DIGITALISASI ARSIP BERBASIS CLOUD GOOGLE DRIVE (DIA …

i

RANCANGAN AKTUALISASI

DIGITALISASI ARSIP BERBASIS CLOUD GOOGLE DRIVE (DIA BULE) PADA DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU

DISUSUN OLEH :

Gita Sulika Sari, A.Md.

NIP. 19970724 202012 2 021

17

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

BEKERJASAMA DENGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2021

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya,

akhirnya penulis dapat menyelesaikan rancangan aktualisasi dengan judul Digitalisasi Arsip

Berbasis Cloud google drive (DIA BULE) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Kapuas Hulu. Rancangan aktualisasi ini penulis merupakan salah satu tugas dalam Pelatihan Dasar

Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan XXXII di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kapuas Hulu Tahun 2021.

Dalam menyelesaikan rancangan aktualisasi ini penulis mendapatkan banyak bantuan, saran,

bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terimakasih yang

sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Sutarmidji, SH., M.HUM, selaku Gubernur Kalimantan Barat

2. Bapak Fransiskus Diaan, S.H., selaku Bupati Kapuas Hulu

3. Bapak Jantau S.Sos.M.M., selaku Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu

4. Bapak Petrus Kusnadi, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kapuas Hulu

5. Bapak Suhardi A., S.E,. M. Sos., selaku Plt Kepala Sub Bidang Program dan juga mentor yang

memberikan bimbingan dan motivasi

6. Bapak Didih Abidin, selaku coach yang telah dengan ikhlas memberikan waktunya untuk

membimbing, mengajar, memberikan nasehat dan saran kepada penulis

7. Bapak Mawardi, S.E., M.M., selaku penguji dalam penyusunan rancangan aktualisasi

8. Kedua orang tua saya bapak Sabirin dan Mamak Salma yang tiada hentinya memberikan doa

dan dukungan moril kepada penulis

9. Kepada diri saya sendiri gita yang sudah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini I know u can

do it!

10. Kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri

Sipil Golongan II Angkatan XXXII Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

Hulu

11. Rekan-rekan peserta Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan XXXII

Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah mendukung dan

bersedia berbagi pemikiran dalam penyelesaian rancangan aktualisasi penulis

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini masih banyak terdapat

kekurangan baik dari segi penulisan dan materi. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran

vi

yang membangun agar dikemudian hari penulis dapat memperbaiki kekurangan ini. Dengan ini

penulis mengucapkan terimakasih.

Putussibau, Juni 2021

Penulis

GITA SULIKA SARI

NIP. 19970724 202012 2 021

vii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .................................................................................... ii

BERITA ACARA ...................................................................................................iii

LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ............................................................................................. v

DAFTAR ISI .......................................................................................................... vii

DAFTAR TABEL .................................................................................................viii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ......................................................................... 1

B. TUJUAN ............................................................................................. 2

C. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN DAFTAR ............................ 2

BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI .................................................... 4

A. PROFIL ORGANISASI ..................................................................... 4

B. VISI DAN MISI ................................................................................. 4

C. NILAI-NILAI ORGANISASI ............................................................ 4

D. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI ..................... 5

E. URAIAN TUGAS ARSIPARIS ......................................................... 8

BAB III NILAI-NILAI DASAR, PERAN DAN KEDUDUKAN ASN ............... 9

A. NILAI-NILAI DASAR ASN ............................................................. 9

B. PERAN DAN KEDUDUKAN ASN ................................................ 14

BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI ............................................................ 19

A. IDENTIFIKASI ISU DAN GAGASAN PEMECAHAN ................ 19

B. KETERKAITAN SUBSTANSI MATA PELATIHAN ................... 23

C. JADWAL IMPLEMENTASI ........................................................... 32

D. JADWAL PENGENDALIAN DENGAN MENTOR ...................... 33

E. JADWAL KONSULTASI DENGAN COACH ............................... 34

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 35

viii

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Analisis Prioritas Masalah Melalui Metode APKL ............................... 20

Tabel 4.2 Analisis Issu dengan USG .................................................................... 22

Tabel 4.3 Rancangan Aktualisasi .......................................................................... 23

Tabel 4.4Jadwal Aktualisasi .................................................................................. 32

Tabel 4.5 Jadwal Konsultasi Dengan Mentor ....................................................... 33

Tabel 4.6 Jadwal Konsultasi Dengan Coach ......................................................... 34

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

ASN memegang peran strategis dalam penerapan berbagai kebijakan publik yang ada di

Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang No.5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara, ASN sebagai bagian dari pemerintah mempunyai fungsi sebagai pelaksana

kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Dengan demikians sebagai ASN

yang profesional, perlu mengetahui tugas/fungsi dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara.

Dalam pelaksanaannya ASN berperan menetapkan sejumlah keputusan-keputusan strategis baik

sejak merumuskan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan implementasinya, serta pelayanan

pada masyarakat.

Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari ASN harus mampu memenuhi standar kompetensi

jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efesien agar CPNS

dapat memahami konsep nilai-nilai dasar profesi PNS, nilai-nilai dasar profesi PNS

diimplementasikan menjadi habituasi dalam segala kegiatan dan tingkah-laku PNS dalam upaya

mencapai sasaran kinerjanya dan memelihara nilai-nilai yang terinternalisasi dalam sikap dan prilaku

ASN.

Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-

nilai dasar profesi ASN dengan baik dalam menjalankan tugas dan perannya. ASN mempunyai peran

sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa dalam

menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan penuh kesetiaan terhadap

negara. Untuk mewujudkan fungsi-fungsi ini maka diperlukan sosok ASN yang profesional, yaitu

ASN yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga tugas jabatannya dilaksanakan

dengan efektif dan efisien. ASN harus mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN seperti10

Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi, serta menjalankan fungsi

Manajemen ASN, Whole of Government, dan Pelayanan Publik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan

perannya. Untuk dapat membentuk sosok ASN yang professional tersebut maka perlu dilaksanakan

pembinaan melalui jalur Pelatihan Dasar (Latsar).

Pelatihan Dasar CPNS ini dilaksanakan dalam rangka membentuk karakter pribadi ASN,

membentuk kemampuan bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah

keragaman sosial kultural yang didasari oleh nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu, Akuntabilitas,

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. Berdasarkan kedudukan dan peran

ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi

jabatannya sebagai pelayan masyarakat, serta sebagai wujud nyata bela negara seorang ASN.

Berdasarkan PERLAN No.1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu

2

Pelatihan dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara

terintegrasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan

merujuk pada pasal 63 ayat 3 dan 4, yang menyebutkan CPNS wajib menjalani masa percobaan yang

dilaksanakan melalui proses pelatihan dasar CPNS terintegrasi untuk membangun integritas moral,

kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul

dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Pelatihan Dasar CPNS terdapat empat agenda yang terdiri dari Agenda Sikap Bela Negara,

Agenda Nilai Dasar Negara ASN, Agenda Kedudukan dan Peran ASN, dan Agenda Habituasi. Dalam

sistem pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS, setiap peserta pelatihan dituntut untuk mampu

mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui proses pembiasaan

diri yang difasilitasi dalam pembelajaran agenda Habituasi. Kegiatan pembiasaan diri ini

dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi di unit organisasi sehingga dapat berkontribusi terhadap

visi misi organisasi. Oleh karena itu dalam melaksanakan agenda habituasi, diperlukan rancangan

aktualisasi yang terstruktur dan disajikan dalam bentuk laporan kegiatan.

Berdasarkan hasil audit kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kapuas

Hulu menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan pada Dinas Pendidikan belum optimal. Oleh karena

itu hal ini memunculkan isu mengenai pengelolaan kearsipan pada Dinas Pendidikan. Kurangnya

sarana dan prasarana yang mendukung membuat terhambatnya proses pemnyimpanan arsip. Untuk

meminimalisir penggunaan sarana prasana dalam proses penyimpanan arsip maka dibutuhkan

digitalisasi arsip. Belum terdigitalisasinya dokumen berdampak pada kehilangan data dan arsip

semakin lama semakin menumpuk serta juga lambatnya pencarian data berkas untuk keperluan

pembuatan laporan dan sebagainya. Dengan dilakukan digitalisasi arsip diharapkan dapat

mengoptimalkan penyimpanan arsip sehingga arsip dapat mudah ditemukan. Selain itu belum adanya

daftar pencarian arsip menghambat lamanya proses pencarian dokumen.

Oleh sebab itu berdasarkan issu yang telah dipaparkan maka penulis mengambil gagasan

mengenai Digitalisasi dan Penyimpanan Arsip berbasis cloud pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kapuas Hulu. Adapun cloud yang akan digunakan yaitu Google Drive.

B. TUJUAN

Adapun tujuan dari aktualisasi ini sebagai berikut:

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu ANEKA yang meliputi

Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi dalam

melaksanakan tugas.

2. ASN dapat merubah mindset didalam dirinya untuk menjadi lebih professional

,berkomitmen, beretika, dan berintegritas.

3

3. Mampu menyelesaikan isu yang terjadi di unit organisasi dan berperan aktif dalam

mencapai visi dan misi organisasi.

C. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN

Tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan alamat di Jl.

Danau Luar No. 10 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan dilaksanakan pada saat off class

Pelatihan Dasar CPNS golongan II Angkatan 32 dari tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7

Agustus 2021.

4

BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. PROFIL ORGANISASI

Pemerintah yang bersih merupakan persyaratan bagi setiap intansi pemerintah untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, untuk itu diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga

penyelengaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggungjawab. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu dibentuk

berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Kapuas Hulu, dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan

perundangundangan yang berlaku, yaitu sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian administratif pelaksanaan

tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenagan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

B. VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis,Energik,Berdaya Saing,Amanah dan

Terampil “Kapuas Hulu HEBAT”

2. Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Misi yang hendak dicapai adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan

beragama,budaya dan keamanan.

2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri,pengembangan aktifitas

ekonomi yang adil dan pro rakyat,serta ramah investasi.

3. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya,mandiri,cerdas dan inovatif

dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan tersedianya

infrastruktur public yang berbasis transparansi,responsibilitas dan akuntabilitas.

5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang

bermutu bagi masyarakat

C. NILAI-NILAI ORGANISASI

Nilai-nilai Organisasi Dinas antara lain :

1. Pelayanan Prima untuk semua

5

2. Cepat

3. Akurat

4. Ramah dan Sepenuh Hati.

D. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

1. Struktur Organisasi

6

TONNY, A.Md.

II/c

NIP. 197810052004011001 10/1/2011

PENGAWAS SEKOLAH MUDA

KUSNADI, S. Pd. III/d

nip. 19721010 200521005 4/1/2014


PETRUS SAWING, S.Pd III/d

NIP. 196608301987032009 4/1/2007

PENGADMINISTRASI UMUM

YOYOK S. PRIONO EDI II/d

NIP. 197111062006041014 4/1/2018

PENGELOLA DATA CAGAR BUDAYA

DAN KOLEKSI KEBUDAYAAN

nip. 198107312008032002 4/1/2020

ANALIS SUMBER SEJARAH

ANALIS PENETAPAN CAGAR BUDAYA

DAN KOLEKSI MUSEUM

JAWAWI, S.E.

PENGADMINISTRASI SARANA DAN

PRSARANA

MUHAMMAD BAKRI II/c

NIP. 197408202010011003 4/1/2018

NIP. 197809282014072001 10/1/2018

nip. 197701221996061001 4/1/2020

HERNA RUBIANA

NIP. 196902062006041009 4/1/2018

PENGADMINISTRASI SARANA DAN

PRSARANA

FERI TRIHADI II/d

PENGADMINISTRASI KURIKULUM

NIP. 197105142006042019 4/1/2018 nip. 198103052014071001 10/1/2018

ACHMAD SAFARDI III/aMIMIN AMINAH II/d MARTINUS LUTER II/b

PENGELOLA DATA KELEMBAGAAN

KURSUS DAN PELATIHAN

NIP. 198104222012121002 4/1/2017

PENGADMINISTRASI KURIKULUMPENGELOLA SARANA DAN

PRASARANA PENDIDIKAN DASAR

PENGELOLA SARANA DAN

PRASARANA PENDIDIKAN NON

FORMAL DAN INFORMAL

nip. 196903272004011001 4/1/2020NIP.197505202008012025 4/1/2020

ROBERTUS SURADI, A.Md. II/d

PENGELOLA DATA PENDIDIKAN DAN

EVALUASI

PENGELOLA DATA PENDIDIKAN DAN

EVALUASI

PENGELOLA KURIKULUM

PENGELOLA KURIKULUMPENGELOLA DATA SARANA DAN

PRASARANA PENDIDIKAN PENGOLAH DATA

4/1/2018 nip. 198102122005022007 4/1/2017NIP. 197412052014071001 10/1/2018 NIP. 197809242010011005

MARIA SUMARSI, A.Md. III/b

PENGADMINISRASI PENDIDIK DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN


TENAGA KEPENDIDIKAN

PENGELOLA DATA PENELITIAN DAN

PENGEMANGAN KEBUDAYAAN

PAULUS NAIGI, A.Md. II/d YOHANES NIKO, S.A.P. III/a HERLINA MERI, A.Md. III/b YULIYANTI, S.E. III/d

PENGELOLA DATABASE PENDIDIKAN PENGELOLA DATABASE PENDIDIKAN PENGEMBANG KURIKULUMPENGELOLA DATA PENDIDIKAN DAN

EVALUASI

PERANCANG SARANA DAN

PRASARANA PENDIDIKAN

PENGELOLA PROGRAM DAN

EVALUASI PENGEMBANGAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

ANALIS PROGRAM PEMBINAAN

PENDIDIKAN MASYARAKAT

NIP.197306182014072002 10/1/2018NIP. 198510042019031002 3/1/2019 NIP. 198112182014072001 10/1/2020NIP. 198208212009021001

PETRONELA, S.E. III/c RITA ROVITA, S.Si. III/d SYAMSU ARIFIN, S.E. III/d LILY YUNIZAR, S.Sos. M.Sos. III/bHONORIUS HONO, S.E. III/b MILY KODRAT MUHARAM, S.T .

4/1/2017 198311212011012008NIP. 4/1/2020

III/a FATMAWATI, S.Ak. III/a

III/dIII/c TIOPILUS A, A.Ma.Pd., S.E.

6/12/201912/20/2019 NIP. 196309091984051003 6/6/2008

PENGAWAS BANGUANAN DAN

GEDUNG

PENYUSUN PROGRAM

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI

ANALIS PEMBELAJARAN PEMBINAAN

PENDIDIKAN MASYARAKAT

10/16/2017 6/12/2019 NIP. 197910292010012006 12/20/2019

JONI ROJIKIN, S.Pd.SD. IV/a Hj. SRI SITI HASLINDAR, S.Pd., M.Si. IV/a MUHAMMAD SUHADA, A.Md.

12/20/2019 NIP.196505151989031026 3/6/2012 6/12/2019 NIP. 197704022008011015 12/20/2019

6/12/2019

III/c MASUHARDI, S.Sos III/d ARIANTO, S.Sos.

IV/b ITONI, S.Pd IV/a

SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR

SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMASEKSI KURIKULUM SEKOLAH DASAR

SEKSI KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA

SEKSI SARANA PRASARANA DAN

KELEMBAGAAN PENDIDIKAN DASARSEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT

SEKSI PELERTARIAN CAGAR BUDAYA DAN

SEJARAH

SEKSI PELESTARIAN KESENIAN DAN

TRADISI

NIP.196707031993121002 10/16/2017 6/12/2019 NIP.196405111987032009 12/20/2019 12/20/2019 NIP.196310071986011007

VERIFIKATOR KEUANGAN

NIP. 197304142008011019 4/1/2020

PENGADMINISTRASI KEUANGAN

SURYONO II/d

NIP. 197205152006042030 4/1/2018

PRANATA LAPORAN KEUANGAN


CHATRIANI SETYANINGRUM II/d


DAYANG SALMAH III/b

NIP. 198009092004012001 4/1/2020

4/1/2017

PENGADMINISTRASI PERENCANAAN

DAN PROGRAM

PENATA LAPORAN KEUANGAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN

NIP. 197608282007011020 4/1/2017 NIP. 197506232008011007 4/1/2020

PENGELOLA PEMANFAATAN

BARANG MILIK DAERAH

SUHARDI A., S.E., M.Sos. III/b

BERNADETHA HERTIYANI, S.E.

Ir. AGUS YUHANA III/b

ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA

BENDAHARA

PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG

INVENTARIS

NIP. 198104042010012011 4/1/2018

PASKALIA LISA, S.E. III/c

LAURENSIUS SUMADI, A.Md. III/b

NIP. 196708132012121002

YUSTINUS EMBAH, S.P. III/b

NIP.196607181994121003 12/3/2007 6/12/2019

SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR

NIP. 198106012011011003 12/20/2019 12/20/2019NIP.196405061984031007 8/16/2006 6/12/2019 NIP.197504222007011021 3/14/2013 6/12/2019

MUHLISIN III/d NURMANSYAH, SE III/d

ANALIS RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATANPENYUSUN LAPORAN KEUANGAN

ALBERTO DEO PRAWIRA, S.Kom III/a

NIP. 199012222019031002

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS

PETRUS KUSNADI S.Sos. M.Si IV/c

NIP.196908151997031009 11/13/2014 1/9/2017

PRANATA KOMPUTER PERTAMAPENGAWAS SEKOLAH MADYA

KELOMPOK SEKRETARIAT

JABATAN FUNGSIONAL

M. JUMRAN. H, S.Pd, M.Si IV/b

ARSIPARIS PELAKSANA

GITA SULIKA SARI, A.Md

NIP.19970724 202012 2021 III/cUTAMI DEWI II/b

3/1/2019

PRANATA KOMPUTER PELAKSANA

PENGELOLA PENGADAAN BARANG

/JASA AHLI PERTAMA

ANALIS SDM APARATUR AHLI

PERTAMA

YUVENNALIS , A.Md II/c

NIP.19870503 202012 1 006 2/1/2021

PRANATA SDM APARATUR

PELAKSANA

PENGADMINISTRASI KEUANGAN

NURHAJIMAH III/b

PENGELOLA GAJI

NIP. 197710022014072001 10/1/2018

NIP. 197507052009012004 4/1/2017

MARYANAWATI, A.Md. III/a

Drs. JOHANSYAH IV/b

NIP. 196408071991031018 10/1/2019

PENGAWAS SEKOLAH MADYA

Drs. H. ABDUL MUNIR IV/b

NIP. 196403041992021004 4/1/2018


ANTONIUS JIMI, S.Pd. IV/b

NIP. 196904111999031004 10/1/2019


YUDHI SUDARSONO, S.Pd. IV/b

NIP. 197208011996061001 4/1/2018

nip. 197009041999031007 10/1/2019


PURWATI, S.Pd. IV/a

nip. 196908102000122003 4/1/2020

BIDANG KETENAGAAN PENDIDIKAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN DASAR

ADE AHADI, S.AP. III/c TONNY, A.Md. III/b SARMIN, S.Pd.SD. IV/a ELYA SUMARTIK, S.P. M.Pd.

NIP.197706121998031005 1/9/2017 6/12/2019


SYARIFAH ZULAIHA, S.Pd. IV/a

nip. 196410181985012001 10/1/2007


TENAGA KEPENDIDIKAN

AGUS SUNARDI SIS II/c

NIP.196904101998021007 10/16/2017

ANALIS DATA DAN INFORMASI

PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

ANALIS DATA DAN INFORMASI

PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

ANALIS KURIKULUM DAN

PEMBELAJARAN

ANALIS KURIKULUM DAN

PEMBELAJARAN

6/12/2019 NIP.197010051991101001

4/1/2018 NIP. 197801242014071001 10/1/2018NIP. 198510192009022001

NIP. 196510081987022002 10/1/2005

PENGEMBANG KURIKULUM

LAURA BRIGIDA TIWI, S.Sos. III/a

NIP. 197705202011012001 4/1/2017


MARSELUS ILI II/d

NIP. 196406112008011007 4/1/2020


DAMIANUS BOOT III/b

nip. 196405211987031020 4/1/2007

II/b


DAENG ERNI ASKUPAH II/b

NIP. 198310132012122001 4/1/2017

10/16/2017 6/12/2019

LAMBERTUS SAWANG III/d

NIP.196207211993031008 3/6/2012 6/12/2019

ANALIS KESENIAN DAN BUDAYA

DAERAH

PENGADMINISTRASI KESENIAN DAN

KEBUDAYAAN

ANTONIUS MISSELA III/a


III/d


U. NURHADIAH III/b

NIP.196312251986011003

III/b

6/12/2019NIP.196809151996061001 10/16/2017

NIP. 196406121986012005 4/1/2006

BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN

PENDIDIKAN MASYARAKATBIDANG KEBUDAYAAN

2/27/2006

7

Sekretaris Dinas dibantu 3 (tiga) Sub Bagian. 3 (tiga) Kepala Bidang, Koordinator Pendidikan

dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan lansung dibawah Kepala Dinas yaitu:

1. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas membawahi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Sub Bagian Program

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Aparatur

2. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu:

a. Kepala Seksi Pendidikan Dasar

b. Kepala Seksi PAUD dan Pendidikan Masyarakat

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Kepala Bidang Pendidikan Dasar membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

a. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar

b. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama

c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kelambagaan Pendidikan Dasar

4. Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat membawahi 2 (dua) seksi,

yaitu:

a. Kepala Seksi Pendidikan PAUD

b. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat

5. Kepala Bidang Kebudayaan

Kepala Bidang Kebudayaan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu:

a. Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah

b. Kepala Seksi Pelestarian Kesenian dan Tradisi

6. Koordinator Pendidikan

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan yang

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk

menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan

8

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan dan kebudayaan

d. Pelaksanaan administrasi dinas

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

E. URAIAN TUGAS ARSIPARIS

Seorang arsiparis tentunya memiliki rincian kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok

jabatannya. Rincian kegiatan arsiparis dalam PERKA ANRI No.4 tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis. Adapun rincian kegiatan tersebut antara lain:

1. Tugas pokok Arsiparis meliputi:

a. pengelolaan arsip dinamis : Membuat arsip, Menerima Arsip. Melakukan Pemberkasan

Arsip, Menata Arsip

b. pengelolaan arsip statis : Menerima Arsip, Pemberkasan Arsip dan Menata Arsip

c. pembinaan kearsipan

d. pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi

2. Tugas tambahan meliputi:

a. peran serta dalam kegiatan ilmiah bidang kearsipan

b. melakukan kajian, telaah/analisis kearsipan dalam bentuk Policy Brief

c. menemukan dan melakukan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kearsipan

(inovasi dalam pengelolaan arsip)

d. menjadi anggota dalam organisasi profesi Arsiparis baik nasional maupun internasional

e. menjadi anggota dalam tim penilai kinerja Jabatan Arsiparis

f. memperoleh penghargaan/tanda jasa kehormatan atau penghargaan lainnya

g. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang sederajat

h. mengajar/melatih di bidang kearsipan

i. menulis karya ilmiah di bidang kearsipan

j. melakukan penyusunan dan penyiapan bahan materi penyuluhan, Bimbingan Teknis

(BINTEK), modul diklat kearsipan dan sosialisasi

k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya

9

BAB III

NILAI-NILAI DASAR, PERAN DAN KEDUDUKAN ASN

A. NILAI-NILAI DASAR ASN

Ada 5 (lima) nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan secara

profesional sebagai pelayan masyarakat meliputi; akuntabilitas; Nasionalisme, Etika Publik,

Komitmen Mutu, Anti Korupsi atau dapat disingkat sebagai ANEKA. Penjelasan dari kelima nilai

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban individu, kelompok, atau institusi untuk

memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang Pegawai Negeri Sipil

adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik antara lain:

a. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan

antara kepentingan publik dengan sektor, kelompok dan pribadi

b. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan

mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis.

c. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

d. Menunjukkan sikap dan prilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai

penyelenggara pemerintah.

Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut terdiri dari:

a. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

b. Akuntabilitas berorientasi pada hasil

c. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan

d. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi

e. Akuntabilitas memperbaiki kinerja

Berdasarkan aspek-aspek tersebut seorang PNS harus memiliki tanggung jawab dalam

menjalankan setiap tugasnya. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama yaitu:

a. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi);

b. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional);

c. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).

Akuntabilitas publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akuntabilitas vertikal

(vertical accountability) dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability).

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas

yang lebih tinggi. Akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk

melaporkan “ke bawah” kepada publik. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah

10

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat

pemerintah untuk melaporkan “ke samping” kepada para pejabat lainnya dan lembaga

negara.

Nilai-Nilai yang mencerminkan Akuntanbilitas yaitu :

a. Kejelasan Target

b. Partisipatif

c. Tanggung Jawab

d. Netral

e. Adil

1. Nasionalisme

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri,

sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya (chauvinism). Sedangkan dalam arti

luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara,

dan sekaligus menghormati bangsa lain. Secara politis nasionalisme berarti pandangan atau paham

kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai

Pancasila.

Dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, salah satu fungsi ASN adalah menjalankan

kebijakan publik. Kebijakan publik diharapkan dapat dilakukan dengan integritas tinggi dalam

melayani publik sehingga dalam menjadi pelayan publik yang professional. ASN adalah aparat

pelaksana yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan

kebijakan publik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Indikator-indikator yang terdapat dalam nilai nasionalisme yang harus dimiliki Aparatur Sipil

Negara antara lain sebagai berikut:

a. Berwawasan kebangsaan yang kuat

b. Memahami pluralitas

c. Berorientasi kepublikan yang kuat

d. Mementingkan kepentingan nasional di atas segalanya

Selain itu adapun nilai-nilai yang mencerminkan nasionalisme yaitu:

a. Kerjasama

b. Tanggung Jawab

c. Tidak Diskriminatif

d. Menghargai Karya orang lain

11

2. Etika Publik

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma

yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan

kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik

menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan

mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi peribadi, dan

kebijaksanaan di dalam pelayanan publik.

Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus,

sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis.

Kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam

masyarakat melalui ketentuan- ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh

sekelompok profesional tertentu.

a. Berdasarkan undang-undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai

berikut:

b. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi

c. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin

d. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku

f. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang

berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan etika pemerintahan

g. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara

h. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung

jawab, efektif, dan efisien

i. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan

tugasnya

j. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak

lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan

k. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan

dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat

bagi diri sendiri atau untuk orang lain

l. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan

integritas ASN

12

m. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

disiplin pegawai ASN.

Dimensi etika publik terdiri dari: 1) dimensi tujuan pelayanan publik yang

bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan relevan; 2) dimensi

modalitas yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan netralitas; serta 3) dimensi

tindakan integritas publik. Ketiga dimensi tersebut dapat menjadi dasar untuk menjadi

pelayan publik yang beretika. Etika publik menjadi sebuah refleksi kritis yang

mengarahkan nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan yang

dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan

masyarakat.

Selain itu terdapat indicator yang terdapat pada etika publik yaitu:

a. Jujur

b. Bertanggung jawab

c. Integritas tinggi

d. Cermat

e. Disiplin

f. Hormat

g. Sopan

h. Taat pada peraturan perundang-undangan

i. Taat perintah

j. Menjaga rahasia

3. Komitmen Mutu

Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam

tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Aspek utama yang menjadi target stakeholder

adalah layanan yang komitmen pada mutu melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien,

inovatif dan berorientasi mutu.

a. Efektif

Efektivitas menunjukan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik

menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja sedangkan efektivitas organisasi berarti sejauh

mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang

coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai

oleh pelanggan.

b. Efisien

13

Efisien adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan atau tingkat

ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga

tidak terjadi pemborosan sumber daya sedangkan efisiensi organisasi adalah jumlah sumber

daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh

berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah

keluaran tertentu. Efisensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk

menghasilkan barang dan jasa.

a. Inovasi

Inovasi adalah cara utama dimana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan di

pasar, teknologi dan persaingan.

b. Mutu

Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yag diberikan kepada pelanggan

sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu

merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja.

Indikator dalam Komitmen Mutu yaitu:

a. Efisiensi

b. Efektif

c. Inovasi

d. Berorientasi Mutu

4. Anti Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin coruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau

kebobrokan. Dalam bahasa Yunani coruptio artinya perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat

disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental

dan umum. Anti Korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala

tingkah laku atau tindakan yang melawan norma–norma dengan tujuan memperoleh keuntungan

pribadi, merugikan Negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada 7 jenis

korupsi yaitu:

a. Korupsi Transaktif yaitu ditandai adanya kesepakatan timbal balik kedua pihak yang

sama-sama aktif demi keuntungan bersama;

b. Korupsi Ekstroaktif yaitu ditandai adanya tekanan kepada pihak pemberi untuk

menyuap demi kepentingan keselamatan diri dan koleganya;

c. Korupsi Investif yaitu penawaran barang/jasa yang keuntungannya diharapkan dimasa

datang;

d. Korupsi Nepotistik yaitu ditandai dengan perlakuan khusus kepada kerabatnya dalam

suatu kedudukan;

14

e. Korupsi Autogenik yaitu korupsi yang di lakukan individu dengan memanfaatkan

kelebihan pemahaman dan pengetahuannya sendiri;

f. Korupsi Suportif yaitu tindakan korupsi untuk melindungi tindak korupsi lainnya;

g. Korupsi Defensif yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan diri

dari pemerasan.

Menanamkan sikap sadar anti korupsi merupakan salah satu cara untuk menjauhkan

diri kita dari korupsi. Nilai-Nilai dasar anti korupsi adalah sebagai berikut.

a. Jujur

b. Peduli

c. Mandiri

d. Disiplin

e. Tanggungjawab

f. Kerja keras

g. Sederhana

h. Berani

i. Adil

Kesadaran anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual, dengan selalu ingat akan

tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi, dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan

waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan sehingga dapat menjadi benteng kuat untuk anti

korupsi. Tanggung jawab spiritual yang baik akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk

memiliki visi dan misi yang baik, hingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau

usaha untuk mendapatkan hasil terbaik agar dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

B. PERAN DAN KEDUDUKAN ASN

Untuk mewujudkan birokrasi yang professional dalam menghadapi tantangan-tantangan

global, pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad

untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin professional. Undang-undang ini merupakan

dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara

yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari

praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

1. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang

professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi

15

pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul

selaras dengan perkembangan jaman.

Adapun asas-asas manajemen ASN, antara lain:

a. kepastian hukum;

b. profesionalitas;

c. proporsionalitas;

d. keterpaduan;

e. delegasi;

f. netralitas;

g. akuntabilitas;

h. efektif dan efisien;

i. keterbukaan;

j. non diskriminatif;

k. persatuan;

l. kesetaraan;

m. keadilan;

n. kesejahteraan.

1. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menurut Lembaga Administrasi Negara adalah segala bentuk pelayanan

umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di pusat dan daerah dan dilingkungan

BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Adapun prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah:

a. Partisipatif

Dalam penyelenggaraan pelayananpublik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah

perlumelibatkan masyarakat dalam merencanakan,melaksanakan, dan mengevaluasi

hasilnya.

b. Transparan

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara

pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui

segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut.

c. Responsif

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan

memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya terkait dengan bentuk dan jenis

pelayanan publik yang mereka butuhkan, mekanisme penyelenggaraan layanan, jam

pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan.

16

d. Tidak Diskriminatif

Pelayanan publik yangdiselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakanantara

satu warga negara dengan warga negarayang lain atas dasar perbedaan identitas warga

negara.

e. Mudah dan Murah

Penyelenggaraan pelayananpublik dimana masyarakat harus memenuhi

berbagaipersyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka

butuhkan harus diterapkan prinsip mudah dan murah.Hal ini perlu ditekankan karena

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk

mencari keuntungan melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi.

f. Efektif dan Efisien

Penyelenggaraan pelayan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang

hendak dicapainya dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur

yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah.

g. Aksesibel

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh

warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan dapat dijangkau dalam arti non-

fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat

untuk mendapatkan layanan tersebut.

h. Akuntabel

Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan

secara terbuka kepadamasyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanyasecara

formal kepada atasan akan tetapiyang lebih penting harus dipertanggungjawabkan

secaraterbuka kepada masyarakat luas melalui media publik.

i. Berkeadilan

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapatdijadikan sebagai alat melindungi

kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompoklemah ketika

berhadapan dengan kelompok yang kuat.

Indikator pelayanan publik yaitu:

a. Jujur

b. Tanggap

c. Cepat

d. Tepat

e. Akurat

f. Berdaya guna

17

g. Berhasil guna

h. santun

2. Whole Of Government

Whole of government (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang

menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup

koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen

program dan pelayanan publik.

Pendekatan WoG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori\

hubungan antara kelembagaan yang terlibat sebagai berikut:

a. Koordinasi, yang tipe hubungannya dapat dibagi lagi menjadi:

1) penyertaan, yaitu pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak;

2) dialog atau pertukaran informasi;

3) joint planning, yaitu perencanaan bersama untuk kerjasama sementara.

b. Integrasi, yang tipe hubungannya dapat dibagi lagi menjadi:

1) joint working, atau kolaborasi sementara;

2) joint ventrure, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan

besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama;

3) satelit, yaitu entitas yang terpisah, dimiliki bersama, dibentuk sebagai

mekanisme integratif.

c. Kedekatan dan pelibatan, yang tipe hubungannya dapat dibagi lagi menjadi:

1) aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar

yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama;

2) union, berupa Unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak;

merger, yaitu penggabungan ke dalam struktur baru

Terdapat beberapa nilai indikator dalam Whole of government (WoG) yaitu:

a. koordinasi

b. integritas

c. kolaborasi

d. partisipasi

e. komunikasi

f. Kerjasama

g. Kemitraan

18

h. Kepentingan Bersama

i. kesinambungan

19

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

A. IDENTIFIKASI ISU DAN GAGASAN PEMECAHAN

Berdasarkan pengamatan dan observasi penulis selama 4 bulan serta diskusi yang dilakukan

bersama mentor maka ditemukannya isu-isu mengenai kearsipan pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kapuas hulu sebagai berikut:

1. Belum Digunakannya Teknologi dalam Pengelolaan Arsip/Dokumen yang ada di Dinas

Pendidikan dan kebudayaan Kapuas Hulu

Kemajuan teknologi memberikan pengaruh dalam kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi

menjadi lebih mudah dengan penggunaan teknologi yang ada. Salah satu kegiatan organisasi

yang berpengaruh dengan adanya kemajuan teknologi yaitu pengelolaan arsip. Pengelolaan

Arsip merupakan salah satu kegiatan sebuah organisasi yang penting. Dengan pengelolaan

arsip yang baik maka suatu organisasi mudah dalam menyediakan data atau dokumen yang

dibutuhkan. Adapun kegiatan dalam pengelolaan arsip yaitu meliputi penciptaan arsip,

penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan juga penyusutan arsip.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu belum memanfaatkan kemajuan teknologi

dalam proses pengelolaan arsip seperti dalam melakukan penyimpanan dokumen atau arsip

masih dilakukan secara manual atau arsip belum terdigitalisasi. Penyimpanan dokumen atau

arsip yang belum terdigitalisasi menyebabkan pengelolaan arsip kurang optimal dikarenakan

fisik arsip yang rawan rusak dan hilang. Selain itu belum terdigitalisasinya arsip menyulitkan

dalam melakukan temu kembali arsip seperti temu kembali arsip atau dokumen menjadi lebih

lama dan tidak efisien.

Berdasarkan issu yang penulis temukan mengenai belum digunakannya teknologi dalam

pengelolaan arsip, Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas

Hulu memberikan arahan untuk mengoptimalisasi pengelolaan arsip/dokumen dengan

menggunakan teknologi berbasis cloud google drive.

2. Belum Memiliki SOP Alur Pengelolaan Arsip

Dalam pengelolaan arsip pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, dinas belum

memiliki SOP atau alur yang jelas dalam pengelolaan arsip. Hal ini berdampak pada

pengelolaan arsip yang tidak optimal. Banyak arsip yang belum dikelola dengan baik

dikarenkan belum memiliki SOP atau alur yang jelas.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana kearsipan

Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang penting dalam penunjang pengelolaan

kearsipan. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengelolaan kearsipan

berdampak terjadinya penumpukan arsip dan tidak tertatanya arsip dengan baik. Sarana dan

20

prasarana pengelolaan kearsipan yang terdapat di Dinas Pendidikan Kapuas Hulu belum

memadai seperti filling cabinet di setiap bidang,gobi arsip dan juga lemari arsip. Kurangnya

sarana dan prasarana tersebut membuat sulitnya arsip ditemukan. Selain itu Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kapuas Hulu juga belum memiliki record center atau ruangan yang menjadi

tempat penyimpanan arsip yang menyebabkan banyaknya arsip yang belum tertata dan

menumpuk di masing-masing bidang. Kurangnya sarana dan prasarana penyimpanan arsip

dapat dibuktikan dengan hasil audit yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

yang menyatakan bahwa masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu.

Dalam menyikapi isu-isu yang ditemukan, maka isu tersebut akan dianalisis dan

ditentukan skala prioritas permasalahan yang akan ditangani. Penentuan isu aktual dilakukan

dengan menggunakan skala dengan rentang angka dari 1-5 yang menyatakan bahwa isu

tersebut: (1) = Tidak Penting; (2) = Kurang Penting; (3) = Cukup Penting; (4) = Penting dan

(5) = Sangat Penting. Skala penilaian ini berpedoman pada 4 (empat) kriteria isu yaitu isu

bersifat Aktual, Problematik, Khalayak dan Layak atau biasa di singkat APKL sebagai

berikut:

Tabel 4.1 Analisis Prioritas Masalah Melalui Metode APKL

Issu A P K L Jumlah Ranking

Belum Digunakannya Teknologi

dalam Pengelolaan

Arsip/Dokumen yang ada di

Dinas Pendidikan dan

kebudayaan Kapuas Hulu

5 5 4 5 19 1

Belum Memiliki SOP alur

Pengelolaan Arsip di Dinas

4 3 2 3 12 3

Kurangnya Sarana dan Prasaran

Kearsipan

4 4 4 3 15 2

Dari analisis isu dengan menggunakan analisis APKL di atas, maka yang menjadi Isu Prioritas

(nilai tertinggi) dan ditetapkan sebagai Isu Rancangan Aktualisasi serta akan dicarikan solusi

pemecahan masalahnya adalah: “Belum Digunakannya Teknologi dalam Pengelolaan

Arsip/Dokumen yang ada di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu”.

21

Setelah menetapkan isu yang menjadi prioritas, maka dilakukan analisis masalah yang

menjadi faktor-faktor penyebab adanya isu. Berikut beeberapa masalah faktor tersebut yaitu:

1. Pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual

Dengan perkembangan teknologi yang pesat harusnya berdampak pula pada pengelolaan

arsip. Dalam melakukan pengelolaan arsip, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas

Hulu masih melakukan pengelolaan arsip secara manual. Adapun belum digunakannya

teknologi dalam pengelolaan arsip dapat dilihat pada proses penyimpanan arsip yang

masih dilakukan secara manual. Penyimpanan arsip secara manual menimbulkan

permasalahan seperti menumpuknya arsip/dokumen dan belum tertatatanya dokumen

yang membuat tidak optimalnya dinas dalam menyediakan dokumen yang dibutuhkan.

Kemajuan teknologi telah menyediakan kemudahan dalam melakukan penyimpanan

dokumen/arsip secara secara online. Tetapi hal ini belum dimanfaatkan oleh dinas dalam

mengelola arsip/dokumen yang ada.

2. Kurangnya kesadaran pentingya dalam menerapkan arsip berbasis digital

Digitalisasi arsip merupakan pengalih media arsip dari arsip berbentuk fisik menjadi

bentuk digital. Digitalisasi arsip ini bertujuan untuk melakukan penyelamatan arsip dari

kerusakan fisik arsip. selain itu dengan terdigitalisasinya arsip memudahkan dalam

mengakses kembali arsip yang dibutuhkan. Kurangnya kesadaran akan pentingya

digitalisasi arsip membuat arip arsip belum terdigitalisasi dan tidak terkelolanya arsip

dengan baik. Adapun masalah yang ditimbulkan yaitu arsip yang rusak tidak bisa terbaca

atau digunakan, dan juga tidak efisien dalam melakukan temu Kembali arsip,

membuthkan waktu yang lama dalam mencari arsip.

3. Kurangnya tenaga ahli pengelolaan arsip berbasis digital

Berdasarkan PERKA ANRI No. 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib

Arsip menyebutkan bahwa di setiap Eselon III minimal terdapat satu orang arsiparis.

Tetapi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu hanya memiliki

satu orang arsiparis oleh karena itu hal ini menyebabkan kurangnya tenaga ahli dalam

melakukan pengelolaan arsip khususnya arsip digital.

Untuk menentukan penyebab utama isu dalam rancangan aktualisasi ini, maka perlu dilakukan

dengan menggunakan alat bantu tapisan lainnya yaitu USG. U artinya urgency, S artinya Seriousness,

G artinya growth. Urgency sendiri diartinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalis dan

ditindaklanjuti. Seriousness artinya seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat

yang akan ditimbulkan. Growth artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika

tidak ditangani segera. Rentang penilaian rentang penilaian 1 - 5 yang menyatakan bahwa isu tersebut

: (1) Sangat Tidak Penting, (2)

22

Tabel 4.2 Analisis Issu dengan USG

Masalah U S G Jumlah Ranking

Kurangnya tenaga ahli pengelolaan

arsip berbasis digital

4 4 4 12 2

Pengelolaan arsip masih dilakukan

secara manual

5 5 5 15 1

Kurangnya kesadaran pentingya dalam

menerapkan arsip berbasis digital

3 3 2 8 3

Berdasarkan hasil analisis masalah yang dilakukan dapat diketahui bahwa faktor utama yang

menjadi masalah pokok adalah “Pengelolaan Arsip yang masih dilakukan secara manual pada dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu”. Dengan mengetahui masalah pokok tersebut,

maka gagasan yang tepat untuk penulisan rancangan aktualisasi ini adalah “Digitalisasi Arsip

Berbasis Cloud google drive (DIA BULE) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Kapuas Hulu”.

Cloud storage merupakan media penyimpanan file atau dokumen pada internet dengan

konsep dasar seperti halnya file server pada suatu perusahaan yang membedakan hanya saja

insfrastruktur pada media storage yang dikelola oleh cloud kemudian memberikan layanan

penyimpanan yang dapat diakses serta dikelola oleh setiap orang yang memiliki akses dengan cloud

storage tersebut dengan jaringan internet. Cloud storage memiliki berbagai jenis diantaranya google

drive, Dropbox, skyDrive, Amazon Cloud Drive dll. Google drive merupakan cloud storage berbasis

cloud computing memberi berbagai manfaat sebagai media penyimpanan bagi penguna atau user,

terdapat 5 manfaat google drive bagi pengguna yaitu dapat mengirim jenis file, penyimpanan

tersingkronisasi, editing melalui google aplikasi, memberikan hak akses, dan ruang penyimpanan

yang besar. Adapun dalam rancangan aktualisasi ini, penulis akan menggunakan Google Drive

sebagai digitalisasi media penyimpanan arsip di Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas

Hulu. Dengan Google Drive akan memudahkan dalam pengelolaan arsip/dokumen yaitu pada

penyimpanan arsip/dokumen. Apabila ada PNS yang akan mencari arsip dokumen/arsip, maka

melalui Google Drive akan dengan mudah menemukannya

Berdasarkan judul di atas, maka Rencana Kegiatan pada Rancangan Aktualisasi ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaporkan dan mendiskusikan kepada mentor dan coach terkait issu yang diangkat

23

2. Mempelajari dan mendalami sistem kerja google Drive

3. Merancang pembuatan Penyimpanan Online berbasis Google Drive

4. Mengumpulkan dan menglasfikasikan dokumen/arsip

5. Melakukan scan arsip/dokumen yang akan di unggah ke penyimpanan berbasis online

6. Mengunggah arsip/dokumen ke google drive

7. Membuat daftar arsip

8. Memberi Link arsip yang disimpan di google drive pada daftar arsip

B. KETERKAITAN SUBSTANSI MATA PELATIHAN

Tabel 4.3 Rancangan Aktualisasi

24

Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu

Identifikasi isu :

Belum Digunakannya Teknologi dalam Pengelolaan Arsip/Dokumen

yang ada di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kapuas

Hulu

Masalah yang diangkat : Pengelolaan Arsip yang masih dilakukan secara manual pada dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu

Gagasan Pemecahan : Digitalisasi Arsip Berbasis Cloud google drive (DIA BULE) Pada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Mata Subastansi

Pelatihan

Kontribusi

Terhadap Visi-

Misi Pemerintah

Kabupaten

Kapuas Hulu

Penguatan Nilai

Organisasi

1 2 3 4 5 6 7

1

Melaporkan dan

mendiskusikan

kepada mentor

dan coach

terkait issu yang

diangkat

1.Menghubungi dan

mendiskusikan Bersama

mentor melalui

whatssapp terkait issu

2. Membuat janji dan

melaporkan hasil diskusi

dari mentor kepada

coach terkait issu yang

diambil

3. Issu yang diambil

disetujui oleh coach

4. Melaporkan kembali

kepada mentor terkait

1.Persetujuan Issu dan

Judul rancangan

aktualisasi

1. Dalam menghubungi

mentor saya akan

mengucapkan salam dan

menerapkan sopan santun saat

berkomunikasi, nilai-nilai

ASN yang saya terapkan

yaitu: Etika Publik: Sopan

santun. Selanjutnya Dalam

Berkomunikasi dengan

mentor saya menggunakan

whatssapp, nilai-nilai ASN

yang saya terapkan yaitu:

Komitmen Mutu: Efisien

Dengan

melaporkan dan

mendiskusikan

kepada mentor

dan coach terkait

issu yang

diangkat, saya

ikut

Dengan

melaporkan dan

mendiskusikan

kepada mentor

dan coach terkait

issu yang

diangkat, saya

ikut

berkontribusi

dalam nilai-nilai

organisasi yaitu

Pelayanan Prima

Untuk Semua :

B. KETERKAITAN SUBSTANSI MATA PELATIHAN

Tabel 4.3 Rancangan Aktualisasi

25

issu yang akan

diaktualisasikan di OPD

2. Saya akan melaporkan dan

memaparkan mengenai issu

yang akan saya gunakan

untuk aktualisasi, nilai-nilai


yaitu: Akuntanbilitas:

Kejelasan Target.

3. Setelah saya memaparkan

issu dan yang akan saya

gunakan berikutnya saya

memohon kesediaan kepada

coach untuk mengarahkan

terkait issu yang akan saya

gunakan, nilai-nilai ASN


Nasionalisme: Hormat

Menghormati

4. Setelah diberikan arahan

oleh coach dan issu disetujui

selanjutnya saya melaporkan

Kembali kepada mentor

mengenai rancangan

aktualisasi yang akan

diterapkan dan siap

melaksanakan tugas,nilai-

nilai ASN yang saya terapkan

yaitu: Anti Korupsi:

Tanggung Jawab

berkonstribusi

dalam misi 1.

Ramah dan

Sepenuh Hati

2

Mempelajari

dan mendalami

sistem kerja

Google Drive

1.Saya akan menyiapkan

perangkat keras dan

Menghidupkan laptop

juga menyambungkan

laptop dengan internet

1. Referensi Artikel

Google Drive

2. Petunjuk teknis

penggunaan Google

drive

1. Saya akan menghidupkan

laptop dan juga menyiapkan

peralatan seperti perangkat

keras untuk melakukan akses

ke google drive, nilai-nilai


Dengan

Mempelajari dan

mendalami

sistem kerja

Dengan

Mempelajari dan

mendalami

sistem kerja

Google Drive ,

saya ikut

26

2.Mencari artikel terkait

google drive pada

browser

3. Mempelajari sistem

kerja google drive

4.Mencetak materi

petunjuk Penggunaan

google drive.

5.Membuat petunjuk

teknis penggunaan

google drive

yaitu: Anti Korupsi:

Mandiri.

2. Saya akan mencari

informasi seperti artikel

mengenai cara penggunaan

google drive, nilai-nilai ASN

yang saya terapkan

yaitu:Akuntanbilitas:

Kejelasan Target.

3. Saya akan mempelajari

cara kerja pemakaian google

drive, nilai-nilai ASN yang

saya terapkan yaitu: Etika

Publik: Cermat.

4. Saya akan mencetak

artikel-artikel mengenai

google drive yang saya

peroleh dan tidak

menghilangkan informasi

pembuat artikel, nilai-nilai


yaitu: Nasionalisme:

Menghargai Karya Orang

Lain

5. Saya akan membuat

petunjuk dari artikel-artikel

yang saya peroleh, nilai-nilai


yaitu: Komitmen Mutu:

Efisien.

Google Drive

saya ikut

berkonstribusi

dalam misi 3.

berkontribusi

dalam nilai-nilai

organisasi yaitu

Pelayanan Prima

Untuk Semua

dan akurat.

27

3

Merancang

pembuatan

penyimpanan

online berbasis

Google Drive

1.Menyiapkan perangkat

keras dan

menghubungkan laptop

dengan internet

2. Mengakses gmail

3. Membuat akun

khusus google drive

4. Melakukan percobaan

penggunaan google

drive dan

mempersiapakan

sebagai penggunaan

penyimpanan arsip

1. Teregistrasinya

akun penyimpanan

google drive


bahan untuk merancang

pembuatan google drive

seperti laptop dan email, dan

juga menghubungkan laptop

ke internet, nilai-nilai ASN


Anti Korupsi: Mandiri.

2. Saya akan mengakses

gmail untuk pembuatan akun

google drive, nilai-nilai ASN


Akuntanbilitas: Kejelasan

Target.

3. Saya akan melakukan

registrasi akun untuk

membuat akun pada google


saya terapkan yaitu:

Komitmen Mutu:

efektivitas.

4. Setelah saya memiliki akun

pada google drive selanjutnya

saya melakukan percobaan

penyimpanan pada google


saya terapkan yaitu: Etika

Publik: Cermat. Setelah

berhasil melakukan

percobaan penyimpanan pada

akun google drive saya akan

menerapkan penggunaan

google drive untuk

penyimpanan arsip, nilai-nilai

Dengan

Merancang

pembuatan

penyimpanan

online berbasis

Google Drive

saya ikut

berkonstribusi

dalam misi 3.

Dengan

Merancang

pembuatan

penyimpanan

online berbasis

Google Drive ,

saya ikut

berkontribusi

dalam nilai-nilai

organisasi yaitu

Pelayanan Prima

Untuk Semua

28


yaitu: Nasionalisme:

Tanggung Jawab.

4

Melakukan scan

arsip/dokumen

yang akan

diunggah ke

google drive

1.Mengumpulkan arsip

sesuai klasifikasi

2. Menyiapkan

perangkat seperti scan,

menghubungkan alat

scan ke laptop dan

melakukan pemindaian

arsip/dokumen ke laptop

dengan menggunakan

scan

3. membuat folder dan

memasukkan hasil file

dokumen/arsip pada

folder sesuai dengan

klasifikasi yang telah

ditentukan

4. melanjutkan dan

menyelesaikan scan

dokumen/arsip

1. Terkumpulnya

arsip/dokumen

dalam bentuk

softfile

1.Saya akan melakukan

pengumpulan arsip dan juga

melakukan penglasifikasian

arsip yang akan saya scan,

nilai-nilai ASN yang saya

terapkan yaitu:

Akuntanbilitas: Konsisten.

2. Saya akan menyiapkan

perangkat digitalisasi yaitu

scan dan melakukan

digitalisasi dokumen/arsip

dengan menggunakan scan

agar file dokumen/arsip

masuk ke laptop, nilai-nilai


yaitu: Komitmen Mutu:

Inovasi.

3. Setelah arsip/dokumen

berbentuk file selanjutnya

saya membuat folder khusus

pada laptop dari

dokumen/arsip yang telah

saya scan, nilai-nilai ASN


Anti Korupsi: Mandiri.

folder khusus dokumen/arsip

yang telah terdigitalisasi

selanjutnya saya

Dengan

Melakukan scan

arsip/dokumen

yang akan

diunggah ke

google drive saya

ikut

berkontribusi

dalam misi 3.

Dengan

Melakukan scan

arsip/dokumen

yang akan

diunggah ke

google drive ,

saya ikut

berkontribusi

dalam nilai-nilai

organisasi yaitu

Akurat.

29

kelompokknya berdasarkan

klasifikasi yang telah saya

buat, nilai-nilai ASN yang

saya terapkan yaitu : Etika

Publik: Cermat

4. Selanjutnya saya akan

bersungguh-sungguh dalam

menyelesaikan scan

arsip/dokumen, nilai-nilai


yaitu : Nasionalisme: Kerja

Keras

5

Mengunggah

arsip/dokumen

ke dalam google

drive

1. Membuka akun

google drive dan

membuat folder

penyimpanan

pada google

drive sesuai

folder digitalisasi

dokumen/arsip

yang telah

tersimpan pada

laptop

2. Membuat folder

pada googledrive

sesuai dengan

klasifikisasi

3. Mengunggah

dokumen/arsip

pada google

drive

4. Memeriksa

Kembali

1. Tersimpannya

arsip/dokumen

ke dalam

google drive

1.Saya akan membuat folder

dengan cermat dan teliti,


terapkan yaitu : Komitmen

Mutu: Berorientasi Mutu

2. Saya akan memastikan

folder yang saya buat sesuai

dengan klasifikasi yang telah

saya tentukan, nilai-nilai


yaitu : Akuntanbilitas:

Kejelasan Target

3. setelah saya membuat

folder penyimpanan pada

google drive selanjutnya saya

menunggah dokumen/arsip

satu persatu, nilai-nilai ASN

yang saya terapkan yaitu :

Anti Korupsi: Tanggung

Jawab

4. Setelah semua

arsip/dokumen diunggah ke

Dengan

Mengunggah

arsip/dokumen

ke dalam google

drive saya ikut

berkonstribusi

dalam misi 3.

Dengan

Mengunggah

arsip/dokumen ke

dalam google

drive, saya ikut

berkontribusi

dalam nilai-nilai

organisasi yaitu

Akurat.

30

dokumen/arsip

yang diunggah

5. Melaporkan

kepada mentor

terkait

dokumen/arsip

yang telah

diunggah ke

google drive

penyimpanan selanjutnya

saya akan memeriksa kembali

apakah semua dokumen/arsip

telah diunggah ke

penyimpanan google drive,


terapkan yaitu : Etika

Publik: Cermat

5. Selanjutnya saya akan

melaporkan kepada mentor

terkait hasil unggahan

dokumen saya di google


saya terapkan yaitu :

Nasionalisme:

Menghormati

6.

Membuat Daftar

Arsip pada

Microsoft Word

dan

memberikan

link

penyimpanan

google drive

1. Menyiapkan

perangkat dan

membuka

Microsoft word

pada laptop

2. Membuat daftar

arsip yang telah

diunggah ke

google drive

pada Microsoft

word

3. Memeriksa

Kembali

pembuatan daftar

arsip

4. Mencopy link

penyimpanan

1. Daftar arsip

dalam bentuk

softfile


perangkat dan Microsoft

word untuk membuat daftar

arsip pada Microsoft word,

Anti Korupsi: Mandiri

2. sebelum saya membuat

daftar arsip sayaakan

mengelompokkan arsip yang

telah tersimpan di google

drive sesuai dengan

klasifikasi, nilai-nilai ASN

yang saya terapkan yaitu :

Akuntanbilitas: Kejelasan

Target . Setelah

arsip/dokumen terklasifikasi

saya membuat daftar arsip

pada Microsoft word, nilai-

Dengan

Membuat Daftar

Arsip pada

Microsoft Word

dan memberikan

link

penyimpanan

google drive saya

ikut

berkonstribusi

dalam misi 3.

Dengan

Membuat Daftar

Arsip pada

Microsoft Word

dan memberikan

link penyimpanan

google drive ,

saya ikut

berkontribusi

dalam nilai-nilai

organisasi yaitu

31

google drive ke

dalam daftar

arsip


yaitu : Etika Publik:

Tanggung jawab

3. Setelah membuat daftar

arsip pada Microsoft word

saya akan memastikan

kembali bahwa daftar arsip

yang saya buat sesuai dengan

standar yang telah ada, nilai-


yaitu : Nasionalisme: Tidak

Memaksakan Kehendak

4. Setelah saya Menyusun

daftar arsip selanjutnya saya

mengcopy link pada google

drive agar terhubung dengan

daftar arsip yang saya buat,


terapkan yaitu : Komitmen

Mutu ; Efisien

pelayanan prima

untuk semua dan

cepat.

32

C. JADWAL IMPLEMENTASI

Tabel 4.4 Jadwal Aktualisasi

Nama Peserta : Gita Sulika Sari, A.Md.

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu

Tempat

Aktualisasi

: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu

No Tanggal

Pelaksanaan Kegiatan Output

1 6-07-2021

Melakukan konsultasi kepada

mentor terkait isu Penyimpan

arsip yang masih manual

sehingga penyimpanan arsip

kurang optimal

Hasil diskusi dan terlaksananya

pertemuan dengan pimpinang

selaku mentor

2 13-07-2021 Mempelajari dan mendalami

sistem kerja Google Drive

Referensi Artikel Google Drive

dan Petunjuk teknis penggunaan

Google drive

3 14-07-2021

Merancang pembuatan

penyimpanan online berbasis

Google Drive

Teregistrasinya akun

penyimpanan google drive

4 20-07-2021 -

25-07-2021

Melakukan scan

arsip/dokumen yang akan

diunggah ke google drive

Terkumpulnya arsip/dokumen

dalam bentuk softfile

5 26-07-2021 -

27-07-2021

Mengunggah arsip/dokumen

ke dalam google drive

Tersimpannya arsip/dokumen ke

dalam google drive

6 28-07-2021 -

30-07-2021

Membuat Daftar Arsip pada

Microsoft Word dan

memberikan link

penyimpanan google drive

Daftar arsip dalam bentuk softfile

35

DAFTAR PUSTAKA

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan

Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Komitmen Mutu: Modul Pendidikan dan


Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Etika Publik: Modul Pendidikan dan


Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Nasionalisme: Modul Pendidikan dan


Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Anti Korupsi Modul Pendidikan dan


Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Whole Of Government: Modul

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik

Indonesia

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Pelayanan Publik: Modul Pendidikan

dan Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Manajemen ASN: Modul Pendidikan dan


Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Analisis Isu Konteporer: Modul

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik

Indonesia

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas

Hulu

36

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan

Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan

Nasional Sadar Tertib Arsip

DIGITALISASI ARSIP BERBASIS CLOUD GOOGLE DRIVE (DIA …

Documents

Transcript of DIGITALISASI ARSIP BERBASIS CLOUD GOOGLE DRIVE (DIA …