KAISALU - Audit Board of Indonesia · 2015. 6. 1. · “kepompong hasil pemeriksaan” dapat...
Transcript of KAISALU - Audit Board of Indonesia · 2015. 6. 1. · “kepompong hasil pemeriksaan” dapat...
-
Buletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Independensi - Integritas - Profesionalisme
KAISALU Edisi III Tahun 2015
kupang.bpk.go.id
Daftar Isi Rekonsiliasi Data Pelaksanaan TLHP BPK Pada Pemerintah Daerah se-Provinsi NTT Hal 1
Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bagi Auditor Inspektorat di Wilayah Provinsi NTT
Hal 2
Penyerahan Laporan Keuangan TA 2014 oleh 4 Pemerintah Daerah Hal 3
Hal 4 Target dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja TA 2015 BPK Perwakilan Provinsi NTT
Rekonsiliasi Data Pelaksanaan TLHP BPK
Pada Pemerintah Daerah se-Provinsi NTT
Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23 E tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada lembaga perwakilan, dalam hal ini DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya serta disampaikan kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti. BPK juga memiliki peran mendorong dan memantau
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak entitas, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Untuk mewujudkan database pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang akurat, BPK Perwakilan Provinsi NTT mengadakan rekonsiliasi data pelaksanaan TLHP dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi NTT d.h.i pihak Inspektorat Daerah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT secara rutin setiap semester, dan untuk semester I TA 2015 berlangsung selama 2 hari dari tanggal 25 s.d 26 Maret 2015 bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT. Dalam kegiatan ini, masing-masing Pemeriksa BPK selaku pemegang Database Entitas Pemeriksaan (DEP) melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data TLHP BPK dengan pihak Inspektorat Daerah masing-masing. BPK Perwakilan Provinsi NTT berharap, kegiatan ini dapat mendorong pelaksanaan TLHP dan meningkatkan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK, yang pada akhirnya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di Bumi Flobamora.
Output adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan input yang telah ditetapkan. Selanjutnya output dapat menjadi outcome (hasil nyata output yang dapat langsung digunakan), benefit (nilai tambah output yang akan nampak kemudian), serta impact (pengaruh atau akibat yang d i t i m bu l k a n o u t pu t ) . H a s i l pemeriksaan (LHP) dan rekomendasi merupakan output atas proses pemeriksaan BPK. Output ini senantiasa menjadi target kinerja BPK, yang tertuang dalam RKP, dokumen IKU, bahkan diwanti-wanti agar disampaikan kepada auditee secar a tepat waktu. Ibar at pendakian, diserahkannya hasil pemeriksaan kepada auditee menjadi semacam klimaks setelah pemeriksa bergelut dengan perencanaan, pe laksana an , d an pe lapor an pemeriksaan. Gaung pemberitaan dan hajatan BPK Perwakilan NTT pun terikut dengan arus klimaks tersebut, dan seolah dapat bernafas lega setelah LHP terbit. Bagaimana tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK? Sudahkah output BPK selama in i berme tam or fosi s menjadi outcome, menjadi benefit, atau menjadi impact? Hajatan BPK berikutnya adalah memastikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Rekonsiliasi data TLHP yang diselenggarakan setiap semester, adalah salah satu hajatan BPK Perwakilan NTT untuk mengetahui perjalanan output tersebut. Tentu harapan kita semua adalah, “kepompong hasil pemeriksaan” dapat bermetamorfosis menjadi “kupu-kupu outcome bahkan impact” yang lambat laun dapat mewujudkan tujuan berNegara di Bumi Flobamora. Alangkah indahnya.. (PW)
-
Edisi III Tahun 2015 KAISALU 2
kupang.bpk.go.id
Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Bagi Auditor Inspektorat di
Wilayah Provinsi NTT
Berdasarkan pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK RI bertugas salah satunya untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya sesuai Pasal 17 ayat (2)Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut disampaikan oleh BPK RI kepada DPRD selambat–lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPD selama ini, BPK Perwakilan Provinsi NTT belum memiliki ketersediaan jumlah pemeriksa yang seimbang dengan jumlah LKPD yang harus diperiksa. Rapat koordinasi BPK Perwakilan dengan Anggota VI pada tanggal 28
Januari 2015 di Bali, menghasilkan salah satunya strategi penggunaan auditor inspektorat untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD TA 2014. Keputusan ini sejalan dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK. Dalam rangka pelaksanaan strategi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTT telah menjajaki pemerintah daerah se-NTT dan telah memperoleh dukungan penggunaan auditor inspektorat daerah masing-masing. Dalam rangka meningkatkan kompetensi auditor inspektorat daerah yang akan digunakan, BPK Perwakilan Provinsi NTT memandang perlu untuk membekali auditor tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang pemeriksaan LKPD sehingga dapat bekerja secara profesional. Untuk itu pada tanggal 10 s.d. 13 Maret 2015, BPK Perwakilan Provinsi NTT bekerja
sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bagi Auditor Inspektorat di Wilayah Provinsi NTT. Peserta diklat ini berjumlah 46 orang (2 orang per pemerintah daerah) yang merupakan auditor inspektorat di 23 pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-NTT yang akan melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014. Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu: 1. memahami gambaran umum pemeriksaan LKPD; 2. melakukan pengujian atas akun-akun tertentu dalam LKPD; 3. menerapkan metodologi pemeriksaan LKPD dalam kasus secara komprehensif; dan 4. menyusun kertas kerja pemeriksaan.
-
kupang.bpk.go.id
Edisi III Tahun 2015 KAISALU 3
Penyerahan Laporan Keuangan TA 2014 oleh 4
Pemerintah Daerah
Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa BPK harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Untuk keperluan pemeriksaan, UU Nomor 1 Tahun 2004 lebih lanjut mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan LKPD kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tersebut disampaikan kepada DPRD selam-bat-lambatnya 2 bulan setelah menerima LKPD. Setiap tahun, seluruh kewajiban tersebut menjadi rutinitas Pemerintah Daerah dan BPK, termasuk tahun ini untuk
LKPD TA 2014. Pada akhir Maret ini, empat Pemerintah Daerah telah menyampaikan LKPD TA 2014 kepada BPK untuk diperiksa, yaitu: Pemerintah Kabupaten Ngada, Ka-bupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Manggarai Barat. Setelah acara penyampaian
dan penandatangan berita acara se-
rah terima, Kepala Perwakilan BPK
Provinsi NTT melakukan dialog
dengan masing-masing Kepala Dae-
rah. Keempat Pemerintah Daerah ini
memperoleh opini Wajar Dengan
Pengecualian atas LKPD TA 2013,
dan Pemerintah Daerah menyam-
paikan upaya mereka melakukan
perbaikan dan peningkatan kualitas
LKPD TA 2014. Upaya tersebut
akan dinilai oleh BPK melalui
pemeriksaan LKPD TA 2014 yang
direncanakan dimulai pada Minggu
I dan II Bulan April 2015. BPK
Perwakilan Provinsi NTT telah
mempersiapkan tim pemeriksanya
dan siap memenuhi kewajiban
pemeriksaan LKPD secara tepat
waktu.
Target dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
TA 2015 BPK Perwakilan Provinsi NTT
Indikator Kinerja Target PKPK 2015
Rencana Pencapaian Kinerja Rencana Waktu
Penyelesaian Keterangan
Triwulan I Triwulan
II Triwulan
III Triwulan
IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.1
Rekomendasi yang Ditindaklanjuti 55% 50% 50% 55% 55% Desember Sesuai RKP
1.2 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara
65% - - 50% 65% Desember Sesuai RKP
2.1 Jumlah LHP yang diterbitkan 53 - 24 46 53 Desember Sesuai RKP
2.2 Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan 4 - - - 4 Desember Sesuai RKP
2.3 Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100% Desember Sesuai RKP
2.4 Ketepatan waktu penyelesaian LHP 100% 100% 100% 100% 100% Desember Sesuai RKP
2.5 Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan
100% 100% 100% 100% 100% Desember Sesuai RKP
2.6 Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e-Audit
85% - 50% 85% 85% September Untuk Pemeriksaan
LKPD 3.1 Usulan Pendapat yang dimanfaatkan oleh Dit.
EPP
2 - - - 2 Desember Sesuai RKP
4.1 Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang diterbitkan
44 - 22 - 44 Desember Sesuai RKP
4.2 Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara
100% 100% 100% 100% 100% Desember Sesuai RKP
5.1 Jam pelatihan rata-rata per pegawai 40 10 20 35 40 Desember Sesuai RKSP
5.2 Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan
92% - - 75% 92% Desember Sesuai RKSP
6.1 Jumlah media relation per tahun 3 1 - 2 3 Desember Sesuai RKSP
7.1 Aplikasi TIK yang dimanfaatkan secara optimal
100% 100% 100% 100% 100% Desember Sesuai RKSP
7.2 Persentase instalasi Agen Konsolidator 100% 100% 100% 100% 100% Desember Sesuai RKSP
7.3 Persentase entitas yang mentransfer data via Agen Konsolidator
72% 50% 50% 72% 72% September Untuk Pemeriksaan
LKPD
8.1 Tingkat pemenuhan standar sarana dan prasarana
90% 90% 90% 90% 90% Desember Sesuai RKSP
9.1 Tingkat pemanfaatan anggaran 93% 15% 40% 75% 93% Desember Sesuai RKP
dan RKSP
-
Edisi III Tahun 2015 KAISALU 4
kupang.bpk.go.id
Tim Redaksi:
Pengarah Khabib Zainuri
Penanggung jawab Teguh Priyantono
Pemimpin Redaksi I Gede Putra Wijaya
Kru Redaksi Staf Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
Alamat Redaksi BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur; Jl. W. J. Lalamentik Kota Kupang
Telp. (0380) 840600, Fax.(0380) 840601
E-mail : [email protected]
Website: kupang.bpk.go.id Redaksi menerima kiriman berita/tulisan atau foto dokumentasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kegiatan BPK.
R e d a k s i Kaisalu
Rifki Gunawan 27 April
Kemas &
Fitri 28 Maret 2015
Happy Wedding