TANGGUNG JAWAB PROFESI Mediator

Alternative Dispute ResolutionIndonesian Center for Environmental Law (ICEL)

04/12/23 1

Wiwiek Awiati

TANGGUNG JAWAB PROFESI

NEGOSIATOR & MEDIATOR


04/12/23 2

NEGOSIASI?

MEDIASI?


04/12/23 3

12 Belas tahapan proses mediasi (Moore, 1999)

1. Menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa;2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi;3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latarbelakang

sengketa4. Menyusun rencana mediasi5. Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para

pihak6. Memulai sidang-sidang mediasi7. Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda

WA-2000


04/12/23 4

8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak

9. Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa10.Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa11.Proses tawar menawar12.Mencapai penyelesaian formal

WA-2000


04/12/23 5

• Kemampuan dan ketrampilan mendengarkan

(cepat, tepat, menyederhanakan, reformulasi, re-

phrase, mensistimatisasikan)• Integritas (tidak tercela) • Kemampuan mempengaruhi• Sabar• Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan

dari para pihak

WA-2005

SYARAT MEDIATOR


04/12/23 6

BELAJAR DARI CC ADR DI JEPANG

Respek masyarakat terhadap hakim sangatlah tinggi. Rasa hormat yang tinggi inilah yang mendorong para pihak yang bersengketa seringkali menerima dan percaya terhadp usulan-usulan penyelesaian yang diajukan oleh hakim

Peran conciliation commisioner sanget penting dalam memfasilitasi peneyelesaian karena pengalaman serta latar belakang keahliannya

Hakim sudah terbiasa menjalankan prinsip “duduk sama rendah berdiri sama tinggi”, sehingga memudahkan proses penyelesaian sengketa

Jumlah permohonan Chotei sangatlah tinggi dibandingkan dengan Chotei dalam proses litigasi (kesadaran masyarakat untuk menyelesaian sengketa melalui musyawarah sudah sangat tinggi)

Dukungan prasarana dan fasilitas fisik serta pendanaan merupakan dukungan yang teramat penting untuk melembagakan CC ADR

Dukungan para praktisi hukum advokat sangatlah tinggi terhadap mekanisme Chotei, terbukti dari banyaknya lawyers (jumlah mayoritas) yang menjadi conciliation committee members


04/12/23 7

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1 Kode etik ini hanya mengikat orang-orang

yang menjalankan fungsi mediator yang tercantum dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003.

Bagi hakim yang melaksanakan fungsi mediasi berlaku kode etik hakim.

Pasal 2 Mediator bertanggungjawab kepada para pihak yang

dibantunya dan terhadap profesinya.


04/12/23 8

BAB IIKEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3 Mediator wajib memelihara dan mempertahankan

ketidakberpihakannya terhadap para pihak, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku.

Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator

Dalam menjalankan fungsinya, mediator wajib beriktikad baik, tidak berpihak, dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.


04/12/23 9

Pasal 4 Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai

dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak. Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan

lengkap pertama bahwa segala bentuk penyelesaian atau kesepakatan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.

Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator.


04/12/23 10

Pasal 4 (ljt) Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain, hak

untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.

Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu kesepakatan.

Mediator wajib menjaga kerahasian informasi yang terungkap di dalam proses mediasi, kecuali dalam kasus-kasus sengketa publik yaitu sengketa perdata yang menyangkut kepentingan publik sebagai dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003.


04/12/23 11

Pasal 5 Terkecuali dalam sengketa publik yaitu sengketa perdata yang

menyangkut kepentingan publik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2003, mediator wajib memelihara kerahasiaan segala sesuatu, baik dalam bentuk perkataan, notulen atau catatan, maupun fotokopi dokumen yang terungkap dalam proses mediasi.

Mediator dilarang untuk mengungkapkan segala sesuatu yang terungkap dalam proses mediasi, baik dalam bentuk perkataan, notulen atau catatan, maupun fotokopi dokumen kepada hakim yang memeriksa perkara selama proses mediasi berlangsung maupun setelah para pihak gagal mencapai kesepakatan.


04/12/23 12

Pasal 6 Seseorang dilarang untuk menjadi mediator dalam sebuah

sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya merupakan konflik kepentingan.

Dalam hal mediator mengetahui adanya konflik kepentingan atau potensi konflik kepentingan, ia wajib menyatakan mundur sebagai mediator dalam sengketa yang akan atau sedang dalam proses mediasi.

Seorang mediator yang juga berprofesi sebagai pengacara atau advokat dan juga mitra dalam firma hukumnya dilarang menjadi penasehat hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditanganinya dalam proses mediasi sekiranya proses mediasi gagal menghasilkan kesepakatan. sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003.


04/12/23 13

Pasal 8 Mediator yang berhak untuk memperoleh honorarium dari para

pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003, wajib terlebih dahulu membuat kesepakatan tertulis dengan para pihak tentang honorarium dimaksud sebelum ia menjalankan fungsinya.

Mediator dilarang mendasarkan honorarium pada prosentase hasil akhir.

Mediator dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari salah satu pihak selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).


04/12/23 14

BAB IIIPENGAWASAN

Pasal 9 Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik oleh mediator, Ketua Pengadilan

Negeri sesegera mungkin membentuk tim untuk memeriksa kebenaran pengaduan para pencari keadilan tentang terjadinya pelanggaran tersebut.

Tim sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) terdiri atas tiga orang dan diketuai oleh Ketua Pengadilan Negeri

Ketua tim sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas sesegera mungkin memanggil mediator yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik untuk memberi kesempatan kepadanya memberikan klarifikasi atau pembelaan diri.

Ketua Pengadilan Negeri wajib sesegera mungkin menjatuhkan sanksi berupa penghapusan nama seorang mediator dari daftar mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 jika seorang mediator telah dikenai sanksi peringatan tertulis dua kali karena pelanggaran kode etik.

Mediator yang telah dihapus dari daftar tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi mediator di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003.


04/12/23 15

BAB IV SANKSI

Pasal 10 Jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan

terhadap pelanggaran kode etik adalah: Teguran Lisan Teguran tertulis Penghapusan sementara nama dari daftar

mediator di Pengadilan Negeri Penghapusan nama dari daftar mediator di

Pengadilan Negeri

TANGGUNG JAWAB PROFESI Mediator

Documents

Transcript of TANGGUNG JAWAB PROFESI Mediator