Mengenal Hukum Kesehatan

HUKUM

MENGENAL HUKUM KESEHATAN(Suatu Tinjauan Singkat)

Kayus K.L.'

AbstractThe development in the health sector is the impact of the technological and

information progress. It certainly brings positive and negative effects in thehealth service greatly. The positive effect will give benefits for the society in theactualization of health progress, while the negative effect will become law casewhich appeared as the result of the interaction among the society componentsin health sector.

Key words: hukum, kesehatan

A. PendahuluanMenurut kodrat alam manusia

sebagai makhluk sosial dimanapunmereka berada, selalu hidup bersamadan berkelompok. Kelompok-kelom-pok manusia yang berada dalamtenipat atau wilayah tertentu itulahdinamakan masyarakat. Aristoteies,seorang filsuf/pernikir tersohor dariYunani, mengatakan bahwa manusiaitu adalah "zoom politicom" artinyabahwa manusia itu sebagai mahklukpada dasamya ingin selalu berkumpuldengan sesamanya. Manusia sebagaimahkluk pribadi mernang mempu-nyai kehidupan jiwa mandiri, namunsebagai mahkluk sosial tidak mung-kin memisahkan diri secara total darimasyarakat, karena sejak lahir, hidupdan berkembang serta meninggal du-

32 IBina Widya Vol 18 No. 01, April 2007

nia di dalam masyarakat. Dalam upa-ya memenuhi kebutuhan hidupnya,dia sebagai individu tidak mudahmencapainya tanpa bantuan manusialainnya. Hal inilah salah satu sebabmengapa manusia bagaiinanapun ter-dorong untuk hidup bersama dengansesamanya. Dalam setiap masyarakatselalu didapati aturan hidup bersamayang terdapat dari berbagai macamnorma atau kaidah sosial yang me-lembaga dalam hidup bermasyarakat.Prinsipnya di mana ada masyarakatpasti ada norma atau kaidah sosialyang terbentuk, norma atau kaidahsosial ini juga dapat mewujudkan apayang dinamakan keadilan.

Persoalan kesehatan merupakansalah satu kebutuhan manusia sebagai

.)Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakartahttp://www.univpancasila.ac.id 7/31

mahkluk bermasyarakat, meskipuntingkat kebutuhan akan kesehatan iniakan berbeda antar satu masyarakatdan masyarakat yang lain, bahkanantar anggota dari satu masyarakatyang sarna. Hal ini dipemgaruhi olehberbagai faktor, misalnya tingkatpendidikan, kebudayaan atau adat is-tiadat dan lain-lain.

Persoalan kesehatan atau yangterkait dengan masalah kesehatanjuga diatur dalam berbagai normatersebut di atas, termasuk di dalarnnorma hukum. Persoalan kesehatanterns mengalarni perkembanganyang begitu pesat, seiring denganperkembangan ilmu pengetahuandan teknologi di bidang kesehatan /kedokteran. Perkembangan terse butselain berdampak positif dalam bi-dang pemeliharaan kesehatan, jugakarena teIjadinya pernbahan dan per-geeseran nilai-nilai dalam masyarakatselanjutnya akan menimbulkan per-masalahan di bidang hukum. Dalamrangka mengantisipasi permasalah-an-permasalahan hukurn yang tim-bul atau mungkin timbul dikemudianhari, maka berkembang pula perha-tian dan studi khusus tentang hukurndi bidang pemeliharaan/pelayanankesehatan di berbagai negara di du-nia termasuk di Indonesia.

Perkembangan hukurn kesehatansecara singkat seperti digambarkanDrs, Fred Amelin, SR, 1991, me-nyebutkan bahwa hukum kesehatanini mernpakan cabang Ilmu Hukumyang relatif masih barn, tapi telahmendapatkan perhatian dan dipela-jari secara khusus di Jepang padakurang lebih 30 tahun yang lalu, dan

HUKUM

di negeri Belanda sendiri mata kuliah. tentang hukum kesehatan ini telahmulai diberikan di berbagai FakultasKedokteran dan Fakultas Hukumsejak tahun 1976. Demikian pulaperkembangan berikutny di negara-negara lain di Arnerika, Afrika, Aus-tralia dan Asia.

DiIndonesiasendiriperkembang-an hukum kesehatan dapat dikatakanrelatif masih barn berkembang, yangdisebut dengan sebutan "the newfrontier". Tapi perlu disadari penger-tian new frontier atau "medan baru"bukanlah dalam pengertian sebelurn-nya tidak ada, narnun perkembang-annya dalam beberapa tahun bela-kangan sepertinya membangunkanorang seakan-akan ini suatu medanbarn yang harns dihadapi dan dida-lami oleh komunitas kesehatan mau-pun kalangan hukum dan masyarakatpada umurnnya, (Anzir Amri, 1996).

Namun dalam waktu relatif sing-kat, pengetahuan ini telah menarikperhatian kalangan hukum maupunkesehatan / kedokteran. Hal ini dise-babkan salah satunya adalah perkem-bangan c'akrawala pelayanan kese-hatan di Indonesia sedang dan akanterns mengalami perkembangan yangcepat sebagai akibat dari derasnyaarus globalisasi yang melanda du-nia. Mau tidak mau kita, masyarakatIndonesia termasuk komunitas kese-hatan dan hukum, dituntut untuk me-ningkatkan kineIja yang profesionaldi bidang yang digeluti, agar mampuberkiprah secara maksimal mengi-kuti perkembangan. Meningkatkanprofesionalisme berarti meningkat-kan Iptek dan perkembangannya,

MENGENAL HUKUM, Kayus K.L. I 33http://www.univpancasila.ac.id 7/31

HUKUM

serta menguasai teknis profesi danmenguasai berbagai hal yang eratkaitannya dengan masalah sosialkemasyarakatan, karena berkiprahdi tengah masyarakat. Di sampingitu dengan meningkatnya tuntutandi bidang pelayanan kesehatan yangdisertai dengan perkembangan di bi-dang pengobatan dan diagnostik yangkebanyakan menggunakan alat-alatcanggih yang tidak dikenal selamaini. Dan yang tidak kalah pentingnyaadalah adanya kesadaran hukum ma-syarakat yang semakin meningkat.Sebagai contoh sekarang pasien dankeluarga pasien semakin menyadarihak dan kewaj ibannya dalam pelayan-an kesehatan, demikian juga kompo-nen lain yang terlihat dalam institusilayanan kesehatan.

Hal lainnya yang perlu dicatatadalah pemahaman masyarakat kitaakan jasa layanan kesehatan yangdihadapi di situasi sekarang ini, su-dah mulai berubah dari masa lampau.Dimana hubungan patemalistik yangmerupakan deskripsi hubungan dok-ter pasien mas a lampau, kini telahmengalami pergeeseran menjadi hu-bungan yang sejajar bahkan meng-arah kepada hubungan otonom.

Secara singkat dapat digambar-kan bahwa sejarah perkembanganhukum kesehatan di Indonesia ber-kembang dengan pesat pada awaltahun 1980-an, namun banyak jugakalangan kesehatan dan masyarakatumum yang belum mengenal denganbenar apa itu hukum kesehatan. Isti-lah ini teras a asing di telinga seba-gian orang, istilah yang mungkin cu-kup familiar yang dikenal pada saat


itu adalah bidang disiplin hukum dankesehatan (khususnya kedokteran)yaitu Ilmu Kedokteran Kehakiman(Forensic Medicine). Bidang ini su-dah cukup lama dikenal masyarakat.Peranan dokter dalam membantukalangan penegak hukum, misalnyamelalui Visum et Repertum (VR), ya-itu keterangan dokter yang memuatkesimpulan suatu pemeriksaan yangtelah dilaksanakan terhadap pemer-iksaan korban atau benda lain gunakepentingan pro yustisia. Visum etRepertum ini sangat penting karenasangat membantu hakim dalam me-mutus suatu perkara, meski begituhakim tetap dijamin kebebasannyaoleh UU dalam arti hakim tidak wa-jib mengikuti pendapat ahli, tenna-suk keterangan dokter yang tennuatdalam Visum et Repertum, jika ber-tentangan dengan keyakinannya. Na-mun hal demikian sang at jarang ter-jadi, sehingga umumnya keterangandokter ahli dalam Visum et Repertumsering dianggap sangat mendekatikebenaran. Karena itu Visum et Re-pertum seringkali dipakai oleh hakimdalam memberikan putusannya, ataukeberadaan dokter sebagai saksi ahlidi sidang pengadilan telah sejak lamadikenal.

Hukum kesehatan diperkenalkandi Indonesia dengan terbentuknyaKelompok Studi untuk Hukum Ke-dokteran di RSCM, pada tanggal 1Nopember 1982 oleh beberapa dokterdan sarjana hukum yang mengikutiKongres Sedunia Hukum Kedokter-an (World Congress on MedicalLaw) di Gent, Belgia tahun 1967.Dalam perkembangan selanjutnya

http://www.univpancasila.ac.id 7/31

kelompok studi ini pad a tang gal 7luli 1983 membentuk Perhimpunanuntuk Hukum Kedokteran Indonesia(PERHUKI). Namun dalam perkem-bangan nampak adanya ketimpanganbila hanya hukum kedokteran yangdikembangkan, sedangkan cabang-cabang lainnya dalam hukum kese-hatan seperti hukum farmasi, hukumkeperawatan, hukum rumah sakit danlin-lain sepertinya tidak ikut dikem-bangkan.

Akhimya pada Kongres Nasi-onal I PERHUKI tabun 1987 atassaran Menteri Kehakiman dan DirjenKesehatan pada waktu dan aspirasisebagian besar anggota PERHUKI,disepakati perubaban ruang lingkupperhirnpunan ini dari Perhimpunanuntuk Hukum Kedokteran Indonesiamenjadi Perhimpunan Hukum Kese-hatan Indonesia dengan singkatanyang sarna, PERHUKI. SekarangPERHUKI berkembang di beberapapropinsi di Indonesia, wadah inilahyang aktif memasyarakatkan ataumensosialisasikan pengetahuan Hu-kum Kesehatan kepada kalangan hu-kum dan kedokteran serta masyara-kat pada umumnya.

B. Pembahasan1. Pengertian Hukum Kesehatan

dan Perbedaan Komparatifdengan IImu Kedokteran Ke-hakiman (IKK)Sebe1um memahami mengenai

pengertian hukum kesehatan secarajelas dan terperinci, perlu dipahamijuga konsep pemahaman dengan HmuKedokteran Kehakiman. Oleh karenaitu beberapa pendapat tentang hukum

HUKUM

kesehatan dari beberapa sumber ataupakar di bidangnya dapat dikemukansebagai berikut dibawah ini.

Prof Dr. HJ.J. Leenen, seorangahli hukum yang terkenal dalam bi-dang hukum kedokteran dari Belandamengemukakan pengertian tentanghukum kedokteran sebagai berikut,hukum kedokteran adalah suatu bi-dang hukum yang berhubungan lang-sung dengan pemeliharaan/pelayanankesehatan dan penerapan dari hukumperdata, hukum administrasi dan hu-kum pidana, dalamhubungan tersebutditambah dengan pedoman intema-sional, hukum kebiasaan dan yuris-prudensi, sedang ilmu dan literaturjuga dapat merupakan sumber hukumdan hams pula diperhatikan hukumotonom. Sebagai perbandingan dike-mukakan disini pengertian hukumkedokteran oleh seorang ahli lainnyayang terkenal dalam bidang ini dariBelanda, yaitu Prof Dr. Rang, beliauberpendapat bahwa hukum kesehatanadalah seluruh aturan-aturan hukumdan hubungan-hubungan kedudukanhukum yang langsung berkembangdengan atau yang menentukan sitUasikesehatan dimana manusia berada.

Pengertian yang lebih ringkasmungkin dapat dipahami dari yangdikemukakanProfDr. Sucipto Rahar-jo, SH; ilmu hukum kedokteran meli-puti peraturan dan keputusan hukumyang mengatur pengelolaan praktekkedokteran. Sedangkan dari anggarandasar PERHUKI dapat dijelaskan,hukum kesehatan adalah: (1). Semuaketentuan hukum yang berhubungandengan pemeliharaan/pelayanan ke-sehatan dan penerapannya serta hak


HUKUM

dan kewajiban baik dari perorangandan segenap lapisan masyarakat. Se-bagai penerima pelayanan kesehatanmaupun dari penyelenggara pelayan-an kesehatan dalam segala aspek or-ganisasi, sarana, pedoman-pedomanmedik, ilmu pengetahuan kesehatandan hukum serta sumber-sumberhukum lainnya. (2). Yang dimaksuddengan hukum kedokteran adalahbagian dari hukum kesehatan yangmenyangkut pelayanan medis.

Tim Pengkajian Hukum Kese-hatan memberikan definisi bahwahukum kesehatan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur ten-tang hak dan kewajiban, tenaga ke-sehatan dalam melaksanakan upayakesehatan maupun dari individu danmasyarakat yang menerima upayakesehatan terse but dalam segala as-peknya ialah; aspek promotif, pre-ventif, kuratif, rehabilitatif dan puladiperhatikan aspek organisasi dansarana. Dari beberapa batasan dia-tas dapat disimpulkan bahwa hukumkesehatan mempunyai ruang lingkupyang luas, yaitu:a. Mencakup semua pendekatan

pemeliharaan/upaya kesehatan,baik yang bersifat promotif, pre-ventif, kuratif dan rehabilitatif.

b. Mencakup bagian yang cukupluas dari ilmu hukum, yaitu hu-kum administrasi, hukum pidana,dan hukum perdata.

c. Sumber hukum kesehatan selalumencakup hukum tertulis, jugamencakup hukum kebiasaan, ju-riprudensi, pedoman-pedomanintemasional, sertajlmu penge-tahuan di bidang kesehatan.

361 Bina Widya Vol 18 No. 01, April 2007

Dari beberapa pengertian diatasdapat dilihat bahwa hukum kedokter-an/kesehatan ini berbeda sarna sekalidengan pengetahuan yang juga men-ghubungkan pengetahuan hukum dankedokteran yang telah cukup populerdikenal yaitu Ilmu Kedokteran Keha-kiman (IKK).

Secara gans besar dapat dibe-dakan, bahwa hukum kedokteranadalah bidang pengetahuan tentangperaturan dan ketentuan hukum yangmengatur pelayanan kesehatan ke-pada masyarakat, atau dalam bahasaasing dikenal istilah "Law for Medi-cine ", sedangkan Ilmu KedokteranKehakiman adalah pengetahuan yangmempergunakan ilmu kedokteran un-tuk membantu kalangan hukum danperadilan atau "Medicine for Law ".

Hal-hal yang dibicarakan ataudibahas dalam Ilmu Kedokteran Ke-hakiman adalah seperti tanda-tandakematian, kaku mayat, lebam mayat,autopsi medicolegal, identifikasi, pe-nentuan lamanya kematian asphyxia,hanging, strangulasi, abortus, keracu-nan, narkotika, kematian tidak wajar,visum et repertum, perkosaan, danlain-lain.

Sedangkan dalam Hukum Kese-hatan/K.edokteran hal-hal yang dibi-carakan adalah; hak dan kewajibanpasien, hubungan rumah sakit de-ngan dokter tamu, paramedis denganpasien, izin tindakan medis, hak me-nentukan nasib sendiri, euthanasia,inseminasi buatan, bayi tabung darikacamata hukum, peranan medicalrecord, hak dan kewajiban dokter,malpraktek, transaksi teraupetik dok-ter dan pasien, medical negligence,


dan lain-lain.Nampak jelas bahwa kedua bi-

dang ilmu ini mempunyai ruanglingkup kajian yang berbeda walau-pun ada beberapa hal yang mungkinsarna-sarna dibicarakan pada keduabidang ini, narnun penjabaran danpembahasannya tetap berbeda.

Misalnya dalarn membahas ma-salah abortus atau yang lazim dipak-ai dalarn dunia kedokteran sebagai,penghentian keharnilan setelah ter-jadinya nidasi (ovum yang dibuahispermatozoon), menempel dan mela-kukan blastocyst pada selaput bagi-an dati dalam dinding rahim yangdisebut selaput endimetrium dan se-belumfoetus dapat hidup diluar kan-dungan. (Cristhoper Tietze, 1983).Hal ini akan dibicarakan baik dalamkonsep hukum kedokteran maupunkedokteran kehakiman. Dalam bi-dang Kedokteran Kehakiman pokokpermasalahan adalah usaha doktersebagai tenaga kesehatan untuk dapatmembuktikan secara cermat dan teliti(baik dari pemeriksaan ibu maupunbayi), apakah telah terjadi abortusprovocatus atau adanya kemung-kinan abortus spontaneus. Untukmembuktikan hal ini perlu dilakukanpemeriksaan secara akurat. Sedang-kan dalarn bidang hukum kedokteranyang dibahas adalah hal-hal seperti,kapan, bagaimana, dimana, oleh sia-pa dan petunjuk lain atau ketentuanabortus yang dapat dilakukan olehdokter untuk menyelarnatkan nyawaibu (a.bortus therapeuticus) ataupununtuk alasan-alasan lain, yang di da-lamhukum pidanapertanggungjawab-annya terdapat dasar alasan pemaaf.

HUKUM

2. Ruang Lingkup Hukum Ke-sehatanSecara singkat ruang lingkup

pembahasan dalam hukum kesehatanmencakup segi kesehatan maupunsegi hukum, selain ketentuan hukum,aspek lain yang tidak luput dari per-hatian bidang ini adalah ketentuanmengenai etika di bidang pelayanankesehatan yaitumencakup pengaturantentang sikap dan perilaku yang baik,yang pantas dalam pelayanan kes-ehatan. Etika dan hukum memilikitujuan yang sarna yaitu mengaturtata tertib dan tentramnya pergaulanhidup dalarn masyarakat. Narnunpengertian etika dan hukum berbeda,etika merupakan norma-norma, ni-lai-nilai atau tingkah laku kelompokprofesi tertentu dalam memberikanlayanan jasa kepada masyarakat. Se-dangkan hukum adalah peraturan pe-rundang-undangan yang dibuat olehsuatu kekuasaan, dalam mengaturpergaulan hidup dalam masyarakat.

Etika dalam layanan kesehatanini tumbuh dan berkembang dalammasyarakat, dan ditegakan terutarnaoleh masyarakat itu sendiri, misalnyaseperti kewajiban menolong oranglain yang menderita sakit atau tertim-pa musibah, melayani penderita den-gan santun dan tidak mengedepankanbiaya pelayanan. Etika kesehatanjuga berkaitan dengan hal-hal yangsifatnya teknis seperti, pelaksanaanaborsi, keluarga berencana, eutha-nasia, kewajiban menyimpan rahasiadalarn pemberian layanan kesehatan.

Etika profesi yang tertua adalahetika kedokteran yang merupakanprinsip-prinsip moral atau asas-asas


HUKUM

akhlak yang harus diterapkan olehpara dokter dalam hubungannya den-gan pasien, ternan sejawat dan ma-syarakat pada umurnnya.

Secara historis sejak dulu per-soalan etika merupakan aspek yangtidak diabaikan begitu saja dan bah-kan menjadi hal yang prioritas yangmengatur pemeliharaan dan pelayan-an kesehatan, dan hal ini terus ber-kembang seiring sejalan dengankeberadaan masyarakat sampai den-gan saat ini. Namun persoalan etikadalam Iayanan kesehatan akhir-akhirini sepertinya mengalami degradasi,dengan munculnya fenomena komer-sialisasi layanan kesehatan, baikyang dilakukan oleh tenaga kesehat-an seperti dokter, bidan baik secarapribadi maupun dalam satu institusilayanan kesehatan seperti rumahsakit, klinik kesehatan dan lain-lain.Hal seperti ini harusnya menjadi per-hatian semua komponen yang ter-libat dalam layanan kesehatan baiksebagai pemberi layanan maupun pe-nerima layanan kesehatan.

Dalam perkembangan selanjut-nya seiring dengan begitu kompleks-nya hubungan dalam masyarakatmaka tumbuh dan berkembang pulaketentuan-ketentuan lain yang ber-hubungan dengan penyelenggaraankesebatan seperti, aspek sumber da-ya kesehatan dan upaya-upaya kese-batan. Upaya-upaya kesehatan inimeliputi tindakan preventif, promo-tif, kuratif dan rebabilitatif. Sedang-kan aspek sumber daya kesehatan itusendiri meliputi hal-hal seperti keter-sediaan sarana dan prasaran

luas di bidang kesehatan sehingga 9(sembi Ian) UU di bidang kesehatansebelumnya dinyatakan sudah tidakberlaku atau die abut, karena semuan-ya sudah tercakup di dalam UU Kese-hatan yang terbaru ini, antara lain UUtentang Pembukaan Apotek (1953),UU Pokok Kesehatan (1960), UUtentang Tenaga Kesehatan (1963),UU tentang Hygiene (1966) dan UUtentang Kesehatan Jiwa (1966).

Karena pada waktu yang sarnaproses kelahiran UU Kesehatan diIndonesia muncul pula pengetahuantentang Hukum Kesehatan yang ma-sib barn. Maka kedua istilah ini acapkali kita dengar yaitu UU Kesehatandan Hukum Kesehatan. Antara kedua-nya terdapat kesamaan yaitu menge-nai ketentuan-ketentuan hukum yangberkaitan dengan bidang kesehatan,tetapi juga ada perbedaannya.

Untuk komunitas kesehatankedua bidang ini harus didalami se-cara baik, karena keduanya berkaitandengan pelayanan profesi kesehatanpada masyarakat. Disatu sisi penge-tahuan hukum kesehatan wajib di-ketahui dan didalmi, karena penge-tahuan ini akan memberi wawasantentang ketentuan-ketentuan hukumyang berhubungan dengan pelayanankesehatan. Memahami dan mendala-mi secara benar pengetahuan hukumkesehatan akan memberi keyakinandiri kepada semua komponen yangterlibat baik masyarakat sebagai pe-nerima layanan kesehatan maupuntenaga kesehatan sebagai pemberilayanan kesehatan, juga pemerintahsebagai yang memberi regulasi, makasemuanya akan berjalan pada jalur

HUKUM

yang telah ditentukan, dengan tidakmelanggar ketentuan hukum maupunpersoalan etika.

Sejak kemerdekaan negara 61 ta-hun yang lalu pemerintah telah men-geluarkan berbagai mac am peraturanperundangan di bidang kesehatanagar pelayanan dan pemeliharaan ke-sehatan bisa mencapai hasil yang op-timal yaitu dapat terwujudnya derajatkesehatan masyarakat, karena ma-syarakat yang sehat baik rohani mau-pun jasmani merupakan aset menujumasyarakat madani.

Secara umum yang dibarapkandari UU Kesehatan ini adalah fung-sinya sebagai:I). Alat untuk meningkatkan hasil

guna dan daya guna penyeleng-garaan pembangunan kesehatanyang meliputi upaya kesehatandan sumber daya.

2). Peningkatan perkembanganyang makin kompleks yangakan terjadi dalam kurung waktumendatang.

3). Pemberian kepastian dan per-lindungan hukum terhadap pem-beri dan penerima jasa layanankesehatan.

Berbagai ketentuan yang terako-modir dalam UU Kesehatan ini jugamerupakan perwujudan dari aspirasikonstitusional rakyat dan bangsa In-donesia untuk mencapai derajat ke-sehatan yang optimal.

Sehiin menjamin eksistensi parapemberi jasa dalam bidang kesehatanUU ini juga menjamin sanksi hukumbagi penyelenggara kesehatan, dansebagai sanksi terhadap kemungki-

MENGENAL HUKUM, Kayus K.L. 139http://www.univpancasila.ac.id 7/31

HUKUM

nan penyimpangan dalam pelayanankesehatan.

Beberapa harapan guna mendin-amisasi kebijaksanaan pembangunankesehatan yang terkandung dalamUU Kesehatan ini terlihat antaralain:1). Azas dan tujuan Kebijaksanaan

Pembangunan Kesehatan yangmenyatu dengan Azas Pemban-gunan Nasional sebagaimanadinyatakan dalam GBHN.Pasa12:

"Bahwa PembangunanKesehatan diselenggarakanberdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa, manfaat usaha ber-sama dan kekeluargaan, adilmerata, perikehidupan dalamkeseimbangan, serta kepercay-aan akan kemampuan sendiri".

2). Adanya hubungan dan perlin-dung an antara pemberi dan pene-rima jasa terdapat dalam pasalsebagai berikut:Pasal50 (1):

"Tenaga kesehatan ber-tugas menyelenggarakan ataumelakukan kegiatan kesehatansesuai dengan bidang keahliandan atau kewenangan dengankesehatan yang bersangku-tan".

3). Mengandung kepedulian kepadamasyarakat kurang mampu dimana diharapkan agar setiap sa-rana kesehatan memiliki fungsisosial.Pasal57 (2):

"Tenaga kesehatan dalam


menyelenggarakan kegiatansebagaimana dimaksud diatastetap memperhatikan fungsi so-sial".

4). Penyelenggaraan upaya kesehat-an merupakan tanggungjawabpemerintah dan masyarakat.Artinya selain dari pemerintah,masyarakat memperoleh kes-empatan untuk berperan sertadalam penyelenggaraan upayakesehatan, serta sumbangan pe-mikiran, tenagadan sumber lain-nya seperti kelembagaan, saranadan dana.Pasal7l (1):

"Masyarakat memiliki ke-sempatan untuk berperan sertadalam menyelenggarakan upa-ya kesehatan beserta sumber-dayanya".

5). Pembinaan terhadap upaya kes-ehatan meliputi pengaturan ter-hadap standar akreditasi, polatarif, penetapan kurikulum seko-lah kesehatan, pelatihan tenagakesehatan dan penyelenggaraantenaga kesehatan.Pasal73:

"Pemerintah melakukanpembinaan terhadap semuakegiatan yang berkaitan yangberkenan dengan penyelengga-raan kesehatan ".

Pasal74:Pembinaan dimaksud di-

arahkan untuk:a. Mewujudkan derajat kes-

ehatan yang optimal.b. Terpenuhinya kebutuhan


masyarakat akan pelay-anan dan pembekalan ke-sehatan yang cukup, amanbermutu, terjangkau olehseluruh lapisan masyara-kat.

c. Melindungi masyarakatterhadap segala kemung-kinan kejadian yang dapatmenimbulkan gangguanatau bahaya terhadap kes-ehatan.

d Memberikan kemudahandalam rangka peningkatanupaya kesehatan.

e. Meningkatkan mutu peng-abdian profesi tenaga kes-ehatan.

6). Melindungi masyarakat peneri-rna pelayanan kesehatan ter-hadap kelalaian tindakan medis.Misalnya pidana penjara pal-ing lama lima belas tahun danpidana denda Rp. 500 juta ke-pada siapa saja yang melakukantindak pidana tertentu. (pasa180,81,82 danpasaI84).

Disamping itu beberapa bagiandari UU inijuga memuat rambu-ram-bu dalam pelayanan kesehatan yanghams diketahui dan dipahami olehpara pelaku pelayanan profesi kes-ehatan, agar terhindar dari pelayanankesehatan yang bermasalah.

Kalangan kesehatan harns tetapmenyadari bahwa dalam menjalank-an profesi kesehatan mereka tidaksaja bertanggungjawab terhadap kes-ehatan pasien (professional responsi-bility) tetapi juga bertanggungjawab

HUKUM

di bidang hukum (legal responsibil-ity) terhadap pelayanan yang diberi-kan.

Dengan demikian para tenagakesehatan dituntut tidak saja menam-bah, mengasah, dan memperdalampengetahuan dan ketrampilan di bi-dang kesehatan, tetapi juga hamsselalu memperdalam dan mengikutiperkembangan hukum dan aspek me-dikolegal dari pelayanan kesehatan.

c. SimpulanDari pembahasan di atas dapat

ditarik kesimpulan bahwa, hukumkesehatan meskipun mernpakan bi-dang yang bam dalam tatanan ilmuhukum kita, maupun dalam dunialayanan kesehatan, tetapi mempu-nyai peran yang sangat besar. Halini karena perkembangan eakrawaladalam duma layanan kesehatan begi-tu maju pesat, di mana tidak tertutupkemungkinan untuk menimbulkanberbagai dampak yang berpotensipada persoalan hukum. Oleh karenaitu pemahaman akan hukum kesehat-an bagi semua komponen masyarakatyang terlibat dalam layanan kesehat-an mulai dari tenaga kesehatan seba-gai "health provider" dan juga bagimasyarakat sebagai penerima layan-an kesehatan atau "health reveivers ",juga tidak ketinggalan pemerintahsebagai penentu kebijakan atau regu-lasi harns bisa seiring sejalan. Satukewajiban yang hams diemban olehpara praktisi hukum dan para healthprovider adalah dapat memberikanbimbingan dan upaya sosialisasi ke-pada masyarakat terkait dengan hak-hak hukumnya. Pemahaman hukum


HUKUM

kesehatan akan dapat meningkat-kan kemampuan masyarakat untukmendapatkan hak hukumnya secarawajar. Ketiga komponen tersebut ha-rus tercipta dan terpelihara hubunganyang baik dan upaya mencapai ma-syarakat yang madani termasuk as-pek kesehatan dapat terwujud secaraseimbang.

Daftar Pustaka

Adji, OS, 1991, Etika Profesional danHukum PertanggungjawabanPidana Dokter, Penerbit Er-langga, Jakarta

Amelio Fred, 1991, Kapita SelektaHukum Kedokteran, PenerbitGrafikataruna Jaya, Jakarta.

Amir Amri, 1997, Bunga Rampai HukumKesehatan, Penerbit Widya Me-dika, Jakarta.

Dahlan, M.U., 1988, Pengantar HukumKesehatan, Korpri Sub UnitKanwil Depkes, Propiosi JawaTimur, Surabaya.

Hanafiah Jusuf & Amir Ainri, 1999, Eti-ka Kedokteran dan Hukum Ke-sehatan, Edisi 3, Penerbit BukuKedokteran EGC.

Kansil, CST, 1991, Pengantar HukumKesehatan Indonesia, Cetakan1, Penerbit Rineke Cipta, Ja-karta.

Tietze, Christoper, 1981, Induced Abor-tion A Worl Review, The Popu-lation Council, New York.

Undang-Undang Republik In-


donesia Nomor 23 Tahun 1992ten tang Kesehatan.

--------, Anggaran Dasar AnggaranRumah Tangga PERHUKI.


Mengenal Hukum Kesehatan

Documents

Transcript of Mengenal Hukum Kesehatan