PENGATURAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

22
PENGATURAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi DIREKTORAT METROLOGI Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan 1

description

PENGATURAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi. DIREKTORAT METROLOGI Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan. LATAR BELAKANG. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of PENGATURAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

Page 1: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

PENGATURAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

DI INDONESIA

Oleh:Direktur Metrologi

DIREKTORAT METROLOGIDirektorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Kementerian Perdagangan

1

Page 2: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

Harmonisasi Persyaratan Umum ASEN untuk BDKT (ASEAN Common Requirements of Pre-packaged Products)

Implementasi pada UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

BDKT telah diatur sejak tahun 1949 melalui Ordonantie Tera 1949 kemudian tahun 1981 melalui Kepmendakop No. 404 Tahun 1981 tentang BDKT, dan telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No 31/M-Dag/Per/10/ 2011 Tentang BDKT

Kebijakan mengenai Pengaturan BDKT mencakup:a. Penulisan kuantitas (tinggi huruf dan angka kuantitas)b. Batas kesalahan yang diizinkan (BKD)c. Penulisan lambang satuan untuk kuantitasd. Tata cara pengujian kuantitas (dalam Surat Keputusan Dirjen)

LATAR BELAKANG

Page 3: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

REFERENSI INTERNASIONAL

OIML R 79 Edition 1997 (E)Labeling requirements for prepackaged products

OIML R 87 Edition 2004 (E)Quantity of product in prepackages

ACCSQ WG on Legal Metrology, August 2007ASEAN Common Requirements of Pre-packaged Products

Handbook Training APLMF

Page 4: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

KEBIJAKAN PENGATURAN BDKT

UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL

UNDANG – UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Peraturan Menteri Perdagangan No 31/M-Dag/Per/10/2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Peraturan Menteri Perdagangan No 62/M-Dag/Per/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.

ASEAN Common Requirements of Pre-packaged Products

Page 5: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

KONDISI TERAKHIR PENYESUAIAN PERSYARATAN UMUM ASEAN

No. Negara ASEANStatus Penyesuaian (Berdasarkan AEC

Measures per 2 Des. 2012)

Status Penerapan(Berdasarkan AEC

Measures per 2 Des. 2012)

Keterangan

1 Brunei No No - Brunei tidak mengatur masalah BDKT

- Indonesia akan melakukan penerapan per Oktober 2013

- Malaysia akan melakukan penerapan per Juni 2013

2 Cambodia Yes No

3 Indonesia Yes No

4 Laos Yes Yes

5 Malaysia No No

6 Myanmar No No

7 Philippine No No

8 Singapore Yes Yes

9 Thailand Yes Yes

10 Vietnam Yes Yes

Page 6: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

Peraturan Menteri ini berlaku untuk:

Barang atau komoditas yang diedarkan, ditawarkan, dipamerkan, atau dijual yang kuantitas nominalnya (Qn) dinyatakan dalam berat, panjang, jumlah hitungan, luas, atau volume,

BDKT yang diproduksi di dalam negeri, BDKT asal impor, Barang atau komoditas produksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di

wilayah Republik Indonesia, Dikecualikan terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas

yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.

RUANG LINGKUP

Definisi BDKT:

BDKT yaitu barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

Page 7: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

1. Penulisan kuantitas(tinggi huruf dan angka kuantitas)

2. Batas kesalahan yang diizinkan(toleransi kesalahan)

3. Penulisan lambang satuan untuk kuantitas

4. Tata cara pengujian kuantitas(dalam Surat Keputusan Dirjen)

POKOK-POKOK PENGATURAN BDKT

Page 8: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

CONTOH BDKT

BDKT yang dinyatakan dalam “berat tuntas” atau “drained

weight”

BDKT yang dinyatakan dalam “volume”

BDKT yang dinyatakan dalam “berat”

BDKT yang dinyatakan dalam “panjang”

BDKT yang dinyatakan dalam “luas”

BDKT yang dinyatakan dalam “hitungan”

Page 9: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

PENULISAN SATUAN UKURAN

kgkilogram

gramg

KgKGgrmgr

“BENAR” “SALAH”

m3

literml

mililiter

M3

ML

Page 10: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

10

PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN PENCATUMAN LABEL PADA BARANG

Permendag No.62 tahun 2009 Permendag 31 Tahun 2011 tentang BDKT

1. Mengatur barang secara umum terutama yang meliputi:a. barang elektronika keperluan rumah

tangga, telekomunikasi, dan informatika;

b. barang sarana bahan bangunan; c. barang keperluan kendaraan

bermotor (suku cadang dan lainnya); dan

d. barang lainnya sesuai lampiran Permendag

Mengatur barang yang dikemas dimana kuantitasnya dinyatakan terlebih dahulu sebelum ditawarkan untuk dijual

2. Mewajibkan pencantuman informasi pada label yaitu keterangan atau penjelasan barang dan identitas pelaku usaha

1. Nama barang2. Mewajibkan pencantuman informasi

tentang kuantitas (isi bersih, netto, dll) pada label

3. Nama dan alamat perusahaan 4. Mengatur ukuran tulisan dan angka

kuantitas untuk mempermudah pembacaan pada label

Page 11: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

11

PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN PENCATUMAN LABEL PADA BARANG

BDKT WAJIB memenuhi :A. Kesesuaian Pelabelan kuantitas1. Kesesuaian Pelabelan kuantitas, meliputia. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau netto yang kuantitasnya

dinyatakan dalam berat atau volume:b. Pencantuman kata dan nilai nilai panjang, isi, ukuran atau luas yang kuantitasnya

dinyatakan Panjang, luas atau jumlah hitungan c. Pencantuman kata dan nilai bobot tuntas, berat tuntas atau drained weight untuk

BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair selain pencantuman pada huruf ad. Pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas

cair selain pencantuman pada huruf a

2. Pelabelan memperhatikan ukuran atau tinggi huruf dan angka kuantitas nominal

3. Penulisan Lambang Satuan disesuaikan dengan ukuran nilai kuantitas nominal BDKT

Page 12: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

12

Lanjutan

2.2. Kebenaran Kuantitas Kebenaran kuantitas sebagaimana yang dimaksud adalah kuantitas nominal BDKT harus sesuai dengan kuantitas sebenarnya / sesuai dengan Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD)

Page 13: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

13

Kuantitas Nominal (Qn) dalam g atau mL

Tinggi minimum huruf dan angka dalam mm

lebih dari 5 s/d 50lebih dari 50 s/d 200

lebih dari 200 s/d 1000lebih dari 1000

2346

1. Tinggi minimum huruf dan angka Kuantitas Nominal (Qn) dalam ukuran berat atau volume adalah:

2. Tinggi minimum huruf dan angka Kuantitas Nominal (Qn) dalam ukuran panjang, hitungan, dan luas adalah 2 mm.

TINGGI HURUF DAN ANGKA KUANTITAS NOMINAL

Page 14: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

14

CONTOH HASIL PENGAMATAN TINGGI HURUF DAN ANGKA KUANTITAS NOMINAL BDKT

Nama Barang

Kuantitas Nominal

Tinggi Huruf Tinggi Angka

Seharusnya (BKD Tinggi )

minimal

Keterangan

Beras Organik (Guanure)

1 kg 6 mm 11,5 mm 4 mm Sesuai

Pro Gizi Garam Beryodium

250 g 2,36 mm 2,91 mm 4 mm Tidak sesuai

Page 15: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

15

PENULISAN LAMBANG SATUAN PADA KUANTITAS

Page 16: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

ISI BERSIHliter (l atau L)

mililiter (ml atau mL)meter kubik (m3)

sentimeter kubik (cm3)

BERAT BERSIHkilogram (kg)

gram (g)miligram (mg)

BERAT BERSIH : 155 g(berat sarden + cairan)

BERAT TUNTAS : 100 g(berat sarden)Berat Bersih 5 kg

Netto 5 kgIsi Bersih 2 L

CONTOH PENULISAN LAMBANG SATUAN DALAM BDKT

Page 17: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

17

1. Kuantitas BDKT yang dinyatakan dalam Berat atau Volume

2. Kuantitas BDKT yg dinyatakan dlm “berat tuntas” atau "drained weight”, tidak boleh ada BDKT yg memiliki kesalahan lebih besar dari 2 kali Batas Kesalahan (T) sebagaimana tercantum dlm angka 1.

3. Kuantitas BDKT yg dinyatakan dlm ukuran panjang, Batas Kesalahan (T) adalah 2% dari Qn.4. Kuantitas BDKT yg dinyatakan dlm ukuran luas, Batas Kesalahan (T) adalah 3% dari Qn.5. Kuantitas BDKT yg dinyatakan dlm ukuran jumlah atau hitungan:

untuk Qn ≤ 50 buah, kuantitas sebenarnya tidak boleh kurang dari Qn; danuntuk Qn > 50 buah, kuantitas sebenarnya tidak boleh kurang, secara rata-rata, dari Qn dan batas kesalahan (T) adalah 1 (satu) buah dari 100 buah.

Kuantitas Nominal Produk (Qn)dalam g atau mL

Batas Kesalahan (T)*

Persen dari Qn g atau mL

5 s/d 50 9 -

50 s/d 100 - 4.5

100 s/d 200 4.5 -200 s/d 300 - 9

300 s/d 500 3 -

500 s/d 1000 - 15

1000 s/d 10 000 1.5 -

10 000 s/d 15 000 - 15015 000 s/d 50 000 1 -

BATAS KESALAHAN YANG DIIZINKAN (BKD)

Page 18: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

1. Produsen, importir, atau pengemas yang tidak memenuhi ketentuan pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas, wajib menarik BDKT dari peredaran dan dilarang untuk menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT dimaksud.

2. Seluruh biaya penarikan BDKT dibebankan kepada produsen, importir, atau pengemas.

3. BDKT yang tidak sesuai dengan ketentuan dan telah ditarik dari peredaran oleh produsen, importir, atau pengemas, dapat diedarkan, ditawarkan, dipamerkan, atau dijual kembali, jika telah memenuhi ketentuan kesesuaian pelabelan kuantitas.

4. Produsen, importir, atau pengemas yang tidak menarik BDKT, dikenakan sanksi administratif berupa:a. pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit

SIUP; ataub. pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang.

18

SANKSI DAN PEMBINAAN TERHADAP PELAKU USAHA

Page 19: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

1. Pada saat Peraturan Menteri No 31/M-Dag/Per/10/2011 tentang BDKT mulai berlaku, BDKT yang telah beredar di pasar wajib disesuaikan dengan ketentuan pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas oleh produsen, importir, atau pengemas dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Menteri tersebut diberlakukan.

2. Peraturan Menteri tentang BDKT ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

19

MASA BERLAKU PERATURAN MENTERI TENTANG BDKT

Page 20: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

20

HASIL UJI PETIK TERHADAP KESESUAIAN PENULISAN KUANTITAS/TINGGI HURUF DAN ANGKA KUANTITAS

Kuantitas Nominal

(g atau ml)Total sampel

Jumlah sampel yang

sesuai% kesesuaian

Tinggi minimum

(persyaratan)

Rata-rata tinggi huruf dan angka

5 s/d 50 30 14 46,67% 2 mm 2,75 mm

50 s/d 200 59 14 23,73% 3 mm 3,22 mm

200 s/d 1000 87 25 28,74 % 4 mm 4,43 mm

>1000 8 6 75 % 6 mm 8,11 mm

Kuantitas Nominal(panjang,

luas, hitungan)

Total sampelJumlah

sampel yang sesuai

% kesesuaianTinggi minimum (persyaratan)

Rata-rata tinggi huruf dan angka

- 17 16 94,12 % 2 mm 5,77 mm

BDKT yang dinyatakan dalam ukuran berat atau volume

BDKT yang dinyatakan dalam ukuran panjang, luas, atan hitungan

Page 21: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

Terima KasihAnda bingung hubungi saja

di bawah ini...

21

Direktorat MetrologiJalan Pasteur No 27 Bandung 40171Telp. 022-4203597 Fax. 022-4207035Email: [email protected]

Page 22: PENGATURAN  BARANG  DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT ) DI INDONESIA Oleh: Direktur Metrologi

22