Jakarta, 15 Desember 2009

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN R.I

REVITALISASI PERKERETAAPIAN INDONESIA REVITALISASI PERKERETAAPIAN INDONESIA (REVITALIZING INDONESIAN RAILWAYS)(REVITALIZING INDONESIAN RAILWAYS)

Oleh : Wakil Menteri PerhubunganOleh : Wakil Menteri Perhubungan

Disampaikan dalamDisampaikan dalam Workshop on the Railways Master Plan; Expanding the Workshop on the Railways Master Plan; Expanding the

Potential of Railways to Support Indonesia’s Economic GrowthPotential of Railways to Support Indonesia’s Economic Growth

DAFTAR ISI

1. Prioritas Nasional;

2. Daya Saing Infrastruktur Nasional;

3. Revitalisasi Perkeretaapian;

4. Investasi di Bidang Perkeretaapian;

5. Jaringan PrasaranaPerkeretaapian.

PRIORITAS NASIONALPRIORITAS NASIONAL

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Ketahanan Pangan

6. INFRASTRUKTUR

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelola Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca Konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

3

DAYA SAING INFRASTRUKTUR NASIONAL

 

 Argentina Indonesia Philipines Brazil Korea China Japan Thailand Malaysia

200378 72 66 54 18 44 11 32 29

200474 69 76 57 29 46 9 34 31

200572 74 77 65 17 49 12 36 24

200785 54 71 72 11 34 8 28 21

200888 55 71 64 13 30 9 34 21

Sumber: World Economic Forum

Note: Pada tahun 1996, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berada diatas negara China, Thailand, Taiwan, dan Srilanka. Indonesia mengalami kemunduran dalam ketersediaan infrastruktur.

1. PERINGKAT GROWTH COMPETITIVENESS INDEX (2003-2008)

5

2. FAKTOR PENGHAMBAT DAYA SAING USAHA INDONESIA

6

JENIS INFRASTRUKTUR RANKING SCORERATA-RATA SCORE 134

NEGARA LAIN YANG DISURVEI

PERKERETAAPIAN 58 2.8 3.0

PELABUHAN LAUT DAN PENYEBERANGAN

104 3.0 4.1

TRANSPORTASI UDARA 75 4.4 4.7

Sumber: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2007, 2008

Note : score 1 = underdevelop ; 7 = extensive and efficient by international standard

3. PERINGKAT KUALITAS INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI INDONESIA TAHUN 2008

7

RENSTRA DEPHUB 2010–2014

Target Pertumbuhan PDB

Nasional : 7%

ICOR : 4

Pertumbuhan PDB Transportasi : ……%

Membutuhkan Investasi : Rp ………T (APBN, Swasta Murni/BUMN dan

KPS)

DUKUNGANSEKTOR

Seharusnya Pertumbuhan PDB Transportasi

Lebih Besar dari Pertumbuhan PDB Nasional

Tahun Pertumbuhan PDB Nasional

(%)

Pertumbuhan PDB

Transportasi (%)

Investasi Swasta

(Rp Triliun)

Belanja Moda Pemerintah /APBN

(Rp Triliun)

2007 6,32 2,78 6 6,46

2008 6,06 2,71 6,8 12,53

Mengapa Pertumbuhan PDB Transportasi < PDB Nasional ???

REALISASI

8

4. PENGARUH INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

GAP PEMBIAYAAN diharapkan dapat didanai melalui pengembangan KPS/PPP, CSR, dan partisipasi masyarakat

Kebutuhan Rp. 1,429 Triliun

Sumber : Bappenas, 2009

9

5. PERKIRAAN KEBUTUHAN INVESTASI INFRASTRUKTUR 2010 - 2014

REVITALISASI PERKERETAAPIAN

10

a. Mewujudkan Multioperator Perkeretaapian;

b. Peningkatkan Keselamatan Perkeretaapian;

c. Peningkatkan peran Pemerintah Daerah dan swasta;

d. Pengembangan SDM dan teknologi perkeretaapian;

e. Peningkatkan kapasitas lintas, kapasitas angkut dan kualitas pelayanan;

f. Pengembangan KA Perkotaan;

g. Mewujudkan keterpaduan moda (KA menuju bandara dan KA menuju pelabuhan);

h. Reaktivasi lintas – lintas non operasi yang potensial.

1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN

11

SEBELUMUU PERKERETAAPIAN NO. 23/2007

SETELAHUU PERKERETAAPIAN NO. 23/2007

Operator Tunggal :

PT. KAI (Persero)

Multi Operator, Investasi Swasta Keterlibatan Pemerintah Daerah Pemanfaatan Teknologi

2. PARADIGMA BARU PERKERETAAPIAN

UU 23PT. KAI SWASTA PT. KAI

MULTI OPERATORMONOPOLI

12

REGULASI

KELEMBAGAAN

SARANA DANPRASARANA

UU NO 23/07 PERKERETAAPIAN

KEPUTUSAN MENTERI DAN KEPUTUSAN DIRJEN

PERATURAN PEMERINTAH

• PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

• REHABILITASI DAN PENINGKATAN• PENINGKATAN AKSESSIBILITAS• PENGEMBANGAN

• DIKLAT, PENGUJIAN

SUMBER DAYA MANUSIA

RESTRUKTURISASI BUMN

PARTISIPASI MASYARAKAT

• SDM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN• SDM PENGUJI• SDM OPERASI

• PENINGKATAN PEMAHAMAN AKAN KESELAMATAN

• SPIN OFF JABOTABEK• BADAN PENYELENGGARA PRASARANA

PERKERETAAPIAN • BADAN PENYELENGGARA SARANA

PERKERETAAPIAN

3. PROGRAM PERKERETAAPIAN

13

4. PERAN PEMERINTAH PUSAT & PEMDA (UU NO. 23 TAHUN 2007)

• Menyusun rencana induk perkeretaapian nasional;• Melaksanakan pembinaan perkeretaapian nasional;• Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang

perkeretaapian;• Pemberian izin penyelenggaraan perkeretaapian yang

melintasi batas wilayah Propinsi;

PEMERINTAH PUSAT

14

• Menyusun rencana induk perkeretaapian Propinsi/Kab/Kota;

• Melaksanakan pembinaan perkeretaapian Propinsi/Kab/Kota;

• Pemberian izin penyelenggaraan perkeretaapian Propinsi/Kab/Kota (setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat);

PEMERINTAH PROP/KAB/KOTA

INVESTASI DI BIDANG PERKERETAAPIAN

UU No. 23 Tahun 2007 Pasal 23, menyatakan :

1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum (pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan) dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara baik sendiri-sendiri maupun melalui kerjasama;

2) Badan Usaha adalah BUMN, BUMD, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian

16

1. DASAR HUKUM

2. PROSES INVESTASI PERKERETAAPIAN

Business Plan

Trase

FS

ED

Pelelangan

Badan Usaha/ Pemerintah

Ide Proyek

Izin usaha

PrasaranaIzin Operasi

Sarana

Izin Operasi

Prasarana

Persetujuan Spesifikasi Teknis Sarana

Izin Pembangunan

Prasarana

Pemerintah

Perjanjian/

Konsesi

Pengoperasian

(GAPEKA)

Pembangu-nan

Prasarana

-Financial

Closing

- Pembeba-san Lahan

1 24

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pengadaan

Sarana

Izin usaha

Sarana

17

Berdasarkan PP.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

3. DAFTAR PROYEK KPS PERKERETAAPIAN

NO NAMA PROYEK INISIATOR POSISI

1. Pembangunan Perkeretaapian Manggarai – Bandara Soekarno Hatta

Departemen Perhubungan

Ready to offer

• Selesai PQ dengan 3 calon investor

2. Perkeretaapian Batu Bara Palaci – Bangkuang

Pemprov Kalteng Ready to offer • Pre market sounding

3. Pembangunan kereta api bandara Kualanamu

Departemen Perhubungan

Potential Project

4. Pembangunan kereta api Sumatera Barat (Indarung-Solok)

Departemen Perhubungan

Potential Project

5. Pembangunan kereta api Simpang-Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan)

Departemen Perhubungan

Potential Project

6. Pembangunan kereta api Tanjung Enim – Batu Raja

Departemen Perhubungan

Potential Project

7. Pembangunan kereta api Lahat - Kertapati

Departemen Perhubungan

Potential Project

18

NO NAMA PROYEK INISIATOR POSISI

8. Pembangunan kereta api – blue and green line (Jakarta Monorail)

Pemprov DKi Potential Project

9. Terminal terpadu kereta api Gedebage Pemkot Bandung Potential Project

10. Pembangunan kereta api Bangkuang – Lupak Dalam

Pemprov Kalteng Potential Project

11. Pembangunan kereta api Kudangan - Kumal

Pemprov Kalteng Potential Project

12. Pembangunan kereta api Puruk Cahu – Kuala Pembuang

Pemprov Kalteng Potential Project

13. Pembangunan kereta api Tubang Samba – Nanga Bulik

Pemprov Kalteng Potential Project

14. Pembangunan kereta api Kuala Kurun – Palangkaraya – Pulang Pisau – Kuala Kapus

Pemprov Kalteng Potential Project

15. Pembangunan kereta api Kalimantan timur (Puruk Cahu – Balikpapan)

Pemprov Kaltim Potential Project

Lanjutan…

19

JARINGAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

20

Jaringan KA

Sumatera

Beroperasi

1.348 km

Tidak Beroperasi 512 Km

Total

1.860 Km

Jaringan KA

Jawa

Beroperasi

3.425 km

Tidak Beroperasi 1.250 Km

Total

4.675 Km

1. JARINGAN KA EKSISTING

21

a). Rencana Jaringan KA Pulau Sumateraa). Rencana Jaringan KA Pulau Sumatera

• Mewujudkan lintas KA Trans Sumatera (NAD– Lampung)

• Menghubungkan jaringan KA dengan pelabuhan laut (Dumai, Tj. Api-api, Tarahan, Bakauheni, dll)

• Pengembangan KA perkotaan di Medan, Lampung, Palembang, Pekanbaru & Padang;

• Pembangunan jalur KA baru dengan beban gandar 18-22 ton dgn lebar spoor 1.435 mm.

2. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN KA

22

Lanjutan...

b). Rencana Jaringan KA Pulau Jawab). Rencana Jaringan KA Pulau Jawa

• Optimalisasi jalur kereta api lintas selatan dan lintas utara jawa serta pembangunan jalur ganda secara bertahap;

• Pengembangan KA perkotaan di Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya dan Malang;

• Menghidupkan kembali lintas KA & meningkatkan kapasitas jaringan prasarana KA secara bertahap;

• Pembangunan Kereta Api Cepat atau High Speed Train (HST) Jakarta – Surabaya & Jakarta – Bandung untuk meningkatkan kompetitif moda & share penumpang kereta api di Pulau Jawa .

23

Lanjutan...

c). Rencana Jaringan KA Pulau Kalimantanc). Rencana Jaringan KA Pulau Kalimantan

• Membangun akses angkutan KA barang ke sentra produksi (tambang, perkebunan, perhutanan dll) dan tidak menutup kemungkinan untuk angkutan penumpang;

• Pembangunan jalur KA baru dengan beban gandar 18-22 ton dengan lebar spoor 1.435 mm;

• Mendukung peningkatan keterkaitan ekonomi antar wilayah di Pulau Kalimantan dan intra wilayah dengan Malaysia dan Brunai dalam rangka Trans Asia Railways.

24

Lanjutan...

d). Rencana Jaringan KA Pulau Sulawesid). Rencana Jaringan KA Pulau Sulawesi

• Pembangunan jaringan KA untuk pengintegrasian kota-kota di wilayah pesisir, baik industri, pertambangan, maupun pariwisata serta kota-kota agropolitan, baik kehutanan, pertanian, maupun perkebunan;

• Pengembangan KA perkotaan metropolitan Makassar – Maros – Sungguminasa – Takalar.

25

SORONG MANOKWARI

TIMIKA

SARMI

JAYAPURA

NABIRE

Lanjutan...

e). Rencana Jaringan KA Pulau Papuae). Rencana Jaringan KA Pulau Papua

Lintas Panjang

Sorong - Manokwari 329 Km

Manokwari - Nabire 391 Km

Nabire - Timika 298 Km

Nibire - Sarmi 408 Km

Sarmi - Jayapura 248 Km

26

SEKIAN DAN

TERIMA KASIH

27