Q-post Januari
1
Edisi XXXIX / Januari 2015 Koran Tempel ini diterbitkan oleh Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Penanggung Jawab: Imam Abu Hanifah. Staf Redaksi: Latifatun Nasihah, Salis Fahrudin. Editor: Imam Abu Hanifah, Anisatun Sholihah. Layouter: Salis Fahrudin. Alamat Redaksi: Gedung Jendral Besar H. Mohammad Soeharto Lt.1 UIN Maliki Malang Jl. Gajayana 50 Malang (65145). Email: [email protected], Website: www.uapminovasi.com Twitter: @uapminovasi 27 Januari 2015 Oleh Latifatun Nasihah Kriminalisasi KPK Tidak Bisa Dibenarkan KORBAN PERS? GUNAKAN HAK JAWAB Masyarakat yang mengkonsolidasikan diri dalam aksi #MalangforKPK, menyatakan bahwa upaya penghancuran terhadap institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengkriminalisasikan para petingginya tidak bisa dibenarkan. Pernyataan sikap tersebut, mereka sampaikan dalam aksi yang diadakan di Jalan Simpang Balapan Malang, dengan tema “Bersih- bersih Polri dan Save KPK” (26/1). Menurut In'amul Mushoffa, selaku juru bicara aksi, dasar yang paling kuat diadakannya aksi tersebut karena ia dan rekannya melihat banyaknya upaya yang dilakukan elit tertentu, untuk melemahkan KPK. Padahal, menurutnya kinerja KPK dalam beberapa tahun terakhir sudah sangat baik. KPK telah berhasil menguak berbagai kasus korupsi, mulai dari politisi, pimpinan partai, pejabat, kepala daerah hingga menteri. “Kinerja itulah yang kemudian dicoba dilemahkan, sehingga kami sebagai koalisi masyarakat Malang anti korupsi menilai jangan sampai ada kriminalisasi terhadap pimpinan KPK” terang In'am. Koalisi Masyarakat Malang anti korupsi terdiri dari akademisi, budayawan, rohaniawan, advokad, aktivis ornop, aktivis mahasiswa, dan masyarakat sipil. Mereka menuntut joko widodo, selaku presiden RI untuk mengambil tindakan tegas terhadap upaya kriminalisasi pimpinan KPK. Wakil ketua KPK, Bambang widjojanto, ditangkap saat mengantarkan anak bungsunya, Muhammad Yattaqi, ke sekolah. Bambang dituduh merekayasa keterangan saksi saat menjadi pengacara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), dalam kasus sengketa pilkada di Kotawaringin barat pada 2010 lalu. Bambang dilaporkan oleh Sugiarto Sabran, bekas calon bupati kota Waringin Barat ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri. Dalam Press Releasenya, aksi #MalangforKPK mengutip pernyataan Budayawan Butet Kertaradjasa “Segoblok- gobloknya orang, pasti tahu apa motif Polri Menahan Bambang Widjojanto.” In'am sangat menyayangkan tuntutan pada Bambang yang mengungkit kasus pada 2010 silam tersebut. “kami menuntut Joko Widodo untuk turun tangan tegas. Dengan cara kasus Bambang Widjojanto harus di-SP III (Surat Peringatan_Red)” tambahnya. Selain itu, ia juga mengecam keras pernyataan Tedjo Edhi Purdijanto, selaku Menteri Koordinatot Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) yang menyatakan bahwa dukungan rakyat terhadap KPK sebagai sesuatu yang tidak jelas. Dalam salah satu papan yang dibawa peserta aksi bahkan tertulis “#saya rakyat saya jelas dukung KPK” dan “Saya rakyat gak jelas, Save KPK.” Tuntutan-tuntutan tersebut dideklarasikan oleh Prof Ahmad Erani Yustika Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang juga menjadi moderator dalam debat kandidat capres-cawapres pada pemilu 2014. Deklarasi tersebut dibacakan oleh Erani, diikuti oleh semua massa aksi. Aksi yang dibuka untuk masyarakat sipil tersebut memberi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih peka terhadap isu-isu pemberantasan korupsi. Masyarakat juga difasilitasi untuk menyampaikan pendapatnya dalam aksi terbuka tersebut. Damanhuri, selaku pewakilan dari kaum difabel kota Malang juga ikut menyampaikan orasi dan menentang korupsi yang menurutnya telah mematikan mimpi anak-anak Indonesia. “Koruptor harus dibumihanguskan dari bumi pertiwi ini!” teriaknya dengan lantang.[] Oleh Salis Fahrudin Tak Kompak Lawan Korupsi Upaya tindak penegakan korupsi memang tidak selamanya mendapat dukungan dari seluruh pihak. Justru ada pihak-pihak yang menginginkan tindakan anti korupsi itu dimusnahkan. Setidaknya itu pesan yang coba disampaikan dalam aksi demo “Bersih-bersih Polri dan Save KPK” di Jalan Simpang Balapan (26/1). Aksi yang diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil ini, timbul akibat kekhawatiran akan tindak kriminalisasi yang diterima KPK sebagai bentuk pelemahan penindakan korupsi. Wakil ketua KPK, Bambang Widjajato ditangkap terkait laporan kasus perekayasaan keterangan saksi dalam sengketa Pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010. Peristiwa tersebut terjadi tepat Setelah KPK menetapkan Budi Gunawan, calon tunggal Kapolri sebagai tersangka. Begitu pula Adnan Pandu Praja, wakil ketua KPK lainnya yang dilaporkan ke Bareskrim terkait kasus perampasan saham di PT Desy Timber. Abraham Samad yang merupakan ketua KPK pun diisukan memiliki foto mesra dengan perempuan mirip Puteri Indonesia 2014. Beberapa masalah yang menyangkut petinggi KPK tersebut dianggap In'amul Mushoffa, selaku juru bicara aksi sebagai upaya penghancuran terhadap institusi KPK yang tidak bisa dibenarkan. “Padahal selama ini Kinerja KPK cukup baik dengan menangkap sejumlah koruptor,” ungkapnya. Dalam press realeasenya, massa aksi juga menuliskan bahwa mereka siap bertarung dengan siapapun, yang berusaha menghalangi setiap upaya pemberantasan korupsi. Abdur Rahman Sofyan, salah satu orator berteriak lantang, “Satu kata, lawan korupsi! lawan korupsi! Hidup rakyat.” Sofyan menambahkan “demi Allah! adalah sebuah kemunafikan mereka yang tidak berani menyuarakan kebenaran. Bahkan mereka tidak berani berpikir benar!” Ia juga menyinggung masalah korupsi yang menimpa kampusnya, “Kampus saya, UIN Maliki Malang yang notabene kampus islam, petingginya telah terjerat kasus korupsi yang berjalan lima tahun tanpa kejelasan!” Ketidakjelasan yang dimaksud Sofyan adalah proses yang sangat lamban dari kejaksaan Negeri (Kejari) Malang, “Kejari tidak serius dan main- main dengan kasus Imam. Hal itu diindikasikan dari Kejari yang sudah berkali-kali berganti susunan kepengurusan” jelasnya. Imam Suprayogo, mantan rektor UIN Malang yang berkuasa selama 16 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Mei 2014, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan UIN II di Batu. Menurut Rizky setyo, pihak Kejari yang ditugaskan di pos pidana khusus, staff Kejari baru saja melakukan proses pergantian kepengurusan. “Baru tadi pagi saya mendapat surat keputusan untuk pindah ke pos pidana khusus” ungkap Rizky. Sebelumnya ia ditugaskan di posisi pidana umum, alasan perpindahan posisi itu dianggap Rizky sebagai ajang pembelajaran. “Karena saya pegawai baru disini, perpindahan posisi itu agar faham setiap bagian itu seperti apa, ya belajarlah” ungkapnya. Karena alasan perpindahan posisi tersebut, Rizky tidak bisa memberikan penjelasan perihal kelanjutan proses hukum Imam Suprayogo, “Saya belum membaca kasusnya” belanya. Namun Rizky menolak bila Kejari dianggap memperlambat proses hukum Imam Suprayogo. “Kasus orang korupsi itu penetapan hukumnya tidak secepat kasus orang bermain togel, prosesnya panjang” ungkapnya. Sofyan menuturkan, tidak mudah untuk memperjuangkan gerakan anti korupsi, “Banyak yang tidak suka kepada kita saat meneriakkan Imam Suprayogo sebagai koruptor, karena Imam itu orang besar” katanya. Sofyan merasa ia dan rekan- rekannya hanya dianggap sebagai kelompok kecil yang kerjanya hanya merecoki kampus yang sudah dibesarkan oleh Imam Suprayogo, “Padahal kita ingin bersih-bersih kampus,” katanya. Posisi Budi Gunawan dan Imam Suprayogo pun cenderung mirip, mereka adalah dua tokoh yang disegani di lembaganya masing- masing. Namun penegakan korupsi seyogyanya tidak memandang siapa dia, atau apa jabatannya. Proses hukum harus berjalan secara objektif dan bebas dari intervensi pihak manapun. [] Damanhuri perwakilan kaum Difabel Malang saat berorasi dalam aksi Bersih-bersih Polri dan Save KPK di Jalan Simpang Balapan (26/1) UAPM / Salis UAPM / Salis
description
fix
Transcript of Q-post Januari
Edisi XXXIX / Januari 2015
Koran Tempel ini diterbitkan oleh Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI UIN Maulana Malik Ibrahim MalangPenanggung Jawab: Imam Abu Hanifah. Staf Redaksi: Latifatun Nasihah, Salis Fahrudin. Editor: Imam Abu Hanifah, Anisatun Sholihah. Layouter: Salis Fahrudin. Alamat Redaksi: Gedung Jendral Besar H. Mohammad Soeharto Lt.1 UIN Maliki MalangJl. Gajayana 50 Malang (65145). Email: [email protected], Website: www.uapminovasi.com Twitter: @uapminovasi
27 Januari 2015
Oleh Latifatun Nasihah
Kriminalisasi KPK Tidak Bisa Dibenarkan
KORBAN PERS?GUNAKAN HAK JAWAB
Masyarakat yang mengkonsolidasikan diri dalam aksi #MalangforKPK, menyatakan bahwa upaya penghancuran terhadap institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengkriminalisasikan para petingginya tidak bisa dibenarkan. Pernyataan sikap tersebut, mereka sampaikan dalam aksi yang diadakan di Jalan Simpang Balapan Malang, dengan tema “Bersih-bersih Polri dan Save KPK” (26/1).
Menurut In'amul Mushoffa, selaku juru bicara aksi, dasar yang paling kuat diadakannya aksi tersebut karena ia dan rekannya melihat
banyaknya upaya yang dilakukan elit tertentu, untuk melemahkan KPK. Padahal, menurutnya kinerja KPK dalam beberapa tahun terakhir sudah sangat baik. KPK telah berhasil menguak berbagai kasus korupsi, mulai dari politisi, pimpinan partai, pejabat, kepala daerah hingga menteri. “Kinerja itulah yang kemudian dicoba dilemahkan, sehingga kami sebagai koalisi masyarakat Malang anti korupsi menilai jangan sampai ada kriminalisasi terhadap pimpinan KPK” terang In'am.
Koalisi Masyarakat Malang anti korupsi terdiri
dari akademisi, budayawan, rohaniawan, advokad, aktivis ornop, aktivis mahasiswa, dan masyarakat sipil. Mereka menuntut joko widodo, selaku presiden RI untuk mengambil tindakan tegas terhadap upaya kriminalisasi pimpinan KPK.
Wa k i l ke t u a K P K , B a m b a n g widjojanto, ditangkap saat mengantarkan anak bungsunya, Muhammad Yattaqi, ke sekolah. Bambang dituduh merekayasa keterangan saksi saat menjadi pengacara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), dalam kasus sengketa pilkada di Kotawaringin barat pada 2010 lalu. Bambang dilaporkan oleh Sugiarto Sabran, bekas calon bupati kota Waringin Barat ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri. Dalam Press Releasenya, aksi #MalangforKPK mengutip pernyataan Budayawan Butet Kertaradjasa “Segoblok-gobloknya orang, pasti tahu apa motif Polri Menahan Bambang Widjojanto.”
In'am sangat menyayangkan tuntutan pada Bambang yang mengungkit kasus pada 2010 silam tersebut. “kami menuntut Joko Widodo untuk turun tangan tegas. Dengan cara kasus Bambang Widjojanto harus di-SP III (Surat Peringatan_Red)” tambahnya. Selain itu, ia juga mengecam keras pernyataan Tedjo Edhi Purdijanto, selaku Menteri Koordinatot Politik Hukum
dan HAM (Menkopolhukam) yang menyatakan bahwa dukungan rakyat terhadap KPK sebagai sesuatu yang tidak jelas. Dalam salah satu papan yang dibawa peserta aksi bahkan tertulis “#saya rakyat saya jelas dukung KPK” dan “Saya rakyat gak jelas, Save KPK.”
Tuntu t an - tun tu t an t e r s ebu t dideklarasikan oleh Prof Ahmad Erani Yustika Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang juga menjadi moderator dalam debat kandidat capres-cawapres pada pemilu 2014. Deklarasi tersebut dibacakan oleh Erani, diikuti oleh semua massa aksi.
Aksi yang dibuka untuk masyarakat sipil tersebut memberi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih peka terhadap isu-isu pemberantasan korupsi . Masyarakat juga difasilitasi untuk menyampaikan pendapatnya dalam aksi terbuka tersebut. Damanhuri, selaku pewakilan dari kaum difabel kota Malang juga ikut menyampaikan orasi dan menentang korupsi yang menurutnya telah mematikan mimpi anak-anak I n d o n e s i a . “ K o r u p t o r h a r u s dibumihanguskan dari bumi pertiwi ini!” teriaknya dengan lantang.[]
Oleh Salis Fahrudin
Tak Kompak Lawan Korupsi
Upaya tindak penegakan korupsi memang tidak selamanya mendapat dukungan dari seluruh pihak. Justru ada pihak-pihak yang menginginkan tindakan anti korupsi itu dimusnahkan. Setidaknya itu pesan yang coba disampaikan dalam aksi demo “Bersih-bersih Polri dan Save KPK” di Jalan Simpang Balapan (26/1). Aksi yang diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil ini, timbul akibat kekhawatiran akan tindak kriminalisasi yang diterima KPK sebagai bentuk pelemahan penindakan korupsi.
Wakil ketua KPK, Bambang Widjajato ditangkap terkait laporan kasus perekayasaan keterangan saksi dalam sengketa Pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010. Peristiwa tersebut terjadi tepat Setelah KPK menetapkan Budi Gunawan, calon tunggal Kapolri sebagai tersangka. Begitu pula Adnan Pandu Praja, wakil ketua KPK lainnya yang dilaporkan ke Bareskrim terkait kasus perampasan saham di PT Desy Timber. Abraham Samad yang merupakan ketua KPK pun diisukan memiliki foto mesra dengan perempuan mirip Puteri Indonesia 2014.
Beberapa masalah yang menyangkut petinggi KPK tersebut dianggap In'amul Mushoffa, selaku juru bicara aksi sebagai upaya penghancuran terhadap institusi KPK yang tidak bisa dibenarkan. “Padahal selama ini Kinerja KPK cukup baik dengan menangkap sejumlah
koruptor,” ungkapnya. Dalam press realeasenya, massa aksi juga menuliskan bahwa mereka siap bertarung dengan siapapun, yang berusaha menghalangi setiap upaya pemberantasan korupsi.
Abdur Rahman Sofyan, salah satu orator berteriak lantang, “Satu kata, lawan korupsi! lawan korupsi! Hidup rakyat.” Sofyan menambahkan “demi Allah! adalah sebuah kemunafikan mereka yang tidak berani menyuarakan kebenaran. Bahkan mereka tidak berani berpikir benar!” Ia juga menyinggung masalah korupsi yang menimpa kampusnya, “Kampus saya, UIN Maliki Malang yang notabene kampus islam, petingginya telah terjerat kasus korupsi yang berjalan lima tahun tanpa kejelasan!”
Ketidakjelasan yang dimaksud Sofyan adalah proses yang sangat lamban dari kejaksaan Negeri (Kejari) Malang, “Kejari tidak serius dan main-main dengan kasus Imam. Hal itu diindikasikan dari Kejari yang sudah berkali-kali berganti susunan kepengurusan” jelasnya. Imam Suprayogo, mantan rektor UIN Malang yang berkuasa selama 16 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Mei 2014, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan UIN II di Batu.
Menurut Rizky setyo, pihak Kejari yang ditugaskan di pos pidana khusus, staff Kejari baru saja melakukan proses pergantian kepengurusan.
“Baru tadi pagi saya mendapat surat keputusan untuk pindah ke pos pidana khusus” ungkap Rizky. Sebelumnya ia ditugaskan di posisi pidana umum, alasan perpindahan posisi itu dianggap Rizky sebagai ajang pembelajaran. “Karena saya pegawai baru disini, perpindahan posisi itu agar faham setiap bagian itu seperti apa, ya belajarlah” ungkapnya.
Karena alasan perpindahan posisi tersebut, Rizky tidak bisa memberikan penjelasan perihal kelanjutan proses hukum Imam Suprayogo, “Saya belum membaca kasusnya” belanya. Namun Rizky menolak bila Kejari dianggap memperlambat proses hukum Imam Suprayogo. “Kasus orang korupsi itu penetapan hukumnya tidak secepat kasus orang bermain togel, prosesnya panjang” ungkapnya.
Sofyan menuturkan, tidak mudah untuk memperjuangkan gerakan anti korupsi, “Banyak yang tidak suka kepada kita saat meneriakkan Imam Suprayogo sebagai koruptor, karena Imam itu orang besar” katanya. Sofyan merasa ia dan rekan-rekannya hanya dianggap sebagai kelompok kecil yang kerjanya hanya merecoki kampus yang sudah dibesarkan oleh Imam Suprayogo, “Padahal kita ingin bersih-bersih kampus,” katanya.
Posisi Budi Gunawan dan Imam Suprayogo pun cenderung mirip, mereka adalah dua tokoh yang disegani di lembaganya masing-masing. Namun penegakan korupsi seyogyanya tidak memandang siapa dia, atau apa jabatannya. Proses hukum harus berjalan secara objektif dan bebas dari intervensi pihak manapun. []
Damanhuri perwakilan kaum Difabel Malang saatberorasi dalam aksi Bersih-bersih Polri dan Save KPK
di Jalan Simpang Balapan (26/1)
UAPM / Salis
UAPM / Salis
