COMMUNITY & PATIENT SAFETY DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATANOLEH : VERONICA KOMALAWATI

SEMBOYAN HUKUM

HIDUP SECARA JUJUR TIDAK MERUGIKAN ORANG LAIN MEMBERIKAN MASING-MASING HAKNYA

PRIMUM NON NOCERE

JURIS PRAECEPTA SUNT HAEC; HONESTE VIVERE, ALTERUM NON LAEDERE; SUUM CUIQUE TRIBUERE.

HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT UU SEBAGAI WUJUD PERATURAN HUKUM DAN SUMBER HUKUM FORMAL MERUPAKAN ALAT KEBIJAKAN PEMERINTAH NEGARA DALAM MELINDUNGI, MENJAMIN HAK2 MASYARAKAT SEBAGAI WARGANEGARA. PERLINDUNGAN KEPENTINGAN MANUSIA MERUPAKAN HAKEKAT HUKUM DIWUJUDKAN DALAM PERATURAN HUKUM, BAIK PER-UUAN MAUPUN PERATURAN HUKUM LAINNYA. PERATURAN HUKUM TDK SEMATA2 DIRUMUSKAN DALAM BENTUK PER-UU, NAMUN BERLAKU DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, SEPANJANG DIPERIN-TAHKAN OLEH PER-UUAN.

KESELAMATAN PASIEN SEBAGAI ISU HUKUMUU TENTANG KESEHATAN & UU TENTANG RUMAH SAKITPs. 53 (3) UU No. 36/2009 : PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN LUKAN KESELAMATAN NYAWA PASIEN. HARUS MENDAHU-

Ps. 32n UU No. 44/2009 : PASIEN BERHAK MEMPEROLEH KEAMANAN DAN KESELAMATAN DIRINYA SELAMA DALAM PERAWATAN DI RUMAH SAKIT. TERJADI INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP) DAMPAKNYA KERUGIAN PASIEN

TANGGUNG JAWAB HUKUMPs. 58 UU No. 36/2009

1.

SETIAP ORG BERHAK MENUNTUT G.R THD SESEORG, TENAGA KESEHATAN, DA/ATAU PENYELENGGARA KESEHATAN YG MENIMBULKAN KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN ATAU KELALAIAN DLM PELKES YG DITERIMANYA. TIDAK BERLAKU BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN PENYELAMATAN NMYAWA ATAU PENCEGAHAN KECACATAN SESEORANG DALAM KEADAAN DARURAT.

2.

TANGGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKITPs. 46 UU No. 44/2009

RUMAH SAKIT BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM TERHADAP SEMUA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN ATAS KELALAIAN YANG DILAKUKAN TENAGA KESEHATAN DI RS.

Ps. 45. (2) UU No. 44/2009 RUMAH SAKIT TIDAK DAPAT DITUNTUT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DALAM RANGKA MENYELAMATKAN NYAWA MANUSIA.

KERUGIAN PASIEN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM KERUGIAN PASIEN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM BERPOTENSI MENIMBULKAN SENGKETA HUKUM. PEMERINTAH BERTANGGUNGJAWAB MENGELUARKAN KEBIJAKAN TENTANG KESELAMATAN PASIEN. KESELAMATAN PASIEN YANG DIMAKSUDKAN ADALAH SUATU SISTEM DIMANA RUMAH SAKIT MEMBUAT ASUHAN PASIEN LEBIH AMAN. SISTEM TERSEBUT MELIPUTI : ASSESMENT RISIKO; IDENTIFIKASI & PENGELOLAAN YG TERKAIT RISIKO PASIEN; PELAPORAN & ANALISIS INSIDEN; KEMAMPUAN BELAJAR DARI INSIDEN; TINDAK LANJUT & IMPLEMENTASI SOLUSI MEMINIMALKAN RISIKO.

INSIDEN KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT (IKP)IKP : SETIAP KEJADIAN/SITUASI YANG DAPAT AKIBATKAN/BERPOTENSI AKIBATKAN BAHAYA YANG TAK SEHARUSNYA TERJADI (PENYAKIT, CEDERA, CACAD, KEMATIAN). KEJADIAN TAK DIHARAPKAN (KTD); KEJADIAN NYARIS CEDERA (KNC). KTD : TAK DAPAT DICEGAH --- RISIKO. DAPAT DICEGAH ---- MEDICAL NEGLIGENCE

RUMAH SAKIT TIDAK BERTANGGUNG JAWABPs. 45 UU No. 44/2009 TENTANG RUMAH SAKIT

1.

RUMAH SAKIT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM APABILA PASIEN DAN/ATAU KELUARGANYA MENOLAK ATAU MENGHENTIKAN PENGOBATAN YANG DAPAT BERAKIBAT KEMATIAN PASIEN SETELAH ADANYA PENJELASAN MEDIS YANG KOMPREHENSIF. (note : TAHU KEMUNGKINANNYA TIDAK DIHINDARKAN -------- PERMASALAHAN HUKUM)

2.

RUMAH SAKIT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM APABILA PASIEN DAN/ATAU KELUARGANYA MENOLAK ATAU MENGHENTIKAN PENGOBATAN YANG DAPAT BERAKIBAT KEMATIAN PASIEN SETELAH ADANYA PENJELASANMEDIS YANG KOMPREHENSIF.

5 ISU PENTING TERKAIT KESELAMATAN (HOSPITAL RISK) KESELAMATAN PASIEN; KESELAMATAN PEKERJA (NAKES); KESELAMATAN FASILITAS (BANGUNAN, PERALATAN); KESELAMATAN LINGKUNGAN; KESELAMATAN BISNIS.

PELAYANAN RUMAH SAKIT BERISIKO TINGGI, POTENSIAL MUDAH TERJADI CEDERA PADA PASIEN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERJADI (PREVENTABLE HARM).

PATIENT SAFETY CLINICAL RISK

KESELAMATAN PASIEN HARUS PANDANG RISIKO KLINIS.

DILIHAT

DARI

SUDUT

SEKALIPUN STAF MEDIS RS SESUAI KOMPETENSINYA MEMBERIKAN PELAYANAN DIDASARKAN STANDAR PROFESI & STANDAR PELAYANAN, NAMUN RISIKO TETAP TIMBUL, PASIEN TETAP BERPOTENSI MENGALAMI CEDERA. UU No. 44/2009 BERTUJUAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PASIEN, MASYARAKAT, DAN SDM RS, MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN RS, DAN MEMBERI KEPASTIAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DAN RS.

KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG KESELAMATAN PASIENPs. 43 UU 44/2009

RS WAJIB MENERAPKAN STANDAR KESELAMATAN PASIEN.STANDAR KESELAMATAN PASIEN DILAKSANAKAN MELALUI PELAPORAN INSIDEN, MENGANALISA, DAN MENETAPKAN PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA MENURUNKAN ANGKA KEJADIAN YANG TIDAK DIHARAPKAN. RS MELAPORKAN KEGIATAN KP KEPADA KOMITE YANG MEMBIDANGI KESELAMATAN PASIEN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI.

PELAPORAN INSIDEN KP DIBUAT SECARA ANONIM DAN DITUJUKAN UNTUK MENGKOREKSI SISTEM DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESELAMATAN PASIEN. SEKIAN !

LAMPIRAN

STANDAR KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT1.2. 3. 4. 5. Hak pasien. Mendidik pasien dan keluarga. Keselamatan pasien dan asuhan berkesinambungan. Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja, untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan keselamatan pasien. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Mendidik staf tentang keselamatan pasien. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien.

6. 7.

Standar I. Hak pasien.Standar :

Pasien & keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana & hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya KTD (Kejadian Tidak Diharapkan).

Kriteria :1. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP). 2. DPJP wajib membuat rencana pelayanan. 3. DPJP wajib memberikan penjelasan kpd pasien & keluarganya ttg rencana & hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya KTD.

Standar II.

Mendidik pasien dan keluarga.

Standar : RS harus mendidik pasien & keluarganya tentang kewajiban & tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien

Kriteria : Keselamatan dlm pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dgn keterlibatan pasien adalah partner dalam proses pelayanan. Krn itu, di RS hrs ada sistem dan mekanisme mendidik pasien & keluarganya ttg kewajiban & tanggung jawab pasien dlm asuhan pasien. Dgn pndidikan tsb diharapkan pasien & kel dapat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap & jujur. Mengetahui kewajiban & tanggung jawab pasien & keluarga. Mengajukan pertanyaan utk hal yang tidak dimengerti Memahami & menerima konsekuensi pelayanan. Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan RS. Memperlihatkan sikap menghormati & tenggang rasa. Memenuhi kewajiban finansial yang disepakati.

Standar III. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan.Standar : RS menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan.

Kriteria : 1. Terdpt koordinasi yan secara menyeluruh mulai dari saat pasien masuk, pemeriksaan, D/, perencanaan yan, tindakan pengobatan, rujukan & saat pasien keluar dari RS.

2. Terdpt koordinasi yan sesuai dgn kebutuhan pasien & kelayakan sumber daya secara berkesinambungan shg pd seluruh tahap yan transisi antar unit yan dpt berjalan baik & lancar.3. Terdpt koordinasi yan yang mencakup peningkatan komunikasi utk memfasilitasi dukungan keluarga, yan keperawatan, yan sosial, konsultasi & rujukan, yan kes primer & tindak lanjutnya. 4. Terdpt komunikasi & transfer informasi antar profesi kesehatan shg tercapainya proses koordinasi tanpa

hambatan, aman & efektif

Standar IV. Penggunaan metodametoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi & program peningkatan keselamatan pasien.Standar :

RS harus mendesign proses baru atau memperbaiki proses yg ada, memonitor & mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif KTD, & melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta KP.

Kriteria : 1. RS hrs melakukan proses perancangan (design) yg baik, mengacu pd visimisi-tujuan RS, kebutuhan pasien, petugas yan kes, kaidah klinis terkini, praktik bisnis yg sehat, & faktor lain yg berpotensi risiko bagi pasien dgn7 Langkah Menuju Keselamatan Pasien RS. 2. RS hrs melaklukan pengumpulan data kinerja yg a.l. terkait dgn : pelaporan insiden, akreditasi, manajemen risiko, utilisasi, mutu pelayanan, keuangan. 3. RS hrs melakukan evaluasi intensif terkait dgn semua KTD, & secara proaktif melakukan evaluasi satu proses kasus risiko. 4. RS hrs menggunakan semua data & informasi hasil analisis untuk menentukan perubahan sistem yang diperlukan, agar kinerja & KP terjamin.

Standar V. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasienStandar : 1. Pimpinan dorong & jamin implementasi progr KP melalui penerapan 7 Langkah Menuju KP RS . 2. Pimp jamin berlangsungnya progr proaktif identifikasi risiko KP & progr mengurangi KTD. 3. Pimp dorong & tumbuhkan komunikasi & koordinasi antar unit & individu berkaitan dgn pengambilan keputusan ttg KP 4. Pimp mengalokasikan sumber daya yg adekuat utk mengukur, mengkaji, & meningkatkan kinerja RS serta tingkatkan KP. 5. Pimp mengukur & mengkaji efektifitas kontribusinya dalam

meningkatkan kinerja RS & KP.

Kriteria : 1. Ada tim antar disiplin utk mengelola progr KP. 2. Ada progr proaktif identifikasi risiko keselamatan & progr minimalkan insiden : mulai dari KNC sd KTD. 3. Ada mekanisme kerja utk jamin semua komponen dari RS terintegrasi & berpartisipasi dlm progr KP. 4. Ada prosedur cepat-tanggap terhadap insiden, termasuk asuhan pasien yg terkena musibah, mbatasi risiko pd org lain & penyampaian informasi yg benar & jelas utk analisis. 5. Ada mekanisme pelaporan internal & eksternal berkaitan dgn insiden termasuk penyediaan informasi yg benar & jelas ttg RCA, KNC, & Kejadian Sentinel pd saat progr KP dimulai .

6.

Ada mekanisme utk menangani berbagai jenis insiden, al Kejadian Sentinel atau kegiatan proaktifutk memperkecil risiko, termasuk mekanisme utk mndukung staf dlm kaitan dgn Kejadian Sentinel. Ada kolaborasi & komunikasi terbuka antar unit & antar pengelola yan di dlm RS dgn pndekatan antar disiplin. Ada sumber daya & sistem informasi yg dibutuhkan dlm kegiatan perbaikan kinerja RS & perbaikan KP, & evaluasi berkala thd kecukupan sumber daya tsb. Ada sasaran terukur, & pengumpulan informasi mnggunakan kriteria onjektif utk evaluasi efektivitas perbaikan kinerja RS & KP, & rencana tindak lanjut & implementasinya.

7. 8. 9.

Standar VI. Mendidik staf tentang keselamatan pasienStandar : 1. RS memiliki proses pendidikan, pelatihan & orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan KP secara jelas. 2. RS menyelenggarakan pendidikan & pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan & memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien.

Kriteria : 1. Ada program diklat & orientasi bagi staf baru ttg KP sesuai dengan tugasnya masing-masing. 2. Integrasikan topik KP dalam tiap kegiatan in-service training & memberi pedoman yg jelas ttg pelaporan insiden. 3. Selenggarakan pelatihan ttg kerjasama kelompok (teamwork) utk mendukung pendekatan interdisiplin & kolaboratif dlm melayani pasien.

Standar VII. Komunikasi merupakan kunci bagi staff untuk mencapai keselamatan pasienStandar :1. RS merencanakan & mendesain proses manajemen informasi KP untuk memenuhi kebutuhan informasi internal & eksternal. 2. Transmisi data & informasi harus tepat waktu & akurat.

Kriteria :1. Ada anggaran utk merencanakan & mendesain proses manajemen utk memperoleh data & informasi ttg hal-hal terkait dengan KP.1. Ada mekanisme identifikasi masalah & kendala komunikasi utk merevisi manajemen informasi yg ada.

BUDAYA KESELAMATAN1. MENYADARI SIFAT PELAYANAN KESEHATAN BERISIKO TINGGI &CENDERUNG / MUDAH TERJADI KESALAHAN.

2. SEMUA PIHAK BERTANGGUNG JAWAB MENGURANGI RISIKO. 3. MENDORONG KOMUNIKASI YANG TERBUKA TENTANG SAFETYDALAM LINGKUNGAN YG NON-PUNITIVE / TIDAK MENGHUKUM; BEBAS DARI KETAKUTAN AKAN PERMASALAHAN PELAPORAN.

4. MEMFASILITASI PELAPORAN INSIDEN KP & MASALAH SAFETY.

5. BELAJAR DARI KESALAHAN & MENDESAIN ULANG SISTEM YG LEBIHAMAN.

6. MEMELIHARA AKUNTABILITAS UTK KP. 7. MEMASTIKAN STRUKTUR ORGANISASI, PROSES, TUJUAN &REWARDS TERKAIT DGN PENINGKATAN KP. SEKIAN !

MANAJEMEN RISIKO KLINIS (CLINICAL RISK MANAGEMENT)MANAJEMEN RISIKO KLINIS:

PROSES SISTEMATIS MELAKUKAN IDENTIFIKASI, ANALISIS, PENGENDALIAN, DAN PENANGANAN RISIKO KLINIS YANG POTENSIAL ATAU AKTUAL.PROSES DILAKUKAN MELALUI PROGRAM YANG DIRANCANG SECARA BAIK UNTUK MENCEGAH, MENGENDALIKAN, DAN MEMBUAT MENIMAL MUNGKIN PASIEN MENGALAMI RISIKO KLINIS.

TUJUANNYA : MENEGURANGI RISIKO KLINIS DAN CEDERA PADA PASIEN, DIHARAPKAN DAPAT MENCEGAH TUNTUTAN MALPRAKTIK; MENGURANGI KEMUNGKINAN KLAIM DAN MENGENDALIKAN BIAYA KLAIM YANG HARUS MENJADI BEBAN INSTITUSI; MEMENUHI TUJUAN RS SECARA OPTIMAL; MENINGKATKAN KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN RUMAH SAKIT.