11

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Akuntansi Lingkungan

AICPA (American Institute of Certified Public Accounting) (2014)

dalam Volisin (2008:3) mengidentifikasikan Akuntansi Lingkungan Sebagai :

“The identification, measurement, and allocation of environmental costs¸ the

integration of these environmental costs into business decisions, and the

subsequent communication of the information to a company’s stakeholders”.

Artinya adalah akuntansi lingkungan merupakan akuntansi yang di

dalamnya terdapat identifikasi, pengukuran, dana lokasi biaya lingkungan, di

mana biaya-biaya lingkungan ini di integrasikan dalam pengambilan keputusan

bisnis, dan selanjutnya dikomunikasikan kepada para stakeholder.

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau United

States Environment Protection Agency (US EPA) akuntansi lingkungan adalah:

“Suatu fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah untuk

menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para

stakeholders perusahaan, yang mampu mendorong dalam

pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya

ketika pada waktu yang bersamaan, sedang memperbaiki kualitas

lingkungan” (Arfan Ikhsan, 2008).

US EPA menambahkan bahwa istilah akuntansi lingkungan di bagi

menjadi dua. Pertama, akuntansi lingkungan merupakan biaya yang secara

langsung berdampak pada perusahaan secara menyeluruh (disebut dengan

istilah “biaya pribadi”). Kedua, akuntansi lingkungan juga meliputi biaya-biaya

12

individu, masyarakat maupun lingkungan suatu perusahaan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan. Akuntansi lingkungan juga didefinisikan sebagai

pencegahan, pengurangan, dan atau penghindaran dampak terhadap

lingkungan, bergerak dari beberapa kesempatan, dimulai dari perbaikan

kembali kejadian-kejadian yang menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan

tersebut (Arfan Ikhsan, 2008).

Akuntansi lingkungan menjadi hal yang penting untuk dapat

dipertimbangkan dengan sebaik mungkin karena akuntansi lingkungan

merupakan bagian akuntansi atau sub yang termasuk kedalam bagian akuntansi.

Alasan yang mendasarinya adalah mengarah pada keterlibatannya dalam

konsep ekonomi dan informasi lingkungan. Akuntansi lingkungan juga

merupakan suatu bidang yang terus menerus berkembang dalam

mengidentifikasi pengukuran-pengukuran dan mengomunikasikan biaya-biaya

aktual perusahaan atau dampak potensial lingkungannya. Biaya ini meliputi

biaya-biaya pembersihan atau perbaikan tempat-tempat yang terkontaminasi,

biaya pelestarian lingkungan, biaya hukuman dan pajak, biaya pencegahan

polusi teknologi dan biaya manajemen pemborosan.

2.1.1. PSAK No. 01 (Revisi 2009) Tentang Laporan Keuangan

Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia

diatur oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang menyarankan kepada

13

perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab mengenai sosial dan

lingkungan sebagaimana tertulis pada Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) no 1 (Revisi 2009) paragraf 12 berbunyi:

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan,

laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah

(value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor

lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri

yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna

laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan

tersebut di luar lingkup Standar Akuntansi Keuangan”.

a) Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 01 (Revisi 2009)

PSAK 1 (Revisi 2009) selanjutnya cukup disebut “PSAK 1 (2009)”

merevisi PSAK sebelumnya yang dikeluarkan pada tahun 1998

dengan judul sama. PSAK ini mengadopsi IAS 1 (2009):

Presentation of Financial Statements.

Pada tabel dibawah ini menunjukan tujuan dan ruang lingkup PSAK

No.01 (Revisi 2009)

Tabel II.1

Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 01 Revisi 2009

Perihal Deskripsi

Tujuan

a) untuk menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan

bertujuan umum agar dapat dibandingkan, baik dengan laporan

keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas

lain.

14

b) untuk mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur

laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan

Ruang

lingkup

Entitas menerapkan PSAK 1 dalam penyusunan dan penyajian

laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK.

PSAK 1 tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan

keuangan entitas syariah karena entitas syariah mengacu pada SAK

tersendiri.

PSAK 1 tidak diterapkan bagi struktur dan isi laporan keuangan

interim ringkas yang disusun sesuai dengan PSAK 3: Laporan

Keuangan Interim, kecuali untuk paragraf 13-33 yang diterapkan

bagi laporan keuangan interim tersebut.

PSAK 1 berlaku bagi seluruh entitas, termasuk entitas yang

menyajikan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan

terpisah sebagaimana diatur dalam PSAK 4: Laporan Keuangan

Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri.

PSAK 1 menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang

berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jika entitas

tidak berorientasi laba menerapkan PSAK 1, entitas tersebut

mungkin perlu menyesuaikan deskripsi beberapa pos yang terdapat

dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri.

Entitas yang tidak memiliki ekuitas, sebagaimana didefinisikan

dalam PSAK 50 (Revisi 2006):Instrumen Keuangan: Penyajian dan

Pengungkapan (misalnya beberapa reksadana) dan entitas yang

modalnya bukan ekuitas mungkin perlu mengadaptasi penyajian

laporan keuangan kepentingan peserta atau pemegang unit

(members or unitholder interests)

15

b) Konsep Utama

Entitas yang dimaksud dalam deskripsi Tabel II.1 adalah entitas

yang laporan keuangannya digunakan oleh pemakai yang

mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama

informasi keuangan dari entitas tersebut [par. 8 PSAK 1].

Laporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial

statements) yang selanjutnya disebut ‘laporan keuangan’ adalah

laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

bersama sebagian besar pengguna laporan [par. 5 PSAK No. 01].

c) Perlakuan Akuntansi

a. Penyusunan Laporan Keuangan

Paragraf 9 PSAK 1 yang berbunyi : “Entitas menyajikan semua

komponen laporan keuangan lengkap dengan tingkat

keutamaan yang sama”.

Paragraf tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun

untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja

keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian

kalangan pengguna laporan keuangan dalam keputusan

ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil

16

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya

yang dipercayakan kepada mereka.

b. Persyaratan Penyajian Laporan Keuangan

Selain penyusunan laporan keuangan, manajemen juga

bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan entitas (par.

15 PSAK 1). Dalam rangka mencapai tujuan penyusunan

laporan keuangan, paragraf 9 PSAK 1 menyatakan bahwa

laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang

meliputi :

Aset

Liabilitas

Ekuitas

Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian

Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam

kapasitasnya sebagai pemilik

Arus kas

Keenam informasi di atas beserta informasi lain yang terdapat

dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna

laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan

17

dan,khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas

dan setara kas.

c. Struktur dan Persyaratan Minimal Untuk Isi Laporan Keuangan

Entitas harus mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas

dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen

publikasi yang sama [par.46 PSAK 1]. Selain itu, Entitas juga

menyajikan informasi secara jelas dan mengulangnya jika

dibutuhkan sehingga dapat dipahami. SAK hanya berlaku untuk

laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan

dalam laporan tahunan, dokumen yang disampaikan kepada

regulator atau dokumen lainnya. Karena itu, sangat penting

bahwa pengguna dapat membedakan laporan yang disusun

sesuai SAK dengan informasi lain yang juga bermanfaat bagi

pengguna laporan [par. 47 PSAK 1]. Informasi mata uang dalam

unit ribuan atau jutaan diperkenankan sepanjang entitas

mengungkapkan tingkat pembulatan dan tidak menghilangkan

informasi yang material [par.50 PSAK 1].

18

2.1.2. PSAK No. 33 (Revisi 2011) Tentang Akuntansi Pertambangan

Umum

Dari sisi standar akuntansi, Dewan Standar Akuntansi

Keuangan (DSAK IAI) memutuskan untuk merevisi PSAK 33 (1994)

tentang Akuntansi Pertambangan Umum dalam rangka proses

konvergensi IFRS di Indonesia. PSAK 33 (1994) tentang Akuntansi

Pertambangan Umum direvisi menjadi PSAK 33 (revisi 2011) tentang

Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup Pada Pertambangan Umum. Ruang lingkup PSAK 33 (revisi

2011) tentang Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum diantaranya mengatur

perlakuan akuntansi atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.

a) Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 33 (Revisi 2011)

PSAK ini menggantikan PSAK 33: Akuntansi Pertambangan

Umum. PSAK ini juga tidak mengadopsi IFRS. Seperti dikutip dari

ED PSAK 64, alasan revisi PSAK 33 adalah adanya beberapa

bagian dari PSAK 33, yang dianggap masih relevan, belum diatur

dalam SAK lainnya, dan memiliki karakteristik spesifik sehingga

tidak bisa menggunakan SAK lain. Penyempitan ruang lingkup

PSAK 33 (Revisi 2011) disebabkan adopsi IFRS 6: Exploration for

and Evaluation of Mineral Resources menjadi PSAK 64: Eksplorasi

19

dan Evaluasi Sumber Daya Mineral yang mengatur akuntansi terkait

dengan aktivitas eksplorasi. Selain itu, penyempitan ruang lingkup

PSAK 33 (Revisi 2011) juga dikarenakan perubahan SAK lain yang

mengatur akuntansi terkait dengan aktivitas pengembangan dan

konstruksi. PSAK 33 (Revisi 2011) berlaku efektif untuk periode

tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.

Tujuan dan ruang lingkup PSAK 33 (Revisi 2011) ini dapat dilihat

pada Tabel II.2 dibawah ini.

Tabel II.2

Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 33 Revisi 2011

Perihal Deskripsi

Tujuan PSAK 33 (Revisi 2011) bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi

atas aktivitas pengupasan lapisan tanah dan aktivitas pengelolaan

lingkungan hidup pertambangan umum.

Ruang

lingkup

PSAK 33 (Revisi 2011) diterapkan untuk akuntansi pertambangan umum

yang terkait dengan:

a) aktivitas pengupasan lapisan tanah; dan

b) aktivitas pengelolaan lingkungan hidup

b) Konsep Utama

Paragraf 4 PSAK 33 (Revisi 2011) menjelaskan bahwa dengan

adanya kegiatan penambangan pada suatu daerah tertentu, akan

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi

penambangan.

Dampak tersebut meliputi beberapa hal namun tidak terbatas pada:

20

a. Pencemaran Lingkungan

yaitu masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi,

dan komponen lain ke dalam lingkungan dan/atau berubahnya

tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam,

sehingga kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang

menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat

berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

b. Perusakan Lingkungan

yaitu adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung

atau tidak langsung terhadap perubahan sifat-sifat dan/atau

hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang

berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan

berkesinambungan.

Sebagai usaha untuk mengurangi dan mengendalikan dampak

negatif kegiatan usaha penambangan, perlu dilakukan

pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan kesatuan ruang

dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup,

termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang

memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan

manusia, serta mahluk hidup lainnya. Pengelolaan tersebut

meliputi upaya terpadu dalam pemanfaatan,

21

penataan,pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan

pengembangan lingkungan hidup.

c) Perlakuan Akuntansi

Perlakuan Akuntansi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.3

Perlakuan Akuntansi Pertambangan Umum

Perihal Deskripsi

Aktivitas

Pengupasan

Lapisan

Tanah

Biaya pengupasan tanah awal diakui sebagai aset (beban

tangguhan), sedangkan biaya pengupasan tanah lanjutan diakui

sebagai beban [par.6]

Biaya pengupasan tanah lanjutan pada dasarnya dibebankan

berdasarkan rasio rata-rata tanahpenutup (average stripping ratio),

yaitu perbandingan antara taksiran kuantitas lapisan

batuan/tanah penutup terhadap taksiran ketebalan bahan galian

(seperti batubara) yang juga dinyatakan dalam satuan unit kuantitas

[par.7]

Dalam hal rasio aktual tanah penutup (yaitu rasio antara kuantitas

tanah/batuan yang dikupas pada periode tertentu terhadap kuantitas

bagian cadangan yang diproduksi untuk periode yang sama)

berbeda jauh dengan rasio rata-ratanya, apabila rasio aktual lebih

besar dari rasio rataratanya,kelebihan biaya pengupasan diakui

sebagai aset (beban tangguhan). Selanjutnya, aset tersebut akan

dibebankan pada periode ketika rasio aktual jauh lebih kecil dari

rasio rata-ratanya[par.7]

Aktivitas

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

Provisi pengelolaan lingkungan hidup harus diakui jika:

a) terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul kewajiban pada

tanggal pelaporan keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan;

22

b) terdapat dasar yang wajar untuk menghitung jumlah kewajiban

yang timbul [par.8]

Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul

sebagai akibat kegiatan eksplorasi dan pengembangan diakui

sebagai aset (beban tangguhan) [par.9].

Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul

sebagai akibat kegiatan produksi tambang diakui sebagai beban

[par.10].

Pada tanggal pelaporan, jumlah provisi pengelolaan lingkungan

hidup harus dievaluasi kembali untuk menentukan apakah jumlah

akrualnya telah memadahi [par.11].

Jika jumlah pengeluaran pengelolaan lingkungan hidup yang

sesungguhnya terjadi pada tahun

berjalan sehubungan dengan kegiatan periode lalu lebih besar dari

pada jumlah akrual yang telah dibentuk, selisihnya dibebankan ke

periode ketika kelebihan tersebut timbul [par.12]

Sumber: (PSAK 33 (Revisi 2011) (IAI, 2011))

Pasal 95 butir b UU No. 4/2009 menyatakan bahwa Pemegang IUP

dan IUPK wajib mengelola keuangan sesuai dengan sistem

akuntansi Indonesia. Untuk perlakuan akuntansi pertambangan

umum di PSAK 33 (Revisi 2011), cakupannya hanya untuk aktivitas

pengupasan lapisan tanah dan aktivitas pengelolaan lingkungan

hidup (Tabel II.2). Perlakuan akuntansi terkait di luar kedua

aktivitas tersebut mengacu pada PSAK 64 dan PSAK lainnya.

Ringkasan perlakuan akuntansi untuk PSAK 33 (Revisi 2011)

terlihat pada Tabel II.3.

23

2.1.3. Sistem Akuntansi Lingkungan

Konsep sistem akuntansi lingkungan dapat diterapkan oleh perusahaan

dalam skala yang besar maupun kecil dalam setiap industri dalam sektor

manufaktur dan jasa. Penerapan akuntansi lingkungan harus dilakukan

dengan sistematis atau didasarkan pada kebutuhan perusahaan.

Keberhasilan dalam penerapan akuntansi lingkungan terletak pada

komitmen manajemen dan keterlibatan fungsional.

Sistem akuntansi lingkungan itu sendiri terdiri dari dua dasar, yaitu :

a) Akuntansi Lingkungan Konvensional

Akuntansi lingkungan konvensional yaitu akuntansi yang mengukur

dampak-dampak dari lingkungan alam pada suatu perusahaan dalam

istilah-istilah keuangan.

b) Akuntansi Ekologis

Akuntansi ekologis yaitu sistem yang mencoba untuk mengukur

dampak suatu perusahaan berdasarkan lingkungan, tetapi

pengukuran dilakukan dalam bentuk unit fisik (sisa barang produksi

dalam kilogram, pemakaian energi dalam kilojoules), akan tetapi

standar pengukuran yang digunakan bukan dalam bentuk satuan

keuangan.

24

2.1.4. Ruang Lingkup Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan bertujuan mengukur biaya dan manfaat sosial

sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dan pelaporan presentasi

perusahaan (Halim, Irawan, 1998).

Akuntansi lingkungan adalah sebuah alat fleksibel yang dapat

diterapkan dalam skala penggunaan dan cakupan ruang lingkup yang

berbeda. Namun pada dasarnya akuntansi lingkungan mempunyai dua

pembagian ruang lingkup, yaitu :

a) Didasarkan pada kegiatan akuntansi lingkungan suatu perusahaan

baik secara nasional maupun regional.

b) Berkaitan dengan akuntansi lingkungan untuk perusahaan-

perusahaan dan organisasi lainnya.

2.1.5. Konsep Akuntansi Lingkungan

Secara garis besar, keutamaan penggunaan konsep akuntansi

lingkungan bagi perusahaan adalah kemampuan untuk meminimalisasi

persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapinya. Namun pada

dasarnya penjelasan mengenai konsep akuntansi lingkungan harus

mengikuti beberapa factor berikut, antara lain :

a) Biaya konservasi lingkungan (diukur dengan menggunakan nilai

satuan uang).

25

b) Keuntungan konservasi lingkungan (diukur dengan unit fisik).

c) Keuntungan ekonomi dari kegiatan konservasi lingkungan (diukur

dengan nilai satuan uang/rupiah).

2.1.6. Peranan Penting Akuntansi Lingkungan

Untuk menempatkan biaya-biaya lingkungan agar diperhatikan oleh

para skateholders perusahaan yang sanggup dan termotivasi untuk

mengidentifikasi bagaimana cara-cara mengurangi atau menghindari

biaya-biaya ketika pada saat yang bersamaan sedang memperbaiki

kualitas lingkungan.

Dengan mengidentifikasi dan mengendalikan biaya-biaya lingkungan,

sistem Akuntansi Lingkungan dapat membantu manajer lingkungan

untuk menjustifikasi perencanaan produksi pembersih, dan

mengidentifikasi berbagai cara baru dan penghematan uang serta

memperbaiki kinerja lingkungan pada waktu yang bersamaan,

mengidentifikasi biaya-biaya lingkungan yang sering tersembunyi

dalam sistem akuntansi umum.

26

2.2. Perusahaan Tambang

2.2.1. Pengertian Perusahaan Tambang

Berdasarkan UU nomor 4 tahun 2009, Perusahaan tambang adalah

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dalam

rangka pengusahaan mineral yang terdapat di dalam perut bumi dengan

meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Tahapan-tahapan kegiatan pertambangan ini meliputi :

a) Penyelidikan umum (prosfeksi)

b) Eksplorasi

c) Studi kelayakan

d) Konstruksi

e) Penambangan

f) Pengolahan dan pemurnian

g) Pengangkutan dan penjualan

h) Pasca tambang

2.2.2. Peranan Penting Perusahaan Tambang

Peran penting industri pertambangan semakin penting bagi

perekonomian negara-negara didunia termasuk Indonesia. Dewan

27

Internasional Pertambangan dan Mineral (ICMM) melaporkan baru-

baru ini bahwa pada 2010 nilai nominal produksi mineral dunia

meningkat empat kali dibanding tahun-tahun sebelumnya, contoh pada

tahun 2002 senilai $474 miliar. Peningkatan ini sebagian besar didorong

oleh pertumbuhan yang tinggi dalam perekonomian China, India, dan

beberapa negara yang kekuatan ekonominya juga berkembang.

Indonesia dengan nilai produksi mineral $12,22 miliar atau setara

dengan Rp. 109,98 triliun menyumbang 10,6% dari total ekspor pada

tahun 2010 lalu. Laporan ini menegaskan pandangan bahwa produksi

dan penciptaan pendapatan merupakan kekuatan utama dalam

pertumbuhan perekonomian dimana industri pertambangan memiliki

peran penting yang semakin meningkat. Realitas ini telah dipahami dan

dicerminkan dalam agenda beberapa perusahaan tambang dunia yang

bertanggung jawab namun belum dipahami secara konsisten oleh

pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain

dinegara-negara yang memiliki investasi pertambangan yang besar

(Kasan Mulyono, 2013).

2.2.3. Perkembangan Perusahaan Tambang

Industri pertambangan di tanah air diperkirakan akan tumbuh pesat

dalam beberapa tahun kedepan dan menjadi sektor yang makin strategis

28

bagi Indonesia. Hal ini akan mendorong meningkatnya investasi asing

di sektor tersebut dengan dukungan perbankan nasional maupun

internasional.

Menurut Dirckx, sektor pertambangan telah menjadi sektor yang

semakin strategis bagi Indonesia dan karenanya pihak di BNP Paribas

bertekad untuk tumbuh bersama didalamnya. Indonesia merupakan

penghasil tembaga terbesar ke empat didunia, dan juga penghasil timah

dan nikel terbesar ke dua di dunia. Saat ini industri pertambangan di

Indonesia merupakan industri yang menarik karena pertumbuhannya

sangat signifikan dalam 10 tahun terakhir (Kompas, 2011).

2.3. Limbah Tambang

2.3.1. Pengertian Limbah

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) no. 18/1999 dan PP 85/1999,

limbah difenisikan sebagai sisa buangan dari suatu usaha atau kegiatan

manusia. Ketika mencapai jumlah atau konsentrasi tertentu, limbah

yang dibuang kelingkungan dapat menimbulkan dampak negatif bagi

lingkungan. Limbah dapat menimbulkan dampak negatif apabila

jumlah atau konsentrasinya dilingkungan telah melebihi baku mutu.

Limbah pertambangan berasal dari kegiatan pertambangan. Kandungan

29

limbah ini terutama berupa material tambang, seperti logam atau

batuan.

2.3.2. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena

perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak

menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan

dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing

(seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dsb.)

sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan

tersebut tidak berfungsi seperti semula (Susilo, 2003).

Kasus Teluk Buyat (Sulawesi Utara) dan Minamata (Jepang) adalah

contoh kasus keracunan logam berat. Logam berat yang berasal dari

limbah tailing perusahaan tambang serta limbah penambang tradisional

merupakan sebagian besar sumber limbah B3 (bahan berbahaya dan

beracun) yang mencemari lingkungan.

Sebagai contoh, pada kegiatan usaha pertambangan emas skala kecil,

pengolahan bijih dilakukan dengan proses amalgamasi dimana merkuri

(Hg) digunakan sebagai media untuk mengikat emas. Mengingat sifat

merkuri yang berbahaya, maka penyebaran logam ini perlu diawasi agar

penanggulangannya dapat dilakukan sedini mungkin secara terarah.

30

Selain itu, untuk menekan jumlah limbah merkuri, maka perlu

dilakukan perbaikan sistem pengolahan yang dapat menekan jumlah

limbah yang dihasilkan akibat pengolahan dan pemurnian emas.

Sedangkan pertambangan skala besar, tailing yang dihasilkan lebih

banyak lagi. Pelaku tambang selalu mengincar bahan tambang yang

tersimpan jauh di dalam tanah, karena jumlahnya lebih banyak dan

memiliki kualitas lebih baik. Untuk mencapai wilayah konsentrasi

mineral di dalam tanah, perusahaan tambang melakukan penggalian

dimulai dengan mengupas tanah bagian atas (top soil). Top Soil

kemudian disimpan di suatu tempat agar bisa digunakan lagi untuk

penghijauan setelah penambangan. Tahapan selanjutnya adalah

menggali batuan yang mengandung mineral tertentu, untuk selanjutnya

dibawa ke processing plant dan diolah. Pada saat pemrosesan inilah

tailing dihasilkan. Sebagai limbah sisa batuan dalam tanah, tailing pasti

memiliki kandungan logam lain ketika dibuang.

2.3.3. Dampak Negatif Limbah Tambang

Salah satu dampak negatif pencemaran lingkungan yang paling

ditakutkan sebagai contoh dari penambangan emas, yaitu rembesan

limbah cair yang mengandung logam berat raksa (Hg). Pada proses

penambangan emas, merkuri digunakan untuk meningkatan laju

31

pengendapan emas dari lumpur. Partikel merkuri akan membentuk

anglomerasi dengan emas sehingga meningkatkan perolehan emas.

Sebenarnya peraturran internasional sudah tidak lagi memperbolehkan

penggunaan merkuri untuk pertambangan pada skala besar.

Logam berat ini sangat berbahaya meskipun pada konsentrasi rendah.

Hg larut dalam air dan ketika terakumulasi di perairan baik sungai atau

laut dapat berdampak langsung membahayakan masyarakat. Studi

kasus menunjukkan pengaruh buruk mercuri seperti tremor, kehilangan

kemampuan kognitif, dan gangguan tidur dengan gejala kronis yang

jelas bahkan pada konsentrasi uap mercuri yang rendah 0.7–42 μg/m3.

Penelitian menujukkan bahwa jika menghirup langsung mercuri selama

4-8 jam pada konsentrasi 1.1 to 44 mg/m3 menyebabkan sakit dada,

batuk, hemoptysis, pelemahan dan pneumonitis. Pencemaran akut

mercuri menunjukkan akibat parah seperti terganggunya sistem syaraf,

seperti halusinasi, insomnia, dan kecenderungan bunuh diri. Yang lebih

membahayakan adalah bahaya laten mercury. Jika masuk ke perairan,

mercuri akan terakumulasi pada ikan dan akan memberikan efek

langsung seperti yang dijelaskan tadi jika ikan tersebut dikonsumsi.

Oleh karena itu upaya penanganan limbah cair ini sangat mendesak

untuk dilakukan.

32

Kegiatan penambangan apabila dilakukan di kawasan hutan dapat

merusak ekosistem hutan. Apabila tidak dikelola dengan baik,

penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara

keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah dan udara.

2.3.4. Limbah Tailing

Limbah tailing merupakan produk samping, reagen sisa, serta hasil

pengolahan pertambangan yang tidak diperlukan. Sebagai contoh,

tailing hasil penambangan emas biasanya mengandung mineral inert

(tidak aktif). Mineral tersebut antara lain: kwarsa, kalsit dan berbagai

jenis aluminosilikat. Tailing hasil penambangan emas mengandung

salah satu atau lebih bahan berbahaya beracun seperti Arsen (As),

Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Sianida (CN) dan lainnya.

Sebagian logam-logam yang berada dalam tailing adalah logam berat

yang masuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Misalnya, Merkuri adalah unsur kimia sangat beracun (toxic). Unsur ini

bila bercampur dengan enzime di dalam tubuh manusia menyebabkan

hilangnya kemampuan enzime untuk bertindak sebagai katalisator

untuk fungsi tubuh yang penting. Logam Hg ini dapat terserap ke dalam

tubuh melalui saluran pencernaan dan kulit.

33

Karena sifatnya beracun dan cukup volatil, maka uap merkuri sangat

berbahaya jika terhisap oleh manusia, meskipun dalam jumlah yang

sangat kecil. Merkuri bersifat racun yang kumulatif, dalam arti sejumlah

kecil merkuri yang terserap dalam tubuh dalam jangka waktu lama akan

menimbulkan bahaya. Bahaya penyakit yang ditimbulkan oleh senyawa

merkuri di antaranya kerusakan rambut dan gigi, hilang daya ingat dan

terganggunya sistem syaraf.

Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan upaya pendekatan

melalui penanganan tailing atau limbah B3 yang berwawasan

lingkungan dan sekaligus peningkatan efisiensi penggunaan merkuri

untuk meningkatkan perolehan (recovery) logam emas.

2.3.5. Cara Penanggulangan

Untuk menanggulangi pencemaran lingkungan di kawasan

penambangan harus digunakan teknologi yang telah terbukti dan teruji,

mudah dibuat dan tersedia secara lokal seluruh bahan baku dan material

pembuatannya. Salah satu teknologi klasik yang digunakan adalah

menggunakan bioabsorber. Teknik ini salah satunya digunakan untuk

konservasi sungai yang tercemar logam berat pasca revolusi industri di

inggris dan eropa daratan. Teknik biosorpsi ini menggunakann

34

tumbuhan air-eceng gondok untuk menyerap logam berat yang larut

pada air.

Eceng gondok memiliki kapasitas biosorbsi yang besar untuk berbagai

macam logam berat terutama Hg. Logam berat tersebut diabsorbsi dan

dikonversi menjadi building block sehingga tidah lagi membahayakan

lingkungan. Namun demikian proses biosorbsi sangat sulit untuk

menghasilkan air yang bebar logam berat. Selain laju biosorbsi yang

lambat, distribusi eceng gondok juga hanya mengapung dipermukaan

sehingga menyulitkan pengolahan yang homogen. Hal ini bisa

diantisipasi dengan desain embung yang luas namun dangkal atau

dengan melibatkan proses pengolahan lanjut dengqn pengolahan

tambahan.

Secara teknis dapat dilakukan dengan membuat embung/waduk kecil

sebelum pembuangan akhir (sungai atau laut). Embung tersebut harud

dijadikan sebagai muara buangan air limbah pertambangan rakyat

sehingga terkonsentrasi pada satu tempat. Pada embung tersebut

ditumbuhkan eceng gondok yang akan mengadsorpsi logam berat yang

terlarut didalamnya. Tentu saja aspek teknis untuk desain detail

mengenai waktu tinggal dan lain-lain mesti disesuaikan dengan keadaan

real lapangan dan spesifikasi desainnya dengan mudah didapatkan di

jurnal-jurnal penelitian. Sebagai pengolahan akhir sebelum dibuang ke

35

pembuangan air dapat digunakan saringan karbon aktif untuk

mengadsorbsi kandungan sisa yang belum dapat diikat/di absorbsi oleh

eceng gondok. Saringan karbon aktif memiliki resolusi/derajat

pemisahan yang sangat tinggi sehingga menjamin kandungan logam

berat keluaran nihil atau sangat rendah. Karbon aktif secara sederhana

dapat dengan mudah dibuat dari arang melalui proses aktifasi. Arang

komersial (karbon) dapat dijadikan karbon aktif melalui aktifasi fisik

dengan pemanasan pada temperatur 600-800 °C selama 3-6 jam.

2.3.6. Alternatif Solusi Terhadap Limbah Tambang

Pencegahan pencemaran adalah tindakan mencegah masuknya atau

dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke

dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia agar kualitasnya tidak

turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup

tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dalam beberapa

bentuk yaitu, Pertama remediasi, yaitu kegiatan untuk membersihkan

permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu

in-situ (atau on-site) dan ex-situ (atau off-site). Pembersihan on-site

adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih

mudah, terdiri atas pembersihan, venting (injeksi), dan bioremediasi.

36

Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan

kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman,

tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya, tanah tersebut

disimpan di bak/tangki yang kedap, kemudian zat pembersih

dipompakan ke bak/tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar

dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi

pengolah air limbah. Pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan

rumit.

Kedua, bioremediasi, yaitu proses pembersihan pencemaran tanah

dengan menggunakan mikroorganisme (jamur, bakteri). Bioremediasi

bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi

bahan yang kurang beracun atau tidak beracun (karbon dioksida dan

air).

Ketiga, penggunaan alat (retort-amalgam) dalam pemijaran emas perlu

dilakukan agar dapat mengurangi pencemaran Hg.

Keempat, perlu adanya kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan

Upaya Pemantauan Lingkungan atau kajian Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL) dalam menyusun kebijakan yang berkaitan

dengan kegiatan pertambangan. Sebelum dilaksanakannya, kegiatan

penambangan sudah dapat diperkirakan dahulu dampaknya terhadap

lingkungan. Kajian ini harus dilaksanakan, diawasi dan dipantau dengan

37

baik dan terus-menerus implementasinya, bukan sekedar formalitas

kebutuhan administrasi.

Kelima, penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya Hg dan B3

lainnya perlu dilakukan. Bagi tenaga kesehatan perlu ada pelatihan

surveilans risiko kesehatan masyarakat akibat pencemaan B3 di wilayah

penambangan.