memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat

dipertanggungjawabkan.

5. Belum optimalnya perencanaan yang berdasarkan tata ruang dan pelestarian

lingkungan hidup berkelanjutan

6. Masih lemahnya proses pengolahan dan pemanfaatan data sebagai dasar

penyusunan perencanaan pembangunan daerah

7. Koordinasi antar SKPD yang belum optimal

B. Peluang

1. Adanya dukungan pemerintah pusat terhadap perencanaan pembangunan di daerah

2. Adanya kesempatan yang luas dalam meningkatkan mutu SDM perencana melalui

penawaran diklat perencanaan gelar maupun non gelar



3. Perkembangan sistem informasi dan teknologi yang mendukung system

perencanaan pembangunan daerah, sehingga proses perencanaan lebih cepat,

transparan dan akuntabel

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

daerah sebagai akibat meningkatnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya

perencanaan

5. Ketersediaan LSM, Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, yang terlibat sebagai mitra kerja

dalam proses perencanaan pembangunan di daerah.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Karangasem berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya sebagaimana dirangkum

dalam tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bappeda Kabupaten Karangasem

AspekKajian Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yangDigunakan

Faktor yang Mempengaruhi PermasalahanPelayanan PD

Internal(Kewenangan PD)

Eksternal(Diluar

Kewenangan PD)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kesekre-tariatan

Peningkatan Kualitasaparatur yangmenunjang kinerja PD

Telah tersusun LAKIP ,Bahan LPPD, LKPJ, danRenja SKPD

PP no. 3 Tahun2007

PP No 6 Tahun2008

Permen PANdan RB No. 29Th 2010

Jumlah SDM Ketersediaan

anggaran

Dukungan dariPimpinan

Dukungan dariSKPD terkait

Terbatasnyaanggaran

TerbatasnyaKualitas SDM

Perencana-an Daerah

Ketersediaandata/Informasi

Ketersediaan dokumenperencanaan

Undang-Undangstatistic

Permendagri


anggaran

Dukungan dariSKPD

Terbatasnyaanggaran

TerbatasnyaSDM

PenataanRuang

Dokumen RTRW UU No.26/2007

Perda RTRW


anggaran

Dukungan dariSKPD

Terbatasnyaanggaran

TerbatasnyaSDM

Data/Statistik

Ketersediaandata/Informasi

Undang-Undangstatistik


anggaran

Dukungan dariSKPD

Terbatasnyadata yangtersedia

Terbatasnyaanggaran

TerbatasnyaSDM

PenanamanModal

Berbagai kajianpotensi PenanamanModal

Promosi PenanamanModal

UU 25 th 2007tentangpenanamanModal


anggaran

Dukungan dariberbagai pihak

Terbatasnyainvestor yangmaumenanamkanmodal

Terbatasnyaanggaran

TerbatasnyaSDM



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 yaitu :

" KARANGASEM CERDAS, BERSIH DAN BERMARTABAT BERLANDASKAN

TRI HITA KARANA"

Cerdas mengandung makna terwujudnya masyarakat yang merniliki kemampuan intelektual,

emosional dan spiritual yang seimbang.

Bersih mengandung makna terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari

KKN.

Bermartabat mengandung makna terwujudnya Karangasem yang Bangkit, Berwibawa dan

memiliki Daya Saing.

Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 kemudian dijabarkan ke dalam

6 misi sebagai berikut :

1. Membentuk sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermartabat dan unggul melalui

pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pelayanan kesehatan yang terjangkau,

murah, ramah dan paripurna.

2. Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter melayani,

bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap.

3. Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja,

pengembangan sektor ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil

dan menengah.

4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada

program perluasan kesempatan kerja, pariwisata kerakyatan dan peningkatan investasi

yang berwawasan lingkungan.

5. Membangun infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan dan tepat guna serta

mengembangkan wilayah berbasis potensi lokal perdesaan.

6. Mengembangkan perikehidupan rakyat yang religius, toleran, berkarakter dan

bermartabat melalui peningkatan program pembangunan di bidang keagamaan. sosial

budaya, politik dan kesejahteraan sosial.

Dengan melihat tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Karangasem, dan dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dtetapkan dalam RPJMD

Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021, maka Bappeda Kabupaten Karangasem mendukung

Misi 2 yaitu Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter

melayani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap. Keterkaitan tersebut

dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1

Keterkaitan Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Karangasem

terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021

VISI : " KARANGASEM CERDAS, BERSIHDAN BERMARTABAT

BERLANDASKANTRI HITA KARANA"

Misi II :Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelolapemerintahan yang berkarakter melayani, bebasdari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budayasuap.

Tujuan :Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipilnegara yang berkarakter, bersih, berwibawa danprofesional.

Sasaran Pemerintah Kab. Karangasem:1. Meningkatnya akuntanbilitas kinerja perangkat

daerah.

Visi :MEWUJUDKANPERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAHYANG BERKUALITAS,KOMPREHENSIF DANBERKELANJUTAN

Misi :1. Meningkatkan kualitas

perencanaan, pengendalian,dan evaluasi pembangunandaerah

2. Meningkatkan ketersediaandan kualitas data daninformasi pembangunandaerah

3. Meningkatkan kualitaspelayanan BappedaKabupaten Karangasem

Tujuan :1. Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunandaerah

2. Tersedianya data dan informasi pembangunan daerahyang berkualitas

3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan PelayananBappeda Kabupaten Karangasem

Sasaran :1. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan

daerah2. Efektifitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah3. Data dan informasi pembangunan daerah yang aktual

dan dapat dipertanggungjawabkan4. Akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Karangasem

yang optimal

RPJMD KAB. KARANGASEM RENSTRA BAPPEDA

Sasaran Pemerintah Kab. Karangasem:2. Meningkatnya kinerja laporan keuangan

perangkat daerah.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. Rencana Tata Ruang Wilayah

Ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak

terbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam

tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai

dengan falsafah Tri Hita Karana. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar

sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi

investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.



Pelaksanaan penataan ruang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,

dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten, sebagai matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Karangasem adalah Terwujudnya Wilayah Karangasem

yang sejahtera melalui pengembangan agribisnis dan pariwisata yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan ruang yang menerapkan aspek mitigasi bencana.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berfungsi sebagai:

a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta

b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk

mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan

dengan pemanfaatan ruang kota.

FTAR ISIKedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yaitu sebagai pedoman bagi:

a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

b. rencana rinci tata ruang dan rencana sektoral lainnya;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan

antar pemangku kepentingan;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

f. penataan ruang kawasan strategis.

Kebijakan penataan ruang kabupaten, terdiri atas :

a. penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan

dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan

antar wilayah;

b. pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya lokal serta mitigasi

bencana;

c. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengembangan sektor

unggulan agribisnis dan pariwisata;

d. pemerataan pembangunan wilayah Utara, Selatan, Timur, dan Barat Karangasem yang

melestarikan lingkungan hidup, budaya, dan pariwisata yang berkelanjutan;

e. pengembangan agribisnis dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis pertanian

organik dengan minimal 90% dari luas kawasan pertanian ditetapkan sebagai lahan

pertanian pangan berkelanjutan;

f. penataan wilayah pesisir untuk mewujudkan keselarasan dan kesinambungan antara

pemanfaatan ruang daratan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir;

g. penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan

h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara



Strategi penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan

dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar

wilayah, terdiri atas:

a. meningkatkan fungsi dan pelayanan jalan yang menghubungkan wilayah Utara dan

wilayah Selatan Karangasem;

b. mempertegas dan menetapkan pusat-pusat permukiman yang memenuhi kriteria sebagai

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan

memperhatikan fungsi utamanya;

c. meningkatkan keterkaitan antar kota, baik secara fungsional dengan pengembangan

fungsi pelayanan kota yang terintegrasi satu sama lain maupun secara spasial dengan

meningkatkan aksesibilitasnya terutama melalui pengembangan prasarana perhubungan;

d. mengembangkan sistem transportasi laut yang terpadu untuk mendukung rencana

pengembangan Pelabuhan Amed dengan memperhatikan keberadaan Pelabuhan

Padangbai;

e. mengembangkan pelabuhan pariwisata di Tanah Ampo untuk mendukung pengembangan

pariwisata di Kabupaten;

f. mengharmonisasikan pemanfaatan ruang Pelabuhan Amed dan sekitarnya untuk

mencegah kerusakan ekosistem perairan laut sekitarnya yang unik dan khas;

g. mengharmonisasikan pemanfaatan ruang Labuhan Amuk dan sekitarnya sebagai

pelabuhan bahan bakar untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan akibat

pencemaran minyak, limbah cair lainnya dan B3.

h. mengembangkan kegiatan yang disesuaikan dengan potensi yang ada untuk

meningkatkan perekonomian desa;

i. pengembangan PPL dengan memperhatikan karakter desa-desa sekitar yang cenderung

menyatu dengan desa pusatnya;

j. melestarikan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perbatasan antar desa dengan konsep

karang bengang;



k. meningkatkan pelayanan listrik terutama pada daerah-daerah yang baru berkembang;

mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan bagi cadangan pasokan listrik seperti

energi tenaga surya, pembakaran sampah, energi air, dan uap; dan

l. menyiapkan ruang untuk rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di

Kecamatan Kubu.

Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya lokal serta mitigasi

bencana, terdiri atas :

a. mengembangkan kawasan budidaya yang diarahkan untuk mengakomodasikan kegiatan

produksi (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan), permukiman,

kegiatan pertambangan, pariwisata, industri, serta hankam;

b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk mencegah konflik

antar kegiatan/sektor;

c. mengembangkan permukiman eksisting untuk menghindari pola perkembangan linier,

serta diarahkan mengikuti pola klaster;

d. mengembangkan kawasan permukiman baru diarahkan di semua kecamatan, disesuaikan

dengan daya dukung lahan masing-masing kecamatan, khusus untuk permukiman di

sekitar wilayah pegunungan dan perbukitan (wilayah dengan kemiringan lebih dari 30%)

hanya untuk pengembangan permukiman eksisting dan pertumbuhan alami, dengan batas

ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu 15 m;

e. memanfaatkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya masing-masing;

f. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi

lindung yang telah ditetapkan dengan kriteria kawasan lindung;

g. menerapkan konsep karang bengang yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau,

terutama yang melalui jalur pariwisata dengan tujuan menjaga kualitas ruang dan estetika

lingkungan;

h. menerapkan mitigasi bencana untuk mendeliniasi kawasan rawan bencana alam dalam

rangka menentukan arahan pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut; dan

i. mengembangkan permukiman untuk menghindari alih fungsi lahan sawah;

j. pengembangan kawasan budidaya didukung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS).

Strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengembangan sektor

unggulan agribisnis dan pariwisata, terdiri atas :

a. mengintegrasikan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan kekuatan sektor

pariwisata untuk mempercepat peningkatan produktivitas sektor pertanian baik yang

bersifat teknis, kelembagaan, dan sosial ekonomi;



b. memprioritaskan peningkatan pendidikan penduduk untuk mengurangi angka buta huruf

dan mengurangi angka putus sekolah;

c. meningkatkan derajat kesehatan penduduk dengan pemerataan sarana dan prasarana

kesehatan maupun tenaga medis dan paramedis; dan

d. meningkatkan kesadaran penduduk mengenai lingkungan hidup dengan jalan

memberikan motivasi dan pembinaan mengenai lingkungan hidup.

Strategi pemerataan pembangunan wilayah Utara, Selatan, Timur, dan Barat Karangasem yang

melestarikan lingkungan hidup, budaya, dan pariwisata yang berkelanjutan, terdiri atas:

a. mengembangkan wilayah Utara yang mempunyai keunggulan komparatif terkait dengan

ketersediaan potensi mineral bukan logam dan batuan, potensi untuk pengembangan

kegiatan pertanian lahan kering, kepariwisataan yang cukup spesifik, adanya rencana

pengembangan Pelabuhan Amed dan rencana pengembangan listrik tenaga uap

dikembangkan sebagai pendorong pemerataan pembangunan;

b. mengembangkan wilayah Selatan dan Timur yang mempunyai keunggulan komparatif

terutama dari kelengkapan sarana dan prasarana pariwisata dan kegiatan perkotaan,

dikembangkan sebagai pusat pelayanan pariwisata dan pengembangan industri

kepariwisataan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor kepariwisataan secara

keseluruhan di Kabupaten Karangasem;

c. mengembangkan wilayah Barat yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif,

terkait dengan ketersediaan air, potensi pertanian yang telah berkembang, kepariwisataan

yang telah berkembang dan aksesibilitasnya yang relatif dekat dengan pusat Wilayah

Pengembangan Bali Timur (WPBT), dikembangkan sebagai pusat pendorong

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem secara keseluruhan;

d. memantapkan kawasan-kawasan pariwisata yang telah ditetapkan sebagai kawasan

strategis Provinsi Bali;

e. memantapkan Kawasan Suci Besakih sebagai salah satu kawasan strategis yang skala

pelayanannya tidak hanya untuk Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali pada umumnya

namun juga untuk wilayah Nasional; dan

f. mengembangkan kawasan strategis Kabupaten Karangasem harus dapat melestarikan

budaya masyarakat yang telah berkembang dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup

secara keseluruhan.

Strategi pengembangan agribisnis dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis pertanian

organik dengan minimal 90% dari luas kawasan pertanian ditetapkan sebagai lahan pertanian

berkelanjutan, terdiri atas :



a. mengembangkan sektor pertanian yang menitikberatkan pada upaya menyediakan

keanekaragaman jenis bahan pangan untuk memantapkan ketahanan pangan wilayah

dan mendukung pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;

b. mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah diarahkan pada

wilayah-wilayah yang memiliki potensi/kesesuaian lahan serta dukungan prasarana irigasi

melalui intensifikasi dan pembatasan secara ketat alih fungsi lahan basah;

c. mengarahkan kawasan pertanian lahan kering pada wilayah-wilayah yang memiliki

potensi/kesesuaian lahan sesuai zonasi agroekologi; dan

d. mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah dalam rangka melestarikan Budaya Bali yang

identik dengan budaya agraris.

Strategi penataan wilayah pesisir untuk mewujudkan keselarasan dan kesinambungan antara

pemanfaatan ruang daratan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir, terdiri atas :

a. mewujudkan kesinambungan pemanfaatan ruang antara kawasan pesisir dan daratan;

b. mengembangkan wilayah pesisir sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir;

c. mengendalikan pembangunan di wilayah pesisir untuk menjaga kelestarian ekosistem

alamiah pesisir;

d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga dan melestarikan ekosistem

wilayah pesisir; dan

e. mengembalikan kondisi rona lingkungan wilayah pesisir yang rusak agar fungsi

ekologisnya dapat berjalan secara optimal.

Strategi penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri atas :

a. menentukan arahan pengaturan pada masing-masing zona pemanfaatan ruang;

b. menentukan ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan

pengendaliannya;

c. mengembangkan sistem perizinan dalam pemanfaatan ruang;

d. mengembangkan sistem insentif dan disinsentif yang merupakan acuan untuk

pengembangan perangkat atau upaya memberikan imbalan terhadap pelaksanaan

kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;

e. mengarahkan sanksi yang merupakan acuan dalam tindakan penertiban atas pelanggaran

terhadap penataan ruang;

f. menyelaraskan tata ruang dengan sistem dan kelembagaan masyarakat setempat

sehingga rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat diimplementasikan sesuai dengan

ruang (desa), waktu (kala), dan keadaan setempat (patra);

g. memberdayakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menunjang keajegan Bali dan

kesejahteraan masyarakat Karangasem; dan



h. pengembangan struktur tata ruang yang menampilkan identitas budaya Bali.

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, terdiri

atas:

a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;

b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan

pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya

c. melestarikan kawasan lindung dan mengembangkan kawasan budi daya tidak terbangun

di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan

kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun, dan

d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang

sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana

kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bappeda Kabupaten Karangasem disajikan

pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No

HasilKLHSTerkait

Tugas danFungsiPD

PermasalahanPelayanan PD

SebagaiFaktor

Penghambat Pendorong

1 Pertumbuhanekonomi tidak merata.

Pemerataanpembangunan masihbelum optimal

Sebaranpenduduk kurangmerata, modatransportasiantarkotayangbelummemadai.

Mobilitas pendudukmakintinggi dankomunikasimakinlancar.

2 Perencanan tidakberjalan denganoptimal

Rendahnya SDMbidang perencanaan

Banyak kepentinganyang mempengaruhirealisasi perencanaan

Peningkatan SDMbidangperencanaan

3 Pemanfaatan tataruang yang tidaksesuai zonasi

Rendahnyapenegakan hukumterkait tata ruang

Kepentingan terkaitperekonomian selalumenjadi prioritas

Kesadaran hukumaparat danmasyarakat

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses

penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah



dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika

birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam

pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi

yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan

bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis

terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karangasem

dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.3

Identifikasi Isu-Isu Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

NO ASPEK ISU STRATEGIS

1 Koordinasi dan KualitasPerencanaan

Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi

antar berbagai kepentingan dan tingkatan

belum optimal

Optimalisasi koordinasi antara institusi

perencana dengan pemegang otoritas

penganggaran, untuk menjaga

konsistensi/kontinyuitas perencanaan dan

penganggaran, sehingga program dan

kegiatan yang telah direncanakan tidak

tereduksi di dalam proses penganggaran

2 Sistem perencanaan/sistempengelolaan data

Belum optimalnya ketersediaan, validitas,

pemanfaatan, pengelolaan dan

pengintegrasian data yang tersusun secara

sistematis dan akurat sebagai dasar

perencanaan pembangunan daerah

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

serta monitoring dan evaluasi yang masih

rendah

Belum optimalnya perencanaan pembangunan

yang berdasarkan perencanaan tata ruang dan



lingkungan hidup

3 Sumber daya manusia Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM

Perencana

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karangasem

yang belum mendukung terbentuknya jabatan

fungsional Perencana

4 Investasi dan PenanamanModal

Realisasi investasi yang belum optimal sebagai

akibat informasi tentang potensi penanaman

modal dan peluang investasi belum akurat dan

tersedia secara optimal

Iklim investasi yang belum kondusif



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Bappeda Kabupaten Karangasem

Visi adalah gambaran kondisi ideal tentang masa depan yang realistik, yang ingin

diwujudkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem. Sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi perencana pembangunan dan dengan

mengacu kepada terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka visi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem adalah “MEWUJUDKAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, KOMPREHENSIF DAN

BERKELANJUTAN”

Berkualitas megandung makna bahwa :

a. Perencanaan pembangunan daerah disusun melalui pendekatan teknokratik, politik,

partisipatif, bottom up dan top down serta dapat dipertanggungjawabkan

b. Perencanaan pembangunan daerah mampu menjawab permasalahan dan isu yang

berkembang di masyarakat

c. Perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses

pembangunan daerah

Komprehensif dimaksudkan yaitu Perencanaan pembangunan daerah disusun secara

menyeluruh/holistik dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholders pada seluruh aspek

pembangunan.

Berkelanjutan dimaksudkan yaitu Hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah dapat

diterapkan/diimplementasikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

4.2 Misi Bappeda Kabupaten Karangasem

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran dari visi

yang telah ditetapkan. Misi harus jelas dan disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem. Misi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran

dari visi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah

2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem.

4.3 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Bappeda Kabupaten Karangasem

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 ( satu )

sampai dengan 5 ( Lima ) tahunan, yang mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-



isu dan analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di

masa mendatang, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan dan sasaran jagka menengah Bappeda Kabupaten Karangasem yaitu :

1. Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah , dengan sasaran :

a. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

b. Efektifitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah

2. Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas, dengan sasaran

Data dan informasi pembangunan daerah yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem,

dengan sasaran Akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Karangasem yang optimal.

4.4 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Karangasem

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis,

realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program

Perangkat Daerah.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk

konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Perangkat

Daerah.

PENYUSUNAN STRATEGI

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan

adalah faktor-faktor internal (kekuatan, kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan

tantangan) dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, kemudian menganalisis

faktor-faktor tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan menyusun

strategi melalui :

1. Strengts - Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk

memanfaatkan peluang eksternal;

2. Weakness - Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan

mengambil keuntungan dari peluang eksternal;

3. Strengts - Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk

menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;

4. Weakness - Treaths Strategy, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk

menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.



Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada

tabel 4.2 di bawah ini.



Tabel 4.2Penentuan Faktor Internal, Eksternal, dan Alternatif Strategi

Faktor Eksternal

Peluang (O) Ancaman (T)

1. Adanya dukungan pemerintah pusat terhadapperencanaan pembangunan di daerah

2. Adanya kesempatan yang luas dalam meningkatkan mutuSDM perencana melalui penawaran diklat perencanaangelar maupun non gelar

3. Perkembangan sistem informasi dan teknologi yangmendukung system perencanaan pembangunan daerah,sehingga proses perencanaan lebih cepat, transparan danakuntabel

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam prosesperencanaan pembangunan daerah sebagai akibatmeningkatnya pemahaman masyarakat akan artipentingnya perencanaan

5. Ketersediaan LSM, Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, yangterlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaanpembangunan di daerah.

1. Terdapat ketidakserasian antara peraturan perundanganyang mengatur mekanisme perencanaan denganperaturan perundangan lainnya yang terkait danberdampak terhadap mekanisme perencanaan

2. Munculnya kebijakan nasional yang berdampak padaperubahan kebijakan di daerah sehingga mengakibatkaninkonsistensi perencanaan

3. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi pembangunansebagai dasar dalam perencanaan pembangunanselanjutnya

4. Belum diimplementasikannya Analisis Standar Biaya (ASB)untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidakada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasianggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumenperencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuanalokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memilikidasar yang secara normatif maupun akademik dapatdipertanggungjawabkan.

5. Belum optimalnya perencanaan yang berdasarkan tataruang dan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan

6. Masih lemahnya proses pengolahan dan pemanfaatandata sebagai dasar penyusunan perencanaan



pembangunan daerah

7. Koordinasi antar SKPD yang belum optimal

Faktor Internal

Kekuatan (S)

1. UU 25/2004 tentang SPPN dan UU 23/2014 tentangPemerintahan daerah, memeberikan kewenangan kepadaBappeda yang semakin kuat sebagai perangkat daerahyang menyelenggarakan fungsi penunjang urusanpemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran,pengendalian dan evaluas pembangunan

2. Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsidan kabupaten

3. Sistem perencanaan dan monitoring berbasis website4. Data dan informasi serta dokumen hasil perencanaan dan

evaluasi menjadi dasar/acuan dalam perencanaanpembangunan daerah

5. Sarana dan Prasarana penunjang operasional yangmemadai

6. Komitmen pimpinan dan staf Bappeda dalam mewujudkanperencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Alternatif Strategi S-O

1. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada gunameningkatkan kapasitas kelembagaan bappeda dalamfungsi perencanaan, penganggaran, pengendalian danevaluasi

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perencanamelalui pendidikan teknis formal maupun non formal

3. Melibatkan masyarakat dan stakeholders lainnya dalamproses perencanaan pembangunan daerah

4. Mengembangkan system perencanaan dan monitoringevaluasi melalui penguatan system E-Planning dan emonev berbasis teknologi informasi

Alternatif Strategi S-T

1. Memberdayakan SDM Perencana dalam menyingkapikesalahan pemahaman terhadap mekanismeperencanaan

2. Efisiensi penggunaan anggaran melalui penerapan ASBdalam proses penyusunan anggaran

3. Pemanfaatan tata ruang dan kajian lingkungan sebagaidasar penyusunan perencanaan

4. Mengembangkan pengolahan data dan informasipembangunan sesuai tugas dan fungsi SKPD sebagaipengelola data dan informasi pembangunan daerah

5. Meningkatkan dan menjaga komunikasi yang baik danintensif dengan SKPD

Kelemahan (W)

1. SDM Perencana terbatas secara kuantitas dan kualitas2. Ego sektoral antar bidang yang bisa melemahkan team

work3. Belum tergalinya potensi SDM secara optimal4. Sistem perencanaan yang belum terintegrasi dengan

system monitoring dan evaluasi serta systempenganggaran

5. Ketersediaan data dan informasi pendukung perencanaandan hasil kajian pembangunan yang belum optimal

Alternatif Strategi W-O

1. Mengembangkan jabatan fungsional perencana melaluipeningkatan alokasi anggaran untuk mengikuti diklatperencanaan

2. Pengintegrasian system perencanaan, penganggaran,monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi dalamupaya menciptakan konsistensi perencanaan danpenganggaran

3. Penyusunan data base perencanaan4. Melakukan kajian-kajian terhadap permasalahan

pembangunan sebagai dasar perencanaan

Alternatif Strategi W-T

1. Mererapkan system award dan punishment untukmeningkatkan kinerja aparatur



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program

disusun berdasarkan strategi dan kebijakan, yang ditetapkan dan akan dilaksanakan sesuai

dengan peran dan fungsi Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi

melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Rencana Program Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 merupakan

serangkaian langkah dari penjabaran strategi-strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan

visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini sendiri akan menjadi pegangan dan

acuan bagi Bappeda Kabupaten Karangasem dalam melakukan kegiatan perencanaan

pembangunan dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Karangasem, dan dikaitkan

dengan tujuan dan sasaran yang terkandung di dalam Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem

tahun 2016-2021, maka rencana program kerja Bappeda Kabupaten Karangasem dapat

diuraikan sebagai mana terlampir pada Lampiran II.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bappeda Kabupaten Karangasem mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan

daerah. Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator kinerja PD yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang ingin dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Karangasem yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD sebagaimana disajikan pada lampiran III.



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Bappeda Kabupaten Karangasem untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 disusun sinergis

dengan dokumen RPJPD Kabupaten Karangasem tahun 2006-2025 dan merupakan penjabaran

dari dokumen RPJMD Kabupaten Karangasem. Dalam mewujudkan dan mencapai target dari

indikator-indikator yang telah ditetapkan, sangat ditentukan oleh kesiapan Perangkat Daerah,

ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaannya serta yang tidak kalah penting adalah

komitmen pimpinan dan staf Bapppeda Kabupaten Karangasem. Selain itu, untuk menjamin

keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021, setiap

tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan

Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 termasuk indikator-indikator

kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah

tujuan dari Bappeda Kabupaten Karangasem yang mengacu pada RPJMD.

Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja

bagi bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan

semua bidang dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada

peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Karangasem.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

NO

ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI %

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

1 Pendapatan Asli Daerah Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - -

2 Dana Perimbangan Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - -

3 Lain-lain PendapatanDaerah yang Syah Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 100,00% Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 100,00% Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

B

1 Belanja Tidak Langsung Rp 2.552.953.544,88 Rp 2.311.068.460,00 90,53% Rp 2.753.756.253,50 Rp 2.454.109.065,00 89,12% Rp 2.789.570.736,50 Rp 2.544.903.074,00 91,23% Rp 3.487.474.615,70 Rp 3.293.287.845,00 94,43%

2 Belanja Langsung Rp 2.681.721.000,00 Rp 2.297.454.160,00 85,67% Rp 5.377.189.606,50 Rp 4.809.594.184,00 89,44% Rp 6.221.216.475,50 Rp 5.612.046.254,00 90,21% Rp 6.669.114.570,00 Rp 5.937.777.742,00 89,03%

a. Belanja Pegawai Rp 524.650.000,00 Rp 507.824.000,00 96,79% Rp 782.340.000,50 Rp 692.905.000,00 88,57% Rp 516.810.000,00 Rp 424.712.000,00 82,18% Rp 596.732.000,00 Rp 498.497.000,00 83,54%

b. Belanja Barang danJasa Rp 2.108.601.000,00 Rp 1.744.130.160,00 82,72% Rp 4.043.577.606,00 Rp 3.577.313.184,00 88,47% Rp 5.376.395.475,50 Rp 4.879.309.354,00 90,75% Rp 5.579.629.400,00 Rp 5.023.282.742,00 90,03%

c. Belanja Modal Rp 48.470.000,00 Rp 45.500.000,00 93,87% Rp 551.272.000,00 Rp 539.376.000,00 97,84% Rp 328.011.000,00 Rp 308.024.900,00 93,91% Rp 492.753.170,00 Rp 415.998.000,00 84,42%

Rp 5.234.674.544,88 Rp 4.608.522.620,00 88,04% Rp 8.130.945.860,00 Rp 7.263.703.249,00 89,33% Rp 9.010.787.212,00 Rp 8.156.949.328,00 90,52% Rp 10.156.589.185,70 Rp 9.231.065.587,00 90,89%

Rp (5.226.674.544,88) Rp (4.600.522.620,00) 88,02% Rp (8.130.945.860,00) Rp (7.263.703.249,00) 89,33% Rp (9.010.787.212,00) Rp (8.156.949.328,00) 90,52% Rp (10.156.589.185,70) Rp (9.231.065.587,00) 90,89%

NIP. 19670120 199703 1 003

Amlapura, 13 Oktober 2016Kepala Bappeda Kab. Karangasem,

I Ketut Sedana Merta, ST., MTPembina Tk. I

BELANJA DAERAH

Jumlah Belanja

SURPLUS/DEFISIT

URAIAN

2

PENDAPATAN DAERAH

Jumlah Pendapatan

2015

ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2012-2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KARANGASEM

2012 2013 2014

LAMPIRAN II

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Persentase terpenuhinyapelayanan administrasiperkantoran

100% 100% 1.097,02 100% 1.108,00 100% 1.122,60 100% 1.135,20 100% 1.191,96 100% 5.654,78 BAPPEDA

Penyediaan Jasa suratmenyurat

Jumlah Materai yangdiperlukan dalamPenyelenggaran JasaSurat Menyurat

800Lembar

800Lembar

4,20 800Lembar

4,20 800Lembar

4,20 800Lembar

4,20 4000Lembar

4,41 4000Lembar

21,21 Bappeda

Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Persentase air, listrik,telepon yang terbayar

100% 100% 132,00 100% 135,00 100% 140,00 100% 140,00 100% 147,00 100% 694,00 Bappeda

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraandinas/operasional yangdisamsat/berijin

14 Unit 18 Unit 14,00 18 Unit 15,00 18 Unit 15,00 18 Unit 17,00 86 Unit 17,85 86 Unit 78,85 Bappeda

Penyediaan JasaKebersihan kantor

Persentase alat kebersihanyang diadakan dan jasacleaning service yangterbayar

100% 100% 37,44 100% 38,10 100% 38,70 100% 39,30 100% 41,27 100% 194,81 Bappeda

LAMPIRAN II

BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEMIndikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 .

Indikator Kinerja Program(Outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD(2015)

2017 2018 2019 2020Kode

Bidang Urusan danProgram

2021

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Perangkatdaerah

Kondisi Kinerja pada AkhirRPJMD (2021)

VIII - 372RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021


Persentase alat kebersihanyang diadakan dan jasacleaning service yangterbayar

100% 100% 37,44 100% 38,10 100% 38,70 100% 39,30 100% 41,27 100% 194,81 Bappeda

Penyediaan Alat TulisKantor

Persentase alat tuliskantor yang diadakan

100% 100% 50,80 100% 51,00 100% 51,00 100% 51,00 100% 53,55 100% 257,35 Bappeda

Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

Persentase barangcetakan maupunpenggandaan yangdiadakan

100% 100% 40,00 100% 40,00 100% 40,00 100% 45,00 100% 47,25 100% 212,25 Bappeda

Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Persentase komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdiadakan

100% 100% 8,82 100% 10,00 100% 10,00 100% 10,00 100% 10,50 100% 49,32 Bappeda

Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang -undangan

Jenis dan volume bahanbacaan yang tersedia

10 Jenis 10 Jenis 36,00 10 Jenis 36,00 10 Jenis 40,00 10 Jenis 40,00 10 Jenis 42,00 10 Jenis 194,00 Bappeda

Penyediaan makanandan minuman

Volume makanan danminuman rutin danjamuan tamu yangtersedia

700 Orang 925Orang

40,05 925Orang

45,00 950Orang

50,00 950Orang

55,00 4662Orang

57,75 4662Orang

247,80 Bappeda




KondisiKinerja

AwalRPJMD(2015)

2017 2018 2019 2020Kode


2021



Rapat - rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah

Frekuensi koordinasi dankonsultasi keluar daerah

30 Kali 25 kali 250,00 25 kali 250,00 25 kali 250,00 25 kali 250,00 125 kali 262,50 125 kali 1.262,50 Bappeda

Penyediaan JasaTenaga PendukungAdministrasi / Teknis/Keamanan

Volume tenaga kontrakyang terbayar

384 OB 384 OB 386,10 384 OB 386,10 384 OB 386,10 384 OB 386,10 1920 OB 405,41 1920 OB 1.949,81 Bappeda

Penyediaan biayacanang, bebantenpiodalan

Persentase canang danbanten yang tersediauntuk persembahyangansehari-hari, piodalan danpersembahyangan ke purasad kahyangan

100% 100% 52,60 100% 52,60 100% 52,60 100% 52,60 100% 55,23 100% 265,63 Bappeda

Rapat - rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

Frekuensi koordinasidalam daerah yangdilaksanakan

72 kali 75 Kali 45,00 75 Kali 45,00 75 Kali 45,00 75 Kali 45,00 372 Kali 47,25 372 Kali 227,25 Bappeda

02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentase terpenuhinyasarana dan prasaranaaparatur

100% 100% 763,11 100% 380,00 100% 410,00 100% 475,00 100% 455,00 100% 2.483,11 BAPPEDA

Pengadaanperlengkapan gedungkantor

Jumlah perlengkapangedung yang diadakan

2 Unit 4 Unit 8,00 - - - - - - - - 4 Unit 8,00


Pengadaanperlengkapan gedungkantor


2 Unit 4 Unit 8,00 - - - - - - - - 4 Unit 8,00

Pengadaan peralatangedung kantor

Jumlah peralatan gedungkantor yang diadakan

0 4 Unit 45,32 - - - - 2 Unit 40,00 - - 8 Unit 85,32

Pengadaan mebeleur Jumlah meubeleur yangdiadakan

9 Unit 57 Unit 104,79 - - - - - - - - 57 Unit 104,79

Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Volume gedung kantoryang dipelihara

30,00 30,00 35,00 35,00 - 35,00 165,00

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas /operasional

Jumlah kendaraandinas/operasional yangdipelihara

14 unit 18 unit 275,00 18 unit 300,00 18 unit 325,00 18 unit 350,00 18 unit 367,50 86 Unit 1.617,50

Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor

persentase peralatangedung kantor yangdipelihara

100% 100% 50,00 100% 50,00 100% 50,00 100% 50,00 100% 52,50 100% 252,50

Rehabilitasisedang/berat gedungkantor

Volume gedung kantoryang direhab

664,035m2

250,00 - - - - - - - - 664,035m2

250,00




KondisiKinerja

AwalRPJMD(2015)

2017 2018 2019 2020Kode


2021



06 Program PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

Nilai Evaluasi AKIPBappeda KabupatenKarangasem

C B 6,00 B 7,00 A 7,00 A 7,00 A 7,35 A 34,35 BAPPEDA

Penyusunan laporancapaian kinerja danikthisar realisasikinerja SKPD

Jumlah Laporan (LKJIPdan LKPJ/LPPD danlaporan Keuangan)yang tersusun dandisampaikan tepatwaktu

70 Buku 70 Buku 6,00 70 Buku 7,00 70 Buku 7,00 70 Buku 7,00 70 Buku 7,35 350 Buku 34,35 Bappeda

1 03 24 ProgramPengembangan danPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa, danJaringan PengairanLainnya

Persentase DokumenAMPL (Air Minum danPenyehatan Lingkungan)yang ditindaklanjuti

100% 100% 380,00 100% 400,00 100% 605,00 100% 400,00 100% 420,00 100% 2.205,00 BAPPEDA

Monitoring, Evaluasidan pelaporan

Jumlah BukuMemorandum programsanitasi

35 Buku 40 Buku 380,00 35 Buku 400,00 35 Buku 605,00 35 Buku 400,00 35 Buku 420,00 180 Buku 2.205,00 Bappeda

1 04 15 ProgramPengembanganPerumahan

Persentase Dokumen hasilpelaksanaan programpengembanganperumahan (RumahSehat) yang ditindaklanjuti

100% 100% 650,00 100% 900,00 100% 1.000,00 100% 1.020,00 100% 1.071,00 100% 4.641,00 BAPPEDA

Monitoring danevaluasi programperumahanKabupatenKarangasem

650,00 900,00 1.000,00 1.020,00 4.641,00 1.071,00


1 04 15 ProgramPengembanganPerumahan

Persentase Dokumen hasilpelaksanaan programpengembanganperumahan (RumahSehat) yang ditindaklanjuti

100% 100% 650,00 100% 900,00 100% 1.000,00 100% 1.020,00 100% 1.071,00 100% 4.641,00 BAPPEDA

Jumlah Laporansemesteran pelaksanaanprogram perumahan

40 Buku 30 Buku 30 Buku 30 Buku 30 Buku 30 Buku 150 Buku

Jumlah Buku Data BaseRumah Tidak Layak Huni -

Jumlah Buku data baseblacklog perumahan - 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 25 Buku

Jumlah Buku RP2KP yangtersusun 10 Buku 10 Buku

1 05 15 Program PerencanaanTata Ruang

Persentase hasilperencanaan tata ruangyang ditindaklanjuti

100% 100% 1.000,00 100% 1.000,00 100% 2.000,00 BAPPEDA

Penyusunan RencanaDetail Tata RuangKawasan

Jumlah DokumenTeknis, RancanganPerda TR yang tersusun

2Dokumen

2Dokumen

1.000,00 2Dokumen

1.000,00 0 - 0 - 0 - 4Dokumen

2.000,00 Bappeda


650,00 900,00 1.000,00 1.020,00 4.641,00 1.071,00




KondisiKinerja

AwalRPJMD(2015)

2017 2018 2019 2020Kode


2021



1 05 16 Program pemanfaatanRuang

Persetase advice planningyang tertangani

100% 100% 600,00 100% 650,00 100% 800,00 100% 800,00 100% 840,00 100% 3.690,00 BAPPEDA

PeningkatanKelembagaan TataRuang

Jumlah Laporansemesteran BKPRD


Cakupan PeningkatanPemahaman TimBKPRD Tentang TataRuang

20 Orang 20 Orang

Jumlah Sistem InformasiTata Ruang

1 1

Jumlah Laporansosialisasi RanperdaTata Ruang

3 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 7 Laporan

1 08 17 Program Perlindungandan Konservasisumber daya alam

Luasan Lahan kritisberbasis masyarakat yangtertangani

5,9 Ha 10 Ha 420,00 10 Ha 120,00 10 Ha 125,00 10 Ha 125,00 51 Ha 131,25 51 Ha 921,25 BAPPEDA

jumlah Laporanpenanganan lahan kritissumber daya air yangada di KabupatenKarangasem

10 Buku 25 25 25 25 100

600,00 650,00 800,00 800,00 840,00 3.690,00

420,00 120,00 125,00

Peningkatan peranserta masyarakatdalam perlindungandan konservasi SDA

BAPPEDA

125,00 790,00


jumlah Laporanpenanganan lahan kritissumber daya air yangada di KabupatenKarangasem

10 Buku 25 25 25 25 100

jumlah lahan kritis yangtertangani di KabupatenKarangasem

5,9 Ha 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

1 19 17 ProgramPengembanganWawasanKebangsaan

Persentase terlaksananyahari-hari besar nasionaldan daerah

100% 100% 50,00 100% 50,00 100% 50,00 100% 50,00 100% 52,50 100% 252,50 BAPPEDA

Perayaan hari-haribesar nasional dandaerah

Frekuensi Perayaan hari-hari besar nasional dandaerah

1 Kali 2 Kali 50,00 2 Kali 50,00 2 Kali 50,00 2 Kali 50,00 10 kali 200,00 Bappeda

1 22 15 Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan

Persentase Dokumeninformasi penanggulangankemiskinan daerah diKabupaten Karangasemyang ditindaklanjuti

100% 100% 525,00 100% 125,00 100% 150,00 100% 150,00 100% 157,50 100% 1.107,50 BAPPEDA

420,00 120,00 125,00

Peningkatan peranserta masyarakatdalam perlindungandan konservasi SDA

BAPPEDA

125,00 790,00




KondisiKinerja

AwalRPJMD(2015)

2017 2018 2019 2020Kode


2021



Penguatankelembagaan timkoordinasipenanggulangankemiskinan (TKPK)

Jumlah Laporanpelaksanaanpenganggulangankemiskinan daerah

60 Buku 60 Buku

525,00

60 Buku

125,00

60 Buku

150,00

60 Buku

150,00

60 Buku

157,50

300 Buku

1.107,50

BAPPEDA

Jumlah Laporan evaluasikinerja penanggulangankemiskinan daerah per

0 10 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 50 Buku

Jumlah data basekeluarga miskinKabupaten Karangasem

0 1 Buah 0 0 0 0 1 Buah

Website informasikemiskinan

0 1 Website 0 0 0 0 1 Website

peta kemiskinan 0 1 Peta 0 0 0 0 1 Peta

1 16 15 Program peningkatanpromosi dankerjasama investasi

Persentase tersebarnyainformasi tentang potensiinvestasi, informasipengembangan potensisumber daya unggulandaerah di KabupatenKarangasem danterjalinnya kerjasamainvestasi

100% 100% 705,00 100% 255,00 100% 305,00 100% 305,00 100% 320,25 100% 1.865,00 BAPPEDA

Bappeda


1 16 15 Program peningkatanpromosi dankerjasama investasi

Persentase tersebarnyainformasi tentang potensiinvestasi, informasipengembangan potensisumber daya unggulandaerah di KabupatenKarangasem danterjalinnya kerjasamainvestasi

100% 100% 705,00 100% 255,00 100% 305,00 100% 305,00 100% 320,25 100% 1.865,00 BAPPEDA

peningkatankoordinasi dankerjasama di bidangpenanaman modaldengan instansipemerintah dandunia usaha

Frekuensiterselenggaranyakoordinasi bidangpenanaman modalantara Pemda dan DuniaUsaha

1 Kali 1 Kali 75,00 1 Kali 75,00 1 Kali 75,00 1 Kali 75,00 1 Kali 78,75 5 Kali 378,75

penyelenggaraanpameran investasi

Frekuensi pameraninvestasi yang diikuti

3 Kali 2 Kali 150,00 2 Kali 100,00 2 Kali 150,00 2 Kali 150,00 2 Kali 157,50 10 Kali 707,50

Monitoring danevaluasi realisasiinvestasi diKabupatenKarangasem

Frekuensiterselenggaranya monevinvestasi di KabupatenKarangasem

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10 Kali

Jumlah perusahaanyang dimonitoring dandievaluasi

90Perusahaa

n

90Perusahaa

n

90Perusahaa

n

90Perusahaa

n

90Perusahaa

n

90Perusahaa

n

400Perusahaa

nJumlah laporanPenanaman Modal yangtersusun

30 30 30 30 30 30 150

84,00 80,00 80,00 80,00 80,00 378,75

Bappeda




KondisiKinerja

AwalRPJMD(2015)

2017 2018 2019 2020Kode


2021



Kajian StrategiPengembanganPotensi SumberdayaUnggulan Daerahmelalui DestinationBranding diKabupatenKarangasem

Dokumen kajian StrategiPengembangan PotensiSumber Daya UnggulanDaerah melaluiDestination Branding diKabupaten Karangasem

400,00 400,00

1 16 16 Program Peningkataniklim investasi danrealisasi investasi

Persentase dokumen hasilkajian prospek investasiunggulan sektor diKabupaten Karangasemyang ditindaklanjuti

0% 100% 150,00 100% 150,00 - - - 100% 300,00 BAPPEDA

kajian profilinvestasi unggulansektor primerKabupatenKarangasem

Jumlah buku hasil kajiantentang prospekinvestasi unggulansektor primer diKabupaten Karangasem

0 - - - - - - - - - - - -

kajian profilinvestasi unggulansektor sekunderKabupatenKarangasem

Jumlah Buku hasil kajiantentang prospekinvestasi unggulansektor sekunder diKabupaten Karangasem

0 50 Buku 150,00 - - - - - - - - 50 Buku 150,00

Bappeda


kajian profilinvestasi unggulansektor sekunderKabupatenKarangasem

Jumlah Buku hasil kajiantentang prospekinvestasi unggulansektor sekunder diKabupaten Karangasem

0 50 Buku 150,00 - - - - - - - - 50 Buku 150,00

kajian profilinvestasi unggulansektor tersierKabupatenKarangasem

Jumlah Buku hasil kajiantentang prospekinvestasi unggulansektor tersier diKabupaten Karangasem

0 - - 50 Buku 150,00 - - - - - - 50 Buku 150,00

1 06 15 ProgramPengembanganData/Informasi

Persentase tersusunnyadokumen data daninformasi pendukungperencanaanpembangunan daerahtepat waktu danditindaklanjuti

100% 100% 525,08 100% 628,59 100% 668,90 100% 692,95 100% 727,60 100% 3.243,12 BAPPEDA

Penyusunan danpengumpulandata/informasikebutuhanpenyusunandokumenperencanaan

Jumlah datapembangunan yangtersusun (KarangasemMembangun, bukusaku, dan penguatansistem aplikasi databaseKabupaten Karangasem)

220 Buku 260 Buku 284,63 260Buku

368,00 260Buku

386,40 260Buku

386,40 260 Buku 405,72 1300Buku

1.831,15

Penyusunan ProfileDaerah

Profil Daerah KabupatenKarangasem, SIPD yangtersusun

100 Buku 100 Buku 78,50 100 Buku 82,45 100 Buku 86,54 100 Buku 91,00 100 Buku 95,55 500 Buku 434,04

Bappeda

Bappeda




KondisiKinerja

AwalRPJMD(2015)

2017 2018 2019 2020Kode


2021



Jumlah laporan hasilmonitoring dan evaluasiCBD yang tersusun

30 Buku 30 Buku

161,95

30 Buku

178,14

30 Buku

195,96

30 Buku 30 Buku 150 Buku

Cakupan DesaPekraman yangdimonitoring programCBDnya

0 188 DesaPekraman

-

-

-

-

- - 188 DesaPekraman

1 06 16 Program KerjasamaPembangunan

Persentase inovasimasyarakat yang tersusundan masuk nominasi ristek

100% 100% 200,00 100% 210,00 100% 320,05 100% 231,50 100% 243,08 100% 1.204,63 Bappeda

inovasi masyarakat yangmasuk nominasi ristek(Buku Ristek dan SIDA)

10 Buku 10 Buku

200,00

10 Buku

210,00

10 Buku

320,05


Jumlah proposal lombayang tersusun


1 06 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Persentase dokumenperencanaanpembangunan daerahyang ditindaklanjuti

100% 100% 1.966,74 100% 2.018,96 100% 1.989,21 100% 1.783,66 100% 1.977,84 100% 7.264,30 Bappeda

PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Jumlah dokumenperencanaanpembangunan daerahhasil musrenbang yangtersusun

480 Buku 450 Buku 260,00 450Buku

260,00 450Buku

260,00 450Buku

260,00 450 Buku 260,00 2280Buku

1.300,00

226,33 215,55 977,93

Bappeda

243,08 1.204,63

Bappeda

231,50

Identifikasi daninventarisasi inovasimasyarakat yangbisa menunjangperkembagan ristek

Bappeda

Monitoring danevaluasi programCBD


PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Jumlah dokumenperencanaanpembangunan daerahhasil musrenbang yangtersusun

480 Buku 450 Buku 260,00 450Buku

260,00 450Buku

260,00 450Buku

260,00 450 Buku 260,00 2280Buku

1.300,00

Penetapan RKPD Jumlah dokumen RKPDmaupun PerubahanRKPD yang tersusun


KoordinasiPenyusunanLaporan KinerjaPemerintah Daerah

Frekuensi koordinasidengan TEPPA UKP4

65,00 68,25 71,65 75,30 75,30 355,50

Laporan hasil monitoringdan evaluasi yangtersusun

220 Buku 120 Buku 298,90

120Buku 313,00

120Buku 328,60

120Buku

120 Buku 600 Buku

Update program E-monev

0 1 1 1 1 1 5

Penyusunan danPenetapan KUA danPPAS

KUA/PPAS;KUPA/PPASP; DPA danDPPA

640 Buku 640 Buku 100,00 640 Buku 100,00 640 Buku 100,00 640 Buku 100,00 640 Buku 100,00 3200Buku

500,00

Jumlah buku LaporanAkhir DAK

70 Buku 70 Buku 150,00

70 Buku 150,00

70 Buku 155,00

70 Buku 70 Buku 350 BukuKoordinasi danEvaluasi DanaAlokasi Khusus(DAK)

155,00 150,00

345,00

155,00

Bappeda

Monitoring,Evaluasi,Pengendalian danPelaporanPelaksanaanRencana

345,00 1.630,50




KondisiKinerja

AwalRPJMD(2015)

2017 2018 2019 2020Kode


2021



Jumlah buku LaporanKemajuan DAK perTriwulan


Pengkajian danEvaluasiPembangunanKabupaten

Frekuensi asistensi danevaluasi pembangunanKabupaten Karangasem

3 Kali 3 Kali 158,30 3 Kali 160,00 3 Kali 175,00 3 Kali 185,00 3 Kali 185,00 15 Kali 863

PenyusunanProgram E-Planning

Penguatan program E-Planning 2016

1 Kali 1 Kali 50,00 - - 1 Kali 75,00 - - - - 2 Kali 125

Penyusunan RenjaSKPD

Renja Bappeda danPerubahan RenjaBappeda

20 Buku 20 Buku 5,00 20 Buku 5,00 20 Buku 5,00 20 Buku 5,00 20 Buku 5,00 100 Buku 25

Naskah teknokratik RPJMD 60 Buku - - - - - - - - - - - -

Perda tentang RPJMDKabupaten Karangasemtahun 2016-2021

0 150 Buku -

Review RPJMDKabupaten Karangasemtahun 2016-2021

0 - - 100Buku

250,00 - - - - - - 100 Buku 250

Penyusunan RenstraSKPD

Renstra Bappeda 2016-2021

10 Buku - - - - - - - - - - 20 Buku -

Revisi RPJPD Revisi RPJPD KabupatenKarangasem tahun 2006-2025

0 - - 100Buku

500,00 - - - - - - 100 Buku 500

Koordinasi danEvaluasi DanaAlokasi Khusus(DAK)

155,00 150,00 155,00

Bappeda

Penyusunan RPJMDKabupatenKarangasem

Koordinasi danevaluasipenyusunan matrikRAD SDGs


Revisi RPJPD Revisi RPJPD KabupatenKarangasem tahun 2006-2025

0 - - 100Buku

500,00 - - - - - - 100 Buku 500

Jumlah buku hasilMaping awalpenyusunan matrik RADSDGs Tahun 2017-2020

0 - - - - - - - - - - 30 Buku -

Matrik RAD SDGs Tahun2017-2021

0 30 Buku 100,00 - - - - - - - - 30 Buku 100

Jumlah Laporan hasilcapaian PelaksanaanSDGs

0 - - 30 Buku 100,00 30 Buku 100,00 30 Buku 100,00 30 Buku 100,00 90 Buku 400

Koordinasi danevaluasiperencanaanpembangunanbidang pendidikandan kesehatan

Jumlah laporan hasilkoordinasi dan evaluasiperencanaanpembangunan bidangpendidikan dankesehatan

0 25 Buku 85,00 25 Buku 85,00 25 Buku 90,00 25 Buku 90,00 25 Buku 90,00 125 Buku 440

Revisi RPJMD Jumlah buku yangdicetak sebagai hasilRevisi Perda RPJMDKabupaten Karangasemtahun 2016-2021

0 150 Buku 500,00 - - - - - - - - 150 Buku 500

Bappeda





KondisiKinerja

AwalRPJMD(2015)

2017 2018 2019 2020Kode


2021



1 06 22 Program PerencanaanPembangunanEkonomi

Persentase Dokumen hasilkoordinasi perencanaanpembangunan Ekonomiyang ditindaklanjuti

100% 100% 371,44 100% 406,58 100% 444,79 100% 487,77 100% 467,77 100% 2.178,35 Bappeda

Monitoring danevaluasi programpembangunanpertanian dalam artiluas

Jumlah Laporan hasilmonitoring dan evaluasiprogram pembangunanpertanian dalam arti luasyang tersusun


Koordinasiperencanaanpembangunanbidang ekonomikreatif di KabupatenKarangasem

Jumlah laporan hasilKoordinasi perencanaanpembangunan bidangekonomi kreatif diKabupaten Karangasem


Perencanaanpembangunaanpertanianberkelanjutan

hasil Kajian tentangpengembanganpertanian organik

0 20 Buku 150,00 20 Buku 165,00 20 Buku 181,05 20 Buku 199,65 20 Buku 199,65 80 Buku 895,35

Iptek Bagi Wilayah Cakupan pelaksanaanIptek Bagi Wilayah

0 2Kecamata

n

20,00 2Kecamata

n

20,00 2Kecamata

n

20,00 2Kecamata

n

20,00 8Kecamata

n

80,00

1 06 23 Program PerencanaanSosial dan Budaya

Persentase Dokumen hasilkoordinasi perencanaanpembangunan sosialbudaya yangditindaklanjuti

100% 100% 285,00 100% 290,00 100% 290,00 100% 290,00 100% 290,00 100% 1.445,00 Bappeda

Bappeda

Bappeda


1 06 23 Program PerencanaanSosial dan Budaya

Persentase Dokumen hasilkoordinasi perencanaanpembangunan sosialbudaya yangditindaklanjuti

100% 100% 285,00 100% 290,00 100% 290,00 100% 290,00 100% 290,00 100% 1.445,00 Bappeda

KoordinasiPerencanaanPembangunanBidangKesejahteraanSosial, Adat danBudaya

Jumlah laporan hasilkoordinasi perencanaanbidang kesejahteraansosial, adat dan budaya

0 60 Buku 85,00 60 Buku 90,00 60 Buku 90,00 60 Buku 90,00 60 Buku 90,00 300 Buku 445,00

Koordinasi,pengendalian danevaluasiperencanaan

Jumlah desa yangterfasilitasi Pembinaanpembangunan Desa

0 15 Desa 200,00 20 Desa 200,00 20 Desa 200,00 20 Desa 200,00 20 Desa 200,00 75 desa 1.000,00

1 06 24 Program PerencanaanPrasarana Wilayahdan Sumber DayaAlam

Jumlah dokumenperencanaan prasaranawilayah dan sumber dayaalam


Jumlah laporan akhirkegiatan prasaranawilayah

35 Buku 35 Buku

100,00

35 Buku

200,00

35 Buku

110,00


RPIJM 2017-2021 10 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 50 Buku

Bappeda

Monitoring, evaluasidan pelaporan

110,00 630,00

Bappeda

110,00




KondisiKinerja

AwalRPJMD(2015)

2017 2018 2019 2020Kode


2021



1 20 17 Program peningkatandan pengembanganpengelolaankeuangan daerah

Persentase dokumen hasilanalisis keuangan daerahdan potensi PAD yangditindaklanjuti

0 70 Buku 325,00 70 Buku 75,00 70 Buku 75,00 70 Buku 75,00 70 Buku 78,75 360 Buku 625,00 Bappeda

Pengkajian/penyusunan potensipendapatan aslidaerah

jumlah Buku Hasil kajianterhadap potensipendapatan asli daerah

0 10 Buku 250,00 - - - - - - - - 10 Buku 250,00 Bappeda

Penyusunan AnalisaStandar BelanjaKabupatenKarangasem

Jumlah Buku ASB yangtersusun

0 70 Buku 75,00 70 Buku 75,00 70 Buku 75,00 70 Buku 75,00 70 Buku 75,00 350 Buku 375,00 Bappeda

1.20

1.06.0120 Program peningkatansistem pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH

persentase laporan aksipencegahan danpemberantasan korupsiyang tersusun

100% 100% 26,34 100% 27,00 100% 27,00 100% 27,00 100% 28,35 100% 135,69 Bappeda

Rencana AksiDaerah pengawasandan pengendalianpembangunandaerah

jumlah Laporan aksipencegahan danpemberantasan korupsiyang tersusun


TOTAL


Rencana AksiDaerah pengawasandan pengendalianpembangunandaerah

jumlah Laporan aksipencegahan danpemberantasan korupsiyang tersusun


9.825,95 9.299,78 8.220,07 7.968,40 8.271,43 42.014,94

`

TOTAL


SASARANPROGRAM/KEGIATAN

5

1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06 1.06.01 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH 7.940.084.726,00

1.06 1.06.01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terselenggaranya pelayananadministrasi perkantoran

1.015.282.881,00

1.06 1.06.01 01 01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya administrasisurat menyurat

12 Bulan 5.200.000,00

02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Terselenggaranya komunikasidan terpenuhinya kebutuhanair dan listrik

12 Bulan 132.000.000,00

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Terlaksananya samsatkendaraan dinas/operasional

5 Roda 4dan 8

Roda 2

10.500.000,00

08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Terbayarnya upah cleaningservice

12 Bulan 31.937.000,00

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 41.078.900,00

11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya barang cetakandan penggandaan

12 Bulan 40.000.000,00

12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

12 Bulan 12.067.000,00

15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang - undangan

Tersedianya suratkabar/majalah serta peraturanperundangan lainnya

12 Bulan 30.000.000,00

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan danminuman untuk tamu dan rapat

12 Bulan 36.900.000,00

18 Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Tersedianya biaya perjalanandinas luar daerah

12 Bulan 250.000.000,00

19 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi / Teknis/Keamanan

Tersedianya Jasa TenagaPendukung Administrasi /Teknis/ Keamanan(terbayarnya upah tenagakontrak)

12 Bulan 351.000.000,00

20 Penyediaan biaya canang, bebantenpiodalan

Terselenggaranya upacarakeagamaan sertaterselengaranya upacarangersigana

1 Paket 31.400.000,00

26 Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah

Tersedianya biaya perjalanandinas untuk rapat-rapatkoordinasi & konsultasi dalamdaerah

12 Bulan 43.199.981,00

1.06 1.06.01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana danPrasarana Aparatur

794.043.400,00

1.06 1.06.01 02 05 Pengadaan kendaraandinas/operasional

Tersedianya kendaraandinas/operasional

1 unit 450.000.000,00

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedungkantor

6.204.400,00

10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 36.439.000,00

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan PendanaanKabupaten Karangasem Tahun 2016

KODE PROGRAM/KEGIATAN TARGET PAGU ANGGARAN 2016

1 2 3 4


5


1 2 3 422 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantorTerpeliharanya gedung kantor 1 paket 34.000.000,00

24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional

Terpeliharanya kendaraandinas operasional

1 tahun 232.400.000,00

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Terpeliharanya komputer 23 Unit 35.000.000,00

1.06 1.06.01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

6.000.000,00

1.06 1.06.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikthisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaiankinerja dan ikthisar realisasikinerja SKPD

1 paket 6.000.000,00

1.06 1.06.01 15 Program PengembanganData/Informasi

576.806.650,00

1.06 1.06.01 15 02 Penyusunan dan PengumpulanData/Informasi KebutuhanPenyusunan Dokumen Perencanaan

Tersedianya data pokokpembangunan berupa bukukarangasem membanguntahun 2014, Buku Saku dansistem Aplikasi DatabaseKabupaten Karangasem

260 Buku 351.080.000,00

05 Penyusunan Profil Daerah Terlaksananya PenyusunanProfil Daerah KabupatenKarangasem

90 Buku 78.500.000,00

07 Monitoring dan evaluasi programCBD

Terlaksananya Monitoring danevaluasi program CBD

20 Buku 147.226.650,00

1.04 1.06.01 15 Program PengembanganPerumahan

216.652.400,00

1.04 1.06.01 15 09 Monitoring dan evaluasi programperumahan Kabupaten Karangasem

Tersusunnya laporanpelaksanaan programperumahan swadaya dan bukudata base rumah tidak layakhuni

40 Buku 216.652.400,00

1.05 1.06.01 15 Program Perencanaan Tata Ruang 599.999.925,00

1.05 1.06.01 15 05 Penyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan

Tersusunnya dokumen rincikawasan terpadu BAN danpeta citra Kab. Karangasem

599.999.925,00

1.16 1.06.01 15 Program Peningkatan Promosidan Kerjasama Investasi

Meningkatnya kerjasamapromosi dan investasi

292.789.400,00

1.16 1.06.01 15 06 Peningkatan koordinasi dankerjasama di bidang penanamanmodal dengan instansi pemerintahdan dunia usaha

Meningkatnya koordinasibidang penanaman modal

8Kecamata

n

73.609.600,00

10 Penyelenggaraan pameran investasi Terselenggaranya pameraninvestasi

3 kali 144.597.000,00

12 Monitoring dan evaluasi realisasiinvestasi di Kabupaten Karangasem

Terselenggaranya Monitoringdan evaluasi realisasi investasidi Kabupaten Karangasem

35 buku 74.582.800,00

Terlaksananya ProgramPengembangan Perumahan

Berkembangnyadata/iformasi

Terlaksananya ProgramPerencanaan Tata Ruang


5


1 2 3 41.22 1.06.01 15 Program peningkatan keberdayaan

masyarakat pedesaanMeningkatnya pemberdayaanmasyarakat desa

107.473.900,00

1.22 1.06.01 15 05 Penguatan kelembagaan timkoordinasi penanggulangankemiskinan (TKPK)

Terlaksananya koordinasikelembagaan TKPK, MonevTPK Kec/Desa/Kel dan LP2KD

8 kali 107.473.900,00

1.06 1.06.01 16 Program kerjasama pembangunan Terselenggaranya Programkerjasama pembangunan

200.000.000,00

1.06 1.06.01 16 08 Identifikasi dan inventarisasi inovasimasyarakat yang bisa menunjangperkembangan ristek

Jumlah Proposal dan Keikutsertaan dalam lomba ristek dankajian sistem inovasi daerah

200.000.000,00

1.05 1.06.01 16 Program Pemanfaatan Ruang 806.105.000,001.05 1.06.01 16 10 Peningkatan Kelembagaan Tata

RuangJumlah laporan semesteransosialisasi produk hukumtentang tata ruang yangberlaku

50 Buku 806.105.000,00

1.16 1.06.01 16 Program peningkatan ikliminvestasi dan realisasi investasi

150.030.000,00

1.16 1.06.01 16 03 Kajian Profil Investasi UnggulanSektor Primer KabupatenKarangasem

Tersedianya informasiinvestasi sektor primer Kab.Karangasem

50 buku 150.030.000,00

1.08 1.06.01 17 Program perlindungan dankonservasi sumber daya alam

106.000.000,00

1.08 1.06.01 17 14 Peningkatan peran serta masyarakatdalam perlindungan dan konservasiSDA

Tertanganinya lahan kritis yangada di Kab. Karangasem

1 paket 106.000.000,00

1.19 1.06.01 17 Program PengembanganWawasan Kebangsaaan

Meningkatnya wawasankebangsaan

40.000.000,00

1.19 1.06.01 17 04 Perayaan Hari-hari Besar Nasionaldan Daerah

Terselenggaranya perayaanhari-hari nasional dan daerah

1 Paket 40.000.000,00

2.01 1.06.01 18 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya PenerapanTeknologiPertanian/Perkebunan

150.000.000,00

2.01 1.06.01 18 04 Penelitian Penggunaan JanggelJagung sebagai Pakan Basal padaPenggemukan Sapi Potong

Tersusunnya Buku penilitianPenggunaan Janggel Jagungsebagai Pakan Basal padaPenggemukan Sapi Potong

10 Buku 150.000.000,00

1.06 1.06.01 20 Program peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah

Meningkatnya kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah

26.370.000,00

1.06 1.06.01 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaanpembangunan daerah

Sosialisasi KebijakanPerencanaan Pembangunan

1 Paket 26.370.000,00

Terlaksananya PemanfaatanRuang

Meningkatnya ikliminvestasi dan realisasi

Meningkatnya perlindungandan konservasi sumber daya


5


1 2 3 41.20 1.06.01 20 Program peningkatan sistem

pengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH

Meningkatnya sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH

25.720.000,00

1.20 1.06.01 20 20 Rencana Aksi Daerah pengawasandan pengendalian pembangunandaerah

Pelaporan Aksi Pencegahandan Pemberantasan Korupsi

12 Bulan 25.720.000,00

1.06 1.06.01 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Terlaksananya PerencanaanPembangunan Daerah

2.370.463.770,00

1.06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan MusrenbangRKPD

Terselenggaranya MusrenbangRKPD tahun 2015

490 Buku 231.257.400,00

10 Penetapan RKPD Terselenggaranya PenetapanRKPD Tahun 2016 danpenyusunan Renja Bappeda2016

100 Buku 21.195.600,00

11 koordinasi penyusunan laporankinerja pemerintah daerah

Frekuensi Asistensi danEvaluasi pembangunan kab.Karngasem

12 Bulan 65.000.000,00

13 Monitoring, Evaluasi, Pengendaliandan Pelaporan PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah

Tersusunnya buku laporanhasli monotoring TA. 2015 danupdate Program e-Monev

12 ulan 298.800.000,00

15 Penyusunan dan Penetapan KUAdan PPAS

Tersusunnya KUA dan PPAS2016 serta Perubahan KUAdan PPAS Tahun 2015

640 Buku 582.200.000,00

16 Koordinasi dan Evaluasi danaAlokasi khusus (DAK)

Tersusunnya buku laporanEvaluasi DAK

70 Buku 82.484.720,00

17 Pengkajian dan evaluasipembangunan KabupatenKarangasem

Prekuensi Asistensi danEvaluasi pembangunan kab.Karngasem

12 Bulan 158.300.000,00

24 Penyusunan Renja SKDP Tersusunnya Renja SKPD 1 paket 5.000.000,0026 Penyusunan RPJMD Kabupaten

KarangasemTersusunnya RPJMDKabupaten Karangasem

1 paket 755.015.000,00

27 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 1 paket 20.000.000,00

28 Koordinasi dan evaluasi penyusunanmatrik RAD SDGs

Terlaksananya Koordinasi danevaluasi penyusunan matrikRAD SDGs

30 buku 98.104.000,00

29 Koordinasi dan evaluasiperencanaan pembangunan bidangpendidikan dan kesehatan

Terkoordinasinya perencanaanpembangunan bidangpendidikan dan kesehatan

25 buku 53.107.050,00

1.06 1.06.01 22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Terlaksananya PerencanaanPembangunan bidangEkonomi

183.122.000,00

1.06 1.06.01 22 13 Monitoring dan evaluasi programpembangunan pertanian dalam artiluas

Terlaksananya Monitoring danevaluasi programpembangunan pertanian dalamarti luas

1 paket 40.958.000,00

14 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomikreatif di Kabupaten Karangasem

Terkoordinasinyaperencanaan pembangunanbidang ekonomi kreatif diKabupaten Karangasem

142.164.000,00


5


1 2 3 4

1.06 1.06.01 23 Program Perencanaan Sosial danBudaya

Terlaksananya PerencanaanSosial dan Budaya

69.000.000,00

1.06 1.06.01 23 03 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangKesejahteraan Sosial, Adat danBudaya

Tersusunnya buku hasilkoordinasi perencanaanpembangunan bidang sosialdan budaya

1 paket 69.000.000,00

1.06 1.06.01 24 Program Perencanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam

Terlaksananya ProgramPerencanaan prasaranawilayah dan sumber dayaalam

91.709.800,00

1.06 1.06.01 24 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya dokumenkegiatan prasarana wilayahdan RPI2-JM

45 buku 91.709.800,00

1.03 1.06.01 24 Program Pengembangan danPengelolaan Irigasi, Rawa danPengairan lainnya

112.515.600,00

1.03 1.06.01 24 17 Monitoring, Evaluasi dan elaporan tersusunnya buku strategisanitasi Kab. Karangasem danmemorandum program

35 buku 112.515.600,00

Amlapura, 13 Oktober 2016

Kepala Bappeda Kab. Karangasem

I Ketut Sedana Merta, ST, MTPembina Tk. I

NIP. 19670120 199703 1 003

Terlaksananya ProgramPengembangan danPengelolaan Irigasi, Rawa

LAMPIRAN III

1. Nama SKPD :

2. Tugas Pokok :

3. Fungsi :

Rata-rata dari jumlah indikator :

RPJPD dengan RPJMD : Perda No 7 /2006 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP)Daerah Kabupaten Karangasem Tahun2006-2025

Kepala Bappeda,Sekretaris Bappeda,

Subbag Sunprog

Perda No 7 /2016 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah(RPJM) Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2016-2021

Perkada tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah KabupatenKarangasem

Tingkat kesesuaian antardokumen perencanaanpembangunan daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)TAHUN 2016 - 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KARANGASEM

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah

2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah

4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

NO SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ FORMULA SUMBER DATA PENANGGUNGJAWAB KETERANGAN

RPJMD dengan Renstra :

1 Meningkatnyakeselarasanperencanaanpembangunan daerah

%100Re

Re

SKPDnstraSasaranindikatorJml

RPJMDsasarandantujuanindikatormendukungyangSKPDnstrasasaranindikatorJml

%100RemodPr

RPJMDdalamprogramJml

SKPDnstradalamirdiakoyangRPJMDogramJml

%100RPJMDsasaranindikatorjml

RPJPDdengansesuaiyangRPJMDsasaranindikatorjml

1

Perkada tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah KabupatenKarangasemRenstra SKPD

RKPD dengan Renja : Renja SKPD

Persentase Luas arealpemanfaatan lahan yang sesuaidengan Tata ruang

Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencanatata ruang dalam rencana pembangunan daerah guna menjagakeseimbangan dan pelestarian lingkungan berkelanjutan

Perda 17/2012 tentang Rencana TataRuang Wilayah KabupatenKarangasem Tahun 2012-2032

Kepala Bappeda,KabidTR dan Praswil, Kasubid

TR dan LH

Persentase prioritaspembangunan daerahmendukung prioritas provinsidan nasional

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuandalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sehinggaperencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikanadanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi denganperencanaan pembangunan nasional. Tujuan pembangunandaerah harus mendukung tujuan pembangunan nasional.

RKPD Kabupaten Karangasem, RKPDProvinsi dan NawaCita

KepalaBappeda,SekretarisBappeda, Subbag

Sunprog

Tingkat kesesuaian antardokumen perencanaanpembangunan daerah

RPJMD dengan Renstra :


%100daerahprioritasprogramJml

nasionalprioritasmendukungygdaerahprioritasprogramJml

%100daerahprioritasprogramJml

provinsiprioritasmendukungyangdaerahprioritasprogramJml

%100RemodPr

RPJMDdalamprogramJml

SKPDnstradalamirdiakoyangRPJMDogramJml

%100tanPr

Remodtan

RKPDpadakegiadanogramJml

SKPDnjapadairdiakoyangRKPDdalamkegiadanprogramJml

%100tan

tan

lahanpemanfaaarealLuas

RuangTatadengansesuaiyanglahanpemanfaaarealLuas

Persentase prioritaspembangunan daerahmendukung prioritas provinsidan nasional

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuandalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sehinggaperencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikanadanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi denganperencanaan pembangunan nasional. Tujuan pembangunandaerah harus mendukung tujuan pembangunan nasional.

RKPD Kabupaten Karangasem, RKPDProvinsi dan NawaCita

KepalaBappeda,SekretarisBappeda, Subbag

Sunprog


1

NO SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ FORMULA SUMBER DATA PENANGGUNGJAWAB KETERANGAN

Persentase Target IKU yang adadi RKA-SKPD

Penerapan UU 25/2004 menuntut setiap pemerintah daerahuntuk melaksanakan perencanaan pembangunan dengandukungan penganggaran secara efektif dan efisien. APBDsebagai instrumen penganggaran harus disusun berdasarkanperencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Untukmeningkatkan efisiensi dan efektivitas APBD diperlukan sinergiantara perencanaan dan penganggaran

IKU SKPD dan RKA-SKPD KepalaBappeda,Sekretaris,

Bidang Tata Ruang danPraswil, BidangMonitoring dan

Penelitian, BidangEkonomi, BidangSosbud, Bidang

Penanaman Modal

2 Efektifitaspelaksanaan rencanapembangunan daerah

Persentase capaian targetpembangunan daerah

Terealisasinya rencana pembangunan daerah merupakanukuran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Perda No ………. /2016 tentangRencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2016-2021

Kepala Bappeda,KabidMonitoring Penelitian,

Kasubid statistikmonitoring, dankasubbid Litbang

3 Data dan informasipembangunan daerahyang aktual dan dapatdipertanggungjawabkan

Persentase responden yangpuas dengan kualitas data daninformasi pembangunan daerahyang disajikan Bappeda

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data daninformasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal31 UU 25/2004).

Hasil Survey Kepala Bappeda,KabidMonitoring Penelitian,

Kasubid statistikmonitoring, dankasubbid Litbang

4 Akuntabilitas kinerjaBappeda KabupatenKarangasem yangoptimal

Nilai Evaluasi AKIP Bappedakabupaten Karangasem

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban pencapaiantarget kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaranstrategis yang telah ditetapkan

Laporan Hasil Evaluasi AkuntabilitasBappeda Kabupaten Karangasem

KepalaBappeda,SekretarisBappeda, SubbagSunprog, subbag

keuangan, subbagumum kepegawaian


%100Re

inf

spondenjml

BappedaormasidandataterhadappuasyangrespondenJml

%100arg

Re

RPJMDsasaranetT

RPJMDsasaranindikatoralisasi

%100mod

SKPDIKUjml

SKPDRKAdalamirdiakoyangSKPDIKUjml

2

4 Akuntabilitas kinerjaBappeda KabupatenKarangasem yangoptimal

Nilai Evaluasi AKIP Bappedakabupaten Karangasem

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban pencapaiantarget kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaranstrategis yang telah ditetapkan

Laporan Hasil Evaluasi AkuntabilitasBappeda Kabupaten Karangasem

KepalaBappeda,SekretarisBappeda, SubbagSunprog, subbag

keuangan, subbagumum kepegawaian


Nip. 19670120 199703 1 003

Amlapura, 13 Oktober 2016Kepala Bappeda Kab. Karangasem,

BappedaAKIPEvaluasiNilai

2

MATRIKS RENSTRA

2016-2021

: BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM: MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, KOMPREHENSIF DAN BERKELANJUTAN: 1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah

2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah3 Meningkatkan kualitas pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem

::

TARGETTUJUAN URAIAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA

KELUARAN3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Menjamin konsistensiperencanaan,penganggaran,pelaksanaan, pengendaliandan evaluasi pembangunandaerah

100% Meningkatnyakeselarasan perencanaanpembangunan daerah

Tingkat kesesuaianantar dokumenperencanaanpembangunandaerah

100% 100% 100% 100% 100% PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Jumlah dokumenperencanaanpembangunan daerahhasil musrenbangyang tersusun

Persentase Luasareal pemanfaatanlahan yang sesuaidengan Tata ruang

80% 85% 90% 90% 95% Penetapan RKPD Jumlah dokumenRKPD maupunPerubahan RKPDyang tersusun

Persentase prioritaspembangunandaerah mendukungprioritas provinsidan nasional

100% 100% 100% 100% 100% Penyusunan danPenetapan KUAdan PPAS

KUA/PPAS;KUPA/PPASP; DPAdan DPPA

Persentase TargetIKU yang ada diRKA-SKPD

100% 100% 100% 100% 100% PenyusunanProgram E-Planning

Penguatan program E-Planning 2016

Penyusunan RenjaSKPD

Renja Bappeda danPerubahan RenjaBappeda

PenyusunanRPJMD KabupatenKarangasem

Naskah teknokratikRPJMD

Perda tentang RPJMDKabupatenKarangasem tahun2016-2021

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah

RENCANA STRATEGISTAHUN 2016-2021

INSTANSIVISIMISI

TUGAS POKOK Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah

FUNGSI 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah

4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

TUJUAN SASARAN STRATEGIS TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DANSASARAN (STRATEGI) KET

URAIAN INDIKATOR TUJUAN

1 2Meningkatnya kesesuaian antaradokumen perencanaan,penganggaran, pelaksanaan rencana,pengendalian dan evaluasipembangunan daerah

Menyelaraskankonsep programdengan instansiterkait, menyangkutsegala bidangpembangunan

Perencanaanpembangunandaerah

KEGIATAN

1


KELUARAN3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1 2

KEGIATAN

Review RPJMDKabupatenKarangasem tahun2016-2021

PenyusunanRenstra SKPD

Renstra Bappeda2016-2021

Revisi RPJPD Revisi RPJPDKabupatenKarangasem tahunRevisi RPJMD Jumlah buku yangdicetak sebagai hasilRevisi Perda RPJMDKabupaten

Revisi RPJMD Jumlah buku yangdicetak sebagai hasilRevisi Perda RPJMDKabupaten

ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPerencanaanPembangunan

Sosialisasikebijakanperencanaanpembangunandaerah

Cakupan Sosialisasikebijakanperencanaanpembangunan daerah

Efektifitas pelaksanaanrencana pembangunandaerah

Persentase capaiantargetpembangunandaerah

90% 90% 95% 95% 100% Mengoptimalkanfungsi koordinasi,pengendalian,monitoring danevaluasi

ProgramPengembangandan PengelolaanIrigasi, Rawa danPengairan lainnya

Monitoring,Evaluasi danpelaporan

Jumlah BukuMemorandumprogram sanitasi

PengembanganPerumahan


Jumlah Laporansemesteranpelaksanaan programperumahan swadayadi KabupatenKarangasemJumlah Buku DataBase Rumah TidakLayak Huni

Jumlah Buku database blacklogperumahanJumlah Buku RP2KPyang tersusun

ProgramPerencanaan TataRuang

PenyusunanRencana DetailTata RuangKawasan

JumlahDokumenTeknis, RancanganPerda TR yangtersusun

ProgrampemanfaatanRuang

PeningkatanKelembagaan TataRuang

Jumlah Laporansemesteran BKPRD

Cakupan PeningkatanPemahaman TimBKPRD Tentang TataRuang

Jumlah SistemInformasi Tata Ruang

Menyelaraskankonsep programdengan instansiterkait, menyangkutsegala bidangpembangunan


2


KELUARAN3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1 2

KEGIATAN

Jumlah Laporansosialisasi RanperdaTata Ruang


KoordinasiPenyusunanLaporan KinerjaPemerintahDaerah

Frekuensi koordinasidengan TEPPA UKP4

Monitoring,Evaluasi,Pengendalian danPelaporanPelaksanaanRencanaPembangunan

Laporan hasilmonitoring danevaluasi yangtersusun

Update program E-monev

Koordinasi danEvaluasi DanaAlokasi Khusus(DAK)

Jumlah buku LaporanAkhir DAK

Jumlah buku LaporanKemajuan DAK perTriwulan

Pengkajian danEvaluasiPembangunanKabupatenKarangasem

Frekuensi asistensidan evaluasipembangunanKabupatenKarangasem


Jumlah buku hasilMaping awalpenyusunan matrikRAD SDGs Tahun2017-2020

Matrik RAD SDGsTahun 2017-2021

Jumlah Laporan hasilcapaian PelaksanaanSDGs

Koordinasi danevaluasiperencanaanpembangunanbidang pendidikandan kesehatan

Jumlah laporan hasilkoordinasi danevaluasi perencanaanpembangunan bidangpendidikan dankesehatan

ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi

Monitoring danevaluasi programpembangunanpertanian dalamarti luas

Jumlah Laporan hasilmonitoring danevaluasi programpembangunanpertanian dalam artiluas yang tersusun

3


KELUARAN3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1 2

KEGIATAN

Koordinasiperencanaanpembangunanbidang ekonomikreatif diKabupatenKarangasem

Jumlah laporan hasilKoordinasiperencanaanpembangunan bidangekonomi kreatif diKabupatenKarangasem

Perencanaanpembangunaanpertanianberkelanjutan

hasil Kajian tentangpengembanganpertanian organik

Iptek Bagi Wilayah Cakupan pelaksanaanIptek Bagi Wilayah

ProgramPerencanaan Sosialdan Budaya

KoordinasiPerencanaanPembangunanBidangKesejahteraanSosial, Adat danBudaya

Jumlah laporan hasilkoordinasiperencanaan bidangkesejahteraan sosial,adat dan budaya

Koordinasi,pengendalian danevaluasiperencanaanpembangunandesa

Jumlah desa yangterfasilitasi Pembinaanpembangunan Desa

ProgramPerencanaanPrasarana Wilayahdan Sumber DayaAlam

Monitoring,evaluasi danpelaporan

Jumlah laporan akhirkegiatan prasaranawilayah

RPIJM 2017-2021

Programperlindungan dankonservasi sumberdaya alam

Peningkatan peranserta masyarakatdalamperlindungan dankonservasi SDA

jumlah Laporanpenanganan lahankritis sumber daya airyang ada diKabupatenKarangasemjumlah lahan kritisyang tertangani diKabupatenKarangasem

Programpeningkatanpromosi dankerjasama investasi

peningkatankoordinasi dankerjasama dibidang penanamanmodal denganinstansi

Frekuensiterselenggaranyakoordinasi bidangpenanaman modalantara Pemda danDunia Usahapenyelenggaraan

pameran investasiFrekuensi pameraninvestasi yang diikuti

Monitoring danevaluasi realisasiinvestasi diKabupatenKarangasem

Frekuensiterselenggaranyamonev investasi diKabupatenKarangasem

4


KELUARAN3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1 2

KEGIATAN

Jumlah perusahaanyang dimonitoring dandievaluasi

Jumlah laporanPenanaman Modalyang tersusun

ProgramPeningkatan ikliminvestasi danrealisasi investasi

kajian profilinvestasi unggulansektor primerKabupatenKarangasem

Jumlah buku hasilkajian tentang prospekinvestasi unggulansektor primer diKabupatenKarangasemkajian profil

investasi unggulansektor sekunderKabupatenKarangasem

Jumlah Buku hasilkajian tentang prospekinvestasi unggulansektor sekunder diKabupatenKarangasemkajian profil

investasi unggulansektor tersierKabupatenKarangasem

Jumlah Buku hasilkajian tentang prospekinvestasi unggulansektor tersier diKabupatenKarangasemProgram

Peningkatan danpengembanganpengelolaankeuangan daerah

Pengkajian/penyusunan potensipendapatan aslidaerah

jumlah Buku Hasilkajian terhadappotensi pendapatanasli daerah

PenyusunanAnalisa StandarBelanja KabupatenKarangasem

Jumlah Buku ASByang tersusun

ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan

Penguatankelembagaan timkoordinasipenanggulangankemiskinan (TKPK)

Jumlah Laporanpelaksanaanpenganggulangankemiskinan daerah

Jumlah Laporanevaluasi kinerjapenanggulangankemiskinan daerah persemesterJumlah data basekeluarga miskinKabupatenKarangasemWebsite informasikemiskinanpeta kemiskinan

Programpeningkatan sistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH

Rencana AksiDaerahpengawasan danpengendalianpembangunandaerah

jumlah Laporan aksipencegahan danpemberantasankorupsi yang tersusun

5


KELUARAN3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1 2

KEGIATAN

2 Tersedianya data daninformasi pembangunandaerah yang berkualitas

100% Data dan informasipembangunan daerahyang aktual dan dapatdipertanggungjawabkan

Persentaseresponden yangpuas dengankualitas data daninformasipembangunandaerah yangdisajikan Bappeda

90% 95% 100% 100% 100% Meningkatkankualitas datapendukungperencanaandaerah

ProgramPengembanganData/Informasi

Penyusunan danpengumpulandata/informasikebutuhanpenyusunandokumenperencanaan

Jumlah datapembangunan yangtersusun (KarangasemMembangun, bukusaku, dan penguatansistem aplikasidatabase KabupatenKarangasem)

PenyusunanProfile Daerah

Profil DaerahKabupatenKarangasem, SIPDyang tersusun

Monitoring danevaluasi programCBD

Jumlah laporan hasilmonitoring danevaluasi CBD yangtersusun

Cakupan DesaPekraman yangdimonitoring programCBDnya

Program KerjasamaPembangunan

Identifikasi daninventarisasiinovasi masyarakatyang bisamenunjangperkembaganristek

inovasi masyarakatyang masuk nominasiristek (Buku Ristekdan SIDA)

Jumlah proposallomba yang tersusun

Programpeningkatanpenerapanteknologipertanian/perkebunan

PenelitianPenggunaanJanggel Jagungsebagai PakanBasal padaPenggemukanSapi Potong

Jumlah Buku hasilpenelitianPenggunaan JanggelJagung sebagaiPakan Basal padaPenggemukan SapiPotong yang tersusun

3 Meningkatkan akuntabilitaskinerja dan PelayananBappeda KabupatenKarangasem

A Akuntabilitas kinerjaBappeda KabupatenKarangasem yang optimal

Nilai Evaluasi AKIPBappeda kabupatenKarangasem

B B A A A Penerapan SOP Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan Jasasurat menyurat

Jumlah Materai yangdiperlukan dalamPenyelenggaran JasaSurat Menyurat

Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

Persentase air, listrik,telepon yang terbayar

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraandinas/operasionalyang disamsat/berijin


Persentase alatkebersihan yangdiadakan dan jasacleaning service yangterbayar

Meningkatnya ketersediaan dankualitas data informasi pembangunandaerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerjadan pelayanan Bappeda kabupatenKarangasem

6


KELUARAN3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1 2

KEGIATAN

Penyediaan AlatTulis Kantor

Persentase alat tuliskantor yang diadakan

PenyediaanBarang Cetakandan Penggandaan

Persentase barangcetakan maupunpenggandaan yangdiadakan

Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Persentase komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor yangdiadakan

Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang -undangan

Jenis dan volumebahan bacaan yangtersedia

Penyediaanmakanan danminuman

Volume makanan danminuman rutin danjamuan tamu yangtersedia

Rapat - rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah

Frekuensi koordinasidan konsultasi keluardaerah

Penyediaan JasaTenagaPendukungAdministrasi /Teknis/ Keamanan

Volume tenagakontrak yang terbayar

Penyediaan biayacanang, bebantenpiodalan

Persentase canangdan banten yangtersedia untukpersembahyangansehari-hari, piodalandanpersembahyangan kepura sad kahyangan

Rapat - rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

Frekuensi koordinasidalam daerah yangdilaksanakan

ProgramPeningkatanSarana danPrasarana Aparatur

Pengadaankendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraandinas yang diadakan

Pengadaanperlengkapangedung kantor


Pengadaanperalatan gedungkantor

Jumlah peralatangedung kantor yangdiadakan

Pengadaanmebeleur

Jumlah meubeleuryang diadakan

7


KELUARAN3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1 2

KEGIATAN

Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

Volume gedung kantoryang dipelihara

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas /operasional

Jumlah kendaraandinas/operasionalyang dipelihara

Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor

persentase peralatangedung kantor yangdipelihara

Rehabilitasisedang/beratgedung kantor

Volume gedung kantoryang direhab

ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

Penyusunanlaporan capaiankinerja dan ikthisarrealisasi kinerjaSKPD

Jumlah Laporan(LKJIP danLKPJ/LPPD danlaporan Keuangan)yang tersusun dandisampaikan tepatwaktu

ProgramPengembanganWawasanKebangsaan

Perayaan hari-haribesar nasional dandaerah

Frekuensi Perayaanhari-hari besarnasional dan daerah

Amlapura, 13 Oktober 2016

NIP. 19670120 199703 1 003

Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem,


8

RENSTRA- 2016-2021 SKPD 2016-2021v2.karangasemkab.go.id/assets/pengumuman/RENCANA...Negara Republik...

Documents

Transcript of RENSTRA- 2016-2021 SKPD 2016-2021v2.karangasemkab.go.id/assets/pengumuman/RENCANA...Negara Republik...