RENCANA STRATEGIS [ RENSTRA ]e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/Renstra/504_2020/SJNQC.pdf ·...

[ RENSTRA ]RENCANA STRATEGIS

Scanned by CamScanner

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Kecamatan Arjasa 1

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu

kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk

menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari

sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah

satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung

formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai

tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan

yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.

Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar

pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah

Kabupaten Situbondo, Kecamatan Arjasamengemban tugas dan tanggung jawab agar

proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dapat

berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga

sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Arjasa,

sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi

dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Arjasa dituntut untuk mampu

menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun

2016- 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan

setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini

menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang

meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi

perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan

kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya,

bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan


2

ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan

organisasi.

Fungsi dari Renstra Kecamatan adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan

kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja di lingkungan kerja Kecamatan Arjasa.

Renstra Kecamatan menjadi sebuah pedoman perencanaan pembangunan selama 5

(lima) tahun ke depan oleh Kecamatan Arjasa.Adapun cakupan perencanaan strategis

meliputi visi, misi,tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas

dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek

perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun

2016 - 2021 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi

dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya

dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan

melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap

komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Arjasa.

Sejajar dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun

2016- 2021 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD

Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan

pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah

disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja

(rencana kerja) Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun

2016 – 2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan

pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 danmerupakan pelaksanaan

program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 dan sekaligus mempertimbangkan azas

keberlanjutan denganprogram-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam

Renstra Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun 2011 – 2015 ;

2. Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 dan RTRW

Kabupaten SitubondoTahun 2013-2033. Hal ini untuk menjamin:

a. Adanya keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program

pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan

pembangunan jangka panjang daerah;

b. Adanya keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program

pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan

ruang Kabupaten Situbondo;


3

3. Memperhatikan Renstra Kecamatan Arjasa Tahun 2011-2015. Hal ini bertujuan

agar ada kesinambungan antara program kegiatan yang telah dilaksanakan

dengan program kegiatan 5 (lima) tahun ke depan;

4. Memperhatikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini penting untuk menjamin pemenuhan SPM

melalui integrasi indikator-indikator SPM ke dalam dokumen Rencana Strategis

(Renstra) SKPD ;

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kantor KecamatanArjasa Kabupaten Situbondo

disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana

telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan

atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);

2. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruhutamaan Gender dalam

pembangunan nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara



4

9. Permendagri RI nomor : 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri

Nomor 12;

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik



11. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

12. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama

dan Pemerintahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 nomor 38);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,


14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,


17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 T ahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara


18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia


5

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4833);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun

2011 – 2025 ;

22. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis PPRG;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD );

24. Surat Bupati Situbondo Nomor 050/708/431.301.2/2016 Tanggal 09 Februari 2016

Perihal Penyusunan Rancangan RPJMD dan Rancangan Renstra SKPD;

25. Surat Bupati Situbondo Nomor 050/0378/431.301/2016 Tanggal 31 Mei 2016

Tentang Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016 – 2021;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo;

27. Peraturan Bupati Situbondo Nomor : 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja

Utama.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana StrategisKecamatan Arjasa adalah memberikan

arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang

akan dilaksanakan oleh Kecamatan Arjasa. Adapun tujuan disusunnya Rencana

Strategis Kecamatan Arjasa ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan

pembangunan dimasa akan datang;

2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar

pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Situbondo khususnya

Kecamatan Arjasa;

3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,

Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan;

4. Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat

dan membangun konsensus untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan


6

Arjasa Kabupaten Situbondo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai

dengan tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat

Daerah,fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam pemyelenggaraan

pembangunan daerah,proses penyusunan Renstra Perangkat

Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,

renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota, dan dengan

Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renstra Perangkat daerah

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat daerah

dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-

capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra

Perangkat daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian

program prioritas Perangkat daerah yang telah dilaksanakan melalui

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-


7

hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui

Renstra Perangkat Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan StrukturKecamatan Arjasa

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.3 Kinerja pelayanan kecamatan

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan

3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah

kebijakan Perangkat Daerah dalam Lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,

berisi Rencana Porogram dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan duicapai Perangkat Daerah.

BAB VIII PENUTUP


8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo yang

dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo,

makaKecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dibentuk dalam rangka

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.Untuk

menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Arjasamempunyai Tugas dan fungsi:

1. Camat

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain

dan/atau kelurahan;

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang

ada di kecamatan; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan

j. Selain melaksanakan tugas diatas, camat melaksanakan tugas yang

dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah kabupaten


9

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan

administratif kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan serta

melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan

Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaannya;

b. Pengelolaan urusan keuangan;

c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha

perlengkapan;

d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah

(spip) di lingkup kecamatan;

f. Pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada camat;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan

bidang tugasnya

3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian. Dalam

melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan

Kepegawaianmenyelenggarakan fungsi :

a. Pencatatan dan pengarsipan surat – menyurat ;

b. Penyiapan dan pendisposisian surat keluar ;

c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler ;

d. Penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya ;

e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris kecamatan ; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


10

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan penyusunan program dan kegiatan serta

penatausahaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian

Penyusunan Program dan Keuanganmenyelenggarakan fungsi:

a. Penghimpunan dan pengolahan bahan–bahan untuk menyusun usulan

program kerja;

b. Penyiapan rencana kegiatan;

c. Penyiapan rencana kebutuhan kantor;

d. Penghimpunan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana anggaran;

e. Pengelolaan urusan keuangan;

f. Pembuatan laporan keuangan;

g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris kecamatan; dan

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan

umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta menyiapkan bahan kegiatan

pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Seksi

Pemerintahanmenyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi antar

instansi serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ;

b. Pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa;

c. Pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), Biaya Peralihan Hak

Atas Tanah/Bangunan (BPHTB) ;

d. Pelaksanaan tugas bidang pertanahan ;

e. Pelaksanaan tugas pembuatan data monografi Kecamatan;

f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh Camat sesuai dengan

bidang tugasnya.


11

6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugasmelakukan

perencanaan, menyiapkan, pembinaan, pengevaluasian kegiatan di bidang

perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas Seksi

Pembangunan dan Perekonomianmenyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian,

produksi dan distribusi hasil produksi;

b. Penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan infrastruktur dan

sumberdaya alam;

c. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program pertanian

dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong

royong ;

d. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi, dan

distribusi hasil produksi ;

e. Penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana perekonomian

rakyat;

f. Penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pelestarian

lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat

dalam kebersihan;

g. Pembinaan pelayanan umum;

h. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;

i. Penyiapan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

j. Penyiapan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme

pelayanan perijinan;

k. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan

bidang tugasnya.


12

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan,

penyusunan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesejateraan rakyat. Dalam

melaksanakan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyatmenyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan

penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;

b. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan

dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi

masyarakat, dan pemberantasan penyakit menular;

c. Penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan,

kepemudaan, dan olahraga;

d. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau panyaluran bantuan

sosial, termasuk bantuan bencana alam;

e. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar

nasional;

f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan

bidang tugasnya.

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat

untuk melaksanakan tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertibanmenyelenggarakan

fungsi:

a. Pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan

Ketertiban umum ;

b. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

umum ;

c. Penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi

Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;

d. Pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban

dalam masyarakat ;

e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban umum ;

f. Pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;


13

g. Pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial;

h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan

bidang tugasnya

9. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya.

b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat

oleh Bupati.

c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku

Camat

Kelompok Jabatan

Fungsional

Sekretariat

Kasi

Pemerintahan

Seksi

Perekonomian dan

Pembangunan

Seksi

Ketentraman dan

Ketertiban

Kasubag Umum &

Kepegawaian

Kasubag Penyusunan

Program dan Keuangan

Seksi

Kesejahteraan Rakyat

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Arjasa


14

2.2 Sumber Daya Kecamatan

Kondisi dan Potensi Geografis

Gambar 2. 2

Peta Wilayah Kecamatan Arjasa

Tabel 2.1

Gambaran Umum Kecamatan Arjasa

1. Batas Wilayah Barat : Kecamatan Kapongan

Timur : Kecamatan Jangkar

Utara : Selat Madura

Selatan : Kabupaten Bondowoso

2. Jumlah Desa : 8 Desa 1. Desa Arjasa

2. Desa Lamongan

3. Desa Kedungdowo

4. Desa Ketowan

5. Desa Bayeman

6. Desa Kayumas

7. Desa Jatisari

8. Desa Curahtatal

3. Luas Wilayah : 216,38 Km2 / 21.638 Ha


15

4. Jumlah Penduduk 47.732 jiwa Laki-laki : 23.521 jiwa

Perempuan : 24.211 jiwa

5. Jumlah Sarana Pendidikan

1. TK 16 unit sekolah

2. SD 37 unit sekolah

3. SMP 7 unit sekolah

4. SMA/SMK 2 unit sekolah

6. Jumlah Sarana Kesehatan

1. Puskesmas 1 unit

2. Puskesmas Pembantu

6 unit

3. Puskesmas Keliling

1 unit

5. Polindes 6 unit

Susunan Kepegawaian SKPD

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam

pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung

dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun

kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada

masyarakat, Kecamatan Arjasa didukung32( tiga puluh dua) orang pegawai

sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Kecamatan Arjasa

No. Kedudukan dalam Organisasi Komposisi Pegawai

Laki-laki Perempuan Jumlah

1 2 3 4 5

1. Camat 1 1

2. Sekretariat

2.1. Sekretaris Camat 1 1

2.1.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1 1

2.1.1.1 Staf Pendukung PNS 1 1

2.1.1.2 Staf Pendukung Sukwan 1 2 3

2.1.2 Kepala Sub Bagian Penyusunan

Program dan Keuangan

1 1

2.1.2.1 Staf Pendukung PNS 3 3

2.1.2.2 Staf Pendukung Sukwan 1 1

3. Seksi-seksi

3.1 Kepala Seksi Pemerintahan 1 1


16

3.1.1 Staf Pendukung PNS 2 1 3

3.1.2 Staf Pendukung PNS / Sekdes 4 4

3.2 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

1 1

3.2.1 Staf Pendukung PNS 2 1 3

3.2.2 Staf Pendukung Sukwan 1 1

3.3 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 1 1

3.3.1 Staf Pendukung PNS 2 2

3.4 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1 1

3.4.1 Staf Pendukung PNS 3 3

4. Kelompok jabatan Fungsional

Jumlah 25 8 32

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai menurut Status,Pangkat dan golongan

No Status

Kepegawaian

Gol/

Ruang

Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan Arjasa

Camat Sekcam

Subag

Umum dan Kepega

waian

Subag

Penyusunan Program dan

Keuangan

Seksi Pemerintahan

Seksi

Perekonomian dan

Pembangunan

Seksi

Kesejahtera

an Rakyat

Seksi

Ketrentaman

dan

Ketertiban

Staf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PNS

1.1 Pembina TK.I IV.b

1.2 Pembina IV.a

1.3 Penata Tk. I III.d 1 1 1 1 2

1.4 Penata III.c 1 1 1 1

1.5 Penata MudaTk.I III.b 2

1.6 Penata Muda III.a

1.7 Pengatur Tk. I II.d

1.8 Pengatur II.c 8

1.9 Pengatur Muda Tk. I II.b 2

1.10 Pengatur Muda II.a 4

1.11 Juru Tk. I I.d 1

1.12 Juru I.c

1.13 Juru Muda Tk.I I.b

1.14 Juru Muda I.a

2. Non-PNS

2.1 Sukwan 5

Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Tabel2.4

Jumlah Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan


17

No Status

Kepegawaian

Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan Arjasa

Camat Sekcam

Subag

Umum dan

Kepega

waian

Subag

Penyusunan Program dan

Keuangan

Seksi

Pemerintahan

Seksi

Perekonomian dan Pembangunan

Seksi

Kesejahtera

an Rakyat

Seksi

Ketrentaman

dan

Ketertiban

Staf

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PNS

1.1 Strata-2

1.2 Strata-1 1 1 1 1 3

1.3 SMA/Sederajat 1 1 1 1 20

1.4 SLTP/Sederajat 1

2 Non-PNS

2.1 SMA/Sederajat

2.2 Strata-1

Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Sarana Prasarana Kecamatan Arjasa

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk

memberikan pelayanan pada kepada masyarakat.Salah satu faktor yang cukup

berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai

baik secara kuantitas maupun kualitas.

berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan

Arjasa :

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Arjasa

No. Nama Barang Jumlah Jumlah Harga dalam Rupiah

1 2 3 4

1. Tanah 1 unit 86.000.000,00

2. Peralatan dan Mesin 135buah 597.841.701,00

3. Gedung dan Bangunan 7 unit 1.171.590.600,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 1 unit 4.284.100,00

Total 1.859.716.401,00

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Kecamatan Arjasa 18 18 18

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Tabel T-C.23

NO Indikator

SPM/

standar nasional

Target IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

Tahun

2017

(thn n-2)

Tahun

2018

(thn n-1)

Tahun

2019

(tnn n)

Tahun

2020

(thn n+1)

Tahun

2021

(thn n+2)

Tahun

2017

(thn n-2)

Tahun

2018

(thn n-1)

Tahun

2019

(tnn n)

Tahun

2020

(thn n+1)

Tahun

2021

(thn n+2)

Tahun

2017

(thn n-2)

Tahun

2018

(thn n-1)

Tahun

2019

(tnn n)

Tahun

2020

(thn n+1)

Tahun

2021

(thn

n+2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 IKM Kecamatan Arjasa

Pelayanan

Kecamatan B

(74,68) B

(76,77) B

(78,35) B

(78,88) B

(81,26) B

(74,68) B

(76,77) B

(78,35) B

(78,88) B

(81,26) 74,68 ( B )

76,77 ( B )

78,35 ( B )

78,88 ( B )

81,26 ( A )

2

Persentase Desa

dengan pelaporan

ADD tertib dan baik

Laporan ADD dan

DD 8 Desa dari 8

Desa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3

Prosentase

Desa/Kelurahan

dengan Perolehan

Pungutan PBB 100%

Prosentase

Penerimaan PBB

Sesuai Pagu/Pajak

Terhutang

100% - - - - 100% - - - - 100% - - - -

4

Persentase usulan

Kegiatan Masyarakat

pada Musrenbang

tingkat kecamatan

yang masuk pada

RKPD

Prosentase usulan

yang masuk dalam

RKPD

80%

80%

80%

- -

80%

80%

80%

- -

80%

80%

80%

- -

5

Prosentase

Rekomendasi yang

ditindaklanjuti

Jumlah

Rekomendasi yang

ditindaklanjuti

- - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100%


Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Kecamatan Arjasa

Uraian Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-Rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Angaran

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program pelayanan administrasi perkantoran

153.126.000 207.669.000

353.000.000 353.000.000

353.000.000

153.126.000

207.669.000

353.000.000

353.000.000

353.000.000

Penyediaan jasa surat menyurat

1.350.000 1.980.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1.350.000 1.980.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 100%

100%

100%

100%

100%

32

32

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

37.980.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 37.980.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

16

16

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

25

25

Penyediaan jasa administrasi keuangan

39.400.000 42.600.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 39.400.000 42.600.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

8

8

Penyediaan jasa kebersihan kantor

16.000.000 28.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 16.000.000 28.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

43

43

Penyediaan alat tulis kantor

16.000.000 18.135.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 16.000.000 18.135.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 100%

100%

100%

100%

100%

12

12

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.100.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.100.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

30

30

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 4.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 100%

100%

100%

100%

100%

38

38

Penyediaan bahan bacaan dan pertauran perundang -

4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 100%

100%

100%

100%

100%

-

-


undangan

Penyediaan makanan dan minuman

4.496.000 8.994.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 4.496.000 8.994.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 100%

100%

100%

100%

100%

50

50

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah

10.000.000 19.960.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 10.000.000 19.960.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

50

50

Penyediaan jasa keamanan kantor

8.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 8.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

68

68

Pengadaan pakaian korpri dan batik tradisional

6.300.000 - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.300.000 - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100%

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Dukungan pelaksanaan hari besar agama

- - 18.000.000 18.000.000 18.000.000 - - 18.000.000 18.000.000 18.000.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Dukungan pelaksanaan hari besar nasional

- - 40.000.000 40.000.000 40.000.000 - - 40.000.000 40.000.000 40.000.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Dukungan penyelenggaraan seribu hadrah

- - 7.500.000 7.500.000 7.500.000 - - 7.500.000 7.500.000 7.500.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Dukungan pelaksanaan harjakasi

- - 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - - 25.000.000 25.000.000 25.000.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Fasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan

- - 40.000.000 40.000.000 40.000.000 - - 40.000.000 40.000.000 40.000.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

184.200.000 260.446.000

534.500.000 534.500.000

534.500.000

184.200.000

260.446.000

534.500.000

534.500.000

534.500.000

Pembangunan gedung kantor

64.750.000 - - - - 64.750.000 - - - - 100%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

- - 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - - 50.000.000 50.000.000 50.000.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Pengadaan peralatan rumah

- - - - - - - - - - #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/ #DIV/


jabatan/ dinas 0! 0!

Pengadaan peralatan gedung kantor

17.300.000 72.400.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 17.300.000 72.400.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

76

76

Pengadaan mebeleur

- 14.200.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - 14.200.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 #DIV/0!

100%

100%

100%

100%

100

100

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

- 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 #DIV/0!

100%

100%

100%

100%

100

100

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

4.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

10

10

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

82.000.000 89.246.000 98.000.000 98.000.000 98.000.000 82.000.000 89.246.000 98.000.000 98.000.000 98.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

8

8

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

6.100.000 10.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 6.100.000 10.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 100%

100%

100%

100%

100%

39

39

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

- - 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - - 4.000.000 4.000.000 4.000.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas

- - 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - - 20.000.000 20.000.000 20.000.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

- 54.600.000 245.000.000 245.000.000

245.000.000

- 54.600.000 245.000.000

245.000.000

245.000.000

#DIV/0!

100%

100%

100%

100%

100

100

Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional

9.550.000 - 10.000.000 10.000.000 10.000.000 9.550.000 - 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100%

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Pemeliharaan rutin/ berkala taman kantor

- 5.000.000 5.000.000 5.000.000

- 5.000.000 5.000.000 5.000.000 #DIV/

0! #DIV/

0! 100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Tambah daya/ pasang baru listrik

- 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 #DIV/0!

100%

100%

100%

100%

100

100

Program peningkatan disiplin aparatur

6.300.000 5.950.000 - - - 6.300.000 5.950.000 - - -


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - pakaian dinas harian (pdh) - pakaian batik

3.600.000 3.400.000 - - - 3.600.000 3.400.000 - - - 100%

100%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

(6)

(6)

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - kemeja putih

2.700.000 2.550.000 - - - 2.700.000 2.550.000 - - - 100%

100%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

(6)

(6)

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

14.500.000 23.235.000 41.000.000 41.000.000 41.000.000 14.500.000 23.235.000 41.000.000 41.000.000 41.000.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

2.000.000 2.990.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.990.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

33

33

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.000.000 3.441.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.000.000 3.441.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 100%

100%

100%

100%

100%

42

42

Penyusunan rka & dpa

4.000.000 7.996.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 4.000.000 7.996.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

50

50

Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd)

1.500.000 2.986.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 2.986.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

50

50

Penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat (ikm)

5.000.000 5.822.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.822.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

14

14

Penyusunan dan evaluasi SOP

- - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Penyusunan laporan inventarisasi barang skpd

- - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Penyusunan renja skpd

- - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/ #DIV/


0! 0!

Penyusunan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan skpd

- - 6.000.000 6.000.000 6.000.000 - - 6.000.000 6.000.000 6.000.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

- - 2.500.000 2.500.000 2.500.000 - - 2.500.000 2.500.000 2.500.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Sarana dan informasi promosi

- - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Program penyusunan perencanaan pembangunan daerah

2.000.000 7.883.000 - - - 2.000.000 7.883.000 - - -

Penyusunan renstra skpd

- - - - - - - - - - #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Penyusunan renja skpd

2.000.000 2.977.000 - - - 2.000.000 2.977.000 - - - 100%

100%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

33

33

Penyusunan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan skpd

- 4.906.000 - - - - 4.906.000 - - - #DIV/0!

100%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

100

100

Program penyediaan dukungan data/ informasi

2.000.000 3.996.000 - - - 2.000.000 3.996.000 - - -

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

2.000.000 3.996.000 - - - 2.000.000 3.996.000 - - - 100%

100%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

50

50

Program pelaksanaan harjakasi

10.000.000 21.640.000 - - - 10.000.000 21.640.000 - - -

Dukungan pelaksanaan harjakasi

10.000.000 21.640.000 - - - 10.000.000 21.640.000 - - - 100%

100%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

54

54

Program pelaksanaan phba dan

35.000.000 63.820.000 - - - 35.000.000 63.820.000 - - -


phbn

Dukungan pelaksanaan hari besar agama

15.000.000 17.550.000 - - - 15.000.000 17.550.000 - - - 100%

100%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

15

15

Dukungan pelaksanaan hari besar nasional

15.000.000 38.950.000 - - - 15.000.000 38.950.000 - - - 100%

100%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

61

61

Dukungan penyelenggaraan seribu hadrah

5.000.000 7.320.000 - - - 5.000.000 7.320.000 - - - 100%

100%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

32

32

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

37.000.000 58.836.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 37.000.000 58.836.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Penunjang program add

28.000.000 28.958.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 28.000.000 28.958.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

3

3

Verifikasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa

9.000.000 29.878.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 9.000.000 29.878.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

70

70

Program penataan daerah otonomi baru

108.750.000 132.100.000

133.000.000 133.000.000

133.000.000

108.750.000

132.100.000

133.000.000

133.000.000

133.000.000

Lomba kecamatan berprestasi/ sinergitas kecamatan

98.750.000 - 6.000.000 6.000.000 6.000.000 98.750.000 - 6.000.000 6.000.000 6.000.000 100%

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Pendampingan kota sehat

10.000.000 16.320.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 10.000.000 16.320.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

39

39

Dukungan peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan

98.900.000 100.000.000 100.000.000

100.000.000

98.900.000 100.000.000

100.000.000

100.000.000

#DIV/0!

100%

100%

100%

100%

100

100

Fasilitasi tkpk tingkat kecamatan

16.880.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

16.880.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 #DIV/0!

100%

100%

100%

100%

100

100

Pelaksanaan program raskin

- - - - - - - - - - #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/ #DIV/


0! 0!

Program pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan

74.202.000 87.375.000 109.000.000 109.000.000

109.000.000

74.202.000 87.375.000 109.000.000

109.000.000

109.000.000

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

9.527.000 10.590.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 9.527.000 10.590.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

10

10

Pembinaan administrasi pemerintahan umum dan bpd

- - 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - - 10.000.000 10.000.000 10.000.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Penyelenggaraan lomba desa

5.992.000 6.890.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 5.992.000 6.890.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 100%

100%

100%

100%

100%

13

13

Pembinaan kamtibmas dan linmas

12.000.000 22.400.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 12.000.000 22.400.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

46

46

Pembinaan dan monitoring administrasi pbb

9.968.000 11.560.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 9.968.000 11.560.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

14

14

Pembinaan pengembangan perekonomian desa

- - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong

7.500.000 8.090.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.500.000 8.090.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

7

7

Pelaksanaan musrenbang kecamatan

9.215.000 11.045.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 9.215.000 11.045.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 100%

100%

100%

100%

100%

17

17

Fasilitasi pelaksanaan raskin

20.000.000 16.800.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 16.800.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

(19)

(19)

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

26.932.000 27.890.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 26.932.000 27.890.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000


Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - pembinaan organisasi perempuan

11.998.000 13.700.000 - - - 11.998.000 13.700.000 - - - 100%

100%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

12

12

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - pembinaan organisasi masyarakat

9.968.000 14.190.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 9.968.000 14.190.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

30

30

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat

4.966.000 - - - - 4.966.000 - - - - 100%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Peningkatan pemberdayaan pkk

- - 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - - 15.000.000 15.000.000 15.000.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

Pembinaan karang taruna

- - 12.000.000 12.000.000 12.000.000 - - 12.000.000 12.000.000 12.000.000 #DIV/0!

#DIV/0!

100%

100%

100%

#DIV/

0!

#DIV/

0!

1.517.094.000 1.594.011.000

2.162.000.000 2.162.000.000

2.162.000.000

1.517.094.000

1.594.011.000

2.162.000.000

2.162.000.000

2.162.000.000

32

32

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Kecamatan Arjasa 27 27

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT Strenght,

Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil ada masing-masing analisis

sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan ( Strong )

1.1. 1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan

organisasi, uraian tugas dan fungsi, Sertatata kerja kecamatan

Kabupaten Situbondo Hal ini memberikan kejelasan mengenai

kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi

tanggung jawab seluruh aparat kecamatan;

2. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/684/P006.2/2014 tentang

Kecamatan Pelaksana Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )

di Kabupaten Situbondo;

3. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas,

dedikasi dan komitmen yang tinggi;

4. Pola kerja di Kecamatan Arjasa yang sistematik dan terjadwal

sehingga bisa memberikan hasil yang optimal,efisien, dan efektif

5. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para

pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif

dan nyaman;

6. Pelaksanaan survey Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui IKM

Kecamatan.

b. Faktor Kelemahan ( Weakness )

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dan jumlah pegawai di

kecamatan Arjasa .

2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana gedung pelayanan serta

Teknologi Informasi Komputer ( TIK ) yang ada di Kantor Kecamatan

Arjasa sehingga mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat

kurang maksimal

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang ( Opportunity )

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah tertata

dengan baik.

2) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas


sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan

Arjasa

3) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan

Berprakarsa seluas – luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

4) Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para

pemangku kepentingan (stakeholders)

5) Ditetapkannya RPJPMD Kabupaten Situbondo merupakan pedoman

bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo

b. Faktor Ancaman ( Threat )

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan

yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung

dan diperhatikan.

2) Adanya perantara/calo dalam pengurusan administrasi paten.

3. STRATEGI

1) Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi

organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima

yang menggunakan Teknologi Informasi Komputer ( TIK ) kepada

masyarakat.

2) Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama

secara efektif dan efesien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur

Kecamatan dan Desa.

3) Mengikutsertakan aparatur kecamatan untuk mendapatkan Diklat

Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM

(Pegawai).

4) Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung

terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis,

sehat, indah, hijau dan berbunga.

5) Melaksanakan efesiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan organisasi kecamatan.

6) Melibatkan keterwakilan perempuan, Disabilitas dan Anak pada

Musyawarah rencana Pembangunan Kecamatan.

7) Pelayanan dan Pembangunan yang ramah anak dan disabilitas

8) Pelestarian lingkungan Hidup dengan mengoptimalkan peran FKKS,

Desa Sehat dan masyarakat


9) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan UMKM sebagai

pengungkit ekonomi rakyat

10) Mengoptimalkan Tim Tagana Kecamatan Dan Desa pada

Penanggulangan Bencana

11) Memotivasi Desa yang bersinergi dengan BUMDES untuk berinovasi

menciptakan Destinasi wista baru yang integratif dengan Potensi

masing- masing Desa

4. KEBIJAKAN

1) Membangun sistem pelayanan prima yang cepat , efisien ,nyaman dan

transparan melalui penggunaan Teknologi Informasi Komputer ( TIK )

2) Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Pengembangan sumber

daya aparatur sesuai perkembangan Iptek

3) Pelayanan prima kepada masyarakat serta mengkondisikan gedung

pelayanan , lingkungan dan kehidupan yang bersih dan nyaman.

4) Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan Lembaga

Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM

masyarakat.

5) Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada

masyarakat yang ramah Anak dan disabilitas dan meningkatkan

kepercayaaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan di kecamatan

6) Mengupayakan Keterlibatan Pemerintah dan semua elemen masyarakat

pada pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan Bencana

7) Membangun Peran Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, dan

UMKM sebagai pengungkit ekonomi rakyat

8) Peningkatan Peran Perempuan, Disabilitas dan anak pada

pengambilan Keputusan di Musyawarah Rencana Pembangunan untuk

memastikan semua lapisan masyarakat baik laki – laki maupun

perempuan bisa terlibat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan

bisa bermanfaat untuk semua sebagai implementasi dari strategi

Pengarus Utamaan Gender ( PUG )


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pengertian Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang

yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan

keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh

(dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Kecamatan Arjasa, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Arjasa yang berhasil

diobservasi dan dihimpun sebagai berikut:

❖ Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan

kurang maksimal.

❖ Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan

sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.

❖ Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam

menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.

❖ Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang

koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah

kecamatan.

❖ Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur

Kecamatan.

❖ Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah

Kabupaten


Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

OPD Kecamatan Arjasa

Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat ini Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan OPD Internal Eksternal

(Kewenangan OPD) (Diluar Kewenangan OPD)

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan

Peningkatan prosentase

jumlah aparatur kecamtan Analasis Jabatan Kebijakan Pimpinan OPD a. Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2018 b. Peraturan Bupati Situbondo

Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Arjasa

Belum terpenuhinya jumlah aparatur kecamatan

Peningkatan kompetensi aparatur kecamatan

Analasis Jabatan Kebijakan Pimpinan OPD a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Arjasa

c.

Belum tersedianya maksimal aparatur yang mempunyai

kemampuan teknis

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Penambahan sarana dan prasarana kantor

Standar Pelayanan Publik

Kebijakan Pimpinan OPD a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Belum tersedianya saranan dan prasarana pelayanan yang memadai


3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupatidan WakilBupati

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi

Kabupaten Situbondo, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat

sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Arjasa sesuai dengan RPJMD

Kabupaten Situbondo.AdapunVisi Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun

2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih

Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan”

Sedangkan untuk Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi

Jawa Timur mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014-2019 yaitu Visi adalah “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,

Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”. Berdasarkan visi tersebut dapat

diterjemahkan bahwa seluruh elemen dan stakeholders yang ada di Jawa Timur

saling bekerjasama dengan mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya

untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Jawa Timur yang lebih

sejahtera. Untuk mewujudkan Visi pembangunan Jawa Timur 2015-2019

ditempuh melalui lima Misi yang diberi branding “Makin Mandiri dan Sejahtera

Bersama Wong Cilik”. Branding ini mempunyai arti sebagai kesinambungan

sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-

2014) yaitu “Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD untuk Rakyat”. Branding

tersebut membingkai lima misi untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2014-2019,

yang menunjukkan keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada

elemen masyarakat yang lemah sekaligus menegaskan bahwa upaya

mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya

Saing dan Berakhlak” tersebut adalah bersifat inklusif dan berkeadilan, terutama

bagi wong cilik atau kelompok masyarakat grassroot yang kebanyakan kurang

beruntung secara sosial ekonomi. Usaha-usaha untuk mewujudkan visi

Kabupaten Situbondo 2016-2021 dijabarkan dalam Misi pembangunan

Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasidanaktifdalam

Pembangunan;

2. Meningkatkankualitashidup yang sehat, sejahtera, danberkeadilan

3. Mewujudkanperekonomian yang stabildandinamisberbasispotensilokal

4. Meningkatkan tatakelola yang baikdalampenyelenggaraanpemerintahan


IndikatorpencapaiankeempatmisiberdasarkanvisitersebutadalahpembangunanKabu

patenSitubondotersebutdapatdinilaidari:

Kecamatan sebagai prioritas lokasi dalam Arah Kebijakan, Agenda Dan

Prioritas Pada Tahun 2016-2021 RPJPD Kabupaten Situbondo mengemban misi

Bupati terpilih sesuai dengan misi yang keenam yaitu Mengembangkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik dalam penyelengaraan pemerintah. Misi ini bertujuan

diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu

mensejahterahkan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik

(good government). Adapun agenda yang harus dilaksanakan di tingkat kecamatan

antara lain: Pengawasan Aparatur, Peningkatakan Partisipasi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengembangan kerjasama antar daerah dan

lembaga, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang

partisipatif,penyelenggaraan administrasi yang tertib dan baik, evaluasi dan

pengawasan kelembagaan daerah dan pengembangan kelembagaan kerjasama

antar daerah dan diklat aparatur daerah.


Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan

No Misi dan program KDH dan

Wakil KDH terpilih Permasalahan Pelayanan OPD

Faktor

Penghambat Pendorong

MISI 4 :

Meningkatkan tata kelola yang

baik dalam penyelenggaraan

pemerintahan

Belum tercapainya pelayanan Kecamatan

Arjasa

Kurang terpenuhinya jumlah

aparatur Kecamatan Arjasa

Belum tersedianya maksimal

aparatur yang mempunyai

kemampuan teknis

Belum tersedianya sarana dan

prasarana pelayanan yang

memadai


3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Arjasa.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global

permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks.

Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi , fleksibilitas, distribusi

barang dan jasa yang ketatanegaraan , arus globalisasi juga mendorong akselerasi

proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal,

antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya

kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan

(governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai

harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada

meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu

perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara,

percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga

kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang

harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran

dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementrian Dalam Negeri

yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan

merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan

mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional.

Untuk itu, Kementrian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk

menjembatani kesenjangan dan menekan egoism yang dapat menghambat

pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD

1945 yaitu : Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah yang mana Kecamatan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

(tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Kabupaten Situbondo pada tahap kedua RPJP Daerah dan

RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk

menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk

mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam

menyelesaian isu yang bersifat local dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Situbondo, antara lain :

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau

belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak

jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi


secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Situbondo

yaitu :

1. Peningkatan dan Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan

3. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi

daerah

4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan

5. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pusat pemerintahan dan

sentra ekonomi UMKM

6. Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta

mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

7. Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan yang lestari dalam upaya

mendorong penyediaan lapangan usaha bagi masyarakat pesisir

8. Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang

baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik

9. Peningkatan pembangunan kawasan pemukiman dan infrastruktur perkotaan yang

hijau dan berkesinambungan.

Tabel 3.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra Kementrian/Lembaga

Aspek

Capaian

Capaian /

Kondisi

Saat ini

Standar

Yang

Digunakan

Faktor Yang Mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan

SKPD Internal Eksternal

Standar

Pelayan

an

Publik

75,58%

Keputusan

Menteri

Aparatur

Negara No

63 Tahun

2003

tentang

Standar

Pelayanan

1. Belum tersedianya Anggaran

2. Belum memadainya sumber daya apartur

3. Belum tersedianya sarana dan prasarana

Kurangnya

Kesadaran

masyarakat

tentang

pelayanan

Belum

tersedianya

Sumber Daya

aparatur yang

memiliki

kompetensi


3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang Kabupaten Situbondo yang didasarkan pada karakteristik

fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh

teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan , dan

keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tamping. Oleh

karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang

lainnya , pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan

dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan

penataan ruang Kabupaten Situbondo yang memadukan berbagai kebijaksanaan

pemanfataan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di

ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Situbondo

serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Situbondo.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal,

bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Situbondo.

Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum

terhadap pengembangan industry pengolahan dan jasa guna mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin

kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tamping

wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan

hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten Situbondo

tahun 2016 -2021 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas pembangunan

sebagai berikut :

1. Pengamalan Agama dalam Kehidupan Masyarakat.

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.

3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.

4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.

6. Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi dan Iklim

Investasi.

7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.

8. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran.

9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.

10. Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.


Tabel. 3.4

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tata Ruang Wilayah

NO

Rencana Tata

Ruang Wilayah

Terkait Tugas

dan Fungsi PD

Permasalahan

Pelayanan PD

FAKTOR

Penghambat Pendorong

1. Peningkatan

Kebersihan,

Keindahan dan

Ketertiban

1. Membuang sampah disungai

2. Open Defecation Free (ODF)

1. Belum ada peraturan yang mengatur dan pemberian sanksi terhadap pelanggar

2. Lemahnya pengawasan

3. Kurangnya

Kesadaran masyarakat

1. Menimalisirkan masalah sampah dan ODF

2. Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

❖ Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan

sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.

❖ Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan

dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.

❖ Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga

penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.

❖ Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan

pemerintah Kabupaten.

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Kecamatan Arjasa

39 39

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan

Tujuan (goal) adalah sebagai penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir

yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran

(objective) yang merupakan penjabaran dari tujuanadalah kondisi yang ingin dicapai

dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dapat

diuraikan sebagai berikut :

untuk mewujudkan misi “Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan

pemerintahan” maka ditetapkan

Tujuan :Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Situbondo

yang Baik

4.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan

dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan

diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan

kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat

dicapai. Sasaran Kecamatan Arjasa yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai

akhir tahun 2021, ditetapkan sebagai berikut :

Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan

pemerintahan” maka ditetapkan

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan.

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan

Pembinaan Pemerintahan Desa


40

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Arjasa

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

TARGET TUJUAN PADA TAHUN

SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

Ket. 2016 (Tahun Dasar)

2017 2018 2019 2020 2021 2016

(Tahun Dasar)

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17

Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan

IKM Kecamatan Arjasa

B (72,56)

B (74,68)

Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Arjasa

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arjasa

B (72,56)

B (74,68)

IKU

Persentase Desa dengan pelaporan Keuangan desa yang tertib dan baik

100% 100%

Persentase Desa dengan Perolehan Pungutan PBB 100%

80% 100%

Persentase usulan kegiatan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD

80% 80%


41

Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan

IKM Kecamatan Arjasa

B (76,77)

B (78,35)

Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Hasil Survey IKM Kecamatan Arjasa

B (76,77)

B (78,35)

IKU

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa

Persentase Desa dengan pelaporan Keuangan tertib dan baik

100% 100%

Persentase usulan kegiatan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD

80% 80%

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Arjasa yang baik

Nilai Survey IKM

B

(78,88) B

(81,26) Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Nilai Survey IKM Kecamatan Arjasa

B

(78,88) B

(81,26) IKU

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik

100% 100%


42

Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti

100% 100%

Meningkatnya tata kelola pemerintahan Perangkat Daerah

Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah

A A A A Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Arjasa

Capaian nilai SAKIP Kecamatan Arjasa

A A ( 82 ) A ( 83 ) A ( 84 ) NON-IKU


43

Tabel 4.2

Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran

NO

SASARAN RENSTRA

PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULA PENGUKURAN UNIT TERKAIT SUMBER DATA

1

Meningkatnya

kualitas Pelayanan

Administrasi

Pelayanan Terpadu

Kecamatan

Hasil survey Indeks

Kepuasan Masyarakat

( IKM ) Kecamatan

Situbondo

Total dari Nilai Persepsi per unsur

IKM = ------------------------------------------------- X Nilai Penimbang Total unsur yang diisi

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian

2. Kasi Pemerintahan 3. Kasi Perekonomian

dan Pembangunan 4. Kasi Kesejahteraan

Rakyat 5. Kasi Ketentraman

danKetertiban

Dokumen IKM

2

Meningkatnya

kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik

Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik

-------------------------------------------------------------- -------------X 100 % Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan

1. KasiPemerintahan 2. Kasi Perekonomian

dan Pembangunan Laporan SPJ ADD dan DD

Prosentase usulan

kegiatan Masyarakat

pada Musrenbang

Tingkat Kecamatan

yang masuk pada

RKPD

Jumlah usulan musrenbang yang masuk dalam RKPD -------------------------------------------------------------------- X 100 % Jumlah keseluruhan usulan musrenbang kecamatan (10 Usulan)

1. Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan

2. Kasi Perekonomian dan Pembangunan

Daftar Usulan Musrenbang dan Berita Acara Hasil Verifikasi Musrenbang Kabupaten terhadap Hasil Musrenbang Kecamatan.

Gambar 4.3


44

Pohon Kinerja Kecamatan Arjasa

Sasaran RPJMD yang diampu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator sasaran RPJMD IKM Kabupaten

Tujuan OPD Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Arjasa yang baik

Indikator Tujuan OPD Nilai Hasil Survei IKM

Sasaran OPD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan

Pembinaan Pemerintahan Desa

Indikator Sasaran OPD Nilai Hasil Survey IKM Persentase Desa dengan

Pengelolaan Keuangan yang tertib dan baik


Program Prioritas OPD Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa

Indikator Program Persentase pelayanan adminstrasi

terpadu kecamatan yang sesuai SOP

Persentase Desa dengan

Pengelolaan Keuangan yang tertib dan baik



45

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Matriks Analisa SWOT

MATRIK SWOT

FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL

KEKUATAN (STRENGHT)

1. Perda Nomor 68 Tahun 2016 tentang SOTK Kecamatan

2. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/684/P/006.2/2014 tentang Kecamatan Pelaksana PATEN

3. SDM aparatur Kecamatan Arjasa sangat memadai dari tingkat pendidikan dan profesional serta mempunyai integritas yang tinggi

4. Sistem pelayanan publik yang baik

5. Hubungan kerja dan koordinasi yang kondusif dan nyaman

6. Hasil survey kepuasan sesuai dengan standarisasi pelayanan publik.

KELEMAHAN

(WEAKNESSES)

1. Belum tersedia tenaga teknis khusus untuk memberikan pelayanan Paten

2. Kurang memadainya sarana dan prasarana gedung pelayanan

3. Belum tersedianya aplikasi pelayanan berbasis teknologi

KESEMPATAN

(OPPORTUNITIES)

1. Sistem dan birokrasi tertata dengan baik.

2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas

3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan Berprakarsa seluas – luasnya bagi Kecamatan

4. Hubungan yang

STRATEGI (S-O)

1. Menjadikan Kecamatan dapat melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) sesuai dengan surat keputusan

2. Memberikan Kepastian hukum terhadap produk-produk pelayanan yang disediakan

3. Menciptakan layanan Kecamatan Arjasa “AKTIF” (Amanah, Komitmen, Transparan dan Familier)

STRATEGI (W-O)

1. Kepimpinan Camat yang visioner dapat memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pelayanan

2. Kwalitas SDM yang mempunyai integritas dapat berinovasi untuk memajukan pelayanan kepada masyarakat


46

harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)

5. Ditetapkannya RPJPMD Kabupaten Situbondo merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo

4. Progressing hasil survey kepuasaan masyarakat

ANCAMAN (THREATS)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan.

2. Adanya perantara/Calo pengurusan administrasi Paten

3. Adanya Pungli Petugas PATEN Kecamatan

STRATEGI (S-T)

1. Melaksanakan Zona Integritas (ZI) dengan menerapkan kedisiplinan kepada aparatur Kecamatan Situbondo

2. Menyediakan kotak saran serta kuisioner bagi masyarakat

STRATEGI (W-T)

1. Memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan Paten Kecamatan

2. Membuat komitmen dan Maklumat bersama tentang Bebas Pungutan Liar

5.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih

Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan

Misi : Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Arjasa Yang Baik.

Meningkatnya kualitas pelayanan Adminsitrasi Terpadu Kecamatan Arjasa

• Meningkatkan kualitas SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik

• Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan berbasis teknologi

• Memberikan fasilitasi pelayanan inklusi

Pembangunan ZONA INTEGRITAS (ZI) menuju Wilayah Zona Bebas Korupsi (WBK) &Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Meningkatnya kualitas

• Melaksanakan pembinaan

Meningkatkan penyelenggaraan


47

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa

pengelolaan keuangan desa

• Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa

• Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa

pemerintahan desa dan kelurahan menuju Good Governance


48

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai perencanaan

Rencana Kerja tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Situbondo

mempergunakan SIPKD atau Sistem Informasi Perencanaan Keuangan Daerah

dengan tujuan untuk mempermudah proses penyusunan perencanaan-penganggaran

pembangunan daerah, memperkecil kemungkinan kesalahan perencanaan-

penganggaran dan mempermudah pemantauan dan evaluasi proses perencanaan-

penganggaran mulai dari Kepala Daerah hingga aparatur pemerintah daerah secara

keseluruhan. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel berikut ini


49

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang

digunakan untuk mengukur output atau outcome, karena indikator kinerja memiliki alat

ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya

dengan kata lain fungsi dari indikator kinerja adalah menjelaskan informasi operasional

yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok

fasilitas dengan menggunakan ukuran secara kuantitatif yang menjelaskan mengenai

kinerja, hal-hal yang direncanakan suatu organisasi dalam pengukuran keberhasilan

pencapaiannya.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan

indikator kinerja pada tinggkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi

pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah

merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan

instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada

pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit

kerja pendukungnya.

Secara sederhana Indikator Kinerja akan menjadi tolak ukur evaluasi dan

Indikator Kinerja Kunci yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu

urusan pemerintahan.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Situbondo bersama dengan kegiatan yang

dilaksanakan dapat mendukung tujuan pembangunan daerah tahun 2016-2021 yaitu

Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik. Adapun sasaran yang

akan dikerjakan oleh Kecamatan Situbondo dalam rangka mendukung keberhasilan

pembangunan 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana

tabel berikut ini :


50

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No Indikator

Tujuan/Sasaran

Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arjasa

B

( 72,56 )

B

( 74,68 )

B

( 76,77 )

B

( 78,35 )

B

( 78,88 )

B

( 81,26 )

B

( 81,26 )

2.

Persentase desa dengan pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan baik

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Persentase Desa dengan Perolehan Pungutan PBB 100%

80%

100%

-

-

-

-

100%

4.

Persentase kegiatan usulan musrenbang yang sudah masuk dalam RKPD

80%

80%

80%

80%

-

-

80%

5. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%


51

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kecamatan Arjasa Kabupaten

Situbondo selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan tujuan dan

sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah

Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Kecamatan Arjasa Tahun 2016-2021 merupakan pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Arjasa dan merupakan acuan

bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.Untuk itu perlu ditetapkan

kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Arjasa sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk

melaksanakan program-programKabupaten Situbondosebagai satuan kerja lintas

sektor dengan sebaik-baiknya;

2. Rencana Strategis Kecamatan Arjasa merupakan acuan dan pedoman

dalampenyusunan Rencana Kerja (Renja) KecamatanArjasa;

3. Rencana Strategis Kecamatan Arjasa merupakan dasar evaluasi dan laporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunKecamatanArjasa;

4. Kecamatan Arjasa berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis

Kecamatan Arjasa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Arjasa ini dapat

dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

masyarakat di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

Situbondo, 30 September 2019

CAMAT ARJASA

SUDARTO,SE,MM PEMBINA

NIP. 196402091986111001

RENCANA STRATEGIS [ RENSTRA ]e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/Renstra/504_2020/SJNQC.pdf ·...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS [ RENSTRA ]e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/Renstra/504_2020/SJNQC.pdf ·...