AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, JURNAL PENYESUAIAN & JURNAL PENUTUP

Akuntansi Pemerintahan1Karakteristik Organisasi Pemerintah2The absence of a profit measureDifferent tax & legal considerationImportance of political influencesLess dependence on clients for financial supportA tendency to be a service organizationA tradition of inadequate management control3Keuangan4Keuangan Negara5Keuangan Negara [Obyek]Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.6Keuangan Negara [Subyek]Keuangan Negara meliputi seluruh obyek yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. 7Keuangan Negara [Proses]Keuangan Negara mencakup seluruh rangkain kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. 8Keuangan Negara [Tujuan]Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. 9Bidang Keuangan Negara10Keuangan DaerahKeuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah

11Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

12Reformasi Keuangan Negara13Landasan Hukum Reformasi Keuangan NegaraUndang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 33 tahun 2004.

14Undang Undang No17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara. Undang Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara

15Akuntansi PemerintahanSebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan (Halim, 2007). 16Sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah [PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah]

17Lingkungan Akuntansi PemerintahanLingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.Ciri penting lingkungan pemerintahCiri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:

18Ciri Utama Struktur Pemerintahan dan Pelayanan yang DiberikanBentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaanSistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah;Pengaruh proses politikHubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.19Ciri Keuangan Pemerintah yang Penting Bagi PengendalianAnggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian; Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam operasional pemerintah.20Peranan Laporan KeuanganAkuntabilitasManajemenTransparansiKeseimbangan Antargenerasi [Intergenerational Equity]

21Tujuan Pelaporan Keuanganmenyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

22menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

23menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.24menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

25PenggunaMasyarakat;Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas, dan Lembaga Pemeriksa;Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;Pemerintah.

26Entitas Akuntansi & Entitas PelaporanEntitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.

27Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum28Pemerintah Pusat;Pemerintah Daerah;Kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, diwajibkan menyajikan laporan keuangan.

29Pertimbangan Penetapan Entitas PelaporanSyarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

30Prinsip Akuntansi & Laporan KeuanganBasis AkuntansiPrinsip Nilai HistorisPrinsip RealisasiPrinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal [Substance Over Form]

31Prinsip Akuntansi & Laporan KeuanganPrinsip PeriodisitasPrinsip KonsistensiPrinsip Pengungkapan LengkapPrinsip Penyajian Wajar

32Jenis & Bentuk Laporan KeuanganLaporan Realisasi Anggaran [LRA]Pendapatan-LRABelanjaTransferPembiayaanLaporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

33Laporan Operasional [LO]Pendapatan-LOBebanTransferAkun Luar BiasaLaporan Perubahan Ekuitas [LPE]

34NeracaLaporan Arus Kas [LAK]Aktivitas OperasiAktivitas InvestasiAktivitas PendanaanAktivitas TransitorisCatatan atas Laporan Keuangan

35Pendapatan500Beban (200)Surplus/Defisit Opr 300Kegiatan non operasional 60Surplus/Defisit LO 360Laporan OperasionalLaporan Perubahan EkuitasEkuitas Awal 1.000Surplus/Defisit LO 360Ekuitas Akhir 1.360 NeracaAset 2.000Kewajiban 640Ekuitas 1.360Keterkaitan antar-Laporan36LRAPendapatan 450Belanja (0)Surplus/(defisit) 450Pembiayaan 1.000SILPA 1.450 Laporan Perubahan SALSAL Awal 100Penggunaan SAL (30)SILPA 1.450SAL Akhir 1.520Pengelolaan Keuangan Daerah37Pengelolaan Keuangan DaerahPerencanaanPelaksanaanPenatausahaanPertgjwbanPengawasanRPJMDRKPDKUAPPASNota KesepakatanPedoman Penyusunan RKA-SKPD RKA-SKPD RAPBD APBD Dasar Pelaksanaan AnggaranPendapatanBelanjaPembiayaan Pelaksanaan APBDRancangan DPA-SKPD DPA-SKPDVerifikasi Laporan Realisasi Semester Pertama Perubahan APBDPenatausahaan BelanjaBendaharaPengeluaranolehPenatausahaan PendapatanBendaharaPenerimaanolehKekayaan dan Kewajiban daerah

Kas UmumPiutangInvestasiBarangDana CadanganUtang

AkuntansiKeuangan DaerahLaporan KeuanganPemerintah Daerah

Laporan Realisasi AnggaranNeracaLaporan Arus KasCatatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD AkuntansiKeuangan DaerahPemberian PedomanBimbinganSupervisiKonsultasiPendidikanPelatihanPenelitian dan Pengembangan Pembinaan:Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang APBDPengendalian InternPemeriksaan Ekstern

38Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan/ Pengendalian Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output KU APBD PPAS APBD Akuntansi Laporan Pelaksanaan APBD Evaluasi Kinerja Hasil Evaluasi RPJMD/RKPDPenjaringan AspirasiKinerja Masa LaluAsumsi DasarKebijakan Pemerintah

PerdaAPBD

DokumenCatatan SemesteanrTahunan Kegiatan AnggaranPrestasi KerjaRuang Lingkup39Dokumen Pokok Penganggaran DaerahCopyright 2004 Prentice HallRPJMD/RKPDKUAAPBDSPDRKA-SKPDRAPBDPPASPERDA APBDDPA-SKPDANGGARANKASPenjabaranAPBDSP2DSPJSPP-UPSPP-GUSPP-TUSPP-LSSPM-LSSPM-UPSPM-GUSPM-TUevaluasiSP2D4041