Materi
Hukum
Kesehatan
TOT KRIP
IDI JAKPUSDr. Seno Purnomo MH
Your best quote that reflects your approach… “It’s one small step for man, one giant leap formankind.”
- NEIL ARMSTRONG
Agent of treatment01
Agent of development
Agent of change
Agent of defense
02
03
04
Dokter memiliki fungsi sebagai :
KEPPRES No 11/2020
Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat COVID-19
Dasar Hukum
Penetapan Wabah
KEPPRES No. 11 tahun 2020 tentang PENETAPANKEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) tertanggal 31 Maret 2020
PERMENKES No 104/2020
Permenkes No. HK.01.07/MENKES/ 104/2020 tentang
PENETAPAN INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS (INFEKSI
2019-nCoV) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT
MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYAPENANGGULANGANNYA tertanggal 14 Februari 2020
Regulasi tentang Wabah COVID-19
UU No 4 Tahun 1984 ttg Wabah Penyakit Menular
Mengatur tentang Wabah Penyakit Menular. Wabah penyakit
menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian
berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang
jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada
keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat
menimbulkan malapetaka
1984
UU No 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan
Mengatur tentang hak dan kewajiban semua pihak baik
pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat dan
ketentuan lain mengenai kesehatan termasuk Penyakit Menular
dan Tidak menular.
2009
Mengatur tentang tujuan kekarantinaan kesehatan,
tanggungjawabag Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dalammelindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor
resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan
kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan
kekarantinaan.
UU No 6 Tahun 2018 ttg Kekarantinaan Kesehatan2018
INPRES No 4 Tahun 2020
Tentang Refocussing Kegiatan,
Relokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa dalam
Rangka Percepatan Penanganan
COVID-29
PERMENDAG No 23 Tahun2020
Ttg Larangan Sementara Eksport Antiseptik, Bahan Baku Masker, APD, dan Masker
PERMENKUMHAM No 11/2020
Pelarangan Orang AsingMasuk Wilayah NKRI
PERMENKEU No 23/PMK.03/2020
Ttg Insentif Wajib Pajak TerdampakWabah COVID-19
Penyebaran COVID-19
PER OJK No 11/2020
Perekonomian Nasioan sbg Kebijakan Countercyclical Dampak
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas SistemKeuangan Untuk Penangan Pandemi COVID-29 dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau stabilitas
Keuangan
PERPU No 1 Tahun 2020
2020
KEPRES No 7 Tahun 2020
Tentang Gugus Tugas Percepatan Penangaan COVID-292020
KEPRES No 11 Tahun 2020
Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
2020
Kesehatan pada PenanggulanganKedaruratan Kesehatan Masyarakat yang
Meresahkan Dunia
Karantina
KEPMENKES No 169 / 2020
Penetapan Rumah Sakit Infeksi Emerging Tertentu
KEPMENKES No 182 / 2020
Jejaring Laboratorium Pemeriksaan COVID-19
Besar dalam RangkaPembatasan Sosial Berskala Percepatan Penangan COVID-19
PP No 21 Tahun 20202020
PERMENKES No 9 / 2020
Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan COVID-19
KEPMENKES No 612/2010
Pedoman Penyelenggaraan
KEPRES 9 Tahun 2020
Tentang Perubahan Kepres No 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangaan COVID-29
Keputusan Kepala BNPPB No 9A / 2020
Penentapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-29
Keputusan Kepala BNPB No13 A/ 2020Perpanjangan Status Keadaan
Tertentu Darurat bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-29
SE MENKES No 375 Tahun 2020
Penggunaan Bilik Disinfeksi dalam Rangka Pencegahan Penularan COVID-29
2020SE MENPAN-RB No 19 tahun 2020
Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-29 di Lingkungan Instansi Pemerintah
2020
SE MENAKER No 4 Tahun 2020
Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dlm rangka Pencegahan Penanggulangan COVID-29
2020
SE MENDAGRI No 440/2622/SJ
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-29 Daerah
FATWA MUI No 4 Tahun2020
Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi Wabah COVID-109
SE Kepala BNPB No 03 Tahun 2020
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-29tingkat Provcinsi dan Kabupaten/Kota
2020 Pengambilan Sumpah/Janji PNSatau Sumpah/Janji Jabatan Melalui
Media Elektronik/Telekonferensepada masa status Keadaan Tertentu
Darurat Bencana Wabah Penyakit
Akibat Virus Corona
SE Kepala BKN
Pemerintah Umumkan StimulusKedua Untuk Menagani DampakCOVID-19
Siaran Pers Kementrian Perekonomian No HM.4.6/32/2020
SE MENDIKBUD No 3 Tahun 2020
Pencegahan COVID-19 pada satuan Pendidikan
SE KPK No8 Tahun 2020
Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/jasa dalam rangkaPercepatan Penanganan COVID-19 terkait dengan PencegahanTIPIKOR
Tanggungjawab
Pemerintah Pusat & Daerah
Pemerintah Pusat dan Daerah
Bertanggungjawab terhadap ketersediaan
sumber daya yang diperlukan dalam
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
HAK PELAYANAN KESEHATAN
Setiap orang mempunyai hak
mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
sesuai kebutuhan medis, kebutahan
pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari– hari lainnya selama Karantina
HAK PERLAKUAN YANG SAMA
Setiap orang mempunyai hak memperoleh
perlakuan yang sama dalam
Penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan
Pemerintah Pusat dan Daerah
Bertanggungjawab Melindungi Kesehatan
Masyarakat dari Penyakit dan/atau Faktor
Resiko Kesehatan Masyarakat yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat melalui
Penyelenggaraan KekarantinaanKesehatan.
Pemerintah Pusat
Bertanggungjawab menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk
dan di Wilayah Secara terpadu
Pasal 10 UU No 4 Tahun 1984
Pemerintah bertanggungjawab upaya penanggulangan wabah
Pasal 6 UU No 44 Tahun 2009
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
bertanggungjawab; menyediakan RS
berdasarkan kebutuhan bagi masyarakat
dan menjamin pembiayaan pelayanan
kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak
mampu.
Pasal 29 UU No 44 Tahun 2009
Setiap RS berkewajiban; melaksanakan fungsi sosial
antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan
pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat
tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban
bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial
bagi misi kemanusiaan;
Pasal 152 ayat (1) & (2) UU No 36/2009
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
Masyarakat bertanggungjawab melakukan upaya
pencegahan, pengendalian, danpemberantasan penyakit
menular serta akibat yangditimbulkannya untuk
melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit,
menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal
dunia serta untuk mengurangi dampak sosial danekonomi
akibat penyakitmenular
Pasal 6 UU No 36 Tahun 2009
Pemerintah bertanggung jawab atas
ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan
yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat
untuk memperoleh derajat kesehatan yangsetinggi-tingginya.
Pasal 5 UU No 36 Tahun 2009
Pemerintah bertanggung jawab
atas ketersediaan lingkungan,
tatanan, fasilitas kesehatan baik
fisik maupun sosial bagi
masyarakat untuk mencapai derajat
kesehatan yang setinggi- tingginya.
UU 44/2009
UU No 36/2009
Kewajiban Pemerintah & RSPasal 28 G ayat 1 UUD 1945 : “Setiap orang berhak atas Perlindungan Diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan, Martabat dan
harta Benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas Rasa Aman dan Perlindungan dari Ancaman Ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”
IDI JAKPUS
KEWAJIBAN Setiap Orang
PASAL 9
UU NO 6
TAHUN 2018
(1)Setiap Orang Wajib mematuhi
Penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan(2)Setiap Orang berkewajiban
ikut serta dalam
penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan
KEKARANTINAAN
Karantina Kesehatan
KarantinaPembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit
menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perudang-undangan meskipun
belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi
dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga
terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit
atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke
orang dan/atau barang disekitarnya
Jenis Karantina
Karantina Rumah Sakit
Pembatasan
seseorang dalam
Rumah Sakit yang
diduga terinfeksi
penyakit dan/atau
terkontaminasi
sedemikian rupa untuk
mencegah
kemungkinan
penyebaran penyakit
atau kontaminasi
Karantina Wilayah
Pembatasan penduduk
dalam suatu wilayah
termasuk wilayah pintu
masuk beserta isinya yang
diduga terinfeksi penyakit
dan/atau terkontaminasi
sedemikian rupa untuk
mencegah kemungkinan
penyebaran penyakit atau
kontaminasi
Karantina Rumah
Pembatasan penghuni
dalam suatu rumah
beserta isinya yg
diduga terinfeksi
penyakit dan/atau
tekontaminasi
sedemikian rupa untuk
mencegah
kemungkinan
penyebaran penyakit
atau kontaminasi
Tujuan Kekarantinaan Kesehatan
MENINGKATKAN
MELINDUNGI
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
1234
Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum
Bagi Masyarakat dan Petugas Kesehatan
Mencegah dan Menangkal Penyakit
Dan/atau faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kegaruratan Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan Ketahanan Nasional
Dibidang Kesehatan Masyarakat
Melindungi Masyarakat
Dari penyakit dan/atau faktor resiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
MENCEGAH
Problematika Hukum Pelayanan Kesehatan
Hak dan Kewajiban DokterHak dan Kewajiban Rumah sakit Hak dan Kewajiban Pasien
HAK dan KEWAJIBAN DOKTERPasal 7 Permenkes No 2052 Tahun2011
Dokter/dokter Gigi Tidak Memerlukan Surat Izin Praktik (SIP) dalam Rangka
melakukan Penanganan Bencana atau Pertolongan darurat. (Wajib Memiliki STR/Surat
Tanda Registrasi)
Pasal 22 Permenkes No 2052 tahun2011
Dalam Rangka Memberikan Pertolongan pada Keadaan gawat Darurat guna Penyelamatan Nyawa, dokter/dokter gigi dapat Melakukan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi dilua Kewenangan Klinisnya
sesuai dengan KebutuhanMedis (sesuai Standar ProfesI).
Permenkes No 290 Tahun2008
Dalam keadaan darurat, untuk menyelawamatkan
jiwa/mencegah kecacatan tidak diperlukan Persetujuan
Tindakan (informed consent)
Pasal 57 huruf d UU No 36 Tahun2014
Tenaga Kesehatan yang menjalankan Praktik berhak
memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja,
perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia, moral,
kesusilaan, serta nilai – nilaiagama..
Pasal 190 UU No 36 Tahun2009Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatanyang melakukan
praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat
darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 304 KUHP
Barang siapa dengan sengaja menempatkan
atau membiarkan seseorang dalam keadaan
sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku
baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi
kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada
orang itu, diancam dengan pidana penjara paling
lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 531 KUHP
Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada
orang yang sedang menghadapi maut tidak
memberi pertolongan yang dapat diberikan
padanya selayaknya menimbulkan bahaya bagi
dirinya dan orang lain, diancam jika kemudian
orang itu meninggal dengan pidana kurungan
paling lama 3 bulan atau denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.
Pemberi Kerja: Perseorangan,
Pengusaha, Badan Hukum , atau
Badan – badan lainnya yang
memperkerjakan tenaga kerja
dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
Pengusaha:Orang perseorangan,
Persekutuan, atau Badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan Milik Sendiri.
Perusahaan:
Setiap bentuk usaha berbadan
hukum atau tidak, milik
perseorangan, milik persekutuan,
milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang
mempekerjakan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
ALAT PELINDUNG DIRI
UU No 1 Tahun 1970 ttg K3Pengusaha wajib memberikan alat – alat Pelindung diri para Pekerja,menunjukkan dan menjelaskan pada tiap pekerja tentangAPD
UU No 1/1970 ps 14 butir cPengurus diwajibkan menyediakan secara Cuma – Cuma AlatPelindung Diri yang diwajibkan pada pekerja dan orang lain yangmemasuki tempat kerja
Permenakertrans No. 1/1981Kewajiban Pengurus menyediakan secara Cuma – Cuma Alat
Perlindungan Diri yang diwajibkan Penggunaannya oleh tenaga kerja
yang berada dibawah pimpinannya untuk mencegah Penyakit Akibat Kerja
(PAK) (pasal 4 ayat (3)
Permenakertrans No 8/2010• Pengusaha wajib menyediakan Alat Perlindungan Diri bagi
Pekerja/buruh di tempat kerja.(pasal 2 ayat (1)• Pengusaha Wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja (pasal
7 ayat (1)
Kepres No. 22/1993Tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja (poin 29) penyakit
infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang didapat dalam
suatu pekerjaan yang memiliki resiko kontaminasi khusus.
APD – Alat Pelindung Diri
Setiap orang berhak atas Perlindungan Diri Pribadi,
Keluarga, Kehormatan, Martabat, dan harta benda yang
berada dibawah kekuasaanannya, serta berhak atas
rasa aman darei perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi
Pasal 28 G ayat 1
Pasal 86 ayat (1) UU No 13/2003
Setiap Pekerja/Buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan Kerja
Pasal 6 Permenakertrans No 8/2010
(1) Pekerja/Buruh dan orang lain yang
memasuki tempat kerja wajib memakai
atau menggunakan APD sesuai dengan
Potensi Bahaya dan Resiko(2) Pekerja/Buruh berhak menyatakan
keberatan untuk melakukan pekerjaan apabila APD yang disediakan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan
Tenaga Kesehatan dalam menjalankan Praktik berhak
memperoleh Perlindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat
dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai –
nilai agama
Pasal 57 huruf d UU No 36/2014
CO
VID
-19
Ins
en
tif
&S
an
tun
an
SE Menteri Keuangan
No : S-239/MK.02/2020Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID -19
Kepada para petugas tertentu yang melaksanakanupaya penanggulangan wabah
dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.
(Pasal 9 UU No 4/1984)
HAK dan Kewajiban Rumah Sakit
Pasal 45 ayat (1) UU No 44 tahun 2009 RS tidak bertanggungjawab secara hukum apabilapasien dan/atau keluarga menolak atau menghentikanpengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif
Pasal 45 ayat (2) UU No 44 Tahun 2009
Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan
tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.
Pasal 30 UU No 44 Tahun 2009
Setiap Rumah Sakit berhak mendapatkan
PERLINDUNGAN HUKUM dalam melaksanakanpelayanan kesehatan, menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Pasal 50 UU No 29/2004
Memperoleh PERLINDUNGAN HUKUM sepanjangmelaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi danstandar proseduroperasional;
Pasal 57 UU No 36/2014
Memperoleh PERLINDUNGAN HUKUM sepanjangmelaksanakan Tugas Sesuai dengan STANDAR PROFESI,STANDAR PELAYANAN PROFESI, STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL
Pasal 36 UU No 38/2014
Memperoleh PERLINDUNGAN HUKUM sepanjang
melaksanakan tugas sesuai STANDAR PELYANAN, STANDAR
PROFESI, STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL, dan
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 30 UU No 44/2009
Setiap Rumah Sakit berhak mendapatkan PERLINDUNGAN
HUKUM dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, menerima
bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan
Pasal 60 UU No 4/2019
Memperoleh PERLINDUNGAN HUKUM sepanjang
melaksanakan tugas sesuai dengan Kompetensi, Kewenangan,
dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan
profesi dan standar prosedur operasional
Pasal 9 ayat (4)
KEPENTINGAN UMUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;a. AUDIT MEDISA
b. ANCAMAN KEJADIAN LUAR BIASA/ WABAH PENYAKIT MENULAR
c. PENDIDIKAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI YANG AKAN BERGUNA DI MASA YANG AKAN DATANG
d. ANCAMAN KESELAMATAN ORANG
LAIN SECARA INDIVIDUAL ATAU
MASYARAKAT.
Pasal 9 ayat (5)
Dalam hal Pembukaan rahasia untuk
KEPENTINGAN UMUM sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dan e,
Identitas pasien dapat dibuka kepada
institusi atau pihak yang berwenang untuk
melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan
peraturan perundang – undangan.
Pasal 9 ayat (1)
Pembukaan rahasia kedokteran
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangansebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan tanpa
Persetujuan Pasien dalam rangka
Kepentingan Penegakkan Etik atau Disiplin
serta KEPENTINGAN UMUM
Pasal 9 ayat (2)
Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan penegakan etik dan
disiplin sebagaimana dimaksud padaayat(1) diberikan atas permintaan tertulis dari
MKEK atau MKDKI
Pasal 9 ayat (3)
Pembukaan rahasia kedokteran dlm rangka KEPENTINGAN UMUM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan tanpa Membuka IdentitasPasien.
Rahasia Kedokteran
PERMENKES No 36 Tahun 2012
Hak dan kewajibanPasien/Masyarakat
Sanksi hukumMenurut Undang – Undang No 6 Tahun 2018
tentang Kekaratinaan
Dalam melakukan penyidikan, PPNS KekarantinaanKesehatan berkoordinasi dan bekerjasama denganPenyidik di lingkungan Kepolisian Negara RepublikIndonesia dan dapat berkoordinasi dan bekerjasamadengan penyidik di lingkungan TNI sesuai denganketentuan perundang - undangan
Pasal 92, 94 UU No 6 Tahun 2018
Darat yangPengemudi Kenderaan menurunkan atau menaikkan orang dan/atau barangsebelum dilakukan pengawasan Kekarantinaan denganmaksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor resikokesehatan yang menimbulkan Kedaruratan KesehatanMasyarakat dipidana dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah). Biladilakukan oleh korporasi pertanggung jawabanpidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya
Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018
Setiap orang yang tidak mematuhipenyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/ataumenghalang-halangi penyelenggaraan KekarantinaanKesehatan sehingga menyebabkan KedaruratanKesehatan Masyarakat dipidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidanadenda paling banyak Rp.100.000.000. (seratus jutarupiah)
Menurut Undang – Undang No 4 Tahun 1984
tentang Wabah Penyakit Menular
Pasal 5 : “Upaya Penanggulangan Wabah Meliputi;
(1) Penyelidikan Epidemiologis, (2) Pemeriksaan,
Pengobatan, Perawatan, dan Isolasi Penderita
termasuk tindakan Karantina, (3) Pencegahan dan
Pengebalan, (4) Pemusnahan Penyebab Penyakit,
(5) Penanganan Jenazah akibat wabah, (6)
Penyuluhan kepada masyarakat, (7) Upaya
penanggulangan lainnya”
Pasal 14 ayat (1)
Barang siapa dengan sengaja menghalangi
pelaksanaan penanggulangan wabah
sebagaimana diatur dalam UU No 4 Tahun 1984,
diancam dengan Pidana Penjara selama –
lamanya 1 9satu) tahun dan/atau denda setinggi
– tingginya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
Pasal 14 ayat (2)
Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan
terhalangnya pelaksanaan penanggulangan
wabah sebagaimana diatur dalam UU No 4 tahun
1984 ini, diancam dengan pidana kurungan
selama – lamanya 6 (enam) bulan dan atau
denda setinggi- tingginya Rp. 500.000 (lima
ratus ribu rupiah)
Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 212 KUHP
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah,
atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau
atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya,
diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara
paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”
Pasal 216 ayat (1)
“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau
permintaan yang dilakukan menurut undang – undang oleh
pejabat yg tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat
berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk
mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula
barang siapa dengan siapa mencegah, menghalang- halangi
atau mengagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan
undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat
tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama
empat bulan dua minggu atau pidana denda paling
banyak Sembilan ribu rupiah.
Pasal 218 KUHP
“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun
dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga
kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang,
diancam karena ikut srta perkelompokan dengan pidana
penjara paling lama empat bulan dua minggu atau
pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.
KESIMPULAN1. Keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara, seperti
yang tertulis dalam Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, yang intinya Negara harus
menjamin melindungi segenap bangsa Indonesia.
2. Dengan prinsip Solus populi suprema lex (Keselamatan rakyat hukum tertinggi), Pemerintahwajib mengutamakan perintah konstitusi "melindungi segenap bangsa Indonesia dantumpah darah Indonesia".
Artinya, Pemerintah harus all out mengerahkan segala kemampuan fokus menyelamatkanhidup setiap orang dari serangan covid-19. Untuk itu, semua kekuatan ekonomi dan keuangannegara termasuk yang harus diakomodasi dalam memerangi covid-19.
Thank You
-Biarlah menjadi berkah, bermanfaat serta menyenangkan semua prosesnya-
IDI Cabang Jakarta Pusat
Top Related