Executive Summary/Ringkasan Eksekutif -...

SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM:TECHNICAL ASSISTANCE FOR ENERGY RPJMN 2015-2019

Executive Summary/Ringkasan EksekutifENERGY SECTOR WHITE PAPER

TA-8484 INO: Sustainable Infrastructure Assistance ProgramTechnical Assistance Cluster Management Facility

Subproject 1 (46380-003)

Developed by Tusk Advisory Pte. Ltd

ENERGY SECTOR WHITE PAPER: EXECUTIVE SUMMARY

1

SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM: TECHNICAL ASSISTANCE FOR ENERGY RPJMN 2015-2019

KATA PENGANTAR

Ketahanan energi merupakan prioritas pembangunan nasional dan masih akan terus ditingkatkan dalam RPJMN 2015-2019, terutama untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional. Untuk itu, sumberdaya energi akan dimanfaatkan seoptimal mungkin di dalam negeri, untuk mendukung tujuan Pemerintah menyediakan pasokan energi yang memadai untuk industri dan aktivitas komersial serta akses energi untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Penyediaan energi secara efisien, bersih, dan dengan bauran energi yang sesuai ketersediaan sumberdaya energi lokal yang tersedia sangat penting untuk mendukung pencapaian sasaran kedaulatan energi nasional.

Pada saat ini, bahan bakar fosil mendominasi bauran energi Indonesia. Penurunan produksi minyak nasional mengakibatkan masih adanya ketergantungan pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri. Pertumbuhan produksi gas yang terhenti dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan peningkatan impor LNG. Di sektor ketenagalistrikan, penambahan kapasitas pembangkit mengalami keterlambatan, dan keterbatasan investasi serta kekurangan infrastruktur juga mempengaruhi sistem transmisi dan distribusi. Indonesia memiliki sumberdaya energi terbarukan yang beragam seperti panas bumi, biomasa, tenaga surya, dan tenaga air. Namun pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan membangun bauran energi yang sehat masih sangat terbatas.

Masih banyak yang dapat dan perlu dilakukan untuk membangun ketahanan energi yang andal dan menuju kedaulatan energi nasional. Target sasaran elektrifikasi nasional sebesar 100 persen menuntut pemanfaatan berbagai sumberdaya energi yang tersedia tersebut, sesuai dengan

FOREWORD

Energy security is a national development priority and a key focus area for the RPJMN 2015-2019. During this period, the government seeks to expand and optimize the country’s energy mix to provide adequate supply of energy for industrial and commercial activities, as well as expanded energy access to all Indonesian households. Increased exploration and processing of the country’s energy resources, combined with their efficient usage within the country to enhance economic productivity, is crucial to achieve the target of national energy sovereignty.

Currently, fossil fuels dominate Indonesia’s energy mix. The decline in domestic production of oil creates dependency on imported oil to meet burgeoning domestic demand. The growth rate of gas production has similarly stalled in recent years, resulting in increased import of liquefied natural gas. In the power sector, generation capacity additions have been delayed; moreover underinvestment and infrastructural deficits extend to the transmission and distribution systems. Indonesia is well endowed with a range of renewable energy resources such as geothermal, biomass, solar, and hydropower. Nevertheless, its utilization to meet domestic energy demand and to create a healhty energy mix remain limited.

There are still much to be and could be done to establish a sound energy resilience and move towards energy sovereignty. The national electrification target of 100% requires utilization of various energy resources mentioned above, in accordance to its characteristics and location, to be able to reach and provide access to all Indonesian regions and population.

The government has taken concrete steps to reduce subsidies for fossil fuels and power, incentivize renewable energy, roll out


2


karakteristik sumberdaya energi dan lokus, agar dapat menjangkau dan memberikan akses kepada seluruh wilayah dan setiap anggota masyarakat Indonesia.

Pemerintah telah mengambil beberapa langkah nyata dengan mengurangi subsidi bahan bakar dan listrik, memberikan insentif untuk energi terbarukan, menerapkan langkah-langkah efisiensi energi, dan mencari jalan untuk mendorong investasi sektor migas. Namun demikian, masih banyak yang perlu dan akan dilakukan.

Buku Putih Energi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang sektor energi, peluang untuk pengembangan serta kendalanya dan prioritas yang perlu dilakukan dalam periode RPJMN 2015-2019. Buku ini juga menampilkan kebutuhan investasi dan usulan indikator kinerja untuk mengukur kemajuan. Semoga Buku Putih Energi ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan untuk melaksanakan prioritas ketahanan energi dalam rangka mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Kami sampaikan apresiasi kepada Bank Pembangunan Asia (ADB) atas dukungan dan kerja samanya dalam penyusunan Buku Putih ini dan terimakasih kepada kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dalam penyusunan Buku Putih ini.

energy efficiency measures, and find ways to stimulate investment in the oil and gas sector. However, much more needs to be done and will be done.

This Energy Sector White Paper is intended to provide an in depth view of the sector; it identifies key opportunities for growth and current constraints, and outlines priority interventions to be accomplished during the RPJMN 2015-2019. It also outlines broad investment needs in the sector and proposes a series of key performance indicators against which progress may be monitored. It is our hope that this White Paper will benefit the various energy sector stakeholders to undertake the energy resilience priority actions to ensure the realization of energy sovereignty.

We would like to express our appreciation and gratitude to the Asian Development Bank for their support and cooperation in preparing this White Paper, and for all stakeholders for their valuable contributions in the development of this White Paper.

Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, M.Sc.

Deputi Bidang Sumber Daya Alam danLingkungan - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENASDeputy Minister for Natural Resources andEnvironment of Ministry of Development Planning/BAPPENAS

Ir. Montty Giriana, M.Sc., MCP, Ph.D.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral – Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianDeputy Minister for Energy and Mineral Resources of Coordinating Ministry of Economic Affairs


3


UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini dikembangkan oleh tim konsultan dari Tusk Advisory (TUSK), yang beranggotakan Nicholas Morris, Dodi Miharjana, Sagar Gubbi, Adelina Halim, Audi Prabowo dan Dieter Napitupulu serta dukungan editorial dari Margaret Augusta. TUSK dikontrak oleh Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank, ADB) dibawah TA-8484 (INO): Technical Assistance Cluster Management Facility Subproject-1, Sustainable Infrastructure Assistance Program dari ADB, yang didanai oleh Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT; sebelumnya AusAid), Pemerintah Australia. Dukungan untuk laporan ini diberikan oleh Departemen Energi Divisi Asia Tenggara ADB. Dukungan teknis juga diberikan oleh Yuki Inoue dan Maura Lillis (Konsultan ADB).

TUSK juga mengucapkan terima kasih atas bantuan rekan-rekan donor lainnya yang telah memberikan waktu dan masukkan untuk persiapan studi ini. Secara langsung, TUSK mengucapkan terima kasih kepada David Braithwaite dan David Aron (Indonesia Infrastructure Initiative-Petroleum Development Consultants), Paul Chambers (Kedutaan United Kingdom) Jeff Wilson (Dewan Energi Nasional), Muchsin Qadir (Bank Dunia), Sophie Salomon (Agencie Francais Developpement) dan Juraku Masahiro (Japan International Cooperation Agency).

Selanjutnya, laporan ini mampu tercapai karena dukungan yang diberikan oleh pimpinan BAPPENAS terutama Bapak Dr. Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri BAPPENAS, Bapak Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, Deputi Menteri Bidang Sarana dan Prasarana BAPPENAS dan Ibu Dr. Ir. Endah

ACKNOWLEDGEMENTS

This report was developed by a team of consultants from Tusk Advisory (TUSK), which included Nicholas Morris, Dodi Miharjana, Sagar Gubbi, Adelina Halim, Audi Prabowo and Dieter Napitupulu with editorial support from Margaret Augusta. TUSK was contracted by the Asian Development Bank (ADB) under TA-8484 (INO): Technical Assistance Cluster Management Facility Subproject-1, Sustainable Infrastructure Assistance Program of the ADB, which is financed by the Department of Foreign Affairs and Trade (Previously AusAid), Government of Australia. The Southeast Asia Department Energy Division of ADB supported the preparation of this report. Yuki Inoue and Maura Lillis (Consultants, ADB) provided additional technical support.

TUSK is also grateful to the many individuals from development agencies, who generously gave their time and expert input for the preparation of this study. In particular TUSK would like to thank David Braithwaite and David Aron (Indonesia Infrastructure Initiative – Petroleum Development Consultants), Paul Chambers (UK Embassy) Jeff Wilson (Dewan Energi Nasional), Muchsin Qadir (World Bank), Sophie Salomon (Agence Francaise de Developpement) and Juraku Masahiro (Japan International Cooperation Agency).

Finally, this work would not have been possible without the guidance and support provided by the leadership at BAPPENAS namely Dr. Lukita Dinarsyah Tuwo, Vice Minister of BAPPENAS, Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, Deputy Minister for Infrastructure of BAPPENAS and Dr. Ir. Endah Murniningtyas, Deputy Minister for Natural Resources and Environment of BAPPENAS. Additionally, we are very grateful for the collaborative spirit and technical support provided by


4


Murniningtyas, Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BAPPENAS. Selain itu kami berterima kasih atas semangat dan bantuannya serta dukungan teknis dari Bapak Dr. Ir. Montty Girianna (Mantan Direktur Bidang Energi, Pertambangan, dan Sumber Daya Mineral BAPPENAS, kini Deputi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kementrian Koordinator Perekenomian, Keuangan, dan Industri), Bapak Ir. Jadhie Ardajat (Direktur Bidang Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika BAPPENAS), Bapak Sunandar (Kepala Sub Direktorat Bidang Minyak dan Gas BAPPENAS) dan Bapak Andianto Haryoko (Kepala Sub Direktorat Telekomunikasi BAPPENAS).

Dr. Ir. Montty Girianna (Formerly Director of Energy, Mines, and Mineral Resources of BAPPENAS and currently Deputy Minister for Energy and Mineral Resources of the Coordinating Ministry of Economic Affairs), Ir. Jadhie Ardajat (Director of Electricity, Telecommunications, and Informatics, BAPPENAS), Mr. Sunandar (Head of Oil and Gas Sub-division, BAPPENAS) and Mr. Andianto Haryoko (Head of Telecommunications Sub-division, BAPPENAS).

Laporan lengkap dapat diunduh dari Website Resmi Bappenas http://www.bappenas.go.id dan website TUSK di http://www.tuskadvisory.com/publications/energyreport2014

The full report can be downloaded from the Bappenas Official Website http://www.bappenas.go.id and the TUSK website http://www.tuskadvisory.com/publications/energyreport2014


5


RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar $878 milyar pada tahun 2013. Meski perkembangan ekonomi global melambat, ekonomi Indonesia berkembang dengan pertumbuhan PDB 4.6-6.5% setiap tahunnya selama dekade terakhir. Meskipun dampak dari lesunya ekonomi global masih terasa, laporan Asian Development Outlook (ADO) 2014 memprediksikan bahwa PDB Indonesia akan meningkat kembali pada tingkat 6% pada tahun 2015.

2. Pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada kemampuan dalam menjamin akses terhadap sumber daya energi yang stabil dengan biaya pengolaan yang terjangkau. Beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan kebutuhan energi Indonesia berkisar pada angka 7-8% setiap tahun, lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Agar perekonomian negara tetap dijalur pertumbuhan dengan tingkat seperti sekarang, dibutuhkan pertumbuhan energi domestik sekitar 8.0-8.5% setiap tahun. Bila pemerintah baru yang dilantik pada bulan Oktober 2014 ingin mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kebutuhan energi harus berada pada tingkat yang lebih tinggi.

3. Indonesia memiliki sumber daya energi yang berlimpah di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun demikian, beberapa indikator menunjukan bahwa kinerja sektor kurang memuaskan dan masih jauh dibawah potensi yang dimiliki. Sektor energi Indonesia ditandai oleh impor minyak yang terus meningkat, pemborosan energi, kurangnya investasi pada

EXECUTIVE SUMMARY

1. Indonesia is Southeast Asia’s largest economy, with an estimated gross domestic product (GDP) of $878 billion in 2013. Even in the face of a global economic slowdown, the economy has performed well by consistently achieving 4.6-6.5% annual GDP growth over the last decade. Notwithstanding the recent slowdown, according to the Asian Development Outlook (ADO) 2014 report, the country will accelerate back to 6% in 2015.

2. Indonesia’s economic growth aspirations hinge on its ability to secure access to reliable and cost-effective sources of energy. In recent years, energy demand in Indonesia has grown by 7-8% per year, consistently outpacing the country’s economic growth rate. In order for the country to grow at its current rate, domestic demand for energy will have to grow by around 8.0-8.5% per annum.1 And if the new national government that will assume office in October 2014 seeks to accelerate the economic growth rate further, the country’s energy demand will need to grow at a concomitant higher rate.

3. Indonesia has abundant indigenous sources of energy.2 Nonetheless, most indicators suggest that the sector is underperforming and operating far below its potential. The country’s energy sector is characterized by increasingly high levels of oil imports, inefficient use of energy, gross under-investment in both downstream and upstream energy infrastructure, relatively low national electricity access levels for a middle income country, relatively low per capita electricity utilization,


6


prasarana hulu dan hilir, tingkat akses ketenagalistrikan yang rendah dibandingkan negara pendapatan menengah lainnya, konsumsi listrik per kapita yang rendah, serta konsumsi subsidi energi dan listrik yang mencapai sekitar $30 milyar pada tahun 2013.

4. Kecenderungan serta indikator dari sektor ini menunjukan bahwa Indonesia akan menghadapi krisis energi dalam waktu yang tidak terlampau lama. Akhir-akhir ini, terjadi kekurangan tenaga listrik yang menyebabkan pemadaman di Sumatera Utara dan di beberapa tempat lain, serta turunnya stabilitas pasokan tenaga listrik di Jakarta dan bagian lain pulau Jawa yang padat penduduknya. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran meluasnya pemadaman listrik pada tahun 2017.

5. Menyadari kelemahan pada sektor energi ini dapat menghalangi perkembangan ekonomi di masa yang akan datang, pemerintah kembali fokus pada kegiatan sektor energi. Dalam 12-15 bulan terakhir, pemerintah melakukan reformasi di sektor energi dengan fokus pada upaya meningkatkan ketahanan serta keberlanjutan energi. Prioritas ini tercermin pada penempatan sektor energi sebagai fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, atau RPJMN, 2015-2019.

Lingkup dan Tujuan6. Asian Development Bank (ADB)

merumuskan white paper ini sebagai landasan guna mendukung rencana pengembangan sektor energi dalam RPJMN 2015-2019. Laporan ini didasarkan dokumen-dokumen yang telah ada, serta pendalaman dan wawancara yang intensif dengan

and annual consumption of nearly $30 billion in energy and electricity subsidies.

4. Most trends indicate that the country may be heading towards an energy crisis. Electricity shortages have led to recent blackouts and brownouts in North Sumatra and elsewhere, declining reliability of supply in Jakarta and other densely populated regions of Java, with brownouts projected by 2017.

5. The Government of Indonesia (GOI), realizing that the energy sector may well impede the country’s future economic prospects, has refocused its efforts on the sector. In the past 12-15 months, GOI has decisively moved to introduce energy sector reforms focused on bolstering energy security and sustainability. Reflecting this priority the country’s Ministry of Planning (BAPPENAS), has made the energy sector a key focus of the National Medium-Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, or RPJMN) 2015-2019.

Scope and Objectives6. The Asian Development Bank (ADB)

has developed this white paper to inform and support the energy sector development plans that will be included in the infrastructure section of the RPJMN 2015-2019. This report is based on a review of existing literatures and studies, as well as in-depth interviews of key stakeholders. It is a critical evaluation of the current state of the sector with the aim to identify key challenges and constraints, define key priority areas for strategic intervention, and outline specific strategies and interventions that can be addressed to yield short, medium


7


pemangku kepentingan. Laporan ini merupakan evaluasi kritis terhadap kondisi sektor energi Indonesia dengan tujuan mengidentifikasi tantangan dan kendala, menujukan wilayah yang memerlukan intervensi strategis, merancang strategi dan intervensi khusus yang dapat berdampak positif dalam jangka pendek, menengah dan panjang. White paper ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah laporan lengkap dan mendalam mengenai sektor energi dan sub-sektornya, atau berbagai isu pada sektor ini, tetapi lebih untuk membantu pembaca dalam memahami berbagai rujukan dan laporan-laporan sektor energi yang ada.

Tinjauan Strategis Sektor Energi 7. Sektor energi Indonesia sangatlah

kompleks, tertandai dengan ragam pola permintaan energi di negara yang terdiri dari 17,000 pulau dimana 6,000 dihuni. Pola kepadatan penduduk dan aktivitas perekonomian sangat beragam. Bauran energi Indonesia (dalam hal jumlah pasokan energi primer atau TPES) pada tahun 2012 terdiri dari minyak (46.7%), batu bara (23.9%), gas bumi (24.1%) dan energi terbarukan (5.1%).

Minyak dan Gas 8. Sebagai negara penghasil minyak,

Indonesia sangat tergantung kepada minyak untuk memenuhi keperluan energi. Produksi minyak telah merosot tajam dari 1.1 juta barel per hari (barrels per day, bpd) pada tahun 2008 menjadi 825,000 bpd pada 2013, sementara konsumsi minyak meningkat; mencapai sekitar 1.5-1.6 juta bpd pada 2013. Produksi minyak Indonesia diperkirakan akan terus merosot pada jangkah pendek dan menengah. Ini berarti kemungkinan

and long term results. It is not intended to be an in-depth review of any of the energy sub-sectors or issues per se. References to additional sources of information and reports have been highlighted throughout the paper for the reader’s benefit.

Strategic Energy Sector Review7. Indonesia’s energy sector is complex,

with widely varying energy demands throughout an archipelago of 17,000 islands, of which about 6,000 are inhabited at different levels of population density and feature diverse economic activities. Indonesia’s primary energy mix (in terms of total primary energy supply or TPES) in 20123 was comprised of oil (46.7%), coal (23.9%), natural gas (24.1%) and renewable energy (5.1%).

Oil and Gas 8. As an oil producing country, Indonesia

has depended heavily on oil to fulfill its energy needs. However, oil production has fallen steeply from 1.1 million barrels per day (bpd) in 2008 to approximately 825,000 bpd in 2013, while oil consumption has climbed; reaching about 1.5-1.6 million bpd in 2013. Indonesia’s domestic oil production is expected to continue to dwindle at least in the short-to-medium term, meaning that GOI’s target of enhancing domestic oil production to 1 million barrels per day by 2014 is unlikely to be met.

9. In recent years, Indonesia has begun to rely increasingly on natural gas, especially for power production. However, this has not been without challenges. As a key exporter of Liquefied Natural Gas (LNG) for several decades, Indonesia has had to balance its export obligations


8


besar sasaran penghasilan 1 juta bpd pada 2014 yang ditetapkan Pemerintah Indonesia tidak akan tercapai.

9. Dalam tahun-tahun terakhir ini, Indonesia semakin tergantung dari gas bumi; terutama untuk produksi ketenagalistrikan. Meskipun demikian, tantangannya adalah menyeimbangkan ekspor Gas Bumi Tercairkan (Liquefied Natural Gas, LNG) yang telah berjalan selama beberapa dekade dengan peningkatan kebutuhan dalam negeri. Kebijakan Energi Nasional (KEN) kedepan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri ketimbang ekspor.

10. Pada sektor hilir gas bumi, Indonesia menerapkan kebijakan mempertahankan harga domestik yang rendah. Rendahnya harga domestik gas bumi, bersamaan dengan ketidakpastian peraturan mengakibatkan keengganan produsen gas bumi untuk berinvestasi. Tantangan lain yang dihadapi adalah jauhnya jarak antara titik produksi gas dengan pusat-pusat pasar domestik. Sementara itu produksi domestik gas Indonesia berada pada tingkat terendah selama bertahun-tahun; produksi ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, sehingga pemerintah mengambil initiatif untuk mengimpor LNG, dan ini diperkirakan akan meningkat terus dalam tahun-tahun akan datang. Eksplorasi LNG dari sumber-sumber non-konvensional, seperti shale gas dan gas metana batu bara (Coal Bed Methane, CBM), sangat terbatas karena kurangnya insentif untuk mendorong investasi; kondisi ini dipersulit oleh jauhnya sumber-sumber produksi gas dari pusat-pusat pasar.

Batu Bara11. Indonesia merupakan salah satu

eksporter batu bara terbesar dunia dengan produksi batu bara yang

with increased demand within the country. GOI’s national Energy Policy (Kebijakan Energi Nasional, KEN) emphasizes meeting domestic demand over exports going forward.

10. In the downstream gas sector, Indonesia has followed a policy of maintaining low domestic gas prices to encourage large industrial consumers and power producers to switch from oil to gas. Low domestic gas prices, together with regulatory environment uncertainties, prohibit producers from making further investments. Another challenge in the downstream gas sector is the distance between gas blocks and demand centers for domestic gas consumption. While Indonesia’s domestic production of gas has remained steady in recent years, production is not sufficient to keep up with demand, and the country has initiated imports of LNG, which are expected to increase in the coming years. Exploration of non-conventional sources of gas, such as shale gas and coal-bed methane (CBM), has been limited due to lack of investment and low incentives, compounded by difficulty in getting the gas to market.

Coal11. Indonesia is one of the world’s leading

exporters of thermal coal with an annual coal production of about 420 million tons in 2013. Most of Indonesia’s currently known coal reserves are located on the islands of Sumatra and Kalimantan, with Kalimantan accounting for most of high grade coal and Sumatra accounting for most of the country’s low and ultra-low-grade lignite (brown coal). Indonesia’s high quality coal resources, 70% categorized as bituminous and sub-bituminous, are estimated at 104.8 billion tons. Coal is also the


9


mencapai hampir 420 juta ton pada tahun 2013. Sebagian besar cadangan batu bara berada di pulau Sumatera dan Kalimantan. Kalimantan menghasilkan batu bara dengan kalori tinggi, sementara Sumatera menghasilkan batu bara dengan kalori lebih rendah, termasuk browncoal. Cadangan batu bara kalori tinggi (70% bituminous and sub-bituminous) diperkirakan mencapai 104,8 milyar ton. Batu bara juga merupakan sumber daya terpenting untuk membangkitkan tenaga listrik; dan menyumbang lebih dari 59% dari seluruh kapasitas domestik pada tahun 2012. Diperkirakan, batu bara juga akan menjadi semakin penting dalam jangka menengah. Meski demikian, pemakaian batu bara dalam negeri terkendala oleh hambatan keterbatasan prasarana pelabuhan dan pengangkutan berupa rel kereta api dari Kalimantan dan Sumatera ke tempat-tempat yang membutuhkannya di pulau Jawa dan Bali. Dalam berberapa tahun terakhir ini, pemerintah telah menekankan pentingnya konsumsi batu bara domestik, dan juga membatasi produksi batu bara pada tingkat 400 juta ton setahun. Pemerintah juga mengutamakan membangun pembangkit listrik dekat mulut tambang, serta memasang jaringan transmisi listrik tegangan tinggi yang menghubungkan Sumatera dengan pusat-pusat beban di Jawa, Bali dan juga Malaysia. Upaya ini belum memperlihatkan hasil dan membutuhkan perhatian lebih banyak dalam waktu dekat.

Energi Baru dan Terbarukan 12. Saat ini, energi terbarukan

menyumbangkan 5% dari pasokan energi primer di Indonesia. Potensi pengembangan energi terbarukan

most important source of power generation in the country, accounting for over 59% of the country’s capacity in 2012, and is expected to increase in prominence in the medium term. Domestic utilization of coal suffers from several infrastructure bottlenecks, such as limited port and rail transport infrastructure from Kalimantan and Sumatra to the demand centers of Java-Bali. In recent years, the government has stressed increased consumption of coal domestically and has put in measures, such as the capping of annual domestic coal production to about 400 million tons and promoting “mine-mouth” plants, along with long-distance high-voltage transmission lines to bring “coal-by-wire” from mines in Sumatra to demand centers in Java, Bali and even Malaysia. These efforts are yet to yield results and will need added attention in the near term.

New and Renewable Energy12. Renewable energy currently accounts

for just about 5% of Indonesia’s primary energy supply. However, tremendous potential for expansion exists – especially in the case of geothermal, hydropower, wind power, solar photovoltaic (PV) and biomass resources. The establishment of a separate Directorate General for Renewable Energy and Energy Conservation (DGREEC) under The Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) in 2010 provided a major thrust for renewable energy development in the country.

13. In 2013 about 1,343 MW of geothermal power generation capacity was operational in Indonesia, which is the third largest in the world after the United States and the Philippines. Notwithstanding the passing of a


10


cukup besar, terutama energi panas bumi (geothermal), tenaga air, tenaga angin, dan tenaga matahari (solar photovoltaic, PV), serta biomassa (organik). Pada tahun 2010, pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan dengan mendirikan lembaga tersendiri, yaitu Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

13. Pada tahun 2013, kapasitas pembangkit tenaga listrik panas bumi yang sudah berjalan sebesar 1.343 MW, terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Filipina. Meskipun ada Undang-undang tahun 2003 tentang panas bumi, dan termasuk beberapa proyek panas bumi ke dalam program “Fast Track” yang kedua Pemerintah Indonesia untuk mempercepat perluasan pembangit tenaga listrik, tidak ada kemajuan berarti dalam sektor tersebut hingga saat-saat terakhir ini. Dalam beberapa bulan terakhir, niat baik Pemerintah Indonesia dalam hal pembangunan tenaga panas bumi sudah memperlihatkan pengaruh yang berarti. Pada awal 2014 ada perubahan pada skema tarif yang menyebabkan penerapan pagu harga berdasarkan biaya, serta perjanjian finansial untuk dua proyek besar IPP panas bumi, dan revisi perundang-undangan agar aktivitas geothermal di hutan dapat diijinkan; yang diharapkan bisa mengundang investasi.

14. Situasi yang serupa juga terjadi pada sektor sumber daya air. Kapasitas pembangkit yang tersedia mencapai 3.881 MW; sementara potensi teknis diperkirakan mencapai 75.000 MW. Di masa yang akan datang, sangat dibutuhkan proyek PLTA skala besar, termasuk juga pembangkit listrik pump storage. Proyek-proyek seperti

Geothermal Law in 2003 and the inclusion of several projects in the government’s second “Fast Track Program” to accelerate generation expansion, there has been little if any progress in the sector until recently. In recent months, the enabling environment for geothermal power development appears to have improved. The revision of the existing tariff scheme in early 2014 with a more favorable scheme that uses an avoided cost-based ceiling price,4 the signing of financing agreements for a couple of large “keystone” geothermal projects led by independent power producers (IPPs), and the revision of the law to allow geothermal activity in forests are expected to spur further investments.

14. Hydropower development presents a similar situation. Installed capacity of about 3,881 MW is a small fraction of the estimated technical potential of 75,000 MW. Going forward, larger reservoir-based hydropower projects, including pumped storage hydropower plants, are well suited to supply power in high power demand regions of Java and Sumatra, whereas mini or micro hydro run-of-the-river hydropower projects are well suited for base load power generation in parts of Eastern Indonesia. Although hydropower projects with capacity over 1,900 MW are estimated to be under various stages of development currently, progress on permitting, environmental clearances, financing and construction has been slow in the last 5 years. The recent announcement of a favorable feed-in-tariff (FiT) for hydropower projects that are less than 10 MW and the successful financial closure of the IPP-led 47 MW Rajamandala augurs well for greater private sector interest in the sector.


11


ini sangat cocok untuk daerah-daerah dengan tingkat kebutuhan tinggi seperti Jawa dan Sumatera; akan tetapi proyek pembangkit listrik tenaga air di aliran sungai yang lebih kecil akan lebih sesuai dengan kondisi alam Indonesia Timur. Meskipun ada beberapa proyek yang bisa menghasilkan 1.900 MW listrik tenaga air, namun selama lima tahun terakhir tidak banyak kemajuan yang bisa dicapai karena terkendala masalah AMDAL, perizinan, dan keuangan. Dengan pengumuman pemerintah tentang FiT (feed-in-tarif) untuk proyek tenaga air yang kurang dari 10 MW, dan sudah tersedianya dana untuk PLTA IPP Rajamandala (47 MW), diharap akan mengundang lebih banyak investasi dalam sektor ini.

15. Pemerintah Indonesia juga telah mengumumkan program-program dan insentif untuk sumber energi terbarukan jenis lain. Pemerintah sudah menjalankan program pagu harga berdasarkan biaya untuk program lelang jaringan lokal tenaga surya yang dapat menambah 140 MW untuk 80 tempat di seluruh negeri. Lebih dari itu, PLN juga sudah menjalankan proyek-proyek tenaga surya dalam “Program 1.000 Pulau”. Penelitian juga mengindikasi adanya potensial tenaga angin sebesar 9GW di dalam negeri, terutama di Sulawesi Selatan, NTT, dan juga mungkin di tempat tertentu di Jawa. Tetapi, bagaimanapun, produksi tenaga listrik sebanyak ini terhalang karena kekurangan sumber data yang bisa dijadikan pegangan, dan juga kekurangan insentif harga. Pemerintah juga tidak membangun sistem jaringan tenaga listrik berdasarkan produksi listrik oleh panel atap surya sehubungan dengan sistem meteran yang canggih dan optimalisasi distribusi. Dalam hal proyek biomassa kecil (<=10 MW) dan

15. GOI also has announced programs and incentives for other renewable sources. It has rolled out ceiling-prices based tendering program for solar PV mini-grids to add 140 MW at 80 locations across the country, and PLN has embarked on the “1,000 Island Program”. Recent studies suggest that there may be about 9 GW of wind potential in the country, with good prospects in South Sulawesi, NTT and perhaps even parts of Java. However, lack of reliable wind resource data and price incentives hinder wind power deployment at scale. It is too early to say if the government issuance of FiTs for small-scale biomass (<=10 MW) and waste-to-energy projects will lead to significant capacity additions. GOI’s efforts also have been conspicuously absent in decentralized generation in urban load centers using solar rooftop PV plants in conjunction with smart metering and distribution optimization.

Power Generation, Transmission and Distribution Infrastructure16. In 2013, Indonesia’s total power

generating capacity (including captive and off-grid generation) was approximately 44,000 MW, of which 36,897 MW was owned by PLN. GOI introduced a plan to accelerate power generation through dual Fast Track Programs, which were announced through Presidential Decree No. 71/2006 (later amended by Presidential Decree No 59/2009), and laid out in PLN’s National Plan for Electricity Development (RUPTL). This program is being rolled out by PLN in two phases. Phase I (FTP-I) was focused exclusively on bringing coal fired power plants online, of which just 5,707 MW out of the 9,975 MW have been delivered. The second phase, FTP-


12


proyek pengolahan sampah dijadikan tenaga listrik, adalah terlalu dini untuk mengatakan bahwa pengeluaran FiT oleh Pemerintah Indonesia akan mendorong penambahan kapasitas yang berarti.

Prasarana Pembangkit Tenaga Listrik, Transmisi dan Distribusi 16. Pada tahun 2013, seluruh kapasitas

pembangkit tenaga listrik Indonesia mencapai 44.000 MW, dimana 37.897 dimiliki PLN. Pemerintah Indonesia memperkenalkan rencana untuk mempercepat pembangkit tenaga listrik melalui dua program “Fast Track” yang diumumkan lewat Keputusan Presiden (Keppres) No. 71 (kemudian diubah dengan Keputusan Presiden No 59/2009), dan dimasukan dalam Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Program ini dilaksanakan PLN dalam dua tahap. Fase I (FTP-I) difokuskan hanya pada pembangkit tenaga listrik mengunakan batu bara, dimana hanya 5.707 MW dari 9.975 MW sudah dicapai. Tahap kedua, FTP-II, dengan tujuan tambah tenaga batu bara (3.000 MW) dan juga meningkatkan tenaga panas bumi (geothermal) dan tenaga air mengalami kelambatan dalam pembangunan.

17. Sistem transmisi dan distribusi Indonesia yang dikelola oleh PLN sangatlah luas dan rumit karena melayani sekitar 52 juta sambungan pelanggan. Jaringan transmisi dan distribusi terdiri dari jaringan utama yang meliputi Jawa-Madura-Bali, delapan jaringan non-interkoneksi, dan lebih dari 600 jaringan isolated. Menurut RUPTL: pada tahun 2013-2022, PLN berencana menambah 57.132 kms jaringan transmisi sebelum tahun 2022. Dengan fokus memperkuat jaringan utama antara

II, planned increases in geothermal power, hydropower, in addition to a bulk of coal power (3,000 MW), but this program, similar to FTP-I, is facing severe delays.

17. The transmission and distribution system in Indonesia is complex. It is installed, operated and maintained by PLN and serves approximately 52 million customer connections. The transmission and distribution network consists of the main interconnected Java-Madura-Bali (Jamali) network, eight other partially interconnected systems and over 600 isolated grid networks. According to RUPTL: 2013-2022, PLN plans to develop an additional 57,132 km transmission lines by 2022. The focus is on strengthening the interconnection backbones and connection among major power plants in Java-Bali, Sumatra and Sulawesi, as well as connecting isolated systems in Kalimantan. In addition, a grid interconnection system to connect Java and Bali and Malaysia, as well as bringing power generated by hydropower plants in Malaysia’s Sarawak province to West Kalimantan, is being implemented with financing support from ADB.

Expanding Energy Access and Rural Electrification18. The country’s national electrification

ratio, which has increased in recent years to 80.50% of households having electricity access in 2013, is still low relative to its middle-income neighbors in Southeast Asia. Moreover, this statistic does not provide a full indication of the duration or quality of supply that the communities are actually experiencing. Grid availability and security of electricity supply remains uneven, particularly in many


13


pembangkit tenaga listrik yang penting di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi, serta menambah sistem-sistem jaringan isolated di Kalimantan. Pengembangan lainnya adalah sistem interkoneksi antara Jawa dan Bali dan Malaysia, serta jaringan untuk mengantarkan listrik yang diproduksi di pembangkit tenaga listrik di Malaysia ke Kalimantan Barat. Proyek ini dibiayai dengan pinjaman dari ADB.

Perluasan Akses Tenaga Listrik dan Elektrifikasi Daerah Terpencil 18. Rasio elektrifikasi nasional, meskipun

sudah mencapai 80,50% rumah tangga pada tahun 2013, secara relatif masih dibawah rasio negara-negara Asia Tenggara berpendapatan menengah. Namun, data ini tidak memberi gambaran yang lengkap mengenai durasi dan kualitas pasokan tenaga listrik yang diterima masyarakat. Ketersediaan jaringan, kualitas dan jaminan pasokan listrik tidak merata, terutama di Indonesia Timur. Penyediaan akses pelayanan listrik dan energi yang berkualitas sangat sulit dan mahal karena hambatan geografis; situasi ini diperburuk oleh keterbatasan kemampuan lembaga dan kurangnya prasarana.

19. Tanggungjawab akses elektrifikasi dan energi daerah berada di banyak pihak, baik di pusat seperti PLN, Kementerian ESDM, Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal (KPDT) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Pemerintah Daerah. Dengan tidak adanya rencana dan kerangka induk yang menyeluruh, unsur Pemerintah berjalan sendiri-sendiri dengan pertimbangan pembagian anggaran, kecenderungan mencoba teknologi baru, dan kepentingan politik. Sasaran Pemerintah Indonesia untuk mencapai

parts of Eastern Indonesia where the quality of service is inadequate. Providing access to consistently quality electricity and energy services is a difficult and expensive proposition, complicated by limited institutional capacity and available infrastructure.

19. Responsibility for rural electrification and energy access is dispersed among various central government entities, including PLN, MEMR, the Ministry for Disadvantaged Regions, the Agency for Assessment and Application of Technology (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT), and local governments. In the absence of any overarching plan or framework, each actor has pursued isolated activities subject to budget consideration, technology fads, and political considerations. GOI’s overall target is to increase the national electrification ratio to 100% by 2020, but this will be difficult to achieve without a more integrated and concerted effort and clearer investment guidelines.

Energy Policy Review20. KEN (2006), and its 2014 revision,

provide overall policy guidance for the energy sector. A plethora of laws, master plans, and sub-sector policy statement and roadmaps also are prepared periodically by entities responsible for each of the subsectors. For example, PLN prepares its RUPTL, which is then used to support the preparation of the National General Plan for Electricity (Rencana Umum Keternagalistrikan Nasional) or RUKN. The country’s National Energy Conservation Master Plan (Rencana Induk Konservasi Energi Nasional, RIKEN) serves as the overall master document for energy efficiency efforts. A persistent issue with all these policies and strategy documents is that


14


rasio elektrifikasi 100% pada tahun 2020, akan sulit tanpa usaha yang lebih terintegrasi dan kuat, serta pedoman investasi yang lebih jelas.

Peninjauan Kembali Kebijakan Energi 20. KEN (2006), dan revisinya pada

tahun 2014, memberi pedoman menyeluruh untuk kebijakan sektor energi. Di samping itu, masih terdapat banyak peraturan, seperti undang-undang, rencana induk, dan kebijakan, yang dikeluarkan para pemangku kepentingan dari masing-masing sub-sektor. Contohnya, PLN menyiapkan RUPTL yang dipakai untuk mendukung persiapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, atau RUKN. Rencana Induk Konservasi Energi Nasional, atau RIKEN, merupakan dokumen utama untuk usaha efisiensi energi. Persoalannya adalah dokumen ini tidak disusun atas dasar analisa data lapangan (bottom-up) yang luas, atau skenario yang realistis, atau analisa untuk menentukan tujuan. Upaya menyiapkan rencana yang berbasis data, seperti usaha menyiapkan rencana induk gas untuk seluruh kawasan Indonesia, menjadi tidak bisa dilakukan karena kurangnya data dan statistik yang kredibel.

21. Lebih dari itu, sasaran dan indikator kinerja (Key Performance Indicators, KPIs) dari kebijakan dan strategi tidak selalu harmonis; sehingga menghalangi pelaksanaan kebijakan dan undang-undang yang mengakibatkan tidak tercapainya yang dituju.

Subsidi Energi22. Dampak dari besar subsidi sebagaimana

tercantum dalam banyak dokumen, harus diakui merupakan beban yang berat bagi anggaran negara. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) menutupi kesenjangan antara harga impor dan

they are often not based on bottom-up extensive data analysis or realistic scenario or goal-setting analysis. Even when planners embark on preparing a more data-intensive planning exercise, such as the recent effort to prepare a gas master plan for the country, the lack of data and third-party verified statistics appear to be insurmountable.

21. Moreover, targets and Performance Indicators (KPIs) of related policies and strategies may not always be aligned, thus hampering the effective implementation of policies or regulations, and causing desired outputs and outcomes to remain out of reach.

Energy Subsidies22. The impacts of prevailing subsidies,

widely recognized as a major burden to Indonesia’s state budget, are well documented.5 Fuel subsidies, covering the difference between container price and the estimated “market” price; and kerosene and LPG subsidies for household use, form the largest group of subsidies, followed by electricity and fertilizer subsidies. Energy subsidies and accompanying price distortions have weakened fiscal balance, incentivized consumers towards energy-intensive behavior, and distorted incentives for investment. The cost of funding energy subsidies in Indonesia inevitably crowds out other uses of public revenues, notably infrastructure investment. In 2014, government spending on fuel subsidies was budgeted at IDR 285 trillion, while the electricity subsidy allocation was about IDR 107 trillion. This represented more than 17% of the total annual state budget. The current draft budget indicates that the subsidies may be reduced in 2015 with IDR 198 Trillion for fuel and IDR 69 Trillion for power.


15


harga “pasar”. Subsidi BBM dan LPG untuk rumah tangga merupakan kategori subsidi yang terbesar, diikuti oleh subsidi listrik dan subsidi pupuk. Subsidi energi ini mengakibatkan distorsi harga sehingga melemahkan keseimbangan fiskal, dan menimbulkan pemborosan di kalangan masyarakat, serta mengurangi insentif untuk investasi. Beban subsidi di Indonesia mengakibatkan negara untuk kesulitan memanfaatkan dana pemerintah untuk investasi di bidang prasarana. Pada tahun 2014, pengeluaran untuk subsidi dianggarkan sebanyak Rp. 285 trilyun (17% dari seluruh anggaran negara), sementara subsidi untuk listrik sendiri mencapai RP. 107 trilyun. Ada kemungkinan subsidi energi akan diperkecil pada anggaran tahun 2015, dengan menurunkan subsidi BBM sebanyak RP. 198 trilyun, dan listrik sebanyak Rp. 69 trilyun.

23. Pemerintah sudah mulai mengambil langkah yang tegas untuk memperbaiki keadaan ini. Pada bulan Juni 2013, setelah tertunda berbulan-bulan, pemerintah mengumumkan kenaikan harga premium sebesar 44%, dan harga solar sebesar 22%. Dampak peningkatan harga terhadap orang miskin diringankan melalui program-program bantuan tunai agar reaksi masyarakat tidak terlalu keras. Pemerintah juga sudah menaikan tarif listrik pada 2013. Meskipun demikian, kecenderungan harga BBM dunia, dan kebutuhan domestik BBM, yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan peningkatan impor, tetap jadi tantangan pemerintah dalam usaha menurunkan tingkat subsidi.

Penghematan Energi24. Ketersediaan subsidi energi dalam

skala besar telah membuat ekonomi Indonesia boros energi. Tingkat elatisitas energi Indonesia mencapai

23. The government has begun to take strong, corrective measures regarding subsidies. In June 2013, after months of delay, GOI announced a steep 44% increase in the price of gasoline and a 22% increase for diesel. The price rise impact on the poor was offset through cash transfer programs to moderate public response to the increase. The government also increased PLN’s electricity tariffs to consumers in mid-2014 by between 8% to 16% depending on the sector. Increased global prices for fuels, and runaway demand leading to a higher demand for imports, continue to challenge the government’s efforts to lower the overall level of subsidies.

Energy Efficiency 24. The provision of large-scale energy

subsidies has meant that the Indonesian economy is relatively energy inefficient. The energy elasticity of the Indonesian economy is about 1.6. In comparison, Thailand and Singapore have elasticity of 1.4 and 1.1 respectively, and Japan and the U.S. register 0.95 and 0.8. GOI’s targets include the achievement of an energy elasticity of less than 1 and realizing savings of 17% from Business As Usual (BAU) energy consumption projections by 2020.

25. The largest energy conservation targets are set for the transportation sector, followed by industry and households. Removing fossil fuel subsidies is a step in the right direction towards achieving transport energy efficiency, in addition to the development of projects such as the Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) system. The government is also in the process of developing minimum efficiency performance standards and related labeling programs for key household appliances, and announcing an energy efficiency


16


1.6. Bila dibandingkan, Thailand dan Singapura masing-masing memiliki elastisitas 1.4 dan 1.1, serta Jepang dan AS tercatat sebesar 0.95 dan 0.8. Untuk tahun 2020 elastisitas energi ditargetkan kurang dari 1.0 dan menghemat 17% dari konsumsi energi pada 2020, akan sulit dicapai pemerintah bila tidak ada perubahan dari kinerja Business As Usual (BAU).

25. Konsumsi terbesar energi adalah sektor transportasi, di ikuti oleh sektor industri dan rumah tangga. Menghapus subsidi BBM, ditambah dengan proyek-proyek angkutan umum seperti sistem Jakarta Mass Rapid Transit (MRT), adalah langkah efektif untuk mencapai penghematan energi. Pemerintah juga sedang mengembangkan sistim standar kinerja minimum dan program pemasangan label hemat energi pada alat-alat kebutuhan rumah tangga, serta standarisasi efisiensi pengunaan energi dalam gedung-gedung. Meskipun demikian, sasaran efisiensi ini tak akan tercapai tanpa usaha yang terintegrasi dalam skala nasional, termasuk standarisasi, inisiatif kebijakan, perundang-undangan, program-program sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum, serta program-program pendanaan dan pelaksanaannya.

Perubahan Iklim dan Dampak Lingkungan 26. Perubahan pada sektor kehutanan

dan alih fungsi lahan merupakan pemicu terbesar gas rumah kaca (GRK) Indonesia; dan pada tahun-tahun yang mendatang, sektor energi juga akan mengambil porsi yang cukup besar. Skema penurunan GRK pemerintah Indonesia, atau Rencana Aksi Nasional (RAN-GRK) dimaksudkan untuk mengurangi emisi CO2 sebanyak 26% dibanding perkiraan BAU untuk tahun

building code. Nonetheless, targets cannot be met without an integrated national effort involving standards, policy incentives, regulatory measures, awareness programs, monitoring and enforcement, and coordinated financing/implementation programs.

Climate Change and Environmental Impacts26. While forestry and land use changes

are currently the dominant contributors to Indonesia’s greenhouse gas (GHG) emissions; in the coming years, the energy sector is expected to account for a significant portion. GOI’s national Green House Gases (GHG) reduction schemeor the National Action Plan for Green House Gases (RAN-GRK) aims to reduce CO2 emissions by 26% compared to estimated BAU emissions by 2020. The RAN-GRK is to be supported by a series of region-specific and sub-sector specific emission plans called RAD-GRK. Ongoing preparations of these plans have been delayed. Meanwhile, GOI has been putting into place emission reduction measures on an ad-hoc basis in each subsector, such as requiring large coal plants on Java and possibly Sumatra to deploy efficient boiler technologies, and putting in place incentives for small, fuel-efficient cars.

27. The government is also in the process of developing and registering a set of Nationally Approved Mitigation Actions (NAMAs) in consultation with UNFCCC, including for sustainable urban transport, renewable energy generation, cement industry emission reductions, and solid waste management. To finance the implementation of these NAMAs, GOI has set up the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), which is


17


2020. RAN-GRK akan didukung oleh beberapa rencana pengurangan emisi secara spesifik untuk daerah-daerah dan sektor-sektor tertentu. Namun, persiapan rencana ini tertunda. Sementara itu, pemerintah Indonesia sudah mulai menerapkan peraturan yang spesifik untuk mengurangi emisi pada sub-sektor seperti mewajibkan pengunaan teknologi boiler yang efisien pada PLTU batu bara di Jawa dan kemungkinan juga di Sumatera, dan memberikan insentif bagi kendaraan kecil hemat bahan bakar.

27. Pemerintah juga sudah mulai menyiapkan tindakan Nationally Approved Mitigation Actions (NAMAs) bersama UNFCCC, termasuk transportasi perkotaan yang berkesinambungan, pengurangan emisi industri semen, dan pengelolaan sampah rendah emisi. Untuk membiayai pelaksanaan program NAMA ini, permerintah Indonesian telah menyiapkan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), yang bertujuan menarik investasi terkait iklim dari lembaga pembangunan internasional, pendanaan bilateral dan investor-investor lain.

28. Meskipun ada kemajuan dalam perencanaan dan penetapkan sasaran, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam mencapai keseimbangan antara sasaran pertumbuhan ekonomi serta infrastruktur dengan sasaran pengurangan emisi dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, adanya konflik kebijakan yang mendasar seperti kebijakan perlindungan hutan yang menghalangi perkembangan dari sumber daya energi yang lebih bersih, termasuk panas bumi dan tenaga air harus ditanggulangi secara efektif. Ditambah lagi adanya persoalan

intended to attract climate investments from international development institutions, bilateral funding sources, and other investors.

28. Despite progress in overall goal setting and planning, GOI will find it very difficult to balance its economic and infrastructure growth targets with emission reduction targets over the next few years. Further, inherent policy conflicts, such as an emphasis on forest protection causing roadblocks for the development of cleaner energy sources, including geothermal and hydropower, would need to be addressed effectively. In addition, expensive and technically challenging Carbon Capture and Storage (CCS) measures6 would be required to counter the country’s planned expansion in fossil fuel-based power generation and increased natural gas production. Overall, the country has been lagging behind in achieving its GHG emissions reductions target since 2013.

Energy Sector Institutional Setup29. The Indonesian energy sector

institutional context is generally regarded as complex; consisting of MEMR, with its various departments and institutions responsible for regulatory oversight, such as SKK Migas (upstream oil and gas sector) and BPH Migas (downstream oil and gas sector), and state-owned companies (SOEs) such as PT Pertamina, PT PLN and PT PGN. The SOEs and their subsidiaries are managed and regulated by the Ministry of State Enterprises. Other significant stakeholders are the Ministry of Finance (GOI’s budget allocations, and public service obligations or subsidy payments), BAPPENAS (GOI’s central planning agency), and local


18


penyerapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage, CCS) yang mahal dan memberikan tantangan teknis yang cukup berat maka akan dibutuhkan tindakan mengatasi dampak dari rencana perluasan pemakaian bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik serta meningkatnya produksi gas. Secara umum, sejak tahun 2013, Indonesia tertinggal dalam hal mencapai sasaran emisi RAN-GRK.

Kerangka Kelembagaan Sektor Energi 29. Kerangka kelembagaan sektor energi

cukup rumit; terdiri dari Kementerian ESDM, dengan satuan kerja dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab mengawasi penegakan aturan, seperti SKK Migas (sektor hulu migas) dan BPH Migas (sektor hilir migas), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Pertamina, PT PLN and PT PGN. BUMN serta anak perusahaannya dikelola dan diatur oleh Kementerian BUMN. Pemangku kepentingan lain adalah Kementerian Keuangan (alokasi anggaran, obligasi pelayanan umum atau pembayaran subsidi), BAPPENAS (lembaga perencanaan pemerintah pusat), dan pemerintah daerah (sebagian pelelangan proyek dan perizinan). Kerangka kelembagaan yang kompleks ini juga meliputi proses pembuatan kebijakan, serta persetujuan dan perizinan. Sejak desentralisasi, pemerintah daerah menguasai sumber energi dan memiliki hak pengeluaran izin pembangunan prasarana. Oleh karena itu kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan proyek, seperti yang banyak terjadi pada beberapa proyek pembangkit tenaga listrik di seluruh Indonesia.

governments (some tendering and licensing activities). This complex institutional framework covers the policymaking process, as well as the obtaining of regulatory permits and clearances. Since decentralization, it has become imperative that central government agencies and local governments, which are now effectively in charge of energy resources and the issuance of permits for infrastructure projects, coordinate effectively to prevent the stalling of project, as has occurred in the case of several large and small power generation projects across the country.

The Role of the Private Sector30. The private sector has been an important

part of Indonesia’s energy sector over the last two decades, with high levels of participation in mainly upstream oil and gas sectors, as well as in power generation, in which IPPs operate nearly 18% of the country’s power generation capacity. Nevertheless, uncertainties relating to Project Sharing Contracts (PSCs) in upstream oil and gas sectors have affected the confidence of private sector investors, as evidenced by Total’s review of its proposed investments to expand the capacity of its Mahakam gas block. In addition, oil subsidies and low gas prices for DMOs have limited private sector participation in downstream oil and gas sectors, although recent moves by the government to reduce oil subsidies might attract some attention from private sector oil retailers.

31. Recent clarity and incentives from the government for mine-mouth power plants and geothermal power development have increased private sector interest. Nevertheless, land acquisition and permitting procedure


19


Peran Sektor Swasta 30. Sektor swasta telah menjadi bagian

penting dari sektor energi di Indonesia selama dua dekade terakhir; dengan tingkat partisipasi, terutama pada sektor-sektor minyak dan gas, serta pembangkit listrik, dimana IPP menguasai hampir 18% dari kapasitas pembangkit listrik di Indonesia. Meskipun demikian, ketidakpastian terkait kontrak kerjasama bagi hasil produksi (Production Sharing Contract, PSC) pada sektor-sektor hulu migas telah melemahkan kepercayaan para investor sektor swasta, seperti terlihat pada peninjauan kembali oleh Total terhadap rencana investasinya untuk memperluas kapasitas blok gas Mahakam. Selain itu, subsidi BBM dan harga gas domestik yang rendah yang ditentukan Domestic Market Obligation (DMO) telah membatasi tingkat partisipasi swasta dalam sektor hilir migas. Tindakan pengurangan subsidi migas diharap dapat perhatian dari sektor retail swasta.

31. Arahan yang jelas dan insentif Pemerintah untuk pembangkit listrik mulut tambang dan pengembangan tenaga panas bumi telah menarik perhatian swasta. Namun demikian, masih dijumpai beberapa pengadaan lahan dan proses perizinan, seperti yang dialami pembangkit tenaga listrik batu bara KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) di Jawa Tengah (2x1.000 MW). Pengumuman daftar negatif investasi, yang membatasi investasi asing langsung (foreign direct investment, FDI) menjadi 49% untuk pembangkit listrik air mini dengan kapasitas kurang dari 10 MW, telah menghambat investasi asing pada sektor tenaga air. Oleh karena itu, disarankan Pemerintah Indonesia meninjau kembali daftar negatif investasi, serta menghilangkan hambatan investasi swasta.

hurdles, such as those experienced by the country’s flagship Public Private Partnership (PPP) ultra-supercritical 2x1,000 MW coal power plant in Central Java, are countering these positive developments. The recent investment negative list announcement, which capped foreign direct investment (FDI) in mini-hydro power plants of capacity less than 10 MW to 49%, also has discouraged foreign investment in the mini hydropower sector. Hence, the government needs to re-visit the negative list provisions, while clearing the existing hurdles, to increase private sector participation.

Creating a Sustainable Energy System for Indonesia: Challenges and Solutions

Stabilization of Sector through Incremental Reforms32. A pragmatic approach to energy sector

is required through which the sector can be stabilized through incremental reforms during the upcoming RPJMN 2015-2019 period, and the targeting of major sector overhaul and rapid expansion for RPJMN 2020-2025. This means targeting (i) fast-tracking implementation of large and strategic projects that are either making slow progress or have been stalled, (ii) clearing regulatory and implementation bottlenecks that impede public and private sector investments, (iii) rationalizing energy pricing to reflect market realities, (iv) speeding up essential policy reforms, and (v) increasing efficiency and capacity of government implementing agencies during the RPJMN 2015-2019 period.

33. The figure below highlights the key challenges faced by the sector as


20


Mendirikan Sistem Energi yang Berkesinambungan untuk Indonesia: Tantangan dan Solusi

Stabilisasi Sektor melalui Reformasi Bertahap 32. Pendekatan pragmatis terhadap

sektor energi dibutuhkan untuk menyeimbangkan sektor melalui reformasi bertahap dalam periode RPJMN 2015-2019, serta menyasar perombakan sektor secara seluruhan dan pengembangan yang lebih cepat pada RPJMN 2020-2025. Ini berarti menargetkan (i) percepatan pelaksanaan proyek strategis besar dengan progres yang lamban atau terhambat, (ii) menghilangkan hambatan regulasi dan implementasi investasi pemerintah dan swasta, (iii) rasionalisasi harga energi agar mencerminkan realitas pasar, (iv) percepatan perubahan kebijakan-kebijakan utama, dan (v) meningkatkan efisiensi dan kapasitas lembaga pemerintah selama periode RPJMN 2015-2019.

33. Gambar dibawah menunjukan tantangan utama yang dihadapi sektor energi sebagaimana dijelaskan diatas dan memberi garis besar prioritas yang memerlukan intervensi dan langkah-langkah bertahap untuk setiap intervensi dimaksud.

Diversifikasi dan Peningkatan Persediaan Energi Fosil 34. Pemerintah Indonesia sebaiknya

melakukan analisa cekungan di daerah agar menemukan cadangan Yet-to-Find (YTF) untuk eksplorasi perusahaan migas. Hal ini harus melibatkan lembaga penelitian seperti Badan Geologi. Produksi pada sumur migas harus ditingkatkan melalui Enhanced

summarized above, and outlines priority areas for government intervention and specific steps within each intervention area.

Diversify and Expand Supply of Fossil Energy34. GOI should carry out regional basin

analysis, and seek to identify Yet-to-Find (YTF) reserves for further exploration by oil and gas companies. This would involve strengthening existing specialized research institutions such as the Geological Agency. Production in existing oil and gas wells should also be increased through the application of EOR. Increasing extraction of gas from high CO2 gas fields should also be encouraged. The government also could promote Coal Bed Methane (CBM) and shale gas development through regulatory reform and technology deployment. Shale gas development in Indonesia may require higher investment cost than in the U.S. due to geological constraints, although precise cost conditions in Indonesia have not yet been determined.

35. Reforms to the existing PSC allocation and extension mechanism should be made an urgent priority for RPJMN 2015-2019. Currently, a large portion of the gas supplied from new developments (approximately 50% or more) is exported, while there is a need to increase the share of gas allocated for the domestic market. A solution is required that will address increased domestic demand, but avoid deterring necessary investment. Reference pricing would help the transition to more attractive domestic prices relative to export options.

36. Value–addition in coal utilization and improving transportation infrastructure for conveying coal to markets are


21


Oil Recovery (EOR). Peningkatan ekstraksi gas dari lahan gas yang kaya CO2 sebaiknya didorong. Pemerintah juga dapat mendukung dan mendorong pemafaatan Gas Metana Batu Bara (Coal

urgent tasks. One high priority coal sector solution would be providing further incentives to encourage the development and deployment of mine-mouth power plants that

Mengatasi Kekurangan

Cadangan Energi Primer

Resolving Primary

Energy SupplyConstraints

Diversifikasi dan perluasan

cadangan energi fossil

Diversify and expand supply of fossil fuel

energy

RPJMN 2015-2019

TANTANGANCHALLENGES

AREA PRIORITASPRIORITY AREAS

RANGKUMANSUMMARY

AREA PRIORITASPRIORITY

AREAS

• Kerangka Kebijakan dan Peraturan yang KondusifConducive Policy and Regulatory Framework

• Koordinasi dan Kapasitas KelembagaanInstitutional Capacities and Coordination

• Perencanaan Keuangan yang Terdiversifikasi dan KomprehensifDiversified and Comprehensive Financial Planning

• Penyelarasan Perencanaan dan Pengawasan Kinerja Sektor EnergiStreamline Energy Sector Planning and Performance Monitoring

• Memperdalam Kemampuan PelaksanaanDeepen Implementation Capabilities

• Meningkatkan Efektivitas Tindakan Pelestarian Lingkungan HidupIncrease Effectiveness of Environmental Sustainability Measures

Memperluas Infrastruktur Energi HilirExpanding

Downstream Energy

Infrastructure

Meningkatkan pengembangan

energi terbarukanScale up

renewable energy development

ARAHAN KEBIJAKAN

DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

POLICY DIRECTION AND DEVELOPMENT

STRATEGY

Meningkatkan Akses Energi Pada

Pedesaan Dan Daerah TerpencilScaling up EnergyAccess in Rural

andRemote Areas

Meningkatkan infrastruktur energi hilir

Expand downstream

energy infrastructure

RENCANA AKSI

DENGAN KPIs

ACTION PLAN

WITH KPIS

Investasi untuk Energi Efisiensi

Investing in Energy

Eficiency

Meningkatkan akses untuk

energiScale-up

energy access

KEBUTUHAN PENDANAAN

FUNDING REQUIREMENTS

Menggerakkan Pasar Energi yang

DinamisEnabling Dynamic

Energy Markets

Berinvestasi dalam tindakan efisiensi energiInvest in energy

efficiency measures

Memperbaiki efektivitas

BUMN untuk dan membina

partisipasi swastaImprove

effectiveness of SOEs and foster private sector participation

SolusiSolutions

HAMBATAN LINTAS SEKTOR UTAMA:

UNDERLYING CROSS CUTTING CONSTRAINTS:


22


Bed Methane, CBM) dan shale gas melalui reformasi perundang-undangan dan pemakaian teknologi. Ada kemungkinan bahwa pengembangan shale gas di Indonesia akan membutuhkan investasi lebih besar dari pada di Amerika Serikat dikarenakan hambatan-hambatan geologis; meskipun perhitungan yang tepat tentang biaya di Indonesia belum diperoleh.

35. Reformasi terhadap alokasi PSC yang ada dan mekanisme perpanjangan harus dijadikan prioritas dalam RPJMN 2015-2019. Pada saat ini, porsi besar dari pasokan gas (sekitar 50%), yang berasal dari pengembangan baru, diekspor; sementara Indonesia memerlukan lebih banyak gas untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Pemerintah Indonesia sebaiknya mencari solusi yang dapat mengatasi peningkatan kebutuhan gas dalam negeri tanpa menghalangi investasi yang dibutuhkan. Penggunaan perbandingan harga (reference pricing) dapat memperlancar proses transisi sehingga harga domestik menjadi lebih menarik dibanding harga ekspor.

36. Tugas pemerintah lainnya yang mendesak adalah meningkatkan nilai tambah pemakaian batu bara dan perbaikan prasarana transportasi untuk mengangkut batu bara ke pasar. Salah satu solusi yang sebaiknya diprioritaskan untuk memecahkan persoalan sektor batu bara adalah dengan membangun PLTU yang memakai batu bara kalori rendah di dekat mulut tambang di Sumatera. Beberapa solusi lainnya utuk menjamin pasokan batu bara yang lancar ke pasar dalam negeri adalah pengembangan dan perluasan pelabuhan batu bara, penyimpanan cadangan batu bara, meningkatkan kapasitas pembauran batu bara, pengembangan sistim

use low-calorie lignite in Sumatra. Another solution would be major steps toward ensuring a smooth supply of coal to the domestic market through development and expansion of coal ports, stockpiling, enhancement of coal mixing capacity, development of an integrated coal transportation system from mine site to mine centers, and improvement of the security and reliability of the coal haulage fleet.

Scale Up Renewable Energy Development37. Despite recent encouraging

developments in the geothermal sector, such as the avoided costs based tariff ceiling and proposed reforms to the tendering mechanism, the current government target of achieving 6,000 MW capacity by 2020 and 9,500 MW by 2025 will be difficult to achieve and should be adjusted to a more reasonable figure. Geothermal projects need 2-4 years of exploration and feasibility study, and approximately another 3-4 years of construction, assuming all bottlenecks are resolved. There are very few projects in the current pipeline that can achieve COD by 2025. In the near–term, the government should focus on operationalizing the Geothermal Fund, reforming the tender process, debottlenecking existing Geothermal Power Development Areas (Wilayah Kerja Panas Bumi, WKP), and continuing to seek access to concessional funds from global sources for supporting brownfield development that is the responsibility of the SOEs.

38. PLN should immediately accelerate the development of identified large hydropower projects, such as Karama and the Sumatra Pump storage project, while seeking to develop a pipeline of projects from within the National Hydropower Master Plan. Additionally,


23


transportasi batu bara yang terintegrasi dari tempat penambangan sampai ke tempat tujuan, dan pengetatan pengamanan dan peningkatan kelancaran pengangkutan oleh armada kapal batu bara.

Peningkatan Pengembangan Energi Terbarukan37. Meskipun ada perkembangan positif

pada sektor panas bumi, seperti pagu avoided costs based tarif dan reformasi yang diusulkan untuk mekanisme pelelangan, sasaran pemerintah untuk mencapai kapasitas 6.000 MW pada tahun 2020 dan 9.500 MW pada tahun 2025 akan sulit dicapai dan sebaiknya dikurangi ke tingkat yang lebih tepat. Proyek panas bumi membutuhkan waktu 2-4 tahun untuk eksplorasi dan studi kelayakan, serta 3-4 tahun lagi untuk pembangunan, dengan asumsi dapat mengatasi hambatan. Ada beberapa proyek yang sedang berjalan yang dapat mencapai COD di tahun 2025. Dalam jangka waktu dekat, pemerintah sebaiknya fokus pada operasionalisasi Dana Panas Bumi, melakukan reformasi pada proses pelelangan, menghilangkan hambatan dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), dan melanjutkan pencarian akses ke dana murah (concessional fund) dari sumber global untuk mendukung pengembangan brownfield yang merupakan tanggungjawab BUMN.

38. PLN agar segera mempercepat pengembangan proyek-proyek PLTA, seperti Karama, dan juga proyek Sumatera Pump Storage, serta menyiapkan daftar proyek dalam National Hydropower Master Plan. Juga, analisa objektif mengenai kelayakan pemanfaatan sumber daya air menjadi pembangkit listrik. Selanjutnya, diperlukan

an objective analysis of the feasibility of converting existing multipurpose dams into power projects is advisable. Furthermore, it will be necessary to integrate energy requirements with river basin management to utilize Indonesia’s estimated hydropower capacity of 75,000 MW. In addition, GOI should improve coordination among local governments7, MEMR, and PLN in order to facilitate small hydropower development. GOI should also reconsider the recent negative investment list update, which restricts Foreign Direct Investment (FDI) in small hydro projects.

39. In the case of solar energy, the government should review the solar PV minigrids tendering process and improve efficacy, perhaps through bundling. The feasibility of IPP-led conversion of PLN’s existing diesel grids to solar PV-diesel hybrids also should be evaluated. As well, GOI should roll out a solar PV rooftop program to address urban day-time loads in combination with smart metering and optimizing distribution. Wind and Waste-to-Energy (WTE) projects also require support through appropriate tariff incentives for the former, and incentives for more effective local government support for the latter.

Expanding Downstream Energy Infrastructure

Expand Oil Storage, Refinery, and Distribution Networks40. Indicative estimates suggest that

Indonesia must invest approximately US$ 35.86 billion by 2025 to realize a reasonable degree of downstream energy security (30 days of operational reserves and 30 days of emergency


24


pengintegrasian kebutuhan energi dengan pengelolaan kawasan sungai agar kapasitas tenaga air sekitar 75.000 MW dapat dimanfaatkan. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah, Kementerian ESDM dan PLN agar mempercepat pengembangan PLTA skala kecil dan meninjau kembali daftar negative-list yang menghalangi investasi asing pada proyek-proyek PLTA berskala kecil.

39. Pada sektor tenaga surya, atau solar power, sebaiknya pemerintah meninjau kembali proses pelelangan proyek jaringan surya mini, dan meningkatkan efektifitasnya melalui pengelompokan. Kelayakan konversi jaringan pembangkit listrik diesel PLN menjadi IPP hibrid sel surya-diesel juga perlu dipertimbangkan. Selain itu, pemerintah sebaiknya mengadakan program atap surya untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik pada siang hari, serta metering pintar (smart metering) dan mengoptimalkan distribusi. Proyek-proyek tenaga angin dan Waste-to-Energy (WTE) juga perlu dukungan pemerintah pusat melalui insentif tarif yang sesuai untuk proyek jenis yang pertama, sedangkan proyek jenis yang kedua perlu insentif yang lebih memadai untuk mendorong dukungan dari Pemerintah Daerah setempat.

Perluasan Prasarana Energi Hilir

Memperluas Penyimpanan Minyak, Infrastruktur Kilang, dan Jaringan Distribusi

40. Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi sebesar US$ 35,86 milyar hingga 2025 untuk pengadaan cadangan guna menjamin tersedianya energi (cadangan sebanyak 30 hari

buffer reserves), plus an additional US$ 46.14 billion by 2025 to address other downstream infrastructure shortfalls. This level of expenditure equates to US$ 7.6 billion per annum up to 2025, which is more than 10 times the amount invested in 2012 (US$ 0.75 billion). To face this challenge, GOI could explore the less expensive “forward placement model” whereby offshore fuel suppliers and traders would be required to store products on Indonesian shores at their expense, rather than offshore, 30 days in advance. Measures to ensure national fuel and LPG supplies and reduce dependence on imports include revamping existing oil refineries and CNG processing plants to increase capacity and meet international fuel standards, providing incentives for upgrading of oil and LPG refineries, and the construction of depot, storage and stockpiling facilities for crude oil, fuel and LPG in order to improve services in remote areas, as well as improving the operational reserve and buffer capacity.

Utilize CNG for Transportation41. Increasing use of CNG for transportation

in Indonesia requires the development of a clear and solid CNG policy covering its usage for transportation and supported by clear environmental and fiscal considerations. Conversion from oil to gas should start in regions close to production sources; ideally within 100 km of supply. Additionally, the government should provide clear upfront incentives, primarily in the form of tax incentives, for CNG-based transportation. Initiation of short-term programs for accelerating conversion from gasoline to CNG would be most plausible for public transportation, for example CNG-powered bajajs and buses.


25


operasional dan cadangan darurat 30 hari), ditambah US$ 46,14 milyar di tahun 2025 untuk membangun prasarana hilir yang dibutuhkan. Hal ini berarti kebutuhan dana sebesar US$ 7,6 milyar per tahun sampai dengan tahun 2025 atau sepuluh kali lebih banyak dari jumlah investasi yang tersedia pada tahun 2012 sebesar US$ 0,75 milyar. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan “forward placement model”, dimana pemasok dan pedagang minyak diharuskan menyimpan 30 hari cadangan mereka di Indonesia atas biaya mereka sendiri, daripada menyimpannya di luar negeri. Diperlukan juga langkah untuk menjamin tersedianya cadangan BBM dan LPG, serta mengurangi ketergantungan pada impor. Langkah-langkah ini termasuk memperbaiki kilang-kilang minyak dan pabrik LPG agar meningkatkan kapasitas produksi dan mencapai standar kualitas BBM. Untuk itu dibutuhkan insentif untuk mendorong perbaikan kilang-kilang itu, sekaligus membangun fasilitas penyimpanan minyak mentah, BBM dan LPG untuk memperbaiki pasokan dan pelayanan di tempat terpencil, serta memperkuat cadangan operasional dan kapasitas cadangan, termasuk untuk situasi daurat.

Penggunaan CNG untuk Transportasi 41. Peningkatan pemakaian CNG untuk

transportasi di Indonesia membutuhkan kebijakan yang jelas dan mencakup pemanfaatan untuk transportasi, pertimbangan aspek lingkungan dan komersial. Konversi dari minyak ke gas sebaiknya dilakukan di daerah dekat tempat sumber produksi yang berjarak tidak lebih dari 100 km. Di samping

Develop Small-Scale LNG42. The long distances between production

areas and final small markets in Eastern Indonesia can be addressed most effectively through developing small-scale LNG infrastructure to accommodate small LNG vessels. These would be primarily equipped for coastal shipping and containerized barges, with a capacity of 5 to 30 million standard cubic feet per day (MMSCFD), that can cover the distance between islands. Once on land, LNG is transferred to specialized trucks and distributed to nearby power plants. A 2011 study by PLN8 has shown that small scale LNG shipping routes, such as those connecting Bontang’s LNG sites to gas-fired power plants in South Sulawesi, or Donggi to Bitung, minimize travel time and cost.

Strengthen Transmission and Distribution Network43. Numerous large PLN transmission

projects have been delayed due to land acquisition and funding problems. Additionally, the different systems and manufacturer standards adopted in the past cause incompatibility across regions, which hinders development of an interconnected transmission system. Nevertheless, PLN and the government should focus on fast-tracking planned and ongoing projects, such as backbone transmission networks for Java and Sumatra, and inter-island interconnection lines, such as the planned Java-Sumatra HVDC line. Besides, the government needs to fast-track transmission line projects between Malaysia’s Sarawak and West Kalimantan and Peninsular Malaysia and South Sumatra. Kalimantan is currently the third biggest power demand center in Indonesia after Java-


26


itu, pemerintah perlu menyediakan insentif dari awal, terutama yang terkait pajak. Di awal, fokus konversi bensin menjadi CNG lebih praktis diarahkan pada transportasi umum seperti bajaj dan bis kota.

Pengembangan LNG Skala Kecil 42. Jauhnya jarak antara lokasi produksi

dan pasar (kecil) di Indonesia Timur dapat diatasi melalui pengembangan LNG skala kecil yang dilengkapi prasarana pelabuhan untuk transportasi LNG dengan menggunakan kapal LNG kecil. Fungsi utama pelabuhan ini melayani pengangkutan LNG, terutama dengan containerized barges, dengan kapasitas 5-30 juta MMSCFD, yang mampu melayani pulau-pulau. Setibanya di darat, LNG dimuat dalam truk-truk khusus dan diantar ke pembangkit listrik terdekat. Penelitian PLN pada tahun 2011 menunjukan bahwa jalur perkapalan, seperti yang menghubungkan lokasi LNG Bontang dan pembangkit tenaga listrik gas di Sulawesi Selatan, atau Donggi dan Bitung, dapat menekan biaya dan waktu.

Memperkuat Jaringan Transmisi dan Distribusi43. Banyak proyek transmisi besar PLN

terlambat karena hambatan pengadaan lahan dan masalah dana. Ditambah lagi dengan perbedaan sistem dan standar produksi, yang diterapkan sebelumnya di daerah-daerah yang berbeda, menghambat terciptanya interkoneksi sistim transmisi. Meskipun demikian, PLN dan pemerintah sebaiknya fokus pada percepatan proyek yang sedang berjalan atau dalam fase perencanaan, seperti jaringan transmisi untuk Jawa dan Sumatera, serta transmisi

Bali and Sumatra, and its power demand is growing rapidly. PLN’s transmission grid approach in Kalimantan should move away from building isolated grids to developing a backbone transmission network across the load centers of East and South Kalimantan and extending it up to North and North Western Kalimantan. This will also encourage exploitation of hydropower potential in North Kalimantan.

Scaling up Energy Access in Eastern Indonesia

Consolidate Multiple Energy Access Programs in a Dedicated Agency44. Meeting the country’s energy access

and rural electrification target requires that the government move away from the current “many agencies and many approaches” paradigm to a single, comprehensive program that integrates least cost electrification planning with innovative business models, and financing, as well as coordination and implementation, that leverage the respective roles and strengths of the central and local governments, the public, and the private sector. The successful rural electrification process of China or Vietnam could provide a model for rapid electrification in Indonesia. In these cases, the creation of well-funded and well-managed programs succeeded in providing electricity to households and communities in remote areas using a combination of off-grid hydro, solar and wind. These programs were coordinated by central agencies, while teams of well-trained and qualified individuals were sent to remote areas.


27


penghubung antar pulau, seperti proyek HVDC Jawa-Sumatera. Disamping itu, pemerintah perlu mempercepat proyek transmisi penghubung antara Sarawak di Malaysia dan Kalimantan Barat, serta Semenanjung Malaysia dan Sumatera Selatan. Pada saat ini, Kalimantan merupakan pusat kebutuhan tenaga listrik ketiga terbesar di Indonesia setelah Jawa-Bali and Sumatera; dan kebutuhan ini terus meningkat. Pendekatan sistem jaringan transmisi PLN di Kalimantan sebaiknya dirubah agar tak tergantung kepada jaringan kecil terpisah; menjadi jaringan terpusat sebagai tulang pungung seluruh jaringan yang melayani pusat-pusat kebutuhan di Kalimantan Timur dan Selatan, dan juga Kalimantan Utara dan Barat Laut. Hal ini dapat mendorong eksploitasi potensi tenaga air di Kalimantan Utara.

Meningkatkan Akses Energi di Indonesia Timur

Mengkonsolidasikan Program-Program Akses Energi dalam Satu Lembaga Khusus44. Pemenuhan sasaran akses energi

dan elektrifikasi di daerah terpencil mendorong pemerintah menjauhi paradigma “banyak lembaga, banyak pendekatan”, dan menciptakan paradigma tunggal yang komprehensif yang dapat mengintegrasikan perencanaan elektrifikasi dengan biaya terendah melalui model bisnis inovatif, keuangan, serta koordinasi pelaksanaan. Semua ini dapat meningkatkan kekuatan dan peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan swasta. Proses elektrifikasi yang berhasil di Cina dan Vietnam dapat dijadikan contoh untuk mempercepat

Investing in Energy Efficiency Formulate Energy Efficiency Action Plans45. Indonesia’s energy efficiency (EE)

targets, as defined in RUKEN, need to be translated into an integrated energy efficiency action plan that encompasses all energy consuming sectors. Key elements of GOI’s future strategy should be a comprehensive program of MEPs, labeling, awareness campaigns and capacity development programs. As well, intensive coordination is imperative among government institutions to empower local governments to implement energy efficiency plans, as well as to provide financing and incentives for the public and energy-intensive industries toward energy efficiency. However, the government appears to have slowed down in its resolve to set up an EE Fund, although Thailand’s success with this provides ample proof that these funds are instrumental in kick starting investments.

Enabling Dynamic Energy Markets

Improve the Effectiveness of SOEs46. The liberalization of the Indonesian

energy market, as stipulated in various policies and regulations, has not happened as expected. Pertamina continues to be the dominant player in both the upstream and down oil and gas sectors. Although Law 30/2009 on electricity ended PLN’s monopoly over the power sector, there have been no subsequent regulations to provide further elaboration or clarification of this partial liberalization. The large energy sector SOEs face the challenges of addressing the competing objectives of generating profits and fulfilling their


28


elektrifikasi di Indonesia. Keberhasilan Cina dan Vietnam dilandasi oleh program pendanaan dan pengelolaan yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil memperoleh tenaga listrik dari kombinasi pembangkit listrik tenaga air, surya dan angin secara terpisah. Program-program ini terkoordinasi oleh lembaga-lembaga pusat, sementara kelompok-kelompok ahli yang terlatih dengan baik dikirimkan ke daerah terpencil.

Investasi untuk Penghematan Energi

Merumuskan Rencana Tindakan Penghematan Energi 45. Sasaran penghematan energi Indonesia,

seperti dijelaskan dalam RIKEN, harus diterjemahkan menjadi rencana aksi penghematan energi yang integral yang meliputi semua sektor pengguna energi. Strategi energi Pemerintah Indonesia di masa depan sebaiknya didasarkan pada program komprehensif MEP, penanda, dan sosialisasi, serta program peningkatan kapasitas. Dibutuhkan koordinasi intensif antara lembaga pemerintah untuk memberdayakan pemerintah daerah agar dapat melaksanakan rencana penghematan energi. Juga dibutuhkan penyediaan dana dan insentif agar masyarakat dan industri-industri yang menggunakan banyak energi bisa lebih hemat. Saat ini, pemerintah lamban dalam mendirikan Dana Penghematan Energi, meskipun ada contoh keberhasilan Thailand yang dapat mempercepat dan meningkatkan minat investasi.

Memberdayakan Pasar Energi yang Dinamis Memperbaiki Kinerja BUMN 46. Liberalisasi pasar energi Indonesia,

seperti ditunjukan dalam banyak

public service roles, while struggling with limited capital raising capacity, the implementation of projects, and the ushering in of the latest technological innovations. The SOEs may need to be given the autonomy to differentiate between their business activities and “special assignments” as government-owned institutions. Moreover, the government might also consider moving away from the “cost-plus” framework for public service obligations to performance-based approaches wherein the SOEs have longer-term control over their cash flows, and are able to plan effectively.

Foster Greater Private Sector Participation47. Private companies should be given

a level playing field to compete against state owned enterprises in which bidding procedures and parameters are clear and implemented transparently. A stable policy and a clear regulatory framework, including a firm incentive scheme will increase market confidence and attract more interest from the private sector. In turn, a competitive energy market is crucial to enhancing the competitiveness and service delivery of SOEs. Gas supply certainty also would help to convince the private sector to invest in the distribution networks and downstream facilities, especially if combined with the completion of Trans Java trunk line to create a huge opportunity to intensify gas use and reduce oil consumption. In the power sector, the government needs to provide certainty in the primary energy supply for coal and gas fired power plants, as well as ensure that newly announced favorable tariff regimes for geothermal, hydropower and other renewable energy resources can be implemented.


29


kebijakan dan perundang-undangan, belum terealisasi. Pertamina masih berperan sebagai pemain utama pada hulu dan hilir sektor migas. Meskipun UU No. 30/2009 mengenai tenaga listrik telah menghentikan monopoli PLN dalam sektor pembangkitan tenaga listrik, sampai sekarang belum ada peraturan selanjutnya untuk memperinci dan menjelaskan langkah-langkah liberalisasi tersebut. BUMN besar sektor energi menghadapi tantangan bagaimana menyeimbangkan tugas dan tujuan mereka, yaitu menghasilkan laba dan juga melayani masyarakat, sambil berjuang meningkatkan kapasitas pendanaan, melaksananakan proyek-proyek, dan memperkenalkan inovasi teknologi yang terbaru. BUMN sebaiknya diberikan otonomi dalam memisahkan aktivitas bisnis mereka dan mandat mereka sebagai instrumen pemerintah. Lebih dari itu, pemerintah mungkin perlu mengganti kerangka “cost-plus” untuk kewajiban pelayanan publik dengan pendekatan berbasis kinerja, dimana BUMN akan dapat mengatur cash flow mereka dalam jangka panjang, dan dapat menerapkan rencana dengan lebih efektif.

Mendorong dan Meningkatkan Partisipasi Sektor Swasta 47. Perusahaan swasta sebaiknya diberi

kesetaraan (level playing field) agar dapat bersaing dengan BUMN melalui proses lelang yang jelas dan transparan. Kebijakan yang konsisten dan kerangka peraturan yang jelas, serta skema insentif yang tegas, akan meningkatkan kepercayaan pasar dan meningkatkan minat dari sektor swasta. Terkait dengan ini, pasar energi yang kompetitif sangat penting dalam upaya meningkatkan daya saing dan pelayanan BUMN.

Addressing Cross Cutting Constraints Create Conducive Policy and Regulatory Framework48. Gas pricing reform, including a

proxy reference price with some exceptions; the appointment of a gas price aggregator; and a new gas tolling structure are urgently needed. Various existing power plant projects, such as those in Fast Track Program (FTP) 1 and 2, have been delayed due to various bottlenecks, including land acquisition and environmental permits. Currently, GOI is currently establishing the KPPIP (Committee for Acceleration of Priority Infrastructure Provision) to resolve these issues. Once established, KPPIP should debottleneck stalled power plant projects as a matter of priority.

Stay the Course on Removing Fuel and Power Subsidies49. Removing subsidies, and the distortions

they create, is widely understood as the key to improving Indonesia’s energy system. Some progress has been made in reducing price distortions by decreasing subsidies for petrol, diesel, LPG and power, with price rises occurring in 2008, 2013 and 2014. Despite this subsidy reduction progress, the government should continue on this path to attain cost-reflective prices over the next 2-3 years, while also ensuring social protection measures are in place, so that poor households are not over-burdened with increased energy costs.

Strengthen Institutional Capacities and Coordination50. Good governance is a necessary

requirement for investment in the energy sector. Strong and credible energy institutions, in both the public


30


Kepastian pasokan gas juga dapat menyakinkan dan mendorong sektor swasta meningkatkan investasi dalam jaringan distribusi dan fasilitas hilir, terutama bila dikombinasikan dengan penyelesaian pipa gas Trans Jawa yang memberikan kesempatan besar untuk meningkatkan pemakaian gas dan menurunkan pemakaian BBM. Di sektor tenaga listrik, pemerintah perlu menjamin pasokan energi primer untuk pembangkit tenaga listrik yang memakai batu bara dan gas. Pemerintah juga harus menjamin pelaksanaan peraturan-peraturan tarif baru tenaga panas bumi, tenaga air, dan sumber energi terbarukan.

Mengatasi Kendala Lintas Isu Menciptakan Kerangka Kebijakan dan Perundang-undangan yang Kondusif 48. Reformasi harga gas, termasuk proksi

harga referensi dengan beberapa pengecualian, penunjukan agregator harga gas dan struktur biaya tol pipa gas yang baru sangat dibutuhkan. Berbagai proyek pembangkit tenaga listrik seperti yang tercantum dalam Proyek Fast Track 1 dan 2, terhalang karena hambatan seperti pembebasan lahan dan perizinan lingkungan. Saat ini, Pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. KPPIP harus menghilangkan hambatan pada proyek ini sebagai prioritas.

Menuntaskan Penghapusan Subsidi BBM dan Tenaga Listrik 49. Menghapus subsidi, dan distorsi yang

ditimbulkannya, sudah dipahami sebagai kunci perbaikan sistem energi Indonesia. Pada tahun 2008, 2013 dan

and private sector, are critical to achieving energy sector targets. Each public institution involved in the energy sector must have a clear role and responsibility with distinction between policy making, regulatory and program implementation. The National Energy Council (Dewan Energi Nasional, DEN) should be provided a clear mandate for policy intervention to ensure well-structured coordination of the energy sector. There are a number of options for improving the current institutional arrangements for the oil and gas sector. A single regulator (a new regulatory body) could be created, taking over the present regulatory functions of DG Migas and BPH Migas, while, alternatively, there could be a single contracting authority for the oil and gas sector, providing more consistency in the planning and implementation of downstream projects relative to upstream projects and vice versa. A more radical proposal would be to combine all the energy sub-sectors into a single category, with one regulator and one contracting agency. From a policy development and implementation perspective, this third proposal merits consideration.

51. The government should also work towards enabling and incentivizing local governments to participate actively in the energy sector, such as making investments in local power generation infrastructure. These incentives can include transferring a portion of the energy subsidy burden to local government budgets.

Develop Comprehensive and Diversified Financial Planning52. Based on data and indicative estimates

from various government agencies, including DEN, BAPPENAS, PLN,


31


2014, ada kemajuan dalam mengurangi subsidi bensin, solar (diesel), LPG dan tenaga listrik melalui kenaikan harga. Namun demikian, Pemerintah harus melanjutkan program pengurangan subsidi untuk mencapai keseimbangan harga dengan ongkos produksi dalam 2-3 tahun mendatang, sekaligus menjamin bahwa ada perlindungan dan jaminan bahwa masyarakat tidak terbebani.

Meningkatkan Kapasitas dan Koordinasi Kelembagaan 50. Tatakelola pemerintahan yang baik

dibutuhkan untuk menarik investasi dalam sektor energi. Lembaga-lembaga yang kuat dan dapat dipercaya pada sektor pemerintah maupun swasta sangat dibutuhkan mencapai sasaran sektor energi. Setiap lembaga pemerintah yang terlibat dalam sektor energi harus mempunyai peran dan tanggung jawab yang jelas serta dibedakan antara pembuatan kebijakan, regulator dan pelaksana program. Dewan Energi Nasional (DEN) harus diberi amanat jelas untuk intervensi kebijakan agar menjamin koordinasi sektor energi yang terstruktur. Terdapat beberapa pilihan menuju perbaikan peraturan kelembagaan yang ada dalam sektor migas. Misalnya, dapat diciptakan regulator tunggal yang baru untuk mengambilalih fungsi pengaturan Dirjen Migas dan BPH Migas. Di sisi lain, juga ada alternatif yang merupakan badan yang berwewenang dalam bidang kontrak kerjasama, untuk menjamin perencanaan dan pelaksanaan yang lebih konsisten antara proyek hilir dan hulu. Usulan yang lebih radikal adalah penggabungan semua sub-sektor energi dibawah satu regulator dan satu

MEMR, Ministry of Transportation (MoT), and other development partners and investors, this report estimates that a total of US$197 billion will be required between 2014-2019 to meet the goals of RPJMN 2015-2019, with nearly US$100 billion required in the power sector alone to develop power plants and transmission lines, especially if the government wants to ensure a 100% electrification ratio by 2019 or 2020. Previous studies for RPJMN by BAPPENAS show that the government has allocated US$119 billion for all infrastructure, indicating a possible gap in funding availability which will need to be covered by alternative mechanisms.

53. New investments for the energy sector are required for the exploration of new oil and gas fields, development of gas pipeline infrastructure and FSRU, national strategic fuel reserve for oil and LPG, development of power infrastructure including coal, hydro, gas, geothermal, biomass, and other forms of power plants, as well as transmission lines, and coal transport facilities.

54. The next largest investment is for oil and gas, particularly development of storage facilities for oil and LPG (US$35.92 billion in total) to ensure a sufficient strategic reserve. The development of gas infrastructure, including new fields for supply and new pipelines for transmission and distribution, will require approximately US$58 billion to ensure fulfillment of domestic demand and shifting use from oil to gas. The remaining investments are needed for coal-dedicated transportation, such as coal ports and railways to reduce the damage to national roads from massive volumes of coal transport and to increase productivity by reducing travel time.


32


lembaga untuk kontrak kerjasama. Dari segi pengembangan dan pelaksanaan kebijakan, usulan ketiga ini layak dipertimbangkan.

51. Pemerintah Indonesia juga perlu berusaha memberdayakan dan mendorong pemerintah daerah agar lebih banyak bergerak dalam sektor energi; misalnya, melalui investasi prasarana pembangkit tenaga listrik lokal. Insentif dapat diberikan dengan memindahkan sebagian anggaran subsidi ke dalam anggaran pemerintah daerah.

Mengembangkan Perencanaan Keuangan yang Komprehensif dan Beragam52. Berdasarkan data dan estimasi dari

beberapa lembaga pemerintah termasuk DEN, BAPPENAS, PLN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perhubungan, serta mitra pembangunan dan investor lainnya, jumlah kebutuhan pendanaan yang diperlukan mencapai US$ 197 milyar untuk mencapai sasaran RPJMN 2015-2019, dengan lebih dari US$ 100 milyar diperlukan hanya untuk sektor ketenagalistrikan, terutama karena pemerintah ingin memastikan mencapai rasio elektrifikasi 100% pada 2019 atau 2020. Background Study RPJMN 2015-2019 yang dilakukan oleh BAPPENAS menunjukan alokasi dana Pemerintah sebesar US$ 119 milyar untuk semua infrastruktur sehingga terdapat kekurangan pendanaan yang perlu dipenuhi melalui mekanisme pendanaan yang lain.

53. Investasi di sektor energi diperlukan untuk eksplorasi lapangan minyak dan gas yang baru, pembangunan infrastruktur pipa gas dan unit penyimpanan dan re-gasifikasi terapung (FSRU), cadangan minyak strategis nasional dan LPG, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk

Target Diversified Sources of Financing55. Government estimates suggest that IDR

1,370 trillion (US$119 billion) should be allocated for priority infrastructure development during 2014-2019. However, this is barely enough for the development of power infrastructure alone, which clearly means the country cannot rely on the government budget alone to finance energy development. Currently energy projects are heavily reliant on a mix of state-budget based financing and IPP projects to finance its development. This is not an effective method of development as seen from the slow growth in energy development in the past 5 years. The large volume of funding required for the energy sector for the next 5 years cannot be covered by the national budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN) and IPP financing, and GOI will have to resort to more creative PPP schemes and allow for off-balance sheet financing and strategic financing for development.

Streamline Energy Sector Planning and Performance Monitoring56. The government needs to usher in

systematic and ongoing energy sector planning and performance monitoring across all subsectors. For example, most oil companies use the Society of Petroleum Engineers (SPE) Petroleum Resources Management System to report their reserves, so it would be a significant improvement for Indonesia to align its categories to those of the SPE. Another case in point would be adopting globally recognized protocols for evaluation and communication of information about geothermal energy resources. When it comes to renewable energy tariff schemes, the data sources and assumptions


33


pembangkit batu bara, tenaga air, gas, panas bumi, biomassa dan pembangkit listrik jenis lain serta jaringan transmisi dan fasilitas transportasi batu bara.

54. Investasi terbesar selanjutnya adalah untuk minyak dan gas, terutama pembangunan fasilitas penyimpanan untuk minyak dan LPG (sejumlah US$ 35.92 milliar) untuk memastikan tingkat cadangan strategis nasional yang memadai. Pembangunan infrastruktur gas, termasuk lapangan baru untuk pasokan jaringan pipa gas transmisi dan distribusi akan mencapai US$ 58 milliar untuk memastikan terpenuhnya permintaan dalam negeri dan mengubah penggunaan minyak bumi ke gas. Investasi lainnya diperlukan untuk membangun angkutan khusus batu bara, seperti pelabuhan batu bara dan kereta api batu bara untuk mengurangi kerusakan terhadap jalan nasional dari mengimbangi besarnya jumlah volume batu bara yang diangkut serta meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu tempuh.

Sasaran Diversifikasi Sumber Pembiayaan55. Pemerintah memperkirakan

bahwa hanya Rp. 1.370 trilliun (US$ 119 milliar) tersedia untuk pembangunan infrastruktur selama 2014-2019. Sayangnya jumlah ini tidak cukup untuk mendanai bahkan sektor ketenagalistrikan saja, yang menandakan bahwa negara tidak dapat bergantung hanya pada pendanaan pemerintah untuk membangun sektor energi. Saat ini proyek energi sangat bergantung pada skema pendanaan campuran antara pendanaan pemerintah serta proyek IPP untuk berkembang. Hal ini tidaklah efektif, terlihat dari lambannya perkembangan sektor energi pada 5 tahun terakhir. Jumlah kebutuhan pendanaan yang

made to calculate forecasts should be more readily accessible to all parties to improve transparency and understanding. The prices also should be updated at pre-determined regular intervals. In addition, a comprehensive set of energy sector KPIs, which should be applied cross sectorally, are urgently needed to allow for complete monitoring of economy-wide trends and progress.

RECOMMENDATIONS AND KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIS) FOR RPJMN 2015-2019

Key Energy Policies57. The key energy policies stipulated in

the Technocratic Draft of RPJMN are: a. Increase the production of primary

energyb. Increase the energy buffer stock

and operational reservec. Increase the role of new and

renewable energy in the energy mix

d. Increase energy accessibilitye. Improve fuel subsidy management

to make it more effective and transparent

f. Utilize water resources for hydropower

58. One of the problems facing Indonesia’s energy sector is the absence of appropriate indicators. The IAEA guidelines for energy indicators (2005) state that indicators should be able to reflect and guide policymaking and strategic decisions on where to apply policy pressure and where to initiate changes to bring desired results. Furthermore, the indicators should also clearly link with those of other sectors. That would require a thorough understanding of the interrelationships


34


besar untuk 5 tahun kedepan ini tidak dapat dipenuhi oleh APBN dan proyek IPP saja, dan pemerintah perlu menggunakan skema pendanaan KPS yang lebih kreatif serta membuka peluang untuk pendanaan di luar neraca dan pendanaan strategis untuk tujuan pembangunan.

Menyelaraskan Perencanaan dan Pengawasan Kinerja pada Sektor Energi56. Pemerintah perlu menjalankan sistem

perencanaan dan pengawasan kinerja yang lebih sistematis pada semua sub-sektor. Contohnya, sebagian besar perusahaan minyak dan gas menggunakan Petroleum Resources Management System dari Society of Petroleum Engineers (SPE) untuk melaporkan tingkat cadangan mereka. Indonesia perlu menyelaraskan kategorisasi sesuai dengan standar SPE. Selain itu, ada pentingnya untuk mengadopsi protokol penilaian dan komunikasi untuk informasi bersifat tenaga panas bumi yang diakui secara global. Terkait skema tarif energi terbarukan, sumber data dan asumsi yang transparan dan mudah dipahami perlu diciptakan untuk membantu semua pihak dalam membuat prakiraan. Harga setiap jenjang energi yang sudah ditentukan juga perlu disesuaikan. Selain itu, diperlukan adanya indikator kinerja energi yang komprehensif dan akuntabel untuk sektor energi maupun lintas sektor untuk melengkapi pemantauan kemajuan dan tren ekonomi.

between economic activities to determine the effects of various economic, social and environmental scenarios and their impact on energy production and use.

59. The KPIs currently used in Indonesia’s energy sector lack coherence and clarity, and misrepresent the major energy priority areas. The absence of linkages between energy sector policies and other development goals prevents policies from being targeted more specifically. The indicators also fail to show the critical areas within which the public has the most chance to intervene. RPJMN should encourage application of more comprehensive KPIs.

Summary of Recommendations and Outcome KPIs60. The discussion above has outlined an

Action Plan, with solutions intended to address the various constraints facing the sustainable development of the Indonesian energy system. The following table sets out these solutions into categories of short, medium and long-term impact, as well as detailing KPIs that can be applied to track the implementation success of each solution.


35


Rekomendasi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk RPJMN 2015-2019

Kebijakan Energi Utama57. Kebijakan energi yang utama yang

tertera pada Rancangan Teknokratik RPJMN adalah:a. Meningkatkan produksi energi

primerb. Meningkatkan cadangan

pertahanan energi dan cadangan operasional

c. Meningkatkan peran dari energi baru dan terbarukan dalam bauran energi

d. Meningkatkan aksesibilitas energie. Memperbaiki tingkat pengusahaan

subsidi bensin dan membuatnya lebih transparan dan efektif

f. Meningkatkan daya guna sumber daya air untuk tenaga listrik air

58. Salah satu permasalahan utama Indonesia dalam sektor energi adalah kurangnya indikator yang jelas. Arahan dari IAEA untuk indikator energi (2005) menunjukkan bahwa indikator selayaknya mencerminkan dan mengarahkan penciptaan kebijakan serta keputusan strategis yang menekankan kebijakan mana dan perubahan apa yang perlu diterapkan agar mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, indikator juga harus dengan jelas mencerminkan kebutuhan sektor-sektor lain. Hal ini memerlukan pemahaman yang menyeluruh dari hubungan antar aktivitas ekonomi untuk menentukan dampak pada berbagai skenario ekonomi, sosial, dan lingkungan serta dampaknya pada produksi energi dan penggunaannya.

59. IKU yang saat ini digunakan tidak memiliki kejelasan ataupun mencerminkan kondisi dan kerancuan


36


area prioritas pada bidang energi. Kurangnya keselarasan antara kebijakan sektor energi dengan sasaran pembangunan lainnya menyebabkan tidak spesifiknya kebijakan sektor energi. Indikator-indikator tersebut juga belum dapat untuk menunjukan area yang kritis dimana masyarakat dapat terlibat dengan mudah. RPJMN sepatutnya mendorong agar IKU yang lebih komprehensif diterapkan.

Rangkuman Rekomendasi dan Hasil dari KPI60. Pembahasan di atas menggambarkan

rencana aksi dalam bentuk solusi yang ditujukan untuk menjawab permasalahan pembangunan sektor energi di Indonesia yang berkesinambungan. Tabel di bawah ini menyajikan rangkuman solusi dalam kategori dampak jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang serta IKU yang dapat digunakan untuk memantau penerapan dan keberhasilan setiap solusi.


37


Are

a Pr

iori

tas

Prio

rity

Are

a

Tind

akan

den

gan

hasi

l Ja

ngka

Pen

dek

Act

ions

wit

h Sh

ort T

erm

R

esul

ts

KPI

Tind

akan

den

gan

hasi

l Jan

gka

Men

enga

hA

ctio

ns w

ith

Med

ium

Te

rm R

esul

ts

KPI

Tind

akan

den

gan

hasi

l Jan

gka

Panj

ang

Act

ions

wit

h Lo

ng T

erm

R

esul

ts

KPI

Div

ersi

fika

si

dan

pelu

asan

ca

dang

an

ener

gi fo

sil

Div

ersi

fyin

g an

d ex

pand

ing

supp

ly o

f fos

sil

fuel

ene

rgy

Ting

katk

an s

urve

y ge

osei

smik

unt

uk m

igas

te

rmas

uk le

pas

pant

ai d

an

laut

dal

amIn

crea

se o

il an

d ga

s ge

osei

smic

sur

vey,

in

clud

ing

in o

ffsho

re a

nd

deep

sea

area

s

Cad

anga

nR

eser

ve

(mm

boe)

Mem

perb

aiki

inse

ntif

untu

k re

cove

ry

seku

nder

dan

ters

ier

Impr

oved

ince

ntiv

es

for

seco

ndar

y/te

rtia

ry

reco

very

Prod

uksi

(m

bpd

untu

k m

inya

k, m

msc

f un

tuk

gas)

Prod

uctio

n (m

bpd

for

oil,

mm

scf f

or g

as)

Men

ingk

atka

n ak

tivita

s ek

splo

rasi

unt

uk

CB

MEn

hanc

e ex

plor

atio

n ef

fort

s of

CB

M

Cad

anga

n G

asG

as R

eser

ve

(mm

scf)

Peru

baha

n pe

mbe

rian

dan

pe

rpan

jang

an K

3S d

an

blok

Ref

orm

aw

ardi

ng a

nd

exte

nsio

n pr

oces

s of

PSC

s an

d bl

ocks

Jum

lah

K3S

da

n w

aktu

pr

oses

(har

i)N

umbe

r of

PS

Cs

and

proc

essi

ng

time

(day

s)

Mem

perl

uas

cada

ngan

ga

s un

tuk

pem

akai

an

dom

estic

Expa

nd s

uppl

y of

gas

fo

r do

mes

tic u

se

Kap

asita

sC

apac

ity

(mm

scf)

Mem

beri

kan

inse

ntif

eksp

lora

si

untu

k Sh

ale

Gas

Ince

ntiv

ize

Expl

orat

ion

of

Shal

e G

as

Cad

anga

n G

asG

as R

eser

ve

(mm

scf)

Mem

perc

epat

pe

mba

ngun

an

infr

astr

uktu

r pe

ngan

gkut

ba

tu b

ara

Acc

eler

ate

deve

lopm

ent

of c

oal t

rans

port

in

fras

truc

ture

Kap

asita

s (to

n/ta

hun)

Cap

acity

(to

ns/y

ear)

Mem

perc

epat

pe

mba

ngun

an P

LTU

m

ulut

tam

bang

Acc

eler

ate

deve

lopm

ent o

f m

inem

outh

pow

er

plan

ts

Kap

asita

s (M

W)

Cap

acity

(MW

)

Men

ingk

atka

n B

row

n C

oal

Upg

rade

bro

wn

coal

Kap

asita

s (to

n)C

apac

ity

(tons

)

Ran

gkum

an R

ekom

enda

si d

an H

asil

dari

KPI

Sum

mar

y of

Rec

omm

enda

tion

s an

d O

utco

me

KPI

s


38


Are

a Pr

iori

tas

Prio

rity

Are

a

Tind

akan

den

gan

hasi

l Ja

ngka

Pen

dek

Act

ions

wit

h Sh

ort T

erm

R

esul

ts

KPI

Tind

akan

den

gan

hasi

l Jan

gka

Men

enga

hA

ctio

ns w

ith

Med

ium

Te

rm R

esul

ts

KPI

Tind

akan

den

gan

hasi

l Jan

gka

Panj

ang

Act

ions

wit

h Lo

ng T

erm

R

esul

ts

KPI

Men

ingk

atka

n pe

mba

ngun

an

ener

gi

terb

aruk

anSc

alin

g up

re

new

able

en

ergy

de

velo

pmen

t

Men

gope

rasi

kan

Geo

ther

mal

Fun

dO

pera

tiona

lize

Geo

ther

mal

Fun

d

Jum

lah

eksp

lora

si

yang

did

anai

dan

di

cair

kan

(IDR

)N

umbe

r of

ex-

plor

atio

ns fu

nded

an

d di

sbur

sem

ent

(IDR

)

Men

guba

h pr

oses

te

nder

pan

as b

umi

Ref

orm

geo

ther

mal

te

nder

pro

cess

Kap

asita

s ya

ng

dite

nder

kan

(MW

)C

apac

ity

tend

ered

(MW

)

n/a

n/a

Men

-deb

ottle

neck

W

KP

pana

s bu

mi y

ang

terh

amba

tD

ebot

tlene

ck e

xist

ing

geot

herm

al W

KPs

Jum

lah

proy

ek

yang

men

capa

i ta

hap

eksp

lora

siN

umbe

r of

pr

ojec

ts th

at

reac

h ex

plor

atio

n st

age

Men

ggun

akan

sum

ber

daya

pan

as b

umi y

ang

ada

dan

yang

bar

u un

tuk

pem

bang

unan

be

rsifa

t bro

wnfi

eld

Use

exi

stin

g fu

ndin

g so

urce

s an

d id

entif

y ne

w fu

ndin

g so

urce

s to

und

erta

ke

geot

herm

al b

row

nfiel

d de

velo

pmen

t

Kap

asita

s (M

W)

Cap

acity

(MW

) n

/a n

/a

Mem

perc

epat

pel

aksa

naan

pr

oyek

tena

ga a

ir y

ang

seda

ng d

alam

taha

p pe

mba

ngun

anSp

eed

up e

xecu

tion

of

hydr

opow

er p

roje

cts

unde

r de

velo

pmen

t

Kap

asita

s (M

W)

Cap

acity

(MW

)

Men

ggal

akan

pe

mba

ngun

an p

anel

PV

sol

ar a

tap

rum

ahPu

rsue

roo

ftop

sola

r PV

Kap

asita

s (M

W)

Cap

acity

(MW

) n

/a n

/a


39


Are

a Pr

iori

tas

Prio

rity

Are

a

Tind

akan

den

gan

hasi

l Ja

ngka

Pen

dek

Act

ions

wit

h Sh

ort T

erm

R

esul

ts

KPI

Tind

akan

den

gan

hasi

l Jan

gka

Men

enga

hA

ctio

ns w

ith

Med

ium

Te

rm R

esul

ts

KPI

Tind

akan

den

gan

hasi

l Jan

gka

Panj

ang

Act

ions

wit

h Lo

ng T

erm

R

esul

ts

KPI

Men

gint

egra

sika

n pe

renc

anaa

n en

ergi

de

ngan

man

ajem

en

Dae

rah

Alir

an S

unga

iIn

tegr

ate

ener

gy p

lann

ing

into

the

river

bas

in

man

agem

ent

Kap

asita

s (M

W)

Plan

ned

capa

city

(M

W)

Men

doro

ng

pem

bang

kit l

istr

ik d

ari

sam

pah

Enco

urag

e w

aste

to

ener

gy g

ener

atio

n

Kap

asita

s (M

W)

Cap

acity

(MW

) n

/a n

/a

Men

cipt

akan

ling

kung

an

yang

kon

dusi

f unt

uk

mem

bang

un fa

silit

as

tena

ga a

ir y

ang

keci

lC

reat

e co

nduc

ive

envi

ronm

ent f

or

deve

lopm

ent o

f sm

all

hydr

o

Inve

stas

i Sw

asta

(ID

R)

Priv

ate

inve

st-

men

t (ID

R)

n/a

n/a

n/a

n/a

Mem

perb

aiki

mek

anis

me

teng

er h

ibri

da s

olar

un

tuk

IPP

Mem

perb

aiki

m

ekan

ism

e te

nger

hib

rida

so

lar

untu

k IP

PIm

prov

e te

nder

m

echa

nism

for

sola

r hy

brid

IPPs

Kap

asita

s ya

ng d

i te

nder

(MW

)C

apac

ity

tend

ered

(MW

)

n/a

n/a

n/a

n/a


40


Are

a Pr

iori

tas

Prio

rity

Are

a

Tind

akan

den

gan

hasi

l Ja

ngka

Pen

dek

Act

ions

wit

h Sh

ort T

erm

R

esul

ts

KPI

Tind

akan

den

gan

hasi

l Ja

ngka

Men

enga

hA

ctio

ns w

ith

Med

ium

Te

rm R

esul

ts

KPI

Tind

akan

de

ngan

has

il Ja

ngka

Pan

jang

Act

ions

wit

h Lo

ng T

erm

R

esul

ts

KPI

Men

ingk

atka

n in

fras

truk

tur

ener

gi H

ilir

Expa

ndin

g do

wns

trea

m

ener

gy

infr

astr

uctu

re

Forw

ard

plac

emen

t min

yak

seba

gai c

adan

gan

daru

rat

Forw

ard

plac

emen

t of o

il as

EB

R

Kap

asita

s (h

ari

seta

ra im

port

)C

apac

ity (d

ays

of

impo

rt e

quiv

alen

t)

Pem

bang

unan

cad

anga

n op

eras

iona

l dan

dar

urat

Dev

elop

ope

ratio

nal

rese

rve

and

EBR

Kap

asita

s (h

ari

seta

ra im

port

)C

apac

ity (d

ays

of im

port

eq

uiva

lent

)

n/a

n/a

Mem

perb

ahar

ui k

ilang

m

inya

k se

rta

men

gint

egra

si

jari

ngan

dis

trib

usi m

inya

kU

pgra

de e

xist

ing

refin

erie

s an

d in

tegr

ate

oil d

istr

ibut

ion

netw

ork

Kap

asita

s (b

pd)

Cap

acity

(bpd

)

Pem

bang

unan

jari

ngan

pi

pa g

as d

an ja

ring

an

dist

ribu

siD

evel

op g

as p

ipel

ine

and

dist

ribu

tion

netw

ork

Kap

asita

s (m

msc

f) da

n pa

njan

g (k

m)

Cap

acity

(m

msc

f) an

d le

ngth

(km

)

n/a

n/a

Men

ingk

atka

n pe

luan

g un

tuk

men

ggun

akan

CN

G u

ntuk

tr

ansp

orta

siLe

vera

ge li

mite

d op

port

uniti

es

to u

tiliz

e C

NG

for

tran

spor

t

Vol

ume

(mm

scfd

)

Men

gaks

eler

asi

pem

bang

unan

jari

ngan

in

terk

onek

si a

ntar

pul

auA

ccel

erat

e de

velo

pmen

t of

inte

rcon

nect

ion

netw

orks

acr

oss

isla

nds

Kap

asita

s (k

VA

) dan

pan-

jang

(km

s)C

apac

ity (k

VA

) an

d le

ngth

(k

ms)

n/a

n/a

Mem

bang

un a

ngku

tan

LNG

sk

ala

keci

l dan

infr

astr

uktu

r pe

mba

ngki

t lis

trik

Dev

elop

sm

all s

cale

LN

G tr

ansp

ort a

nd p

ower

in

fras

truc

ture

Kap

asita

s (m

msc

f) da

nday

a ya

ng

dici

ptak

an (M

Wh)

Cap

acity

(mm

scf)

and

pow

er

prod

uced

(MW

h)

n/a

n/a

n/a

n/a


41


Are

a Pr

iori

tas

Prio

rity

Are

a

Tind

akan

den

gan

hasi

l Ja

ngka

Pen

dek

Act

ions

wit

h Sh

ort T

erm

R

esul

ts

KPI

Tind

akan

den

gan

hasi

l Jan

gka

Men

enga

hA

ctio

ns w

ith

Med

ium

Te

rm R

esul

ts

KPI

Tind

akan

de

ngan

has

il Ja

ngka

Pan

jang

Act

ions

wit

h Lo

ng T

erm

R

esul

ts

KPI

Men

ingk

atka

n A

kses

unt

uk

Ener

gi d

i Pe

rdes

aan

dan

Dae

rah

Terp

enci

lSc

alin

g U

p En

ergy

Acc

ess

in

Rur

al a

nd R

emot

e A

reas

Men

gem

bang

kan

dan

mel

aksa

naka

n re

ncan

a le

ast

cost

ele

ctri

ficat

ion

Dev

elop

and

impl

emen

t le

ast c

ost e

lect

rific

atio

n pl

an

Rasi

o el

ektri

fikas

i (%

)El

ectri

ficat

ion

ratio

(%)

n/a

n/a

n/a

n/a

Men

defin

isik

an u

lang

le

mba

ga u

ntuk

per

enca

naan

da

n pe

laks

anaa

n ke

tena

galis

trik

anR

edefi

ne in

stitu

tions

fo

r e

lect

rific

atio

n pl

an

impl

emen

tatio

n

Rasi

o el

ektri

fikas

i (%

)El

ectri

ficat

ion

ratio

(%)

n/a

n/a

n/a

n/a

Ber

inve

stas

i un

tuk

Efisi

ensi

En

ergi

Inve

stin

g in

En

ergy

Effi

cien

cy

Men

gem

bang

kan

renc

ana

aksi

efis

iens

i ene

rgi y

ang

kom

preh

ensi

fD

evel

op c

ompr

ehen

sive

en

ergy

effi

cien

cy

man

agem

ent a

ctio

n pl

an

Kete

rsed

iaan

da

ri r

enca

naA

vaila

bilit

y of

pl

an

Mem

berik

an w

ewen

ang

dan

inse

ntif

untu

k pe

mer

inta

h da

erah

un

tuk

mel

aksa

naka

n da

n m

eneg

akka

n re

ncan

a efi

sien

si e

nerg

iEm

pow

er a

nd

ince

ntiv

ize

loca

l go

vern

men

ts to

im

plem

ent a

nd e

nfor

ce

ener

gy e

ffici

ency

pla

n

Peng

uran

gan

inte

nsita

s en

ergi

(%)

Red

uctio

n in

ene

rgy

inte

nsity

(%)

n/a

n/a


42


Are

a Pr

iori

tas

Prio

rity

Are

a

Tind

akan

den

gan

hasi

l Ja

ngka

Pen

dek

Act

ions

wit

h Sh

ort T

erm

R

esul

ts

KPI

Tind

akan

den

gan

hasi

l Jan

gka

Men

enga

hA

ctio

ns w

ith

Med

ium

Te

rm R

esul

ts

KPI

Tind

akan

de

ngan

ha

sil J

angk

a Pa

njan

gA

ctio

ns w

ith

Long

Ter

m

Res

ults

KPI

Ber

inve

stas

i un

tuk

Efisi

ensi

En

ergi

Inve

stin

g in

En

ergy

Effi

cien

cy

Men

yedi

akan

pen

dana

an

dan

inse

ntif

untu

k tin

daka

n efi

sien

si e

nerg

iPr

ovid

e fin

anci

ng a

nd

ince

ntiv

es fo

r en

ergy

ef

ficie

ncy

initi

ativ

es

Jum

lah

(IDR

)A

mou

nt (I

DR

)

Men

defin

isik

an d

an

mel

aksa

naka

n st

anda

rd

efisi

ensi

ene

rgi

min

imum

Defi

ne a

nd im

plem

ent

min

imum

ene

rgy

effic

ienc

y st

anda

rds.

Peng

uran

gan

dala

m

peng

guna

an

ener

gi (%

)R

educ

tion

in

ener

gy u

se (%

)

n/a

n/a

Pela

ksan

aan

efisi

ensi

ene

rgi

dan

prog

ram

labe

ling

Impl

emen

t ene

rgy

effic

ienc

y la

belin

g pr

ogra

m

Pers

enta

si d

ari

item

yan

g di

la

bel (

%)

Perc

enta

ge o

f la

bele

d ite

ms

(%)

Mem

bang

un k

apas

itas

untu

k m

enye

suai

kan

deng

an ti

ndak

an

efisi

ensi

ene

rgy

Bui

ld c

apac

ity to

co

mpl

y w

ith e

nerg

y ef

ficie

ncy

mea

sure

s

Jum

lah

ESC

O

dan

peny

esua

ian

deng

an p

erat

uran

efi

sien

si e

nerg

i (%

)N

umbe

r of

ES

CO

s an

d co

mpl

ianc

e to

en

ergy

effi

cien

cy

regu

latio

ns (%

)

n/a

n/a


43


Are

a Pr

iori

tas

Prio

rity

Are

a

Tind

akan

den

gan

hasi

l Ja

ngka

Pen

dek

Act

ions

wit

h Sh

ort T

erm

R

esul

ts

KPI

Tind

akan

den

gan

hasi

l Jan

gka

Men

enga

hA

ctio

ns w

ith

Med

ium

Te

rm R

esul

ts

KPI

Tind

akan

de

ngan

ha

sil J

angk

a Pa

njan

gA

ctio

ns w

ith

Long

Ter

m

Res

ults

KPI

Men

gger

akka

n Pa

sar

Ener

gi y

ang

Din

amis

Enab

ling

Dyn

amic

Ene

rgy

Mar

kets

Mem

beda

kan

anta

ra K

PI

untu

k ak

tivita

s us

aha

dan

tuga

s da

ri p

emer

inta

h un

tuk

BU

MN

Diff

eren

tiate

bet

wee

n K

PIs

for

busi

ness

act

iviti

es a

nd

gove

rnm

ent a

ssig

nmen

ts fo

r SO

Es

Kete

rsed

iann

ya

KPI

Ava

ilabi

lity

of

KPI

s

Mem

perc

epat

pe

ngad

aan

tekn

olog

i hu

lu d

an k

eter

ampi

lan

man

ajem

en u

ntuk

Pe

rtam

ina

Acc

eler

ate

acqu

isiti

on

of u

pstr

eam

tech

nolo

gy

and

man

agem

ent s

kills

fo

r Pe

rtam

ina

Ong

kos

prod

uksi

(ID

R /

bbl)

dank

apas

itas

prod

uksi

(bpd

)Pr

oduc

tion

cost

(ID

R /

bbl)

and

prod

uctio

n ca

paci

ty (b

pd)

n/a

n/a

Mem

beri

kan

inse

ntif

untu

k PL

N u

ntuk

men

erap

kan

efisi

ensi

Ince

ntiv

ize

PLN

to p

rom

ote

effic

ienc

y

Peng

uran

gan

ongk

os p

rodu

ksi

(IDR

/ kW

h)R

educ

tion

in c

ost o

f pr

oduc

tion

(IDR

/ k

Wh)

Men

yedi

akan

pas

okan

ga

s ya

ng je

las

agar

da

pat m

emfa

silit

as

pem

bang

unan

in

fras

truk

tur

hilir

gas

Prov

ide

gas

supp

ly

cert

aint

y to

faci

litat

e de

velo

pmen

t of

dow

nstr

eam

gas

sec

tor

Prod

uksi

do

mes

tik u

ntuk

pa

soka

n da

lam

ne

geri

(%)

Dom

estic

pr

oduc

tion

for

dom

estic

sup

ply

(%)

n/a

n/a

Kese

tara

an u

ntuk

pe

rusa

haan

sw

asta

unt

uk

bers

aing

den

gan

BU

MN

Leve

l pla

ying

fiel

d fo

r pr

ivat

e co

mpa

nies

to

com

pete

aga

inst

SO

Es

Inve

stas

i Sw

asta

(ID

R)

Priv

ate

inve

stm

ent (

IDR

) n

/a n

/an/

a n/

a


44


Are

a Pr

iori

tas

Prio

rity

Are

a

Tind

akan

den

gan

hasi

l Ja

ngka

Pen

dek

Act

ions

wit

h Sh

ort

Term

Res

ults

KPI

Tind

akan

den

gan

hasi

l Jan

gka

Men

enga

hA

ctio

ns w

ith

Med

ium

Ter

m

Res

ults

KPI

Tind

akan

de

ngan

ha

sil J

angk

a Pa

njan

gA

ctio

ns w

ith

Long

Ter

m

Res

ults

KPI

Men

gger

akka

n Pa

sar

Ener

gi y

ang

Din

amis

Enab

ling

Dyn

amic

Ene

rgy

Mar

kets

Men

entu

kan

ham

bata

n un

tuk

mem

bant

u IP

P un

tuk

berk

emba

ngR

esol

ve c

omm

on

bottl

enec

ks to

allo

w IP

Ps

to fl

ouri

sh

Kap

asita

s te

pasa

ng

oleh

IPP

(MW

)In

stal

led

capa

city

by

IPPs

(MW

) n

/an/

a n/

a n/

a

Men

gata

si

Ham

bata

n Li

ntas

Se

ktor

Add

ress

ing

Cro

ss C

utti

ng

Con

stra

ints

Impl

emen

tasi

per

ubah

an

stru

ktur

har

ga g

asIm

plem

ent g

as p

rici

ng

refo

rm

Har

ga g

as d

omes

tik

diba

ndin

gkan

har

ga

inte

rnas

iona

l (%

)D

omes

tic g

as p

rice

over

inte

rnat

iona

l ga

s pr

ice

(%)

Men

gem

bang

kan

stru

ktur

tolli

ng u

ntuk

ga

s ya

ng b

aru

Dev

elop

new

gas

to

lling

str

uctu

re

Inve

stas

i Sw

asta

da

lam

sek

tor

gas

(IDR

)Pr

ivat

e in

vest

men

t in

gas

sect

or (I

DR

)

Men

erap

kan

tekn

olog

i car

bon

capt

ure

and

stor

age

App

ly c

arbo

n ca

ptur

e an

d st

orag

e te

chno

logy

Kap

asita

s (to

ns G

RK

)C

apac

ity

(tons

of

GH

G)

Men

gem

bang

kan

aggr

egat

or h

arga

gas

Dev

elop

gas

pri

ce

aggr

egat

or

Men

diri

kan

aggr

egat

or h

arga

ga

sEs

tabl

ish

gas

pric

e ag

greg

ator

Men

guat

kan

kapa

sita

s le

mba

ga

dan

koor

dina

si u

ntuk

le

mba

ga p

emer

inta

h

dan

BUM

NSt

reng

then

in

stitu

tiona

l ca

paci

ties

and

coor

dina

tion

for

gove

rnm

ent a

genc

ies

and

SOEs

Penc

apai

an

targ

et e

nerg

iA

chie

vem

ent o

f en

ergy

targ

ets

n/a

n/a


45


Are

a Pr

iori

tas

Prio

rity

Are

a

Tind

akan

den

gan

hasi

l Ja

ngka

Pen

dek

Act

ions

wit

h Sh

ort T

erm

R

esul

ts

KPI

Tind

akan

den

gan

hasi

l Jan

gka

Men

enga

hA

ctio

ns w

ith

Med

ium

Ter

m

Res

ults

KPI

Tind

akan

de

ngan

ha

sil J

angk

a Pa

njan

gA

ctio

ns w

ith

Long

Ter

m

Res

ults

KPI

Men

gata

si

Ham

bata

n Li

ntas

Se

ktor

Add

ress

ing

Cro

ss C

utti

ng

Con

stra

ints

Men

gem

bang

kan

mek

anis

me

harg

a le

ast-

cost

ata

u av

oide

d co

st

untu

kene

rgi t

erba

ruka

nD

evel

op le

ast-

cost

or

avoi

ded

cost

bas

ed p

rici

ng

mec

hani

sm fo

r re

new

able

en

ergy

Men

erap

kan

kebi

jaka

n pe

neta

pan

harg

aIs

suan

ce o

f pri

cing

re

gula

tion

Men

kons

olid

asi

sum

ber

dana

dan

pe

mbi

ayaa

n un

tuk

proy

ek e

nerg

i yan

g di

dana

i pem

erin

tah

Con

solid

ate

budg

et

and

fund

ing

sour

ces

to fi

nanc

e pu

blic

ly

fund

ed e

nerg

y se

ctor

pro

ject

s

Dan

a ya

ng

ters

edia

(ID

R)

Ava

ilabl

e bu

dget

(ID

R)

n/a

n/a

Men

gata

si p

erm

asal

ahan

ya

ng m

engh

amba

t pro

yek

pem

bang

kit l

istr

ik y

ang

ada

Res

olve

bot

tlene

cks

hind

erin

g cu

rren

t pow

er

plan

t pro

ject

s

Kap

asita

s ta

mba

han

(MW

)A

dditi

onal

ca

paci

ty (M

W)

n/a

n/a

n/a

n/a

Mem

bang

un d

an

men

gim

plem

enta

si r

enca

na

peng

uran

gan

subs

idi,

men

gind

entifi

kasi

yan

g pa

tut m

enda

patk

an s

ubsi

diD

evel

op a

nd im

plem

ent

subs

idy

rem

oval

pla

n,

iden

tify

targ

eted

sub

sidy

be

nefic

iari

es

Peng

uran

gan

dala

m s

ubsi

di

ener

gi (I

DR

)R

educ

tion

in

ener

gy s

ubsi

dy

(IDR

)

n/a

n/a

n/a

n/a


46


Are

a Pr

iori

tas

Prio

rity

Are

a

Tind

akan

den

gan

hasi

l Jan

gka

Pend

ekA

ctio

ns w

ith

Shor

t Te

rm R

esul

ts

KPI

Tind

akan

de

ngan

ha

sil J

angk

a M

enen

gah

Act

ions

wit

h M

ediu

m T

erm

R

esul

ts

KPI

Tind

akan

de

ngan

has

il Ja

ngka

Pan

jang

Act

ions

wit

h Lo

ng T

erm

R

esul

ts

KPI

Men

gata

si

Ham

bata

n Li

ntas

Se

ktor

Add

ress

ing

Cro

ss C

utti

ng

Con

stra

ints

Mem

bang

un d

an

mel

aksa

naka

n pe

ngam

anan

lin

gkun

gan

Dev

elop

and

im

plem

ent s

ubsi

dy

rem

oval

pla

n, id

entif

y ta

rget

ed s

ubsi

dy

bene

ficia

ries

Peng

uran

gan

dala

m s

ubsi

di

ener

gi (I

DR

)R

educ

tion

in e

nerg

y su

bsid

y (ID

R)

n/a

n/a

n/a

n/a

Men

gata

si d

ata

sekt

or

ener

gi d

ibaw

ah

lem

baga

khu

sus

Man

age

ener

gy s

ecto

r da

ta u

nder

spe

cial

ized

in

stitu

tion

Peng

uran

gan

jeda

unt

uk

men

gelu

arka

n da

ta s

ekto

r en

ergi

yan

g ak

urat

Red

uctio

n of

tim

e la

g fo

r is

suan

ce o

f acc

urat

e en

ergy

se

ctor

dat

a

n/a

n/a

n/a

n/a

Men

yatu

kan

pere

ncan

aan

sekt

or

ener

gi s

ecar

a ke

selu

ruah

anIn

tegr

ate

over

all e

nerg

y se

ctor

pla

nnin

g

Peng

uran

gan

dala

m ju

mla

h re

ncan

a di

sek

tor

ener

giR

educ

tion

in n

umbe

r of

en

ergy

sec

tor

plan

s

n/a

n/a

n/a

n/a


47


Are

a Pr

iori

tas

Prio

rity

Are

a

Tind

akan

den

gan

hasi

l Jan

gka

Pend

ekA

ctio

ns w

ith

Shor

t Te

rm R

esul

ts

KPI

Tind

akan

de

ngan

ha

sil J

angk

a M

enen

gah

Act

ions

wit

h M

ediu

m T

erm

R

esul

ts

KPI

Tind

akan

de

ngan

has

il Ja

ngka

Pan

jang

Act

ions

wit

h Lo

ng T

erm

R

esul

ts

KPI

Men

gata

si

Ham

bata

n Li

ntas

Se

ktor

Add

ress

ing

Cro

ss C

utti

ng

Con

stra

ints

Mem

bang

un d

an

men

laks

anak

an

envi

ronm

enta

l sa

fegu

ards

Dev

elop

and

im

plem

ent

envi

ronm

enta

l sa

fegu

ards

Jum

lah

proy

ek y

ang

men

g-gu

naka

n en

viro

nmen

tal

safe

guar

dsN

umbe

r of

pro

ject

s ad

optin

g en

viro

nmen

tal

safe

guar

ds

n/a

n/a

n/a

n/a

Men

ggun

akan

dan

a do

mes

tic d

an in

tern

a-si

onal

unt

uk m

ener

ap-

kan

NA

MA

sU

tiliz

e do

mes

tic a

nd

inte

rnat

iona

l fun

ds to

im

plem

ent N

AM

As

Peng

uran

gan

dala

m G

RK

(to

ns)

Red

uctio

n in

GH

G (t

ons)

n/a

n/a

n/a

n/a


48


Footnotes:

1. For example, according to national power company PLN’s long-term electricity development plan (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, or RUPTL: 2013-2022) the country’s electricity peak demand is expected to grow from 189 TWh in 2013 to 385 TWh in 2022 which represents a growth rate of 8.4%.

2. Remaining coal resources are estimated at 104.8 billion tons, proven oil resources at 4.04 billion barrels, and proven natural gas reserves at 104.7 trillion of cubic feet. The current demand for oil outpaces annual production levels. In recent years, Indonesia has tended to rely more on coal and gas to meet its electricity demand, and this reliance is expected to grow in the future. Indonesia is also well-endowed with renewable energy sources. Besides having the world’s largest level of geothermal resource (28,800 MW), Indonesia is also endowed with abundant hydropower (75,000 MW), micro and mini hydropower (769.69 MW), solar (4.80 kwh/m/day), biomass (49,810 MW), and modest wind resources (3-6 m/s), with some locations having higher potential.

3. More recent figures endorsed by the government were not available at the time of writing this report.

4. The ADB and World Bank provided the analytical basis for this scheme. Please see: Unlocking the Potential for Geothermal Power Development in Indonesia” (ADB and World Bank, 2014, in preparation)

5. ADB RETA-7834: Assessment and Implications of Rationalizing and Phasing Out Fossil Fuel Subsidies.

6. Both ADB and the World Bank are supporting CCS activities in the gas processing and coal-fired power sectors, respectively. ADB is supporting a pilot project in Java and has expressed interest in supporting a CCS center of excellence in Indonesia.

7. Local government tend to hand out location permits to power developers on an unsolicited basis, and these developers often lack the necessary technical and financial capabilities and their development proposals are not technically optimal.

8. PLN Study by in cooperation with Bappenas, Tilburg University, and Pendawa, March 2011

ADB Indonesia Resident MissionGedung BRI II, 7th FloorJl. Jendral Sudirman Kav. 44-46Jakarta 10210, Indonesia

Executive Summary/Ringkasan Eksekutif -...

Documents

Transcript of Executive Summary/Ringkasan Eksekutif -...