1BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum positif di Indonesia pada pokoknya mengenal

bentuk-bentuk perusahaan seperti Firma (Fa), Commanditair

Vennootschap (CV), Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Akan

tetapi dari bentuk-bentuk yang ada itu, selain koperasi yang

memang didorong perkembangannya, maka yang banyak didirikan

adalah PT.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini frekuensi

pendirian PT mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini

dapat disimak dari pandangan bahwa dari berbagai bentuk

perusahaan yang ada di Indonesia, seperti firma, persekutuan

komanditer, koperasi dan lain sebaginya, maka bentuk perusahaan

PT merupakan bentuk yang paling lazim, bahkan sering dikatakan

bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang dominan.1

Banyaknya pendirian PT baik yang dilakukan oleh Warga

Negara Indonesia(WNI) maupun Warga Negara Asing terutama

dalam rangka kegiatan penanaman modal, lebih banyak

dilatarbelakangi pertimbangan sehubungan dengan status badan

1 Irna Nurhayati, 16/02/2010 10:55, Ulasan Tentang Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. H.1. Magister Hukum UGM, http://mhugm.wikidot.com

1

2hukum yang melekat pada PT, di samping itu juga karena sifat PT

sebagai suatu asosiasi.

Sifat sebagai asosiasi menempatkan PT itu dalam bidang

yang luas karena istilah tersebut dapat mengandung pengertian

bahwa pada satu sisi PT merupakan asosiasi modal dan pada sisi

lain PT adalah asosiasi orang. Sebagai asosiasi modal berarti

terdapat pengumpulan modal dari berbagai pihak dalam PT, dan

asosiasi orang mencerminkan PT merupakan wadah berkumpulnya

banyak pihak yang bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan

yang telah dituangkan dalam anggaran dasar.

Dari sifat-sifat baik sebagai asosiasi modal maupun orang,

keduanya mencerminkan satu pemahaman bahwa keberadaan PT

dapat memberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi bagi

angkatan kerja atau juga menciptakan peluang-peluang usaha

bagi banyak pihak yang nantinya merupakan mitra bisnis.

Ditinjau dari aspek hukum perjanjian perbuatan mendirikan,

memiliki dan mengelola Perseroan Terbatas (PT) tidaklah

merupakan perbuatan tunggal, melainkan sejak bentuk badan

hukum perusahaan dikenal sudah menjadi perbuatan yang

melibatkan lebih dari satu orang, bahkan banyak orang. Di dalam

PT terdapat berbagai hubungan hukum yaitu antara pemegang

saham yang satu dengan yang lain, antara perseroan dengan

3direksi, komisaris, pegawai, dan antara perseroan dengan pihak

ketiga.

Keberadaan berbagai hubungan tersebut merupakan suatu

indikator atau suatu pertanda yang menunjukan bahwa PT sejak

mulai dari perancangan pendiriannya, tahap operasional sampai

dengan berakhirnya jangka waktu untuk mana PT itu didirikan

sebenarnya penuh dengan berbagai perjanjian. Oleh karena itu

dikemukakan bahwa PT merupakan perwujudan dari perjanjian-

perjanjian.

Bertumpu pada uraian singkat tersebut semakin jelaslah di

dalam suatu PT terdapat suatu proses yang didukung oleh berbagai

perjanjian. Keberadaan perjanjian-perjanjian itu bersifat

menghidupkan, memelihara kelangsungan hidup PT yang

bersangkutan, bahkan dapat juga mengantarkan menuju pada

proses yang mengakhiri eksistensi PT itu sendiri. Perjanjian

diantara para pemegang saham pada pokoknya bersifat

menghidupkan dan sebaliknya mengakhiri, sedangkan perjanjian

dengan direksi, stake holder terutama karyawan serta pihak ketiga

mengandung sifat yang bertujuan memelihara kelangsungan hidup

PT.

Berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan dalam

rangka kelangsungan hidup atau operasional PT, maka pertama-

4tama terlihat pentingnya kedudukan pemegang saham termasuk

Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dan direksi, komisaris

termasuk pula para staf serta pegawai yang dipekerjakan pada PT

dan tidak ketinggalan pihak ketiga, misalnya perjanjian-perjanjian

yang dibuat oleh Direksi sebagai wakil PT dengan pihak lain

seperti perjanjian dagang.

Seluruh komponen yang telah disebutkan itu pada

pokoknya memberikan kontribusi yang tidak kecil berupa

kewajiban-kewajiban dan atau peranan sesuai porsinya masing-

masing dalam rangka memajukan dan meningkatkan

perkembangan PT. Oleh karena itu agar tercipta suatu

keseimbangan, maka dipandang perlu untuk memberikan perhatian

mengenai aspek perlindungan hukumnya.

Sehubungan dengan pandangan bahwa PT merupakan suatu

bentuk yang paling dikenal, banyak digunakan sebagai bentuk

dominan dari perusahaan , maka perkembangan pemanfaatan PT

yang pesat ini memperoleh perhatian secara yuridis. Hal ini dapat

dilihat dengan adanya pengaturan PT yang berkembang dengan

pesat pula. Pengaturan yang pada awalnya dituangkan dalam Kitab

Undang-undang Hukum Dagang (pasal 26 s/d pasal 56 KUHD)

diganti dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas yang kemudian diganti dengan Undang-undang

5No. 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 106) atau yang disingkat dengan UUPT.

Sejalan dengan pertimbangan bahwa PT merupakan

kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka UUPT pada pokoknya

memberikan kesempatan yang lebih luas kepada PT untuk

menjalankan atau mewujudkan maksud dan tujuan serta kegiatan

usahanya sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam anggaran

dasar.

Berkaitan dengan penyelenggaraan PT, undang-undang

memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS). Hal ini dapat dilihat antara lain dalam

Pasal 75 ayat (1) UUPT yang menentukan : RUPS mempunyai

segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau

Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini

dan / atau Anggaran Dasar. Disamping itu juga hak-hak lain

seperti hak untuk memperoleh segala keterangan yang berkaitan

dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris.

Sedangkan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan,

Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan : Direksi menjalankan

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan. Penjelasan pasal tersebut

6menyatakan, bahwa ketentuan tadi menugaskan Direksi untuk

mengurus Perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-

hari dari Perseroan.

Bertumpu pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 92 ayat

1 UUPT tersebut sebenarnya Direksi sudah dibatasi wewenangnya

dimana Direksi dalam menjalan pengurusan Perseroan harus tetap

berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan maksud serta

tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar

Perseroan.

Apabila dirinci lebih jauh lagi, Direksi dalam menjalankan

pengurusan Perseroan tunduk pada prinsip-prinsip, pertama,

Direksi dalam pengurusan harus memegang prinsip kehati-hatian

dalam bertindak, kedua, direksi harus mengutamakan kepentingan-

kepentingan Perseroan daripada kepentingan pribadinya, dan yang

ketiga, tindakan-tindakan Direksi haruslah tetap sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan yang tertuang dalam Anggaran

Dasar. Apabila Direksi menyimpang dari prinsip ini terutama

terhadap yang ketiga, maka Direksi secara tidak langsung telah

menempatkan Perseroan dalam posisi melakukan tindakan yang

melampaui kewenangan yang telah diberikan. Dalam berbagai

kepustakaan hukum, tindakan ini disebut dengan ultra vires.

7Tindakan ultra vires itu dapat menimbulkan kerugian pada

Perseroan yang berarti kerugian pula bagi para pemegang saham.

Di samping itu ultra vires juga dapat merugikan pihak ketiga.

Sebagai contoh dapat dikemukakan disini misalnya Direksi sebuah

PT Perbankan yang justru lebih banyak mengalirkan dana kepada

pemegang saham sehingga mengakibatkan PT Perbankan itu

bangkrut dan atau dilikuidasi serta merugikan nasabah penyimpan.

Dalam hal ini timbul ketidaksesuaian antara norma hokum (das

sollen) pada satu sisi dengan kenyataannya dalam praktek (das

sein) pada sisi lain.

Dalam hal ultra vires yang dilakukan Direksi merugikan

pemegang saham, maka UUPT telah menyediakan norma-norma

hukum yang dapat dimanfaatkan dalam rangka memberikan

perlindungan hukum kepada pemegang saham baik yang mayoritas

maupun minoritas. Norma hukum yang dimaksud antara lain

ketentuan yang mengatur hak pemegang saham melalui RUPS

meminta pertanggungjawaban Direksi, dan ketentuan mengenai

hak pemegang saham minoritas untuk meminta dilakukannya

pemeriksaan atas jalannya Perseroan.

Akan tetapi apabila ultra vires yang dilakukan Direksi

merugikan pihak ketiga, maka pertanggungjawaban Direksi

tidaklah jelas dan UUPT tidak mengaturnya secara tegas atau tidak

jelas mengaturnya. Bab VII Bagian Kesatu UUPT mulai dari Pasal

892 sampai dengan Pasal 107 tidak dijumpai ketentuan yang secara

tegas mengatur mengenai pertangungjawaban tersebut. Akan tetapi

apabila mengacu pada Pasal 97 ayat (1) yang menentukan Direksi

bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) bahwa Direksi menjalankan

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai

dengan maksud dan tujuan perseroan, maka pada satu sisi dapat

dikemukakan terdapat pengaturan tanggung jawab direksi tetapi

pada sisi lain pengaturan itu tidak jelas dan lebih menekankan

tanggung jawab terhadap perseroan. Ketidakjelasan pengaturan

tersebut merupakan suatu permasalahan hukum yang harus

dicarikan kejelasannya. Di samping dalam rangka keperluan

memperjelas hukum perseroan juga berkaitan dengan upaya

menciptakan kepastian hukum dan rasa aman kepada pihak ketiga

yang sangat berperan dalam kemajuan Perseroan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah seperti

di atas dapatlah dirumuskan dua pokok masalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah dasar-dasar perlindungan hukum terhadap Pihak

Ketiga dalam hal Direksi Perseroan Terbatas melakukan tindakan ultra

vires?

9b. Bagaimana upaya pemulihan hak-hak Pihak Ketiga atas

tindakan ultra vires Diresksi Perseroan Terbatas

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Sehubungan dengan maksud memperoleh hasil analisis yang

terfokus, maka terhadap rumusan masalah perlu diberikan batas-

batas atau ruang lingkupnya.

Dalam rumusan masalah yang pertama permasalahan yang

dibahas berkisar pada pertanyaan bagimana hak-hak pihak ketiga,

apakah terhadap tindakan ultra vires Direksi Perseroan Terbatas

terdapat dasar hukum untuk memberikan perlindungan bagi Pihak

Ketiga. Disamping itu relevan pula dibahas adalah mengenai

kondisi dasar hukum tersebut apakah memadai dan dapat

diterapkan, serta bagaimana pula bentuk-bentuk perlindungan

hukumnya.

Sehubungan dengan rumusan masalah yang kedua

permasalahannya berkisar mengenai bentuk dan proses

pelaksanaan perlindungan hukumnya bagi Pihak Ketiga, apakah

diberikan secara langsung atau melalui perseroan dan atau

pemegang saham mengingat direksi itu diangkat oleh dan

bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui Rapat Umum

Pemagang Saham.

10

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Sejalan dengan banyaknya dilakukan pendirian PT

untuk keperluan bisnis, pemahaman dan pengembangan aspek-

aspek ilmu hukum yang berkaitan dengan PT harus dilakukan

secara seimbang dan tidak boleh berhenti. Hal ini sesuai dengan

paradigma science as a process (ilmu sebagai proses) dimana

dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah mandek (final)

dalam penggaliannya atas keebnaran di bidang obyeknya

masing-masing2. Oleh karena itu secara umum penelitian ini

bertujuan mengembangkan aspek ilmu hukum khususnya

hukum tentang Perseroan Terbatas.

1.4.2.Tujuan Khusus

1) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis

perlindungan hokum terhadap Pihak Ketiga dalam hal

Direksi Perseroan Terbatas melakukan tindakan ultra vires

2) Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme serta

upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap pemulihan hak

Pihak Ketiga atas tindakan ultra vires Direksi Perseroan

Terbatas.

2 Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, 2008, Program Studi Magisetr Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, hal. 10

11

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

teoritis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai PT

dalam berbagai hubungan hukumnya dengan berbagai pihak.

1.5.2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat

menjadi pedoman yang komprehensif bagi semua pihak yang

terkait pendirian, pemilikan, pengelolaan dan pihak-pihak yang

berhubungan atau mengadakan transaksi dengan PT dalam

pemecahan masalah tanggung jawab terhadap pihak ketiga

berkaitan dengan tindakan ultra vires.

1.6. Landasan Teoritis

Peningkatan pendirian tersebut dapat ditandai terjadinya

hampir berbarengan dengan mulai meningkatnya aktivitas

perkenomian Indonesia setelah pertengahan dasawarsa 1960an.

Disusul dengan mengalirnya investasi asing yang masuk

Indonesia dan juga bangkitnya gairah para pemilik modal

12

nasional untuk menanamkan modalnya baik secara mandiri

maupun berpatungan dengan investor asing. Peningkatan ini

berdampak positif terhadap perkembangan pendirian PT.

Di samping itu turut pula memacu peningkatan

pendirian PT di tanah air adalah semakin berkembangnya aspek

yuridis berupa penyempurnaan pengaturan terhadap bentuk

perusahaan ini yang dimulai dengan diundangkannya Undang-

undang No. 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan

atas Ketentuan pasal 54 KUHD. Dilanjutkan dengan

diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas yang menggantikan pasal 21 sampai dengan

Pasal 56 KUHD. Terakhir undang-undang ini diganti dengan

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Petrseroan

Terbatas.

Perkembangan pengaturan itu secara tidak langsung

menunjukan perkembangan pemahaman mengenai PT sehingga

mengakibatkan banyak yang memilih bentuk perusahaan ini.

Apabila ditinjau lebih jauh, terpilihnya PT sebagai bentuk

perusahaan berbadan hukum yang paling diminati saat ini

tidaklah terlepas dari elemen-elemen yang terkandung secara

integral dalam PT itu sendiri.

13

Berdasarkan penelusuran terhadap suatu bahan hukum

sekunder3 terdapat 15 elemen yuridis dari PT pada pokoknya

sebagai berikut :

1) Perjanjian

Perjanjian yang merupakan dasar pendirian PT adalah

perjanjian yang dibuat diantara para pendiri PT tersebut.

Perjanjian seperti ini dan sepanjang memenuhi syarat-syarat

menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUH Perdata) menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak

yang membuatnya.

2) Adanya para pendiri

Pendiri PT sering juga disebut dengan perintis yang terdiri dari

minimal 2(dua) orang. Mengingat PT merupakan suatu badan

hukum dalam pengertian person(orang) secara semu, maka PT

itu didirikan, bukan dilahirkan sehingga perlu adanya pendiri

yang menurut Pasal 7 UU. No. 40 Tahun 2007 diwajibkan

menjadi pemegang saham.

3) Pendiri atau pemegang saham bernaung dibawah satu nama

bersama

3 Samuel Label, 22/02/2010 13:00, Perseroan Terbatas dan 15 Elemen Yuridisnya, http://rechtheory.blogspot.com.

14

Undang-undang mewajibkan bahwa PT harus mempunyai nama

dan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun

1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang masih

berlaku hingga saat ini menyatakan, Perseroan Terbatas dalam

kiprahnya sebagai salah satu bentuk usaha yang berbadan

hukum memerlukan suatu nama sebagai jati dirinya. Pasal 2 PP

tersebut pada pokoknya menentukan, penggunaan perkataan

Perseroan Terbatas atau yang disingkat PT yang diletakkan di

depan nama perseroan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha

yang didirikan berdasarkan UUPT. Hal ini merupakan

perlindungan hukum terhadap nama PT dan menimbulkan daya

tarik tersendiri untuk mendirikan PT.

4) Merupakan asosiasi dari pemegang saham

Bertumpu pada teori yang menyatakan bahwa PT merupakan

perwujudan dari perjanjian dan dalam perjanjian itu sendiri

pada pokoknya terdapat dua orang atau lebih saling berjanji

untuk melaksanakan sesuatu hal, maka dikatakanlah PT itu

sebagai asosiasi orang dan karena orang-orang yang merupakan

pendiri itu diwajibkan menjadi pemegang saham yang berarti

harus mengeluarkan modal sehingga dengan demikian PT juga

merupakan asosiasi modal.

5) Merupakan badan hukum

15

PT merupakan suatu badan hukum atau rechtpersoon, legal

entity, corpotaion. Dalam keadaan seperti ini PT memiliki

kedudukan yang dipersamakan dengan manusia dan karena itu

disebut juga manusia semu. PT sebagai badan hukum memiliki

kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pribadi para

pemegang sahamnya. Pemisahan tersebut sesuai dengan sistem

tanggung jawab terbatas pemegang saham terhadap perikatan-

perikatan yang dibuat oleh PT melalui Direksi.

6) Diciptakan oleh hukum

PT merupakan suatu badan hukum yang dipersamakan

pengertiannya dengan person atau orang. Akan tetapi dalam hal

ini baru menjadi badan hukum atau subyek hukum menurut

Pasal 7 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT) setelah akte

pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Inilah

yang dimaksudkan dengan pernyataan bahwa PT diciptakan

oleh hukum.

7) Mempunyai kegiatan usaha

Sesuai pengertian Perseroan Terbatas yang tercantum dalam

dalam pasal 1 ayat (1) UUPT dan juga anggaran-aggaran dasar

PT terlihatlah bahwa tujuan pendirian PT adalah melaksanakan

satu atau beberapa bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang

akan diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden

16

sesuai kebijaksanaan perseroan sebagaimana telah menjadi

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Agar dapat

membagikan keuntungan maka PT itu harus memiliki dan

menjalankan usaha.

8) Berwenang melakukan kegiatan usaha

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum adalah subyek

hukum yang berarti pula merupakan pendukung dalam

pengertian pemilik dan pelaksana hak serta kewajiban-

kewajiban hukum. Dengan demikian PT sebagai badan hukum

dapat melakukan kegiatan sendiri seperti layaknya manusia

yang dilaksanakan oleh Direksi yang merupakan salah satu

organ PT. Dalam rangka eksisetnsi kelangsungan hidupnya PT

memang layak diberi wewenang melakukan kegiatan usaha.

Untuk selanjutnya wewenang yang diberikan tetap menjadi

pedoman dalam bertindak.

9) Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan

oleh hukum positif

Kegiatan atau aktivitas terutama bisnis perseroan harus sesuai

dengan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam anggaran

dasarnya. Apabila PT melalui tindakan-tindakan direksinya

melakukan kegiatan di luar ruang lingkup usaha seperti yang

ditentukan dalam anggaran dasarnya, maka PT tersebut berarti

17

telah melakukan ultra vires. Sehubungan dengan ini perlu

dijelaskan lebih jauh lagi mengenai siapa yang bertanggung

jawab dan mekanisme pertanggungjawabannya.

10) Adanya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor

Setelah PT memperoleh status badan hukum, maka PT harus

memiliki modal dasar (authorized capital), modal ditempatkan

(issued capital) dan modal disetor(paid up capital). Diantara

modal-modal yang telah disebutkan itu maka modal yang

bersifat operasional adalah modal disetor. Modal ini secara

langsung menunjukkan nilai nominal saham yang telah diambil

dan dibayar tunai oleh pemegang saham.

11) Modal perseroan dibagi kedalam saham-saham

Modal perseroan dibagi kedalam saham-saham dalam

pengertian dari modal dasar kemudian ada modal ditempatkan

dan modal disetor. Modal yang terakhir inilah yang harus

dibayar secara tunai oleh pemegang saham. Setiap saham

mengandung nilai nominal modal yang disetor.

12) Esksistensinya terus berlangsung

Kecuali disebabkan karena terjadinya kepailitan (bankruptcy)

dan dilakukan likuidasi, PT merupakan suatu bentuk

perusahaan yang dapat mempertahankan masa hidupnya atau

18

kelangsungan hidup secara terus menerus, meskipun para

pemegang sahamnya silih berganti, bahkan meninggal dunia.

Suatu PT dapat memiliki sifat seperti ini disebabkan karena PT

menganut prinsip keterpisahan sehingga eksistensi PT sebagai

badan hukum terpisah dengan para pemegang sahamnya.

Dengan demikian PT dapat berlangsung terus, walaupun terjadi

pergantian pemegang saham, peralihan saham termasuk apabila

saham itu dijadikan jaminan utang. Berkaitan dengan

kelangsungan hidup PT secara terus-menerus itu dikemukakan

bahwa PT memiliki perpetual succession. Menurut ensiklopedi

Wikipedia4 perpetual succession merupakan the continuation of

a corporations or other organizations existence despite the

death, bankruptcy, insanity, change in membership or an exit

from the business of any owner or member, or any transfer of

stock, etc... Perpetual succession, along with a common seal, is

one of the features defining a corporations legal existence as

separate from those of its owners. Sementara itu Lewis D.

Solomon dan Alan R. Palmiter5, yang mengemukakan, the

corporation creates an immortial juridical entity that exists

beyond the lives of its participants. Dari pandangan-pandangan

tersebut dapat dapat disimpulkan, PT sebagai badan hukum

dilengkapi dengan prinsip perpetual succession yang

4 Wikipedia Encyclopedia, 24/02/10, Perpetual Succession, www.En.wikipedia.org5 Lewis D. Solomon dan Alan R. Palmiter, 1994, Corporation, Examples and Explanations, Little, Brown and Company, Boston, hal. 13.

19

memberikan semacam kehidupan atau eksistensi secara terus

menerus. Ketika jangka waktu pendiriannya berakhir, jangka

waktu tersebut masih dapat diperpanjang lagi. Ini berarti PT

akan dapat menjamin kelangsungan eksistensinya.

13) Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-

asetnya

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT mempunyai

kewenangan untuk menerima, mengalihkan dan memegang

aset-asetnya menurut peraturan yang berlaku. Namun demikian

terhadap kewenangan itu terdapat juga pembatasanya. Salah

satu pembatasan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan

pemilikan hak atas tanah. PT sebagai badan hukum yang berarti

juga merupakan subyek hukum tidak ada permasalahan apabila

memegang Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha

(HGU), Hak Pakai dan Hak Sewa. Akan tetapi untuk dapat

memegang Hak Milik atas Tanah, maka tidaklah setiap PT

dapat diberikan hak milik atas tanah, kecuali badan hukum yang

bergerak di bidang sosial dan PT-PT tertentu milik negara yang

bergerak di bidang perbankan. Pembatasan-pembatasan seperti

ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat

Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Republik

Indonesia/LNRI Tahun 1963 Nomor 61).

20

14) Dapat menggugat dan digugat di pengadilan

Sehubungan dengan pelaksanaan aktivitas bisnis sehari-hari

suatu PT sudah sewajarnya apabila menjalin hubungan hukum

dengan pihak lainnya atau stake holder yang antara lain

meliputi pemerintah, karyawan, dan pihak ketiga. Dalam

hubungan hukum tersebut seringkali terdapat tindakan-tindakan

yang melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Dalam upaya

mempertahankan hak-hak masing-masing, baik PT maupun

pihak lain tersebut dapat menggugat dan digugat di pengadilan.

Dalam hal PT menggugat atau digugat di pengadilan, maka

Direksilah yang mewakili perseroan (Pasal 98 UUPT), dan

apabila dilakukan penyitaan, sesuai dengan prinsip pemisahan

kekayaan, maka penyitaan itu dilakukan terhadap aset

perseroan.

15) Mempunyai organ perseroan

PT memiliki 3 (tiga) orang yang terdiri dari Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. RUPS

adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas

yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran

dasar. Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan

21

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk

kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan

perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Sedangkan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang

bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus

sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada

Direksi. Menurut T. Kitagawa yang pada pokoknya

mengemukakan, the development of an organic theory of the

corporation may also be considered a response to the organic

theory of the state, memang tampak persamaan antara organ

perseroan dengan organ pemerintahan terutama apabila dilihat

dari segi fungsinya. Sehubungan dengan ini perlu dikemukakan

Theory of the Corporation menurut pandangan Lewis D.

Solomon dan Alan R. Palmiter6 bahwa the corporation

separates the functions of funding and managing the business.

Secara garis besarnya organ-organ PT menurut fungsi yang

dijalankan pada pokoknya dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi

pendanaan dan fungsi pengelolaan. Fungsi pertama mencakup

keberadaan pemegang saham dan yang kedua mencakup direksi

serta komisaris.

6 Ibid. hal. 5

22

Dari elemen-elemen tersebut maka yang sangat perlu

dicermati khususnya karena menyangkut topik penelitian yang

sedang digarap ini adalah elemen yang pertama, yaitu perjanjian

yang menurut Prof. Subekti7 merupakan suatu peristiwa dimana

seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan

menurut Prof. Wirjono Projodjodikoro8 perjanjian itu adalah

suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua

pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji

untuk melakukan sesuatu hal dan untuk tidak melakukan

sesuatu hal, sedang pihak lain berhak atas pelaksanaan janji itu.

Apabila dicermati dalam kegiatan-kegiatan mendirikan,

memiliki dan mengurus PT ternyata terdapat perjanjian-

perjanjian. Pada saat para pendiri mengadakan kesepakatan

mendirikan PT terdapat perjanjian yang kemudian dituangkan

dalam akte pendirian dan anggaran dasar. Sehubungan

pemilikan saham yang sebenarnya berarti pemilikan PT juga

dijumpai adanya perjanjian, misalnya perjanjian jual-beli

saham. Pengurusan PT yang dilakukan Direksi pada pokoknya

merupakan pula pelaksanaan dari perjanjian bahwa Direksi

akan melaksanakan tugasnya sesuai anggaran dasar. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa PT sebagai badan hukum

7 R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 78 Syarif Basir, 2009, Aspek Hukum Suatu Perjanjian, dalam: Newsletter, Edisi XI, hal. 1

23

sebenarnya merupakan implementasi atau perwujudan dari

berbagai perjanjian baik yang terjadi diantara sesama pendiri,

sesama pemegang saham, antara pemegang saham dengan

pengurus atau direksi, dan antara perseroan melalui direksi

dengan berbagai komponen stake holder atau pihak ketiga.

Terhadap fenomena PT merupakan perwujudan dari

perjanjian-perjanjian melalui penelusuran berbagai kepustakaan

dijumpai landasan teoritisnya. Landasan yang dimaksud

diformulasikan dalam The Nexus of Contract Theory. Menurut

Wikipedia Encyclopedia9, PT sebagai a nexus of contract

mengandung pengertian bahwa teori tersebut .... is an

idea....which asserts that corporations are nothing more than a

collection of contracts between different parties - primarily

shareholders, directors, employees, suppliers, and customers.

Sedangkan Stefano Lombardo dan Piero Pasotti10

mengemukakan bahwa The Nexus of Contract Theory pada

pokoknya ....views the business corporation a set of

coordinated contracts among different parties.

Dengan menelusuri makna dari The Nexus of Contract

Theory sebenarnya sudah dapat dipahami bahwa teori tersebut

9 Wikipedia Encyclopedia, 16/02/2010 12:11, Nexus of Contract, http://en.wikipedia.0rg 10 Stefano Lombardo dan Oiero Pasotti, 2009, Disintegrating The Regulation of The Business Corporation As a Set of Coordinated Contracts Among Different Parties, http://journals.cambridge.org hal. 35

24

secara tidak langsung mencerminkan subyek-subyek hukum

yang menjadi para pihak dalam perjanjian-perjanjian (the

contracting party) dalam dan dengan PT itu sendiri.

Berdasarkan asas Pacta Sun Servanda yang berarti

perjanjian harus ditaati para pihak yang melakukan perjanjian11

seperti terkandung dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan

dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum

tercermin, maka perjanjian itu berlaku seperti undang-undang

atau mengikat para pihak sehingga karena itu harus ditaati.

Di samping asas Pacta Sun Servanda, maka perlu juga

memperhatikan asas Itikad Baik yang menurut M.L. Wry

seperti dikutip oleh Setia DTH12 merupakan perbuatan tanpa

tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa

menggangu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan

sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain.

Di samping asas itikad baik, asas kepastian hukum yang

menunjuk kepada perberlakuan hukum yang jelas, tetap,

konsisten dan konsekuen,13 mengajarkan agar memberikan

perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang sangat

11 Budiono Kusumohamidjojo, 1986, Pacta Sun Servanda,http:// www.kamushukum.com hal. 112 Setia DTH, 2008, Itikad Baik Menurut Hukum, http://setia-ceriahati.blogspot.com 22/02/10 13:15, hal. 113 Raimond Flora Lamandesa, 2008, Penegakan Hukum, WWW.Scribb.com hal.1

25

berperan dalam menunjang perkembangan perseroan. Tanpa

ada pihak ketiga sebenarnya suatu perseroan tidak akan

berkembang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapatlah

dikemukakan, makna-makna yang terkandung dalam The Nexus

of Contract Theory yang dikaitkan dengan Asas Pacta Sun

Servanda dan Asas Itikad Baik serta asas kepastian hukum

merupakan landasan teoritis untuk memformulasikan dasar

hukum yang sangat dibutuhkan untuk memberikan

perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal ini terutama

pihak ketiga.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga perlu

mendapat perhatian sehubungan dengan alasan karena pihak

ketiga dapat mengalami kerugian yang diakibatkan oleh

perseroan dan perseroan itu sendiri menderita kerugian antara

lain karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Direksi

sebagai wakil perseroan. Tindakan-tindakan yang dimaksudkan

itu diantaranya adalah tindakan yang bersifat menyimpang dari

ruang lingkup fungsinya dalam mewakili perseroan atau

tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap anggaran dasar.

Dalam Hukum Perseroan tindakan seperti itu disebut dengan

ultra vires.

26

Robert W. Hamilton14 mengemukakan ultra

vires.literally beyond the scope of the purpose or powers of a

corporation. Sementara itu Stephen H. Gifis seperti dikuti

Munir Fuady15 pada pokoknya menyatakan hukum disetiap

negara tanpa melihat ke dalam sistem mana dia tunduk

umumnya menghadapi masalah yuridis yang disebut dengan

pelampauan kewenangan (ultra vires) dari suatu perseroan.

Terminologi ultra vires dipakai khususnya terhadap tindakan

perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan

oleh Anggaran Dasarnya atau oleh peraturan yang melandasi

pembentukan perseroan tersebut.

Pandangan tradisional mengenai utra vires pada

pokoknya memandang bahwa tindakan itu dapat menimbulkan

konsekuensi yuridis dimana tindakan tersebut batal demi

hukum (null and void) dan karena itu maka tindakan yang

diklasifikan ultra vires itu tidak dapat diratifikasi atau tidak

dapat disahkan oleh perseroan melalui RUPS.

Pandangan secara tradisional juga menyediakan upaya-

upaya hukum yang merupakan konsekuensi yuridis antara lain

sebagai berikut :

14 Robert W. Hamilton, 1991, The Law Of Corporation In Nutshell, West Publishing Company, St. Paul, Minnesota, hal. 5215 Munir Fuady, 2002, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,hal. 110.

27

a. Pihak kreditur mempunyai hak untuk membawa gugatan untuk memaksa perseroan untuk tidak melaksanakan kontrak ultra vires tersebut jika kreditur dapat membuktikan bahwa dengan kontrak yang ultra vires tersebut dapat mengakibatkan tidak cukupnya aset perseroan untuk membayar utang-utangnya,

b. Pihak perseroan dapat mengajukan gugatan terhadap direksi atau pejabat perseroan yang melakukan perbuatan yang tergolong ultra vires tersebut,

c. Atas nama kepentingan umum, jaksa dapat melakukan gugatan yang disebut dengan action in quo warranto untuk membubarkan perseroan.16

Ternyata upaya-upaya hukum yang disediakan oleh

pandangan secara tradisional tersebut bersifat sangat terbatas

sehingga tidak atau kurang maksimal dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, padahal peranan

dan kontribusi pihak ketiga sehubungan dengan kelangsungan

bisnis perseroan tidaklah kecil.

Pandangan mengenai konsekuensi yuridis dari tindakan

perseroan yang ultra vires itu ternyata juga mengalami

perkembangan dan dalam perkembangan tersebut pada

pokoknya dikemukakan,

.sebagai akibat dari berbagai modifikasi terhadap konsepsi ultra vires, telah berkembang beberapa akibat hukum yang mungkin timbul dari adanya ultra vires antara lain tanggung jawab pribadi. Tidak selamanya ultra vires mengakibatkan pembebanan tanggung jawab pribadi dari direksi atau petugas yang melakukan tindakan ultra vires itu. Memang, umumnya tindakan ultra vires menyebabkan timbulnya tanggung jawab

16 Ibid. hal. 130.

28

pribadi direksi atau petugas yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut, antara lain berdasarkan doktrin piercing the corporate veil.

Pandangan seperti di atas pada dasarnya sudah

menunjukkan perkembangan Doktrin Ultra vires dari sifatnya

yang tradisional berkembang ke arah yang lebih luwes dan

beragam. Dari perkembangan itu pula sebenarnya tercermin

mekanisme yang dapat ditempuh mengenai bagaimana

memulihkan kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak ketiga

akibat tindakan direksi yang diklasifikasikan ultra vires.

Terlepas dari persoalan mekanisme tersebut menurut

Teori Keadilan Distributif yaitu keadilan yang memberikan

kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya,17 dengan ini dapat

dikemukakan bahwa pihak ketiga merupakan pihak yang

berjasa dalam hal ini sebesar nilai transaksi. Sehingga

berdasarkan teori ini harus diberikan keadilan, dalam pengertian

hak-haknya dapat dipulihkan.

Dari uraian-uraian yang telah disajikan pada intinya

doktrin, dan pandangan-pandangan yang telah dikemukakan itu

mengarah pada satu hal yang sangat penting bahwa pihak PT

tetap bertanggung jawab terhadap kerugia-kerugian yang

dialami oleh Pihak ketiga, dan kendati pun masih mengandung

beberapa kekaburan pada berbagai aspeknya, akan tetapi

17 L.J. van Apeldoorn, 1978, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 23

29

doktrin dan pandangan itu dapat digali lebih dalam lagi untuk

menemukan penjelasan atas permasalahan yang diangkat

melalui tesis ini.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1.Jenis Penelitian

Dalam Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan

Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum18 dijelaskan Ilmu

Hukum mengenal dua jenis penelitian yakni Penelitian Hukum

Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Usulan penelitian

untuk tesis ini termasuk dalam kategori jenis Penelitian Hukum

Normatif. Pemilihan pada jenis itu didasarkan pada alasan

karena Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam

Hal Diresksi Perseroan Terbatas Melakukan Tindakan Ultra

vires merupakan permasalahan kesenjangan hukum. Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

mengatur perlindungan hak-hak para pemegang saham secara

lebih terperinci. Sedangkan perlindungan terhadap pihak ketiga

yang sebenarnya sangat berperan demi kelangsungan hidup PT

tidak ada pengaturannya atau walaupun ada maka sifatnya

18 Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Op.cit. hal. 1.

30

kurang jelas. Jadi disinilah terjadi kesenjangan dalam norma

hukum.

1.7.2. Jenis Pendekatan

Penelitian hukum normatif pada umumnya mengenal 7

jenis pendekatan yakni :

- Pendekatan Kasus (The Case Approach)

- Pendekatan Perundang-undangan (The Statue Approach)

- Pendekatan Fakta (The Fact Approach)

- Pendekatan Analisis dan Konsep Hukum (Analitical &

Conseptual Approach)

- Pendekatan Frasa (Words & Phrase Approach),

- Pendekatan Sejarah (Historical Approach),

- Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach).

Sejalan dengan tujuan dan rumusan masalahnya,

Usulan penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan yang

terdiri dari:

- Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach)

- Pendekatan Analisis Konsep Hukum (The Analitical &

Conceptual Approach).

31

- Pendekatan Perbandingan Hukum (comparatif Approach)

Pendekatan Perundang-undangan bertujuan mengalisis

peraturan perundangan dalam hal ini Undang-undang PT

terutama yang berkaitan dengan kekosongan atau kekaburan

norma hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum

terhadap pihak ketiga. Sedangkan Pendekatan Analisis

Konsep Hukum pada pokoknya mengedepankan analisis-

analisis terhadap konsep-konsep hukum. Direksi, PT, Pihak

Ketiga dan Ultra vires adalah merupakan konsep-konsep

hukum. Analisis terhadap konsep-konsep ini ditekankan

pengertian, hak dan kewajiban (Direksi, PT, dan Pihak

Ketiga), serta tidak ketinggalan adalah mengenai ruang

lingkup dan perkembangan ultra vires. Akan tetapi karena

bahan-bahan yang dianalisis juga berkaitan dengan bahan-

bahan yang diperoleh dari sistem hukum yang berlaku di

negara lain, maka tidak tertutup kemungkinannya, usulan

penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Perbandingan

(The Comparative Approach).

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan Bahan Hukum

Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Primer

32

dalam hal ini terdiri dari Asas Itikad Baik, Asas Pacta Sun

Servanda dan norma-norma hukum yang tersusun terutama

dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya,antara lain

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Nama

Perseroan Terbatas. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder

meliputi buku teks hukum (legal text book), Jurnal hukum,

karya tulis hukum yang memuat pandangan ahli hukum baik

dalam bentuk buku maupun yang termuat dalam media masa,

kamus hukum, ensiklopedi hukum.

Dalam penelitian ini dibahas juga bahan-bahan hukum

yang diperoleh dari media internet yang berkembang dengan

pesat dewasa ini seperti definisi-definisi hukum.

1.7.4. Bahan Hukum Penunjang

Di samping bahan-bahan hukum baik primer maupun

sekunder maka dalam penelitian ini digunakan pula bahan-

bahan yang diperoleh dari praktisi hukum dalam ini Notaris

yang berpengalaman atau pun pihak lain yang memahami

permasalahan mengenai tatacara menyelesaikan tanggung

jawab PT terhadap pihak ketiga. Bahan Hukum Penunjang

dapat diperoleh melalui penelusuran jaringan internet yang

33

menyediakan fasilitas informasi yang relevan dengan topik

tesis ini.

1.7.5.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan dan

yang akan dianalisis dalam penelitian ini pengumpulannya

dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (card system).

Berdasarkan sistem ini informasi yang diperoleh dari berbagai

sumber itu dicatat secara cermat substansi, sumber informasi

(penulis, informan), waktu diperolehnya dan tempat

(perpustakaan, kantor).

Dalam penelitian ini tidak tertutup kemungkinannya

diperoleh bahan yang sudah tersusun dengan rapi baik berupa

buku, laporan maupun bentuk-bentuk lain yang bersifat tertulis

dan terhadap bahan-bahan seperti ini tetap diterapkan card

system yang ditekankan pada pencatan mengenai informasi

yang relevan dengan topik permasalahan.

1.7.6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan-bahan yang telah

diterapkan teknik-teknik sebagai berikut :

34

1) Teknik Interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum

yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk

memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk

memecahkan permasalahan yang dihadapi.

2) Teknik evaluasi yang berupa penilaian mengenai tepat atau

tidak tepatnya suatu informasi baik diperoleh dari Bahan Hukum

Primer maupun Sekunder juga diterapkan dalam penelitian ini untuk

memperoleh hasil yang benar-benar sesuai dengan topik yang dibahas.

3) Teknik argumentasi mengetengahkan alasan-alasan yang

merupakan hasil penalaran setelah dilakukannya teknik evaluasi.

Dalam pembahasan masalah penelitian ini sedapat mungkin akan

dilakukan teknik argumentasi menurut kemampuan yang serba

terbatas.

4) Teknik Sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan

suatu norma hukum antara peraturan perundang-undangan yang

sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

5) Teknik Deskripsi merupakan teknik yang paling mendasar dan

bersifat mutlak. Hal ini mengandung pengertian, teknik ini harus

dilaksanakan dalam pembahasan hukum agar pembahasan dapat

dipahami oleh orang lain. Dalam penelitian ini berdasarkan Teknik

Deskripsi, isu-isu hukum digambarkan atau diuraikan secara lengkap

35

dan jelas sehingga dapat diketahui duduk persoalannya dan dapat

ditentukan arahnya untuk mencapai suatu solusi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN BERTINDAK

PERSEROAN TERBATAS DAN ULTRA VIRES

2.1. Pengertian Perseroan Terbatas dan Unsur-unsurnya

Terhadap bentuk perusahaan yang menjadi topik bahasan dalam

tesis ini terdapat berbagai istilah yang bersumber dari berbagai bahasa.

Beberapa diantaranya yang seringkali dibahas dalam kepustakaan

adalah, Company Limited by shares, Naamloze Vennootschap(NV) dan

Perseroan Terbatas yang masing-masing perlu dijelaskan maknanya.

Menurut E.W. Chance19 Company Limited by shares is a partnership, the liablity of its members is restricted to the amount remaining unpaid on his shares The limitation of

19 E.W. Chance, 1948, Principles of Mercantile Law, The Gregg Publishing Co., Ltd, London, hal. 171-172

36

liability in a limited company is in respect only of the liability of the members, which is to the company. The liability of the company to its creditors is in no way restricted: the creditors may look only to the company for payment of their debts and they have no rights against the members as such. Unlike a partnership, a company is at law a corporate body, a legal persona with an existence quite independent of its members.

Naamloze Vennootschap atau yang sering disingkat dengan(NV) pada pokoknya menurut Achmad Ichsan20 merupakan suatu sebutan pada zaman Hindia Belanda untuk perseroan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 36 s/d 56. Sebutan naamloos dalam arti tanpa nama ini disebabkan karena N.V itu tidak mempunyai nama seperti firma dan pada umumnya juga tidak menggunakan salah satu nama dari anggauta peseronya; identifikasinya terletak dalam obyek perusahaan yang menjadi tujuan usahanya umpama PT. Perusahaan Dagang Beras.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, istilah Perseroan

Terbatas atau yang sering disingkat dengan PT dapat dikatakan

merupakan istilah mulai populer penggunaannya di Indonesia. Hal ini

dapat ditelusuri dari banyaknya definisi yang diberikan oleh para

sarjana sebagai berikut:

M.H. Tirta Amidjaja mengemukakan bahwa perseroan terbatas

itu ialah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan

dengan modal yang tertentu, yang terbagi atas saham-saham dan tiap-

tiap pesero-pemegang saham-turut serta didalamnya sebanyak satu

20 Achmad Ichsan, 1983, Hukum Dagang; Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan, Pradnya Paramitha, Jakarta, hal. 134

34

37

saham atau lebih dengan tidak bertanggungjawab sendiri untuk

persetujuan-persetujuan perseroan itu.21

Dengan kalimat yang kurang-lebih sama maknanya K.R.M.T Tirtodiningrat kemudian mengemukakan bahwa perseroan terbatas adalah suatu persekutuan dengan modal tertentu yang dibagi-bagikan dalam beberapa sero atau saham, dimana tiap-tiap anggota mengambil bahagian secara memiliki satu atau beberapa sero, sedang pemegang-pemegang sero bertanggung jawab atas pinjaman-pinjaman dari perseroan terbatas hanya hingga jumlah yang tersebut pada sero yang dimiliki itu.22

Pandangan beberapa sarjana mengenai definisi PT tersebut

secara tidak langsung menunjukkan perjalanan sejarah dari istilah atau

nama yang dipergunakan secara khusus dan resmi untuk

menggambarkan perseroan yang diatur dalam Kitab Undang-undang

Hukum Dagang(KUHD) mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56.

Pada intinya istilah Perseroan Terbatas tidaklah merupakan terjemahan

dari istilah Naamloze Vennootschap, namun demikian istilah

Perseroan Terbatas disamping merupakan istilah yang diserap dari

perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut lebih

relevan dan dapat secara lebih tepat mendeskripsikan bentuk dan sifat

perseroan yang diatur dalam pasal-pasal KUHD itu.

21 M.H. Tirta Amidjaja, 1956, Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, Djambatan, Jakarta, hal. 108. 22 K.R.M.T. Tirtodiningrat, 1963, Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Pembangunan, Jakarta, hal. 132

38

Hal ini dapat ditelusuri dari pendapat yang dikemukakan oleh

Prof. Soekardono23 bahwa pada dasarnya istilah tersebut lebih sesuai

dengan sifat-sifatnya bentuk perusahaan yang dijalankan.

Ditambahkan dengan pandangan

bahwa Perseroan Terbatas atau yang disingkat dengan PT, terjadi dari dua kata, yaitu: perseroan dan terbatas. Perseroan ialah persekutuan yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham(aandeel, aktien), sedangkan kata terbatas itu tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau pesero yang bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.

....istilah perseroan terbatas lebih tepat daripada istilah Naamloze Vennootschap, sebab arti istilah perseroan terbatas lebih jelas dan tepat menggambarkan tentang keadaan senyatanya....24,

maka makna dari istilah Perseroan Terbatas menjadi semakin

jelas dan pada akhirnya istilah tersebut dipergunakan sebagai istilah

resmi dalam berbagai keperluan baik yang menyangkut dokumen

notariil maupun dokumen-dokumen negara seperti Berita Negara

Republik Indonesia(BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia(TBNRI).

Kendati pun pengaturan mengenai Perseroan Terbatas yang

dituangkan dalam KUHD mulai dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 56

secara berturut-turut sudah digantikan dengan diundangkannya

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 dan Undang-undang No. 47 Tahun 23 R. Soekardono, 1983, Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian kedua), CV. Rajawali, Jakarta, hal. 12724 H.M.N. Purwosutjipto, 1984, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 (Bentuk-Bentuk Perusahaan), Djambatan, Jakarta, hal. 89

39

2007, penggunaan istilah Perseroan Terbatas masih tetap

dipertahankan.

Di samping menggunakan Perseroan Terbatas sebagai nama

atau titel, kedua undang-undang tersebut secara khusus juga

mencantumkan pengertian atau definisi mengenai apa yang

dimaksudkan dengan Perseroan Terbatas. Pengertian tersebut diatur

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 47 Tahun 2007 yang

menentukan :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian yang ditentukan secara yuridis tersebut dapatlah

diuraikan adanya 5(lima) unsur yang pada pokoknya saling berkaitan

sebagai beikut:

a. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan

persekutuan modal,

b. didirikan berdasarkan perjanjian,

c. melakukan kegiatan usaha,

d. modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,

40

e. memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang

ini serta peraturan pelaksanaannya.

Mengingat karena beberapa hal menyangkut unsur-unsur

tersebut sudah disinggung secara garis besarnya pada bahasan

terdahulu, maka dalam bahasan pada sub bab ini sebenarnya akan lebih

ditekankan pada penguraian unsur Perseroan Terbatas adalah badan

hukum yang merupakan persekutuan modal. Namun demikian dan

mengingat pula bahwa unsur-unsur yang lainnya juga memiliki arti

yang tidak kalah pentingnya, maka penguraiannya tidaklah cukup

hanya berupa penegasan semata-mata. Terhadap unsur-unsur yang

lainnya itu akan ditambahkan pula penjelasan-penjelasan yang perlu

dan relevan.

Ad.a. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan

persekutuan modal,

Pernyataan yang dituangkan dalam Undang-undang No. 47 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT)bahwa Perseroan

Terbatas(PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal

mengandung dua hal; pertama,memberikan ketegasan dan kedua,

UUPT tidak menentukan secara rinci penegasan PT sebagai badan

hukum persekutuan modal.

Mengenai hal yang pertama, hendaknya patut diberikan

apresiasi yang tinggi karena dengan ditegaskannya bahwa PT adalah

41

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berarti UUPT telah

memberikan suatu kepastian hukum mengenai status hukum PT. Di

samping itu penegasan tersebut merupakan langkah maju apabila

dibandingkan terutama dengan KUHD yang tidak menentukan secara

tegas tentang status PT sebagai badan hukum.

Berkaitan dengan hal yang kedua, perihal badan hukum dan

persekutuan modal merupakan pilar-pilar penting bagi PT yang

menimbulkan keingintahuan untuk mendalaminya lebih jauh lagi, akan

tetapi UUPT justru UUPT tidak mengatur secara terperinci mengenai

pengertian istilah tersebut. Oleh karena itu pemahamannya dilakukan

melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum sekunder.

Menurut R. Subekti25 badan hukum adalah suatu

perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti

seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-

kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di

muka pengadilan. Selanjutnya ditambahkan.perseroan terbatas atau

NV sebagai badan hukum atau rechtspersoon berarti bahwa perseroan

terbatas mempunyai suatu kekayaan tersendiri, terlepas dari kekayaan

para pesero atau pengurusnya.26

25 R. Subekti, 1973, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 1426 R. Subekti, 1977, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 171.

42

Rochmat Soemitro27 mengemukakan badan hukum, dalam

bahasa Belanda Rechtspersoon, ialah suatu badan yang dapat

mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang

pribadi.

Kedua pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran

hukum Belanda yang pada pokoknya mengikuti alur berpikir menurut

Civil Law System. Oleh karena itu untuk mengimbanginya, maka

sehubungan dengan penguraian perihal badan hukum dalam bahasan

ini perlu pula diuraikan pandangan dari sistem hukum lain sebagai

pembanding.

Dalam sistem common law, badan hukum dipadankan dengan

corporation dan Henry Campbell Black28 mengemukakan bahwa

corporation merupakan an artificial person or legal entity created by

or under the authority of the laws of a state or nation. Selanjutnya

secara lebih rinci, Lewis D. Solomon dan Alan R. Palmiter29

memandanga corporation is a structuring device for conducting

modern business. It is a framework-a legal person- through which a

business can enter into contracts, own property, sue in court and be

sued.

27 Rochmat Soemitro, 1993, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, PT. Eresco, Bandung, hal. 1028 Henry Campbell Black, 1979, Blacks Law Dictionary, West Publishing Co, ST.Paul Minn, hal. 30729 Lewis D. Solomon dan Alan R. Palmiter, Op.cit., hal. 3

43

Berdasarkan penelusuran sumber-sumber bahan hukum

sekunder baik dari penulis yang pemikirannya dilatarbelakangi prinsip-

prinsip civil law system maupun common law system dapat dipetik

makna yang umum, bahwa badan hukum itu pada pokoknya

merupakan suatu entitas yang diciptakan oleh hukum dan diperlakukan

sama seperti layaknya manusia.

Dengan mengadopsi pandangan bahwa untuk adanya suatu

badan haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya harta kekayaan yang terpisah,

b. mempunyai tujuan tertentu,

c. mempunyai kepentingan sendiri,

d. adanya organisasi yang teratur30

maka dapat dikemukakan PT sebagai badan hukum yang merupakan

persekutuan modal mengandung pengertian, bahwa PT itu ditetapkan

secara yuridis mewadahi kegiatan pemupukan, pengelolaan dan

pemanfaatan modal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi para

pemegang sahamnya yang bertanggungjawab secara terbatas pada

sejumlah modal yang disetor untuk kepentingan menjalankan usaha

perseroan.

Ad.b. didirikan berdasarkan perjanjian, 30 R. Ali Rido, 1984, Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara Dan Perkembangan Perseroan Terbatas, Remadja Karya, Bandung, hal. 231

44

PT menurut The Nexus of Contract Theory sebagaimana telah dikutip

pada halaman terdahulu pada pokoknya merupakan suatu akumulasi

atau kumpulan dari berbagai perjanjian yang dibuat diantara berbagai

pihak terutama dengan para pemegang saham, direksi, tenaga kerja,

para suplier dan pelanggan. Jadi sebenarnya PT itu penuh dengan

berbagai perjanjian.

Diantara tahap-tahap pendirian (konstruksi), beroperasi

(operasional) dan berakhirnya jangka waktu keberadaan PT(terminasi),

maka keberadaan berbagai perjanjian itu memang sangat dominan

ketika PT berada pada tahap operasional. Akan tetapi hal ini tidak

berarti bahwa perjanjian tidak terdapat pada tahap-tahap yang lainnya.

Keberadaan perjanjian dalam PT sebenarnya sudah dimulai dan

berperan ketika PT itu dirancang pendiriannya oleh dua atau lebih

calon pendiri. Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan melalui

perjanjian tersebut kemudian dituangkan ke dalam anggaran dasar PT

yang bersangkutan. Perjanjian semacam inilah yang oleh Andrew

Hicks dan S.H. Goo31 termasuk dalam hubungan hukum yang disebut

dengan Pre-Incorporation Contracts yaitu perjanjian-perjanjian yang

dipersiapkan untuk dibuat oleh suatu perseroan sebelum perseroan

tersebut memasuki tahapan memperoleh status sebagai badan hukum(a

contract purpoted to be made by a company before the date of

incorporation).31 Andrew Hicks dan S.H. Goo, 2001, Case And Materials On Company Law, Blackstone Press, London, hal. 80

45

Pasal 7 ayat (1) UUPT menentukan Perseroan didirikan oleh

2(dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa

Indonesia. Berdasarkan penafsiran secara gramatikal, ketentuan

tersebut mengandung pengertian bahwa sebelum datang menghadap di

hadapan notaris, para pendiri sebenarnya sudah mempersiapkan

kesepakatan-kesepakan yang dihasilkan dari perjanjian pendahuluan

diantara mereka sebelumnya.

Adanya perjanjian pendahuluan yang sifatnya

konsensual(consensueel) atau suatu perjanjian yang didasarkan pada

kata sepakat32 itu dan juga akta notaris yang juga berisi anggran dasar

sebagai tonggak awal berdirinya suatu PT tersebut keduanya semakin

memperlihatkan dengan pasti bahwa PT didirikan berdasarkan

perjanjian. Oleh karena itu dapat dikemukakan pendirian dan

eksistensinya PT sebenarnya merupakan implementasi atau

perwujudan dari perjanjian terutama yang terjadi diantara sesama

pendiri.

Mengingat PT itu didirikan berdasarkan perjanjian, maka hal ini

mencerminkan bahwa sebenarnya pendirian PT tunduk pada Hukum

Perjanjian atau Contract Law yang menurut Gordon D Schaber dan

Claude D. Rohwer33 .is initially concerned with determining what

32 J.C.T. Simorangkir, et.al., Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2933 Gordon D. Schaber dan Claude D. Rohwer, 1990, Contracts In A Nutshell, West Publishing, St.Paul Minn., hal. 1

46

promises the law will enforce or otherwise recognize as creating legal

rights.

Ad.c. melakukan kegiatan usaha,

Berkaitan dengan unsur ini Pasal 2 UUPT menentukan Perseroan harus

mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pertama-tama yang patut dikemukakan pasal ini pada pokoknya

merupakan suatu konsekuensi logis dari pemikiran teoritis bahwa

pendirian PT didasarkan pada perjanjian dan sebagai hasil

implementasi dari perjanjian. Oleh karena itu segala sesuatunya dan

dalam hal ini menyangkut maksud, tujuan serta kegiatan usaha

perseroan tidak boleh bertentangan dengan ketiga batasan

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata itu.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan

adalah bahwa melakukan kegiatan usaha merupakan kewajiban bagi

PT. Mengikuti pandangan H.L.A. Hart34 yang menekankan kewajiban

merupakan primary rules(aturan-aturan yang menetapkan kewajiban-

kewajiban dan hak-hak warga masyarakat), dimana sebenarnya

kewajiban tersebut berkaitan erat dengan keyakinan serta motivasi

34 H.L.A. Hart, 1986. The Concept of Law, ELBS/Oxford University Press, Oxford, hal. 6

47

internal, bahwa apabila tidak dilaksanakan akan timbul akibat-akibat

yang tidak menyenangkan. Sebaliknya dengan melaksanakannya

diharapkan akibat-akibat tersebut tidak akan terjadi, bahkan diyakini

akan mendatangkan suatu kenikmatan. Dengan demikian kewajiban

tersebut harus dilaksanakan, karena apabila sebaliknya akan

menimbulkan sanksi-sanksi.

Kewajiban melaksanakan kegiatan usaha yang dibebankan oleh

Pasal 2 UUPT disamping karena dirumuskan dengan kata harus

sebagai pernyataan perintah yang terdapat dalam pasal itu sendiri,

keharusan melaksanakannya juga dikaitkan kewajiban mengisi format

isian untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan

badan hukum Perseroan(Pasal 9 ayat (1) ). Apabila tidak melaksanakan

pasal ini maka berlakulah Pasal 10 ayat (4) dimana sebagai sanksinya

Menteri langsung memberitahukan penolakan pengesahan.

Secara ringkas dapatlah diuraikan, The Nexus if Contract

Theory sebenarnya mengandung makna bahwa melaksanakan kegiatan

usaha merupakan maksud dan tujuan yang dengan sendirinya harus

terbangun(built-in) dalam rangkaian perjanjian-perjanjian mendirikan

dan mengelola PT. Disamping itu mengingat PT juga merupakan

wahana bisnis, maka melaksanakan kegiatan usaha merupakan

aktivitas yang pokok dan mutlak sifatnya.

Ad.d. modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,

48

Sebelum sampai pada topik pokoknya maka terlebih dahulu akan

diuraikan mengenai komposisi permodalan Perseroan Terbatas.

Dengan demikian berarti pertama-tama yang diuraikan itu menyangkut

permasalahan modal Perseroan Terbatas itu terdiri dari apa saja atau

dari unsur-unsur apa saja permodalan Perseroan dibentuk.

Menyangkut komposisi tersebut, ketentuan-ketentuan Pasal 31 ayat

(1) dan Pasal 33 ayat UUPT pada pokoknya sudah menyatakan modal

Perseroan itu terdiri dari 3 jenis modal yaitu modal dasar(authorized

capital), modal ditempatkan(issued capital) dan modal disetor(paid up

capital). Akan tetapi dalam hal ini UUPT tidak menentukan mengenai apa

yang dimaksud dengan ketiga jenis modal itu.

Rochmat Soemitro35 yang menggunakan istilah modal perseroan,

modal yang ditempatkan dan modal bayar, secara garis besarnya

menjelaskan makna-makna dari ketiga jenis modal itu sebagai berikut:

Modal dasar merupakan modal perseroan disebut juga modal saham atau modal sero, atau dalam bahasa Belanda maatschappelijk kapitaal (statutair kapital) ialah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum, sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat-surat saham.

Mengenai modal ditempatkan dijelaskan, modal perseroan menurut kebiasaan tidak seluruhnya sekaligus ditempatkan, akan tetapi sebagian dahulu ditempatkanm sedangkan sebagian lagi disimpan dalam portpolio, dan baru akan dikeluarkan jika ternyata dibutuhkan modal lebih banyak lagi.

Modal bayar ialah modal perseroan yang diwujudkan dalam jumlah uang.

35 Rochmat Soemitro, Loc.cit., Hal. 21-23

49

Berkaitan dengan modal perseroan perlu dijelaskan pengertian

tersebut murni merupakan pengertian yuridis.tidak ada hubungannya

dengan pengertian ekonomis.dan perihal modal perseroan itu praktis

selalu dicantumkan dalam anggaran dasar.36 Pendapat ini semakin relevan

karena dalam UUPT memang telah ditentukan kewajiban untuk

mencantum jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal

disetor(Pasal 9 ayat 1 huruf d). Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka

Menteri dapat melakukan penolakan(Pasal 10 ayat 4).

Dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) dapat diketahui modal perseroan

terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Ketentuan ini sejalan dengan

pendapat bahwa modal Perseroan Terbatas itu selalu dibagi ke dalam

saham-saham.37 Modal perseroan yang kemudian dibagi ke dalam saham-

saham tersebut adalah modal dasar sesuai dengan klasifikasi saham

menurut UUPT.

Sehubungan dengan klasifikasi saham, Pasal 48 ayat (1) UUPT

menentukan, saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Dalam

Penjelasan pasal ini dinyatakan, yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah

Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama

pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Sedangkan Pasal 53 ayat (1) UUPT menentukan, anggaran dasar

menetapkan 1(satu) klasifikasi saham atau lebih.

36 Rudhi Prasetya, 1996, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 180.37 Nindyo Pramono, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 133

50

Pengertian yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan UUPT

tersebut menunjukkan seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan

merupakan saham atas nama, tidak ada jenis saham lainya yang boleh

dikeluarkan. Jadi setiap saham yang dikeluarkan Perseroan itu menurut

UUPT sebenarnya sama jenisnya dan hanya berbeda klasifikasinya seperti

yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (4) UUPT antara lain:

a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara

b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris

c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar

dengan klasifikasi saham lain

d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima

dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas

pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif

e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima

lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa

kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 48 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan

ayat (4), Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama

dengan satu klasifikasi atau lebih, dimana menurut Penjelasan Pasal 53

ayat (4), klasifikasi saham tidak berdiri sendiri tetapi dapat merupakan

gabungan dua atau lebih klasifikasi.

51

Uraian tersebut diatas pada pokoknya memperlihatkan kedudukan

modal dalam perseroan dan sehubungan dengan pentingnya peranan modal

disetor dalam menunjang operasional Perseroan, maka permasalahan

mengenai penyetoran atas modal saham Perseroan perlu pula diuraikan

secara garis besarnya.

Mengenai penyetoran atas modal saham Perseroan, Pasal 34

UUPT menentukan:

(1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang

dan/atau dalam bentuk lainnya,

(2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham

ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga

pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan,

(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus

diumumkan dalam 1(satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu

14(empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah

RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pasal 34 tersebut sebenarnya mengandung makna yang sangat

luas dan memberikan kesempatan yang luas pula kepada semua pihak yang

berkeinginan menanamkan modal melalui pemilikan saham Perseroan.

Dalam hal ini Pasal 34 itu memperbolehkan penyetoran atas modal saham

52

perseroan tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk

lainnya yang penilaiannya berdasarkan harga wajar sesuai harga pasar atau

penilaian ahli yang independen.

Di samping dalam bentuk uang yang memang secara umum sudah

dilakukan dan dalam bentuk lain yang dinilai dengan uang secara wajar,

Pasal 34 UUPT secara khusus menyebutkan penyetoran saham juga dapat

dilakukan dalam bentuk benda tidak bergerak. Dari sekian banyak contoh

benda tidak bergerak, maka untuk Indonesia tanah merupakan yang paling

potensial dijadikan setoran atas modal saham Perseroan. Hal ini didukung

fakta karena tanahlah yang paling mungkin dimiliki terutama oleh investor

Indonesia yang akan berpatungan mendiri Perseroan dengan investor

asing.

Uraian mengenai unsur modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

saham(ad.d.) tersebut pada satu sisi memberikan makna bahwa dibaginya

modal dasar kedalam saham sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan

kesempatan yang luas kepada khalayak khususnya investor yang berminat

menanamkan modal dengan jalan memiliki saham baik melalui partisipasi

langsung ketika PT didirikan maupun bursa efek. Pada sisi lainnya,

pembagian kedalam saham juga dimaksudkan seperti diungkapkan oleh

Mas Soebagio38 pada pokoknya adalah untuk mengetahui dan dapat

mengukur besarnya tanggung jawab dalam arti hak dan kewajiban setiap

pemegang saham dalam hubungannya dengan Perseroan Terbatas. 38 Mas Soebagio, 1976, Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata & Dagang, Alumni, Bandung, hal. 135

53

Ad.e. memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Unsur ini pada pokoknya semakin memperlihatkan bahwa merancang,

mendirikan dan mengelola PT sebenarnya akumulasi atau perwujudan

dari perjanjian-perjanjian(a nexus of contracts) di antara para pendiri

yang kemudian menjadi pemegang saham, antara PT dengan direksi,

dan antara PT melalui direksi dengan pihak ketiga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa PT

merupakan a nexus of contract dan berarti tunduk pada Asas

Kebebasan berkontrak(Freedom of Contract atau Beginselen van

Contractvrijheid).

Di dalam asas tersebut terkandung suatu pandangan bahwa

orang bebas melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas

dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang

diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.39

Pandangan yang pada pokoknya memberikan ruang lingkup

kebebasan berkontrak yang sangat luas itu ternyata dalam prakteknya

menurut berbagai sistem hukum tidaklah berarti bahwa perjanjian

dapat dibuat dan dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Hal dapat

disimak dari pendapat sebagai berikut:

39 Peter Mahmud Marzuki, 2003, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak dalam : Yuridika Vol 18, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 219.

54

Asas kebebasan berkontrak bukan tanpa pembatasan. Untuk mencegah disalahgunakan asas itu baik dengan undue influence di negara-negara dengan sistem common law atau misbruik van omstandigheden di negara-negara dengan civil law, asas kebebasan berkontrak perlu didampingi asas aequitas praestationis, yaitu asas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran justum pretium, yaitu kepantasan menurut hukum. Asas-asas ini dapat dijumpai di dalam undang-undang, kepatutan dan ketertiban umum(openbare orde) atau public policy dalam konsep Anglo-Amerikan.40

Pendapat tersebut pada pokoknya mengemukakan setiap

perjanjian haruslah mengandung kepantasan dan kepantasan itu sendiri

dapat dijumpai dalam undang-undang baik secara implisit maupun

eksplisit. Oleh karena itu ditentukanlah bahwa PT harus memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Disamping itu pendapatan tersebut juga menyiratkan tentang

pentingnya kedudukan Undang-undang dalam hubungannya dengan

perjanjian. Tentang pentingnya kedudukan itu dapat disimak dari

pendapat Robert Duxbury41 berkaitan dengan perjanjian dalam sistem

common law yang mengemukakan, a contract may be expressly

forbidden by a statutory provision.

Di Indonesia kedudukan yang sama kuatnya dapat dijumpai

pada Paragraf kedua Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

yang pada pokoknya menentukan persetujuan-persetujuan itu tidak

40 Ibid.41 Robert Duxbury, 2006, Contract In A Nutshell, Sweet & Maxwell, London, hal. 92

55

dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau

karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu.

2.2. Kompetensi Perseroan Terbatas

Sehubungan dengan sub bahasan ini sebenarnya terdapat dua istilah

yaitu kewenangan dan kompetensi. Secara gramatikal kedua istilah ini

memiliki pengertian yang hampir sama, akan tetapi istilah kewenangan

itu sendiri pada pokoknya merupakan suatu istilah yang biasanya

dipergunakan dalam Hukum Administrasi Negara. Hal ini dapat

disimak antara lain dari sebuah artikel yang disusun oleh Yosran42

sebagai berikut :

Pengertian kewenangan adalah :

Sumber-sumber kewenangan terdiri atas :

1. ATRIBUSI, yaitu Pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/ pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang Undang Dasar maupun pembentuk Undang Undang. Sebagai contoh : Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang Undang.

2. DELEGASI, yaitu Penyerahan atau Pelimpahan kewenangan dari badan /lembaga pejabat tata usaha negara kepada Badan atau Lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan konsekwensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang pengajuan calon wakil kepala daerah.

3. MANDAT, yaitu Pelimpahan kewenangan dengan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat. Sebagai contoh : tanggung jawab membuat keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

42 Yosran, 2008, Teknik Pembuatan Keputusan Tata Usaha, http://ptunpdg.blogspot.com. Hal.1

56

Di samping karena istilah kewenangan dapat dikatakan sudah menjadi

bagian dari dalam hukum administrasi negara, tampak pula istilah itu

tidak ada relevansinya dengan topik bahasan tesis ini.

Sementara itu istilah kompetensi dapat dijumpai penerapannya

dalam Hukum Acara Perdata meliputi absolute kompetentie dan

relatief kompetentie.43 Absolute kompetentie atau kekuasaan mutlak

menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat

dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk

mengadili.sedangkan relatief kompetentie atau kekuasaan relatif

menyangkut batas wilayah dari satu macam pengadilan.44 Di samping

itu istilah kompetensi atau competency dipergunakan baik dalam

hukum pembuktian(in the law of evidence) yang menunjukkan

kesempurnaan alat bukti dan dalam hukum kontrak(in the law of

contract). Dalam bidang hukum ini, kompetensi pada pokoknya

mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian dibuat oleh para pihak

yang tidak memiliki cacat mental atau tidak memiliki

kapasitas(without mental disability or incapacity).45 Dalam Bahasa

Belanda, istilah kompetensi mengacu pada istilah bevoeg yang artinya

berwenang atau berkompeten.46

43 R. Wirjono Prodjodikoro, 1980, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, hal. 3944 Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1945 Henry Campbell Black, Op.cit. hal. 257.46 J.C.T. Simorangkir, et.al., Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 200. Hal. 19

57

Secara keseluruhan uraian mengenai pengertian kompetensi

tersebut pada pokoknya mengarah pada satu makna, bahwa kompetensi

itu menunjukkan kapasitas atau kemampuan melakukan tindakan.

Apabila pembahasannya menyangkut kompetensi PT, maka itu berarti

membahas kemampuan PT melakukan tindakan-tindakan apa saja.

Inilah yang merupakan pertimbangan mengapa dalam sub bahasan

tesis ini dipergunakan istilah kompetensi. Namun demikian karena

maknanya yang hampir sama dan sepanjang tidak mengganggu

konsistensi uraian, penggunaan istilah kewenangan secara bergantian

dengan istilah kompetensi kiranya masih dapat diterima.

Secara garis besarnya dapat diuraikan bahwa kompetensi

tersebut berkaitan erat dengan hak atau recht atau right yaitu

kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau

berbuat sesuatu.47 PT sebagai badan hukum merupakan subyek hukum

yang dapat memiliki kewajiban dan hak-hak. Oleh karena itu

dikatakanlah PT memiliki kompetensi. Namun demikian mengingat

antara manusia dan badan hukum terdapat perbedaan, maka ruang

lingkup kompetensi subyek hukum tersebut juga berbeda.

Terdapat dua teori yang dapat menjelaskan perbedaan antara

manusia (natural person) dengan badan hukum(artificial person)

dalam kompetensinya berkaitan dengan hak-hak konstitusional

47 Ibid.hal. 60

58

misalnya, yaitu The Business Interest Theory dan The Purely Personal

Theory.

The Business Interest Theory holds that a corporation does have constitutional rights but only those necessary to the firms business interests. For example, when a state creates a corporation with the power to acquire and utilize property, it necessarily and implicitly guarantees that the corporation will not be deprived of that property absent due process of law.

under The Purely Personal Theory, a corporation has all the constitutional rights enjoyed by natural person except those that are purely personal. is determined on the basis of the nature, history, and purpose of that particular right.48

Menurut kedua teori yang berkembang di Amerika Serikat

tersebut sebenar kompetensi badan hukum perusahaan(business firm

corporation) itu sepanjang dipandang perlu bagi perusahaan sangat luas

ruang lingkupnya hingga meliputi hak-hak konstitusional, kecuali yang

menyangkut hak-hak yang sifatnya sangat pribadi. Dalam kaitan ini

dapatlah dikemukakan sebagai suatu contohnya adalah hak untuk

dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Dikaji dari aspek sifat,

sejarah dan tujuannya, hak tersebut merupakan very purely personal

right sehingga hanya dapat diberikan kepada natural person dan tidak

dapat diberikan kepada badan hukum.

Untuk mengetahui apakah PT di Indonesia memiliki

kompetensi dan sampai sejauh mana ruang lingkupnya pertama-tama

48 Gary A. Moore, tanpa tahun, The Legal Environtment Of Business: A Contextual Approach, South Western, hal. 79

59

dipastikan kedudukan PT tersebut dalam hukum(apakah merupakan

badan hukum atau tidak) dan selanjutnya dianalisis prasyarat yang

harus dimiliki untuk dapat diberikan kompetensi.

Mengenai PT yang dinyatakan sebagai badan hukum

sebenarnya tidaklah mengherankan karena semenjak ditetapkan dalam

Wetboek van Koophandel(WvK), apa yang kemudian dikenal dengan

istilah Perseroan Terbatas itu sudah diterima sebagai suatu bentuk

badan hukum persekutuan modal atau badan hukum yang bersifat

komersial. Oleh karena itu persoalannya tidaklah terletak pada

pertanyaan apakah PT itu merupakan badan hukum atau tidak,

melainkan apakah PT sebagai badan hukum dapat memiliki kehendak

dan apabila dapat, maka apakah kehendak tersebut dapat dilaksanakan

oleh PT itu sendiri.

Berkaitan dengan persoalan kehendak, Friedrich Carl von

Savigny dengan Teori Fiksi sebagaimana dikutip oleh Chidir Ali49

pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

.hanya manusia saja yang mempunyai kehendak.

Badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Jadi karena hanya suatu abstraksi, maka tidak mungking menjadi suatu subyek dari hubungan hukum.badan hukum itu suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang-orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal.Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subyek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukannya ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.

49 Chidir Ali, 1999, Badan Hukum, Alumni, Bandung, hal. 32

60

Kendati pun sangat menegaskan badan hukum tidak dapat

membuat kehendak sendiri, Teori Fiksi sebagaimana diuraikan secara

ringkas tersebut sebenarnya mengakui adanya kehendak dalam badan

hukum dan sudah tentu kehendak itu tidak dibuat oleh badan hukum itu

sendiri. Kehendak itu direncanakan oleh orang-orang yang mendirikan

badan hukum yang bersangkutan dan sekaligus melalui suatu

mekanisme berfungsi melaksanakan atau mewujudkan kehendak untuk

dan atas nama badan hukum.

Intinya, PT sebagai badan hukum memiliki kehendak yang

nantinya merupakan kompetensi badan hukum itu sendiri untuk

melaksanakannya. Di Indonesia berdasarkan Pasal 2 UUPT yang

menentukan, Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta

kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, maka

adanya kompetensi PT dapat disaksikan dalam rumusan mengenai

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha yang terdapat pada setiap

Akta Pendirian-Anggaran Dasar PT.

Untuk memperjelas uraian tersebut diatas selanjutnya disajikan

contoh rumusan Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha yang

dikutip dari sebuah Akta Pendirian-Anggaran Dasar PT berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

61

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

Industri penempaan, pengepresan, dan penggulungan logam;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- diversifikasi produk didalam lingkup industri penempaan, pengepresan, dan penggulungan logam, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengerjaan baja nir-karat terpadu(integrated stainless steel work), penggulungan panas dan dingin (hot and cold rolling), grinding, polishing, annealing, pickling, slitting, leveling, tube making, blanking, circle cutting.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 tersebut dapat dikemukakan,

UUPT pada pokoknya hanya mengatur hak-hak komersial(commercial

rights) saja, dan dari ketentuan itu pula dapat diketahui bahwa PT

harus mempunyai maksud dan tujuan atau kehendak serta wajib

melaksanakan kegiatan usaha yang telah ditentukan secara limitatif

dalam anggaran dasar. Berkaitan dengan bidang usaha, maka rumusan

tersebut merupakan kompetensi PT itu sendiri untuk melaksanakannya.

Penyebutan secara rinci mengenai maksud dan tujuan serta

kegiatan usaha tersebut secara langsung pula me