Topik: Evaluasi Pemerintahan Bam

Evaluasi Awal Agenda PolitikPemerintahan Baru dan Harapan Rakyat

Bambang Cipto

Susilo Bambang Yudoyono constitutes the first President of Indonesia who has beenelected directly by Indonesian people. The election of president directly declares thatalthough democracy in Indonesia still limited, there is cignificant changing in Indonesianpolitical life in particular if this situation compares to before beginning reformation inIndonesia. This article tries to explain the relation management between President andLegislators, this part is so important because for the first time a president becomes theleaderofstate withoutstrong partysupporting. Secondly, the writerdescribes the crucialproblerri of the state regarding law enforcementbecause itis centralpart of govemmentpublic relations. The third states welfare ofpeople, the successful orthe failure of welfarepolitic denotes a heavy task forpresident in new democracynations.

Kata-kata kunci; manajemenpemerintahan, kepastian hukum, dankesejahteraan rakyat

T'erpilihnya Susilo Bambang Yudoyonodalam pemilihan presiden langsung yang

bam pertama kali diselenggarakan di Indonesia merupakan prestasi tersendiri bag!bangsa Indonesia yang oleh bangsa-bangsadi dunia lebih dikenal sebagai "sarang terorisyangtakmampu membangun pemerintahanefektif dalam mengatasi krisis ekonomi."'Sampai tingkat tertentu orang Indonesiaboleh berbangga dengan capaian saat ini.Akan tetapi, sukses pemilihan presidenlangsung inihanyalah bagian darl rangkaianpanjang transisi politik yang sedang danakan dilalui bangsa ini. Karena walaupunpemilihan presiden langsung relatif dapatdikatakan telah menempatkan politisi sipilpada posisi yang cukup terhormat tetapimerekatidak memillklwewenang dan aksesuntuk mengendalikan militer balk secarapersonal maupun instituslonal. Dengandemikian demokrasi di Indonesia masih

bersifat terbatas {restricteddemocracy).'^

16

Walaupun demokrasi di Indonesiamasih bersifat terbatas, terdapat perubahansignifikan dalam kehidupan politik Indonesia saat ini dibandingkan dengan saatsebelum reformasi. Jika dalam tahun 1999

dan 2001 para politisi di MPR mengawalireformasi dengan memilih presiden yangmereka sukai dan diikuti denganmenggantikan presiden yang tak merekasukai. Maka tradisi politik ini pun kemudianmeiuas ke masyarakat luas. Rakyat pemilihdi Indonesia dengan berbagai cara dan ditengah perasaan yang campur adukmenjatuhkan hukuman kepada presidenyang sedang berkuasa, Megawati, danmenggantlnya dengan presiden baru, SusiloBambang Yodhoyono. Pemilih Indonesiatampaknya dikeoewakan kegagalanMegawati mengangkat derajat wong cilik

^ Lex RIeffel, "Indonesia's Quiet Revolution," Foreign Affairs (September/October2004)

2 George Sorensen, Democracy and Democratization: Proceses and Prospects in aChanging World, Boulder, Col: Westvlew Press,1993, hal. 47-48.

UNISIANO. 55/XXVIII/U2005

EvaluasiAwal AgendaPolitikPemerintahan Baru ...;Bambang Cipto

sebagaimana sebagalmana janji PDIP.Dalam kenyataan jutaan warga tetapmenganggur dan seabrek persoaian yangmenindih rakyat kecil terus menumpuk ditengah semakin dekatnya elit PDIP denganpara pengusaha kaya. Pemlllhan presldentahun 2004 menunjukkan bahwa pemilih Indonesia sedikit banyak telah menjadikanpemilihan benar-benarsebagai reward andpunishment system. Minimal, keputusanpemilih untuk mendukung Yodhoyonosedikitbanyak dipengaruhi oleh ketidakpuasanmereka terhadap kinerja Megawati.

Akan tetapi, kemenangan Yodhoyonodalam pemilihan presiden langsung bukantidak mungkin lebih merupakan reakslalamiah rakyat pemilih di tengah atmosfirpolitik yang mulai terbuka. Namunkeputusan para pemilih untuk mendukungYodhoyono tidak mencerminkan kesadarankomprehensif mereka tentang siapa danbagaimana dia akan bersikap paskapemilihan presiden atau sejauh manakeputusan untuk memilih Yodhoyonoakanmemberikan garansi bagi perbaikan nasibmereka. Sebagaimana dikatakan Linzbahwa dalam pemilihan presiden langsungpemilih lebih mampu mengidentifikasipersonil calon presiden dan kurang mampumengenali calon-calon anggota kablnet.®Pemilihan tahap kedua {runoff) sudah tentumemperburuksituasl inl.

Dengan memperhatlkan kampanyepresiden yang dllancarkan pasangan SBY-Kalla dapat diambil sebuah kesimpulanbahwa mereka sesungguhnya kurangmemberikan janji konkret tentang apa yangakan mereka berikan kepada rakyat pemilih.Kata-kata yang secara massif diulang lewattayangan televisi adalah "Bersama KItaBisa." Rangkaian kata-kata in! kemudiandiperkuat'dengan lagudan ilustrasi gambaryang menjanjikan impian indah.Akantetapi,hinggadilantiksebagai presiden Yodhoyono

UNISIANO. 55/XXVIII/I/2005

kurang berhasil meyakinkan masyarakatluas bahwa dia memilikiagenda yang jelas.Bagibangsa miskinseperti Indonesia terlalubanyak persoaian yang menonjolkepermukaan dan sesungguhnya dapatdiubah menjadi kebijakan utamapemerintahan baru. Sayang bahwa padaawal pemerintahannya Yodhoyono terlihatmulai mengalami disorientasi arah kebijakanyang diharapkan mampu memperkuatlegitimasinya sebagai presiden yang dipilihsecara langsung. Tulisan inl akan dibagimenjadi tiga bagian. Baglan pertamamembahas tentang manajemen hubunganPresiden dan OPR. Bagian ini sangatpenting karena untuk pertama kalinyaPresiden memerintah tanpa dukungan partaiyang kuat. Bagian kedua membahastentang keseriusan pemerintahanYodhoyono dalam menangani kompleksltaspersoaian kepastian hukum. Ada kesanbahwa Yodhoyono akan dikondisikan olehelit lain sehingga gaga! memahami upayamenciptakan kepastian hukum sebagaibagian sentral dari governmentpublic relations. Bagian ketiga membahas politikkesejahteraan yang merupakan upaya awalpresiden terpilih dalam mempertahankanlegitimasinya.Keberhasilan dan kegagalanpolitik kesejahteraan merupakan ujlanawalpresiden di negara-negara demokrasi baru.

Hubungan Presiden - DPR

Tak dapat diragukan bahwa Yodhoyonoterpilihsebagai presiden dengan legitimasiyang sangat kuat walaupun ia berhadapandengan presiden Megawati yang didukung

3 Juan J. Linz, "Democracy, Presidentialor Parliamentary: Does It Make a Difference?"dalam Juan J. Linz and Arturo Valenzula, eds.1994 The Failure of Presidential Democracy:The Case of Latin America, Baltimore: JohnsHopkins University Press, hal. 3-87.

17

Topik: Evaluasi Pemerintahan Bam

oleh berbagai kesempatan dan fasilitas yangjauh lebih banyak dan kuat. Akan tetapi,sejak awal terlihat bahwa Yodhoyono sendirimerasakan betapa sulit membentukpemerintahan yang tidak didukung olehpartal yang berbasis kuat. Kebutuhan untukmembentuk pemerintahan yang kuat dansolid Ini merupakan syarat utama sistemdemokrasi yang didalamnya badan iegislatifmemainkan peran pent'ng dalam pembuatankebijakan publik. Sehingga tanpa pemerintahan yang solid presiden akan suiitmenghadapi manuver-manuver DPR bahkan,tidak jarang dapat berakhir pada jalan buntu{deadlocK^.

Isu pembentukan kabinetsecara umummerupakan persoalan dasar yang selaludihadapi pemerintahan parlementer.*' Akantetapi, isu Ini juga menjadi penting dlkebanyakan pemerintahan presidensiel dlnegara-negara demokrasi baru karenasistem presidensiel mereka pada umumnyabertumpu pada sistem muitipartaiyang padaumumnya terfragmentasi.® Dalam arti bahwasistem partalnya masih sangat lemah ataubelum terlembaga. Ellt partai tidak terlaluloyai demikian pula para pemiiihnya. Tidakheran jika pada sistem demokrasi barubanyakeiit partai berpindah partai sementarapara pemiilh pun sering mengalihkandukungan mereka dari satu partai ke partaiIain dari satu pemilihan ke pemilihan lain.Bahkan dalam kasus Indonesia jauh lebihekstrim karena dalam dua putaran pemilihanpresiden, yang hanya terpaut dua buian,penyeberangan ke partai lain balk oleh elitmaupun para pemilih terjadi daiam skalabesar.

Pembentukan kabinet akan menen-

tukan sejauhmana presiden mempersiapkandiridalam mengelola hubungannya denganDPR. Secara umum, kabinet yang didukungoieh partai mayoritas akan menghasilkandayatahan kabinet (cabinet durability)yang

18

cukup tinggi. Daya tahan kabinet ini sangatstrategis karena MPR memiliki kekuatanuntuk melakukan impeachment terhadappresiden. Dengan sendirinya presiden punmerasa periu untuk memperkuat basispendukungnya dl DPR. Perlu digarisbawahibahwa dengan sistem pemiiihan iangsungsesungguhnya legitimasi presiden sangatditentukan oleh publik karena presidenmendapatkan legitimasinya bukan daribadan iegisiatif tapi dari publik pemilih.Dengan kata lain, popuiaritas presiden dapatdimanfaatkan untuk menghadapi peiiawananDPR. Akan tetapi, mayoritas presiden dinegara demokrasi baru pada umumnyabelum menyadari dan belum mampu secaramaksimal memanfaatkan dukungan publikdalam menghadapi serangan-seranganpoiitik DPR. Sistem poiitik represif pada

~masa Suharto membuat publikseakan tidak'memiliki kredibilitas yang tinggi di mata parapoiitisi baik di badan iegislatif maupuneksekutif. Sehingga presiden pun merasakurang percaya diri kalau hanya mengan-dalkan pubiik dan merasa iebih aman jikamendapatkan dukungan iebih besar dariDPR.

Misinterpretasi sumber kekuatanpresiden inllah yang mendasari iogikapembentukan kabinet presiden Yodhoyono.Kabinet yang dibentuk terdiri dari parapoiitisi dan profesionai yang satu sama lainkurang terikat oleh ideologi dan visi yangmirip satu sama lain. Mereka datang darilatar beiakang partai berlainan dan hanyaterikat oieh kebutuhan mendapatkan

Arend Lijphart, Democracies: Pattemsof Majoritarian and Consensus Government inTwenty-one Countries, New Haven and London: Yale University Press, 1984, hal. 67-89.

®Timothy J. Power, "Parties, Puppets, andParadox: Changing Attitudes Toward Party In-stitutionalization in Post-Authoritarian Brazil,Party Politics, Vol 3 (April 1997), hal. 207.

UNISIANO. 55/XXVUI/1/2005

EvaluasiAwal AgendaPolitikPemerintahan Baru ...;Bambang Cipto

kekuasaan dan manfaat material sesaat.

Sebaliknya; presiden Yodhoyono berharapbanyak bahwa para politisi yang direkrutnyasebagai menteri akan menjadikan partaimereka dl DPR untuk mendukungpsmerintahannya. Akan tetapi, kuatnyagejala disloyalitas politisi sebelum dansesudah pemlllhan presiden putaran keduamerupakan sinyal lemahnya institusipartaipolitik yang sewaktu-waktu dapat meledakkembali darl dalam tubuh DPR. Pragma-tlsme berpolitikpada sebaglan besar politisidi Indonesia memperkuat asumsi bahwatidak mudah memprediksl perilaku politikpolitisi di DPR. Kesulitan menduga perilakupolitik DPR dan kecilnya partai politikpresiden menumbuhkan isu strategis lainyang sangat besar pengaruhnya dalammanajemen hubungan Presiden dan DPR.

Isu dimaksud adalah kelengkapan alatkekuasaan presiden khususnyajika presidentergantung pada partai kecll di badanlegislatif. Pada rhasa transisi suksesseorang presiden sangat tergantung padakemampuannya menghasilkan out putkebljakan yang cepat dirasakan manfaathyabag! rakyat banyak. Akan tetapi, kebijakanpresiden pada masa transisi tidak selaludidukungDPR. Resiko bagi presiden dengandukungan partai kecilsemakin besar. Untukmengurangi resiko oposisi DPR 'danmemperkuat kepastian dukungan DPRbeberapa negara demokrasi barumelengkapl presiden dengan kekuasaankonstitusipnai. Kekuasaan ini dewasa inidikenal sebagai dekrit presiden {decreepowei). Dekrit presiden di masa laludikenalsebaga:i bentuk hukum yang cenderungdigunakan untuk membubarkan badanlegislatif. Presiden Abdurrahman Wahidpemah hamplr mengeluarkan dekrit untukmembubarkan DPR yang dipandangnyamengancam kelangsungan dirinya sebagaipresiden. Namun MPR bahkan lebih dulu

UNISIA NO. 55/XXVIII/1/2005

mengambil kebijakan impeachmentsehingga Presiden Abdurrahman Wahidakhirnya rtiundur dari jabatahnya sebagaipresiden.

Dalam lima belas tahun terakhir

pengertian dekrit presiden agak melunakkhususnya di negara-negara kawasanAmerika Latin. Dekrit presiden ini memilikikekuatan hukum walaupun dikeluarkantanpa mendapatkan izin lebih dahulu dariDPR.® Argentina, Brazil, dan Columbiaadalah negara-negara demokrasi baru yangdikenal luas sering menerapkan'dekritpresiden. Ruang lingkup dekrit jenis inisangat terbatas pada sektor kebijakantertentu, misalnya, sektor pajak, finansial,perdagangan. Di Brazil dekrit presidencenderung bersifat temporer atau terbataswaktunya sambll menunggu dukungan DPRyang dapat mengubahnya menjadi undang-undang yang disahkan DPR. Selama masamenunggu tersebut presiden dapatmenjalankan kebijakan sesuai dengan target yang'hendak dicapainya.

Sekalipun demikian, pada umumnyakekuasaan untuk mengeluarkan dekritpresiden dijamin oleh konstitusi sehinggadekrit presiden tidak sekedar didorong olehkeinginan presiden memaksakan kehen-daknya. Sebaliknya ia sepenuhnya didukung oleh konstitusi. Bidang-bldang yangdillput oleh dekrit presiden berlain-lainanantara satu negara dengan negara lain.Negara tertentu seperti Argentina,memungkinkan presiden mengeluarkandekrit dalam sektor-sektor ekonomi yangluas. Sementara dl negara lain konstitusimembatasi pengeluaran dekrit presiden

®Matthew Soberg Shugart and StephanHaggard, "Institutions and Public Policy inPresidential System," dalam Presidents, Parliaments, and Policy, Cambridge: CambridgeUniversity Press, 2001, hal. 72

19

Topik: Evaluasi Pemerintahan Bam

pada sektor ©konomi tertentu. Denganadanya dekrit ini preslden tidak khawatirakan mendapat periawanan dari DPRselamaia sejalan dengan ketentuan yang diaturkonstitusj. Krisis ©konomi Bras!! sepanjangdekade 80-an merupakan alasan utamamengapa negara-negara demokrasi AmerikaLatin membuka pintu bag! dekrit preslden.Para politisi percaya bahwa dengandidukung dekrit, maka preslden akan lebihpercaya dirt dalam mencari soiusi atas krisis©konomi yang meliiit negara-negaraAmerika Latin.

Dalam konteks Indonesia bukan tidak

mungkinbahwa preslden terpilih Yodhoyonoakan dituntut untuk mengambii kebijakanekonomi yang tidak populer balk di mataDPR maupun rakyat. Akan tetapi jikakebijakan tersebut diyakini preslden akanmenlngkatkan kesejahteraan rakyat, makadiperlukan lebihdarisekedardukungan DPR.Krisis ekonomi memerlukan kecepatangerak dan kekuatan hukum yang oukupuntuk meratakan jalan agar tujuan dapatdicapai. Sudah tentu, diperlukan dukunganMPR untuk mengamandemen konstitusiyang memungkinkan preslden mengeiuar-kan dekritdengan ruang iingkupterbatas ini.

Langkah Wakii Preslden Kaila merebutposisi Ketua Umum Golkar menimbuikankontroversi. Publik semakin merasa

ditinggalkan dan reformasi mungkin akanberjalan lambat dengan duduknya tokohGolkar dalam posisi yang sangat strategis.Sekaiipun demikian, apabiia langkah Kaiiaini berhenti pada sekedar memperluasdukungan SBY di DPR maka langkah initidakmaksimai manfaatnya. Sebaiiknya,]ikalangkah ini diianjutkan dengan fokusperbaikan nasib rakyat maka kekuatanGolkardapat dimanfaatkan, misalnya, untukmelakukan amandemen lanjutan ditingkatMPR. Apakah langkah SBY akan semakinfokus dan strategis pada tahun-tahun

20

seianjutnya masih dapat diperdebatkan iagi.Kebijakan menaikkan harga BBMdan gasadaiah satu sinyai bahwa arah kebljdkanSBY kemungkinan belumsungguh-sungguhfokus. Berikut akan bicarakan bagaimanakebijakan ini akan mempengaruhl masadepan SBY dalam lima tahun ke depan.

Politik Kepastian Hukum

Demokrasi bukan sekedar membentuk

partai baru, menlngkatkan jumlah politisisipii, menghapus peran militer dalam politikatau sekedar menyelenggarakan pemilihanumum balk iangsung maupun tak iangsung.Salah satu inti demokrasi adaiahterbentuknya berbagai aturan main yangdisepakati bersama oieh rakyat bersang-kutan. Aturan main tersebut meliputiaturanmain dalam bidang politik, hukum, ekonomi,dan berbagai sektor kehidupan lain.Aturanmain atau rules of the game iniiah yangmenjamin agar permainan atau keglatandalam sistem politik demokrasi dapatdiramalkan. Waiaupun perundingan dantawar menawardapat dan selalu diperlukanakan tetapi aturan rnain dasar perludisepakati bersama. Saiah satu halanganyang memperlambat transisi demokrasi diIndonesia adaiah ketiadaan kepastianhukum yang jeias. Kondisi Ini membuatjaminan keiancaran keglatan dan keamananpribadi maupun kelompok dalam bidang-bidang kehidupan sebagaimana disebutdiatas menjadi tidak jelas bahkan, padakasus tertentu jaminan keamanan seringsama sekaii tidak ada.

Di samping itu, salah satu keluhanpara penanam modal asing di Indonesiaadaiah kesuiitan pemerintah sebeiumYodhoyono menciptakan kepastian hukumyang diharapkan akan menjamin keiancaraninvestasi. Kegagalan pemerintahanMegawati menlngkatkan kepastian hukumdengan sendirinya menurunkan minatpara

UNISIANO. 55/XXVIII/I/2005

Menanti Reformasi Iklim Bisnis di Indonesia; Mudrajad Kuncoro

investor asing. Pemerintahan Yodhoyonodihadapkan pada piiihan antara keharusanmeningkatkan kesejahteraan rakyat dankebutuhan melindungi orang-orang kuatyang selalu lepas dari jerat hukum.Ketidakpastlan hukum semakin parah sejakketerbukaan polltik bergulir karenamasyarakat yang selama in! tidak pernahmendapat kesempatan berpartlsipasimemanfaatkan setiap momen yang untukmeiabrakkemapanan. Rangkaian kemarah-an masyarakat yang tersalursecara normalmenimbulkan gelombang protes dandemokrasi yang seakan tak terkendall.KondisItidak menentu inilahyang membuatIndonesia kesulitan membangun kemltraandengan negara asing yang memerlukanjaminan keamanan.

Persoalan sebenarnya jauh lebihkomprehensif daripada sekedar upayamelindungi kepentingan modal asing.Proses demokrasi yang terus berjalan akanterancam mandeg jika pemerintahYodhoyono tidak segera menyadari adanyakebutuhan mendesak akan sebuah

Rechsstaat. Yaituadanya kepastian hukumyang mengatur kehldupan bangsa dalammana pemerintah dan aparat negara tundukdan patuh pada hukum {accountable to therule of laW)J Tanpa adanya rechsstaatwarga negara atau yang membutuhkancampurtangan negara akan kesulitan untukmenjalankan hak-hak politiknya. Tanpaadanya kepastian hukum yang kokoh dandijamin oleh konstitusi maka presiden,menteri, hakim, panglima, dan pej'abatpemerintah lain dapat melakukan tindakanyang bertentangan dengan konstitusi yangpada akhirnya berpotensi menghancurkandemokrasi.

Kasus-kasus berikut menunjukkanbetapa lemahnya jaminan hukum di Indonesia pada pemerintahan sebelumYodhoyono. Kasus mantan ketua DPR Akbar

UNISIA NO. 55/XXVIII/I/2005

Tanjung barangkall merupakan salah satukasus hukum yang tunduk pada kemauanpolltikpenguasa, bukan sebaliknya. Kasuskonglomerat Tomy Winata vs MajalahTempojuga memperkuat asumsi bahwa parapenegak hukum seringkali jatuh di bawahpengaruh orang-orang kuat. Sementararakyat yang lemah secara ekonomi danpolltikharus mengikuti kemauan penguasa.Terakhir adalah kasus terbunuhnya Munir,seorang pembela Hak Azasi Manusiayangtangguh di atas pesawat Garuda yangterbang menuju Belanda. Hingga kini kasusyang melibatkan pejuang HAM inisemakinkabur dan tak jelas siapa yang bertanggung-jawab atas kematian Munir. Berbagai kasusIain yang terhitung banyaknya juga takterungkap.

Gebrakan presiden Yodhoyonodenganmenangkap GubemurAceh, Abdullah Puteh,barulah sebuah awal yang balk. Akan tetapitantangan Yodhoyono jauh lebih rumit.Aiangkah baiknya kalau pemerintah barubersedia belajar dari pemerintah Cina yangmemandang persoalan korupsi sebagaipersoalan strategis. Sudah sejak lama Cinamenyadari bahwa pemberantasan korupsisangat penting karena akan meningkatkancitra Cina dimata intemasionai. Oleh karena

itu, selama beberapa tahun terakhirpemerintah Cina rajin menjatuhkan hukumanringan (kurungan) hingga sangat keras(hukuman mati). Kebljakan inibukan tanpahasil. Pemerintah Eropa Barat mulaimemandang Cina serius daiam member-sihkan negaranyadari tikus-tikus penjarahuang rakyat. Dalam satu buian terakhir duaorang top leader dari Eropa, berturut-turutGehrard Schroeder, Kanselir Jerman danPresiden Perancis Jack Chirac mempererat

' Juan J. Linz and Alfred Stepan, "TowardConsolidated Democracies," dalam The Global Divergence of Democracies, hal. 98.

21

Topik: Evaluasi Pemerintahan Bam

hubungan dagang dengan pemerintah Cina.Bahkan pemerintah Cina menyatakanharapan agar Eropa mencabut embargopembelian senjata. Meningkatnya daya tarikCina, antara Iain disebabkan oleh

.--transparansi kebijakan anti-korupsi selama- beberapa tahun, membuat isu pencabutanembargo senjata terhadap Cina menjadipembicaraan hangat dalam pertemuananggota European Union di Brussel padaminggu ketiga bulan Desember2004.®

Dengan demikian jelas bahwa pembe-rantasan korupsi bukan sekedar urusandomestik tapi menyangkut hubunganinternasional negarabersangkutan bahkanberdampak pada perekonomian bangsa.Pertemuan Yodhoyono dan Bush dalampertemuan APEC di Chile beberapa waktu

*!alu sesungguhnya mengandung manfaatyang perlu dicermati. Dalam pertemuan iniBush sempat menyinggung pemberantasankorupsi di Indonesia. Yodhoyono sendiritampaknya cukup bersemangat untukmelakukan sesuatu tentang korupsisekembalinya dari Chile. Akan tetapi,

-tampaknya masih ada keragu-raguan dalambertlndak sehingga tak segera terdengar

' sebuah kebijakan anti-korupsi yang bersifatkomprehensif. Upaya memenjarakanAbdullah Puteh tidak akan cukup bergaungapalagi dengan bencana yang melandaAceh pada akhir tahun 2003. Sementaramoneypolitics selama Munas Golkar yangmelambungkan Kalla ke pucuk pimpinanGolkar^ memperkuat dugaan bahwaYodhoyono tidak serius menangani korupsi.

Upaya pemberantasan korupsidilakukan Korea Selatan dan Cina dengancara berbeda dan hasil beriainan pula. Akantetapi, upaya ini sangat membantumeningkatkan kepastian hukum di keduanegara tersebut. Sehingga di Korea telahtumbuh kekhawatiran dikalangan politisi jikamerekaterlibat dalam kasus-kasu korupsi.

22

Tindakan menghukum mantan presiden atausaudara presiden membuat orang jeramelakukan tindakan korupsi. KinI tergantungpada presiden Yodhoyono untuk memulaitindakan konkret dalam pemberantasankorupsi apakah akan tetap ragu-ragu atausegera bertlndak cepat untuk menjaga momentum popularitas dirinya seiaku presiden.Keterlambatan bertlndak dipastikan akanberdampak buruk terhadap popularitasnya.Bencana Aceh dan rangkaian dampaknyabisa jadi akan dimunculkan sebagai alasanuntuk menunda upaya memerangi korupsi.Manajemen publik opini di masa Orde Barutampaknya akan kembali dimainkansehingga semakin banyak berita tentangdampak sosial-ekonomi paska Tsunamiakan dijadikan sebagai kabut yang menutupikasus-kasus korupsi yang semakin takterkendali. Bagaimana mungkin korupsiakan berakhir jika Wapres Kalla,sebagaimana disinyalir majalah Gatra,menggunakan cara-cara lama untukmerebut kursi puncak partai Golkar, sebuahcontoh buruk yang tentunya akan diikutioleh yang lain. ..

Politik Kesejahteraan Rakyat

Pasangan SBY-Kalla menjadikanKoalisi Kerakyatan sebagai slogan untukmenarik sebanyak mungkin pendukung.Secara implisit Koalisi Kerakyatan

^merupakan bagian sentral dari disainkampanyeyang diarahkan untuk menetralisirKoalisi Kebangsaan. Akan tetapi, rakyatpemilih lebih suka menerjemahkan maknaKoalisi Kerakyatan sebagai kehendak "tulus"pasangan SBY-Kalla yang bermaksudmember! perhatian lebih banyak pada rakyatkebanyakan. Kurang lebih inilahyang terjadi

®Newsweek, December 2004.®Gatra, 1 Januari 2005

UNISIA NO. 55/XXV11I/1/2005

Menanti Reformasi Iklim Bisnis di Indonesia; Mudrajad Kuncoro

pada saat Megawati melalui PDIPmengkampanyekan slogan "wong cilik"menjeiang pemllihan anggota DPR tahun1999. Slogan in! sempat membumbungkanperolehan kursi Partal Banteng bermulutputih tersebut walaupun saat Itu pemllihanpreslden maslh bersifat tidak langsung. Akantetapi, slogan "wong cilik" segera lenyap darikesadaran rakyat justru pada saat Megawatimenjabat preslden. Berdasarkan penga-laman di atas bukan tidak mungkin bahwaslogan KoalisI Kerakyatan yang diusungSBY-Kalla akan menghadapi nasib yangsama, ditinggalkan para pecintanya saatYodhoyono telah resmi memerintah seiakuPreslden Republik Indonesia.

Pada masa transisi dan paska krisisekonomi preslden yang baru terpilih dituntutuntuk mampu merumuskan politikkesejahteraan rakyat yang jelas dan fokusbalk dalam hal gagasan maupun rencanaaksi atau implementaslnya. Akan tetapi,bagi pemerintah Yodhoyono pertimbanganjangka panjang agaknya kurang mendapattempatyang proporsional dalam memahamipersoalan bangsa. Sebagai misal, kebijakanmenaikkan harga BBM sudah tentu sangatbertentangan dengan jiwa Koalisi Kerakyatan. Fungsi dukungan yang begitu besardari berbagai elemen masyarakat luas padasaat pemllihan preslden diabaikan sekedaruntuk memenuhi tuntutan kelompok kuatyang senantiasa menuntut kemudahan.Kebijakan inisecara eksplisit memperlihat-kan ketidakpekaan preslden pada saatdihadapkan dengan persoalan-persoalankenegaraan yang bersifat riel.

Periu digarisbawahi disini bahwalegitimasi pemerintahan SBY sebenarnyaterbatas masa berlakunya hanya sampaidengan terbentuknya pemerintahan baru,kecuali preslden mampu menghasilkanberbagai prestasi pada tahun-tahunberikutnya. Perlu diingat bahwa pada sistem

UNISIANO. 55/XXVIII/I/2005

otoriter (era Suharto) legitimasi diperta-hankan dengan cara-cara represif. Dalamsistem demokrasi presidensiel yangpresidennya dipilih langsung dan jabatanpreslden bersifat tetap {fixed term) bukanberartl bahwa sesudah pemerintah baruterbentuk preslden dapat leluasa mengambilkebijakan. Preslden yang dipilih langsungakan dituntut untuk tetap memeliharapopularitasnya (salah satu sumber legitimasipreslden) di kalangan publik karena itulahsenjata palingkuat untuk menghadapi lawandan kawan politiknya selama masa jabatanpreslden. Oleh karena itu, perumusankebijakan yang sangat fundamental danbersifat transformatif memerlukan kajianmendalam sebelum benar-benar diimple-mentasikan. Dalam sistem presldensill balkpreslden maupun wapres tak dapat sekedarmengatakan bahwa sebuah kebijakan adalahpanting dan mendesaksehingga semuaor-ang harus mendukungnya tanpa syarat.Patut disayangkan bahwa tradisi otorita-rianisme tampaknya masih menjadipenggerak utama top executive negeri inl.Serangkaian pemyataan Wapres berkenaandengan kebijakan kenaikan BBMmemper-kuat asumsi di atas. Jika model inl terus

dipelihara bukan tidak mungkin akanmenjadi blunder politik di tengah masajabatan preslden Yodhoyono.

Politik peningkatan kesejahteraanrakyat adalah persoalan sangat vital bagikelangsungan sebuah pemerintah baru.Jangankan pada negara-negara demokrasi

. baru yang sedang berada dalam posisitransisi politik, preslden di negara demokrasimaju pun dituntut untuk menunjukkankomitmen yang tinggi agar politik peningkatan kesejahteraan ini benar-benarterlaksana. Sebagai contoh, calon presldenClinton yang kemudian hari dikenal suksesdalam meningkatkan kesejahteran rakyatAmerika sangat memperhatikan kondisi

23

Topik: Evaluasi Pemermtahan Bam

ekonomi rakyat Amerika di masa akhirpemerlntahan presiden Bush (tahun 1992)pertumbuhan ekonomi berjalan dl bawahangka 1%. Pertumbuhan ekonomi minus inimenimbuikan banyakPHKdikaiangan kelasmenengah ke bawah sehingga pubiikAmerika sangat tidak puas dengan carakerja Bush waiaupun ia dikenai iuas sebagaipahlawan perang teluk.^° Berdasarkankenyataan yang sangat memprihatinkan inicaion Presiden Clinton kemudian secara

intensif mempersiapkan program psnlng-katan lapangan keija besar-besaran. Ciintonmenjabarkan rencana aksinya denganberjanji akan menambah jumiah lapangankerja sebanyak 8 juta orang dan akanmenaikkan pajak." Sudah barang tentupoiitik penlngkatan kesejahteraan yangdiagendakan Ciinton tidak datang tiba-tibasaat la terpiiih sebagai presiden. Akantetapi, telah dibicarakan secara iuas danmendaiam sepanjang masa kampanyesehingga cukup banyak lapisan masyarakatyang memahami arah kebijakan tersebut.Dengan demikian, kebijakan ini teiahmendapatkan legitimasi dalam prosespengolahan selama masa kampanye.Sukses poiitikkesejahteraan Clinton terletakpada masa sosiaiisasi yang cukup waktu,proses diskusi pubiik yang cukup iamasebeium akhirnya ia terpiiih sebagaipresiden. Hanya daiam waktu dua tahun 4juta lapangan kerja berhasii diciptakanpemerintahan Clinton

Sebaliknya, pada masa kampanyepemilihan presiden rakyat Indonesia sedikitsekaii mendapatkan Informasi atau sinyaidari pasangan SBY-Kaiia tentang yang akanmereka lakukan dengan sungguh-sungguh.Tidak teriihat adanya jabaran agenda yangmenyeluruh dan mendaiam dan berdampakpada perilaku rakyat pemilih,sebagaimanadisebutkan di atas bahwa pemilihmengaiihkan dukungan dari Megawati ke

24

Yodhoyono iebih karena harapan baru plusunsur kebosanan terhadap presiden yangsedang berkuasa {incumbent president)yang menggejaia disejumiah besar negara-negara demokrasi baru. Bahkan, sepanjangkampanye tidak pernah sekaiipun munculpemikiran tentang kenaikan harga BBMyang dampaknya akan sangat besar bagikehidupan rakyat kecii.

Dengan menaikkan harga BBM padaawal pemerintahannya sangat jeias bahwakomitmen pemerintah baru untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat,sebagaimana tercermin dari slogan KoaiisIKerakyatan, sangat rendah atau bahkansama sekaii tidak ada. Lebih jauh dapatdikatakan bahwa perumusan kebijakankenaikan BBM yang seakan-akan berslfatdarurat mengindikasikan adanya dua hai.Pertama, kemungkinan besar inimerupakanprogram tersembunyl {hidden agenda)karena datang dengan tiba-tiba. Prosespengambiian keputusan semacam ini sangattidak sesuai dengan cita-cita demokrasikhususnya pada masa transisi. Kedua,dengan memaksa pubiik menerimakebijakan kenaikan harga BBM di tengahtingginya pengangguran, kriminalltas,narkoba, biaya sekoiah, dan isu-isu TKWmenunjukkan irasionaiitas prosespembuatan kebijakan pubiik yangmenyangkut kepentingan rakyat banyak.

Bandingkan, misainya, dengan Ciintonyang menawarkan program penciptaanlapangan kerja untuk mengatasi pengangguran yang menumpuk. Tawaran programcaion presiden Clintonmerupakan jawaban

Lee. H. Hamilton," A Democrat Looks AtForeign Policy," Foreign Policy, Summer 1992,hai. 36.

" StanleyB.Greenberg,The Mythology ofCentrism: Why Ciinton and Blair Really Won,"The American Prospect, Vol. 8, issue 34 (September - October 1997).

UNISIANO. 55/XXVIII/I/2005

Menanti Reformasi Ddim Bisnis di Indonesia; Mudrajad Kuncoro

logis dari persoalan riil pengangguran akibatturunya tingkat pertumbuhan ekonoml.Sementara, kebijakan kenaikan harga BBMdengan alasan subsidi hanya dinikmati or-ang-orang kaya adalah sebuah mispersepsiatas persoalan riil. Bagaimana mungkinseseorang harus membayar mahal hargaBBMsementara lapangan kerja sangat sulitdicari dan biaya pendidikan mencekik leher,biaya kesehatan pun semakin takter]angkau?'Kebljakan publikyangdisusunberdasarkan mispersepsi-mispersepsisemacam ini "political cost-nya" sangattinggi. Orang akan memahami jikapemerintah bermaksud mengatur sistempendidikan nasional sehingga anak-anakmuda dipermudah untuk sekolah ataumeianjutkan ke perguruan tinggi. Publikakan berterima masih bila biaya perawatandisubsidi dengan perencanaan yang jelas.Akan tetapi, publik sangat sulit menerimajika subsidi BBM akan disalurkan untukpendidikan dan kesehatan sementaraprogramya tidak jelas.

Barangkall Indonesia perlu belajardaripemerintahan Chile yang di saat transisiberhasil merebut perhatian publik denganmerumuskan dan mengimplementasikankebijakan sesuai dengan denyutjaritung dansuara hati rakyatnya. Alih-alih merumuskankebijakan yang sangat berpotensimembebani rakyat, pemerintah Chile justrumemikirkan cara untuk meningkatkanbelanja sosial guna meningkatkankesejahteraan sosial. Kebijakanini ditempuhdengan menaikkan pajak. Melalui serang-kaian tawar-menawar dan perundingandengan badan legislatif akhimya pemerintahChile memanfaatkan hasil kenaikan pajaktersebut untuk penlngkatan pelayanankesehatan dan pendidikan rakyat.Sepanjang pemerintahan Suharto, isukenaikan pajak jarang muncul kepermukaan. Pemerintah lebih suka

UNISIANO. 55/XXVIII/I/2005

menaikkan harga BBM walaupundampaknyaselalu menaikkan semua hargabarang karena mulaidari produksi,distrlbusi,hingga transportasi terkena dampakkenaikan BBM. Hingga saat ini belum adapemerintah Indonesia yang mampumenghentikan dampak langsung darikenaikan BBM. Satu hal pasti bahwatingkatkesejahteraan rakyat justru akan semakinburuk akibat naiknya harga BBM. Politikkesejahteraan rakyat pemerintah Yodhoyonoperlu ditinjau kembali sedalam-dalamnyakarena selama ini tIdak pernah menye-lesalkan persoalan. Bukan tIdak mungkinbahwa dengan meniru Chile Indonesia akanmemasuki era baru perubahan politikkesejahteraan dengan dampak yang tidakterlalu besar bagi rakyat kecil.

Penutup

Pada awal pemerintahannya,Yodhoyono tampak berusaha kerasmembangun koalisi dengan berbagai elitpartai pendukungnyadan diianjutkandenganupaya merebut suara Golkar di DPR melaluiYusuf Kalla. Manuver-manuver awal Ini

mencerminkan rendahnya rasa percaya diriYodhoyono daiam menge-lola hubunganeksekutif-legislatif yang merupakan sumberpotensi konflik paling besar bagikelangsungan dirinya sebagai presiden.Pengalaman presiden Abdur-rahman Wahidmenjadi salah satu dorongan utama bagiYodhoyono untuk memperkuat basisdukungan di DPR./MPR. Sekalipundemikian upaya ini tidak akan cukup karena

Jorge L. Dominguez, "Free Politis andFree Markets in Latin Amerika," daiam The Global Divergence of Democracies, dledlt olehLarry Diamond and Marc F. Plattner, Maryland:The John Hopkins University Press and theNational Endowment for Democracy, 2001, hal.250

25

Topik: Evaluasi Pemerintahan Baru

pada masa transisi setiap negara demokrasimenghadapi persoalan-persoalan yangdatang secara simultan dan memerlukansolusi yang simultan pula. Oleh karena itu,diperlukan kelengkapan berbasis konstltusiberupa kekuasaan untuk mengeiuarkandekrit, khusus dalam sektor-sektorekonomi, yang sayangnya kurang dikenaldi Indonesia. Dengan sumber kekuasaanpresiden yang relatif terbatas (rendahnyaapresiasi politisi terhadap pendapat umunn/hasil polling dan tak adanya back upkonstitusi bagi presiden untuk mengambilkeputusan kontroversial) maka konfllkeksekutif-legisiatif diperklrakan maslh akanmuncul menghadang kemajuan pemerintahan Yodhoyono.

Polltik kepastian hukum atau•pembentukan rechsstaat sudah semakinmendesak untuk segera dilakukan.Kebijakan pemerlntah sebelumnya yangcenderung menundukkan hukum terhadapkekuasaan mendorong penyalahgunaankekuasaan di berbagal iaplsan pemerintahan dari pusat hingga daerah. Ketiadaankepastian hukum dalam berbagai sektorkehldupan telah menurunkan citra Indonesia dl mata Internaslonal. Dampaknyabangsa ini mulai ditinggalkan para investorasing. Sungguh Ironis bahwa negarasemakmur Cina berusaha keras agar Eropameningkatkan investasinya ke negerltersebut, sementara kita yang sangat miskindi antara negara-negara Asia' Tenggarabahkan tidak cemas saat para investorberiarian. Bagairtiana mungkin Indonesiadapat memellhara kredlbilltasnya di matainternasional jika para koruptor kelas kakapdibiarkan berkeliaran sementara para aktifisHAMjustru ketakutan terhadap keamanandiri mereka? Tanpa kebijakan penataankepastian hukum yang bijakdan berorientasike depan sullt bagi bangsa ini untuk merebutkembali kredibilitasnya di mata Inter

26

nasional.

Terakhir, polltik kesejahteraan rakyatyang secara tak langsung tercermin darimakna Koalisi Kerakyatan semakin harisemakin berkurang maknanya. Kebijakanmenaikkan harga BBM yang merupakankebiasaan lama tetap dijalankan padahalsemua orang tahu bahwa rakyat keel!adalahkorban pertama dari polltik semacam ini.Kebijakan ini mencerminkan rendahnyakepekaan pemerintahan Yodhoyonoterhadap psikologi rakyat Indonesia.Kebijakan Ini juga mencerminkan kegagaianYodhoyono memahami makna pemilihanpresiden langsung yang di negara industrlmaju pun dimanfaatkan untuk promosikebijakan penlngkatan kesejahteraanrakyat. Sangat disayangkan bahwapemerintahan Yodhoyono menjadikan aspekpeningkatan kesejahteraan rakyat hanyadalam bentuk janji tanpa rencana yang rinddan matang sehingga rakyat pun menjadiragu apakah harapan mereka akanterpenuhl.

Tampakya sukses pemilihan presidensaja tidak cukup untuk mengawali sebuahpemerintahan baru. Sebaliknya pemahamanyang jelas tentang persoaian dasarmasyarakat, kemampuan membangunkoalisi, pemahaman dan kemampuanmemanfaatkan sumber-sumber kekuasaan

presiden, selain dukungan tradisional dariDPR adalah serangkaian kapasitas yangharus dimiliki presiden dan kablnetnya. Jikapemahaman dan kemampuan Implementasidari persoalan-persoalan di atas diabaikandan hanya sekedar menjalankan politiksebagal kegiatan rutin maka pemerintahaniniakan menghadapi kesulitan besar.*

UNISIANO, 55/XXVIII/I/2005

Menanti Reformasi Ddim Bisnis di Indonesia; Mudrajad Kuncoro

Daftar Pustaka

Arend Lijphart, 1984, Democracies:Patterns of Majoritarian andConsensus Government In Twenty-one Countries, New Haven andLondon: Yale University Press.

Gatra, 1 Januari 2005

George Sorensen,1993, Democracy andDemocratization: Proceses and

Prospects In a Changing World,Boulder, Col: Westvlew Press.

Jorge L. Dominguez, "Free Politis and FreeMarkets in Latin Amerika," dalamThe Global Divergence ofDemocracies, diedit oleh LarryDiamond and Marc F. Plattner,Maryland: The John HopkinsUniversity Press and the NationalEndowment for Democracy, 2001.

Juan J. LInz and Alfred Stepan,1994,'Toward Consolidated Democracies,"dalam The Global Divergence ofDemocracies.

Juan J. Linz,1994, "Democracy, Presidentialor Parliamentary: Does It Make aDifference?" dalam Juan J. LInz and

Arturo Valenzula, eds. The Failure of

Presidential Democracy: The Caseof Latin America, Baltimore: JohnsHopkins University Press.

Lee. H. Hamilton,1992," A Democrat LooksAt Foreign Policy," Foreign Policy,Summer 1992.

Lex Rieffel, "Indonesia's Quiet Revolution,"Foreign Affairs (September/October2004)

Matthew Soberg Shugart and StephanHaggard,2001, "Institutions andPublic Policy In PresidentialSystem," dalam Presidents,Parliaments, and Policy, Cambridge,Cambridge University Press.

Newsweek, December2004.

Stanley B. Greenberg, 'The Mythology ofCentrism: Why Clinton and BlairReally Won," The AmericanProspect, Vol. 8, Issue 34(September - October 1997).

Timothy J. Power,1997, "Parties, Puppets,and Paradox: Changing AttitudesToward Party Institutionalization inPost-Authoritarian Brazil, PartyPolitics, Vol 3 (April 1997).

••O

UNISIANO. 55/XXVII1/I/2005 27