KAJIAN YURIDIS PENGAWASAN MUTU RUMAH SAKIT …

94

KAJIAN YURIDIS

PENGAWASAN MUTU RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT

PENDIDIKAN MELALUI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Inna Hidajati

Bagian Administrasi Umum Universitas Hang Tuah Surabaya

Abstract: In effort of controlling the quality, it indeed requires to control the Dental

Hospital for Education (RSGMP). The conditions in 2009 showed that there were only 39

hospitals which had officially obtained the Health Minister's Decision Letter as the

educational hospital. At the same time, there were 52 Institutions of Medical Education

and there were 12 the Dental Hospitals which had possessed the Decision Latter.

Therefore, the important issues to research are what ratio-legis to control the Dental

Hospital for Education is and whether it has been already managed according to

provisions of the hospital accreditation. This research constitutes prescriptive research by

using statute approach that is supported with the primary legal materials, namely

regulations and the secondary law materials such as books, journals, etc. The analysis

uses normative and descriptive method. The analysis results show that it is necessary to

accredit the Dental Hospital for Education with ratio legis of historical, sociological,

philosophical, and juridical aspects. In managing the Dental Hospital for Education, it is

necessary to internally control the Dental Hospital for Education Cestificate, patient

safety, the legal protection to the learners by providing the profession insurance, and

awarding academic appointments to doctor/clinic lecturer at the Dental Hospital for

Education.

Keywords: control, accreditation of the Dental Hospital for Education

Abstrak: Pengawasan dalam rangka pengawasan mutu pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut

Pendidikan (RSGMP) memang perlu dilakukan. Kondisi tahun 2009 menunjukkan hanya

ada 39 rumah sakit (RS) yang secara resmi mempunyai Surat Keputusan Menteri

Kesehatan sebagai RS Pendidikan. Pada waktu yang sama terdapat 52 Institusi Pendidikan

Kedokteran dan terdapat 12 Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang telah mendapat SK Menteri

Kesehatan. Oleh karena itu, muncul masalah yang penting untuk diteliti mengenai ratio

legis perlunya pengawasan bagi RSGMP dan apakah pengelolaan RSGMP sudah

memenuhi ketentuan akreditasi rumah sakit. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum

preskriptif dengan pendekatan undang-undang yang didukung dengan bahan hukum

primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti buku,

jurnal, dan lain-lain. Metode analisis yang digunakan adalah metode normatif deskriptif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu adanya akreditasi terhadap RSGMP dengan ratio

legis aspek historis, filosofis, yuridis maupun sosiologis. Dalam pengelolaan RSGMP

untuk memenuhi akreditasi diperlukan adanya pengawasan secara internal terhadap

Sertifikat RSGMP, patient safety, perlindungan hukum kepada peserta didik dengan

asuransi profesi dan pemberian jabatan akademik kepada dokter/dosen klinik di RSGMP.

Kata kunci: pengawasan, akreditasi rumah sakit pendidikan

Perspektif Hukum, Vol. 14 No. 2 November 2014 : 94-109

95

Pendahuluan

Rumah Sakit Gigi dan Mulut

(RSGM) adalah sarana pelayanan ke-

sehatan yang menyelenggarakan pela-

yanan kesehatan gigi dan mulut per-

orangan untuk pelayanan pengobatan dan

pemulihan tanpa mengabaikan pelayanan

peningkatan kesehatan dan pencegahan

penyakit yang dilaksanakan melalui pela-

yanan rawat jalan, gawat darurat dan

pelayanan tindakan medik.1 Sedangkan

RSGM Pendidikan (RSGMP) adalah

RSGM yang menyelenggarakan pelayan-

an kesehatan gigi dan mulut, yang juga

digunakan sebagai sarana proses pembe-

lajaran, pendidikan dan penelitian bagi

profesi tenaga kesehatan kedokteran gigi

dan tenaga kesehatan lainnya, dan terikat

melalui kerjasama dengan fakultas ke-

dokteran gigi.2

Keberadaan Rumah Sakit Gigi dan

Mulut Sendiri disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang

Pendidikan Kedokteran Pasal 1 ayat 16.

Rumah sakit pendidikan sendiri berhu-

bungan dengan amanat dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi Pasal 41 ayat 1

sebagai sumber belajar. Sumber belajar

yang dimaksud sebagaimana dalam Pen-

jelasan Pasal 41 ayat 1 sebagai berikut:

“Sumber belajar dapat berbentuk antara

lain, alam semesta, lembaga legislatif,

eksekutif, dan yudikatif, rumah sakit pen-

didikan, laboratorium, perpustakaan, mu-

seum, studio, bengkel, stadion, dan sta-

siun penyiaran”.

1 Pasal 1 point 1 Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 1173/MENKES/

PER/X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan

Mulut. 2 Pasal 1 point 2 Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 1173/MENKES/

PER/X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan

Mulut.

Salah satu langkah yang perlu

ditempuh pengembangan sumber daya

manusia yang memiliki spesialisasi di bi-

dang kesehatan gigi adalah dengan me-

ngembangkan pendidikan dokter gigi

pada fakultas-fakultas kedokteran gigi di

Indonesia. Saat ini berdasarkan data

Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2013,

terdapat 30 universitas yang menyeleng-

garakan Fakultas Kedokteran Gigi,

artinya terdapat 30 Fakultas Kedokteran

Gigi tercatat Konsil Kedokteran

Indonesia dan tersebar di Indonesia.3

Keberadaan Fakultas Kedokteran Gigi

turut berpengaruh terhadap ketersediaan

Rumah Sakit Gigi dan Mulut, khususnya

RSGM Pendidikan (RSGMP). Hal ini

sebagaimana dalam Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.00.05.1.4.2.492.A Tahun 2002 ten-

tang Pemberian Izin Sementara Pendirian

Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagai

lahan pendidikan di Fakultas Kedokteran

Gigi menetapkan bahwa setiap Fakultas

Kedokteran Gigi harus memiliki Rumah

Sakit Gigi dan Mulut dalam upaya untuk

meningkatkan kualitas dokter gigi dan

pelayanan kepada masyarakat umum.

Perlunya pengawasan dalam rangka

pengawasan mutu pada Rumah Sakit Gigi

dan Mulut Pendidikan Pendidikan (RS-

GMP) sebagaimana dalam Pasal 9 ayat 4

Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 1173/MENKES/PER/

X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan

Mulut memang layak dilakukan. Hal ini

sebagaimana informasi dari Direktorat

Bina Pelayanan Medik Spesialistik

Direktorat Jenderal Bina Pelayanan

3 Konsil Kedokteran Indonesia., “Daftar Nama

Dekan FKG dan Status Institusi Tahun 2013”,

http://kki.go.id/assets/data/menu/

Daftar_Nama_Dekan_dan_Institusi_FK_2.zip,

diakses pada bulan Februari 2014.


Inna Hidayati, Kajian Yuridis Pengawasan Mutu Rumah Sakit ……….

96

Medik Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia tahun 2009 menyebutkan tahun

2009 terdapat hanya ada 39 RS yang

secara resmi mempunyai Surat Keputusan

Menteri Kesehatan sebagai RS Pendidi-

kan, pada waktu yang sama terdapat 52

Institusi Pendidikan Kedokteran dan ter-

dapat 12 Rumah Sakit Gigi dan Mulut

yang telah mendapat SK Menteri Ke-

sehatan.4

Sebagaimana telah disampaikan,

untuk menjamin mutu dari Rumah Sakit

Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP)

berbagai instrumen diperlukan, diantara-

nya akreditasi Rumah Sakit. Pengawasan

mutu ini merupakan langkah terjaminnya

kualitas penyelenggaraan pelayanan, se-

hingga lebih mampu mewujudkan ke-

selamatan bagi pengguna. Penelitian ini

mengkaji permasalahan menyangkut apa

ratio legis perlunya pengawasan bagi

Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan

(RSGMP), dan apakah pengelolaan

Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan

(RSGMP) sudah memenuhi ketentuan

akreditasi rumah sakit. Penelitian ini di-

harapkan memberikan kontribusi terha-

dap ilmu hukum kesehatan dan dapat

menjadi acuan bagi pengelola Rumah

Sakit Khusus Gigi dan Mulut Pendidikan

pada institusi Perguruan Tinggi penye-

lenggara Fakultas Kedokteran Gigi atau

Program Studi Kedokteran Gigi.

4 Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik

Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

2009, “Perijinan Penyelenggaraan Rumah Sakit

Pendidikan”,

http://fkunswagati.ac.id/downlot.php%3Ffile%3D

izin_rumah_sakit_pendidikan.pdf&sa=U&ei=Fh

gHU8OrNIvOkgX5oIDYDQ&ved=0CB0QFjAA&

usg=AFQjCNFcLspBQ6MZ2eGnz2zCNpYkbEnru

g, diakses pada bulan Februari 2014.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode

penelitian hukum preskriptif, berfokus

pada penelitian terhadap substansi hukum

yang berkaitan dengan pengawasan mutu

rumah sakit khusus gigi dan mulut pen-

didikan melalui akreditasi Rumah Sakit.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian preskrip-

tif. Penelitian hukum dilakukan untuk

menghasilkan argumentasi, teori atau

konsep baru atas hasil penelitian yang

telah dilakukan.

Penelitian ini menggunakan pende-

katan undang-undang (statute approach)

yang didukung dengan bahan hukum

yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Kegiatan pengumpulan

bahan hukum dilakukan melalui studi

pustaka dengan cara identifikasi isi.

Metode analisis bahan hukum yang

digunakan dalam penelitian ini adalah

metode normatif deskriptif. Analisa pada

bahan hukum disajikan dalam bentuk

kalimat yang konsisten, logis dan efektif

serta sistematis sehingga memudahkan

untuk interpretasi.

Pembahasan

Rumah Sakit

Definisi Rumah Sakit secara jelas

dan sama terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 44 tentang Rumah Sakit Pasal 1

dan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 340/MEN-

KES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi

Rumah Sakit Pasal 1 menyebutkan bahwa

“Rumah Sakit adalah institusi pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan pela-

yanan kesehatan perorangan secara pari-

purna yang menyediakan pelayanan rawat

inap, rawat jalan, dan gawat darurat”.

Sedangkan Rumah Sakit dalam beberapa

http://fkunswagati.ac.id/downlot.php%3Ffile%3Dizin_rumah_sakit_pendidikan.pdf&sa=U&ei=FhgHU8OrNIvOkgX5oIDYDQ&ved=0CB0QFjAA&usg=AFQjCNFcLspBQ6MZ2eGnz2zCNpYkbEnrug






97

referensi, menjelaskan bahwa yang di-

sebut Rumah Sakit, apabila terdapat

beberapa unsur diantaranya: adanya

“tempat" (bangunan fisik) dan sarana pra-

sarana lainnya; adanya pasien dan dokter;

adanya bentuk-bentuk pelayanan; adanya

keadaan orang sakit; adanya tindakan

perawatan dan tindakan medik dalam

bentuk praktik profesional.

Rumah Sakit Gigi dan Mulut

Pengaturan tentang Rumah Sakit

Gigi dan Mulut secara jelas diatur dalam


Indonesia Nomor 1173/MENKES/PER/

X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan

Mulut. Rumah Sakit Gigi dan Mulut, se-

lanjutnya disingkat RSGM adalah sarana

pelayanan kesehatan yang menyeleng-

garakan pelayanan kesehatan gigi dan

mulut perorangan untuk pelayanan peng-

obatan dan pemulihan tanpa mengabaikan

pelayanan peningkatan kesehatan dan

pencegahan penyakit yang dilaksanakan

melalui pelayanan rawat jalan, gawat da-

rurat dan pelayanan tindakan medik.

Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehat-

an Republik Indonesia Nomor

1173/MENKES/PER/X/2004 menyebut-

kan: “Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pen-

didikan adalah RSGM yang menyeleng-

garakan pelayanan kesehatan gigi dan

mulut, yang juga digunakan sebagai sara-

na proses pembelajaran, pendidikan dan

penelitian bagi profesi tenaga kesehatan

kedokteran gigi dan tenaga kesehatan

lainnya, dan terikat melalui kerjasama

dengan fakultas kedokteran gigi”. Se-

dangkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kese-

hatan Republik Indonesia Nomor 1173/

MENKES/PER/X/2004 tersebut menye-

butkan: “Rumah Sakit Gigi dan Mulut

dapat diselenggarakan oleh Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah dan atau

swasta. Penyelenggaraan RSGM bersifat

sosial ekonomi. Hal mana Rumah Sakit

Gigi dan Mulut harus berbentuk Badan

Hukum, sedangkan RSGM swasta dapat

dimiliki oleh Penanam Modal Asing

(PMA) dan atau Penanaman Modal

Dalam Negeri ( PMDN)”.

Pengawasan

Muchsan berpendapat: “Pengawas-

an pada hakikatnya suatu tindakan me-

nilai (menguji) apakah sesuatu telah ber-

jalan sesuai dengan rencana yang telah

ditentukan. Dengan pengawasan tersebut

akan dapat ditemukan kesalahan-kesalah-

an yang akhirnya kesalahan-kesalahan

tersebut akan diperbaiki dan yang ter-

penting, sampai kesalahan tersebut tidak

terulang kembali.”5 Sedangkan Sondang

P. Siagian memberikan batasan arti dari

pengawasan adalah proses pengamatan

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi

untuk menjamin agar semua pekerjaan

yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditentukan.6

Paulus E. Lotulung menggunakan

istilah kontrol, sebagai padanan kata dari

pengawasan.7 Selanjutnya, di samping

kedua macam kriteria pembedaan ter-

sebut di atas, dikenal pula pembedaan

yang ditinjau dari segi sifat kontrol itu

terhadap objek yang diawasi. Dengan

kata lain, apakah kontrol itu hanya di-

maksudkan untuk menilai segi-segi atau

pertimbangan yang bersifat hukumnya

saja (segi legalitas), yaitu segi recht-

5 Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan Terhadap

Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan

Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty,

Yogyakarta. 6 Sondang P.Siagian, 1970., Filsafat Administrasi,

Gunung Agung, Jakarta. 7 Paulus Effendie Lotulung, 1993., Beberapa

Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap

Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, xv-

xvii.


98

matigheid dari perbuatan pemerintah atau

juga di samping segi rechtmatigheid ini

dilihat pula benar tidaknya perbuatan

yang ditinjau dari segi/pertimbangan ke-

manfaatannya (opportunitas), yaitu segi

doelmatigheid. Jadi dibedakanlah antara

kontrol segi hukum (rechtmatigheid-

stoetsing) dan kontrol segi kemanfaatan

(doematigheidstoetsing). Misalnya: kon-

trol yang dilakukan badan peradilan

(judicial control) pada prinsipnya hanya

menitikberatkan pada segi legalitas, yaitu

kontrol segi hukum, sedangkan suatu

kontrol teknis administratif intern dalam

lingkungan pemerintah sendiri (built-in

control) bersifat selain penilaian legalitas

(rechtsmatigheldstoetsing) juga lebih me-

nitik beratkan pada segi penilaian keman-

faatan (doelmatigheidstoetsing) dari tin-

dakan yang bersangkutan.

Ratio Legis Pengawasan bagi Rumah

Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan

Mekanisme pengawasan pada Ru-

mah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan

(RSGMP), maka pengawasan yang di-

maksud mengacu pada Keputusan Men-

teri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor: 1069/Menkes/SK/XI/2008 ten-

tang Pedoman Klasifikasi dan Standar

Rumah Sakit Pendidikan. Hal-hal yang

terkait dengan pengawasan ini meliputi:

1) Pemantauan dan Evaluasi.8

Pemantauan dan evaluasi mutu pe-

ngelolaan dan pelaksanaan Rumah

Sakit Pendidikan di seluruh Indonesia

dilaksanakan oleh Tim Akreditasi RS

Pendidikan di Tingkat Pusat bersama-

sama dengan Tim Akreditasi RS

Pendidikan Tingkat Provinsi yang di-

bentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan

8 Lampiran X Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1069/ Menkes/ SK/ XI/ 2008 Tanggal :

18 November 2008.

Provinsi setempat. Sesuai kemampu-

an rentang kendali wilayah dan ke-

mampuan sumber daya manusia serta

pembiayaan yang tersedia Dinas Ke-

sehatan Provinsi dapat melimpahkan

tugas dan kewenangan dalam peman-

tauan RS Pendidikan kepada Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota di wila-

yahnya.

Pemantauan terhadap pelaksanaan

Pedoman Standar RS Pendidikan da-

lam hal ini RSGMP dilakukan meli-

puti input, proses dan output.

2) Pengawasan9

Hal-hal yang berhubungan

dengan pengawasan yang penting di-

laksanakan sebagai berikut:

a) Rumah Sakit yang menjalankan

fungsi Rumah Sakit Pendidikan

wajib memiliki Sertifikat Rumah

Sakit Pendidikan (ijin Rumah

Sakit Pendidikan);

b) Rumah sakit pendidikan senantia-

sa wajib mematuhi semua standar

RS Pendidikan (Akreditasi);

c) Rumah Sakit Pendidikan berke-

wajiban menjalankan program ke-

selamatan pasien (patient safety);

d) Institusi Pendidikan Kedokteran

yang mengirim peserta didik ke

RS Pendidikan wajib memberikan

perlindungan hukum kepada pe-

serta didik dengan asuransi pro-

fesi;

e) Institusi pendidikan kedokteran

wajib memberikan jabatan akade-

mik kepada dokter pendidik

klinik/dosen klinik di RS Pendi-

dikan.

Direktur Jenderal Bina Pela-

yanan Medik melakukan pembinaan

9 Lampiran XI Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1069/ Menkes/ SK/ XI/ 2008 Tanggal :

18 November 2008.


99

dan pengawasan terhadap RS Pendi-

dikan yang dapat mengikutsertakan

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi,

ARSPI, AIPKI, MKKI, dan KKI

sesuai tugas, fungsi dan kewe-

nangannya masing-masing. Analisa

pengawasan RSGM Pendidikan da-

lam pembahasan penulis meliputi

subtansi pengertian, dasar hukum

bentuk, dan mekanisme dapat diurai-

kan pada tabel berikut:


100

Tabel 1.

Dasar Hukum Subtansi, Pengertian, Bentuk dan Mekanisme dan Pelaku/Pelaksana Pengawasan RSGM-Pendidikan

Dasar Hukum Subtansi Pengertian Bentuk Mekanisme Pelaku/Pelaksana

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran.

d. Undang –Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit.

e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

f. PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

g. PP Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia

h. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

i. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah.

j. Permenkes Nomor 1173/MENKES/ PER/X/2004 Tentang

Rumah Sakit Gigi Dan Mulut

k. Permenkes Nomor 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang

Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen

Kesehatan.

l. Permenkes Nomor 512/Menkes/PER/XI/2007 tentang Ijin

praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

m. Permenkes Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang

Keselamatan Pasien Rumah Sakit

n. Kepmenkes Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang

Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen

Kesehatan.

a. Pemantauan

dan Evaluasi

b. Pengawasan

Pemantauan

Kinerja Tim

Akreditasi RS

Pendidikan

serta

pemantauan

terhadap mutu

pengelolaan

dan

pelaksanaan

RS Pendidikan

Pengawasan

terhadap RS

dalam

memberikan

perlindungan

dan

keselamatan

baik terhadap

pasien maupun

kepada tenaga

medik

pendidik,

tenaga non

medik

pendidik, serta

peserta didik

yang bekerja di

Internal dan

eksternal

Internal dan

eksternal

Pemantauan terhadap

pelaksanaan Pedoman

Standar RS Pendidikan

a. Pengawasan

terhadap Sertifikat

Rumah Sakit

Pendidikan (ijin

Rumah Sakit

Pendidikan)

b. Pengawasan

terhadap standar

RS Pendidikan

(Akreditasi).

c. Pengawasan

terhadap program

keselamatan pasien

(patient safety).

d. Pengawasan

terhadap

perlindungan

hukum kepada

peserta didik

Tim Akreditasi RS

Pendidikan di Tingkat

Pusat bersama-sama

dengan Tim

Akreditasi RS

Pendidikan Tingkat

Provinsi yang

dibentuk oleh Kepala

Dinas Kesehatan

Provinsi setempat.

Direktur Jenderal Bina

Pelayanan Medik

melakukan pembinaan

dan pengawasan

terhadap RS

Pendidikan yang dapat

mengikutsertakan

Kepala Dinas

Kesehatan Propinsi,

ARSPI, AIPKI,

MKKI, dan KKI

sesuai tugas, fungsi

dan kewenangannya

masing-masing


101

o. Kepmenkes Nomor 1069/Menkes/PER/XI/2008 tentang

Pedoman, Klasifikasi dan Standar RS Pendidikan.

p. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 544

Menkes/SKB/X/81, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 0430 a/U/1981 dan Menteri Dalam Negeri Nomor

324.A Tahun 1981 tentang Pembagian Tugas, Tanggung

Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit

Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter.

Rumah Sakit

Pendidikan

dengan asuransi

profesi.

e. Pengawasan

terhadap jabatan

akademik kepada

dokter pendidik

klinik / dosen

klinik di RS

Pendidikan.

Sumber : diolah penulis berdasarkan Kepmenkes Nomor 1069/Menkes/PER/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar RS Pendidikan


102

Telaah secara historis, filosofis

dan sosiologis dalam publikasi-

publikasi yang diuraikan menunjukkan

bahwa akreditasi demikian penting

dalam rangka peningkatan mutu dan

profesionalisme pelayanan rumah sakit

sebagai penyelenggara upaya kesehatan.

Akreditasi dari sisi tenaga kesehatan

rumah sakit adalah perlu dengan

menetapkan regulasi, mempertahankan

ijin rumah sakit, dan memperbaiki

struktur dan proses pelayanan rumah

sakit. Akreditasi dari sisi pasien dan

pelanggan rumah sakit, diharapkan

lebih mampu menjamin terhadap

keselamatan dan kepastian hukum.

Analisa ratio legis akreditasi sebagai

pengawasan mutu rumah sakit

khususnya pada Rumah Sakit Gigi dan

Mulut Pendidikan dalam pembahasan

penulis meliputi historis, filosofis dan

sosiologis dapat diuraikan pada tabel

berikut :


103

Tabel 2.

Ratio Legis Akreditasi Sebagai Pengawasan Mutu Rumah Sakit Khususnya Pada Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Pendidikan

Perspektif

Ratio Legis

Kondisi Keterkaitan dengan

Akreditasi

Historis a. Terdapat perjalanan sejarah pendirian rumah sakit, dan orientasi perbaikan mutu.

b. Penetapan dan penerapan standar pelayanan rumah sakit seperti pada tahun 1918 The American

College of Surgeons yang telah menyusun Hospital Standardization Programme, dan

terbentuknya Joint Commission on Accreditation of Hospital tahun 1951

c. Indonesia tahun 1979 menggunakan istilah program pengendalian mutu yang baik. Akreditasi

dimulai sejak tahun 1995, dan baru dilakukan pada tahun 1996. Pelaksanaan kegiatan akreditasi

rumah sakit merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 26 Permenkes Nomor

159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, KepMenkes Nomor 436 tahun 1993 tentang

berlakunya standar pelayanan rumah sakit dan standar pelayanan medis

Mendukung Perlunya

Akreditasi Rumah

Sakit Gigi Dan Mulut

Pendidikan

Filosofis a. Pesatnya perkembangan penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan meningkatnya kesadaran

masyarakat akan pelayanan kesehatan menuntut pelaksanaan pelayanan medik spesialistik yang

bermutu, transparan dan akuntabel di Rumah Sakit.

b. Fungsi ganda Rumah Sakit Pendidikan, maka rumah sakit pendidikan harus memenuhi standar

sebagai rumah sakit pendidikan dari berbagai ketentuan dan peraturan.

c. Dinamika ketentuan Internasional bagi RSGM:

Sertifikasi ISO 9001: 2000.

Ketetapan World Federation for Medical Education (WFME).

Konstitusi WHO tahun 1948 tertulis bahwa "health is a fundamental human right"

Acuan Global Goals for Oral Health 2020 yang disusun WHO tahun 2003

Resolusi World Health Assembly (WHA) 60 yang dikenal The Sixtieth World Health Assembly

tahun 2007

Sosiologis Publikasi-publikasi dari Shaw (2003), Salmon., et.al (2003), Tehewy., et.al (2009), Greenfield dan

Braithwaite (2009), Braithwaithe., et.al (2009), Pomey., et.al (2010), Alkhenizan dan Shaw (2011),

dan Nicklin (2014) yang menunjukkan bahwa akreditasi demikian penting dalam rangka peningkatan

mutu dan profesionalisme pelayanan rumah sakit sebagai penyelenggara upaya kesehatan.

Sumber : diolah penulis, 2014


104

Pengelolaan Rumah Sakit Gigi dan

Mulut Pendidikan (RSGMP) dalam

Ketentuan Akreditasi Rumah Sakit

Standar Rumah Sakit Pendidikan

ini disusun mengacu pada standar pen-

didikan kedokteran yang ditetapkan oleh

World Federation of Medical Education

(WFME). Format ini juga digunakan

dalam penyusunan Standar Pendidikan

Profesi Dokter/Dokter Gigi dan Standar

Pendidikan Profesi Dokter/Dokter Gigi

Spesialis. Dalam pelaksanaan program

pendidikan dokter dan dokter spesialis,

yang perlu diperhatikan adalah keterlibat-

an tiga komponen utama yang memegang

peranan penting dan saling mendukung,

yaitu Institusi Pendidikan Kedokteran,

Kolegium Ilmu Kedokteran dan rumah

sakit (RS) Pendidikan.

Kedudukan RS Pendidikan sebagai

salah satu komponen yang sangat menen-

tukan keberhasilan proses pembelajaran

klinik yang meliputi pengetahuan (know-

ledge), kemampuan psikomotor (skill),

dan perilaku (attitude) sesuai kompetensi

sebagaimana ditetapkan dalam modul

pendidikan berdasarkan Standar Pendidi-

kan Profesi Kedokteran. Seiring dengan

kebutuhan pembelajaran klinik peserta

didik terutama dalam rangka menjamin

mutu keluaran dan hasil peserta didik

yang sesuai dengan standar kompetensi,

maka tidak semua Rumah Sakit dapat

secara serta merta menjadi Rumah Sakit

Pendidikan. Rumah Sakit yang telah

berdiri dan operasional memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

bila akan ditambah fungsinya sebagai RS

Pendidikan harus memenuhi kriteria

sebagaimana ditentukan dalam Standar

Rumah Sakit Pendidikan. Untuk itu

dalam rangka menjamin mutu pendidikan

profesi kedokteran sekaligus menjamin

mutu pelayanan medik di RS Pendidikan,

maka dipandang perlu dilakukan Stan-

darisasi Rumah Sakit Pendidikan.

Peningkatan jumlah peserta didik,

pengembangan kapasitas, keterbatasan fa-

silitas serta keterbatasan jumlah dan

variasi kasus di RS Pendidikan Utama

menjadi masalah bagi Institusi Pendidik-

an Kedokteran dalam menghasilkan te-

naga medik yang berkualitasKonsep

dasarnya adalah tiap Institusi Pendidikan

Kedokteran harus memenuhi kecukupan

tenaga pengajar, jumlah dan jenis variasi

kasus.

Oleh karena itu setiap Institusi

Pendidikan Kedokteran harus mempunyai

minimal satu RS Pendidikan Utama dan

mempunyai beberapa RS Pendidikan Sa-

telit sebagai jejaring. Selain itu Institusi

Pendidikan Kedokteran dapat memiliki

satu atau beberapa jejaring RS Afiliasi

(Eksilensi) atau Rumah Sakit Umum

dengan unggulan tertentu sebagai wahana

pembelajaran klinik peserta didiknya.

Rumah Sakit Khusus (Afiliasi/

Eksilensi) dapat mempunyai Rumah

Sakit Satelit berupa Rumah Sakit Khusus

lainnya dan Rumah Sakit Umum yang

mempunyai pelayanan unggulan tertentu

sebagai jejaringnya. Sehingga, berdasar-

kan hal tersebut maka disusun Standar

RS Pendidikan menjadi:

1) Standar RS Pendidikan Utama.

2) Standar RS Pendidikan Afiliasi (Eksi-

lensi).

3) Standar RS Pendidikan Satelit.

Untuk setiap jenis RS Pendidikan

ditetapkan Standar dengan masing-ma-

sing kriterianya, mengacu pada World

Federation of Medical Education (WF-

ME), sebagai berikut:

1) Standar Visi, Misi, Komitmen dan

Persyaratan.

2) Standar Manajemen dan Administrasi.


105

3) Standar Sumber Daya Manusia untuk

program pendidikan klinik.

4) Standar Penunjang Pendidikan.

5) Standar perancangan dan pelaksanaan

program pendidikan klinis yang ber-

kualitas.

Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 1173/MEN-

KES/PER/X/2004 tentang Rumah Sakit

Gigi dan Mulut menyebutkan ketentuan

persyaratan minimal sarana dan prasarana

RSGM meliputi: Ruang Rawat Jalan;

Ruang Gawat Darurat Ruang pemulihan/

Recovery room; Ruang Operasi; Farmasi

dan Bahan Kedokteran Gigi; Laboratori-

um Klinik; Laboratorium Teknik Gigi;

Ruang Sentral Sterilisasi; Radiologi;

Ruang Tunggu; Ruang Administrasi;

Ruang Toilet; dan Prasarana yang

meliputi tenaga listrik, penyediaan air

bersih, instalasi pembuangan limbah, alat

komunikasi, alat pemadam kebakaran dan

tempat parkir.

Sehubungan mekanisme penilaian

akreditasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut

Pendidikan hasil penilaian kelayakan

Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Pen-

didikan Utama, Afiliasi (Eksilensi) atau

Satelit didasarkan pada ketentuan sebagai

berikut:

a. Akreditasi A, bila nilai pencapaian

Standar Rumah Sakit Pendidikan le-

bih dari 79 % sampai dengan 100 %.

Rekomendasinya adalah sebagian be-

sar atau seluruh standar telah di-

penuhi.

b. Akreditasi B, bila nilai pencapaian


mencapai lebih dari 60 % sampai

dengan 79 %. Rekomendasinya ada-

lah pada umumnya telah memenuhi

standar, tetapi masih memerlukan pe-

ningkatan kepatuhan beberapa para-

meter standar.

c. Akreditasi C, bila nilai pencapaian


mencapai lebih dari 33 % sampai

dengan 60 %. Rekomendasinya ada-

lah perlu pembinaan untuk pening-

katan kepatuhan sebagian besar stan-

dar.

Berdasarkan hasil penilaian kela-

yakan Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit

Pendidikan Utama, Afiliasi (Eksilensi)

atau Satelit, maka status akreditasinya

dikatagorikan sebagai berikut:

a. Status Akreditasi A, telah mendapat-

kan Sertifikat Akreditasi RS Pen-

didikan untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun.

b. Status Akreditasi B, dapat diberikan

Sertifikat Akreditasi RS Pendidikan,

namun dalam jangka waktu selambat

lambatnya 3 (tiga) tahun harus dilaku-

kan penilaian kembali.

c. Status Akreditasi C, belum menda-

patkan Sertifikat Akreditasi RS Pen-

didikan dan dalam waktu 1 (satu)

tahun harus dilakukan penilaian

kembali.

Lebih lanjut mekanisme penetapan

dan penilaian akreditasi Rumah Sakit

Pendidikan khususnya Rumah Sakit Gigi

dan Mulut Pendidikan (RSGMP) ber-

dasarkan peraturan perundangan yang

berlaku dipaparkan dalam skema sebagai

berikut:


106

Sumber: Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik Direktorat Jenderal Bina

Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2009

Gambar 1.

Skema Tata Cara Penetapan dan Penilaian

Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan


107

Analisa penulis mengenai penge-

lolaan Rumah Sakit Gigi Dan Mulut

Pendidikan (RSGMP) dalam ketentuan

akreditasi rumah sakit berbeda dengan

pengelolaan pada Rumah Sakit Non Pen-

didikan (Rumah Sakit Umum). Penge-

lolaan RSGMP dalam memenuhi ketentu-

an akreditasi meliputi 5 standar dan 52

kriteria meliputi:

a. Standar Visi, misi, komitmen dan

persyaratan rumah sakit (6 kriteria);

b. Standar manajemen dan administrasi

(21 kriteria);

c. Standar sumberdaya manusia untuk

program pendidikan klinik (7 krite-

ria);

d. Standar penunjang pendidikan (5 kri-

teria);

e. Standar perancangan dan pelaksana-

an program pendidikan klinik (13

kriteria).

Hal lain yang diperhatikan dalam

pengelolaan RSGMP untuk memenuhi

akreditasi adalah pelaksanaan pengawas-

an secara internal terhadap:

a. Sertifikat Rumah Sakit Pendidikan

(ijin Rumah Sakit Pendidikan);

b. Program keselamatan pasien (patient

safety);

c. Perlindungan hukum kepada peserta

didik dengan asuransi profesi;

d. Jabatan akademik kepada dokter pen-

didik klinik/dosen klinik di RS

Pendidikan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai

Kajian Yuridis Pengawasan Mutu Rumah

Sakit Khusus Gigi dan Mulut Pendidikan

melalui Akreditasi Rumah Sakit dapat

disimpulkan bahwa, ratio legis akreditasi

sebagai pengawasan mutu rumah sakit

khususnya pada Rumah Sakit Gigi dan

Mulut Pendidikan menunjukkan perlu

adanya Akreditasi Rumah Sakit Gigi Dan

Mulut Pendidikan. Pertimbangan perlu-

nya akreditasi sebagai pengawasan secara

historis perjalanan sejarah pendirian ru-

mah sakit yang senantiasa berorientasi

perbaikan mutu, baik secara internasional

maupun nasional. Penetapan dan pene-

rapan standar pelayanan rumah sakit

merupakan wujud pengawasan sebagai

kriteria/standar dalam akreditasi terhadap

keakuratan tingkat kinerja dihubungkan

dengan standar dan cara implementasi pe-

ningkatan sistem pelayanan kesehatan

secara berkesinambungan. Secara filoso-

fis perkembangan penyelenggaraan pen-

didikan kedokteran dan meningkatnya ke-

sadaran masyarakat akan pelayanan ke-

sehatan menuntut pelaksanaan pelayanan

medik spesialistik yang bermutu,

transparan dan akuntabel di Rumah Sakit.

Hal ini terlebih bagi Rumah Sakit

Pendidikan (RSGMP) yang memiliki

fungsi ganda, yakni disamping berfungsi

memberikan pelayanan medik kepada

masyarakat juga berfungsi sebagai tempat

pembelajaran klinik bagi calon dokter/

dokter gigi dan dokter spesialis/dokter

gigi spesialis untuk meningkatkan kom-

petensi baik dari segi keilmuan (know-

ledge), keahlian (skill) dan profesional

attitude. Sehingga RSGMP harus meme-

nuhi standar sebagai rumah sakit pen-

didikan dari berbagai ketentuan dan

peraturan. Dinamika ketentuan Inter-

nasional bagi RSGM seperti Sertifikasi

ISO 9001: 2000, ketetapan World Fede-

ration for Medical Education (WFME).,

Konstitusi WHO tahun 1948 tertulis

bahwa "health is a fundamental human

right, Acuan Global Goals for Oral

Health 2020 yang disusun WHO tahun

2003 dan Resolusi World Health

Assembly (WHA) 60 yang dikenal The

Sixtieth World Health Assembly tahun


108

2007, yang mendukung secara filosofis

pentingnya akreditasi pada RSGM.

Secara sosiologis dukungan publikasi-

publikasi dari Shaw (2003), Salmon.,

et.al (2003), Tehewy., et.al (2009),

Greenfield dan Braithwaite (2009),

Braithwaithe., et.al (2009), Pomey., et.al

(2010), Alkhenizan dan Shaw (2011), dan

Nicklin (2014) menunjukkan bahwa

akreditasi demikian penting dalam rangka

peningkatan mutu dan profesionalisme

pelayanan rumah sakit sebagai penye-

lenggara upaya kesehatan.

Pengelolaan Rumah Sakit Gigi Dan

Mulut Pendidikan (RSGMP) dalam

ketentuan akreditasi rumah sakit berbeda

dengan pengelolaan pada Rumah Sakit

Non Pendidikan (Rumah Sakit Umum).

Pengelolaan RSGMP dalam memenuhi

ketentuan akreditasi meliputi 5 standar

dan 52 kriteria meliputi: standar visi,

misi, komitmen dan persyaratan rumah

sakit (6 kriteria), standar manajemen dan

administrasi (21 kriteria), standar sum-

berdaya manusia untuk program pendi-

dikan klinik (7 kriteria), standar penun-

jang pendidikan (5 kriteria) dan standar

perancangan dan pelaksanaan program

pendidikan klinik (13 kriteria). Hal lain

yang diperhatikan dalam pengelolaan

RSGMP untuk memenuhi akreditasi

adalah pelaksanaan pengawasan secara

internal terhadap Sertifikat Rumah Sakit

Pendidikan (ijin Rumah Sakit Pendi-

dikan), program keselamatan pasien

(patient safety), perlindungan hukum ke-

pada peserta didik dengan asuransi

profesi dan pemberian jabatan akademik

kepada dokter pendidik klinik/dosen

klinik di RS Pendidikan. Saran yang di-

sampaikan dalam penelitian ini bahwa

pada instansi pendidikan penyelenggara

Fakultas Kedokteran Gigi melakukan

koordinasi secara internal dan ekternal

untuk mempersiapkan Rumah Sakit Gigi

Dan Mulut Pendidikan (RSGMP) dalam

rangka memenuhi standar kriteria maksi-

mal akreditasi Rumah Sakit Pendidikan

dalam rangka pelaksanaan pelayanan

medik spesialistik yang bermutu, trans-

paran dan akuntabel di Rumah Sakit serta

sebagai tempat pembelajaran klinik yang

bermutu dan berstandar bagi calon

dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/

dokter gigi, sehingga dari akreditasi ter-

sebut memberikan manfaat yang dapat

diterima masing-masing pihak baik,

RSGM, pemerintah, perusahaan asuransi

maupun masyarakat.

Fakultas Kedokteran Gigi dan

RSGM perlu melakukan kegiatan peman-

tauan evaluasi dan pengawasan terhadap

perijinan Rumah Sakit Pendidikan, prog-

ram keselamatan pasien (patient safety),

perlindungan hukum kepada peserta didik

dengan asuransi profesi dan pemberian

jabatan akademik kepada dokter pendidik

klinik/dosen klinik di RS Pendidikan.

Demikian pula, koordinasi yang melibat-

kan instansi dan asosiasi profesi terkait

diantaranya Dinas Kesehatan Provinsi

dan Kota, Kolegium Kedokteran Gigi,

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI),

Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi

Indonesia (AFDOGI), Asosiasi RSGM,

ARSPI, AIPKI, MKKI, PDGI dan KKI.

Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Pendidikan

(RSGMP) yang telah diselenggarakan

Fakultas Kedokteran Gigi perlu lebih

meningkatkan upaya promosi mengingat

masih rendahnya pengetahuan masya-

rakat mengenai pelayanan kesehatan gigi

dan mulut baik melalui pembentukan

divisi publikasi pada RSGMP, juga

dilakukan melalui penggunaan media

elektronik, pemasangan spanduk, poster,

atau penempelan stiker tentang keber-

adaan RSGMP. Peningkatan jumlah ke-


109

giatan atau aksi-aksi sosial Rumah Sakit

Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP)

yang telah dikelola, dalam rangka media

pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran

gigi melalui pengobatan dan pemeriksaan

gigi gratis.

Daftar Bacaan


Indonesia Nomor 1173/MENKES/

PER/X/2004 tentang Rumah Sakit

Gigi dan Mulut.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :

1069/ Menkes/ SK/ XI/ 2008

Tanggal : 18 November 2008.

Lotulung, Paulus Effendie, 1993.,

Beberapa Sistem Tentang Kontrol

Segi Hukum Terhadap Pemerintah,

Citra Aditya Bakti, Bandung, xv-

xvii.

Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan

Terhadap Perbuatan Aparat

Pemerintah Dan Peradilan Tata

Usaha Negara di Indonesia,

Liberty, Yogyakarta.

Siagian, Sondang P., 1970., Filsafat

Administrasi, Gunung Agung,

Jakarta.

Konsil Kedokteran Indonesia., “Daftar

Nama Dekan FKG dan Status

Institusi Tahun 2013”,


Daftar_Nama_Dekan_dan_Institusi

_FK_2.zip, diakses pada bulan

Februari 2014.

Direktorat Bina Pelayanan Medik

Spesialistik Direktorat Jenderal

Bina Pelayanan Medik

Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia, 2009, “Perijinan

Penyelenggaraan Rumah Sakit

Pendidikan”,

http://fkunswagati.ac.id/downlot.ph

p%3Ffile%3Dizin_rumah_sakit_pe

ndidikan.pdf&sa=U&ei=FhgHU8

OrNIvOkgX5oIDYDQ&ved=0CB0

QFjAA&usg=AFQjCNFcLspBQ6M

Z2eGnz2zCNpYkbEnrug, diakses

pada bulan Februari 2014.








KAJIAN YURIDIS PENGAWASAN MUTU RUMAH SAKIT …

Documents

Transcript of KAJIAN YURIDIS PENGAWASAN MUTU RUMAH SAKIT …