Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal...

26
Center for Indonesia Taxation Analysis 1 Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director of Center for Indonesia Taxation Analysis Jakarta, 20 November 2019

Transcript of Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal...

Page 1: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

1

Peta Jalan Kebijakan Fiskal KomprehensifdanTerintegrasi bagi Industri Tembakau

Yustinus PrastowoExecutive director of Center for Indonesia Taxation Analysis Jakarta, 20 November 2019

Page 2: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

Outline

2

Latar Belakang

Membangun Sektor Hulu

Kondisi dan Tantangan Sektor Hilir

Sebuah Roadmap Komprehensif

Page 3: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

3

Latar Belakang

Page 4: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

4

Aspek Industri HasilTembakau yang Multidimensi

Tenaga Kerja

PengolahanTembakau

PerdaganganInternasional

PenerimaanNegara

PengendalianKonsumsi

Industri HasilTembakau

PetaniTembakau

PenerimaanNegara

PengendalianKonsumsi

Industri

PetaniTembakau

Tenaga KerjaIndustri

TenagaKerja SKT

Sektor Hulu

Sektor hilir

Tantangan Kebijakan Fiskal

Isu Tenaga Kerja

Sektor Hulu

Vs

Sektor Hilir

Page 5: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

Peran IHT dalam Tenaga KerjaBerdasarkan riset Ernst & Young (2015) sebanyak 5,98 juta orang terlibat secara langsung dan tidak langung di industri rokok nasional.

: 4,28 juta

Pabrikan dan Distribusi

SektorHilir IHT

: 1,7 jutaPerkebunan

SektorHulu IHT

Kontribusi IHT bagiTenaga Kerja

Page 6: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

6

Industri Pengolahan Non Migas2014 2015 2016 2017 2018 Rank

Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Average

Industri Makanan dan Minuman 502.856,20 540.756,40 585.786,30 639.834,40 690.462,50 1

Industri Pengolahan Tembakau 78.878,70 83.798,70 85.119,70 84.572,40 87.548,70 6

Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 117.723,40 112.078,90 111.978,20 116.261,60 126.406,80 5

Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 22.967,70 23.879,20 25.875,30 26.449,00 28.941,70 13

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan 61.742,50 60.735,40 61.790,60 61.870,40 62.337,30 11

Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 70.670,10 70.556,80 72.399,90 72.640,60 73.681,60 9

Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 153.191,90 164.843,00 174.469,80 182.380,20 179.791,90 4

Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 72.777,30 76.442,10 69.940,90 71.666,80 76.627,80 8

Industri Barang Galian bukan Logam 62.706,80 66.485,20 70.118,70 69.512,90 71.424,40 10

Industri Logam Dasar 72.059,10 76.532,10 77.293,00 81.832,60 89.188,60 7

Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik 178.544,20 192.528,00 200.860,90 206.469,30 205.216,80 2

Industri Mesin dan Perlengkapan 26.259,70 28.250,50 29.676,60 31.325,00 34.297,30 12

Industri Alat Angkutan 178.022,50 182.289,10 190.523,40 197.527,90 205.907,20 3

Industri Furnitur 23.179,90 24.377,40 24.489,80 25.383,70 25.946,00 14

Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan 15.925,90 16.668,40 16.161,70 15.889,90 15.758,00 15

Sumber: BPS

Kontribusi Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDB (Dalam Milyar Rupiah – Harga Konstan 2010 )

Kontribusi IHT terhadap Sektor Manufaktur

Page 7: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

7

Kondisi Sektor Hulu Tembakau

0

50000

100000

150000

200000

250000

2013 2014 2015 2016 2017*

Luas Area Pertanian

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2013 2014 2015 2016 2017*

PRODUKSI

800

820

840

860

880

900

920

940

960

2013 2014 2015 2016 2017*

Produktivitas (Kg/Ha) 761.285,00

551.064,00 567.332,00

-

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

2011 2015 2016

Tenaga kerja (Kepala Keluarga)

Sumber: Ditjenbun Sumber: Ditjenbun

Sumber: Ditjenbun

Sumber: BPS

Page 8: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

8

2285,0

632,0

1288,0

559,0

80,0

546,0

10148,0

43350,0

1396,0

98006,0

938,0

29271,0

3086,0

2720,0

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Jambi

Sumatera Selatan

Lampung

Jawa Barat

Jawa Tengah

D.I. Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

NTB

NTT

Sulawesi Selatan

Persebaran Lahan Perkebunan Tembakau (Ha)

Sumber: Ditjen Perkebunan, Departemen Pertanian.

Page 9: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

9

Keekonomian Tanaman Tembakau Bagi Petani

Padi Sawah Padi Ladang

Nilai Produksi:

Biaya Produksi:

Keuntungan:

17,2

12,74,5

Nilai Produksi:

Biaya Produksi:

Keuntungan:

10,3

12,72,5

JagungKedelai

Nilai Produksi:

Biaya Produksi:

Keuntungan:

12

9,12,9

Nilai Produksi:

Biaya Produksi:

Keuntungan:

9

9,1-0,1

Tembakau

Nilai Produksi:

Biaya Produksi:

Keuntungan:

50,1

37,1

13

Sumber: FEB – UGM (2013)

Page 10: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

10

96%

0%4%

Pendapatan Cukai Hasil Tembakau Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol (EA)

Pendapatan Cukai MMEA

Peran CHT Terhadap Penerimaan Negara

Kontribusi CHT terhadap Penerimaan Cukai APBN 2020 Kontribusi CHT terhadap Penerimaan Perpajakan

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Perpajakan CHT % CHT dalam perpajakan

* outlookSumber: NK APBN 2020

Page 11: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

11

Membangun Sektor Hulu

Page 12: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

12

Pembagian Sektor Usaha Industri Tembakau

Pabrik Hasil Tembakau

Pemrosesan DaunTembakau

Tata Niaga Tembakau

Budidaya Tembakau

Sektor Hulu

Sektor Hilir

Perbedaan ini didasari sifat hasil produksinya;

Jika hasil produksinya berupa bahan baku

untuk diolah kembali menjadi final goods

maka masuk ke dalam sektor hulu.

Page 13: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

13

Proses Peningkatan NilaiTambah bagi Industri Hulu

Sumber: Beberapa

sumber, diolah

Proses Bisnis

Meningkatkan Nilai Tambah Hasil Produksi Sektor Hulu

NilaiTambah(Value Added)

PemeramanSortir Perajangan Blending FlavorProcessing Pengeringan

Nilai tambah

Semakin banyak proses yang

dilaluinya, nilai tambah hasil

produksi akan semakin tinggi;

Pemerintah perlu mendorong

agar sektor hulu dapat maju;

salah satunya agar nilai

tambah produksinya naik;

Page 14: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

14

Peran Sektor Hulu bagi IHT Skala Kecil dan Menengah

IHT; Skala Kecil dan Menengah

Apa arti sektor hulu yang mampu menghasilkan bahan baku berkualitas dan bernilai

tambah tinggi?Terutama bagi pabrikan hasil tembakau kecil dan menengah?

Permasalahan

Konsekuensi

Sulit bersaingdengan

pabrikan besar

Modal kecil untukMeningkatkan

bahan baku

Rintangan

Ketidakpastianfiskal

Tidak sesuai jikamelakukanoperational

leverage

Kualitas bahanbaku yang

rendah

S

O

L

U

S

I

Mendorong Industri yang berfokus

menghasilkan bahan baku berkualitas.

DAMPAK

Peningkatan Daya Saing IHT UMKM

• Tenaga Kerja IHT UMKM Terjaga• Penerimaan Cukai Terjaga

Page 15: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

15

Tantangan dan Solusi dari Peningkatan Nilai Tambah

PMK No.

94/PMK.04/2016

Pasal 2 ayat 3,

Saat proses pembuatan barang kena cukai selesai dengan tujuanuntuk dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untukbarang kena cukai berupa:

f. hasil tembakau untuk jenis Tembakau Iris yaitu pada saatproses pengolahan daun tembakau telah selesai dirajang,tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahanpembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Menyebabkan dispute, bagi sektor hulu baikperusahaan/perorangan yang ingin mengoptimalkan nilai

tambah produksinya;

PMK No.

134/PMK.04/2019Revisi

Pasal 2 ayat 3,

Saat proses pembuatan barang kena cukai selesaidengan tujuan untuk dipakai sebagaimana dimaksudpada ayat (2), untuk barang kena cukai berupa:

f. dihapus

Melalui revisi ini, pemerintah mendukung sektor huluuntuk mendorong nilai tambah produksinya, serta

mendorong IHT kelas kecil dan menengah, agar dapatbersaing dengan IHT besar

Kepastian hukum untuk mendukung industri sangatlah

penting;

Page 16: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

16

Kondisi dan Tantangan Sektor Hilir

Page 17: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

17

Pangsa Pasar Rokok (%)

5

66

78

64

57

17

3137

2018201720162015201420132012201120102009200820072006

Pangsa Pasar Industri Rokok di Indonesia

SKT menunjukkan penurunan pangsa pasar setiap tahun

Page 18: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

18

Jumlah Produsen dan Kinerja Produksi IHT

4.669

3.281

2.495

1.994

1.664

1.320 1.206995

728 751 779 770

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Produsen

Sekitar 700 produsen produk

tembakau terdaftar di Indonesia

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Aug 19

223 217237

266281 292

318 326346 345 348 342 336 332

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Volume Industri

Pertumbuhan

volume (%)

Volume

produksi

(miliar

batang)

-3%

9%

12%

6%4%

9%

3%

6%

0%1%

-2% -2% -1%

Volume industri mengalami perlambatan pertumbuhan

Page 19: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

19

Affordability Harga Rokok dan Tingkat Prevalensi Perokok

4,94% 4,93%

4,34%4,16%

4,02%3,83%

3,52%

3,29%3,12%

2,97%2,85%

1,91%1,78% 1,77%

1,62%

1,34% 1,30%

1,04%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Semakin tidak terjangkau Semakin terjangkau

• Nilai RIP untuk harga rokok yang paling

banyak dijual (most sold brand)• Semakin tinggi nilai RIP, harga rokok

semakin tidak terjangkau

RIP = 100xP

𝑃𝐷𝐵𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎

Sumber: CITA

Affordability Harga Rokok di Indonesia

Smoking prevalence, 3+ sticks/day

Smoking prevalence 10+ Sticks/day

Source: AC Nielsen,2017

Page 20: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

20

Kinerja Cukai dan CHT

16,65%

16,39%

21,73%

15,69%

8,88%

22,43%

-0,72%

6,81%

4,17%

30,95%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

0

50000

100000

150000

200000

250000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 F

Penerimaan Cukai Pertumbuhan

68,27%

27,43%

16,14%

10,42%

14,34%

13,46%

17,25%

14,71%

11,02%

14,26%

15,80%

23,60%

14,35%

14,00%

18,12%

1,58%

4,23%

3,52%0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Penerimaan CHT g

Kinerja Penerimaan Cukai Kinerja Penerimaan CHT

Page 21: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

55,9

65,4

79,9

100,7

111,4

139,1 141,7147,5 148,2

63,3

73,3

90,6

103,6

112,5

139,5 137,9

147,5152,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target APBNP Realisasi

Penerimaan cukai hasil

tembakau

(Rp. Triliun)

113% 112% 113% 103% 101% 100% 97% 100% 102%Pencapaian terhadap target (%)

10,7% 8,2% 14% 6% 10%* 11% 15% 10.5% 10.8%Kenaikan cukai

(rata-rata tertimbang)

Kenaikan Tarif dan Kinerja Penerimaan CHT

Page 22: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

22

Kenaikan Tarif dan Kinerja Penerimaan CHT

1,33

1,93

1,69

2,39

1,40

1,65

0,11

0,40

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

rasio

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kenaikan tarif Kenaikan Penerimaan

Kenaikan Tarif vs Kenaikan Penerimaan Cukai Rasio Kenaikan Tarif Terhadap Penerimaan

Kenaikan tarif tak selamanya sejalan dengan kenaikan penerimaan. Rasio di bawah satu artinya, 1% kenaikan tarif hanya mampu

menodorong penerimaan di bawah 1%.Terakhir, penundaan kenaikan tarif malah mendorong penerimaan CHT yang signifikan.

Page 23: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

23

Perkembangan Hasil Produk Tembakau Lainnya

Penggunaan HPTL semakin

marak...baik jumlah pengguna

maupun jenisnya;Apakah HPTL lebih aman dari rokok konvensional?

Perlu sebuah roadmap terkait HPTL kedepannya

Page 24: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

24

Sebuah Roadmap Komprehensif

Page 25: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

25

Perlunya sebuah roadmap yang komprehensif

JangkaPendek

JangkaMenengah

JangkaPanjang

(dari kapan sampai kapan, berapa tahun ?)

(dari kapan sampai kapan, berapa tahun ?)

(dari kapan sampaikapan, berapa tahun ?)

• Perlu pertimbangan khusus bagi pabrikan SKT

• Perlu memperhatikan kondisi para petani

• Perpindahan dari pasar domestik ke luar negeri

• Pengendalian rokok ilegal

• Optimalisasi pengawasan

• Jangka panjang, perlu strategi “switching” ke Industri lain

• Perlu pengembangan produk hasil tembakau lainnya,

terutama yang terbukti “less risk”

• Perlu sumber penerimaan lain (ekstensifikasi)

Time Horizon Dimensi dan Pertimbangan

Stakeholder

• Pemerintah

• Akademisi• Pelaku Usaha

• NGO

Page 26: Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi ... · Peta Jalan Kebijakan Fiskal Komprehensif danTerintegrasi bagi IndustriTembakau Yustinus Prastowo Executive director

Center for IndonesiaTaxation Analysis

26

T E R I M A K A S I H

Center for IndonesiaTaxation Analysis

Wisma Korindo 5th FloorJalan MT. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta Selatan