PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT LELANG TERHADAP …

Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017

118

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT LELANGTERHADAP KEABSAHAN DOKUMEN DALAM PELELANGAN

(STUDI KPKNL MADIUN)

Eko Setyo PambudiEmail: [email protected]

Mahasiswa S2 Program MKN FH UNS, 2Fakultas Hukum UNS

M. Irnawan DaroriE-mail: [email protected]

Dosen Fakultas Hukum UNS

Abstract

The research purposes were determined and reviewed the roles and responsibilities of auction officer to the document legality in auction process and determined and reviewd the party that responsible if in auction process there are loss in the third party. This is empiric law research with the descriptive qualitative approach. The research location in the Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun. Data including of primary and secondary data. Data collection techniques were used field study and library study. Data analysis technique was used qualitative analysis technique. The researcg results showed that the roles and responsibilities of auction officer to the legality of the auction documents can be seen on the stage of the auction process including of auction preparation stage, the implementation stage and after the auction stage relating to the auction documents. The auction officer must responsible to the auction document legality related to the formal propriety, whereas in the material document legality the supplicant or goods owners or other party concerned must be responsible.Keywords: Auction, Auction Officer, Roles and Responsibilities

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai peran dan tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen dalam proses pelelangan dan untuk mengetahui dan mengkaji pihak yang bertanggung jawab apabila dalam peroses pelelangan merugikan pihak ketiga. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Madiun. Data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab Pejabat Lelang terhadap keabsahan dokumen lelang dapat dilihat dari tahap ke tahap dalam proses pelelangan diantaranya adalah tahap persiapan lelang, tahap pelaksanaan lelang dan tahap setelah lelang yang berkaitan dengan dokumen lelang. Pejabat Lelang harus bertanggung jawab dalam hal keabsahan dokumen lelang yang menyangkut kebenaran formil, sedangkan dalam hal keabsahan dokumen yang bersifat materil maka yang bertanggung jawab adalah pemohon atau pemilik barang atau pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan lelang.Kata kunci: Lelang, Pejabat Lelang, Peran dan Tanggung Jawab

A. Pendahuluan

Pada masa pembangunan nasional saat ini negara dituntut untuk senantiasa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dari

berbagai unsur pembangunan terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas (Rachmadi Usman, 2016: 25). Pemerintah dituntut untuk meningkatkan pengetahuan

119

Eko Setyo Pambudi. Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen ...

masyarakat mengenai pelelangan agar masyarakat dapat memahami secara lebih spesifik hal-hal yang berkaitan dengan pelelangan, baik peranan dan fungsinya maupun kelebihan-kelebihannya, sehingga dengan memasyarakatnya konsep pelelangan diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk dapat menunjang roda perekonomian Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dalam Pasal 9 diatur bahwa terdapat dua jenis pejabat lelang yaitu Pejabat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II, Pejabat Lelang kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan penjual, dan Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan lelang noneksekusi sukarela atas permohonan balai lelang atau penjual.

Pejabat lelang kelas I adalah pejabat lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diangkat sebagai pejabat lelang dan berwenang melaksanakan lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib dan lelang noneksekusi sukarela, sedangkan pejabat lelang kelas II adalah pegawai negeri sipil selain pejabat lelang kelas I yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat lelang atau orang yang bukan dari pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang oleh menteri keuangan sebagai pejabat lelang kelas II dengan melalui pengangkatan.

Tugas pejabat lelang adalah melakukan persiapan lelang, melaksanakan lelang di depan umum serta melakukan kegiatan setelah terjadi pelelangan, Pejabat lelang kelas I berwenang untuk melakukan lelang eksekusi dan non eksekusi untuk semua jenis lelang berdasarkan permohonan dari pemilik barang/penjual.

Dari cara melakukan lelang dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari cara pembayaran dan penawaran, dari cara pembayarannya lelang dengan tanggungan pemerintah dimana pembeli membayar harga pembelian kepada pemerintah (Pejabat Lelang kelas I) dan pemerintah terikat untuk membayarkan hasil penjualan tersebut kepada penjual, apabila tidak diperjanjikan lain oleh penjual, maka pada prinsipnya lelang selalu dianggap dilakukan dengan tanggungan pemerintah. Lelang diluar tanggungan pemerintah harus disebutkan dengan tegas oleh penjual dalam syarat-syarat penjualan, pembayaran tagihan yang timbul dari lelang dilakukan langsung kepada penjual. Yang terakhir adalah lelang dengan pembayaran tangguhan/ lelang kredit, sekarang sudah tidak pernah dilakukan (F.X. Ngadijarno, Nunung Eko Laksito, Isti Indrilistiani, 2006: 43-45).

Dilihat dari sudut cara penawaran yang dilakukan lelang dapat dilakukan dengan tertulis dan lelang terbuka, lelang tertulis dalam hal ini penawaran dilakukan secara tertulis dalam amplop tertutup. Lelang terbuka atau lisan penawaran harga dilakukan secara lisan dengan penawaran naik-naik atau turun-turun, disamping cara lelang tersebut ada juga cara lelang lainya yaitu lelang eksklusif dan lelang inklusif, lelang dengan harga limit dan lelang tanpa harga limit.

Pejabat Lelang adalah jabatan fungsional selaku pejabat umum yang melayani masyarakat untuk melaksanakan lelang dalam setiap pelelangan pejabat lelang berfungsi untuk meneliti dokumen persyaratan lelang, memberikan informasi lelang, memimpin lelang serta sebagai bendahara. Dengan demikian pejabat lelang tidak hanya menyaksian jalannya lelang saja melainkan berperan aktif dalam pemeriksanan keabsahan berkas lelang, menyelengarakan penjualan secara adil, efisien, terbuka, akuntabilitas, dan juga membuat akta otentik risalah lelang (Habib Adjie, 2015).

Maraknya lelang ini pun salah satunya didukung pula oleh makin banyaknya balai lelang di Indonesia, di mana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.06/2010 tentang balai lelang yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013, menjelaskan bahwa balai lelang adalah badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang, balai lelang itu sendiri dapat didirikan oleh swasta nasional, BUMN, BUMD, swasta nasional, BUMN dan/atau BUMD yang bekerja sama dalam bentuk patungan, swasta nasional, BUMN dan/atau BUMD yang bekerja sama dengan swasta asing dalam bentuk patungan.

Kantor lelang baik dalam bentuk lembaga milik pemerintahan (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) maupun balai lelang dalam bentuk perorangan maupun badan hukum tentunya diperlukan jaminan hukum atau pun kepastian hukum yang dapat menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat atas keberadaan kantor lelang tersebut.

Kepastian hukum yang menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pelelangan yang terjadi atas pergerakan baik barang bergerak maupun tidak bergerak didukung oleh kepastian mengenai pihak-pihak yang terkait dalam pelelangan dan hak dan kewajiban dari


120

pihak-pihak tersebut antara lain Pejabat Lelang yang merupakan orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengetahuan dan aturan yang jelas mengenai seorang pejabat lelang yang memegang peranan penting dalam pelelangan dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dan mengurangi berbagai permasalahan hukum yang dapat terjadi dalam proses setelah pelelangan seperti diantaranya mengenai kerugian kepada pihak ketiga atas kelalaian atau ketidak absahan suatu dokumen lelang. Untuk mencegah hal tersebut tentunya perlu mengetahui prosedur standar dalam pengecekan keabsahan suatu dokumen lelang.

Dengan semakin meningkatnya proses lelang tentunya juga semakin meningkat kasus yang menyangkut pejabat lelang itu sendiri dimana seringkali terjadi gugatan yang mengarah kepada pejabat lelang selaku pelaksana lelang maka dari pada itu sebagai pejabat lelang diharuskan lebih jeli dan teliti dalam melihat memeriksa berkas dokumen dalam lelang.

Tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen lelang sangat diperlukan baik dari sisi pejabat lelang sendiri, pihak-pihak yang terkait ataupun pihak-pihak ketiga yang berkepentingan. Karena hal ini akan menyangkut sampai sejauh mana ia bertanggung jawab dan harus melakukan pengecekan atas keabsahan suatu dokumen lelang untuk menghindari ataupun mengurangi sengketa yang dapat terjadi setelah lelang dilaksanakan. Balai lelang yang telah ada, baik secara perorangan maupun secara badan hukum akan sangat mempengaruhi mengenai tanggung gugat pejabat lelang, apakah apabila terdapat permintaan ganti rugi akan sampai pada harta pribadi pejabat lelang itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peran dan tanggung jawab Pejabat Lelang terhadap keabsahan dokumen dalam proses pelelangan?; dan 2) Siapakah pihak yang bertanggung gugat jika dalam proses pelelangan merugikan pihak ketiga?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi, dengan mengadakan

klarifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirnya alur yang runtut dan baik untuk mencapai maksud (Winarno Surakhmad, 1990: 131). Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten (Soerjono Soekanto, 2010: 42). Penelitian dilakukan guna memecahkan atau menjawab permasalahan tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Pada penelitian empiris data yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penilitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Madiun. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010: 154).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang

Terhadap Kebsahan Dokumen Dalam Pelelangana. Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang

Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan Studi KPKNL Madiun1) Tahap Persiapan Lelang

Menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa pemilik/penjual barang harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis dengan disertai dengan

121


dokumen persyaratan lelang kepada kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang, dalam hal lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara permohonan lelang diajukan dengan nota dinas oleh kepala seksi piutang negara KPKNL dan disampaikan kepada kepala KPKNLyang bersangkutan. Pemilik atau penjual barang bisa mengunakan jasa balai lelang untuk memberikan jasa pra lelang.

Setiap pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh pemohon atau pemilik barang yang akan dilelang, pengumuman lelang dilakukan dengan melaui surat kabar harian baik media cetak maupun elektronik, selebaran atau tempelan yang mudah dilihat dan dibaca serta melalui media internet diwilayah kerja KPKNL.

Tanggapan pemohon lelang terhadap prosedur pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut

Tabel 1 Tanggapan pemohon lelang terhadap prosedur lelangNo Prosedur Frekuensi1 Mudah dan cepat 2 orang2 Lama dan rumit 3 orang

Jumlah 5 orang

Dari kelima responden yang menya takan bahwa p rosedur pelaksanaan lelang tersebut 3 (tiga) orang mengatakan bahwa lelang sangat lama dan rumit, dan 2 (dua) orang responden mengatakan prosedur lelang mudah dan cepat. Mereka yang mengatakan lama dan rumit disebabkan karena berkas dan dokumen yang harus diajukan kepada KPKNL sangatlah banyak dan kesemua berkas tersebut haruslah sesuai serta harus dilengkapi dengan surat keterangan pendaftaran tanah dari kantor pertanahan, alasan selanjutnya disebabkan jika dalam pelelangan tidak ada peminat atau peserta lelang maka pemohon harus mengajukan lelang ulang dengan

harga limit yang lebih rendah dari nilai limit yang sebelumnya sampai dengan adanya peserta lelang yang menawar.

2) Tahap Pelaksanaan Lelang

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dimaksud dengan Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Artinya pejabat lelang adalah orang yang diberikan kewenangan khusus oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang dimuka umum secara lelang. Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 1a dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat lelang artinya jika pelaksanaan lelang dilakukan tanpa dihadapan pejabat lelang maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan lelang.

Saat melaksanakan lelang Pejabat Lelalng selaku pemimpin dalam lelang bersikap adil, komunikatif, tegas, serta berwibawa untuk menjamin terciptanya ketertiban, kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan lelang. Pejabat lelang dapat di bantu oleh pemandu lelang sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sesusai dengan syarat dan ketentuannya. Pemandu lelang dapat membantu pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang I atau Pejabat Lelang kelas II dan diberitahukan secara tertulis oleh penjual atau balai lelang kepada kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Dalam hal pelaksanaan lelang ini,


122

pemandu lelang mendapat kuasa khusus secara tertulis dari Pejabat Lelang (Rachmadi Usman, 2016: 39).

Dalam tahap pelaksanaan lelang Pejabat Lelang harus melakukan penawaran harga yang dilakukan dengan cara lisan ataupun secara tertulis dengan harga semakin meningkat . Penawaran le lang secara lisan semakin meningkat dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan nilai limit. Apabila penawaran lelang secara lisan semakin meningkat, yang menggunakan nilai limit maka perhitungannya dimulai dari paling kurang dari nilai limit. (Rachmadi Usman, 2016: 25).

Tanggapan peser ta le lang terhadap lelang adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Tanggapan peserta lelang terhadap lelangNo Prosedur Frekuensi1 Mudah dan Cepat 3 orang2 Lama dan Rumit 2 orang

Jumlah 5 orang

Dari ke lima responden yang ada 3 (tiga) orang mengatakan mudah dan cepat serta 2 (dua) orang mengatakan lama dan rumit, mereka yang mengatakan mudah dan cepat berpendapat bahwa lelang yang dilakukan dengan melalui penawaran lewat media elekteronik sangatlah mudah dan efisien sebab dalam pelelangan ini peserta cukup melihat melalui layar computer tidak harus datang ke pelelangan serta menghindari terjadinya perselihan dengan peserta yang lainnya. Mereka yang mengatakan lama dan rumit disebabkan karena dalam pelelangan untuk kepengurusan kepemilikan barang yang dilelang lama dan rumit apalagi untuk pengosongan obyek yang masih dikuasai oleh pemilik barang dan pemilik bersikeras tidak mau menyerahkan obyek yang di lelang karena merasa lelang yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik barang, rumitnya harus

melakukan permohonan eksekusi melalui pengadilan.

3) Tahap Setelah Lelang

Pembayaran Harga lelang oleh pemenang lelang dilakukan secara tunai (cash) atau cek atau giro paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pelunasan pembayaran le lang di lakukan melalui rekening KPKNL atau Balai Lelang atau rekening khusus atas nama Pejabat Lelang Kelas II atau secara langsung kepada bendahara penerimaan KPKNL/Pejabat Lelang Kelas I/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II. Setiap pembayaran lelang dibuatkan kuitansi atau tanda bukti pembayaran oleh Pejabat lelang. Dalam hal pembeli tidak melunasi pada hari kerja tersebut pejabat lelang harus membatalkan pengesahanya sebagai pemenang dengan membuat surat pernyataan pembatalan.

Pembuatan risalah lelang oleh Pejabat Lelang yang berwenang, Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menetapkan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Pasal 3 nya menjelaskan bahwa lelang dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang bahkan dalam hal tidak ada peserta lelang lelang tetap dilaksankan dan dibuatkan risalah lelang, lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.

Manfaat pelaksanaan lelang bagi pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Manfaat pelaksanaan lelang bagi pemohonNo Respon Frekuensi1 Bermanfaat 4 orang2 Biasa 1 orang

Jumlah 5 orang

123


Dari kelima responden ada 4 (empat) orang berpendapat bahwa pelaksanaan lelang sangat bermanfaat dan ke 1 (satu) orang responden berpendapat bahwa dalam pelaksanaan lelang itu biasa saja, mereka yang berpendapat bermanfaat itu sebab dalam pelaksanaan lelang itu dapat menyelesaikan semua permasalahan yang khususnya terkait dengan pelaksanaan lelang hak tanggung dimana dengan adanya lelang permasalahan yang berkitan dengan anggunan jaminan kredit mancet dapat segera teratasi dengan penjualan secara lelang diharapkan adanya banyak penawaan harga terhadap barang yang dilelang, mereka yang berpendapat biasa disebabkan karena dalam pelaksanaan lelang jika barang yang dilelang tidak ada peminatnya maka harga barang yang akan dilelang akan semakin menurun harga limitnya barang tersebut.

Manfaat lelang bagi peserta lelang adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Manfaat lelang bagi peserta lelangNo Respon Frekuensi1 Bermanfaat 5 orang2 Biasa -

Jumlah 5 orang

Dari kelima responden mereka mengatakan lelang sangat bermanfaat dimana dalam pelaksanaan lelang peserta dapat le luasa melihat memeriksa barang yang akan dilelang sehingga saat terjadi pelelangan mereka dapat menentukan sendiri harga penawaran yang harus dilakukan serta biasanya harga yang ditawarkan dalam lelang sangat murah dibawah harga pasar yang ada.

b. Pelaksanaan Lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II

Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II terbatas pada Lelang Noneksekusi Sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang Barang Milik

BUMN/D berbentuk persero, Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing, dan Lelang Barang Milik Swasta.

Selama ini yang menjabat sebagai Pejabat Lelang Kelas II di wilayah Madiun hanyalah satu orang, yaitu Ibu Feliyanti SH yang berkantor di jalan Pahlawan kabupaten Magetan diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II pada tahun 2015, untuk wilayah kerja nya meliputi Trenggalek, Nganjuk, Kediri, Madiun Kota dan Kabupaten, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan.

1) Tahap Persiapan Lelang

Dalam pelaksanaan lelang oleh Pejabat lelang Kelas II hampir sama dengan pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas I dimana pemohon mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang setelah diterimanya permohonan lelang Pejabat Lelang Kelas II menentukan jadwal pelaksanaan le lang. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang ditunjukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.

2) Tahap pelaksanaan lelang

P a d a s e t i a p p e l a k s a n a a n lelang penjual atau pemilik barang harus menetapkan harga l imit berdasarkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penjual atau pemilik, kecuali untuk jenis lelang lelang noneksekusi sukarela barang bergerak milik perorangan atau badan hukum atau badan usaha swasta, penjual atau pemilik barang dapat tidak mensyaratkan adanya harga limit. Penawaran lelang dapat


124

dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung dengan cara lisan, semkain meningkat atau semakin menurun, tertulis atau tertulis dilanjutkan dengan lisan dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit. Penawaran lelang secara tertulis dapat dilakuakan dengan kehadiran peserta lelang atau tanpa kahadiran peserta lelang. Penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang dapat dilakukan dengan melalui surat elektronik (email), surat tromol pos atau melalui internet baik secra terbuka maupun tertutup (Rachmadi Usman, 2016: 25).

3) Tahap Setelah Lelang

Setelah pemenang lelang di sahkan dan pemenang lelang harus melakukan pembayaran harga lelang bisa dilakukan secara tunai, cek atau giro paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang terjadi. Apabila pembeli tidak melaksanakan pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan tersebut maka Pejabat Lelang dapat membatalkan pengesahannya sebagai pembeli dengan membuat surat penyataan pembata lan . Se te lah pembel i melakukan pelunasan pembayaran Pejabat Lelang atau balai lelang wajib membuat kuitansi pemabayaran haraga lelang.

Penyetroran hasil bersih lelang atas barang milik Negara atau Daerah dan barang barang yang sesuai peraturan perundang-undangan harus disetor ke kas Negara/Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh bendahara penerima KPKNL, dalam hal hasil bersih lelang disetorkan atau diserahkan kepada penjual atas permintaan penjual, penyetoran ke penjual dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh bendahara penerima KPKNL untuk selanjutnya wajib disetor secepatnya ke kas Negara oleh penjual. Penyetoran bea lelang

dan pajak penghasilan (PPh) ke kas Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja stelah pembayaran diterima oleh bendahara penerimaan KPKNL atau balai lelang atau Pejabat Lelang kelas II.

2. Pihak Yang Bertanggung Gugat Atas Kerugian Pihak Ketiga Dalam Proses Pelelangan

Dalam suatu pelelangan ada beberapa pihak yang berkaitan dalam proses pelelangan baik secara langsung maupun tidak yaitu : Pemohon lelang atau pemilik barang, KPKNL/Balai Lelang, Pejabat Lelang, Instansi lain yang berkaitan dengan lelang, dan Peserta lelang/Pembeli

Dalam proses pelelangan tidak terlepas antara Pejabat lelang dan KPKNL dimana dilihat dari bagan organisasi KPKNL Madiun bahwa Pejabat lelang yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional menjalankan tugas sesuai dengan surat tugas penunjukan Pejabat Lelang oleh Kepala Seksi Pelayanan lelang yang ditandantangani oleh Kepala KPKNL. Dari situ dapat dilihat bahwa seorang Pejabat Lelang hanyalah sebagai pelaksana apa yang ditugaskan oleh suatu instansi kepadanya. Jadi apabila terdapat suatu gugatan terhadap Pejabat Lelang yang berkaitan denag proses pelelangan, maka KPKNL juga harus mengetahui pihak mana yang harus bertanggung jawab sebagai suatu instansi yang menaunginya.

Tahap awal dari pelelangan adalah tahap Persiapan Lelang yang dimulai dengan permohonan secara tertulis kepada KPKNL/Pejabat Lelang yang dilakukan oleh penjual. Pejabat Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.

Dalam tahap persiapan lelang yang terkait dengan dokumen-dokumen sebelum pelaksanana lelang sebagai Pejabat Lelang bertanggungjawab untuk mengecek kebenaran mengenai dokumen-dokumen lelang yang diserahkan oleh pemohon lelang atau pemilik barang sesuai dengan alur-alur dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang saling berkaitan. Sebagai Pejabat Lelang hanya

125


bertanggungjawab terhadap kebenaran yang bersifat formil, sedangkan kebenaran yang bersifat materil adalah tanggung jawab pemilik barang/pemohon lelang atau pihak yang bersangkutan dalam dokumen lelang. Sebagai pemohon/pemilik barang berkewajiban untuk menjamin hal-hal sebagai berikut: Keabsahan kepemilikan barang, Keabsahan dokumen persyaratan lelang, Penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, Dokumen kepemilikan kepada Pembeli.

Dalam menjalankan tugasnya seorang Pejabat Lelang Kelas I melaksanakan pelelangan berdasarkan pada surat tugas yang diberikan oleh kepala KPKNL, sedangkan untuk Pejabat Lelang Kelas II menjalankan tugas atas permohonan balai lelang atau atas permohonan penjual/pemilik barang, sebagai pelaksanaan lelang Pejabat Lelang bertugas sebagai pemimpin pelaksanaan lelang tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan, sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa Pejabat Lelang kelas I berwenang untuk melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan penjual atau pemilik barang, sedangkan untuk Pejabat Lelang Kelas II yang berwenang melaksanakan lelang noneksekusi sukarela atas permohonan balai lelang atau penjual/pemilik barang.

Kedudukan Pejabat Lelang Kelas I sebagai pejabat fungsional dilingkungan KPKNL sesuai penjelasan pada pembahasan pertama yang mana Pejabat Lelang bertugas berdasarkan surat penugasan dari seksi pelayanan lelang dan disahkan oleh Kepala KPKNL sehingga apabila terjadi gugatan dari pihak ketiga dalam pelaksanaan lelang maka KPKNL juga harus ikut bertanggung gugat, begitupun jika Pejabat Lelang dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan lelang maka sanksi juga akan diberikan oleh instansinya sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya bahkan sampai dengan sanksi pemberhentian. Pejabat Lelang berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang berkaitan serta harus menjaga ketertiban selama pelaksanaan lelang.

Permasalah lelang terjadi setelah terjadinya pelaksanaan lelang dimana sering kali pihak-pihak lain yang merasa dirugikan melakukan gugatan. Kebanyakan kasus gugatan terhadap KPKNL Madiun adalah terhadap pelaksanaan lelang yang berkaitan dengan Hak Tanggung, permasalah yang sering terjadi diantaranya mengenai permasalahan uang jaminan lelang, harga lelang, pelaksanaan lelang terhadap objek yang berpenghuni, pengosongan objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan, kepengurusan Surat Keterangan Tanah dan perubahan nilai limit.

D. Simpulan1. Peran dan tanggung jawab Pejabat Lelang

terhadap keabsahan dokumen lelang dapat dilihat dari tahap ketahap dalam proses pelelangan diantaranya adalah tahap persiapan lelang, tahap pelaksanaan lelang dan tahap setelah lelang yang berkaitan dengan dokumen lelang. Dalam tahap persiapan lelang Pejabat Lelang bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen dengan melakukan verifikasi atas semua dokumen yang diajukan oleh pemohon lelang, bertanggung jawab atas pengecekan keterangan dan kebenaran dokumen antara satu dan lainnya yang saling terkait.Dalam pelaksanaan lelang Pejabat Lelang harus bersikap bijaksana, jujur, adil melaksankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam melakukan penawaran harga sesuai dengan nilai yang telah di tentukan oleh pemohon lelang atau pemilik barang. Tahap setelah pelaksanaan lelang terjadi Pejabat Lelang wajib membuat risalah lelang, guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam pelelangan tersebut khususnya terhadap pemenang lelang atau pembeli guna suatu peralihan hak

2. Dalam menentukan siapa yang harus bertanggung gugat apabila dalam pelelangan tersebut merugikan pihak ketiga berdasarkan analisis diatas dalam tahap persiapan lelang dan pelaksanaan lelang yang harus bertanggung jawab adalah KPKNL selaku instansi yang menaungi Pejabat Lelang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebab sebagai Pejabat Lelang yang bertugas berdasarkan surat tugas yang diberikan kepadanya melalui seksi pelayanan lelang dengan persetujuan dari Kepala KPKNL. Namun tidak menuntut kemugkinan


126

bahwa Pejabat Lelang harus bertanggung jawab dalam hal keabsahan dokumen lelang yang menyangkut kebenaran formil, sedangkan dalam hal keabsahan dokumen yang bersifat materil maka yang bertanggung jawab adalah pemohon atau pemilik barang atau pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan lelang.

E. Saran 1. Pemerintah seharusnya membuat Undang-

Undang Lelang yang baru yang sesuai dengan kemajuan bangsa Indonesia karena peraturan lelang yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, guna terwujudnya asas lelang yang terbuka, adil, persaingan, transparan, kepastian hokum, efisien dan akuntabilitas.

2. KPKNL Madiun seharusnya selalu berusaha meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan secara rutin kepada Pejabat Lelang untuk meningkatkan kemampuan dalam menguasai dan memahami mengenai dokumen lelang, hal-hal penyebab terjadinya lelang, prosedur pelaksanaan lelang.

3. Masyarakat seharusnya d i t ingkatkan kesadarannya terhadap pentingnya pelaksanaan

lelang melalui sosialisasi mengenai lelang kepada masyarakat luas agar tujuan lelang dapat terlaksana dengan baik serta menguntungkan bagi para pihak.

Daftar Pustaka

F.X. Ngadijarno, Nunung Eko Laksito, Isti Indrilistiani. 2006. Lelang Teori dan Praktik. Jakarta : Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Habib Adjie. 2015. Bahan Bacaan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan. Surabaya: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Rachmadi Usman. 2016. Hukum Lelang. Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)

Winarno Surakhmad. 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah. Yogyakarta: Transito

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT LELANG TERHADAP …

Documents

Transcript of PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT LELANG TERHADAP …