Naskah_Naskah Komprehensif Buku 4 Jilid 1

7/30/2019 Naskah_Naskah Komprehensif Buku 4 Jilid 1

1/950


2/950

MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

NASKAH KOMPREHENSIFPERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945Latar Belakang, Proses, dan

Hasil Pembahasan, 1999-2002

(EDISI REvISI)

hal i .indd 1 9/24/10 5:36:25 PM


3/950


4/950


5/950

iv Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002

NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UUD 1945 - BUKU IV Jilid 1

Tim Penyusun Revisi Naskah KomprehensifPerubahan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002,

Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 1Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi;Edisi Pertama, Juli 2008

Edisi Revisi, Juli 2010xxxiv + 918 halaman; 15 x 21 cm.

Hak cipta dilindungi oleh Undang-UndangAll right reserved

Hak PenerbitanSekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKCetakan Revisi, Agustus 2010

ISBN 978-602-8308-29-8978-602-8308-34-2

Penerbit:

Sekretariat Jenderal dan KepaniteraanMahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta PusatPO Box 999 JKT 10000

Telp. +62 21 23529000, Fax. +62 21 3520177www.mahkamahkonstitusi.go.id

email: [email protected]

hal i .indd 4 9/24/10 5:36:26 PM


6/950


7/950


8/950

vii


Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002

DARI PENERBIT EDISI REvISI

Penerbitan buku Naskah Komprehensif PerubahanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, LatarBelakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 19992002 edisi

revisi yang terdiri atas 10 buku ini merupakan hasil kerjasamaMahkamah Konstituti (MK) dan Forum Konstitusi (FK), sebuahperhimpunan yang beranggotakan para perumus rancanganperubahan UUD 1945 (anggota Panitia Ad Hoc III/I BadanPekerja MPR).

Buku edisi revisi ini diterbitkan dengan tujuan untuk men-dokumentasikan proses perubahan UUD 1945 yang dilakukanMPR pada 19992002. Isi buku ini secara komprehensif memuatlatar belakang, proses dan hasil pembahasan dalam perubahan

UUD 1945 sejak Perubahan Pertama hingga Perubahan Keempat.Dan pada edisi revisi ini juga telah ditambahkan beberapamateri baru yang bersumber dari berbagai macam Risalah RapatMPR RI yang tidak terdapat pada buku edisi sebelumnya, diantaranya Rapat Tim Kecil, Rapat Lobi, Rapat Tim Perumus,Rapat Sinkronisasi, Rapat Finalisasi, Rapat Konsultasi, RapatUji Sahih, Rapat Pre Review dan Rapat Review. Selain itu, padapenerbitan edisi revisi ini, materi kutipan yang dicantumkanmerujuk kepada naskah otentik Risalah Perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 TahunSidang 1999-2002 yang terdiri atas 17 jilid dan diterbitkanSekretariat Jenderal MPR RI pada 2008 dan 2009.

Penerbitan buku edisi revisi ini terutama dimaksudkanuntuk mendukung pelaksanaan tugas para hakim konstitusidalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara mengingatdi dalam buku ini dapat diketahui maksud dan tujuan para

hal i .indd 7 9/24/10 5:36:26 PM


9/950

viii Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002


perumus rancangan perubahan UUD 1945 (original intens)sebagai salah satu metode penafsiran konstitusi. Hal ini sejalandengan salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaganegara pengawal konstitusi dan penafsir resmi konstitusi.

Selain itu, penerbitan buku edisi revisi ini juga diharapkanmemberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semuakalangan, khususnya bagi siapa saja yang melakukan pengkajian/penelitian tentang perubahan konstitusi yang terjadi pada 1999-2002. Oleh sebab itu, guna memperkaya isi buku edisi revisiini, juga dimuat sejarah perumusan dan perdebatan topik-topik UUD 1945 sejak zaman Hindia Belanda, BPUPK, PPKI,

Konstitusi RIS, UUDS 1950, Konstituante hingga menjelangdatangnya era reformasi.

Untuk memudahkan dan mempercepat pembacamemahami dan mendapatkan materi yang diinginkan, bukuedisi revisi ini tetap disusun dengan sistematika per topik UUD1945. Lebih dari itu, penyusunan buku edisi revisi ini yangmelibatkan para perumus rancangan perubahan UUD 1945(anggota PAH III/I BP MPR) sebagai nara sumber memberikannilai kesahihan dan akuntabilitas yang tinggi.

Buku edisi revisi ini dapat terbit atas dukungan dan kerjakeras berbagai pihak. Untuk itu, atas nama penerbit, kamimenyampaikan terima kasih kepada Ketua Mahkamah KonstitusiBapak Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H. yang senantiasamemberikan arahan dan dorongan dalam penyelesaian programini. Demikian juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepadapara hakim konstitusi yang telah memberikan dukungan danperhatian sepenuhnya.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaansetinggi-tinggnya kepada seluruh nara sumber yang tergabungdalam FK yang telah terlibat secara intens dalam penyusunannaskah. Untuk tim pelaksana yang telah bekerja keras dandengan tekun menulis naskah buku ini, kami sampaikan terimakasih. Semoga semua kerja keras dan pengabdian itu menjadiamal baik yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

hal i .indd 8 9/24/10 5:36:26 PM


10/950


11/950

x Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002


hal i .indd 10 9/24/10 5:36:26 PM


12/950

xi



SAMBUTANFORUM KONSTITUSI

Puji syukur senantiasa kami ucapkan kepada Allah Yang

Maha Kuasa, atas petunjuk dan kekuatan yang dianugerahkanNya,sehingga edisi revisi NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHANUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan1999-2002 yang terdiri atas sepuluh buku hasil kerjasamaantara Mahkamah Konstitusi dan Forum Konstitusi dapatditerbitkan pada 2010.

Penerbitan buku edisi revisi ini merupakan kelanjutandari buku NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-

UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002

yang terbit pada 2008 lalu. Sebagai buku revisi sudah barangtentu edisi kali ini memuat beberapa tambahan naskah yangpada buku edisi sebelumnya tidak ada. Isi buku ini secarakomprehensif memuat latar belakang, proses dan hasilpembahasan dalam perubahan UUD 1945 sejak PerubahanPertama hingga Perubahan Keempat. Dan pada edisi revisiini juga telah ditambahkan beberapa materi baru yang

bersumber dari berbagai macam Risalah Rapat MPR RI yangtidak terdapat pada edisi sebelumnya, di antaranya Rapat TimKecil, Rapat Lobi, Rapat Tim Perumus, Rapat Sinkronisasi,Rapat Finalisasi, Rapat Konsultasi, Rapat Uji Sahih, Rapat

Pre Review dan Rapat Review. Selain itu, pada penerbitanedisi revisi ini, materi kutipan yang dicantumkan merujukkepada naskah otentikRisalah Perubahan Undang-Undang

hal i .indd 11 9/24/10 5:36:26 PM


13/950


14/950


15/950


16/950


17/950

xvi Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002


Keistimewaan Buku

Pada 2008 lalu, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Buku NaskahKomprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang,Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002. Sebagai sebuahkarya, buku tersebut secara substansial memiliki keistimewaantersendiri, yang menurut sepengetahuan saya, tidak dijumpaipada buku-buku yang lain, bahkan buku yang juga membahasperdebatan dalam perdebatan dan pembahasan perumusanUUD.

Buku tersebut menjadi sebuah karya yang sangat penting

dalam pendokumentasian sejarah konstitusi Indonesia.Sebagaimana saya tuliskan di paragraf awal pengantar ini,buku tersebut mampu memotret secara utuh dan lengkappembahasan perubahan UUD 1945 yang dilakukan selama empattahap perubahan sejak 1999 sampai dengan 2002. Buku tersebutmemberikan gambaran yang gamblang tentang mengapa,bagaimana, dan untuk apa suatu butir ketentuan perubahandimasukkan ke dalam UUD 1945 hasil perubahan.

Sejauh yang saya tahu, penerbitan buku tersebut padaawalnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kepentinganinternal Mahkamah Konstitusi yakni dalam memeriksa setiapperkara yang diajukan sesuai kewenangan Mahkamah Konstitusisebagaimana ditentukan oleh UUD 1945. Buku tersebut menjadisemacam pegangan normatif para hakim konstitusi untukmemahami secara tepat mengenai prinsip, ide, dan gagasanserta spirit yang terkandung dalam UUD 1945 hasil perubahan

yang telah dilakukan pada 1999-2002. Dengan kata lain, dari

buku inilah original intent dari UUD 1945 dapat digali.Berkat keberadaan buku tersebut, para hakim konstitusi

tidak mengalami kesulitan untuk menangkap suasana kebatinanyang muncul dalam dinamika yang terjadi selama prosespembahasan perubahan konstitusi. Dengan demikian tidakterdapat kesulitan pula untuk memahami esensi, makna

hal i .indd 16 9/24/10 5:36:27 PM


18/950

xvii



dan manfaat dari adanya butir ketentuan-ketentuan barudalam UUD 1945. Namun dalam perkembangannya, maksudpenerbitan buku ini tidak saja dimaksudkan untuk memenuhikebutuhan internal MK saja, tetapi juga ditujukan untukmasyarakat luas.

Gagasan Penerbitan Buku

Apabila dilakukan penelusuran, gagasan penerbitanbuku Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar,Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002pada dasarnya dilatarbelakangi oleh beberapa hal berikut.

Pertama, kelangkaan buku yang berisi tentang pembahasandan perdebatan secara komprehensif dalam rapat-rapatatau sidang-sidang para pembentuk konstitusi. Kedua,kebutuhan Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh data dandokumen pembahasan perubahan UUD 1945 yang tersusunsecara sistematis dan komprehensif. Ketiga, kesadaran akanpentingnya menyediakan informasi yang akurat dan sistematisbagi para penyelenggara negara dan warga masyarakat untukmemahami dan melaksanakan Konstitusi.

Terkait dengan kelangkaan buku, meskipun ada, tetapisangat jarang ditemui buku yang disusun untuk membahas danmengulas perdebatan dalam perumusan UUD. Sepengetahuansaya, buku paling anyar yang mengulas perdebatan dalamperumusan UUD adalah buku karya RM. A. B. Kusumaberjudul Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, itupunditerbitkan pada 2004 silam yang kemudian direvisi pada2009. Setelah itu, hampir tidak dijumpai lagi buku sejenis

dengan judul-judul baru, sebelum kemudian Buku NaskahKomprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang,Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 diterbitkan.

Saya tidak mengetahui secara persis mengapa tidak banyakorang atau pihak-pihak yang memiliki ketertarikan menulisbuku-buku jenis itu. Tetapi yang jelas, kelangkaan buku jenis itukurang menguntungkan bagi masyarakat untuk mendapatkanbacaan-bacaan yang bermanfaat menambah wawasan dan

hal i .indd 17 9/24/10 5:36:27 PM


19/950

xviii Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002


pemahaman mengenai latar belakang perumusan butir-butirketentuan dalam UUD.

Dalam perkembangannya, kelangkaan buku yangmembahas dan mengulas perdebatan dalam perumusanUUD juga dirasakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagailembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Meskipunsebenarnya data dan dokumen pembahasan perubahan UUD1945 sudah ada tetapi karena tidak tersusun secara sistematisdan komprehensif, maka keadaan itu kurang menunjangkelancaran fungsi Mahkamah Konstitusi. Bagi para hakimkonstitusi yang dituntut untuk memahami aspek original

intent perumusan butir-butir ketentuan UUD 1945 sebagaisalah satu metode penafsiran Konstitusi maka kehadiran buku

yang menyediakan informasi dan data secara sistematis dankomprehensif mengenai perdebatan dalam perumusan UUDakan bermanfaat dan banyak membantu.

Bagi para penyelenggara negara dan masyarakat, informasiyang sistematis dan akurat juga merupakan sebuah keniscayaan.Adalah sudah menjadi tugas dan tanggung jawab parapenyelenggara negara dan warga masyarakat dalam jabatan danpekerjaan apapun, untuk tunduk dan patuh kepada konstitusi.Tunduk dan patuh dalam konteks ini tentu saja harus diartikandalam arti memahami dan melaksanakan konstitusi. Untukdapat mencapai tahap memahami dan melaksanakan konstitusi,diperlukan informasi yang cukup mengenai konstitusi. Buku

yang secara sistematis memuat informasi akurat terkait denganlandasan losos, sosiologis, politis dan historis perumusanbutir-butir ketentuan dalam UUD 1945 akan menjawab

kebutuhan tersebut.

Kesahihan Informasi

Kesahihan informasi yang disampaikan oleh Buku NaskahKomprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang,Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 tidak perludiragukan. Sebab, sumber utama penulisan buku tersebut

hal i .indd 18 9/24/10 5:36:27 PM


20/950


21/950


22/950


23/950


24/950


25/950

xxiv Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002


C. Pemerintahan Daerah .................................................. 451. Pemerintahan Daerah Pada Masa Perumusan

di BPUPK/PPKI.......................................................... 452. Pemerintahan Daerah dalam UUD 1945. .............. 483. Pemerintahan Daerah dalam Konstitusi RIS ......... 504. Pemerintahan Daerah dalam UUD

Sementara 1950 .......................................................... 59

D. Pertahanan dan Keamanan ......................................... 611. Pertahanan dan Keamanan Pada Masa ..................

Perumusan BPUPK/PPKI .......................................... 612. Pertahanan dan Keamanan dalam UUD 1945 ....... 63

3. Pertahanan dan Keamanan dalam Konstitusi RIS 634. Pertahanan dan Keamanan dalam UUD

Sementara tahun 1950 .............................................. 64

BAB IIIPERUBAHAN UUD 1945 MENGENAI LEMBAGAKEPRESIDENAN .............................................................. 69

A. Kekuasaan Memegang Pemerintahan ........................ 701. Pembahasan Pada Perubahan Pertama................... 70

2. Pembahasan Pada Perubahan Kedua dan Ketiga 95

B. Kekuasaan Mengajukan Rancangan Undang-Undang96

1. Pembahasan Pada Perubahan Pertama ................. 972. Hasil Pada Perubahan Pertama .............................. 108

C. Kekuasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah ......... 108

D. Persyaratan Presiden ..................................................... 116

1. Pembahasan Pada Perubahan Pertama................... 1172. Pembahasan Pada Perubahan Kedua ...................... 1313. Pembahasan Pada Perubahan Ketiga ...................... 1624. Hasil Pada Perubahan Ketiga .................................. 218

E. Pengisian Jabatan Presiden (dan Wakil Presiden)..... 2191. Pembahasan Pada Perubahan Pertama ................. 2192. Pembahasan Pada Perubahan Kedua ...................... 2303. Pembahasan Pada Perubahan Ketiga .................... 290

hal i .indd 24 9/24/10 5:36:27 PM


26/950

xxv



4. Hasil Pada Perubahan Ketiga .................................. 4455. Pembahasan Pada Perubahan Keempat.................. 4466. Hasil Pada Perubahan Keempat .............................. 471

F. Masa Jabatan Presiden (dan Wakil Presiden) ............ 4721. Pembahasan Pada Perubahan Pertama................... 4732. Hasil Pada Perubahan Pertama ............................... 486

G. Pemberhentian dan Proses Pemberhentian Presiden(dan Wakil Presiden)..................................................... 4861. Pembahasan Pada Perubahan Pertama................... 4882. Pembahasan Pada Perubahan Kedua ...................... 4893. Pembahasan Pada Perubahan Ketiga ...................... 499

4. Hasil Pada Perubahan Ketiga .................................. 525

H. Larangan Pembekuan dan/atau Pembubaran DPR ... 537

I. Presiden Berhalangan .................................................... 5421. Pembahasan Pada Perubahan Pertama................... 5442. Pembahasan Pada Perubahan Kedua ...................... 5483. Pembahasan Pada Perubahan Ketiga .................... 5544. Hasil Pada Perubahan Ketiga ................................. 5775. Pembahasan Pada Perubahan Keempat.................. 578

6. Hasil Pada Perubahan Keempat .............................. 586

J. Sumpah atau Janji Presiden (dan Wakil Presiden) ... 5871. Pembahasan Pada Perubahan Pertama................... 5882. Hasil Pada Perubahan Pertama ............................... 601

K. Kekuasaan Presiden atas Angkatan Darat, AngkatanLaut, dan Angkatan Udara ........................................... 6021. Pembahasan Pada Perubahan Pertama................... 6022. Pembahasan Pada Perubahan Kedua ...................... 607

3. Pembahasan Pada Perubahan Ketiga........................... 611

L. Kekuasaan Presiden Menyatakan Perang, MembuatPerdamaian dan Perjanjian dengan Negara Lain ....... 6121. Pembahasan Pada Perubahan Pertama................... 6132. Pembahasan Pada Perubahan Ketiga .................... 6183. Hasil Pada Perubahan Ketiga .................................. 6184. Pembahasan Pada Perubahan Keempat.................. 633

hal i .indd 25 9/24/10 5:36:27 PM


27/950

xxvi Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002


5. Hasil Pada Perubahan Keempat .............................. 636

M. Kekuasaan Menyatakan Keadaan Bahaya .................... 636

1. Pembahasan Pada Perubahan Pertama................... 6362. Pembahasan Pada Perubahan Kedua ...................... 6383. Pembahasan Pada Perubahan Ketiga .................... 641

N. Kekuasaan Mengangkat Duta dan Konsul SertaMenerima Duta dari Negara Lain ................................ 6421. Pembahasan Pada Perubahan Pertama................... 6432. Hasil Pada Perubahan Pertama ............................... 662

O. Kekuasaan Memberi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan

Rehabilitasi ..................................................................... 6631. Pembahasan Pada Perubahan Pertama................... 6632. Hasil Pada Perubahan Pertama ............................... 681

P. Kekuasaan Memberi Gelar dan Tanda KehormatanLainnya ............................................................................ 6821. Pembahasan Pada Perubahan Pertama................... 6822. Hasil Pada Perubahan Pertama ............................... 691

Q. Kekuasaan Presiden Membentuk Dewan

Pertimbangan Presiden ................................................. 6911. Pembahasan Pada Perubahan Pertama................... 6922. Pembahasan Pada Perubahan Kedua ...................... 7003. Pembahasan Pada Perubahan Ketiga ...................... 8064. Pembahasan Pada Perubahan Keempat.................. 8635. Hasil Pada Perubahan Keempat .............................. 897

DAFTAR PUSTAKA ......................................................... 899

LAMPIRAN......................................................................... 903

hal i .indd 26 9/24/10 5:36:27 PM


28/950


29/950

xxviii Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002


CIDES : Center for Information and DevelopmentStudies

Cinaps : Center for Indonesia National PolicyStudies

DDII : Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

DI/TII : Darul Islam/Tentara Islam Indonesia

DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta

DPA : Dewan Pertimbangan Agung

DPD : Dewan Perwakilan Daerah

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Elsam : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

FISIP : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

F-KB : Fraksi Kebangkitan Bangsa

F-KKI : Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia

F-PBB : Fraksi Partai Bulan Bintang

F-PDIP : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

PerjuanganF-PDKB : Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa

F-PDU : Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah

F-PG : Fraksi Partai Golongan Karya

F-PPP : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

F-Reformasi : Fraksi Reformasi

F-TNI/Polri : Fraksi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia

F-UD : Fraksi Utusan Daerah

F-UG : Fraksi Utusan Golongan

G30S/PKI : Gerakan 30 September/Partai KomunisIndonesia

GBHN : Garis-garis Besar Haluan Negara

hal i .indd 28 9/24/10 5:36:27 PM


30/950

xxix



GDP : Gross Domestic Product

GNP : Gross National Product

Golkar : Golongan KaryaHAM : Hak Asasi Manusia

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

ICEL : Indonesian Center for Environmental Law

Ikadin : Ikatan Advokat Indonesia

IMF : International Monetary Fund

IPKI : Ikat an Penduk ung Kemerd ekaa nIndonesia

Iptek : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

IS : Indische Staatsregeling

ISEI : Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

ISPI : Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia

ITB : Institut Teknologi Bandung

KABI : Kesatuan Aksi Buruh seluruh Indonesia

KAMI : Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia

KAP-Gestapu : Kesatuan Aksi Pengganyangan GerakanSeptember 30

KAPI : Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia

Kapolri : Kepala Kepolisian Republik Indonesia

KAPPI : Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia

KASI : Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia

KAWI : Kesatuan Aksi Wanita Indonesia

KK : Komisi KonstitusiKKN : Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Koalisi Ornop : Koalisi Organisasi Non-Pemerintah

Kodam : Komando Daerah Militer

Komnas HAM : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Konstitusi RIS : Konstitusi Republik Indonesia Serikat

hal i .indd 29 9/24/10 5:36:27 PM


31/950


32/950


33/950

xxxii Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002


Rakernas : Rapat Kerja Nasional

Rantap : Rancangan Ketetapan

RAPBN : Rencana Anggaran Pendapatan danBelanja Negara

RDPU : Rapat Dengar Pendapat Umum

RI : Republik Indonesia

RIS : Republik Indonesia Serikat

RMS : Republik Maluku Selatan

RRC : Republik Rakyat Cina

RUU : Rancangan Undang-Undang

SDI : Syarikat Dagang Islam

SI : Syarikat Islam

ST MPR : Sidang Tahunan MPR

SU MPR : Sidang Umum MPR

Tap : Ketetapan

Tritura : Tri Tuntutan Rakyat

UD : Utusan Daerah

UG : Utusan GolonganUGM : Universitas Gadjah Mada

UI : Universitas Indonesia

UKI : Universitas Kristen Indonesia

KMB : Konferensi Meja Bundar

UMNO : United Malay National Organization

UNCI : United Natio ns Comm iss ion for

IndonesiaUnej : Universitas Jember

UNESCO : United Nations Educational, Scientic,and Cultural Organization

Unsri : Universitas Sriwijaya

UU : Undang-Undang

hal i .indd 32 9/24/10 5:36:28 PM


34/950

xxxiii



UUD : Undang-Undang Dasar

UUD 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945UUDS : Undang-Undang Dasar Sementara

VOC : Vereenigde Oost-Indische Compagnie

Walhi : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Walubi : Perwakilan Umat Buddha Indonesia

Wantannas : Dewan Pertahanan Nasional

WIB : Waktu Indonesia Barat

YLBHI : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Indonesia

hal i .indd 33 9/24/10 5:36:28 PM


35/950


36/950


37/950


38/950


39/950


40/950


41/950


42/950


43/950

8 Pendahuluan


12. Fraksi Utusan Daerah (F-UD, dibentuk pada ST MPR 2001dan baru terlibat pembahasan pada Perubahan Keempat

pada 2002).Pada bagian akhir dari tulisan ini ditutup dengan

simpulan untuk memberikan kemudahan memahami seluruhuraian dalam buku ini.


44/950

9Latar Belakang Sejarah Kekuasaan Pemerintahan NegaraSebelum Perubahan UUD 1945


BAB II

LAtAr BeLAkAng SejArAhkekuASAAn PemerIntAhAn

negArA SeBeLum PeruBAhAn uuD

1945

A. Lbaa kpsida

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia,tepatnya 18 Agustus 1945, sekitar pukul 13.45 WIB Ir. Soekarnodan Drs. Moh. Hatta dipilih oleh Panitia Persiapan KemerdekaanIndonesia (PPKI) secara mufakat masing-masing sebagaiPresiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan

tersebut dilakukan oleh PPKI sebelum mereka merampungkanpembahasan mengenai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 demikepentingan bangsa dan negara serta untuk memenuhi tuntutanpers dalam dan luar negeri yang ingin segera mengetahuipemimpin negara yang baru merdeka, Indonesia.1

Dalam perkembangannya, lembaga ini ternyata tidakbisa dilepaskan dari perkembangan konstitusi dan praktikketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Pada awalkemerdekaan, UUD 1945 menempatkan Presiden secaradominan. Berdasarkan ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan

1 Ketika itu Soekarno mengatakan: untuk memenuhi permintaan pers, lebih dahulu

saya hendak masuk ke dalam acara pemilihan Kepala Negara dan wakilnya, tetapi lebih

dahulu saya minta disahkan Pasal III dalam Aturan Peralihan, yang tuan-tuan sekalian

memegangnya; untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu kita ini. Bagaimana tuan-tuan setuju? Kalausetuju, maka sekarang saya masuk acara pemilihan Presiden. Risalah Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indononesia yang dikutip dari bukuya R.M.A.B Kusuma, Lahirnya Undang-

undang Dasar 1945, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

2004), hlm. 492.


45/950


46/950



menyepakati perubahan terhadap UUD 1945 dan melanjutkanperubahan tersebut dalam Sidang Tahunan (ST) MPR.

Perubahan UUD 1945 pun akhirya terlaksana dalam empattahap, yaitu pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Bab ini akanmengupas Lembaga Kepresidenan dari masa ke masa.

1. Psa Lbaa kpsida ol BPuPk/PPkI

Pada saat membahas mengenai mekanisme kepemimpinanIndonesia setelah merdeka, terjadi perdebatan di antara anggotaBadan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK). Adayang menginginkan agar negara dipimpin oleh Dewan PimpinanNegara yang terdiri atas tiga orang. Ada yang menginginkandipimpin oleh seorang Pemimpin Besar. Ada juga yangmenginginkan dipimpin oleh seorang maharaja. Sementaraitu sebagian lainnya menginginkan dipimpin oleh seorangPerdana Menteri dan/atau Presiden. Untuk lebih memudahkanmemahami berbagai pendapat anggota BPUPK tersebut, akandigambarkan melalui tabel berikut ini.2

tabl

usl Aoa BPuPk a kpala naa/kpalaPiaa

no. Psl usl kaa

1 10 orang:1. Hoesein

Djajadiningrat2. Soepomo3. Soebardjo4. Singgih5. Boentaran

6. Soetardjo7. Sastromoeljono8. Soewandi9. Maramis10. Soerachman

Negara Indonesiadiperintah oleh suatuD e w a n P i m p i n a nNegara yang terdiridari 3 orang anggota.Para anggota tersebutdipilih dengan suara

terbanyak oleh orang-orang terkemuka diseluruh Indonesia.

2 Ibid., hlm. 181-183.


47/950

12 Latar Belakang Sejarah Kekuasaan Pemerintahan NegaraSebelum Perubahan UUD 1945


no. Psl usl kaa

2 Rooseno P e m i m p i n B e s a r

d a n P e m i m p i nD a e r a h d i t u n j u koleh Balatentara DaiNippon. Di sampingnyaada parlemen danMajelis Penasehat.

Buat berapa lama

tidak disebutkan.

3 Ny. Soenario Bentuk PemerintahanPegawai sekarangditeruskan dengan

Wali Negeri sebagai

Kepalanya, sebagaipen g g an t i SaikooSikikan.

4 Poeroebojo P e m e r i n t a h a nd i p e g a n g o l e hP e r d a n a M e n t e r id e n g a n m e n t e r i -menterinya. PerdanaMenteri ditetapkanoleh Badan PersiapanK e m e r d e k a a n

Indonesia. Menteri-m e n t e r i l a i n n y aditunjuk oleh PerdanaMenteri.

5 Woerjaningrat Kepala Negara dipiliholeh Tyuuoo Sangi In.

6 Soekiman C o n s t i t u t i o n e l eMo narchie gelaranm a h a r a d j a . T a p ipangkat negara tidakturun menurun.

D e k a t k e p a d apaham Republik.

7 RP. Soeroso Kepala ialah MahaRadja, yang memegang

jabatannya sampaiumur 65 tahun,

Pada hakikatnyabentuk ini ialahrepublik.


48/950


49/950


50/950



no. Psl usl kaa

18 R o o s l a n Wo n g s o

Koesoemo

Republik Dasarnya:

a. Kebangsaan.

b. Perwakilan dank e d a u l a t a nrakyat.

c. Kekeluargaan.

Di antara para anggota BPUPK tersebut, ada tujuhanggota BPUPK yang membentuk kelompok tersendiri.

Kelompok tersebut dipimpin oleh Prof. Dr P.A. HoeseinDjajadiningrat dengan anggota Prof. Dr. Mr. R. Soepomo,Mr. R. Soewandi, Mr. R.P. Singgi, Mr. R. Sastromoeljono,M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, dan Mr. R. Soebardjo.Kelompok ini menyampaikan pendapatnya secara langsungkepada BPUPK pada 15 Juni 1945 tanpa melalui PanitiaPerancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno.Tindakan tersebut dianggap menyalahi prosedur sehingga tidakdilakukan pembahasan terhadap rancangan itu. Meskipun

demikian, mengingat Soepomo yang di kemudian harimenjadi Ketua Panitia Kecil Perancang UUD, rancangan initentunya berpengaruh terhadap Rancangan buatan PanitiaKecil pimpinan Soepomo. Berikut rancangan Pasal berkaitandengan Lembaga Kepresidenan yang diajukan oleh kelompoktersebut kepada BPUPK:

Pasal 2Negara Indonesia diperintah oleh suatu Dewan PimpinanNegara, yang terdiri dari tiga orang.

Anggota-anggota Dewan Pimpinan Negara dipilih dengansuara yang terbanyak oleh orang-orang yang terkemukadi seluruh Indonesia.

Pasal 3Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara


51/950



Dewan Pimpinan Negara memegang kekuasaanNegara.

Dewan Pimpinan Negara dibantu oleh menteri-menterinegara.

Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan olehDewan Pimpinan Negara.

Menteri-menteri itu masing-masing memimpindepartemen pemerintah.

Pasal 4Dewan Pimpinan Negara membentuk suatu Badan

Penasihat Agung yang terdiri dari beberapa orang.Badan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaanDewan Pimpinan Negara dan berhak mengajukan usul-usul kepada Pemerintah.

Jika dianggap perlu, tiap-tiap waktu Dewan PimpinanNegara dapat mengundang orang-orang dari seluruhnegara yang dianggapnya dapat melahirkan perasaanrakyat utuk memberi nasihat kepadanya.

Pasal 5

Dewan Pimpinan Negara memegang kekuasaan yangtertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, danangkatan udara.

Pasal 6Dewan Pimpinan Negara berhak menyatakan perang,membuat perdamaian, dan perjanjian-perjanjian dengannegara lain.

Pasal 7

Dewan Pimpinan Negara mengangkat duta-duta dankonsul-konsul.

Dewan itu menerima duta-duta dari negara-negaralain.


52/950



Pasal 8Dewan Pimpinan Negara berhak memberi grasi, amnesti,

abolisi, dan rehabilitasi.

Pasal 9Dewan Pimpinan Negara berhak memberi gelar, tanda-tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

Pasal 10Dewan Pimpinan Negara berhak menetapkan pembikinanuang.

Pasal 11Tentang Kekuasaan Membentuk Undang-Undang

Dewan Pimpinan Negara memegang kekuasaanmembentuk undang-undang.

Rancangan tersebut berbeda dengan Rancangan Undang-Undang Dasar yang diajukan oleh Panitia Kecil PerancangUndang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Soepomo,3 yangdiajukan pada rapat besar, 13 Juli 1945 dua puluh delapanhari setelah Rancangan Kelompok Hoesein Djajadiningrat

disampaikan kepada BPUPK kepada Panitia PerancangUndang-Undang Dasar Pimpinan Soekarno. Sebelum rancangantersebut dibahas, Soekarno meminta kepada Soepomo untukmenjelaskan dasar dari rancangan UUD yang dibuatnya. Berikutpenjelasan Soepomo.

Kedaulatan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyatyang bersidang sekali dalam 5 tahun. Oleh karenanyabadan ini memegang kekuasaan yang tertinggi, makapembaharuan Negara dapat dilakukan, buat sehari-haripresidenlah yang merupakan penjelmaan kedaulatanrakyat. Dalampangreh negara dibantu oleh Wakil Presiden,menteri-menteri, yang bertanggungjawab kepadanya, danoleh Dewan Pertimbangan Agung. Dalam membentukundang-undang, Presiden harus se-mufakat dengan Dewan

3 Soepomo diangkat oleh Soekarno, selaku Ketua Panitia Perancang Hukum Dasar,menjadi Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada 11 Juli 1945 dalam

Sidang Panitia Hukum Dasar. Kusuma, op. cit., hlm. 297.


53/950


54/950


55/950


56/950


57/950



Sebagai Kepala Pemerintahan Presiden mempunyaibeberapa wewenang sebagai berikut.

Pasal 5

(1) Presiden memegang kekuasaan membentukundang-undang dengan persetujuan DewanPerwakilan Rakyat.

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintahuntuk menjalankan undang-undang sebagaimanamestinya.

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan

oleh Presiden.

(3) Menteri-menteri itu memimpin departemenpemerintah.

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintahsebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapatpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalampersidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturanpemerintah itu harus dicabut.

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan

Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaranyang diusulkan pemerintah, maka pemerintahmenjalankan anggaran tahun yang lalu.

Sementara itu, kedudukan Presiden sebagai KepalaNegara didasarkan pada Penjelasan Pasal 10 sampai denganPasal 15 UUD 1945.


58/950



Penjelasan Pasal 10

Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini

ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai KepalaNegara.

Adapun Penjelasan Pasal 11 - 15 berbunyi:lihatlah di atas.

Sebagai Kepala Negara, Presiden mempunyai beberapakewenangan sebagai berikut.

Pasal 10Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas

Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyatmenyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjiandengan negara lain.

Pasal 12Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat danakibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, danrehabilitasi.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-laintanda kehormatan.

3. Lbaa kpsida dala kosisi rIS

Tidak seperti UUD 1945 yang menempatkan Presidensebagai Kepala Pemerintahan sekaligus sebagai Kepala Negara,


59/950



pada Konstitusi RIS, Presiden hanya berkedudukan sebagaiKepala Negara. Sementara itu, Kepala Pemerintahan dipegang

oleh Perdana Menteri.9 Pasal 69 Ayat (1) Konstitusi RISberbunyi.

Presiden ialah Kepala Negara.

Sebagai Kepala Negara, Presiden mempunyai beberapakewenangan sebagai berikut.

Baia IPia

Pasal 74

(1) Presiden sepakat dengan orang-orang yangdikuasakan oleh daerah-daerah bagian sebagaitersebut dalam Pasal 69, menunjuk 3 pembentukkabinet.

(2) Sesuai dengan anjuran ketiga pembentukpembentuk kabinet itu, Presiden mengangkatseorang dari padanya menjadi Perdana Menteridan mengangkat menteri-menteri yang lain.

(3) Sesuai dengan anjuran ketiga pembentuk itu juga,

Presiden menetapkan siapa-siapa dari menteri-Menteri itu diwajibkan memimpin departemen-departemen masing-masing.

Boleh pula diangkat menteri-menteri yang tidakmemangku sesuatu departemen.

(4) Keputusan-keputusan Presiden yang memuatpengangkatan yang diterangkan dalam Ayat (2)dan (3) pasal ini serta ditandatangani oleh ketigapembentuk kabinet.

(5) Pengangkatan atau penghentian antara waktumenteri-menteri dilakukan dengan keputusanpemerintah.

9 Lihat Pasal 74 Konstitusi RIS


60/950


61/950



Senat. Pengangkatan itu adalah untuk seumurhidup, ketentuan lain ini tidak mengurangi yang

ditetapkan dalam ayat-ayat berikut.(2) Undang-undang federal dapat menetapkan,

bahwa Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggotaMahkamah Agung diperhentikan, apabila mencapaiusia yang tertentu.

(3) Mereka dapat dipecat atau diperhentikan menurutcara dan dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang federal.

(4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas

permintaan sendiri.

Baia VDwa Pawas kaa

Pasal 116

(1) Untuk pertama kali dan selama undang-undang federal belum menetapkan lain, Ketua,Wakil Ketua, dan anggota-anggota DewanPengawas Keuangan diangkat oleh Presiden

setelah mendengarkan Senat. Pengangkatan ituadalah untuk seumur hidup, ketentuan lain initidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayatberikut.

(2) Undang-undang federal dapat menetapkan,bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan anggota-anggotaMahkamah Agung diperhentikan, apabila mencapaiusia yang tertentu.

(3) Mereka dapat dipecat atau diperhentikan menurut

cara dan dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang federal.

(4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden ataspermintaan sendiri.

BAB VIPemerIntAhAn


62/950



Baia 1ka-ka u

Pasal 118Presiden tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 119Sekalipun keputusan Presiden serta ditandatanganioleh menteri-menteri yang bersangkutan, kecuali yangditetapkan dalam Pasal 74, Ayat ke-4.

Pasal 126Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan yang

diadakan dengan undang-undang federal.

Baia IIPda-udaa

Pasal 128

(1) Usul pemerintah tentang undang-undangdisampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyatdengan amanat Presiden dan dikirimkan serentakkepada Senat untuk diketahui.

(2) Senat berhak memajukan usul undang-undangkepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang hal-halsebagai tersebut dalam pasal 127, sub a.

Pasal 137

(1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat padapengulangan perundingan sesuai dengan Pasal132, menerima usul undang-undang, maka usulitu dikirimkannya kepada Presiden untuk disahkanoleh Pemerintah dan keputusan-keputusannya

diberitahukannya serentak kepada Senat.

(2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat padapengulangan perundingan menolak usul undang-undang maka hal itu diberitahukannya kepadaPresiden dan kepada Senat.


63/950


64/950


65/950


66/950


67/950


68/950



Pasal 93Dewan Perwakilan Rakyat, apabila memutuskan akan

memajukan usul undang-undang, mengirimkan usul ituuntuk disahkan oleh Pemerintah kepada Presiden.

Pasal 94

(2) Pemerintah harus mengesahkan usul undang-undang yang sudah diterima, kecuali jika ia dalamsatu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanyauntuk disahkan, menyatakan keberatannya yangtak dapat dihindarkan.

(3) Pengesahan oleh Pemerintah, ataupun keberatanPemerintah sebagai dimaksud dalam ayat yanglalu, diberitahukan kepada Dewan PerwakilanRakyat dengan amanat Presiden.

Baia IIIPadila

Pasal 107

(4) Presiden mempunyai hak memberi grasi darihukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh

keputusan pengadilan. Hak itu dilakukannyasesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung,sekadar dengan undang-undang tidak ditunjukpengadilan yang lain untuk memberi nasihat.

(5) Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusanpengadilan itu tidak dapat dijalankan, melainkansesudah Presiden, menurut aturan-aturan yangditetapkan dengan undang-undang, diberikankesempatan untuk memberi grasi.

(6) Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan denganundang-undang ataupun atas kuasa undang-undang oleh Presiden sesudah meminta nasihatdari Mahkamah Agung.


69/950


70/950


71/950



5. Majelis Pertimbangan;

6. Mahkamah Tinggi atau Balai Agung;

Bagaimana susunan kementerian ini tidak perlu sayaterangkan dengan lanjut karena kementerian ini adalahbiasa saja seperti dalam susunan negara lain. Kementeriandalam susunan Republik tidaklah saja bertanggungjawabpada Perwakilan, melainkan seluruh pemerintah Pusatakan bertanggung jawab di depan Permusyawaratan RakyatIndonesia. Jadi hal ini sebetulnya menjadi lanjutan daripada kedaulatan rakyat. Kementerian berkuasa menurutperasaan umum dalam Dewan dan Majelis.

Yang kita akui dan kita junjung tinggi harus kitawujudkan di dalam negara ialah di dalam kementerian

ini, adalah lagi beberapa syarat yang perlu kita ingat,yaitu dengan memperhatikan keadaan-keadaan tanah airkita ini dan keadaan-keadaan daerah. Soal-soal Kooti diseluruh tanah Indonesia tidak boleh diatur begitu saja,melainkan semua itu mestilah dilaksanakan istimewanyadi dalam kementerian negara. Maka harus diadakandalam kementerian, bagaimana menteri Kooti yangakan menyelenggarakan, serta mengambil pimpinan danmendengarkan perasaan-perasaan di tanah Kooti, karenahal itu mestilah disusun sebaik-baiknya. Soal Kooti initidak saja terutama di pulau Jawa, tetapi sungguhlah suatu

hal yang istimewa, suatu hal yang sangat memberi warnakepada pulau Sumatera, Bali, Borneo, Tanah Maluku danSulawesi. Hal Kooti ini dapat kita selenggarakan sebaik-baiknya suatu kementerian istimewa dan dapat kitasesuaikan dengan republik yang kita bentuk itu.

Selain daripada ini adalah pula kementerian yangistimewa lagi, yaitu yang berhubungan dengan agamaIslam. Tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam denganMahkamah Tinggi saja, melainkan mesti kita mewujudkanmenurut kepentingan agama Islam sendiri, pendek katamenurut kehendak rakyat, bahwa urusan agama Islam

yang berhubungan dengan pendirian Islam, Wakaf danMesjid dan penyiaran harus diurus oleh kementerian yangistimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Islam. Dengankementerian istimewa yang dua ini dapatlah ditambahkementerian-kementerian yang lain, seperti kementerianpembelaan dan perlengkapan peperangan. Memang didalam beberapa negeri di atas dunia ini tidak disebutkankementerian-kementerian satu persatu, tetapi di tanah


72/950


73/950


74/950



(3) Menteri-menteri itu memimpin departemenpemerintahan.

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa. Walaupunketentuan UUD 1945 menunjukkan bahwa menteri negaratergantung pada Presiden baik pengangkatan maupunpemberhentiannya, akan tetapi menteri-menteri tersebut bukanpegawai tinggi biasa. Hal itu karena menteri-menterilah yangterutama menjalankan kekuasaan pemerintah (pouvoir executif)dalam praktik.

Kedudukan menteri sebagai pemimpin departemen,membuat menteri mengetahui seluk-beluk hal-hal yangmengenai lingkungan pekerjaannya. Oleh karena itu, menterimempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalammenentukan politik negara yang mengenai departemennya.Para menteri disebut dalam penjelasan sebagai pemimpin-pemimpin negara. Untuk menetapkan politik pemerintah dankoordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerjabersama satu sama lain di bawah pimpinan Presiden.

3. kia naa dala kosisi rIS

Pada masa pemberlakukan Konstitusi RIS, menteri-menteri adalah bagian dari alat-alat perlengkapan negarasekaligus bagian dari pemerintah bersama Presiden.

Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistempemerintahan parlementer sehingga segala tindakan pemerintahyang bertanggungjawab adalah menteri-menteri. Presiden tidakbisa dimintai pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, segala tindakan pemerintahan harusmelibatkan menteri-menteri yang terkait. Sementara ituketerlibatan Presiden hanya bersifat formalitas untuk sekadarmengetahui. Berikut kutipan pasal-pasal yang terkait dengankedudukan dan kewenangan menteri-menteri dalam KonstitusiRIS.


75/950


76/950


77/950


78/950



Ala-ala plapa aa

ka

Pasal 44

Alat-alat perlengkapan negara ialah:

a. Presiden dan Wakil Presiden;

b. Menteri-menteri;

c. Dewan Perwakilan Rakyat;

d. Mahkamah Agung;

e. Dewan Pengawas Keuangan.

BAgIAn IPia

Pasal 50

Presiden membentuk Kementerian-kementerian

Pasal 51

(1) Presiden menunjuk seorang atau beberapa orangpembentuk Kabinet.

(2) Sesuai dengan anjuran pembentuk Kabinet itu, Presidenmengangkat seorang dari padanya menjadi PerdanaMenteri dan mengangkat Menteri-menteri yang lain.

(3) Sesuai dengan anjuran pembentuk itu juga, Presidenmenetapkan siapa-siapa dari Menteri-menteri itudiwajibkan memimpin Kementerian masing-masing.Presiden boleh mengangkat Menteri-menteri yangtidak memangku sesuatu kementerian.

(4) Keputusan-keputusan Presiden yang memuatpengangkatan yang diterangkan dalam Ayat 2 atau3 pasal ini ditandatangani serta oleh pembentukKabinet.

(5) Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri-menteri begitu pula penghentian kabinet dilakukandengan keputusan Presiden.


79/950



Pasal 52

(1) Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-

kepentingan umum Republik Indonesia, menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri yang diketuaioleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteriberhalangan, oleh salah seorang menteri yang ditunjukoleh Dewan Menteri.

(2) Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segalaurusan yang penting kepada Presiden dan WakilPresiden. Masing-masing menteri berkewajibandemikian juga berhubung dengan urusan-urusan yangkhusus masuk tugasnya.

Baia IIDwa Pwaila raya

Pasal 69

(1) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasidan hak menanya; anggota-anggota mempunyai hakmenanya.

(2) Menteri-menteri memberikan kepada Dewan PerwakilanRakyat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis,segala penerangan yang dikehendaki menurut ayat yang

lalu dan yang pemberiannya dianggap tidak berlawanandengan kepentingan umum Republik Indonesia.

Pasal 71

Ketua dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyatbegitu pula menteri-menteri tidak dapat dituntut dimukapengadilan karena yang dikatakannya dalam rapat atau

yang dikemukakannya dengan surat kepada majelis itu,kecuali jika mereka dengan itu mengumumkan apa yangdikatakan atau yang dikemukakan dalam rapat tertutupdengan syarat supaya dirahasiakan.

BAB IIItugAS ALAt-ALAt PerLengkAPAn negArA

Baia I

Piaa


80/950



Pasal 82

Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia

dan teristimewa berusaha supaya Undang-Undang Dasar,undang-undang dan peraturan-peraturan lain dijalankan.

Pasal 83

(1) Presiden dan Wakil-Presiden tidak dapat diganggu-gugat.

(2) Menteri-menteri bertanggung-djawab atas seluruhkebijaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untukseluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannyasendiri-sendiri.

Pasal 85

Sekalian keputusan Presiden juga yang mengenaikekuasaannya atas Angkatan Perang Republik Indonesia,ditandatangani serta oleh menteri (menteri-menteri) yangbersangkutan, kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 45 Ayatke (4) dan Pasal 51 Ayat ke (4).

Dari pemaparan pasal-pasal di atas, diketahui bahwamenteri-menteri atau pemerintah mempunyai kewenangan yangcukup besar. Selain sebagai bagian dari alat-alat kelengkapannegara, ia juga mempunyai kewenangan dan previllege. Ia

terlibat secara langsung dalam proses pembuatan undang-undang, proses pembuatan anggaran belanja negara sekaliguspemegang umum anggaran, penerbitan uang, serta dalamkaitan dengan hubungan luar negeri.

Sebagaimana pejabat tinggi lainnya, menteri-menterijuga mendapat keistimewakan di muka peradilan. Ia hanya bisadiadili dalam tingkat pertama dan tertinggi oleh MahkamahAgung, baik saat menjabat maupun sesudah tidak menjabat.

C. Piaa Daa

1. Piaa Daa Pada masa Psadi BPuPk/PPkI

Tidak ada onderstaat, akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka, kata Soepomo, Ketua Panitia


81/950


82/950



seperti desa di Jawa, negeri di Minangkabau, dusun danmarga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong

di Aceh. Maksud panitia ialah hendaknya adanya daerah-daerah istimewa tadi. Ialah daerah kerajaan (zelsturendelandschappen) dan desa-desa itu dihormati denganmenghormati dan memperbaiki susunannya asli. Begitulahmaksud Pasal 16. 16

Usulan Soepomo tersebut dinilai Soerjohamidjojo,anggota Panitia Perancang UUD, kurang tegas dalammenghormati Kooti-Kooti. Seharusnya, kata Soerjohamidjojo,ada satu pasal tersendiri yang mengatur mengenai keistimewaanKooti-Kooti tersebut. keberatan tersebut disampaikan seusai

Soepomo memberikan penjelasan di atas. Soerjohamidjojomengatakan sebagai berikut.

kami mengetahui, bahwa tentang Kooti telah ada pasalyang barangkali oleh Panitia Perancang cukup dipandangnyasebagai jaminan langsung dan bahkan diperkokohkannya,akan tetapi paduka tuan ketua pertama kali dihadapanrakyat pada umumnya, dan kedua kali untuk para Kootisendiri, menurut pendapat kami perlu masih ditambahipasal yang tegas pernyataannya lagi. Oleh kami masihlahteringat datangnya di Solo Paduka tuan Kolonel Nakayamasebagai utusan Pemerintah Balatentara Dai Nippon sehabis

pendaratan di Jawa yang tegas menyatakan jaminan akanlangsungnya Kooti, bahkan paling sedikit sama dengantatkala di bawah Pemerintah Belanda. Jaminan itu sampaihari dalam arti memperkokoh kedudukan Soerakarta Kootidapat ditebusnya dengan penambahan daerah dengan4 Ku (desa), akan tetapi dalam memegang kekuasaanpemerintahan belum banyaklah bedanya dengan ketikazaman Belanda. Saya mengerti juga bahwa dalam halini, kita haruslah mengingat keadaan perang pada waktusekarang, akan tetapi dalam Undang-Undang Dasar inibarangkali perlulah ada pernyataan yang lebih terutama

bagi rakyat kita di Surakarta dan Kooti-kooti lain.17

Atas keberatan yang disampaikan oleh Soerjohamidjojo,Soepomo mengatakan bahwa ketentuan mengenai pengaturanKooti tersebut sudah sangat jelas sekali, sehingga tidak bisa

16 Ibid., hlm. 362-363.17 Ibid., hlm. 408


83/950



diperjelaskan lagi. Pada saat Soepomo menerangkan seperti itu,anggota yang lain banyak yang menyuarakan agar tidak ada

penambahan ketentuan lagi yang berkaitan dengan hak-hakistimewa Kooti. Sehingga usulan Soepomo tersebut disepakatioleh rapat.18

Penjelasan Soepomo di atas ternyata mengakhiri pembicaraantentang pemerintahan daerah. Namun, pada rancangan UUD ketiga,terjadi perubahan dalam penomoran bab dan penomoran pasal.Pemerintah Daerah dimasukkan ke dalam Bab VI dan Pasal 18, tetapiisinya sama. Rumusan tersebut akhirnya disetujui dan menjadi UUD1945. Berikut rumusannya.

BAB VI

PemerIntAhAn DAerAh

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dankecil, dengan bentuk psusunan pemerintahannyaditetapkan dengan undang-undang, dengan memandangdan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistempemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

2. Piaa Daa dala uuD 1945.

Pada masa UUD 1945 berlaku, Pemerintahan Daerahdiatur di dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagaiberikut.

BAB VI

PemerIntAhAn DAerAh

Pasal 18Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil,dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkandengan undang-undang, dengan memandang danmengingati dasar permusyawaratan dalam sistem

18 Ibid., hlm. 409.


84/950



pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Sementara itu penjelasan dari pasal tersebut berbunyisebagai berikut.

BAB VI

PemerIntAhAn DAerAh

Pasal 18

I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat,maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalamlingkungannya yang bersifat staat juga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsidan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah

yang lebih kecil.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek danlocale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerahadministrasi belaka, semuanya menurut aturan yangakan ditetapkan dengan undang-undang.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom akandiadakan badan perwakilan daerah, oleh karena didaerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasarpermusyawaratan.

II. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebihkurang 250 zelfbesturende landchappen danvolksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali,negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembangdan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunanasli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah

yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan

daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturannegara yang mengenai daerah-daerah itu akanmengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Ketentuan Pasal 18 beserta penjelasannya di atasmenegaskan bahwa UUD 1945 tidak menganut bentuknegara federasi. Tidak ada negara dalam negara. Hanya adapemerintahan daerah. Selain itu, UUD 1945 juga mengakui


85/950



daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerahadministrasi saja.

3. Piaa Daa dala kosisi rIS

Tidak seperti UUD 1945, Konstitusi RIS tidak mengenalpemerintahan daerah tetapi negara bagian karena menganutbentuk negara federasi. Negara Indonesia bukan dibagi tetapiterdiri atas negara-negara bagian. Pasal 1 Ayat (1) mengatakansebagai berikut.

Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulatialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentukfederasi.

Selanjutnya, akan dikutip pasal-pasal yang terkait dengannegara-negara bagian.

Baia II

Daa naa

Pasal 2

Republik Indonesia Serikat meliputi daerah Indonesia yaitudaerah bersama:

a. Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut

status quo seperti tersebut dalam persetujuan Renvilletanggal 17 Januari 1948:

Negara Indonesia Timur;

Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta;

Negara Jawa Timur

Negara Madura;

Negara Sumatera Timur, dengan pengertian, bahwastatus quo Asahan Selatan dan Labuhan Batuberhubungan dengan Sumatera Timur tetap berlaku;

Negara Sumatera Selatan.

b. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri:

Jawa Tengah;

Bangka;

Belitung;

Riau;


86/950


87/950


88/950



(3) Sekiranya menurut timbangan pemerintah federal adasesuatu yang berlawanan sebagai dimaksud dalam

Ayat (1), maka dalam dua bulan sesudah menerimasurat-surat itu pemerintah federal menyampaikan halitu kepada pemerintah negara dan mengundangkansupaya bertindak membuat perubahan.

(4) Apabila pemerintah negara tetap melalaikan menurutpetunjuk-petunjuk yang dimaksudkan dalam ayat di atasseluruh atau sebagainya, ataupun apabila pemerintahnegara berpendapat bahwa petunjuk-petunjuk itu tepatdiberikan, maka baik pemerintah federal maupunpemerintah negara boleh meminta keputusan tentangitu kepada Mahkamah Agung Indonesia dan keputusan

ini bersifat mengikat.(5) Apabila pemerintah federal memberitahukan kepada

pemerintah negara dalam waktu yang tersebut dalamAyat (3), bahwa peraturan ketatanegaraan atauperubahan dalamnya yang dipertimbangkan kepadanyamendapat persetujuannya ataupun dalam waktutersebut tidak memaklumkan timbangan apa-apa,maka peraturan ketatanegaraan itu dipandang telahmendapatkan pengakuan pemerintah federal sebagaiperaturan ketatanegaraan negara itu yang sah, ataupunperubahan tersebut dianggap telah diakuinya sebagai

termasuk dalam peraturan ketatanegaraan negara ituyang sah dan dalam hal demikian maka peraturanketatanegaraan itu lalu dijaminnya, ketentuan ini tidakmengurangi yang ditentukan dalam Bab IV bagianIII.

Babaa 3

Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri yang bukannegara.

Pasal 49

Kedudukan dalam federasi bagi satuan-satuan kenegaraanyang tegak sendiri dan yang bukan berstatus negara, diaturdengan Undang-undang federal.

Babaa 4

Daerah-daerah yang bukan daerah bagian dan distrikfederal Jakarta.


89/950



Pasal 50

(1) pemerintah atas daerah-daerah yang di luar lingkungan

daerah sesuatu daerah bagian, dan atas distrik federaldilakukan oleh alat-alat perlengkapan RepublikIndonesia Serikat menurut aturan-aturan yang akanditetapkan dengan undang-undang federal.

(2) Daerah-daerah bagian yang masuk bilangan untukitu, boleh disertakan dalam pemerintahan itu denganpersetujuan pemerintahannya.

Bab II

Pbaia Pylaaa Piaa Aaarpbli Idosia Sia Da

Daa-Daa Baia

Babaa 1

Pbaia Pylaaa Piaa

Pasal 51

(1) Penyelenggaraan pemerintahan tentang pokok-pokokyang terdaftar dalam lampiran konstitusi ini dibebankansemata-mata kepada Republik Indonesia Serikat.

(2) Daftar lampiran penyelenggaraan pemerintahan yang

tersebut dalam Ayat (1) diubah, baik atas permintaandaerah-daerah bagian bersama-sama ataupun atasinisiatif pemerintah pusat federal sesudah mendapatpersesuaian dengan daerah-daerah bagian undang-undang federal.

(3) Perundang-undangan federal selanjutnya akanmengambil segala tindakan yang perlu untuk menguruspenyelenggaraan pemerintahan yang dibebankankepada federasi dengan semestinya.

(4) Segala penyelengaraan pemerintahan yang tidakmasuk dalam penetapan pada ayat-ayat di atas adalahkekuasaan daerah-daerah bagian semata-mata.

Pasal 52

(1) Daerah bagian berhak mendapat bagian yang sebesar-besarnya dalam melaksanakan penyelenggaraanpemerintahan federal oleh perlengkapan daerah bagianitu sendiri.


90/950


91/950


92/950



(3) Untuk melaksanakan pinjaman uang dalam negeri,daerah-daerah bagian membutuhkan pengesahan lebih

dahulu dari Republik Indonesia Serikat.Pasal 58

(1) Anggaran daerah-daerah bagian yang kekurangannyaditutup dengan memberatkan kas perbendaharaanfederal atau dengan jalan pinjaman, membutuhkanpengesahan pemerintah federal.

(2) Dalam hal-hal yang ditunjuk oleh Undang-undangfederal dan menurut aturan-aturan Undang-undangitu pengesahan yang dimaksud dalam ayat tadidapat disangkutkan kepada mengadakan perubahan-

perubahan dalam anggaran yang bersangkutan itumenurut petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu olehPemerintah Federal sepakat dengan Senat.

Pasal 59

(1) Anggaran daerah-daerah bagian selain daripada yangtersebut dalam pasal 58 tidaklah dicampuri olehRepublik Indonesia Serikat.

(2) Akan tetapi jikalau ternyata kekacauan dalamkebijaksanaan keuangan maka Pemerintahan Federalsepakat dengan Senat boleh menghendaki supaya

daerah bagian yang bersangkutan mengadakanperubahan tertentu dalam anggarannya.

(3) Undang-undang federal menetapkan apa yangdimaksud dengan perkataan kekacauan dalamkebijaksanaan keuangan, dan membuat aturan-aturanuntuk melaksanakan kekuasaan seperti tersebut dalamayat di atas serta mengatur akibatnya perhubungandengan pertanggungan yang mungkin terjadi dalammelaksanakan bagian-bagian yang bersangkutan dalamanggaran itu.

Pasal 60

(1) Apa yang ditetapkan dalam Pasal 56 sampai deganPasal 59 tidak boleh dilaksanakan secara apa punsehingga oleh karena terjadi peristiwa perubahandalam pembagian penyelenggaraan pemerintahan dandalam perhubungan antara Republik Indonesia Serikat


93/950


94/950



bagian dan daerah-daerah swapraja bersangkutan danbahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa swapraja

akan diperhatikan dan bahwa tiada suatu pun dari daerah-daerah swapraja yang sudah ada, dapat dihapuskan ataudiperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untukkepentingan umum dan sesudah undang-undang federal

yang menyatakan bahwa, kepentingan umum menuntutpenghapusan atau pengecilan itu, memberi kuasa untukitu kepada pemerintah daerah bagian bersangkutan.

Pasal 66

Sambil peraturan-peraturan sebagai dimaksud dalam pasalyang lalu dibuat, maka peraturan-peraturan yang sudahada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa pejabat-

pejabat Indonesia dahulu yang tersebut dalamnya digantidengan pejabat-pejabat yang demikian pada bagianbersangkutan.

Pasal 67

Perselisihan-perselisihan daerah-daerah bagian dandaerah-daerah swapraja bersangkutan tentang peraturan-peraturan sebagai dimaksud dalam Pasal 65 dan tentangmenjalankannya, diputuskan oleh Mahkamah AgungIndonesia baik pada tingkat yang pertama dan yangtertinggi juga, ataupun pada tingkat apple.

4. Piaa Daa dala uuD Saa 1950

Pada 17 Agustus 1950 Indonesia kembali kepada negarakesatuan dengan memberlakukan UUD Sementara 1950. Padamasa ini, negara bagian sudah tidak dikenal, yang ada adalahpemerintahan daerah. Ada tiga Pasal yang secara langsungmengatur mengenai pemerintahan daerah, yaitu Pasal 131, Pasal132, dan Pasal 133. Ketiga pasal tersebut diatur di dalam babtersendiri sebagai berikut.

BAB VI

PemerIntAhAn DAerAh DAn DAerAh-DAerAhSWAPrAjA

Pasal 131

(1) Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dankecil yang berhak mengsurus rumah tangganya sendiri


95/950


96/950



D. Paaa da kaaa

1. Paaa da kaaa Pada masa PsaBPuPk/PPkI

Prof. Dr. R. Soepomo mengganggap pertahanan dankeamanan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk diaturtersendiri dalam UUD 1945, apalagi UUD tersebut disusundalam suasana perang.20 Pada rancangan UUD yang disampaikankelompok yang diketuai oleh Prof. Dr. Pangeran A. HoeseinDjajadiningrat pada 15 Juni 1945 dan Soepomo menjadianggota kelompok tersebut,memasukkan pertahanan dalam

pasal tersendiri. Kelompok tersebut, selain beranggotakanDjajadiningrat dan Soepomo, juga beranggotakan Mr. R.Soewandi, Mr. R.P. Singgih, Mr. R. Sastromoeljono, M. SoetardjoKartohadikoesoemo, dan Mr. R. Soebardjo. Dalam rancanganitu, pertahanan dimasukkan dalam Pasal 15 dengan rumusansebagai berikut.

Pasal 15

ta paaa aa

(1) Tiap-tiap warga-negara berhak dan wajib ikut sertadalam usaha pembelaan negara.

(2) Syarat-syarat tentang pembelaan akan diatur denganUndang-Undang.21

Usulan tersebut sama dengan usulan yang disampaikanoleh Tim Kecil Perancang UUD pimpinan Soepomo yangdisampaikan pada 13 Juli 1945 kepada Panitia Perancang UUDpimpinan Soekarno. Namun, terjadi perbedaan penomoranpasal. Dalam usulan ini, pertahanan dimasukkan dalam Pasal 30tanpa penomoran bab. Perbedaan juga terjadi dalam penulisanjudul pasal yang ditulis dengan huruf balok semua. Selain itu,pada kata warga negara tidak dipakai tanda penghubung.

20 Sementara pembahasan mengenai keamanan, tidak ada satu pun anggota BPUPK

maupun anggota Panitia Perancang UUD yang menyinggung masalah tersebut.21 R.M.A.B. Kusuma, op cit., hlm. 192-193.


97/950



tentAng PertAhAnAn negArA

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut sertadalam usaha pembelaan negara.


Pada rancangan UUD yang kedua, isi pasal mengenaipertahanan tidak mengalami perubahan sama sekali. Namun,pada rancangan tersebut terjadi perubahan judul bab danpenomoran pasal.

BAB XIPertAhAnAn negArA

Pasal 29

(1) Tiap-tiap warga-negara berhak dan wajib ikut sertadalam usaha pembelaan negara.


Terhadap rancangan keduanya ini yang substansinya

tidak mengalami perubahan sedikit pun Soepomomenjelaskan maksud dari pasal di atas dalam rapat BPUPKpimpinan Radjiman pada 15 Juli 1945. Menurutnya,

tentang pertahanan negara, kita membentuk Undang-Undang Dasar dalam suasana perang. Oleh karena itu,pertahanan negara ialah soal yang maha penting, makaperlu dimasukkan juga dalam Undang-Undang Dasar.24

Sehari kemudian, Rancangan UUD yang ketiga disampaikanpada 16 Juli 1945. Secara substansi pertahanan negara tidakmengalami perubahan. Rumusan tersebut menjadi rumusan

yang terdapat dalam UUD 1945.25

22 Ibid., hlm. 321.23 Disampaikan pada 14 Juli 1945, dibahas pada tanggal 15 Juli 1945. R.M.A.B. Kusuma,

hlm. 342.24 Ibid., hlm. 368.25 Disampaikan pada 16 Juli 1945. Ibid., hlm. 342.


98/950



2. Paaa da kaaa dala uuD 1945

UUD 1945 mengatur pertahanan di dalam Bab XII,sementara keamanan tidak diatur secara tersendiri. Dalamperaktiknya keamanan dimaknai include dalam pasalpertahanan.

Bab XII UUD 1945 hanya berisi satu pasal, yaitu Pasal30 yang memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban setiapwarga negara untuk turut serta dalam setiap usaha pembelaannegara (Pasal 30 Ayat (1)). Sementara mengenai mekanismedan rincian tentang bentuk partisipasi tersebut, sesuai Pasal30 Ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Berikut kutipannya.

BAB XII

PertAhAnAn negArA

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut sertadalam usaha pembelaan negara.

(2) Syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur denganUndang-Undang.

3. Paaa da kaaa dala kosisi rIS

Konstitusi RIS mengatur pertahanan dan keamananpada Bagian VI Pasal 179 sampai dengan Pasal 185. Berikutkutipannya.

Baia VI

Paaa kbasaa da kaaa u

Pasal 179

(1) Undang-undang federal menetapkan aturan-aturantentang hak dan kewajiban warga negara yang sanggupmembantu mempertahankan kemerdekaan RepublikIndonesia Serikat dan membela daerahnya.

(2) Ia mengatur cara menjalankan hak dan kewajiban iudan menentukan kecualinya.


99/950


100/950



Pasal 184

(1) Dengan cara dan dalam hal-hal yang akan ditentukan

dengan undang-undang federal, Pemerintah dapatmenyatakan daerah Republik Indonesia Serikat ataubagian-bagian daripadanya dalam keadaan perang ataudalam keadaan darurat perang, sekadar dan selama iamenganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanandalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.

(2) Undang-undang federal mengatur akibat-akibatpernyatan demikian itu dan dapat pula menetapkan,bahwa kekuasaan-kekuasaan alat-alat perlengkapankuasa sipil yang berdasarkan Konstitusi tentangketertiban umum dan polisi, seluruhnya atau sebagianberalih kepada alat-alat perlengkapan sipil yanglain ataupun kepada kuasa ketentaraan, dan bahwapenguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa ketentaraan.

Pasal 185

(1) Daerah-daerah bagian tidak mempunyai tentarasendiri.

(2) Untuk menjamin ketertiban, ketentraman dankeamanan umum, maka atas permintaan pemerintah

daerah bagian Pemerintah Republik Indonesia Serikatdapat memberi bantuan ketentuan kepada daerahbagian itu.

(3) Undang-undang federal menetapkan aturan-aturantentang hal itu.

4. Paaa da kaaa dala uuD Saaa 1950

Sebagaimana dalam Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950juga mengatur pertahanan dan keamanan lebih rinci.

Hal-hal yang diatur di antaranya, pengaturan mengenaihak-hak dan kewajiban warga negara dalam mempertahankannegara, kewajiban angkatan perang dalam melindungikepentingan negara, siapa yang memegang urusan pertahanan,


101/950



dan sampai siapa yang menjadi panglima perang. Berikutkutipan pasal-pasal yang terkait dengan pertahanan dan

keamanan.BAgIAn VI

Paaa aa da aaa

Pasal 124

(1) Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hakdan kewajiban warga-negara untuk mempertahankankemerdekaan Republik Indonesia dan membeladaerahnya.

(2) Ia mengatur cara menjalankan hak dan kewajiban itu

dan menentukan pengecualiannya.Pasal 125

(1) Angkatan Perang Republik Indonesia bertugasmelindungi kepentingan-kepentingan negara RepublikIndonesia.

(2) Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka yangsukarela masuk Angkatan Perang dan mereka yang

wajib masuk Angkatan Perang.

(3) Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenaiAngkatan Perang Tetap dan wajib militer.

Pasal 126

(1) Pemerintah memegang urusan pertahanan.

(2) Undang-undang mengatur dasar-dasar susunandan tugas alat perlengkapan yang diberi kewajibanmenyelenggarakan pertahanan pada umumnya.

Pasal 127

(1) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AngkatanPerang Republik Indonesia.

(2) Dalam keadaan perang Pemerintah menempatkanAngkatan Perang dibawah pimpinan seorang PanglimaBesar.

(3) Opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat dandiperhentikan oleh atau atas nama Presiden, menurutaturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.


102/950



Pasal 128

Presiden tidak menyatakan perang, melainkan djika hal itu

diizinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat.Pasal 129

(1) Dengan cara dan dalam hal-hal yang akan ditentukandengan undang-undang, Presiden dapat menyatakandaerah Republik Indonesia atau bagian-bagiandari padanya dalam keadaan bahaya, bilamana iamenganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanandalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.

(2) Undang-undang mengatur tingkatan-tingkatan keadaanbahaya dan akibat-akibat pernyataan demikian itu dan

seterusnya menetapkan bilamana kekuasaan alat-alatperlengkapan kuasa sipil yang berdasarkan Undang-Undang Dasar tentang ketertiban umum dan polisi,seluruhnnya atau sebagian beralih kepada kuasa

Angkatan Perang, dan bahwa penguasa-penguasa sipiltakluk kepada penguasa-penguasa Angkatan Perang.

Pasal 130

Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umumdiadakan suatu alat kekuasaan kepolisian yang diaturdengan undang-undang.


103/950




104/950

69Perubahan UUD 1945 Mengenai Lembaga Kepresidenan


BAB III

PeruBAhAn uuD 1945 MengenAI

LeMBAgA KePresIDenAn

Dibandingkan dengan pasal-pasal yang mengaturlembaga-lembaga negara lainnya, pasal-pasal yang berkaitandengan lembaga Kepresidenan adalah pasal-pasal yang banyakmengalami perubahan. Dari Perubahan Pertama sampaiPerubahan Keempat UUD 1945, pasal yang berkaitan denganlembaga tersebut banyak mengalami perubahan. Hal itutidak bisa dilepaskan dari adanya tuntutan masyarakat yangmenginginkan agar dilakukan reduksi kekuasaan Presiden yang

selama ini dianggap terlalu besar.Setelah terjadi reformasi pada 1998 yang ditandai dengan

lengsernya Presiden Soeharto, keinginan untuk mengurangikekuasaan Presiden makin mengerucut. Keinginan tersebutditindaklanjuti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)dengan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebanyakempat tahap perubahan, mulai 1999-2002. Pada PerubahanPertama, MPR berhasil mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3),

Pasal 20, dan Pasal 21 UUD 1945. Kalau dicermati, semua pasaltersebut berkaitan dengan lembaga Kepresidenan. Sementarapada Perubahan Kedua sampai dengan Perubahan Keempat,pasal-pasal yang berkaitan dengan lembaga Kepresidenan,meskipun mengalami perubahan dan/atau penambahan, tidakterlalu dominan sebagaimana pada perubahan pertama.


105/950

70 Perubahan UUD 1945 Mengenai Lembaga Kepresidenan


Pemikiran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi MPRdalam PAH III BP MPR, 6-13 Oktober 1999, lebih ditekankan

pada persoalan pembatasan kekuasaan Presiden. Dilihat darisembilan pasal yang dilakukan perubahan, tampaknya itumerupakan bagian dari upaya menyeimbangkan kekuasaanPresiden terhadap kekuasaan lembaga-lembaga negaralainnya.

Pada perubahan selanjutnya, kekuasaan Presiden secarakonstitusional terus dikurangi. Akan tetapi, Presiden jugamendapatkan sedikit penambahan kekuasaan konstitusionaldalam hal-hal tertentu seperti penetapan pejabat negara

tertentu.Untuk lebih jelasnya, berikut kronologis perdebatan-

perdebatan perubahan pasal-pasal yang berkaitan denganlembaga Kepresidenan dalam UUD 1945 dari 1999 sampaidengan 2002. Untuk memudahkan memahaminya, akandigunakan sistematika berdasarkan topik dan pembahasansecara kronologis dari 1999 sampai dengan 2002.

A. Kkaaa Mma Pmitaa

1. Pmbaaa Pada Pbaa Ptama

Pada 1999, dalam rangka menyiapkan bahanpermusyawaratan dalam SU MPR 1999 dibentuklah BP MPRmelalui Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 7/PIMP/1999tentang Pembentukan BP MPR RI yang terdiri atas 90 oranganggota. Pembentukan BP MPR tersebut disahkan pada RapatParipurna ke-6 SU MPR, 4 Oktober 1999, yang dipimpin

Ketua MPR, M. Amien Rais. Sebagai alat kelengkapan BP MPRdibentuklah antara lain, PAH III yang bertugas membahas danmenyusun rancangan perubahan UUD 1945.

Pembicaraan tentang lembaga kekuasaan memegangpemerintahan yang dimiliki oleh Presiden mulai munculpada Rapat BP MPR Ke-2, yang salah satu agendanya yakni


106/950



pemandangan umum fraksi-fraksi MPR tentang materi SUMPR. Sidang tersebut diselenggarakan pada 6 Oktober 1999

yang dipimpin Ketua MPR, M. Amien Rais.Urutan pemandangan umum fraksi-fraksi MPR adalah

F-PDIP, F-PG, F-KB, Fraksi Reformasi, F-PBB, F-KKI, F-PDU,F-PDKB, F-PPP, F-TNI/Polri, dan F-UG.

F-PDIP melalui juru bicara, Widjanarko Puspoyo,menyampaikan pemandangan umumnya antara lain sebagaiberikut.

Adalah Panitia Ad Hoc III yang membahas mengenaiamendemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam panitia

ini kami mengusulkan untuk membentuk Ketetapan MPRtentang pembatasan kekuasaan Presiden, pemberdayaanDewan Perwakilan Rakyat, pemberdayaan Mahkamah

Agung, pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan,pemberdayaan daerah dalam rangka otonomi dandesentralisasi serta penegasan tugas dan fungsi DewanPertimbangan Agung.67

F-PG melalui juru bicara, Tubagus Haryono,menyampaikan pemandangan umumnya antara lain sebagaiberikut.

....berdasarkan pertimbangan akademis, UUD 1945mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan antaralain: terlampau besarnya kekuasaan Presiden, tidakmemadainya mekanisme checks and balances, memuatbeberapa pasal yang memiliki penafsiran ganda dan sangatmempercayai pada niat dan semangat penyelenggaranegara68.

F-KB melalui juru bicaranya, Abdul Kholiq Ahmad,menyampaikan pemandangan umumnya antara lain sebagaiberikut.

Dan yang terakhir Saudara Pimpinan, adalah tentangAmendemen Undang-Undang Dasar 1945. Ada tiga halpenting yang kami ingin agendakan di dalam perbincanganSidang Badan Pekerja. Yaitu adalah yang berkait dengan

67 Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999, (Jakarta: Sekretariat

Jenderal MPR RI, 2008), hal. 17.68 Ibid., hlm. 17-18.


107/950

72 Perubahan UUD 1945 Mengenai Lembaga Kepresidenan


pembatasan kekuasaan Presiden. Lalu yang kedua, tentangoptimalisasi lembaga tertinggi dan tinggi negara, terutama

MPR dan DPR. Kemudian yang ketiga, adalah mengenaiindependensi lembaga-lembaga peradilan. Inilah tigasubstansi yang harus menjadi bahan di dalam pembahasan

Amendemen Undang-Undang Dasar 1945.69

Fraksi Reformasi melalui juru bicaranya, Muhammadi,menyampaikan pemandangan umumnya antara lain sebagaiberikut.

Kami mengidentikasikan ada 18 butir yang akan kitakemukakan dalam amendemen Undang-Undang Dasar1945 tersebut, tapi di dalam waktu seminggu yang

akan datang ini, kami hanya akan mengusulkan empatuntuk dibahas secara tuntas, yaitu: Pertama, mengenaipeningkatan wewenang lembaga tertinggi negara MPR.Pembatasan kekuasaan Presiden dan pemilihan Presidendan Wakil Presiden. Ketiga, peningkatan wewenanglembaga parlemen DPR. Dan keempat, peningkatan

wewenang lembaga kehakiman Mahkamah Agung.70

F-PBB melalui juru bicaranya, Hamdan Zoelva,menyampaikan pemandangan umumnya antara lain sebagaiberikut.

Amendemen ini pada intinya yang paling mendesak adalahmenyangkut tiga hal, yaitu mengenai lembaga tertingginegara, kemudian mengenai lembaga Kepresidenan,kemudian mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, mengenaiMahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung dan BadanPemeriksa Keuangan. Kalau selama ini Presiden dalamkenyataannya memperoleh bagian terbesar yang diaturdalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara lembaga-lembaga tinggi yang lain diatur hanya dalam beberapapasal, maka mari kita tinjau Undang-Undang Dasar itu agarkita menempatkan posisi Presiden itu dalam posisi yangseimbang dengan lembaga-lembaga tinggi yang lainnya.Sehingga kita berharap akan muncul checks and balances

yang benar dalam proses kenegaraan kita yang selama inikekuatan kekuasaan atau kekuatan eksekutif masih lebihberat dari kekuasaan yudikatif maupun legislatif.71

69 Ibid., hlm. 19.70 Ibid., hlm. 20.71 Ibid., hlm. 21.


108/950



F-KKI melalui juru bicaranya, Vincent Radja,menyampaikan pemandangan umumnya antara lain sebagai

b

Naskah_Naskah Komprehensif Buku 4 Jilid 1

Documents

Transcript of Naskah_Naskah Komprehensif Buku 4 Jilid 1