Edisi 122 TH. XLV, 2015 - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/majalah-parlementaria/m-122-2015.pdf ·...

Edisi 122 TH. XLV, 2015

2 EDISI 122 TH. XLV, 2015PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM:Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:Dr. Winantuningtyastiti, M. Si(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum(Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI)

Tatang Sutarsa, SH(Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H.(Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.SosM. Ibnur KhalidIwan Armanias Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan Efendi

PENANGGUNGJAWAB FOTO:Eka Hindra

FOTOGRAFER:Rizka Arinindya NaefurojiM. Andri Nurdriansyah

SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI: Abdul Kodir, SHBagus Mudji Harjanta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715536, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

3EDISI 122 TH. XLV, 2015PARLEMENTARIA

DPR akan ter us memant apkan d ir i mewujudkan parlemen modern dengan mendorong transformasi dan reformasi kelembagaan. Salah satu tolok ukur p a r l e m e n m o d e r n a d a l a h a d a n y a transparansi informasi dan pola komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Karena itu menjadi PR besar Dewan sekarang ini untuk merombak sistem yang sudah ada menjadi DPR yang lebih kuat termasuk sistem pendukungnya. Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, kalau dulu anggota dewan bekerja sendiri, sekarang ditambah staf ahli sama seperti parlemen negara modern. Ketika mengawali kariernya menjadi anggota DPR tahun 2004, satu orang anggota hanya memiliki satu orang staf, lalu berkembang menjadi dua, tiga dan sekarang lima staf ahli dan dua sekretaris.

Perlunya penguatan fungsi-fungsi tersebut, lantaran negara juga mengalami penguatan luar biasa. Ditinggalkan Pak Harto dengan

APBN tidak sampai Rp200 triliun, kini APBN 2015 menembus jumlah Rp 2.039 triliun. “Karena jumlah uangnya besar kontrol kepada pemerintah termasuk Pemda juga harus semakin kuat”.

Kita apresiasi penguatan kelembagaan Dewan tersebut, sebab pada akhirnya dalam prinsip check and balances, maka pemerintah yang kuat akan tercipta karena dukungan DPR yang juga kuat. DPR yang benar-benar amanah, bersih, bermartabat dan merakyat.

Tiga fungsi utama Dewan selalu diisi dengan laporan rutin, pada rubrik pengawasan disajikan tentang pembentukan dua tim pengawas dan satu tim pemantau, di rubrik anggaran soal anggaran BUMN serta legislasi dilaporkan mengenai pengesahan Prolegnas 2014-2019. Tidak ketinggalan dalam rubrik pernik, disajikan kisah TV Parlemen Dulu dan Kini.

Pengantar redaksi


Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RILoby Gedung Nusantara 2 DPR RILoby Gedung Nusantara 3 DPR RILoby Gedung Setjen DPR RIRuang Loby KetuaRuang Loby Wakil KetuaRuang Yankes

Terminal 1 dan 2Bandara Soekarno Hatta

Stasiun Kereta Api Gambir

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

PrOLOg

PrOFiL

dPr MenUJU ParLeMen MOdern

achMad haFisz tOhir

PengaWasan

| 8

| 29

| 50

Parlemen Modern semakin sering di dengar publik akhirakhir ini. Adalah Pimpinan DPR yang terus gencar mengkampanyekan ini dalam sejumlah kesempatan salah satunya dalam pidato Ketua DPR Setya Novanto pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang II tahun 20142015. Ia menyerukan DPR RI kini terus memantapkan diri menjadi parlemen modern. Citacita mewujudkan parlemen modern merupakan kebutuhan kekinian. Dengan berbasiskan prinsip transparansi, teknologi informasi, dan representasi rakyat, DPR bisa disejajarkan dengan parlemen modern lainnya di dunia.

Tuturnya sederhana apa adanya. Tampilannya selalu rapi setiap kali hadir di DPR. Inilah Achmad Hafisz Tohir, Ketua Komisi VI DPR RI. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, ia meluangkan waktu kepada Parlementaria untuk sesi wawancara khusus di ruang kerjanya. Hafisz senang berbagi kisah tentang perjalanan hidupnya di tiga kota besar, Palembang, Bandung, dan Jakarta.

Un tak Lagi Jadi satU-satUnya syarat keLULUsan

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan DasarMenengah memutuskan ujian nasional tidak akan lagi menjadi satusatunya standar kelulusan siswa. Kedepannya, UN akan memiliki fungsi sebagai pemetaan dan evaluasi. Sehingga, kelulusan anak didik akan ditentukan oleh sekolah masingmasing.

PrOLOg

DPR Menuju Parlemen Modern 8LaPOran UtaMa

Reformasi Parlemen Menuju DPR Modern 10sUMbang saran

Parlemen Modern: Legacy DPR RI 2014 – 2019? 26PengaWasan

UN Tak Lagi Jadi Satu-satunya Syarat Kelulusan 29Kini DPR Miliki Hak Usulkan dan Perjuangkan Dapil 33

anggaranBadan Usaha Milik Negara:Antara Harapan dan Realita 37

LegisLasiDPR Bukan Pabrik Undang-Undang 41

kiat sehatMata Lelah dan Makan Siang di Kantor Sering Diare 48

PrOFiLAchmad Hafisz TohirMeretas Jalan Menuju Puncak 50

kUnJUngan kerJa 56sOrOtan

Bukan Hanya Keluarga, Kini Telah Menyasar Anak Usia Dini 61

LiPUtan khUsUsDPR Terkesan Pemilu di Uzbekistan 64Indonesia Paparkan 17 Usulan Untuk Pembangunan Berkelanjutan 67

seLebritisCarissa Putri Aku Ingin Negara Ini Aman dan Damai 69

PernikTV Parlemen Dahulu dan Kini 72

ParLeMen dUniaMengenal Lebih Dekat Parlemen Belanda 74

POJOk ParLeMendadak Jadi Kondektur 76


ASPIRASI

Saya selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Sepakat Jaya, Pinang Sebatang Barat melaporkan kepada Ketua Komisi IV DPR RI perihal permohonan penyelesaian sengketa lahan seluas 200 Ha di Desa Pinang Sebatang Barat, Kab. Siak, Provinsi Riau yang terjadi antara kelompok tani yang menduduki lahan tersebut dengan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (PT. IKPP) atau PT. Arara Abadi.

Tanah tersebut adalah tanah terlantar yang telah diduduki + 5 tahun dan dikelola oleh masyarakat sekitar sebagai sumber penghidupan antara lain berladang, menanam tumpang sari, beternak unggas dll. Selain itu warga sekitar juga telah membangun pondok/gubuk diatas lahan tersebut. Dalam perjalanannya kemudian masyarakat mengajukan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari kelurahan setempat.

Pemkab Bengkalis melalui Kepala Desa Pinang Sebatang, Kec. Siak telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) bagi masyarakat pada tahun 19831985 serta mengeluarkan surat ganti rugi pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa lahan

tersebut sudah dijual kepada Sdr. Ida Nawinah (Pengusaha), namun pihak PT. IKPP menyatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya berdasarkan perjanjian jual beli yang terjadi pada tanggal 21 Maret 1997 dan diketahui oleh Camat setempat, yaitu Drs. H. Syamsuar (yang sekarang menjadi Bupati Siak). Kemudian masyarakat petani yang mengusahakan lahan tersebut dilaporkan ke Polda Riau terkait penggunaan lahan tanpa seijin pemilik. Atas kejadian tersebut banyak masyarakat setempat yang merasa terancam dan terintimidasi, serta kehilangan sumber kehidupannya.

Kami memohon kebijakan dari Pemerintah dan PT. IKPP agar masyarakat sekitar dapat diberikan kesempatan untuk mengusahakan lahan tersebut sebesar 5 % dari luas keseluruhan dan agar Komisi IV ikut menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Abdul KarimSiak, Riau

Saya selaku kuasa hukum dari para Purnawirawan dan Warakawuri Komplek TNI AU Jl. Karang Sari I dan Karang Sari II, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Medan protes keras atas tindakan pengosongan secara paksa Rumah Dinas di perumahan masyarakat Purnawirawan dan Warakawuri Komplek TNI AU tersebut oleh personil TNI AU Lanud Soewondo dengan alasan akan ditempati oleh para Anggota TNI AU aktif Lanud Soewondo.

Bahwa para penghuni komplek tersebut menempati rumah berdasarkan Surat No. B/27608/28/1/Lurjau tanggal 15 Oktober 1980, perihal Penghibahan Tanah Pemukiman TNIAU yang ditujukan kepada Panglima Kodau I di Medan dan pemberitahuan agar menye lesaikan sertifikat hak milik atas tanah dari perumahanperumahan dimaksud menjadi atas nama masingmasing pemukimnya (termasuk Purnawirawan dan Warakawuri). Adapun kronologis sengketa tanah tersebut adalah :

1. Tanah tersebut merupakan tanah milik Kesultanan Deli ke VIII yang disewakan kepada perusahaan Be

landa (NV. Deli Maatchappi) untuk dijadikan lahan perkebunan selama 75 tahun (4 Desember 1869 – 4 Desember 1944);

2. Pada saat sewa berakhir, Kesultanan Deli tidak dapat mengusai tanah tersebut karena telah diambil alih dan dikuasai oleh TNI AU berdasarkan SK Kepala Staf Angkatan Perang Tahun 1950, dengan alasan kondisi negara belum aman dan untuk menguasai Pangkalan Udara Polonia dari Pihak Belanda;

3. Klien pengadu membawa permasalahan sengketa tanah tersebut ke Pengadilan sampai tingkat MA RI, dan berdasarkan putusan MA RI No. 229K/Pdt/1991 tanggal 18 Mei 1995, putusannya menyatakan bahwa tanah di Kelurahan Sari Rejo seluas 260 hektar bukan merupakan milik TNI AU.

4. Kesultanan Deli telah menghibahkan tanah atau lahan perumahan TNI AU di Jl. Karang Sari I seluas 9 (sembilan) hektar kepada klien pengadu berdasarkan Surat Per

nyataan Hibah tanggal 4 A p r i l 2001 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia No. 470/77/IV/2001 tanggal 19 April 2001.

5. Selain itu, berdasarkan putusan PN Medan No. 261/PDT.G/2012/ PN.MDN tanggal 20 Desember 2012 dan putusan PT Medan No. 161/ PDT/20113/PTMDN tanggal 11 Juli 2001 terkait sengketa tanah antara Kesultanan Deli dengan TNI AU atas tanah yang terletak di Kelurahan Sukadamai seluas 233,853 hektar dan 35,25 hektar di Kelurahan Karang Sari tersebut, putusannya memenangkan Kesultanan Deli.

Kami meminta Komandan Lanud TNI AU untuk menghentikan tindakan pengosongan tersebut dan memohon Ketua Komisi III DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Yurika.NMedan, Sumatera Utara

Pengosongan Paksa Rumah Dinas Purnawirawan

Sengketa Lahan Pertanian


Saya sebagai Koordinator KONTRAS Sumatera Utara menyampaikan aspirasi kepada Ketua Komisi III DPR RI perihal dugaan tindak pidana perampasan, penyerobotan, intimidasi dan perusakan lahan pertanian milik Kelompok Tani Bangun Mulia Sunggal yang dilakukan Saudara Putra Sembiring Meliala dan kawankawan.

Bahwa para pelaku penyerobotan tersebut dibantu preman sehingga menimbulkan ketakutan para petani untuk

kembali menggarap lahan pertanian yang menjadi penopang kehidupan.

Bahwa kejadian tersebut telah dilapor kan ke Polda Sumatera Utara de ng an bukti laporan polis i No. STTLP/508/V/2014/SPKT “I” tertanggal 1 Mei 2014, namun penanganan atas laporan tersebut berjalan lambat karena hingga saat ini belum ada proses penyidikan dari Penyidik Polda Sumatera Utara yang mengarah pada penetapan tersangka.

Kami menduga ada pembiaran dari pihak Polda Sumatera Utara atas tindakan tersebut, sehingga dikhawatirkan akan memicu konflik pada kekerasaan karena Saudara Putra Sembiring Meliala dan kawankawan menyewakan lahan pertanian milik Kelompok Tani Bangun Mulia Sunggal tersebut ke kelompok tani lain.

Herdensi AdninMedan, Sumatera Utara

Saya ingin menyampaikan kepada Komisi I dan Komisi III DPR RI perihal adanya perjudian jenis togel Hongkong di Kabupaten Blora, Jawa Tengah dibackup oknum TNI AD dari Batalyon 410 Kodim Blora dan oknum polisi Polres Blora.

Bahwa perjudian tersebut sudah berjalan satu tahun dan terorganisir sampai ke pelosok desa, omzetnya pun mencapai ratusan juta. Bahkan sejak adanya oknum TNI dari Kota Semarang yang menjadi bandar judi bernama samaran Adam, banyak oknum TNI lain yang menjadi bandar pada setiap kecamatan di Kabupaten Blora.

Bahwa Polres Blora telah melakukan penindakan terhadap

pelaku perjudian tersebut, namun mereka hanya menangkap penjudi kelas teri, bukan bandarnya. Padahal pihak Polres Blora mengetahui siapasiapa saja yang menjadi bandar dan alamat tempat mereka berjudi togel.

Sebenarnya perjudian tersebut dapat diberantas apabila pihak kepolisian dan TNI serius melakukan penangkapan terhadap bandar judi tersebut. Saya meminta agar DPR Komisi I dapat menindaklanjuti kejadian ini

Pak SBlora, Jawa Tengah

Saya mengusulkan bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan nasional dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa diperlukan standarisasi pendidikan melalui Ujian Nasional (UN).

Adapun kegunaan UN antara lain sebagai berikut:

1. Pemerataan pendidikan nasional di seluruh nusantara.

2. Standarisasi secara bertahap sesuai luas wilayah dan kondisinya.

3. Melatih dan menuntun anak didik berwatak jujur, tidak memiliki rasa takut dan ragu dalam menghadapi tantangan, cobaan, dan godaan.

4. Melatih daya pikir yang berhubungan dengan emosi (mawas diri).

5. Melahirkan generasi berkarakter

secara merata.

Diharapkan agar UN tetap ada dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Kurikulum dan UN harus ada korelasi yang jelas dari hulu sampai hilir. Pendidikan dan Kebudayaan tetap berada di Pemerintah Pusat sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

AbdurrachmanPekalongan, Jawa Tengah

Penyerobotan Lahan Kelompok Tani

Maraknya Perjudian di Blora

UN Seharusnya Tetap Ada


PROLOG

DPR MENUJU PARLEMEN MODERN

Parlemen Modern semakin sering didengar pu blik akh-ir-akhir ini. Adalah Pimpin-an DPR yang terus gencar

mengkampanyekan ini dalam se-jumlah kesempatan salah satunya dalam pidato Ketua DPR Setya No-vanto pada Rapat Paripurna Penu-tupan Masa Sidang II tahun 2014-2015. Ia menyerukan DPR RI kini terus memantapkan diri menjadi parlemen modern. Cita-cita mewu-judkan parlemen modern meru-pakan kebutuhan kekinian. Dengan berbasiskan prinsip transparansi, teknologi informasi, dan represen-tasi rakyat, DPR bisa disejajarkan dengan parlemen mo dern lainnya di dunia. Untuk mendorong lang-kah ini telah dibentuk dua tim yaitu; Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuang-

kan Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR RI dan Tim Imple-mentasi Reformasi DPR RI.

Menarik ketika teknologi informasi menjadi salah satu yang menjadi perhatian. Dalam kesempatan wa-wancara dengan Parle, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerang-kan saat ini sistem TI di DPR se-dang dibenahi. Prinsipnya DPR akan beralih dari manual ke digital. Rapat akan menerapkan sistem paperless, sebelumnya setiap hari anggota dewan membawa berkarung kertas dari ruang rapat ke ruang kerja. Itu akan berbahaya juga bagi keamanan gedung. Jadi semua akan ditrans-form berbasis TI. Saat ini menurut-nya semua anggota sudah punya nomor email yang diproduksi oleh website. Tinggal nanti email mere-

ka akan diakses untuk pengiriman bahan jadi tidak perlu lagi penggu-naan kertas. Anggota cukup punya tablet, semua masuk dan tinggal baca dan dipelajari.

Hal yang menjadi bagian yang ti-dak terpisahkan dari upaya mewu-judkan parlemen modern adalah penataan komplek parlemen. Refe-rensi yang dihimpun mengungkap ternyata Indonesia belum pernah membangun komplek parlemen, belum pernah sepanjang sejarah. Jadi sebetulnya lokasi gedung de-wan saat ini adalah komplek Conefo - Conference of new emerging forces yang dibangun bung Karno pada tahun 1962. Konferensi yang diikuti sejumlah negara yang dipusatkan di Gedung Nusantara III dan Gedung Nusantara, sehingga sebenarnya


peruntukannya bukan untuk parle-men. Setelah parlemen eksis maka ditambal-tambal-lah fasilitasnya pada saat orde baru lalu pada era reformasi. Sekarang setelah 16 ta-hun reformasi baru mulai pemiki-ran tentang bentuk fisik daripada bangunan sistem parlemen yang seharusnya sebagai cabang kekua-saan ini berada pada satu komplek yang independen. Pimpinan DPR menurut Fahri sudah bicara de-ngan Mensesneg tentang niat untuk merevitalisasi penggunaan gedung dari kawasan Taman Ria sampai ka-wasan Manggala Wanabhakti untuk dijadikan komplek parlemen di In-donesia yang terdiri dari DPD, DPR dan MPR serta sistem pendukung dari semuanya.

Penataan komplek parlemen men-jadi kawasan yang lebih modern juga disuarakan anggota Komisi VI DPR Mohamad Hekal. Ia menyebut sejumlah fasilitas di gedung dewan yang sudah tua dan sudah sulit di-rawat, kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan tanpa ada perbaikan. Bu-kan hanya persoalan atap gedung yang bocor, tetapi daftarnya cukup panjang seperti toilet yang sering mampet, AC yang suka ngadat atau lorong yang kurang penerangan. “Kalau ditelusuri lebih jauh lorong yang gelap ya hasilnya juga biasanya gelap. Bagaimana bicara parlemen modern kalau kondisinya masih seperti ini,” tutur dia. Ia kemudian sepakat pada wacana penatan kom-plek parlemen secara komprehensif.

Penataan Internal

Parlemen modern tentu juga mena-ta dan melakukan penguatan ke dalam. Ketua Badan Legislasi DPR Sareh Wiyono menjelaskan untuk menuju DPR modern dalam hal penguatan legislasi perlu diper-timbangkan untuk mengembalikan tugas Baleg tidak hanya dalam tata-ran pengharmonisasian saja tetapi dikembalikan seperti semula dalam

menyusun Legislasi. “Dalam bidang legislasi tidak hanya tingkat peng-harmonisasian saja tetapi harus dikembalikan seperti semula yaitu penyusunan Legislasi. Kalau sudah tugas Baleg dikembalikan kepada tugas penyusunan tentunya ki-nerja Baleg akan lebih baik. Itulah sebabnya pembangunan Law Center menjadi keniscayaan. Lembaga ini merupakan bentuk reinkarnasi dari Badan Legislasi DPR RI serta menjadi kekuatan baru sebagai pembuatan UU yang hebat. Saat ini menurutnya anggota dewan se-lalu diribetkan oleh persoalan titik koma, masalah bahasa dibanding-kan persoalan substanstif dari UU tersebut. Inilah yang perlu diper-baiki.

Sementara itu Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso mengingatkan dalam kerangka parlemen modern semua bidang harus dibenahi ter-masuk Setjen. Sebagai supporting sistem, harus mampu juga melaku-kan reformasi birokrasi khususnya di bidang SDM, seperti menem-patkan orang yang tepat didalam posisinya dengan konsep the right man on the right place, terma-suk juga untuk mengangkat mar-wah DPR RI ini lebih berwibawa. Ia menekankan langkah membangun parlemen modern bukanlah peker-jaan sesaat tidak bisa selesai dalam lima tahun tetapi bisa selesai dalam 25 tahun kedepan. Saat ini menu-rutnya telah disiapkan renstra 5 tahun, dan 25 tahun dan tahunan, termasuk di dalamnya agenda me-nyusun grand design komplek DPR RI kedepannya.

Bicara pada kesempatan berbeda Sekjen AIPA (Asean Inter Parliamentry Assembly) P.O. Ram JP menyam-but baik dalam proses penataan komplek parlemen, ada rencana un-tuk menyiapkan Plaza Demokrasi sebagai taman bagi pengunjuk rasa atau warga negara menyampaikan sikapnya kepada parlemen. Menu-

rutnya taman demokrasi seperti Hyde Park di London, Inggris sudah sewajarnya dipersiapkan agar un-juk rasa terkendali dan tidak meng-ganggu ketertiban umum. Singapura sudah mempu nyai speaker corner yang berada di People Park Center. Dalam taman tersebut semua orang bebas bicara, mengkritisi sepedas mungkin kebijakan pemerintah dan parlemen. Tidak ada sangsi pidana sepanjang pidato disampaikan di-lingkungan taman demokrasi terse-but. Asalkan menurut Ram seluruh prosedur dilewati seperti melapor kepada petugas yang berada di loka-si taman, tujuannya agar ketertiban bisa terjaga, antrian orasi bisa dibuat dengan rapi.

Fasilitas lain yang menurutnya patut dimiliki parlemen modern adalah Museum Parlemen dan Per-pustakaan. Baginya museum adalah sarana untuk menjaga warga negara tidak tercerabut dari akar bang-sanya. Museum juga mampu mem-buat warga negara bisa terus belajar tentang sejarah perjuangan bangsa, sehingga rasa nasionalisme mereka tidak mudah pudar. Sementara per-pustakaan parlemen menurutnya akan mampu membuat setiap ang-gota dewan melakukan research terhadap setiap persoalan yang sedang dicermatinya. Anggota de-wan atau bisa jadi staf ahlinya bisa berlama-lama berada dalam ru-ang perpustakaan, menggali se-tiap informasi yang diperlukan saat berdebat dengan pemerintah. Per-pustakaan yang lengkap menurut-nya akan membuat pembicaraan anggota dewan menjadi berkuali-tas karena didukung fakta dan data yang valid. Apalagi di era seper-ti sekarang anggota dewan tidak dapat asal bicara kemudian pergi tanpa pertanggungjawaban. Publik menurutnya saat ini sudah cerdas dan memiliki tuntutan sangat tinggi kepada anggota parlemen. (iky/si/nt)

Foto: Naefurodji/Parle/HR


LAPORAN UTAMA

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Reformasi Parlemen Menuju DPR Modern

DPR menuju Parlemen Modern menjadi pem-bicaran banyak pihak dalam beberapa waktu terakhir ini. Ada yang

segera bisa memahami namun tidak sedikit yang bertanya-tanya, mau apa DPR sebenarnya dengan men-gusung slogan Parlemen Modern. Parle berkesempatan mendalami persoalan ini dalam sesi wawan cara khusus dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang ditemui di ru-ang kerjanya usai menerima tamu Dubes Rusia untuk Indonesia.

Mantan aktivis mahasiswa yang se-jak tahun 2004 telah berketetapan hati memilih jalan hidup sebagai wakil rakyat ini menjawab dengan lugas dan bersemangat (tidak ja-rang seperti aktivis berorasi) daftar panjang pertanyaan Parle, berikut petikannya;

Bagaimana sebenarnya latar be-lakang DPR menuju parlemen modern?

Kita di Indonesia ini orang kadang-kadang tidak sadar bahwa bangsa

ini sedang mengalami perubahan begitu besarnya, perubahan itu da-mai, besar, melompat dan sangat signifikan yaitu amandemen kon-stitusi kita sampai empat kali. Jadi datang itu reformasi menantang rezim otoriter, rezim jatuh lalu kita lakukan amandemen. Di negara lain perubahan konstitusi itu berdarah, misalnya Arab Spring itu hampir ti-dak ada negara lain yang bertahan kecuali Tunisia, itupun belum sta-bil sampai sekarang. Kita sebagai bangsa berhasil melewati itu dan anda tahu amandemen kita sa ngat


revolusioner merombak negara otoriter menjadi negara demokra-tis, merampas kekuasaan otoriter dari presiden dan diberikan kepa-da rakyat melalui penguatan DPR. Semua dilakukan terang-terangan, menarik peran politik TNI, mili-ter kembali ke barak. Polisi lebih profesional dan menjadi kekuatan sipil, yudikatif dibuat independen dan terbuka. Dalam kaitan pengua-tan parlemen ini yang belum tun-tas karena parlemen di masa orde baru adalah alat daripada eksekutif, ikut saja maunya eksekutif, tukang stempel. Wakil rakyat dikritik seba-gai datang, duduk, diam dan duit. Itu diperkuat dengan memberikan kewenangan diperbanyak. Seka-rang DPR kita selain independen, juga dibangun independensinya, sekarang tidak gampang menggan-ti anggota dewan. Kedua anggota dewan dipilih langsung karena na-manya dicoblos rakyat. Haknya di-perkuat disam ping hak tradisional yaitu hak le gislasi, pengawasan dan anggaran sekarang ditambah de-ngan hak reprentasi dan diplomasi. Karena nya ada keharusan bagi kita untuk merombak sistem yang sudah ada menjadi DPR yang lebih kuat, kalau tidak DPR berubah sistem pendukungnya tertinggal ya sama saja. Makanya UU terus mencoba memperkuat kalau dulu anggota dewan bekerja sendiri sekarang di-tambah staf ahli sama seperti par-lemen negara modern. Dulu zaman saya masuk 2004 satu orang dapat satu staf, lalu berkembang menjadi dua, tiga dan sekarang lima staf ahli dan dua sekretaris.

Kenapa perlu diperbanyak?

Iya karena fungsi-fungsinya di-perkuat, negara juga mengalami penguatan luar biasa. Ditinggal-kan Pak Harto dengan APBN tidak sampai Rp200 triliun kalau tidak salah Rp140 triliun. hari ini APBN kita Rp2039 triliun, ribuan persen melompatnya. Jadi karena jumlah

uangnya besar, kontrol kepada daerah juga harus semakin kuat karena ada otonomi maka diper-lukanlah parlemen yang memiliki kekuatan untuk mengawasi semua ini dalam proses penggunakan hak mereka itu, hak legislasi penga-wasan, budgeting dll. Sekarang ini objeknya adalah pe nguatan sistem pendukung menuju reformasi par-lemen yang tiga hal pertama ber-basis IT, transparansi (ini terkait IT), re presentrasi agar lebih dekat dengan rakyat. Semua itu standar dalam textbook IPU (International Parliamentary Union) mewujudkan parlemen modern.

Bagaimana langkah-langkahnya?

Kita sedang membangun sistem pendukung, kita membangun per-pustakaan yang besar sehingga resourcher center bagi anggota itu tidak cuma berdasarkan bacaan pagi dari koran-koran tetapi ber-dasarkan riset. Apa sebetulnya isu ini, dia kerahkan peneliti yang ada disekitar mereka, sehinggalah kita semakin berdaya dalam mengawasi pemerintahan yang semakin kom-pleks. Itu kira-kira maksudnya.

Parlemen pusat belajar legislasi?

Iya, parlemen itu seharusnya me-megang kekuasaan legislatif secara independen kalau di negara seperti Amerika Serikat parlemen adalah kamar yang independen yang dia memiliki budget yang sangat be-sar bahkan dia mendapat persen-tase dari total budget negara. Kalau DPR kita ini masih kecil sekali ma-sih di bawah 1/2 persen, 0,0 sekian dari APBN, masih kecil sekali. De-ngan dana terbatas kita berusaha memperkuat, bagaimanapun nanti

tradisi berparlemen sebagai backbone dari tradisi demokrasi itu ha-rus diperkuat. Pada saatnya men-jadi anggota parlemen mulai jadi mimpi anak bangsa, bagaimana ia berjuang dan sebagainya. jangan sampai parlemen itu menjadi se-perti tradisi pinggiran atau tradisi orang-orang yang terasosiasikan negatif sehingga otak-otak terbaik bangsa ini tidak masuk ke parlemen. Parlemen dicurigai sebagai tempat orang-orang mencari makan dan sebagainya.

Sepertinya banyak harus dirom-bak ya?

Iya mesti dirombak, dengan mem-bangun sistem pendukung yang lebih kuat. ada perubahan yang be-lum tuntas karena amandemennya mengamanatkan penguatan rakyat melalui penguatan lembaga per-wakilan dan jangan lupa juga kita punya lembaga perwakilan baru se-bagai hasil dari reformasi yaitu DPD yang merupakan cikal bakal dari senator di masa yang akan datang. sehingga peran dan ruang DPD se-dang kita atur. Kita sedang fikirkan gimana DPD bisa punya tempat yang lebih independen. sekarang tempatnya nyempil di belakang DPR kan?. Harusnya mereka dikasi tem-pat. kita sudah bicara dengan presi-den dan telah setuju kalau Kantor Menpora digunakan oleh DPD se-hingga dia bisa lebih dekat dengan masyarakat. nanti di masa datang peran DPD harus di tambah teru-tama terkait kepentingan daerah di pusat ini. Indonesia terlalu besar dari Sabang sampai Merauke. kalau wakilnya dipusat tidak kuat berma-salah nanti ke depan. Itu yang terus kita lakukan.

Sekarang ini objeknya adalah pe nguatan sistem pendukung menuju reformasi parlemen yaitu berbasis IT, transparansi dan representrasi agar lebih dekat dengan rakyat. Semua itu standar dalam textbook IPU (International Parliamentary Union) mewujudkan parlemen modern.


Kenapa IT menjadi bagian pen ting dari parlemen modern?

Pada era IT yang terus berkembang secara spektakuler, agar masyara-kat mengetahui apa yang dilakukan oleh anggota DPR, apa yang menjadi perhatian mereka, apa yang men-jadi pembicaraan mereka, apa yang menjadi tindakan mereka maka anggota dewan harus online. Maka pada website DPR setiap anggota diberi halaman sendiri sehingga diketahui apa yang dilakukan se-tiap hari, apa yang diadvokasi. Kon-stituen nanti melakukan evaluasi lima tahunan dengan data itu. Ka-lau ternyata yang dibaca oleh ma-syarakat bahwa orang ini bekerja maka dia dapat kesempatan untuk didukung kembali nanti oleh ma-syarakat. Kalau ternyata dia tidak perform maka dia bisa tidak terpilih lagi, kalah dengan orang baru yang dating. Tereliminasi. Untuk menge-tahui apa yang terjadi dan dilaku-kan anggota dewan syaratnya itu IT perpribadi termasuk juga mengu-kur kinerja parlemennya sendiri.

Ada sistem mengukur ke dalam dan keluar?

Kita banyak staf dan pendukung lain. Sangat memungkinkan men-gaktifkan saluran komunikasi. Saya sendiri menunjukkan itu, Saya pu-nya follower 230ribuan karena saya tidak mau menutup diri, terbuka di-alog sampai tengah malam dengan konsti tuen saya, setiap reses saya pulang bertemu dengan masyara-kat. Begitulah tugas kita sebagai dewan.

Bagaimana penerapan IT di dalam kalangan dewan sendiri?

Sistemnya sedang kita benahi, prin-sipnya kita akan beralih dari ma-nual ke digital. Rapat kita sedang dipersiapkan sistem paperless, kita ini setiap hari membawa berkarung kertas dari ruang rapat ke ruang kerja. Itu akan berbahaya juga bagi keamanan gedung. Jadi semua akan ditransform berbasis IT, sebetulnya sekarang semua anggota sudah pu-nya nomor email yang diproduksi oleh website. Tinggal nanti email mereka akan diakses untuk pengi-riman bahan jadi tidak perlu lagi penggunaan kertas. Anggota cukup punya tablet, semua masuk ke dia dan tinggal baca dan dipelajari.

Bagaimana dengan komplek par-lemennya sendiri?

Kita perlu menyadari Indonesia be-lum pernah membangun komplek parlemen, belum pernah sepanjang sejarah. Jadi sebetulnya lokasi ini adalah komplek Conefo - Conference of new emerging forces yang dibangun bung Karno pada tahun 1962. Konferensi yang diikuti se-jumlah negara yang dipusatkan di gedung ini Nusantara III dan gedung Nusantara. sehingga se-benarnya peruntukannya bukan untuk parlemen, lalu kita tambal-tambal-lah pada saat orde baru lalu pada era reformasi. Nah setelah 16 tahun reformasi ini mulailah kita memikirkan bentuk fisik daripada bangunan sistem parlemen kita itu karena harusnya cabang kekuasaan ini ada pada satu komplek yang independen. maka kami sudah bi-

cara dengan Mensesneg kami ingin merevitalisasi penggunaan gedung ini dari kawasan Taman Ria sampai kawasan Manggala Wanabhakti itu untuk dijadikan komplek parlemen di Indonesia yang terdiri dari DPD, DPR dan MPR serta sistem pen-dukung dari semuanya. Kita tahu dalam UU MD3 yang baru, MPR sendiri punya alat kelengkapan yaitu pusat peng kajian tentang ni-lai-nilai dasar, pusat kajian tentang konstitusi dan pusat sosialisasi dari nilai dasar dari UUD.

Bagaimana dengan masyarakat yang ingin menyampaikan sikap/aspirasi?

Kita beri ruang dalam satu area yang diberi nama Plaza Demokrasi yang sedang diatur tempatnya, ke-mungkinan di depan itu jadi nanti kalau unjuk rasa ditempatkan disitu bebas dan tidak mengganggu ke-macetan. ada cara untuk menyam-paikan aspirasi kepada anggota kita atur apa anggota yang keluar atau perwakilan masuk. Bisa kita tem-patkan di bekas area Taman Ria atau Pulau dua yang semua harus kita rombak menjadi kawasan pen-dukung aktifitas parlemen.

Plaza Demokrasi itu seperti Hyde Park di Inggeris?

Iya akan kita bangun seperti itu, memang harus ada tempat untuk menyampaikan aspirasi semua bisa bicara, bebas, tidak akan dituntut hukum kalau bicara di taman itu. itu bagian dari konsep parlemen modern yang mau tata secara me-nyeluruh.

Bagaimana dengan perumahan un-tuk anggota dewan?

Kita sedang tata juga. kita meli-hat perumahan seperti Kalibata itu terlalu jauh bagi anggota dewan jadi lebih baik kita serahkan kepada pemerintah saja. Selanjutnya bagi

Sistemnya sedang kita benahi, prinsipnya kita akan beralih dari manual ke digital. Sedang dipersiapkan sistem paperless, selama ini setiap hari membawa berkarung kertas dari ruang rapat ke ruang kerja. Itu akan berbahaya juga bagi keamanan gedung. Jadi semua akan ditransformasi berbasis IT.


anggota dewan yang tidak punya rumah di Jakarta bisa mendapat fasilitas untuk mengontrak di apartemen terdekat dari gedung dewan ini. Kalau tinggal di Ka-libata memunculkan kemacetan, mumpung didekat sini masih ada apartemen. Pilihannya bisa juga ruislag kawasan Kalibata dengan kawasan apartemen deket sini, jadi kalau perlu pulang pergi, ja-lan kaki.

Anggota dewan dekat dengan pusat aktifitas mereka ya?

Iya apalagi disini kita akan ba-ngun perpustakaan yang leng-kap, museum sehingga mereka bisa belajar mendalami perma-salahan dengan paripurna. Untuk kebugaran anggota dewan bisa kita siapkan jogging track untuk berolah raga. Kita juga siapkan ruang untuk para tamu negara yang memadai, seperti kasus sekarang kalau kita kedata ngan tamu kita tidak punya tempat untuk menerima kita de-ngan layak.

Terkait fungsi representasi, ada pembicaraan soal rumah aspirasi?

Saya sendiri terus terang kalau mengikuti parlemen modern me-mang rumah aspirasi itu permanen. Jadi anggota DPR itu punya dua kantor sebenarnya. satu kantor di pusat dan satu lagi kantor di kon-stituennya. Jadi dalam zaman reses anggota dewan bukan istirahat tapi sedang ngantor di dapilnya. Maka-nya nanti sistem dapil dan rumah aspirasi ini kita perkuat. Jadi jangan anggap ngantor itu hanya disini, di Dapil juga penting. Justru dalam rangka menarik aspirasi berkunjung ke daerah khususnya daerah pemili-han dalam rangka mempertajam apa yang kita tanya nanti di Jakarta.

Sejumlah parlemen negara lain waktu di dapil lebih banyak dari-pada di ruang rapat di gedung par-

lemen?

Iya kita saat ini juga sedang meng-adopsi satu aturan yang lebih ketat dalam mengatur interaksi anggota dengan konstituennya. ini harus jadi pola dalam parlemen modern.

Anggarannya bagaimana?

Sejauh ini tidak ada anggaran un-tuk pemba ngunan f isik hanya konsep penye lenggaraan kegiatan yang aspiratif saja. Tentu ke de-pan kita harus memikirkan karena keberadaan kantor itu tidak boleh sepi, harus ada kegiatan menyerap aspirasi yang rutin, jadi tidak boleh diam. Saya lebih cenderung kalau ada anggaran nanti kita tidak per-lu bangun gedung di Dapil, cukup ngontrak saja di Dapil jadi bisa ber-pindah dinamis di seluruh daerah pemilihan.

Bagaimana posisi kesetjenan?

Setjen DPR itu harus ditransfor-masi dari Setjen yang milik ekseku-tif menjadi Setjen yang independen milik legislatif dengan kompensasi yang lebih dari eksekutif. Ini adalah cabang kekuasaan yang istilahnya pengelolaannya lebih rumit. Kalau

cabang kekuasaan eksekutif itu manajemen otot kalau manaje-men legislatif itu manajemen otak. Setjen itu mengatur orang yang berfikir, berdebat itu su-lit karena itu konpensasi un-tuk yang bekerja disini itu sulit. kita akan atur agar kesetjenan ini tidak ada lagi hubu ngan de-ngan eksekutif dan be tul-betul mereka pegawai negara, apara-tur negara sehingga kemudian ketergantungan dengan kemen-pan, setneg jadi tidak ada lagi seperti dulu. Itu terlalu rumit dan menyebabkan kita sebagai anggota merasa setjen itu punya dua kaki. mudah-mudahan itu akan berjalan, seperti BI mereka bukan PNS tapi pegawai BI yang

mengatur sendiri secara internal tata kepegawaiannya. Saya khawa-tir yang menyebabkan mereka tidak antusias karena menganggap kerja di DPR itu susah

Posisi tenaga ahli nantinya?

TA ada dua macamnya, satu TA sistem pendukung yang melekat pada badan dan lembaga kajian. Karena akan ada pusat kajian ang-garan, pusat kajian legislasi, pusat kajian akuntabitas keuangan nega-ra. Mereka seperti PNS tapi kerja sebagai peneliti seperti pegawai LIPI. Kemudian political appointee, mereka yang dibawa itu akan hi-lang dengan sendirinya bersamaan dengan selesainya anggota dewan. jadi tidak ada beban negara melekat disitu.

Persiapannya melibatkan siapa saja? Kita mengajak banyak pihak untuk bicara memberikan masukan seperti Universitas Indonesia seba-gai lead consultant kita, Center for Ellection and Public Policies – CEPP FISIP UI, kita sudah tanda tangan kesepahaman dengan rektor UI. Kita sangat terbuka mendengar dan menerima masukan semua pihak. (iky) Foto: Eka Hindra/Parle/HR


Ketua Baleg DPR RI Sareh Wiyono

Dorong Pembentukan Law Center

DPR RI ke depan memang harus didukung dengan lembaga yang kuat se-perti Law Center. Lem-

baga ini dapat menjadi pusat dan kerjasama dari para ahli dalam penyusunan legislasi di Dewan se-hingga UU yang kita hasilkan itu betul-betul berkualitas dan sebagai payung masyarakat dalam bernega-ra serta berguna bagi bangsa kita.

Sejatinya, pembentukan Law Cen-ter akan mengajak sejumlah pakar hukum, serta para profesor yang ahli dibidangnya, dimana nantinya mereka akan memberikan masu-kan terbaik sehingga anggota De-wan dapat lebih berkonsentrasi

dan produktif dalam menghasilkan produk legislasinya.

Lembaga ini merupakan bentuk re-inkarnasi dari Badan Legislasi DPR RI serta menjadi kekuatan baru se-bagai pembuatan UU yang hebat. Pasalnya, saat ini anggota Dewan selalu diribetkan oleh persoalan titik koma, masalah bahasa diban-dingkan persoalan substanstif dari UU tersebut.

Untuk menuju DPR modern dalam hal penguatan legislasi di DPR, ujar Sareh, dirinya mengusulkan perlu dipertimbangkan untuk mengem-balikan tugas Baleg tidak hanya dalam tataran pengharmonisasian

saja tetapi dikembalikan seperti semula dalam menyusun Legislasi. “Dalam bidang legislasi tidak ha nya tingkat pengharmonisasian saja tetapi harus dikembalikan seperti semula yaitu penyusunan Legislasi. Kalau tugas Baleg dikembalikan ke-pada penyusunan tentunya kinerja Baleg akan lebih baik,” jelasnya.

Sekarang ini, lanjutnya, sesuai UU MD3, penyusunan legislasi berada pada masing-masing Alat Keleng-kapan Dewan (AKD). “Kita akui un-tuk supporting atau tenaga keah-lian sudah cukup baik. Kenda lanya mengenai penyusunan itu kerap menunggu Komisi, karena tugas Baleg itu hanya melakukan har-


monisasi,” terangnya.

Berdasarkan UU MD3, Pasal 105 ayat (1) c, tugas Baleg yaitu melaku-kan pengharmonisasian, pembu-latan, dan pemantapan konsep ran cangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum ranca-ngan undang-undang tersebut di-sampaikan kepada Pimpinan DPR.

Sementara Pasal 105 ayat (1) d, memberikan pertimbangan ter-hadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional

Dirinya mengakui, memang agak lambat bila legislasi diserahkan ke Komisi terkait, karena setiap orang bisa mengajukan hak UU. “Saat ini faktanya memang fungsi penga-wasan lebih dominan dimana se-harusnya fungsi yang dominan di DPR yaitu fungsi legislasi. Namanya juga legislasi tentu keluarnya UU, bukan pengawasan. Untuk fungsi pengawasan tetap berjalan tetapi bila tidak dibenahi tentunya akan begini saja. Misal UU TKI, Kehuta-nan, lalu lintas jika tidak dibenahi tentu akan hancur-hancuran juga kita,” jelasnya.

Dia menyadari bahwa beban legis-lasi yang diambil oleh DPR, Peme-rintah, dan DPD pada tahun 2015 cukup berat mengingat waktu yang sudah memasuki bulan kedua pada tahun 2015. Namun dirinya optimis dengan dukungan semua pihak ki-nerja legislasi dapat mencapai tar-get yang diharapkan.

“Terlebih pembahasan dalam pe-nyusunan Prolegnas juga telah di-lakukan dalam suasana kebersa-maan dengan adanya kesamaan visi untuk melakukan revitalisasi politik

hukum dan perundang-undangan dalam jangka lima tahun ke depan yang lebih realistis dan fokus pada kualitas urgensi masing-masing RUU,” paparnya.

Terkait Prolegnas, Dia menambah-kan, Baleg selalu mengikuti maunya Komisi, karena Baleg itu memiliki tugas bukan penyusunan UU teta-pi harmonisasi legislasinya. “Jika Komisi tidak mendorong tentu sulit juga, jadi Komisi mengusulkan ke-mudian Baleg menggodok. Apabila Komisi Lemah mendorongnya ten-tu sulit sekali dimasukkan didalam Prioritas,” terangnya.

Karena itu, Baleg tidak bisa memak-sakan legislasi bisa masuk didalam prioritas sepanjang Komisi sendiri tidak ada desakan untuk mema-sukkannya sebagai prioritas. “Jadi harus ada desakan dari komisi ter-kait untuk memprioritaskan UU di Komisinya,” kembali tekannya.

Judicial review

Sareh mengatakan, seharusnya produk legislasi di Dewan tidak banyak yang dijudicial review sepanjang dalam penyusunan Nas-

kah Akademik (NA) dan RUU sudah matang dan Pansus dapat bekerja lebih baik bersama supportingnya (pendukungnya). “Tim yang hadir juga dapat lebih fokus dalam mem-bahas legislasi,” harapnya.

Mengenai pembahasan UU, lan-jutnya, sebelum di bahas harus mendapatkan masukan yang me-madai dari para stakeholder, begitu juga setelah UU disahkan harus segera di sosialisasikan jangan se-perti UU ITE yang tidak disosialisa-sikan sehingga langsung di judicial review.

“Karena tidak terlalu paham soal ITE, telekomunikasi, penyiaran, akhirnya digugat. UU tersebut baru berlaku apabila telah disosialisa-sikan sebelum berlaku. Itu meru-pakan salah satu tugas Baleg dalam menyosialisasikan itu,” jelasnya.

Saat ini, DPR baru mulai bekerja untuk menjalankan fungsinya khu-susnya dari sisi legislasi. “Karena disebabkan ricuh politik belum la ma ini saya berharap ke depan fungsi le gislasi dapat menjadi jan-tung diban dingkan dua fungsi lain-nya. Hasilnya pengawasan dominan tetapi bila UU tidak dibenahin maka akan percuma. Bila UU tidak diper-baiki maka akan sama saja misal saja KUHAP bila tidak dibenahi maka akan percuma karena itu mencakup kejaksaan, kepolisian. Jadi apabila pengawasan tidak benar tentunya UU yang harus diperbaiki segera. Jadi harus segera dikembalikan fungsinya segera,” tegasnya.

Sebagai catatan, DPR periode 2004-2009 telah menyelesaikan 173 RUU dari 284 RUU yang menjadi proleg-nas dalam lima tahun. DPR periode 2009-2014 mampu menuntaskan 126 RUU dari 247 RUU prolegnas dalam lima tahun. “Berarti ada sekitar 121 RUU yang belum tuntas,” kata dia. (si/nt /iky) Foto: Naefurodji/

Pale/HR


LAPORAN UTAMA

Wakil Ketua BURT DPR Dimyati Natakusumah

Saatnya Mereformasi DiriJadi Parlemen Modern

Sekarang ini merupakan wak-tu yang tepat untuk DPR RI melakukan berbagai reforma-

si menuju Parlemen yang lebih mo-dern. Pengertian atau makna mo-dern kerap dikaitkan dengan adanya perubahan kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna positif. Terkait anggota DPR yang melaku-kan reformasi diri me ngandung makna bahwa anggota parlemen mampu memahami dirinya secara komprehensif sebagai anggota par-lemen baik kecerdasan intelektual, emosional, maupun spiritual, serta memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan.

Didalam menjalankan tugasnya di-bidang aspirasi publik perlu adanya ruang aspirasi yang mumpuni se-hingga para wakil rakyat tersebut dapat memperoleh informasi dari konstituen secara lengkap menge-nai persoalan di Daerah Pemilihan-nya masing-masing.

“Terkait aspirasi publik diperlukan ruang aspirasi kalau sudah ada ru-ang aspirasi dapat membuat planning dari bawah atau bottom up planning (masukkan dari Dapilnya), itulah tugas anggota DPR kita, jadi aspirasi itu menyerap atau mengar-tikulasikan keinginan masyarakat saat ini untuk disampaikan kepada Pemerintah,” ujar Wakil Ketua BURT

Dimyati Natakusumah kepada Par-lementaria baru-baru ini.

Disisi lain, lanjut Dimyati, per-lu ada nya dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti perpustakaan yang lengkap, tena-ga ahli yang berpengalaman dan asisten yang mampu bekerja secara cepat, dan tanggap. “Jadi harus di-topang semuanya, Parlemen mo-dern itu melibatkan semua kom-ponen baik anggota sendiri secara internal maupun eksternal seperti sarana dan prasarana yang mum-puni, termasuk juga kegiatan parle-men itu sendiri jadi dasarnya mo-dern itu tidak lagi berperilaku yang tidak baik,” jelasnya.

Yang tidak kalah pentingnya, pa-parnya, parlemen modern selalu melibatkan teknologi dalam berba-gai aktivitas. Karena itu langkah yang bisa dilakukan yaitu melaku-kan perubahan teknologi yang ta-dinya analog menjadi digital. Selain itu, data dan informasi menjadi se-makin mudah didapat jadi kita terus memiliki update data terkait berba-gai isu aktual.

“Kita juga ingin melibatkan media Parlemen supaya modernisasi terus dilakukan saat ini. Dengan menja-dikan parlemen modern jadi ang-gota parlemen harus kuat suporting stafnya, ada yang bidang legislasi, budgeting, maupun pengawasan,” terangnya.

Karena itu, jelasnya, anggota De-wan harus ditopang oleh supporting staf yang melekat di anggota


Dewan sendiri. “Kita juga harus siap menampung berbagai aspirasi pu-blik, DPR ini sudah mulai berpore-ses menuju modernisasi yang harus memperoleh dukungan teknologi informasi, media, dan sebagainya,” jelasnya.

Prioritaskan Legislasi

Wakil Ketua BURT Dimyati Nataku-sumah menyoroti beban legislasi pada periode lalu yang terlalu ba-nyak sehingga DPR menjadi kesu-litan mencapai target legislasinya. “Dalam prolegnas lalu itu terlalu banyak ada kurang lebih 270 RUU sekian UU yang di prioritaskan setahun. Itu menimbulkan kesan ambisius dan terlalu besar, karena itu sekarang dikurangi separuhnya mudah-mudahan bisa tercapai,” jelasnya.

Saat ini, jelas Dimyati, setiap ang-gota memiliki hak legislasi yang melekat di anggota dewan. Karena tugas Dewan itu yang hakiki yaitu memegang kekuasaan menyusun UU. “Jadi dengan sendirinya legis-lasi itu harus diutamakan karena membentuk sistem kedepannya,” katanya.

Dimyati mengatakan, Prolegnas untuk jangka panjang atau 25 tahun belum pernah dibuat oleh Parle-men. Selama ini yang disusun yaitu program legislasi jangka pendek (setahun), dan menengah. “Dalam UU pembentukan peraturan itu, hanya midterm (menengah) lima ta-hunan, dan tahunan (short term) itu yang jadi prioritas jadi ada proleg-nas 2014-2019, dan ada prolegnas tahunan belum pernah ada proleg-nas 25 tahunan,” tambahnya.

Dia mengharapkan dapat segera disusun Program Legislasi Nasio-nal untuk jangka panjang sehingga dapat menjadi panduan serta prio-ritas anggota DPR dalam menyusun legislasi kedepannya.

Dirinya mengakui bahwa sistem legislasi yang ada di Dewan masih belum modern perlu ada pembena-han yang harus dilakukan. Pembe-nahan itu diantaranya melakukan metamorfosa Badan Legislasi men-jadi suatu badan pusat hukum (Law Center). Melalui cara ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait persoalan hukum baik input data dan informasi tentang hukum mau-pun metodologinya.

“Sekarang memang masih belum modern karena harusnya Badan Legislasi itu menjadi law center sehingga semua data hukum, ter-kait dengan metodologi hukum ada didalam situ terus setelah sistem yang baik yaitu human research yaitu anggota dewan sendiri ha-rus dibekali agar mereka menjadi anggota dewan yang modern, ber-pikiran modern atau berpikir masa datang dan memajukan bangsa dan negara ini serta menjadi negara-wan,” ujarnya.

Melalui cara itu, lanjut Dimyati, di-harapkan anggota Dewan memiliki rasa tanggung jawab yang besar dengan mengedepankan kredibili-tas, aksebilitas dan aceptabilitas. “Hal itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Prolegnas bisa selesai sesuai dengan target memang berat menyelesaikan satu UU karena ha-rus sesuai persetujuan kedua belah pihak didalam DPR itu juga ada tarik menarik juga antar fraksinya,” kata Dimyati.

Guna mencapai visi dan misi De-wan, paparnya, perlu disusun Ren-cana Strategis DPR RI yang terukur, dan sesuai harapan serta tidak mu-luk-muluk. Selain itu, perlu didu-kung sarana dan prasarana seperti SDM, dan suporting stafnya, juga pembekalan diri anggota dewan itu sendiri harus dipersiapkan secara matang.

“Kalau ketiga komponen itu tidak

dipersiapkan dengan baik maka akan sulit mencapai visi dan misi parlemen modern. Modern itu modern pengetahuan, perilaku, jadi modern itu konotasinya posi-tif,” ujarnya.

Terkait kendala dalam menuju Par-lemen modern, papar Dimyati, kita akui bahwa sistem selalu berubah-ubah kadang kesetjenan tidak bisa mengikuti gerak cepat parlemen. “Bahkan terkadang malah Setjen ingin diikuti oleh pihak parlemen ini harus dibalik karena memang namanya kesetjenan itu suporting daripada anggota parlemen. Sekjen, Wasekjen, Deputi harus menopang dan mendukung gerak langkah par-lemen karena parlemen saat ini me-nyesuaikan dengan waktu karena mereka harus ikut sesuai dengan koridor dan ketentuan yang berlaku tidak mengikuti dengan segala cara, Kita memang ingin cepat memba-ngun, menyelesaikan tentu ha-rus ada koridor aturan. Jadi sistem tetap harus diikuti,” katanya.

Dirinya mengakui memang masih ada pemikiran yang kolot yang tidak mau beresiko bahkan ada pemiki-ran yang dianggap sudah baik atau terlalu baik jangan dirubah. “Itu perubahan yang ingin kita dorong, kita jangan pernah merasa puas se-belum rakyat sejahtera dan mendo-rong masyarakat yang rural menuju modern atau sejahtera,” tambahnya.

Menurutnya, DPR harus cepat ber-ubah sekarang ini dengan melaku-kan kajian komparatif dengan parlemen luar negeri yang sudah modern seperti Parlemen Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina dan Je-pang. Jadi kita harapkan DPR dapat semakin meningkat wibawa harkat dan martabatnya dimata publik,” ujarnya. (tim Parle) Foto: Naefurodji/

Pale/HR


Bagian Pemberitaan DPR

Garda Terdepan Modernisasi Parlemen

Saat ini, DPR RI menyadari bahwa semua produk-produk dari lembaga legis-lat if seperti per janjian

dengan negara lain, hal-hal yang berkaitan dengan sidang-sidang, pembentukan perundang-unda ng-an, hingga keputusan terkait ke-bijakan negara, belum seluruhnya bisa secara cepat terekspos oleh publik.

Melalui keterlibatan teknologi in-formasi, keterbukaan akses infor-masi dan fungsi representasi yang didengungkan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto, DPR tengah berusa-ha berbenah untuk menghadirkan parlemen yang lebih terbuka serta memberikan peluang kepada ma-syarakat untuk dapat mengkorek si DPR.

Langkah pertama yang akan di-lakukan yaitu dengan meningkat-kan fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan DPR RI dengan kon-sep penataan kawasan Parlemen. Melalui langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPR RI dalam menjalankan tugas dan fung-sinya dimata masyarakat.

Dalam meningkatkan peran De-wan, Biro Humas dan Pemberitaan, dalam hal ini, Bagian Pemberitaan memiliki peran yang krusial, karena menjadi salah satu garda terdepan dalam meningkatkan aksesbilitas informasi mengenai dewan melalui berbagai media yang dimilikinya seperti TV Parlemen, Majalah atau buletin Parlementaria maupun me-dia sosial lainnya.

Terlepas dari peran Biro Humas

dan Pemberitaan, tentunya Pimpi-nan DPR dan BURT tengah melaku-kan kajian untuk meningkatkan peran,maupun tugas dan fungsi Bagian tersebut sehingga dapat menunjang fungsi Dewan ke depan-nya. Berikut wawancara Parlemen-taria dengan Salah satu Wakil Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso ba-ru-baru ini.

Menurut Bapak DPR modern seperti apa?

Ini gagasan dari Ketua DPR memang kita ke depan ingin menuju Parle-men yang modern yang didukung oleh teknologi informasi, keterbu-kaan akses informasi (Pemberitaan), dan fungsi representasi itu yang kita ingin terjemahkan sesuai Tu-poksi masing-masing, karena saya di BURT kemudian saya terjemah-kan dan kita dukung kesana dengan menyusun skemanya. Saya fokus ke pemberitaan seperti TV Parlemen, dan Parlementaria, itu ujung tom-bak kalau pemberitaannya bagus maka akan ditangkap oleh rakyat secara bagus. Selama ini kita lihat DPR sering tidak mendapat porsi yang seimbang dari media lain, se-hingga yang sering disorot itu keje-lekan DPR saja. Padahal DPR itu juga sering rapat sampai tengah malam tidak ada media yang meliput kita. Kalau kita punya media yang bagus tentu kita ingin membuat stasiun siaran sendiri seperti CNN, dengan cara itu akan menjadi sumber beri-ta bagi media lain artinya menjadi TV resminya DPR RI.

Bagaimana prosesnya perbaikannya sejauh ini?

Saat ini BURT masih dalam tahap


mendapatkan masukan di bidang Pemberitaan DPR RI, apa saja yang menjadi kekurangan mereka apa kah SDM, atau jaringannya. Saya banyak sekali masukan dari Pemberitaan yang akan menjadi bahan pertim-bangan nanti saat Rapat dengan Sekjen DPR RI. Apakah itu ada per-soalan ruangan, alat, atau SDMnya tentunya semua akan diperbaiki. Jika alat kurang tentu akan diper-baiki, maupun bila SDM minim kita akan training dan perbaiki juga.

Apa yang menjadi prioritas utama dari tiga persoalan seperti teknologi informasi, keterbukaan akses informasi (Pemberitaan) dan representasi ?

Tentunya ini tidak dapat berdi-ri sendiri semua saling berkesi-nambungan apakah itu menjadi persoalan teknologi, IT ataupun pemberitaan. Saya melihat yang menjadi ujung tombak tentunya pemberitaan itu, tetapi harus disupport dan didukung komponen yang lain. Dalam rangka memba-ngun kawasan parlemen tentunya kita juga ingin menatanya, dengan konsep penataan kawasan parle-men seperti wacana penggunaan gedung Kemenpora untuk DPD. Saat ini, kita sudah mengadakan komunikasi dengan Setneg dan Ke-menpora, pada dasarnya prinsipnya mereka setuju tetapi harus dikon-sultasikan dahulu dan ada proses yang didahului. Yang sudah terlihat itu penataan motor, dan itu juga ha-rus konsultasi de ngan Pengamanan Obyek Vital (Pam Obvit) bagaimana menata keamanannya. Kita juga akan membuat zona merah, kuning, dan hijau itu kita kerjasama dengan Direktur Pam Obvit, supaya nanti dapat menjadi lembaga yang ter-hormat di mata masyarakat.

Bagaimana menciptakan publikasi media yang seimbang?

Kita tidak ingin membatasi teta-

pi media juga jangan mengambil seenaknya seperti berita orang lagi tidur, berdandan karena kita sangat terbuka sekarang ini. Namun pem-benahan itu masih perlu ada pe-mikiran, pengkajian dan dukungan anggaran yang tidak sedikit paling tidak pada DPR periode 2014 ini ada bibit memperbaiki TV Parlemen se-bagai TV siaran publik dan nasional. Paling tidak TV Parlemen memberi-kan informasi kepada publik yang tidak tahu mengenai parlemen DPR RI, bukan sebagai corong tetapi pe-nyeimbang.

Untuk majalah parlementaria kita juga ingin tahu feedbacknya dari masyarakat, begitu juga siaran Par-lemen berapa banyak yang melihat, dan memberikan masukannya. Jadi harus ada perubahan ada berita miring dicounter oleh Media Parle-men dan ada dampaknya, selama ini yang mencounter itu tidak terlihat. Misal saat saya diwawancarai media massa soal rumah aspirasi itu sewa sebulannya 12.5 juta/bulan, kenapa yang muncul itu soal pengadaan, pembangunan, saya mau bicara apa lagi jadi bila ada media yang bisa mengeluarkan press release itu ke-pada media sudah bagus. Rumah aspirasi itu memang belum cair ma-sih dibahas di BURT, mungkin saja juga anggota lain belum tahu. Itu merupakan penjabaran tata tertib dimana anggota dewan harus mem-perjuangkan konstituennya.

Bagaimana menurut Bapak, mengenai penyebaran media Parlementaria?

Hal itu harus dievaluasi bagaimana pengetahuan rakyat atau publik kepada DPR, begitu ditaruh gra-tis orang tidak ada yang mengam-bil, tetapi malah mengambil media lainnya. Jadi outcomenya harus tercapai. Misal saja menyebarkan kampus-kampus tetapi saat saya tanya juga tidak diterima. Memang selama ini pemberitaan sudah cu-

kup bagus namun yang baca itu siapa atau konstituennya.

Perlu dihimbau juga agar setiap kunjungan kerja, dan spesif ik, Komisi di DPR itu untuk mengajak pemberitaan untuk turut meliput karena tadinya didampingi 3 staf sekarang kita buat menjadi 5 staf untuk para wartawan agar turut meliput ini juga terkait anggaran juga misal kita ingin juga live jadi tidak hanya menyorot tetapi juga adanya dialog.

Apa harapan bapak kedepan terkait pembenahan di lingkungan DPR?

Harus dimulai sekarang semua bi-dang harus dibenahi Sekjen harus mampu juga melakukan reformasi birokrasi khususnya di bidang SDM, seperti menempatkan orang yang tepat didalam posisinya dengan konsep the right man on the right place. Termasuk juga untuk meng-angkat marwah DPR RI ini lebih berwibawa dengan menerapkan konsep zona merah, hijau, dan ku-ning. Itulah era sekarang kita harus mulai mungkin tidak bisa selesai dalam lima tahun tetapi bisa selesai dalam 25 tahun kedepan. Karena itu perlu ada Renstra 25 tahun.

Saat ini ada renstra 5 tahun, dan 25 tahun dan tahunan, itu sudah saya usulkan agar menyusun grand design komplek DPR RI kedepannya.

Bagaimana mendorong SDM Kesetjenan DPR RI dalam menunjang kinerja keahlian?

Setjen DPR RI itu punya anggaran untuk beasiswa misal kalau masih ada pendidikan SMA harus diseko-lah S1, begitu juga yang S1 diseko-lahkan pasca sarjana. Jadi bergan-tian tidak juga serta merta yang pendidikan rendah kita buang teta-pi diberdayakan. (si) Foto: Naefurodji/

Pale/HR


Cita-cita mewujudkan parle-men modern merupakan ke-butuhan kekinian. Dengan

berbasiskan prinsip transparansi, teknologi informasi dan represen-tasi rakyat, DPR RI terus meman-tapkan diri untuk menjadi parlemen modern.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPR RI, Achmad Djuned kepada Parlementaria, di Gedung DPR, Jakarta, baru-baru ini terkait komitmen DPR RI yang ingin mewujudkan parlemen modern dengan terus mendorong transformasi dan reformasi kelem-bagaan.

Menurut Achmad Djuned, salah satu tolak ukur parlemen modern

ini adalah adanya transparansi informasi dan pola komunikasi yang baik dengan masyarakat. “Saya kira untuk transparansi informasi sudah kita laksanakan sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi. Sekarang ketentuan itu sudah ada, misalnya soal pengaduan masyarakat yang ada di Biro Humas, itu juga sudah kita bangun,” katanya.

Ia menamba hk an, pelayanan informasi terhadap masyarakat, ada yang sifatnya secara langsung, ada juga yang melalui media web yang sampai sejauh ini terus dikembangkan dari sisi bandwith dan kontennya.

“Penguatan informasi di media web, kami terus lakukan penguatan.

Misalnya untuk konten, isinya tidak semua berkaitan dengan instansi DPR saja, setiap anggota DPR akan diberikan ruang di web untuk bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat dan dapilnya untuk berbicara apa saja yang menjadi permasalahan pada bangsa ini,” jelasnya.

Sedangkan yang berkaitan de-ngan informasi kegiatan di DPR, penguatan yang dilakukan oleh Setjen DPR adalah dengan me-masukkan semua agenda rapat kerja DPR termasuk kunjungan kerja sampai kunjungan yang sifatnya bilateral dan multilateral di dunia internasional di media web DPR. Untuk menopang hal itu, pihaknya merencanakan penyertaan bahasa

Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI, Achmad Djuned

Galakkan Transformasi dan Reformasi Kelembagaan

LAPORAN UTAMA


Inggris dalam media web DPR tersebut.

“Kita harapkan nanti, yang melihat web DPR itu bukan hanya orang Indonesia saja, tetapi masyarakat internasional. Termasuk informasi apa yang sedang berkembang dan terjadi di DPR, dan apa saja yang sudah menjadi produk legislasi DPR. Jadi tidak hanya masyarakat Indonesia saja tapi juga masyarakat luar negeri bisa tahu tentang DPR,” katanya.

Selain itu, jelasnya, salah satu tujuan dari Parlemen Modern adalah pe-nyediaan komputer disetiap meja rapat anggota DPR di komisi guna mengurangi penggunaan bahan-bahan non kertas (paperless).

“Yang kita harapkan nantinya, kita menginginkan setiap anggota ketika sedang rapat mudah mencari informasi, karena sudah disediakan fasilitas komputer itu, jadi tidak set iap pulang anggota har us membawa setumpuk dokumen,” jelas Achmad Djuned.

Ia menambahkan, paperless ini sebetulnya salah satu kebijakan dari pimpinan DPR dan BURT dan bukan lagi sekedar wacana, “Jika belum dianggarkan ditahun ini (2015-red) kemungkinan ditahun depan (2016-red), dan Kesekjenan harus bisa menindaklanjutinya,” tegasnya.

Sementara itu, kesiapan SDM untuk menuju parlemen modern juga sudah dipersiapkan secara matang. Misalnya saja saat ini, pihaknya sudah melakukan training-training terhadap SDM yang berkaitan dengan pengembangan TV Par-lemen. Termasuk, melakukan ker-jasama dengan salah satu stasiun TV swasta, dengan tujuan TV Parlemen nantinya memiliki standar sebagai TV broadcast.

“Kita akan menuju TV Parlemen

digital yang standarnya seperti TV swasta lainnya. Tidak hanya peralatannya tapi juga SDM nya,” ujarnya.

Terkait pendekatan representasi DPR dengan masyarakat, menurut Achmad Djuned, hal itu sudah tertuang dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR sebagai tindak lanjut, dimana masa reses DPR itu kini menjadi lima kali. Penambahan masa reses itu menunjukkan adanya keinginan DPR yang ingin selalu dekat dengan konstituennya.

Ia menambahkan, dalam Tatib DPR juga disebutkan bahwa hasil yang didapat para anggota DPR selama di daerah dalam masa reses tersebut, nantinya akan dilaporkan dalam rapat paripurna yang pada akhirnya akan menjadi keputusan DPR dengan pemerintah.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengatakan bahwa Setjen DPR RI terus melakukan upaya pembenahan melalui reformasi birokrasi. Bahkan Setjen DPR sudah mengajukan rancangan peraturan organisasi Setjen DPR kepada presiden. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat, rancangan itu sudah ditandatangani Pak Presiden,” katanya.

Menurutnya, struktur organisasi Set jen DPR yang diajukan ke Presiden itu ada lah struktur Setjen DPR sebagaimana amanat UU MD3 yang memiliki tujuan ke arah parlemen modern, dimana ada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR yang berkaitan dengan fungsi teknis dan administrasi. Ada pula badan keahlian yang nantinya men support para anggota DPR dari sisi substansi baik itu materi perundang-undangan, pengawasan, anggaran dan ditopang oleh adanya perpustakaan modern.

Di samping itu, dalam rangka

akuntabilitas pengelolaan angga-ran, pihaknya juga mem bentuk Inspektorat Utama. “Kalau dulu pengawasan kita hanya eselon tiga, sekarang naik eselon satu, karena kita ingin transparan dan akuntabel dalam pengeloaan anggaran,” ujar-nya.

Meski begitu, pihaknya juga ti-dak menutup mata soal adanya kendala dalam upaya penguatan kelembagaan tersebut, misalnya saja soal faktor anggaran dan pe-ru bahan mindset DPR. “Menuju parlemen modern salah satunya membutuhkan sistem IT dan itu butuh anggaran yang harus dibicarakan dengan pemerintah, karena tidak bisa ujugujug,” ka-tanya.

Namun soal mindset DPR, dia mengungkapkan di era Ketua DPR Marzuki A lie, Setjen DPR rencananya akan menetapkan DPR sebagai zona bebas korupsi. “Hanya pada saat itu untuk menyatukan jadwal dan waktu Ketua DPR, pimpinan BPK, pimpinan KPK, dan Menpan, waktunya agak susah sampai akhir kerja beliau (Marzuki Alie-red) selesai. Mudah-mudahan di era Pak Setya Novanto (Ketua DPR-red) ini, penetapan DPR se-bagai zona bebas korupsi itu bisa terlaksana, karena dengan adanya penetapan zona itu setidaknya itu bisa mengubah mindset DPR,” katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap dengan suasana kondusif yang sudah terbangun di parlemen sa-at ini, ada peningkatan kinerja DPR dan citra DPR di mata ma-sya rakat. “Setjen DPR itu akan selalu mengiringi seluruh kegiatan DPR, karena Setjen DPR tidak bisa dipisahkan dengan DPR. Semua harus berjalan seiring sehingga ada harmonisasi yang baik antar keduanya,” ujarnya. (nt/si/iky) Foto:

Andri/Pale/HR


Tata Ulang Pengaturan Gedung DPR

Tik. Tik. Begitu tetesan suara air yang jatuh di ember. Kepala mencoba menengadah, men-coba mencari dimana sebenarnya lobang asal muasal air ini. Tapi sulit. Plafon ruangan ini

cukup tinggi lebih dari 8 meter karena ini bukan sem-barang ruangan tetapi ruang rapat Komisi VI DPR RI. Iya benar… komisi yang sering rapat kerja dengan Men-teri Perdagangan, Menteri Perindustrian atau baru saja rapat maraton membahas Penyertaan Modal Negara dengan Menteri BUMN yang mengomandoi lebih dari 100 BUMN dengan aset tidak kurang dari Rp4500tri-liun. Bahkan pada saat rapat kerja dengan Menteri BUMN, hujan deras membuat plafon tak kuasa mena-han guliran air menetes persis di belakang Bu Men-teri Rini Sumarno. Sekilas ia terlihat tersenyum kecut melihat air tetesan dari plafon sudah memenuhi hampir setengah bagian baskom, di ruang sidang anggota dewan yang terhormat itu.

“Jadi air turun sudah kayak keran bo-cor dari plafon ruang rapat Komisi VI. Katanya sudah pernah diperbaiki tapi bocor lagi. Iya kita nikmati sajalah barangkali ada yang lebih prioritas,” kata anggota Komisi VI Mohamad Hekal dalam kesempatan wawancara beberapa waktu lalu di Jakarta. Namun ia mengaku kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan tanpa ada perbaikan. Bukan hanya persoalan bocor, teta-pi daftarnya cukup panjang seperti toilet yang sering mampet, AC yang suka ngadat atau lorong yang kurang penerangan. “Kalau ditelusuri lebih jauh lorong yang gelap ya hasilnya juga biasanya gelap. Bagaimana bicara parlemen modern kalau kondisinya masih se-perti ini,” tutur dia.

Ia kemudian mencoba menggambarkan secara seder-hana seperti menyaksikan perilaku orang yang berada di pasar tradisional yang becek, gelap. Perilaku me-reka yang berada di dalamnya juga akan terbawa de-ngan kondisi sekitarnya, meludah sembarangan, buang sampah seenaknya. Perubahan terjadi ketika pasar itu diperbaiki. Gambaran lain misalnya dahulu layanan bus kota di Kuala Lumpur, Malaysia juga hampir sama de-ngan Metro Mini atau Kopaja di Jakarta saat ini, kumuh, penuh coretan, tidak beraturan dan kriminal hal biasa. Perubahan terjadi ketika manajemen mengganti semua bis dengan armada terbaik yang didatangkan dari Ero-pa. Selama 6 bulan penumpang masih berperilaku sama merusak dan mencoret. Tetapi pihak manajemen se-tiap malam mengerahkan pegawainya untuk memper-baiki setiap kerusakan, coretan dan harus kembali rapi malam itu juga. Pagi datang, bus sudah kembali bersih. Pada akhirnya penumpang jadi malu hati sendiri ketika melakukan aksi pengrusakan, bahkan muncul sikap sa-ling mengingatkan diantara sesama penumpang. Kasus yang kurang lebih sama terjadi pada penumpang commuter line di Jakarta. Betapa sulitnya PT KAI menu-runkan penumpang yang suka naik ke atap kereta. Pada akhirnya mereka tertib ketika merasa terlayani dengan armada keretaapi yang lebih bersih, terawat dan manu-siawi. “Mentalnya berubah,” tandasnya.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen -BKSAP DPR ini kemudian menggambarkan ketika mendapat

kesempatan mengunjungi gedung parlemen di Northern Territory salah satu provinsi

di Australia. Ketika berada di depan ge-dung tersebut ia sudah merasakan mar-wah yang menunjukkan betapa ber-wibawa gedung wakil rakyat tersebut. Kontak pertama dengan petugas ke-

amanan di gerbang depan kesan ramah tapi tegas sangat terasa. Pengunjung juga

sudah diarahkan ke lokasi sesuai maksud kedatangannya ke gedung parlemen terse-

but. Dalam pertemuan ia kemudian mendapat penjelasan tentang sejumlah pengaturan yang dilakukan dalam gedung dewan tersebut se-

perti public area dan restricted area. Penataan ini ke-mudian memunculkan kesan tertib yang tentunya akan mempengaruhi suasana kerja bahkan kinerja siapapun yang berada di dalam gedung ini.


Sementara anggota Komisi I Dave Akbarshah Fikarno yang juga pernah berkesempatan mengunjungi Gedung Parlemen Australia menilai penataan gedung parlemen bukan berarti mencurigai rakyat sendiri tetapi tentu terkait faktor keamanan anggota legislatif yang ha-rus jadi perhatian negara. “Kita tentu bisa belajar pada kasus penembakan di Sidney, Australia. Pelaku pada awalnya datang seperti orang biasa, tidak ada yang mencurigai tetapi kemudian mengeluarkan senjata dan menembak membabi buta. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di hati manusia, jadi antisipasi itu perlu dan kelihatan juga tertibkan,” jelasnya.

Rumah Rakyat Modern

Ketika muncul wacana menata gedung DPR menjadi rumah rakyat yang lebih mo dern, sejumlah pandangan sinis muncul. “Pe-nataan apa lagi, ini kan rumah rakyat jadi jangan membuat peraturan yang mempersulit rakyat.” Politisi Fraksi Partai Gerindra ini meng-ingatkan gedung parlemen tentu rumah rakyat sama seperti ista-na negara yang juga merupakan istana rakyat. Tetapi setiap ge-dung modern tentu harus ditata pengaturannya, tidak bisa semua berlaku bebas tanpa aturan sehingga copet bisa bebas keluar masuk menyo-roti bentuk pelayanan dan pengamanan pada saat tamu mulai memasuki gedung DPR. Pemeriksaan sekenanya dan kemudian petu-gas memberikan potongan tiket dari kertas. Sementara perlengkapan pengamanan canggih yang dahulu sempat digunakan seperti keycard, proses de-teksi kendaraan secara digital nampaknya hanya jadi penghias pintu gerbang. Kemudian para pengunjung melaju memasuki gedung DPR, menuju tempat parkir yang jauh dari representatif. “Nah ini juga, kalau ada peralatan canggih tapi rusak dan tidak digunakan, ini namanya juga bukan ciri parlemen modern,” kata dia.

Dukungan teknologi informasi (TI) seharusnya sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari sebuah parlemen modern. Setiap pergerakan mulai dari anggota dewan, karyawan kesetjenan dan para pengunjung semua-nya harus terekam dalam bank data yang didukung TI yang handal. Bagi seorang wakil rakyat kehadiran TI bisa menjadi laporan pertanggungjawaban kinerja kepada publik. Kehadirannya pada setiap rapat, sikap politiknya pada isu tertentu dan keputusan politik yang diambilnya bisa terekam dengan baik dan detail dengan menggunakan TI yang terintegrasi dalam website par-

lemen. “Pada saat di Amerika, saya menyaksikan sendiri kandidat petahana berhasil dikalahkan dalam pemilu legislatif karena kandidat saingannya membacakan rekam jejak selama bertugas di parlemen. Kebijakan yang disuarakannya, keputusan yang diambilnya bisa diakses dengan mudah di website parlemen dan semua orang bisa mengkonfirmasi data tersebut secara lang-sung,” tandasnya.

Pada bagian lain Dave yang juga anggota BKSAP ini menyebut ketika setiap anggota sudah mengekspos dirinya lewat jaringan TI tentu ini memudahkan bagi rakyat yang diwakilinya untuk menyampaikan aspirasi yang perlu ditindaklanjuti oleh anggota dewan. Pada akhirnya teknologi ini juga menjadi sarana bagi publik

untuk mengawasi kinerja para wakilnya di par-lemen. Ketika keseimbangan itu tercapai

harapannya kinerja anggota dewan juga meningkat. “Saya itu ketika di Austra-

lia paling terkesan dengan dinamika rapatnya yang sangat baik. Ketika bel tanda rapat akan dimulai ber-bunyi yang terdengar di seluruh komplek parlemen dalam waktu lima menit seluruh anggota sudah hadir dalam ruang rapat. Mereka

rapat dengan dinamis dan didu-kung dengan teknologi informasi

yang modern sehingga memudahkan anggota dewan dalam memahami per-

soalan,” kata dia.

Terkait fungsi representasi yang akhir-akhir ini mendapat sorotan publik bagi Hekal yang

paling penting sebenarnya bukan masalah rumah as-pirasi tetapi bagaimana mewujudkan aspirasi yang di-sampaikan masyarakat. Ia memastikan apabila rumah aspirasi jadi diadakan walaupun hanya dengan me-ngontrak ruko, rakyat akan berbondong-bondong menyampaikan persoalan mereka. Sebagai wakil yang mendapat mandat ia sudah sering menerima masukan sampai keluhan, mulai dari urusan pompa air yang ru-sak sampai masalah biaya pendidikan anak. Masalahnya adalah ketika persoalan yang disampaikan masyarakat tidak terkait komisi yang dibidanginya. “Saya misalnya di Komisi VI, tetapi diminta konstituen memperjuang-kan masalah pendidikan. Kadang sulit juga meyakinkan teman di Komisi X untuk memberi dukungan. Nah ini-lah yang harus dicarikan solusi, kalau ternyata tidak ada maka mendirikan rumah aspirasi di Dapil hanya akan menambah persoalan baru bagi kita. Lebih baik uang sewa rumah kita cairkan saja dan langsung kita sebar membantu program konstituen. Lebih konkrit-kan,” demikian Hekal. (iky) Foto: Andri/Pale/HR


Alis, bahu dan kedua ta-ngannya terangkat naik bersamaan, telapak ta-ngan terbuka lebar. Itu

ekspresinya ketika membicarakan tentang standar pengamanan ideal gedung parlemen dan pencermatan yang dilihatnya setiap hari di Ge-dung DPR, Senayan, Jakarta. Selaku Sekretaris Jenderal AIPA (Asean Inter Parliamentary Assembly) - or-ganisasi parlemen negara-negara anggota Asean, P.O. Ram JP berkan-tor di lantai 6 Gedung Nusantara III. Jadi setiap pagi dia melewati pos-pos pengamanan sebelum sampai ke ruangannya.

“Penting untuk selalu menjaga standar pengamanan di gedung

parlemen setiap saat karena kita tidak pernah tahu niat orang yang berkunjung ke sini. Pilihannya jaga kehati-hatian, waspada atau anda menjadi bijak setelah musibah ter-jadi,” kata dia saat wawancara di kantornya yang bernuansa Asean di Gedung DPR, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurutnya di negara manapun standar pengamanan anggota par-lemen termasuk gedung/kantornya bertugas masuk kategori high level security. Pengalamannya bertugas di AIPA membuat dia paham stan-darnya karena sudah berkesempa-tan melihat sendiri beragam sistem pengamanan di sejumlah gedung parlemen yang dikunjunginya. Ia

menilai sekali waktu pengamanan Gedung DPR terlihat sangat baik tetapi dilain waktu longgar. Tidak ada pemeriksaan yang proper, petu-gas hanya melihat sekenanya atau malah lolos tanpa diperiksa. Ia juga menyoroti paket barang yang bisa diantar sampai ke dalam gedung, seharusnya semua sudah dibongkar dan dituntaskan dalam ruang khu-sus di lantai dasar.

Ia menekankan dunia sekarang ini semakin sempit, pertarungan bera-gam ideologi sedang terjadi. Bukan hanya antar bangsa tapi bisa antar kelompok yang didukung warga negara dari sejumlah bangsa yang berbeda. “Kita di parlemen harus hati-hati menjaga jangan sampai ada orang dengan maksud tidak baik datang kesini. Sekali ada se-rangan kepada parlemen maka se-luruh dunia akan melihat kesini. Seluruh dunia akan mengatakan negara anda tidak aman,” tutur mantan Sekjen Parlemen Singapura ini. Ia juga menjelaskan jaringan IT yang didukung sosial media juga sangat kuat mempengaruhi publik di seluruh dunia. Sebagai contoh menurutnya ketika Jakarta banjir, banyak temannya di sejumlah nega-ra menghubunginya menggangap dia juga ikut tenggelam, padahal ti-dak semua wilayah kebanjiran.

Sorotan khusus juga disampaikan-nya menyangkut penataan lahan parkir yang terbuka dan terlalu dekat dengan gedung parlemen. DPR menurutnya perlu membangun kawasan parkir pengunjung yang terpisah dan dibatasi tembok yang cukup kuat. Dalam prinsip kehati-hatian kendaraan apapun, termasuk

PENTING SELALU JAGA STANDAR KEAMANAN


sepeda motor tetap saja berpotensi membawa barang berbahaya seper-ti bahan peledak yang berpotensi membahayakan anggota dewan.

Pada bagian lain ia menyambut baik ketika dalam proses penataan kom-plek parlemen, ada rencana untuk menyiapkan Plaza Demokrasi se-bagai taman bagi pengunjuk rasa atau warga negara menyampaikan sikapnya kepada parlemen. Menu-rutnya taman demokrasi seperti Hyde Park di London, Ing gris sudah sewajarnya dipersiapkan agar un-juk rasa terkendali dan tidak meng-ganggu ketertiban umum. Singapu-ra sudah mempu nyai speaker corner yang berada di People Park Center. Dalam taman tersebut semua orang bebas bicara, mengkritisi sepedas mungkin kebijakan pemerintah dan parlemen. Tidak ada sangsi pidana sepanjang pidato disampaikan dil-ingkungan taman demokrasi terse-but. Asalkan menurut Ram seluruh prosedur dilewati seperti melapor kepada petugas yang berada di lo-kasi taman, tujuannya agar ketert-iban bisa terjaga, antrian orasi bisa dibuat dengan rapi.

Fasilitas lain yang menurutnya patut dimiliki parlemen modern adalah Museum Parlemen dan Per-pustakaan. Baginya museum adalah sarana untuk menjaga warga negara tidak tercerabut dari akar bang-sanya. Museum juga mampu mem-buat warga negara bisa terus belajar tentang sejarah perjuangan bangsa, sehingga rasa nasionalisme mereka tidak mudah pudar. Sementara per-pustakaan parlemen menurutnya akan mampu membuat setiap ang-gota dewan melakukan research terhadap setiap persoalan yang se-dang dicermatinya. Anggota dewan atau bisa jadi staf ahlinya bisa ber-lama-lama berada dalam ruang per-pustakaan, menggali setiap infor-masi yang diperlukan saat berdebat dengan pemerintah. Perpustakaan yang lengkap menurutnya akan

membuat pembicaraan anggota dewan menjadi berkualitas karena didukung fakta dan data yang valid. Apalagi di era seperti sekarang ang-gota dewan tidak dapat asal bicara kemudian pergi tanpa pertang-gungjawaban. Publik menurutnya saat ini sudah cerdas dan memiliki tuntutan sangat tinggi kepada ang-gota parlemen.

Teknologi Informasi

Parlemen modern seharusnya su-dah sangat bergantung kepada teknologi informasi, bahkan di Singa pura sudah menjadi bagian dari dinamika kerja parlemen sejak tahun 2003. Ini sejalan dengan tun-tutan masyarakat yang pendidikan-nya semakin meningkat, semakin cerdas. Parlemen Singapura bahkan sudah menerapkan kebijakan ang-gota dewan yang sedang bekerja di daerah konstituennya dapat mengi-kuti persidangan melalui ja ringan video conference. Sekretariat Jen-deral sebagai sistem pendukung juga harus mampu mendayagu-nakan IT dalam mendukung pelak-sanaan tugas mereka. Masalah ke-amanan di gedung dewan juga perlu

memanfaatkan dukungan dengan teknologi infomasi ini. Tidak perlu memperbanyak SDM untuk me-mantau seluruh komplek parlemen, cukup dengan menambah sebaran CCTV di sejumlah tempat strategis.

“Jadi orang tidak dapat meleng-gang masuk ke gedung parlemen begitu saja, perlu diperiksa dahulu. Kondisi terkini masalah keamanan lebih banyak tergantung teknologi, mereka dapat mengamati dengan seksama setiap pergerakan pe-ngunjung, apa yang mereka laku-kan dengan perlengkapan peman-tau handal yang dimiliki,” tutur dia. Gedung parlemen lanjut Ram perlu dipilah menjadi dalam dua bagian utama yaitu public area dan restricted area. Ruang publik tentu dapat didatangi masyarakat de-ngan pengaturan yang jelas. Mereka dapat mengikuti jalannya persida-ngan yang sifatnya terbuka, de-ngan mengikuti sejumlah peraturan misalnya harus menitipkan barang yang dibawa dalam loker yang telah disediakan. Mereka hanya boleh be-rada di ruang pengamatan sidang dengan alat tulis yang diperlukan.

“Sedangkan ruangan terbatas - restricted area hanya dapat didatangi oleh anggota dewan dan karyawan setjen. Pembatasan ini wajar karena dalam gedung parlemen tentu ada rahasia negara yang tidak dapat di-buka kepada publik dengan bebas,” jelas Ram. Pada bagian lain ia me-nyebut AIPA juga terus mendukung upaya parlemen di kawasan Asean, termasuk DPR dalam misinya men-jadi parlemen modern. Saat ini se-jumlah pelatihan telah disiapkan baik untuk anggota dewan maupun karyawan sekretariat. Didukung se-buah yayasan dari Jerman, tahun ini diantaranya telah dijadwalkan pela-tihan tentang budget transparansi, budget reserach dan juga pelatihan membangun networking dengan organisasi LSM. (iky) Foto: Andri/Pale/

HR

Parlemen Singapura bahkan sudah menerapkan kebijakan anggota dewan yang sedang bekerja di daerah konstituennya dapat mengikuti persidangan melalui jaringan video conference. Sekretariat Jenderal sebagai sistem pendukung juga harus mampu mendayagunakan IT dalam mendukung pelaksanaan tugas mereka.


Pendahuluan

Seperti peribahasa “Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama,” apakah parlemen modern akan menjadi salah satu legacy pimpinan dan anggota dewan periode 2014-2019 setelah menyelesaikan masa ja-batannya? Apa sebenarnya yang di-maksud dengan Parlemen Modern? Apakah perlu membangun DPR se-bagai Parlemen Modern? Bagaima-na membangun DPR menjadi par-lemen modern? Ketiga pertanyaan tersebut akan didiskusikan dalam artikel ini.

Deskripsi konsep

Parlemen modern dapat dipahami sebagai parlemen yang membuka akses seluas-luasnya kepada publik untuk terlibat dalam proses pen-gambilan kebijakan. Akses tersebut dibuka terutama dengan meman-faatkan penggunaan teknologi in-formasi digital, seperti website dan sosial media. Publik dapat mem-berikan pandangan/ pendapat/ sikap mereka tentang isu-isu yang sedang dibahas, proses dan hasil

pengambilan keputusan yang ter-jadi di Parlemen secara cepat (real time). Publik dapat menyampaikan aspirasi mereka melalui berbagai media, diantaranya, surat elektron-ik dan polling di website, komentar di twitter, rekomendasi di facebook atau upload film pendek di youtube, dll. Meskipun begitu, tentu saja, akses secara konvensional tetap di-buka seperti, surat/fax, kunjungan langsung, mengirimkan delegasi perwakilan, dll. Partisipasi publik yang dibuka luas serta teknologi informasi digital yang dimanfaat-kan maksimal akan mendorong performa fungsi representasi par-lemen dalam memperkuat sistem demokrasi perwakilan. Anggota dan lembaga parlemen dituntut menjadi rasional, profesional, transparan dan akuntabel. Dapat disimpulkan bahwa parlemen modern adalah parlemen yang mendorong parti-sipasi publik dan keterbukaan in-formasi, menggunakan teknologi informasi digital dan optimalisasi fungsi representasi (Cook, 2001).

Politico-histori

Parlemen modern berkembang karena dipicu dua faktor (Coolet & Godgeier, 2008). Pertama adalah: ‘kemenangan’ sistem politik de-mokrasi. Ini terlihat dari runtuhnya negara-negara “otoritarian” di Asia dan Afrika, negara-negara “komu-nis” di Eropa Timur dan negara-negara “junta militer” di Amerika Latin sejak tahun 1980an. Sistem politik demokrasi telah membawa perubahan penting di parlemen,

yaitu adanya dorongan untuk meng-akomodasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalan kan fungsinya, serta ketika melakukan komunikasi dengan konstituennya. Kedua adalah: majunya teknologi informasi digital dan lahirnya era globalisasi yang melahirkan “ma-syarakat informasi tanpa batasan negara” (stateless information society) (Brassard, 2006). Salah satu dampaknya adalah: parlemen yang dahulu mengadopsi teknologi ko-munikasi analog yang bersifat paper based mulai ditinggalkan. Pola komunikasi anggota parlemen de-ngan konstituennya yang sebelum-nya bersifat tatap-muka, berbiaya tinggi, menyita waktu dan birokra-tis, secara bertahap berubah kare-na menggunakan berbagai sarana teknologi di era digital (Straubhaar, 2011).

Parlemen modern sebagai sebuah konsep diperkenalkan tahun 1997, pada saat Konferensi Uni Eropa tentang “The Future of Democracy: Transition and Challenge in European Governance. Topik bahasan konferensi ini adalah berbagai pe-rubahan sosial-politik yang terjadi dan berbagai alternatif skenario dan kebijakan yang perlu dipertim-bangkan ketika merespon perubah-an tersebut (European Commision, 2000). Konferensi serupa, tetapi lebih mendiskusikan keterbukaan akses informasi, dilaksanakan pada tahun 2003 (Max Planck Society, 2013). Titik kulminasi terjadi pada tahun 2012, ketika diselenggara-kan Declaration on Parliamentary

Parlemen Modern:Legacy DPR RI 2014 – 2019?

Parlemen modern fokus pada tiga aspek utama: 1) meningkatkan partisipasi publik dan keterbukaan informasi; 2) memanfaatkan teknologi informasi digital; dan 3) optimalisasi performa fungsi re presentasi (Cook, 2001).

SUMBANG SARAN


Oleh: Reni Suwarso, Ph.D, Ilmuwan Politik, Direktur CEPP FISIP-UI

Openness yang merupakan seruan terhadap seluruh parlemen dunia untuk meningkatkan komitmen terhadap keterbukaan informasi dan pengikutsertaan publik dalam proses politik di parlemen (Open-ingparliament.org, 2012).

Modalitas kerja

DPR sebagai parlemen modern dapat dibangun dengan menggu-nakan modalitas kerja yang sudah dipersiapkan oleh DPR periode se-belumnya. Untuk meningkatkan partisipasi publik dan keterbukaan informasi, DPR 2009-2014 telah mengeluarkan Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2010 tentang Keter-bukaan Informasi Publik; yang merujuk kepada UU 14/2008 ten-tang Keterbukaan Informasi Pu-blik. Berdasarkan data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen-tasi (PPID) DPR, pada tahun 2014 kemarin paling tidak tercatat 511 orang/badan/lembaga meminta informasi tentang risalah rapat dan berbagai macam informasi terkait dengan DPR lainnya dengan jum-lah jenis data sebanyak 1.288 data. Laporan persidangan yang sifatnya terbuka juga dipublikasikan secara langsung melalui homepage www.dpr.go.id.

Sejak tahun 2011, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI juga telah menyusun Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Penga-duan Masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputu-san BURT Nomor: 08/BURT/DPR

RI/I/2010-2011 tentang Penetapan Pedoman Umum Pengelolaan As-pirasi dan pengaduan Masyarakat DPR RI. Hal ini dimaksudkan agar masukan, kritikan, keluhan dan saran dari masyarakat terkait tu-gas, fungsi dan kewenangan DPR RI dapat ditampung dan ditindaklanjuti dengan baik. Dalam pelaksa-naannya masyarakat juga dapat menyam-paikan aspirasinya secara langsung baik itu berupa kunjungan langsung maupun mengirimkan delega-si, atau melalui media elektronik diantaranya la-man (website) http://pengaduan.dpr.go.id maupun SMS aspirasi DPR RI di nomor 08119443344 yang di-tujukan kepada alat kelengkapan dewan maupun opini pembaca me-lalui majalah parlementaria, juga melalui surat melalui pos yang ditu-jukan kepada Ketua DPR RI dengan alamat Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270.

Teknologi informasi digital juga su-dah digunakan. DPR RI sudah me-miliki website dan telah meman-faatkan sosial media yang sesuai dengan posisi dan tanggung-jawab sebagai lembaga negara dan telah memenuhi sebagian besar hara-pan publik. Dengan mengunggah informasi ke dalam website dan sosial media dengan akun resmi yang dikelola oleh DPR secara langsung, DPR dapat menentukan agenda setting dan menjadi leading

newsmaker. Publik sebagai peng-guna akan mendapatkan informasi yang benar, tepat dan cepat dari first hand sources, bukan dari we-bsite atau sosial media “bayangan” yang memiliki agenda tertentu yang seringkali tidak benar karena ber-

beda posisi dengan DPR.

Membangun par-lemen yang mo dern

Membangun parlemen yang mo-dern merupakan salah satu kerja DPR 2014-2019. Kerja yang akan mewujudkan DPR yang represen-tatif, DPR yang membawa aspirasi publik, DPR yang melibatkan pu-blik dalam proses pengambilan ke-bijakan, DPR yang mudah diakses, terbuka dan transparan, dan DPR yang menggunakan teknologi in-formasi digital.

Dalam rangka membangun DPR sebagai parlemen modern minimal ada tiga kerja besar yang perlu di-siapkan. Pertama, kerja yang terkait dengan meningkatkan partisipasi publik dan keterbukaan informasi, beberapa diantaranya, adalah: 1) Menyusun Agenda Setting yang menabuh genderangnya sendiri; 2)


Membangun Konsep Pusat Pem-beritaan Parlemen: from news room to newsresource center; 3) Melakukan Media Analisis (Cetak, TV, Online) yang teratur; 4) Menja-lin hubungan kerja sama dengan in-san media melalui kegiatan Meet the Press (domestik dan internasional): juga Meet the DPRD, and Meet the university scholars; 5) Dukungan perlu ditingkatkan dengan lebih banyak menerima kunjungan pu-blik ke DPR, baik untuk menghadiri sidang-sidang dewan, kunjungan museum maupun perpustakaan, dll. Perlu dipertimbangkan juga un-tuk lebih mengoptimalkan: 1) Peng-gunaan fasilitas perpustakaan DPR dengan memfokuskan koleksi per-pustakaan yang berkaitan de ngan produk Parlemen. Untuk menjang-kau pengguna perpustakaan yang lebih luas, sehingga fasilitas terse-but menjadi lebih bermanfaat untuk publik maka perlu dibangun digital library; 2) Pelayanan Museum DPR sebagai sarana untuk melakukan edukasi politik untuk lebih menge-nal parlemen. Untuk menjangkau pengunjung museum yang lebih luas, sehingga fasilitas tersebut menjadi lebih bermanfaat untuk publik maka perlu dibangun virtual museum tour yang terintegrasi dengan website DPR.

Kedua, kerja yang terkait dengan teknologi informasi digital, bebe-rapa diantaranya adalah: 1) Meng-optimalkan pengelolaan website yang mudah diakses dan menye-

diakan informasi dan membuka ruang untuk melakukan interaksi virtual antara DPR dengan pub-lik. Untuk menjangkau pengguna website yang lebih luas, sehingga fasilitas tersebut menjadi lebih ber-manfaat untuk publik maka perlu diba ngun website yang bilingual (dua bahasa); 2) Meng optimalkan penggunaan Social Media (twit-ter, FB, Youtube) dan sosialisasinya. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah menyelengga-rakan Kopi Darat Blogger Meeting #KenalDPR, Website, Youtube-PSA (Public Service Announcement) (Filler; Short Film); 3) Mengopti-malkan penggunaan situs portal internal DPR sebagai sarana komu-nikasi dan koordinasi baik antara pimpin an dengan anggota dewan dari semua fraksi, antara pimpi-nan/anggota dengan sekjen/setjen, juga antara para anggota dewan dari semua fraksi, antara sekjen dan semua staf setjen.

Ketiga, kerja yang terkait dengan fungsi representasi dewan, bebe-rapa diantaranya adalah: 1) Men-goptimalkan sistem Rekam Je-jak Lembaga Dewan (Bill Digest). Sistem Rekam Jejak Lembaga De-wan dapat digunakan untuk lebih membuka ruang sebagai upaya me-ningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi. Sistem Rekam Jejak Lembaga Dewan (Bill Digest) perlu diintegrasikan dengan website; dan 2) Mengoptimalkan sistem Rekam Jejak Anggota Dewan (Hansard). Sistem Rekam Jejak Anggota Dewan (Hansard) dapat digunakan untuk menginformasikan opini dan po-sisi politik anggota dewan terhadap isu-isu tertentu. Sistem Rekam Je-jak Anggota Dewan (Hansard) perlu diintegrasikan dengan website.

Penutup

Membangun parlemen modern tentu tidak mudah, membutuhkan waktu, dan memerlukan dukungan

dari semua pihak, baik unsur inter-nal dewan (pimpinan, anggota dan setjen), maupun unsur eksternal dewan (diantaranya lembaga ekse-kutif, lembaga yudikatif, kampus, media, ormas, bisnis, militer). Ker-ja membangun parlemen modern perlu didukung karena DPR modern akan memperkuat demokrasi per-wakilan di Indonesia, membangun rasa cinta tanah air, memperkuat kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia dan menghargai perjuangan politik bangsa sejak ja-man pergerakan kebangsaan sam-pai era reformasi saat ini.

Melihat gigihnya kerja pimpinan dan anggota dewan dari semua fraksi, sekjen dan semua staf setjen, untuk membangun DPR sebagai parlemen yang modern, baik me-lalui berbagai komitmen politik yang telah disampaikan maupun berbagai program kerja yang telah dilaksanakan; maka harapan terse-but nampaknya bukanlah pepesan kosong semata.

DPR modern akan memperkuat demokrasi perwakilan di Indonesia, membangun rasa cinta tanah air, memperkuat kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia, dan menghargai perjuangan politik bangsa sejak jaman pergerakan kebangsaan sampai era reformasi saat ini.

Melihat gigihnya kerja pimpinan dan anggota dewan dari semua fraksi, sekjen dan semua staf setjen, untuk membangun DPR sebagai parlemen yang modern, baik melalui berbagai komitmen politik yang telah disampaikan maupun ber bagai program kerja yang telah dilaksanakan; maka harapan tersebut nampaknya bukanlah pepesan kosong semata.

DPR modern adalah: • DPR yang representatif, • DPR yang membawa aspirasi

publik, • DPR yang melibatkan publik

dalam proses pengambilan kebijakan,

• DPR yang mudah diakses, terbuka dan transparan,

• DPR yang menggunakan teknologi informasi digital.

SUMBANG SARAN


Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah

memutuskan ujian nasional tidak akan lagi menjadi satu-satunya standar kelulusan siswa.

Kedepannya, UN akan memiliki fungsi sebagai pemetaan dan evaluasi. Sehingga, kelulusan

anak didik akan ditentukan oleh sekolah masing-masing.

Kebijakan ini, mendapat respon positif dari ber-bagai pihak. Tak terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi X DPR, selaku Komisi yang membidangi pen-

didikan, sekaligus mitra kerja Kemendikbud. Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mewakili Komisi X DPR menyatakan, pihaknya sangat menyambut baik kebi-jakan Mendikbud ini.

“Komisi X sangat menyambut baik kebijakan ini, tidak ada lagi kontroversi UN. Dulu, UN terkesan ditakuti, hingga sekolah menyelenggarakan shalat istighosah. Padahal, di dalam keagamaan kita istighosah ketika ada masalah besar. Sehingga terkesan UN ini masalah besar. Seakan-akan nasib anak didik itu ada di UN,

sekolah tiga tahun ditentukan tiga hari UN. Selama ini banyak pro kontra mengenai UN ini,” kata Dadang, ke-tika ditemui Parlementaria di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I, baru-baru ini.

Dadang menambahkan, kebijakan ini pun mendapat respon positif dari masyarakat, termasuk masyarakat di daerah pemilihannya. Menurutnya, selama ini UN terkesan kontroversial, dan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Ia menyanyangkan, proses belajar anak didik selama tiga tahun hanya ditentukan tiga hari saja. Sehingga, UN tidak mereprentasikan prestasi siswa se-cara keseluruhan selama tiga tahun bersekolah. Pada-hal, evaluasi bisa dilakukan kapan saja.

UN Tak Lagi Jadi Satu-satunya Syarat Kelulusan

PENGAWASAN


“Misalnya, Negara Finlandia tidak mengenal Ujian Na-sional. Evaluasi itu kan tidak harus dilakukan selama enam bulan atau tiga bulan sekali. Evaluasi itu kan bisa dilakukan kapan saja. Evaluasi yang efektif itu kan lang-sung mengevalusi anak, apakah materi tersebut benar-benar dikuasai oleh anak. Misal, saat guru mengajar minggu ini, dia mengevaluasi materi minggu lalu, di si-tulah evaluasi yang efektif. Bagaimana membuat proses pengajaran itu selalu up to date dan konstektual,” jelas Dadang.

Ketika Mendikbud memastikan UN juga menjadi alat pemetaan, Politisi Partai Hanura ini menggarisbawahi dua hal utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu kebijakan terkait pendidikan dan kebijakan anggaran. Sehingga, dengan konsep UN menjadi alat pemetaan ini, dapat diketahui bagaimana implementasi penye-lenggaraan pendidikan.

“Yang perlu diperhatikan, kebijakan-kebijakan peme-rintah yang berkenaan dengan pendidikan, seperti bagaimana penempatan guru, pelatihan guru, dan lain-nya, berdasarkan pada hasil pemetaan pada saat UN. Karena kita mengakui bahwa ada disparitas ada kesen-jangan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya terutama Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa,” jelasnya.

Kemudian, terkait dengan kebijakan anggaran, Dadang menambahkan, sejauh mana dampak anggaran yang

diberikan terhadap peningkatan prestasi anak, dan dukungan terhadap sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan. Apalagi, dengan kondisi geografis Indone-sia yang merupakan negara kepulauan, nampak ter-lihat perbedaan kondisi pendidikan antar daerahnya. Diharapkan, hal itu dapat dipetakan melalui hasil UN juga.

“Kita tidak bisa melepas sebuah standarisasi ketika titik keberangkatnya tidak sama misalkan sarana prasarana, guru, lingkungan belajar, saja sudah berbeda. Stan-dardisasi haruslah sama, sehingga starting point-nya juga fair. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan UN sebagai fungsi pemetaan ini, dapat berdampak terha-dap prestasi pelajar, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa,” harap Dadang.

Banyak Faktor Penentu Hasil UN

Ketika UN ditetapkan bukan menjadi salah satu penen-tu kelulusan anak didik, sempat muncul kekhawatiran, akan menurunkan semangat belajar anak. Bahkan, ada kekhawatiran, sekolah akan “memainkan” angka stan-dar kelulusan, sehingga seluruh anak didiknya dapat lulus dari UN dengan sempurna. Tentunya, kebijakan mengenai UN ini jangan sampai membuat kinerja guru termasuk semangat belajar anak didik itu menjadi menurun, karena merasa tidak ada beban lagi.

TIDAK PERLU KUATIR SEKOLAH CURANGUjian Nasional (UN) yang ditetap-kan tidak menjadi salah satu syarat kelulusan, memiliki nilai plus, anak didik lebih tenang dan stres ke-tika menghadapi ujian di akhir masa studinya. UN pun tetap dapat meng ukur kualitas kemampuan anak didik. Namun, di balik itu, muncul kekhawatiran, kebijakan ini akan menurunkan semangat belajar anak didik, karena mempersepsikan pasti bisa lulus UN.

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan mengakui, kekhawatiran itu pun pasti dirasakan oleh orang tua. Ia menilai, ini malah berbanding terbalik dari fungsi pendidikan, un-tuk membangun generasi Indonesia yang lebih baik ke depannya.

“Memang kita ada kekhawati-

ran, karena selama ini UN diang-gap satu-satunya syarat kelulusan. Dengan adanya kebijakan UN ti-

dak menjadi satu-satunya syarat kelulusan, si anak mungkin belajar lebih santai. Itu tidak boleh, karena bertentangan dengan revolusi men-tal, dan mengurangi arti dari pada pendidikan,” kata Sofyan, ketika di-hubungi Parlementaria via telepon, beberapa waktu yang lalu.

Selain itu, tambah Politisi PDI-Per-juangan ini, juga muncul kekha-watiran kepada sekolah yang me-nyelenggarakan UN. Mengingat, kelulusan UN anak akan ditentukan oleh sekolah. Dikhawatirkan, seko-lah sesuka hati mengatur angka standard kelulusan, supaya anak di-diknya bisa lulus semua. Namun di satu sisi, ia yakin, hal ini bisa tetap dikendalikan. Sekolah yang melaku-kan kecurangan bisa ditindak.

PENGAWASAN


“Ini yang harus kita cermati, bagaimana perubahan UN sebagai alat kelulusan menjadi salah satu bukan alat ke-lulusan itu kemudian tidak menurunkan semangat be-lajar anak. Selain itu, mudah-mudahan suasana belajar itu dapat dibuat senyaman mungkin, dan anak didik ti-dak diberikan beban yang berat yang justru akan mem-buat kreatifitas mereka hilang,” jelas Dadang.

Ia menilai, jika suasana belajar penuh dengan beban berat, dan membuat anak tidak nyaman, jangan per-nah berharap ke depannya akan menghasilkan generasi yang penuh dengan kreatifitas. Sehingga, ketika UN tidak dijadikan sebagai satu syarat kelulusan, Dadang optimis prestasi anak akan semakin lebih baik. Karena selama ini, setiap tahun anak didik berhadapan de ngan suasana batin yang cenderung berat karena harus ber-hadapan dengan UN, dimana ada rasa pesimis tidak bisa lulus.

“Ketika hasil UN muncul, dan ternyata hasilnya kurang memuaskan itu dapat disebabkan oleh faktor yang be-rada di sekitar siswa itu sendiri, misalnya siswa itu ma-las untuk belajar. Kemudian kurikulum yang berlebi-han, sehingga tidak sepadan dengan kemampuan guru dan anak didik. Berikutnya terkait sarana dan prasa-rana yang tidak menunjang proses belajar mengajar. Banyak hal yang perlu mendapat perhatian. Dan yang

paling penting adalah kepedulian pemerintah terhadap pendidikan, bukan hanya memberikan anggaran sebe-sar 20% dari APBN, tapi bagaimana implementasinya di lapangan,” jelas Dadang.

Beban berat kepada anak didik pun diberikan oleh pe-jabat daerah. Dadang menemukan, ada beberapa kepala daerah yang kemudian memberikan beban kepada Di-nas Pendidikan maupun dinas terkait agar kelulusan bisa 100 persen. Setiap daerah berlomba-lomba agar angka kelulusannya tinggi dan 100 persen.

“Sehingga yang terjadi, muncul beberapa kasus soal bocor, kemudian kerjasama anak didik ketika UN yang dibiarkan oleh pengawas. Efek bola saljunya, UN men-jadi sesuatu yang menanamkan benih-benih ketidakju-juran. Yang akhirnya seakan-akan bisa menghalalkan segala cara, karena adanya target yang memberatkan sekolah maupun anak didik,” kecewa Dadang.

Dadang menilai, kekhawatiran itu bisa diminimalisir dengan adanya pengendalian dengan benar yang di-lakukan oleh semua pelaku pendidikan. Pejabat yang lebih tinggi dan masyarakat, melalui Komite Sekolah bisa menilai bagaimana kinerja guru, bahkan kinerja sekolah. Seluruh stakeholder harus terlibat, agar keju-juran UN dapat dapat dimaksimalkan.

“Nantinya, ketika hasil UN sudah keluar, dan ternyata hasil UN di sekolah itu sangat jelek, namun anak didiknya lulus semuanya, itu kan nantinya harus ada punishment, misalnya dengan menurun-kan akreditasi sekolah yang ber-sangkutan,” tegas Sofyan.

Politisi asal Dapil Sumatera Utara I ini menambahkan, perguruan tinggi juga lebih ketat dalam menerima calon mahasiswanya. Perlu dicek, nilai hasil UN-nya bukan dari hasil kecurangan sekolah yang “bermain” dengan standar kelulusan. Apalagi, hasil UN juga menjadi syarat untuk masuk perguruan tinggi.

“Punishment juga bisa dengan me-nyeleksi lebih ketat, ketika pelajar itu akan melanjutkan ke pergu-

ruan tinggi. Misalnya dengan me-lihat hasil ujiannya, apakah sekolah ini menerapkan standar kelulusan yang benar? Kalau ternyata angka-angka hasil UN yang diberikan cu-kup bagus tapi hasil UN sebenarnya jelek, ini kan juga jomplang sekali. Ini juga bisa membuat si anak terse-but tidak bisa masuk ke perguruan tinggi,” tegas Sofyan.

Sofyan meminta, soal hasil UN yang menjadi salah satu syarat masuk perguruan tinggi ini harus ada koordinasi antara Kemendik-bud dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kedua Kementerian harus sepakat mengenai mekanismenya, sehingga anak didik dapat menyiapkan dari jauh hari.

“Kalau misalnya, untuk masuk per-guruan tinggi itu bisa dengan cara setahun sebelumnya anak-anak su-dah boleh diseleksi masuk ke per-guruan tinggi, atau harus memiliki nilai tinggi, tetapi ternyata hasil UN tidak memenuhi syarat tersebut, tapi bisa ditambah dengan adanya aspek wawancara dan sebagainya. Harus ada koordinasi dan kerjasa-ma yang baik,” imbuh Sofyan.

Di akhir wawancara, Sofyan me-ngatakan, anggaran sebesar Rp 650 miliar yang sudah dikeluarkan un-tuk biaya pelaksanaan UN jangan sampai sia-sia. Ia berharap, pelak-sanaan UN dapat berjalan dengan benar dan serius, serta sesuai de-ngan tujuan dan fungsinya. (sf,ss)


Berikan Perhatian Kepada Guru

Guru, yang berperan sebagai pendidik serta menerus-kan ilmu pengetahuan kepada anak didik, tentu memi-liki peran yang besar dalam dunia pendidikan. Namun ironisnya, Dadang menilai perhatian Pemerintah ke-pada guru belum diberikan secara maksimal.

“Guru itu kita beri tugas kenegaraan untuk menyiap-kan anak didik kita ke depannya, namun nasib guru masih kurang mendapat perhatian. Apalagi nasib guru honorer yang terkatung-katung, padahal sudah sangat jelas, nasib honorer ini memprihatinkan. Jadi ketika melakukan pemetaan atas prestasi sekolah, Menteri harus mengkaji tentang problema yang terjadi di la-pangan. Bagaimana sarana prasarananya, aspek guru-nya. Mungkin hasil pemetaan dan manfaatnya diarah-kan bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan yang fundamental untuk memperbaiki kondisi pendidi-kan Indonesia,” jelas Dadang.

Apalagi, tambah Politisi asal Dapil Jawa Barat II ini, ke-tika guru ditempatkan di daerah terpencil, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang cukup ekstra. Ia berharap, Pemerintah tetap dapat memperhatikan ke-sejahteraan guru yang ditempatkan di daerah 3T (ter-luar, terdepan, dan tertinggal).

“Ketika kita menempatkan guru-guru di tempat ter-pencil, guru itu pasti tidak mau atau minta pindah lagi ke kota besar. Kenapa? Karena daerahnya terpencil dan fasilitasnya terbatas pula. Honorarium atau gajinya sama dengan di daerah yang tidak terpencil. Kalaupun ada tunjangan guru terpencil, nilainya tidak seberapa. ini kan yang jadi persoalan,” tegasnya.

Dadang berharap, selain memperhatikan sarana prasa-rana sekolah, maupun anak didik, Pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan guru. Sehingga ada rasa tenang dari para guru untuk meneruskan ilmu penge-tahuan yang dipunyainya kepada anak didik. Dengan harapan, kualitas pendidikan semakin meningkat ke depannya. (sf) Foto: Iwan Armanias, Andri/Parle/HR

PENGAWASAN

Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana


Dewan Perwakilan Rakyat Repunlik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Pari-purna, Senin, 9 Februari

2015, telah menyetujui nama-na-ma Tim DPR RI, yakni Tim Penyu-sun Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuang-kan Program Pembangunan Dae-rah Pemilihan, Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Tim Peman-tau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Oto-nomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keis-timewaan Daerah Istimewa Yogya-karta.

Dalam Peraturan DPR RI No. 1 Ta-hun 2014 tentang Tata Tertib meng-amanatkan salah satu tugasnya me-nyerap, menghimpun, menampung,

dan menindaklanjuti aspirasi ma-syarakat. Selain itu Anggota DPR RI berhak mengusulkan dan memper-juangkan program pembangunan daerah pemilihan.

Hak Mengusulkan dan Memper-juangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan yang tertuang dalam Pasal 195. Usulan program dimaksud diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional dalam APBN.

Usulan program dapat berasal dari inisiatif sendiri, pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

Dalam melaksanakan hak tersebut, setiap Anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dari tiap-tiap daerah pemilihannya sela-ma 1 (satu) menit atau setara 1 (satu) lembar kertas A4 pada setiap rapat paripurna DPR.

Paling lambat 1 (satu) hari sebe-lum rapat paripurna DPR, Anggota mendaftarkan usulan program ke-pada Sekretariat Jenderal DPR.

Pimpinan DPR, akan meneruskan usulan program kepada komisi terkait untuk dibahas dengan mi-tra kerja. Hasil pembahasan selan-jutnya disampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasikan

Lebih lanjut, Badan Anggaran me-nyampaikan hasil sinkronisasi komisi terkait dan selanjutnya komisi terkait memberitahukan kepada Anggota yang mengusul-kan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemili-hannya

Kemudian, Anggota yang bersang-kutan memberitahukan hasil tindak lanjut usulan program kepada kon-stituen di daerah pemilihannya.

KINI DPR MILIKI HAK USULKAN DAN PERJUANGKAN DAPIL


DPR Kembali Bentuk Timwas TKI

Tim Pengawas DPR RI terdahap Perlindungan Tenaga Kerja (Timwas TKI) memiliki tugas utama yakni meng-awasi dan memantau perlindungan TKI di luar negeri. Butuh fungsi pengawasan yang ketat terhadap kinerja Kementerian Ketenagakerjaan berikut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

“Selama ini sudah dilakukan pengawasanpun masih terjadi banyak masalah, maka untuk periode ini tidak boleh terjadi,” kata Anggota Komisi IX Irma Suryani.

Menurutnya, persoalan TKI sampai saat ini belum bisa diselesaikan, dan terus terjadi, baik itu TKI illegal, pe-nempatan yang tidak sesuai, gaji tidak terbayarkan, do-kumen palsu dan lain sebagainya. Banyak sekali perma-salahan yang terjadi, sangat krusial Pemerintah harus segera menerapkan standard upah minimum di Negara tujuan.

Maka harus melihat akar masalah yang ada yaitu, tidak ada komitmen perlindungan Pemerintah kepada TKI. “Pengawasan harus betul-betul melekat dan tepat. Harus ada keterbukaan data TKI per 6 bulan, sehingga

dari data terbut dapat diketahui TKI yang bermasalah dan yang harus diselesaikan,” ujar Irma Suryani dari Fraksi Partai Nasdem.

NO N A M A NOMORANGGOTA

FRAKSI

1. ARIF WIBOWO 193 PDI Perjuangan

2. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.

174 PDI Perjuangan

3. PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO

185 PDI Perjuangan

4. ALEX INDRA LUKMAN 129 PDI Perjuangan

5. WAYAN KOSTER 210 PDI Perjuangan

6. SUDIN 139 PDI Perjuangan

7. ICHSAN FIRDAUS 260 PG

8. Drs. H. GATOT SUDJITO, M.Si

288 PG

9. MUHAMMAD LUTFI 298 PG

10. BUDI SUPRIYANTO 280 PG

11. H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.

233 PG

12. ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum

275 PG

13. Drs. SUPRIYANTO 370 P.GERINDRA

14. HR. MUHAMMAD SYAFI’I, S.H., M.Hum

326 P.GERINDRA

15. H. BAMBANG RIYANTO , S.H., M.H., M.Si

357 P.GERINDRA

16. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.

388 P.GERINDRA

17. RINTO SUBEKTI, S.E., M.M. 425 PD


FRAKSI

PENGAWASAN

TIM MEKANISME PENYAMPAIAN HAK MENGUSULKAN DAN MEMPERJUANGKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

18. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si

419 PD

19. MICHAEL WATIMENA, S.E., M.M.

457 PD

20. Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.

460 PAN

21. DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si

475 PAN

22. H. TOTOK DARYANTO, S.E. 489 PAN

23. H. AGUS SULISTIYONO, S.T., M.T.

61 PKB

24. Dra. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si 73 PKB

25. MARWAN DASOPANG 38 PKB

26. Drs. H. ADANG DARADJATUN

97 PKS

27. H. ANDI AKMAL PASULDDIN, SP.MM

122 PKS

28. H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi. MS.

538 PPP

29. Dr. H.A. DIMYATI NATAKUSUMA, S.H., M.H., M.Si

514 PPP

30. H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.

29 P. NASDEM

31. H. DADANG RUSDIANA, S.E., M.Si

551 P.HANURA


DPR Bentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Otsus Papua, Aceh dan DIY

DPR RI membentuk Tim pemantau terhadap terhadap pelaksanaan undang-undang terkait otonomi khusus Aceh, Papua, dan keistimewaan Daerah Istimewa Yog-yakarta, yang dipandang perlu harus terus menerus di-lakukan agar tercipta dukungan politik yang semakin kuat untuk keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ke depan.

Hal ini bertujuan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pelaksanaan Undang-Undang No.11 Ta-hun 2006 tentang Pemrtintahan Aceh, Undang-Un-dang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan Undang-Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,

Layaknya suatu peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerin-tahan Aceh juga memerlukan berbagai peraturan tu-runan (Organieke Verordening), dalam rangka mengim-plementasikannya. masih ada beberapa peraturan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 ten-


FRAKSI

1. ABIDIN FIKRI 202 PDI Perjuangan

2. RIEKE DIAH PITALOKA 160 PDI Perjuangan

3. RIBKA TJIPTANING 155 PDI Perjuangan

4. CHARLES HONORIS 149 PDI Perjuangan

5. IRENE YUSIANA ROBA PUTRI

229 PDI Perjuangan

6. MASINTON PASARIBU 146 PDI Perjuangan

7. H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc

312 PG

8. drg. Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, SKG

315 PG

9. BUDI SUPRIYANTO 280 PG

10. ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked

309 PG

11. Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom

251 PG

12. dr. H SUIR SYAM, M.KES, MMR

330 P.GERINDRA

13. ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST, M.Si

393 P.GERINDRA

14. PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si

380 P.GERINDRA

15. RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO

356 P.GERINDRA


FRAKSI

TIM PENGAWAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

16. DEDE YUSUF M. E., ST., M.Si

415 PD

17. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc

434 PD

18. DIDIK MUKRIANTO, S.H. 437 PD

19. HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN, S.H.

499 PAN

20. BUDI YOUYASTRI 476 PAN

21. M. ALI TAHER PARASONG 495 PAN

22. Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si.

43 PKB

23. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.

65 PKB

24. ANSORY SIREGAR, Lc 87 PKS

25. H. ACHMAD ZAINUDDIN, Lc

95 PKS

26. Dra. Hj. ERMALENA, MHS 536 PPP

27. H. MUHAMMAD IQBAL S.E., M. Com

510 PPP

28. IRMA SURYANI 7 P. NASDEM

29. PATRICE RIO CAPELLA, S.H., M.Kn

8 P.NASDEM

30. CAPT. DJONI ROLINDRAWAN, S.E., M. MAR,

551 P.HANURA


tang Pemerintahan Aceh yang belum terselesaikan.

Adapun berbagai peraturan turunan tersebut dianta-ranya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang ke-wenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di wilayah kewenangan Aceh, Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengali-han kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor pertanahan Kabupaten/Kota menjadi per-angkat daerah Aceh dan perangkat daerah Kabupaten/Kota, Pembentukan lembaga Peradilan HAM, Pemben-tukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Selain itu, Prioritas lainnya adalah mengawasi pelaksa-naan dana otonomi khusus (otsus). Patut diketahui, pe-runtukan dana otsus sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diprioritaskan untuk membangun sector infrstruktur, ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, social, dan kesehatan.

Tim Pemantau juga memandang perlu untuk meng-awasi pelaksanaan kebijakan lain yang menyangkut kesejahteraan rakyat Aceh, seperti pembangunan Ka-wasan Pelabuhan Bebas Sabang dan Pengelolaan sum-ber daya alam Aceh.

Terkait dengan, pemantauan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otnomi Khusus Bagi Provinsi Papua, hal ini dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi khu-sus Papua, dengan beberapa prioritas yaitu pemanta-pan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan in-frastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil, pedalaman, dan perbatasan Negara. Serta perlakuan khusus bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia putra-putri asli Papua.

Untuk UU Keistimewaan DIY, dibentuk berlandaskan pada asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagu-naan kearifan lokal.

Adapun maksud keistimewaan DIY sebagaimana ter-tuang dalam UU ini diterjemahkan dalam 5 hal yakni tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan we-wenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan; dan tata ruang.(as) Foto: Naefurodji, Andri/Parle/HR


FRAKSI

1. KOMARUDIN WATUBUN 230 PDI Perjuangan

2. WILLY M. YOSEPH 220 PDI Perjuangan

3. SIRMADJI 199 PDI Perjuangan

4. TAGORE ABUBAKAR 124 PDI Perjuangan

5. BUDIMAN SUDJATMIKO 182 PDI Perjuangan

6. DIAH PITALOKA 154 PDI Perjuangan

7. SITI HEDIATI SOEHARTO, S.E.

281 PG

8. H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.

233 PG

9. Pdt. ELION NUMBERI, STH 322 PG

10. H. FIRMANDEZ 234 PG

11. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si

279 PG

12. FADHLULLAH 324 P.GERINDRA

13. MOHAMAD HEKAL, MBA 361 P.GERINDRA

14. ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si., M.Sc.

363 P.GERINDRA

15. ROBERTH ROUW 396 P.GERINDRA

16. SAAN MUSTOPA, M.Si 418 PD


FRAKSI

TIM PEMANTAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TERKAIT OTONOMI KHUSUS ACEH, PAPUA, DAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

17. Ir. FANDI UTOMO 428 PD

18. DR. Ir. BAHRUM DAIDO 452 PD

19. H. MUSLIM AYUB, S.H., M.M.

458 PAN

20. H. A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP

486 PAN

21. H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H., M.H.

505 PAN

22. H. IRMAWAN, S.Sos, M.M. 37 PKB

23. PEGGI PATRICIA PATTIPI 83 PKB

24. H.M. NASIR DJAMIL, S.Ag. 84 PKS

25. MUHAMMAD YUDI KOTOUKY

123 PKS

26. H. MOH. ARWANI THOMAFI

523 PPP

27. Drs. H. ANWAR IDRIS 500 PPP

28. Prof. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.

1 P. NASDEM

29. SULAEMAN L HAMZAH 36 P.NASDEM

30. Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.

546 P.HANURA

PENGAWASAN


Untuk itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai agent of profit dan agent of

development, selain harus bersaing dengan sektor swasta dalam negeri, nantinya juga harus siap bersaing dengan pihak asing yang akan melakukan ekspansi bisnisnya ke Indonesia. Pemerintah perlu segera menyusun kebijakan yang strategis, sehingga visi dan misi yang diemban BUMN dapat terwujud dan mampu menghapus kesan bahwa BUMN adalah sapi perah pemerintah, yang terlanjur melekat di masyarakat.

Di tengah keterbatasan yang dimi-liki dan banyaknya aturan yang

yang menjadi landasan hukum BUMN, seharusnya BUMN mampu mengatasi itu. Termasuk tantangan untuk menyinergikan bisnis antar BUMN itu sendiri, misalnya, BUMN Perbankan mendukung BUMN yang membutuhkan modal, ataupun BUMN tambang dan pertanian mendukung BUMN Industri, dan lainnya. Bahkan, BUMN mampu membuktikan itu dengan meraih marketer of the year oleh direktur BUMN, da lam beberapa k a l i pemilihan.

Setidaknya terdapat sembilan Undang-undang yang terkait dengan landasan hukum BUMN. Sementara,

sektor swasta hanya diatur oleh tiga UU, yang menyebabkan swasta menjadi lebih f leksibel. Menurut UU, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tujuan pendirian BUMN antara lain mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum, perintis kegiatan usaha, dan memberi bimbingan kepada peng-usaha golongan ekonomi lemah, koperasi serta masyarakat.

Badan Usaha Milik Negara:Antara Harapan dan Realita

ANGGARAN

ASEAN Economic Community (AEC), atau biasa disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), akan bergulir pada penghujung tahun 2015 ini. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi dan jumlah penduduk yang paling besar di ASEAN, serta menguasai sekitar 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN pun harus mengantisipasi persaingan dan kompetisi tinggi ini.


Berdasarkan amanah UU tersebut, BUMN sebagai agent of profit di-harapkan mampu memberikan keuntungan kepada pemerintah se-laku pemegang saham. Peranan ini dapat dilihat dari besaran kontribusi penerimaan negara dari laba BUMN. Sedangkan sebagai agent of development, BUMN harus memberikan value yang maksimal bagi seluruh stakeholder-nya. Ini berarti tolok ukur kinerja BUMN tak hanya ber-tumpu pada aspek kinerja keuangan, tetapi aspek non keuangan , misal-nya seberapa besar BUMN telah mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta seberapa banyak BUMN mendampingi dan mengembangkan UMKM binaannya.

Laba BUMN Cenderung Menurun

Per 31 Desember 2013, jumlah BUMN mencapai 139 BUMN. Namun, per 1 Januari 2014 jumlahnya menyusut menjadi 137 BUMN. Penurunan ini dikarenakan adanya kebijakan PT ASKES dan PT Jamsostek yang beralih menjadi BPJS.

Revaluasi aset atau peni laian ulang BUMN perlu di lakukan, karena BUMN melakukan revaluasi terakhir yakni 30 tahun yang lalu.

Hingga tahun 2014, aset 137 BUMN hanya Rp4.236 triliun, na mun jika dilakukan revaluasi, diper kirakan nilainya bisa mencapai tiga kali lipatnya, atau sekitar Rp12.000 triliun. Besarnya aset ini, diharapkan bisa meningkatkan posisi tawar BUMN terhadap calon investor.

Selama tahun 2009, bagian laba BUMN cender ung mengalami pe n ingk at a n sei r ing denga n peningkatan laba bersih BUMN. Namun apabila dilihat dari persen-tase bagian laba BUMN ter hadap laba bersih BUMN, perkembangan bagian laba BUMN yang diterima pemerintah cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2009 bagian laba BUMN sebesar 30 persen dari laba bersih BUMN, sedangkan pada tahun 2014 hanya sebesar 25,9 persen.

Kontribusi bagian laba BUMN tidak tersebar secara merata dari seluruh BUMN. Bagian laba BUMN hanya ditopang oleh beberapa BUMN saja. Pada tahun 2013, penerimaan Pemerintah atas laba BUMN 81,23 persen hanya ditopang oleh 10 BUMN, sedangkan 18,77 persen penerimaan pemerintah atas laba BUMN ditopang oleh 131 BUMN lainya. Pertamina memberikan

kontribusi penerimaan pemerintah atas laba BUMN tertinggi, yaitu sebesar Rp7,79 triliun atau sebesar 22,91 persen dari total pendapatan laba BUMN. Pada tahun 2013 terdapat 22 BUMN yang mengalami kerugian. Kerugian yang dihasilkan sebesar Rp 17,57 triliun, dimana kerugian terbesar berasal dari PT PLN, yakni Rp 15,27 triliun.

Sebagai agent of profit, BUMN diharapkan mampu memberikan kontr ibusi dalam pener imaan negara. Selama tahun 2009–2014, besaran bagi laba BUMN cenderung mengalami peningkatan. Namun apabila dilihat dari besarnya kon-tribusi laba BUMN terhadap total penerimaan negara, kontribusi laba BUMN cenderung mengalami penu-runan. Penurunan terbesar ter-jadi pada tahun 2011. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 kontribusi laba BUMN terhadap total peneri-maan negara cenderung mengalami peningkatan tipis. Selama 5 tahun terakhir dapat dikatakan bahwa perkembangan laba BUMN cende-rung mengalami penurunan.

Perkembangan BUMN tidak dapat dilepaskan dari suntikan dana yang diberikan pemerintah melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan mening-katkan kapasitas usaha BUMN dan atau PT, namun pengalokasian PMN juga dimaksudkan untuk menjalan-kan program-program tertentu yang dibuat pemerintah.

Pada tahun 2015, Pemerintah memberikan suntikan modal melalui skema PMN kepada beberapa BUMN yang mendukung program prioritas pemerintah.Dalam APBN-P 2015, DPR menyetujui perubahan jumlah PMN sebesar Rp 64,88 trilliun untuk 42 BUMN, dari yang diajukan pemerintahsebesar Rp72,97 trilliun untuk 39 BUMN.

ANGGARAN

PT Semen Indonesia

PT Bank Negara Indonesia

PT PLN

PT Pupuk Indonesia

PT Bank Mandiri

PT Perusahaan Gas Negara

PT Bank Rakyat Indonesia

PT Telkom

PT Pertamina

Sumber: Kementerian BUMNJumlah Pendapatan Laba BUMN(milliar rupiah)

Nama BUMN1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,0000

PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 10

BUMNPENYUMBANGDEVIDEN TERBESARTAHUN 2013


Sebagai mitra kerja dari Kemen-terian BUMN, Komisi VI memberikan setidaknya delapan catatan terkait dengan pemberian PMN kepada 42 BUMN itu. Pertama, Komisi VI merekomendasikan tindak lanjut dan penyelesaian temuan BPK RI. Berikutnya, merekomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk meningkatkan fungsi pembinaan kepada BUMN penerima PMN untuk memenuhi pengaturan dan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Catatan berikutnya, dana PMN tidak boleh digunakan untuk membayar ut ang per usa han pener iman PMN. Kemudian, pengg unaan PMN dilakukan dan harus dicatat dalam rekening terpisah. Komisi VI menekankan, BUMN penerima PMN harus menerapkan Good Corporate Governance (GCG).

Kemudian, Komisi VI memberikan catatan dilakukan pengawasan secara ketat atas penggunaan PMN agar sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan pada Komisi VI. Komisi VI juga membentuk Panitia Ker ja Pengg unaan PMN pada BUMN. Dan yang terakhir, terkait pengadaan barang dan jasa dalam menggunakan PMN, Kementerian

B U M N d i -m i n t a u n t u k m e n g ut a m a k a n p r o d u k d a l a m negeri.

Selain memberikan PMN, peme rintah juga mengeluarkan k e b i j a k a n p e n u r u n a n payout ratio bagi BUMN. Sebaga i contoh di sektor perbankan, pada tahun 2015 ter-dapat penurunan p a y o u t r a t i o .

Payout ratio adalah perbandingan antara deviden dengan laba bersih. Pengurangan payout ratio bertujuan untuk memberikan modal kepada BUMN dalam melakukan investasi capital expenditure. Dalam jang-ka menengah dan panjang, pening-katan investasi diharapkan mam-pu meningkatkan laba bersih perusahaan di tahun-tahun beri-kutnya. Peningkatan laba bersih perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara.

Investasi capital expenditure diha-r apk a n m a mpu memb er i k a n kon tribusi pada pencapaian ke-daulatan energi, kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan maritim. Pengurangan payout ratio diharapkan tidak menurunkan semangat BUMN dalam mencapai target keuangan y a n g h e n d a k dicapai, sehingga perlu adanya ba-t a s a n w a k t u p e m b e r l a k u a n k e b i j a k a n i n i . S e h i n g g a p a -d a a k h i r n y a keberadaan BUMN m a m p u m e m -berikan kontribusi

yang lebih baik dalam penerimaan pemerintah.

BUMN Dituntut Transparan dan Akuntabel

Hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi salah satu indikator ba-gaimana suatu entitas baik entitas pemerintah maupun BUMN dalam mengelola keuangannya. Adanya temuan BPK menunjukkan bahwa entitas tersebut memiliki kelemahan dalam tata kelola keuangannya. Kelemahan tersebut mencakup kele-mahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BUMN merupakan badan usaha dimana didalamnya ada kontribusi penyertaan modal pemerintah. Untuk itu BUMN dituntut trans pa-ran dan akuntabel dalam mengelola keuangannya. Namun, dalam prak-tiknya, ternyata terdapat beberapa temuan BPK di tubuh BUMN.

Mengutip laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2014 oleh BPK terkait hasil Pemer iksaan Dengan T ujuan Tertentu (PDTT) terhadap 23 objek BUMN, ditemukan 180 kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 254 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan senilai Rp2,71 triliun. Dari temuan itu pula, BPK beranggapan 117 kasus

PERKEMBANGAN LABA BERSIHDAN BAGIAN LABA BUMN (RP TRILIUN)

87 101122

139151 154

403430,828,230,126,1

Laba Bersih

2009 2010 2011 2012 2013Sumber: LKPP 2013

2014

Bagian Laba BUMN

PERKEMBANGAN LABA BUMN DAN PERSENTASE LABA BUMNTERHADAP TOTAL PENERIMAAN NEGARA TAHUN 2009-2014

45,000.040,000.035,000.030,000.025.000.020,000.015,000.010,000.0

5,000.00.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Laba BUMN (Miliar Rupiah) Persentase laba terhadap pendapatan

Sumber: LKPP 2013


merupakan temuan yang berdampak finansial dengan potensi kerugian negara Rp1,76 triliun.

Selain itu BPK mencatat bahwa permasalahan di BUMN saat ini ban-yak beralih ke anak perusahaan. BPK telah memeriksa 45 anak perusahaan dan memperoleh 801 temuan serta memberikan 1.294 rekomendasi. Sebanyak 62 persen permasalahan dari temuan tersebut dinilai ber-potensi merugikan negara dan kor-porasi. Angka ini sangat tinggi sekali, karena jumlahnya mencapai 600 anak usaha BUMN. BPK mensinyalir bahwa pendirian anak perusahaan cenderung men jadi tempat tran-saksi-transaksi yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Untuk itu perlu dikaji kembali akuntabilitas anak usaha BUMN.

Temuan penting lainnya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, 54 persen dari BUMN yang menga-lami kerugian rata-rata disebabkan oleh kesalahan dalam melakukan investasi dan ekspansi. Kesalahan tersebut berupa investasi yang ke-liru, kemahalan, atau ada hal-hal lain terkait beberapa faktor yang mem-bebani perusahaan. Temuan BPK tersebut harus menjadi perhatian tersendiri oleh BUMN dan pemerin-tah selaku pemegang saham meng-ingat peran BUMN sebagai agent of profit. Disinyalir, lebih dari separuh BUMN yang ada belum dapat melakukan tugasnya sebagai agen of profit dengan baik. Kesalahan

dalam melakukan investasi tentunya berdampak pada potential loss atau penur unan gain yang didapat oleh BUMN.

A p a p u n b e nt u k temuan BPK, BUMN berkewajiban untuk meninda k lanjut i rekomendasi BPK.

Merujuk pada Pasal 20 UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Ja-wab Keuangan Negara, pejabat wa jib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Disisi lain, BPK pun berkewajiban untuk memantau tindak lanjut atas temuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang Un-dang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pe-mantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semesteran. Data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasi l pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya selanjutnya dimuat oleh BPK dalam IHPS.

Demi terwujudnya tata kelola-keuangan yang baik di tubuh BUMN, sebaiknya BUMN segera menindaklanjuti temuan BPK. Berdasarkan data BPK, sudah ada BUMN yang menindaklanjuti rekomendasi BPK secara menye-lu r u h , wa l aupu n m a s i h ad a beberapa BUMN yang sama sekali belum menindaklanjutinya. Belum

di laksanakannya rekomendasi BPK oleh BUMN, salah satunya disebabkan oleh adanya beberapa perbedaan pemahaman rekomen-dasi BPK yang dianggap tidak sig-nifikan oleh BUMN. Sedangkan, BPK menganggapnya sebagai sesuatu yang harus ditindaklanjuti.

Dalam hal opini BPK terhadap laporan keuangan BUMN, ham pir 80% dari BUMN sudah mendapat nilai bagus dalam hal tata kelola keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak semata untuk mengejar opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melainkan lebih untuk transparansi dan akuntabilitas BUMN serta terhadap kinerja BUMN. Apalagi saat ini BUMN mengemban tugas lain yaitu sebagai pelaksana program subsidi pemerintah atau PSO pemerintah.

Mengingat strategisnya peranan dan besarnya PMN, BUMN dituntut untuk dapat mengelola risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan. BUMN wajib meran-cang dan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dan mengelola risiko perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program Good Corporate Governance (GCG). Auditor internal diminta memahami rancangan dan efektivitas pene-rapan sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko dan ini dapat mengurangi temuan BPK. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud akuntabilitas, efesiensi, efektifitas dan tercapaianya target kinerja BUMN.

Ditulis oleh: Ratna Christianingrum, Martiasih Nursanti, Ade Nurul Aida, Adi Prasetyo, dan Dahiri (Tim Analis APBN, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Setjen DPR RI)

Disunting oleh: sf (Parlementaria)

ANGGARAN


LEGISLASI

RUU Prolegnas Tahun 2015-2019 dan RUU Prioritas Tahun 2015 tersebut merupakan ha-

sil koordinasi Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dengan Menteri Hukum dan HAM serta DPD RI.

Atas penetapan prolegnas ini, DPR banyak mendapat apresiasi dari masyarakat. DPR dinilai sudah mu-lai realistis didalam masalah pem-bahasan RUU. Target prolegnas dinilai cukup realistis karena jika dibagi rata setiap komisi di DPR akan me rampungkan 2 RUU setiap tahunnya. Kini, masyarakat tinggal menunggu bagaimana kualitas RUU yang dihasilkan DPR.

Pada tahap penyusunan Polegnas Tahun 2015-2019 dan RUU Prioritas Tahun 2015 ini, Baleg telah meneri-ma usulan sebanyak 324 RUU. Se-banyak 155 RUU usulan dari Komisi, Fraksi, dan lembaga/masyarakat, 84 RUU dari pemerintah, dan 8 RUU dari DPD.

Dari usulan 324 RUU tersebut, ter-dapat beberapa RUU yang memiliki kesamaan judul atau kesamaan sub-stansi sehingga setelah dilakukan kajian secara mendalam tinggal 297 RUU.

“Setelah dikompilasi dan dihar-monisasi maka ada beberapa RUU yang memiliki persamaan-persa-maan. Kemudian juga ada RUU yang irisannya sama sehingga mungkin bisa digabungkan,” kata Ketua Pani-tia Kerja Prolegnas Firman Subagyo kepada Parlementaria.

Dicontohkan Firman, RUU tentang penyelengaraan ibadah haji dan umroh dimana juga mengatur ten-tang masalah keuangan dan tabu-ngan. Namun ada juga yang men-gusulkan RUU Tabungan Ibadah Haji dan Umroh. Maka terhadap RUU ini, Baleg satukan didalam RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hal yang me ngatur tentang keuangan dan tabu ngan haji sudah diatur didalam Bab ter-

sendiri didalam RUU Penyeleng-garaan Ibadah Haji dan Umroh. Jadi tidak perlu undang-undang sendiri.

“Ini juga dalam rangka meminimize terhadap masalah banyaknya RUU, nanti malah justru pemerintah itu menjadi sulit untuk mengimple-mentasikannya. Karena walau ba gai manapun Undang-Undang yang telah diundangkan di DPR, bagaimana aplikasinya di lapangan, dan bagaimana implementasinya menjadi tanggung jawab pemerin-tah,” papar Firman yang juga Wakil Ketua Baleg DPR.

“Jangan sampai DPR itu membuat sebuah RUU terus kemudian setelah menjadi Undang-Undang peme-rintah tidak melaksanakan. Sanksi-sanksi ini juga harus diatur karena selama ini memang tidak ada sanksi yang mengikat,” pungkasnya.

Firman menambahkan, memper-timbangan setiap Komisi DPR hanya dapat mengusulkan paling banyak

Rapat Paripurna DPR RI 9 Februari 2015 telah menetapkan 160 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam daftar RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 dan 37 RUU Prioritas Tahun 2015.

PROLEGNAS2015-2019


LEGISLASI

2 RUU dalam satu tahun, ditambah dengan penugasan pembahasan RUU kepada Pansus dan Baleg setiap tahunnya 3 RUU, maka terhadap 297 RUU dilakukan penye leksian untuk masuk dalam Daftar RUU proleg-nas Tahun 2015-2019 dikisaran an-gka ideal kurang lebih 150 RUU dan kurang lebih 30 RUU dalam Proleg-nas RUU Prioritas Tahun 2015.

Sementara parameter yang digu-nakan Baleg dalam proses penye-leksian RUU mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem-bentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam penyusu-nan daftar RUU didasarkan atas :

1. perintah UUD 1945;2. perintah TAP MPR;3. perintah Undang-Undang lain-

nya;4. Sistem perencanaan pemba-

ngunan nasional;5. Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional;6. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah;7. Rencana Kerja Pemerintah dan

Rencana Strategis DPR, dan8. Aspirasi dan kebutuhan hukum

masyarakat.

Selain parameter teknis substantif tersebut, digunakan pula param-eter teknis prosedural seperti ke-lengkapan Naskah Akademik dan draft RUU, jumlah RUU yang men-jadi beban masing-masing komisi dan adanya deskripsi konsepsi yang memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, serta jangkauan dan arah pengaturan.

“Dasar itulah, yang kami pakai un-tuk menjadi sebuah parameter. Bagi siapapun yang mengajukan RUU yang akan diharmonisasi me-lalui Baleg, harus disampaikan juga naskah akademis dan draft RUU-nya. Karena tanpa naskah akade-mis dan draft RUU itu kami sulit.

Karena itu meknisme yang harus ditempuh,” ujar Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini.

Selain itu, dalam menentukan pro-legnas maupun RUU Prioritas ini, disamping ada ketentuan-ketentu-an yang mengikat sebagaimana di atas, Firman selaku pimpinan panja mencoba merubah mindset anggota Baleg dalam menseleksi RUU yang diajukan baik itu inisiatif dari DPR, Dewan Perwakila Daerah (DPD), pemerintah, masyarakat dan juga fraksi sebagaimana diatur dalam ke-tentuan UU MD3 (Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD).

Menurut Firman yang juga Anggota Komisi IV DPR, hal utama yang in-gin dicapai Baleg adalah, Baleg ingin merubah image masyarakat bahwa DPR jangan dikonotasikan sebagai sebuah pabrik Undang-Undang.

“Pabrik itu konotasinya bisa mem-produksi suatu barang atas pesan-an-pesanan dan kualitasnya juga sesuai dengan selera si pemesan. Karena salah satu tugas pokok DPR adalah membuat regulasi dalam bentuk Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang,” tegas Fir-man.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan Baleg, pemerintah dan DPD RI kemudian disepakati 160 RUU dalam Daftar RUU Proleg-nas Tahun 2015-2019 dan RUU Pri-oritas Tahun 2015 sebanyak 37 RUU.

Selain 37 judul RUU yang disetujui/disepakati sebagai RUU Prioritas Tahun 2015, telah disepakati pula 5 RUU yang bersifat kumulatif ter-buka, yaitu :

1. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional;

2. Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Kon-stitusi;

3. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

5. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Dijelaskan Firman dalam menen-tukan RUU Prioritas 2015, Baleg juga merujuk pada tiga issue stra-tegis pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lima tahun kede-pan. Dimana Jokowi lebih mengede-pankan pada aspek ekonomi dengan indikatif persaingan global, aspek penegakan hukum, serta aspek ke-tahanan keamanan dan masalah moralitas bangsa.

“Oleh karena itu di RUU Prioritas 2015 ada RUU yang menyangkut masalah kebutuhan ekonomi yaitu Revisi Undang-Undang Perbankan, Revisi Undang-Undang BI, Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, serta Revisi Undang-Undang Sumber Daya Mineral dan Batu bara,” terangnya.

Kemudian, lanjut Firman, terkait aspek hukum ada RUU tentang Hak Paten dan Merk. Menurutnya, RUU ini penting dibahas karena ba nyak produk-produk Indonesia yang tidak

Oleh karena itu di RUU Prioritas 2015 ada RUU yang menyangkut masalah kebutuhan ekonomi yaitu Revisi Undang-Undang Perbankan, Revisi Undang-Undang BI, Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, serta Revisi Undang-Undang Sumber Daya Mineral dan Batu bara


dipatenkan dan tidak mempunyai hak merk namun akhirnya dipaten-kan oleh para pelaku usaha di luar negeri.

Sementara dari aspek ketahanan ke-amanan dan penegakan hukum, Fir-man menegaskan, ini juga pen ting. Pasalnya, akhir-akhir ini kita sangat prihatin terhadap kejadian kedua ka-linya antara Cicak dan Buaya.

“Setelah melihat diskusi yang di-lakukan oleh publik, kemudian ma-sukan dari masyarakat, tentunya ini harus ada penyempurnaan-pe-nyempurnaan atau revisi terhadap beberapa undang-undang yang ter-kait dengan masalah domain hukum tadi,” ujar Firman.

Namun, kata Firman, RUU yang terkait dengan domain hukum ini belum bisa dilakukan ketika dua UU yang sangat menentukan yang menjadi rujukan dalam acara pidana maupun acara perdata yaitu RUU KUHP dan RUU KUHAP belum se-lesai.

“Kalau KUHAP dan KUHP ini sudah bisa diselesaikan, maka nanti efek daripada dua RUU ini sudah diun-dangkan kita akan menyempur-nakan Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian Repu-blik Indonesia, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Peradilan. Itu harus kita revisi, kita sesuaikan semua disitu,” terang politisi Dae-rah Pemilihan Jawa Tengah III ini.

Firman menambahkan, terkait ma-salah ketahanan ini, dirinya juga melihat bahwa akhir-akhir ini sering terjadi konflik antara TNI dan Polri, kemudian banyaknya anggota TNI yang karena mungkin masalah kesejahteraannya kurang baik terus kemudian melakukan tindak pidana kejahatan.

“Ini semua harus kita kupas dalam

Undang-Undang dimana letak ke-salahan. Sehingga ini semua harus menjadi rujukan pertama tentunya stabilitas didalam satu regim atau pemerintahan. Ketika ekonomi kita stabil, keamanan stabil, hukum ditegakkan. Maka masyarakat itu akan menikmati yang namanya ke-sejahteraan lahir dan batin,” papar Firman.

Kini prolegnas sudah ditetapkan, tinggal tugas kewenangan Baleg untuk segera mensosialisasikannya kepada publik.

“Tentunya agar publik juga tahu bahwa tidaklah mudah didalam me-nyusun RUU menjadi sebuah payung hukum. Dimana payung hukum ini adalah menjadi alat daripada tata kelola pemerintahan dan ini diper-tanggungjawabkan kepada negara,” ungkapnya.

Dan UU ini ketika diundangkan, lanjut Firman, harus betul-betul melindungi hak-hak masyarakat bangsa dan negara. Firman men-egaskan, kepentingan-kepentingan yang terkait dengan amanat UUD 1945 itu menjadi sesuatu yang tidak boleh ditawar.

“Oleh karena itu apabila ada Un-dang-Undang yang sekarang ini banyak dikritisi masyarakat karena berpihak kepa-da kepentingan asing, maka itu akan men-jadi prioritas utama didalam pemba-hasan termasuk revisi. Kalau itu t ida k , berar t i DPR melanggar konstitusi kita,” tandasnya.

M e n g e n a i masalah in-

tervensi asing terhadap suatu RUU, Firman menyatakan di negara manapun hal ini terjadi. Karena memang politik itu tidak bisa di-pisahkan dengan ekonomi. Ekonomi tentunya memerlukan sebuah pa-yung hukum.

“Saya tidak pernah mendapatkan satu bukti yang eksplisit, tapi di-dalam implementasi itu memang akhirnya kita menyadari, oh ya be-tul. Contoh Undang-Undang Per-bankan, dimana perbankan nasional kita itu sudah bisa dibeli sahamnya sebanyak-banyaknya oleh asing. Ini berbahaya sekali, belum lagi Un-dang-Undang lainnya,” ungkap Fir-man.

Kuantitas prolegnas yang ditetap-kan DPR mendapatkan apresiasi dari publik, tinggal kini publik menunggu kualitas daripada RUU yang dihasilkan DPR. Oleh kare-


nanya Firman mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh Komisi-komisi di DPR agar betul-betul didalam pembahasan RUU nanti mengedepankan kualitas dan transparansi kita buka selebar-le-barnya.

Firman berpesan, didalam pemba-hasan tentunya baik komisi, baleg, maupun pansus harus melakukan sosialisasi. Karena kualitas UU ten-tunya akan lebih baik ketika kita bisa mendapat masukan dari berbagai elemen masyarakat.

Dengan adanya keputusan MK dimana DPD RI juga dilibat-kan dalam pembahasan RUU, menurut Firman ini merupakan suatu kerjasama yang baik di-dalam membuat sebuah payung hukum agar kualitasnya lebih baik. Jangan sampai nanti justru keterlibatan ba nyak orang kua-litasnya menjadi rendah.

Firman optimis target Prolegnas 2015-2019 dapat tercapai. Oleh karena itu, ia minta kepada seluruh anggota dewan, untuk RUU yang betul-betul siap dibahas menjadi skala prioritas. “Dan kesiapan itu betul-betul artinya Naskah Aka-demik dan draftnya ada. Dan jangan membahas UU yang sifatnya sulit untuk diselesaikan,” tandasnya.

Namun satu yang Firman khawa-tirkan yaitu tentang masalah waktu. Karena kinerja DPR saat ini dalam 1 tahun masa persidangan 5 kali re-ses. Kemudian, pembahasan RUU biasanya bisa diselesaikan 2 masa sidang, saat ini bisa diperpanjang 3 masa sidang. Ini juga bisa mempe-ngaruhi.

“Oleh karena itu, sekarang ini bagaimana strategi didalam pem-bahasan RUU itu bagi komisi-komi-si agar menjadi perhatian penuh supaya target daripada legislasi ini menjadi target bersama. Dan Baleg

akan mengumumkan mana RUU yang diajukan oleh Komisi-komisi yang tidak sesuai itu akan di update setiap saat melalui website par-lemen. Hal ini dimaksudkan agar komisi-komisi juga bertanggung jawab secara moral,” tandasnya.

“Dan Pimpinan DPR juga dapat mempertanggungjawabkan bahwa yang namanya UU yang telah dise-tujui melalui Baleg, jangan Baleg

yang disalahkan, atau pimpinan DPR yang disalahkan tapi tanggungja-wab pada semua yang meng usulkan RUU, termasuk pemerintah,” tam-bah Firman.

Kemudian didalam penentuan panja legislasi atau panja pembahasan Undang-Undang itu menurutnya jangan sampai diganti di tengah ja-lan istilahnya onoff. Kadang-kadang aktif dan kadang-kadang tidak aktif atau sebaliknya sudah ditetapkan si A di tengah jalan digantikan si B.

Hal tersebut, tegas Firman, akan merubah sistem pembahasan. Karena orang baru kembali lagi menggunakan haknya menga-tas namakan fraksi padahal sudah diputuskan. Ini pernah terjadi. Dan kemudian, hendaknya jika sudah menjadi panja harus bertanggung jawab penuh terhadap masalah ki-nerja pembahasan RUU.

Firman sepakat dengan anggota Baleg, bahwa Baleg harus melakukan

revitalisasi. Salah satunya adalah meningkatkan kinerja dan tentunya sudah diawali dengan penyusunan prolegnas yang sangat realistis. Ini sudah menjadi perwujudannya.

Firman juga berharap, publik dapat memahami bahwa DPR bukanlah pabrik UU, tetapi DPR adalah mem-buat UU yang mengacu pada aturan-aturan hukum yang ada.

“Semangat dari Baleg adalah kita kerja harus realistis dan kita be tul-betul harus bisa meningkatkan kualitas dari-pada Undang-Undang. Dan Undang-Undangnya adalah yang menjadi sebuah ke-butuhan, jangan membuat Undang-Undang atas dasar pesanan,” pungkasnya.

Dan yang tidak kalah pen-ting, lanjut Firman, adalah didalam masalah RUU ini

baik mulai dari prolegnas mau-pun nanti setelah menjadi UU, DPR juga bertanggung jawab terhadap sosialisasi kepada publik. Karena sebuah RUU yang menjadi UU ini me ngandung konsekuensi, dimana konsekuensinya adalah sanksi-sanksi hukum. Ketika ada sanksi pidana yang mengikat, sanksi per-data yang mengikat, ini tentunya harus dilakukan seadil-adilnya ke-pada masyarakat.

Terhadap UU yang telah disahkan, Firman mengingatkan, agar pemer-intah menjalankan amanat UU itu secara baik dan benar, serta kon-sisten. Karena UU itu dibahas dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan mengandung konsekuensi biaya yang tinggi. UU ini dibahas dengan biaya yang tinggi ini tentunya kare-na ada kebutuhan hukum. Ketika ada kebutuhan hukum dan peme-rintah sebagai aparatur pemerintah tidak melaksanakan maka peme-rintah melanggar ketentuan UU. (sc)

Foto: Iwan Armanias/Parle/HR

LEGISLASI

Ketua Baleg Sareh Wiyono saat Paripurna Penetapan Prolegnas 2015

EDISI 122 TH. XLV, 2015 45PARLEMENTARIA

NO JUDUL RUU KETERANGAN1 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2000 tentang Perjanjian InternasionalDPR/PEMERINTAH

2 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

DPR/PEMERINTAH

3 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

DPR/PEMERINTAH

4 RUU tentang Persandian DPR/PEMERINTAH5 RUU tentang Rahasia Negara DPR/PEMERINTAH6 RUU tentang Keamanan Nasional DPR/PEMERINTAH7 RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002

tentang PenyiaranDPR/PEMERINTAH

8 RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia DPR/PEMERINTAH9 RUU tentang Konvergensi Telematika DPR/PEMERINTAH/DPD10 RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional

Pertahanan NegaraPEMERINTAH

11 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

PEMERINTAH

12 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman

DPR

13 RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi PEMERINTAH14 RUU tentang Wawasan Nusantara DPD15 RUU tentang Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2009

tentang PosPEMERINTAH

16 RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

DPR/DPD

17 RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

PEMERINTAH

18 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

DPR

19 RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

DPR

20 RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR/PEMERINTAH21 RUU tentang Pertanahan DPR22 RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD DPR/PEMERINTAH/DPD23 RUU tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2011

tentang Partai PolitikDPR/PEMERINTAH/DPD

24 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

DPR/DPD

25 RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah DPR/PEMERINTAH26 RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan CianjurDPD

27 RUU tentang Provinsi Bali DPD28 RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang

Etika Lembaga PerwakilanDPR

29 RUU tentang Partisipasi Masyarakat DPD30 RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah

KepulauanDPD

31 RUU Sistem Penyelesaian Konflik Agraria DPR32 RUU tentang Perkumpulan DPR/PEMERINTAH/DPD33 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana PEMERINTAH34 RUU tentang Hukum Acara Pidana DPR35 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 tentang KejaksaanDPR/PEMERINTAH

36 RUU tentang Perubahan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

PEMERINTAH/DPD

NO JUDUL RUU KETERANGAN

37 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DPR/PEMERINTAH38 RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganPEMERINTAH/DPD

39 RUU tentang Perubahan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

DPR/PEMERINTAH

40 RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

DPR

41 RUU tentang Hukum Acara Perdata PEMERINTAH42 RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak

Masyarakat AdatDPR/DPD

43 RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

DPR/PEMERINTAH

44 RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana PEMERINTAH45 RUU tentang Mahkamah Agung DPR46 RUU tentang Merek PEMERINTAH47 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2000 tentang Desain IndustriPEMERINTAH

48 RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)

PEMERINTAH

49 RUU tentang Paten PEMERINTAH50 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

PEMERINTAH

51 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

DPR

52 RUU tentang Jabatan Hakim DPR53 RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma

dan Persekutuan KomanditerPEMERINTAH

54 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PEMERINTAH

55 RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara PEMERINTAH56 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995 tentang PemasyarakatanPEMERINTAH

57 RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi PEMERINTAH58 RUU tentang Balai Harta Peninggalan PEMERINTAH59 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RIDPR

60 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DPR

61 RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court)

DPR

62 RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

DPR

63 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

DPR

64 RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik

DPR/PEMERINTAH/DPD

65 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya

DPR/PEMERINTAH

66 RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

DPR/DPD

67 RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

DPR/PEMERINTAH

68 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

DPR/PEMERINTAH

69 RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

DPR

70 RUU tentang Zona Tambahan Indonesia PEMERINTAH71 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya TanamanDPR/DPD

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019


72 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

DPR/PEMERINTAH

73 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

DPR/DPD

74 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

DPR

75 RUU tentang Kedaulatan Pangan DPR76 RUU tentang Jalan DPR/DPD77 RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat DPR78 RUU tentang Jasa Konstruksi DPR79 RUU tentang Arsitek DPR80 RUU tentang Sistem Transportasi Nasional DPR81 RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah

KepulauanDPR

82 RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

DPR

83 RUU tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN

DPR

84 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

DPR/DPD

85 RUU tentang Perkoperasian DPR/PEMERINTAH/DPD86 RUU tentang Pertembakauan DPR87 RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

DPR

88 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol DPR89 RUU tentang Bahan Kimia PEMERINTAH90 RUU tentang Metrologi Legal PEMERINTAH91 RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah DPD92 RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan KonsumenPEMERINTAH

93 RUU tentang Ekonomi Kreatif DPD94 RUU tentang Kewirausahaan Nasional DPR95 RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas BumiDPR

96 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

DPR

97 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan

DPR/PEMERINTAH

98 RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam DPR99 RUU tentang Geologi DPR/DPD100 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2001 tentang EnergiDPR

101 RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

DPR

102 RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender. DPR/PEMERINTAH/DPD103 RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan DPR104 R U U t e n t a n g P e n g e l o l a a n I b a d a h H a j i d a n

Penyelenggaraan UmrahDPR

105 RUU tentang Penyandang Disabilitas DPR106 RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974

tentang PerkawinanDPR/DPD

107 RUU tentang Kepalangmerahan DPR108 RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial DPR

109 RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan DPR110 RUU tentang Ketahanan Keluarga DPR111 RUU tentang Perlindungan Umat Beragama DPR/PEMERINTAH112 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah TanggaPEMERINTAH

113 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

DPR

114 RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga DPR115 RUU te n t a n g Pe m b i n a a n, Pe n g e m b a n g a n d a n

Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

DPR/DPD

116 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

DPR

117 RUU tentang Kebidanan DPR/DPD118 RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan PEMERINTAH119 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 36 Tahun 2014

tentang Tenaga KesehatanDPR

120 RUU tentang Praktik Kefarmasian DPR121 RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta

Pemanfaatan Obat Asli IndonesiaDPR

122 RUU tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

PEMERINTAH

123 RUU tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

PEMERINTAH

124 RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan DPR/PEMERINTAH125 RUU tentang Sistem Pengupahan DPR/PEMERINTAH126 RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan NasionalDPR/PEMERINTAH/DPD

127 RUU tentang Kebudayaan DPR128 RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah DPD129 RUU tentang Sistem Perbukuan DPR130 RUU tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 2009 tentang

KepariwisataanDPR/DPD

131 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

DPR

132 RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

DPR/PEMERINTAH/DPD

133 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

DPR

134 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

DPR/PEMERINTAH

135 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

DPR/PEMERINTAH

136 RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah

DPR/PEMERINTAH

137 RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan PEMERINTAH138 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraDPR/DPD

139 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

DPR

140 RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal

PEMERINTAH

141 RUU tentang Pajak Penghasilan PEMERINTAH/DPD142 RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPEMERINTAH/DPD

143 RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara PEMERINTAH/DPD

NO JUDUL RUU KETERANGAN NO JUDUL RUU KETERANGAN

LEGISLASI


144 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan sistem Nilai Tukar

DPR

145 RUU tentang Perubahan Harga Rupiah PEMERINTAH146 RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1992

tentang Dana PensiunPEMERINTAH

147 RUU tentang Lelang PEMERINTAH148 RUU tentang Penjaminan DPR149 RUU tentang Penjaminan Polis PEMERINTAH150 RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2004

tentang Lembaga Penjamin SimpananPEMERINTAH

151 RUU tentang Penilai PEMERINTAH

152 RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa DPD153 RUU tentang Perekonomian Nasional DPR/DPD154 RUU tentang Perubahan atas UU No. 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalPEMERINTAH

155 RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia

PEMERINTAH

156 RUU tentang Bea Materai PEMERINTAH157 RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan PEMERINTAH158 RUU tentang Pajak Per tambahan Nilai dan Pajak

Penjualan Barang MewahPEMERINTAH

159 RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah DPR160 RUU tentang Tabungan Haji DPR

NO JUDUL RUU KETERANGAN NO JUDUL RUU KETERANGAN

NO JUDUL RUU DRAF NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH

1 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

DPR

2 RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia DPR

3 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

PEMERINTAH

4 RUU tentang Wawasan Nusantara DPD

5 RUU tentang Pertanahan DPR

6 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

PEMERINTAH

7 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU

DPR

8 RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

DPR

9 RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah DPR

10 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana PEMERINTAH

11 RUU tentang Merek PEMERINTAH

12 RUU tentang Paten PEMERINTAH

13 RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi PEMERINTAH

14 RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan DPR

15 RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)

DPR

16 RUU tentang Jasa Konstruksi DPR

17 RUU tentang Arsitek DPR

18 RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat DPR

19 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

DPR

NO JUDUL RUU DRAF NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH

20 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

DPR

21 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol DPR

22 RUU tentang Pertembakauan DPR

23 RUU tentang Kewirausahaan Nasional DPR

24 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

DPR

25 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

DPR

26 RUU tentang Penyandang Disabilitas DPR

27 R U U t e n t a n g P e n g e l o l a a n I b a d a h H a j i d a n Penyelenggaraan Umrah

DPR

28 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

DPR

29 RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan PEMERINTAH

30 RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

DPR

31 RUU tentang Sistem Perbukuan DPR

32 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

DPR

33 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

DPR

34 RUU tentang Penjaminan DPR

35 RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan PEMERINTAH

36 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

PEMERINTAH

37 RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

PEMERINTAH

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA1 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional2 Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi3 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara4 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota5 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Sumber: BADAN LEGISLASI DPR RI

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2015


KIAT SEHAT

Redaksi Majalah Parlementaria menerima pertanyaan dari pem-baca melalui email www.dpr.go.id/berita dan [email protected].

Pertanyaan Nita, Karyawan di Ciledug, Tangerang

Dokter, saya karyawati yang sering bekerja dengan komputer. Akhir akhir ini mata saya sering mudah letih, terasa pegel saat bekerja dan hingga berair. Kenapa dan bagaima-na mengatasinya?

Jawab :

Keluhan mata yang anda rasakan, merupakan akibat dari mata lelah.

Kelelahan pada mata adalah suatu kondisi ketika mata terasa lelah aki-bat digunakan secara intens untuk mendukung aktivitas sehari-hari seperti mengemudi, bekerja di de-pan layar komputer, membaca buku, dan pekerjaan lainnya yang mem-butuhkan kefokusan yang tinggi.

Gejala mata lelah, antara lain peng-lihatan kabur, tidak bisa fokus, mata terasa berat (kadang berair) gatal, kering dan perih, kadang disertai

sakit di punggung, bahu, leher dan kepala. Serta sensitif terhadap ca-haya.

Salah satu faktor yang sering mengakibatkan mata lelah adalah tingkat kefokusan mata yang tinggi dalam waktu lama, mengemudi, sering terkena cahaya yang sangat terang.

Kelelahan pada mata termasuk kondisi yang umum terjadi dan ti-dak membutuhkan penanganan yang serius. Hal yang perlu dilaku-kan adalah cukup dengan meng-istirahatkan mata dalam beberapa waktu, dan rasa lelah di mata pun akan hilang. Namun jika mata anda yang lelah tidak kunjung membaik dan bahkan mata semakin terasa berat, serta terjadi dalam waktu yang lama, segeralah berkonsultasi kepada dokter.

Berikut tips-tips ini dapat mem-bantu mata anda agar tidak men-galami kelelahan yang bisa berdam-pak pada produktivitas anda dalam bekerja.

Aturlah jarak antara layar kom-puter dengan mata anda. 50 hingga 100 cm adalah jarak yang ideal bagi

kedua mata anda.

Aturlah pencahayaan layar monitor komputer/laptop anda, usahakan jangan terlalu terang dan tajam karena hal tersebut membuat mata anda cepat tegang dan lelah.

Saat bekerja dengan menggunakan laptop/komputer, usahakan posisi tubuh anda lurus atau sejajar de-ngan perangkat elektronik tersebut. Aturlah posisi tubuh anda senya-man mungkin. Jangan buat ang-gota tubuh anda seperti punggung, leher, bahu, dan mata, bekerja ter-lalu keras akibat posisi tubuh yang tidak tepat ketika bekerja di depan layar monitor komputer.

Jangan ‘pelit ’ untuk berkedip. Berkedip dapat mengatasi rasa le-lah di mata. Berkedip akan meng-hasilkan air yang dapat melembab-kan serta menyegarkan kedua mata anda. Anda juga bisa memakai obat tetes mata untuk membuat mata anda yang kering menjadi lebih lembab.

Pertanyaan Endang- Karyawati di Jakarta Selatan

Sudah beberapa kali saya mengala-

Dr. Happy Apriyanti, MKK.Sp.Ok


mi diare usai makan siang di kantor. Apakah penyebabnya ? Bagaimana makanan ideal bagi karyawan agar tetap mempunyai stamina yang op-timal untuk bekerja .

Jawab :

Penyebab diare pada orang dewasa berbeda dengan pada anak-anak. Kalau pada anak-anak disebabkan virus, sedangkan kalau orang de-wasa disebabkan bakteri, antara lain Eschericia coli (patogen), Sal-monella sp, Shigella, virus, para-sit seperti amuba, beberapa jamur seperti Candida sp. Salah makan, gangguan pencernaan malabsorpsi, pengaruh obat-obatan (antara lain pencahar, antibiotika) dan faktor psikologis (stress).

Ada hubungan usus dengan otak, karena stres memberikan impuls-impuls ke usus untuk meningkatkan gerakan peristaltiknya. Keadaan ini bisa menyebabkan diare. Anak sekolah menjelang ujian timbul di-are akibat faktor psikis. Biasanya hanya sebentar, setelah faktor stres hilang, diare berhenti. Kalau diare terus menerus terjadi sampai dehi-drasi diperlukan obat juga.

Diare menunjukkan adanya sesuatu tidak beres di saluran pencernaan. Sebaiknya melakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah faktor salah makan saja atau ada hal yang bersi-fat kronis seperti radang usus, tu-mor, polip atau malah kanker yang gejala awalnya seperti diare.

Konsumsi gizi pekerja yang ideal adalah yang sesuai dengan kebutu-han gizi pekerja. Kebutuhan kalori manusia per hari rata-rata adalah sekitar 2.000-2.300 untuk pria, dan 1.500-1.800 untuk wanita. Untuk mencukupi kebutuhan kalori dan menjaga produktivitas perlu diper-hatikan asupan nutrisi, khususnya gizi yang lengkap dan seimbang yang terdiri dari karbohidrat, le-mak, protein, mineral dan vitamin.

Kebutuhan gizi pekerja ditentukan, oleh jenis kelamin, usia, ukuran tubuh dan jenis kegiatan yang di-lakukan, apakah termasuk aktivitas ringan, sedang atau berat.

Tabel 2.1. Angka Kecukupan Gizi Usia Dewasa Zat Gizi

Laki-laki Perempuan

19-29Tahun

30-49Tahun

50-64Tahun

19-29Tahun

30-49Tahun

50-64Tahun

Energi (kkal) 2550 2350 2250 1900 1800 1750Protein (gram) 60 60 60 50 50 50Vitamin A (RE) 600 600 600 500 500 500Vitamin D (mg) 5 5 10 5 5 10Vitamin E (mg) 15 15 15 15 15 15Vitamin K (μg) 65 65 65 55 55 55Tiamin (mg) 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0Riboflavin (mg) 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1Niasin (mg) 16 16 16 14 14 14Asam Folat (μg) 400 400 400 400 400 400Piridoksin (mg) 1,3 1,3 1,7 1,3 1,3 1,5Vitamin B12 (μg) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4Vitamin C (mg) 90 90 90 75 75 75Kalsium (mg) 800 800 1000 800 800 1000Fosfor (mg) 600 600 600 600 600 600Magnesium (mg) 290 300 300 250 270 270Besi (mg) 13 13 13 26 26 12Yodium (μg) 150 150 150 150 150 150Seng (mg) 13,0 13,4 13,4 9,3 9,8 9,8Selenium (μg) 30 30 30 30 30 30Mangan (mg) 2,3 2,3 2,3 1,8 1,8 1,8Fluor (mg) 3,0 3,1 3,1 2,5 2,7 2,7Sumber : Kepmenkes RI No. 1593/Menkes/SK/XI/2005


Meretas Jalan Menuju Puncak

Achmad Hafisz Tohir

Tuturnya sederhana apa adanya. Tampilannya selalu rapi setiap kali hadir di DPR. Inilah Achmad Hafisz Tohir, Ketua Komisi VI DPR RI. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, ia meluangkan waktu kepada Parlementaria untuk sesi wawancara khusus di ruang kerjanya. Hafisz senang berbagi kisah tentang perjalanan hidupnya di tiga kota besar, Palembang, Bandung, dan Jakarta.


Kenangan masa kecil dihabis-kan di Palembang. Lalu ada romantika menjadi aktivis

kampus di Bandung. Dan terakhir, menjadi seorang profesional di Ibu Kota Jakarta. Tiga kota itu menyim-pan nostalgia yang menarik dalam perjalanan hidup seorang Hafisz. Ia sosok yang sangat religius dan cer-das. Kali pertama menjadi anggota DPR, politisi PAN ini, langsung di-percaya memimpin Komisi VI yang membidangi perdagangan, industri, BUMN, investasi, koperasi/UKM, dan BUMN.

Anak Seorang Camat

Palembang, Sumatera Selatan, 1966. Infrastruktur jalan sudah memadai waktu itu. Kota sudah ramai de ngan aktivitas perdagangan. Para sau-dagar Palembang terkenal hingga ke negara-negara tetangga. Televisi, barang pecah belah, hingga pakaian produk asing mudah didapat di kota ini lewat praktik penyelundupan. Para Penyelundup (smuggler) biasa menjajakan barang-barang impor di pelabuhan dan pasar.

Sementara itu di perkampun-gan, kualitas hidup masyarakat-nya kurang memadai, termasuk di kampung Jejawi, Ogan Komering Ilir, 42 km dari kota. Mayo ritas pen-duduknya berprofesi sebagai ne-layan. Konon, Jejawi adalah tempat pelatihan Sultan Amangkurat di era penjajahan Belanda. Adalah Muham-mad Tohir Achmad, asli penduduk Jejawi yang kemudian tinggal di Kota Palembang bersama istri ter-cinta Siti Aisyah, wanita dari Ogan Komering Ulu.

Kediaman Tohir Achmad di Jejawi pernah disinggahi mendiang Pre-siden Soe karno pada 1963-1964. Waktu itu Bung Karno ingin menu-ju Jakarta dari Bengkulu melewati jalur darat dan singgah sejenak di kediamannya. Tohir Achmad sen-diri adalah veteran pejuang 45 dan

dianugrahi Bintang Grilya dari peme rintah atas jasanya dalam perjua ngan kemerdekaan. Ia anak Pangeran Raksa Wiguna di Palem-bang.

Sementara sang isteri adalah anak dari seorang kepala penjara sejak zaman Belanda hingga sekitar ta-hun 1955. Sang istri aktif dalam kegiatan Palang Merah Remaja di masa revolusi kemerdekaan. Tohir Achmad sendiri seorang camat. Di Palembang, ia membangun keluarga besar. Bersama istri tercinta ia se-dang menanti kelahiran anak kese-puluhnya.

Fajar telah menyingsing, menga-wali hari di kota yang terkenal den-gan pempek ini. Mentari menyinari kota dengan anggunnya. Pagi itu, tangis bayi memecah kesunyian di RS Charitas, sebuah rumah sakit swasta berkualitas di Palembang. Dibantu seorang suster keturunan Cina-Belanda, proses persalinan berjalan lancar. Rasa syukur tiada henti terucap atas kelahiran bayi mungil laki-laki. Kalender yang ter-gantung di dinding menunjukkan 10 Juni 1966.

Tohir Achmad sendiri tak mendam-pingi sang istri saat persalinan, karena sedang mengikuti pendidik-an di Bandung. Bayi kecil ini diberi nama Achmad Hafisz Tohir. Hafisz kecil hidup di tengah keluarga religi-us dan sederhana. Setelah kelahiran Hafisz masih ada dua adiknya yang lahir kemudian. Jadi, Hafisz adalah anak kese puluh dari 12 bersaudara. Ia juga anak laki-laki terkecil, karena dua adiknya adalah perempuan. An-tara kelahiran Hafisz dan adiknya begitu dekat hingga ibundanya sem-pat kewalahan.

Syahdan, tahun 1960-an Indonesia sempat diembargo karena keluar dari PBB dan sedang berkonfron-tasi dengan Malaysia. Akibatnya barang kebutuhan sehari-hari su-

lit didapat termasuk susu. Ibunda Hafisz kewalahan memenuhi kebu-tuhan nutrisi untuk Hafisz kecil dan adiknya yang selalu berebut susu. Sampai akhirnya, sang ibu membuat susu dari air tajin (air hasil menanak nasi) untuk memenuhi kebutuhan susu anak balitanya. Air tajin itulah yang kerap diberikan kepada Hafisz kecil, karena harus mengalah pada adiknya.

Begitulah perjuangan ibundanya membesarkan putra-putrinya dalam kesulitan. Ibundanya kadang mem-bantu ekonomi keluarga dengan berdagang kain batik dan songket, karena penghasil an sang ayah tak cukup untuk memenuhi kebutu-han hidup keluarga. Iskandar, sang kakaklah yang selalu mendampingi ibundanya berdagang. Dan Iskandar kini menjadi Bupati Ogan Kome-ring Ilir. Karena Hafisz adalah anak laki-laki terkecil di keluarga, ia selalu mendapat perhatian lebih dari ibun-danya.


Masa kecil Hafisz dihabiskan di Kota Palembang. Hafisz kecil tum-buh menjadi anak periang dan suka bermain. Bersama sahabat-sahabat kecilnya, ia suka sekali bermain kelereng di halaman rumah. Saat itu bersama keluarga, Hafisz masih tinggal di kota kecil bernama Pen-dopo. Selain bermain kelereng, Ha-fisz juga suka mancing ikan di sungai kecil. Ikan mujair dan betok sering ia dapat di su ngai.

Tak ketinggalan, Hafisz kecil juga gila bola. Saat bermain sepakbola, ia suka berada di posisi back atau se-sekali menjadi gelandang yang me-nyuplai bola ke depan untuk mem-bantu penyerangan. Pertan dingan sepakbola antarsekolah sering dii-kuti. Senangnya mengingat masa kecil di kota kelahiran. Hafisz kecil mudah berbaur dengan sahabat-sahabatnya dari bebagai kalangan. Walau anak seorang camat yang berpengaruh, ia tak membatasi per-gaulan. “Saya bergaul dengan warga setempat tanpa mengenal kelas,” aku Hafisz.

Ayahnya sendiri menjadi camat se-lama 21 tahun. Dia merupakan 10 lulusan terbaik saat mengikuti pen-didikan Admi nistrasi Pemerintahan di Bandung. Gubernur DKI Ali Sa-dikin waktu itu pernah memintanya menjadi camat di Kebayo ran Baru, Jakarta Selatan. Permintaan Ali Sa-dikin ditampiknya, karena ia lebih memilih jadi camat di kampungnya sendiri.

Mengawali pendidikan formalnya, Ha fisz kecil bersekolah di SDN 2 Pendopo, tahun 1972. Setiap pagi ia berjalan kaki ke sekolah bersama ka-kak dan adiknya. Selama tiga tahun ia bersekolah di sini. Kelas empat sampai enam pindah ke SD Xaverius 3, sebuah sekolah Katolik di Palem-bang. Ayahnya memboyong kelu-arga ke pusat kota, karena diangkat menjadi Kepala Bagian Personalia di Kantor Gubernur Sumsel. Dan pensiun 1982 menjadi Kepala Biro Pemerintahan Umum.

Selama di SD, Hafisz menyukai pe-lajaran matematika. Sebelumya ia

tak menyukai, karena malas belajar. Kakak perempuan Hafisz memberi perhatian dengan me ngajarinya cara menghitung cepat. Bim bingan sang kakak mengubah pandangan Hafisz kecil. Sejak saat itu, ia me-nyukai matematika. Hasilnya, ia selalu mendapat nilai 9 di rapor. Se-lain matematika, dia juga menyukai pelajaran bahasa Indonesia, karena gurunya lucu dan tegas.

Tamat SD, tahun 1979, Hafisz melan-jutkan ke SMP Xaverius 3. Walau belajar di sekolah Katolik, tapi ia tak kehila ngan identitasnya sebagai siswa muslim yang taat. Setiap sore ia belajar mengaji pada seorang guru asal Aceh bernama Ibu Zainubah. Di rumah, ibundanya juga tak lupa mengajari agama. Bahkan, salat isya selalu berjamaah bersama keluarga. Kadang ibunya yang menjadi imam. Jadilah Hafisz kecil sosok yang re-ligius.

Setamat SMP tahun 1982, ia melan-jutkan ke SMA Xaverius 1, sekolah favorit di Sumsel, karena banyak je-bolannya yang kuliah di ITB. Ia se-lalu naik angkot selama bersekolah di SMA.

Pelajaran matematika terus menjadi favoritnya. Bahkan, Hafisz meraih nilai matematika tertinggi pada nilai ebtanas murni (NEM) di sekolahnya. Persaingan untuk meraih peringkat tertinggi di sekolahnya sangat ketat. Namun, Hafisz tetap berada di ranking elit.

Aktivis Kampus

Setamat SMA, Hafisz muda se-betulnya ingin sekali manjadi taru-na TNI AU. Tapi, karena ia menden-gar syaratnya harus bisa berenang, langsung ia me ngurungkan niatnya itu. Kebetulan ia memang tak mam-pu berenang. Ketidak mampuannya berenang sebetulnya dihantui oleh kejadian air bah yang menghanyut-kan banyak orang di kampungnya


dahulu. Jadi Hafisz masih trau-ma dan takut belajar berenang.

Akhirnya, ia disarankan ibundanya untuk mengambil jurusan arsitek-tur. Sang ibu ingin melihat Hafisz mampu membangun gedung-ge-dung bertingkat. “Ibu saya senang sekali melihat gedung-gedung tinggi di luar negeri. Lalu, kenapa di Indonesia tidak bisa membangun gedung-gedung seperti itu,” ungkap Hafisz.

Tahun 1985 setamat SMA, pemuda Ha fisz memilih Bandung sebagai kota tempatnya menuntut ilmu. Ia mengambil jurusan arsitektur di Universitas Parahiyangan, Ban-dung. Lagi-lagi ia menimba ilmu di lembaga pendidikan Katolik. Di Bandung ia pertama kali kos di kawasan Kiara Condong. Melihat masyarakat Bandung, tampaknya sangat terbuka dengan budaya as-ing. Berbeda dengan masyarakat Palembang yang kurang terbuka, karena masih menjaga aturan adat dan budaya.

Sarana dan fasilitas di Kota Bandung jauh lebih lengkap daripada Palem-bang. Udaranya juga masih sangat dingin. Berbeda dengan Palembang yang terasa panas. Pemuda Hafisz harus beradaptasi dengan lingku-ngan barunya terse but. Jauh dari ke-luarga, membuatnya harus memulai hidup mandiri. Di kota inilah, ke-mandirian Hafisz mulai dibangun.

Untuk sekadar menyambung hidup, Ha fisz muda kerap mengerjakan

pembuatan jaket dan kaos yang marak di Bandung. Usaha konveksi itu lumayan untuk me ngisi kantong dan menutupi kebutuhan hidup se-hari-hari. “Saya mulai bertekad cari kerjaan kecil-kecilan. Misalkan ada orang yang ingin membikin jaket, baju, atau kaos saya ambil penger-jaanya,” ujar Wakil Ketua MPI-KNPI 2010-2015 ini.

B a n d u n g s e n d i r i s e b e t u l -nya bu kan kota yang asing ba-g i a ng got a ICM I pu s at i t u . Ke be tulan kakandanya, Hatta Rajasa mantan Menko Perekonomian, juga pernah menuntut ilmu di ITB, Ban-dung. Pengetahuan dan pengalaman hidup di Bandung, ia timba pula dari sang kakak. Selama manjadi maha-siswa, pemuda Hafisz aktif beror-ganisasi. Kapasitas intelektualnya terus terasah. Berdialog tetang isu-isu strategis dan aktual hampir setiap hari ia lalukan bersama para aktivis kampus.

Di luar kampusnya, pemuda Hafisz aktif pula mengikuti kajian Islam di Masjid Salman, ITB. Di sinilah ia bertemu dengan tokoh-tokoh Islam. Hafisz kerap mengikuti ceramah-ceramah Bang Imad (Imaduddin Abdurrohim) cendikiawan muslim sekaligus pendiri Masjid Salman. Dari Bang Imad-lah ia mengerti tentang perpaduan antara teknolo-gi dan teologi, antara sains mo-dern dan Islam. Para aktivis Mas-jid Salman, banyak yang menjadi cendekiawan dan politisi.

Pergaulan Hafisz semakin luas, kapasitas intelektualnya semakin tajam, dan kemandiriannya se-makin kuat. Kota Bandung telah membuka cakrawala pemikiran seorang Hafisz muda. Menjadi aktivis kampus yang idealis ba-gian dari romantikanya. Kes-abaran dan ketekunan menun-tut ilmu di Bandung, kelak

membawanya pada kesuksesan karir profesional dan politik.

Tahun 1991, Hafisz menamatkan studi arsitekturnya di UNPAR Ban-dung. Selain Hafisz, banyak alumni UNPAR yang menjadi figur publik. Para adik kelasnya yang tercatat pernah kuliah di UNPAR, di anta-ranya Bima Arya (Wali Kota Bogor), Maruarar Sirait (politisi PDI Perjua-ngan), Asep Warlan (ahli hukum tata negara), dan Olga Lydia (artis). Selepas kuliah, Hafisz hijrah ke Ja-karta untuk memulai karir profe-sionalnya se bagai arsitek. Tercatat, ia pernah berkerja di perusahaan Jerman tahun 1991.

Mantan aktivis HMI ini pernah pula menjadi staf konsultan di PT. Ar-siplan (1991-1992). Lalu pada 1992-1993 menjadi architect partner di PT. Desa Kota Infra dan berlanjut menjadi manajer proyek di peru-sahaan yang sama pada 1993-1994. Bahkan, pada 1994, ia diangkat menjadi direktur hingga 1996. Di sinilah karir profesionalnya sebagai pengusaha dimulai.

Ketua Umum Angkatan Muda Sri-wijaya ini, akhirnya berkiprah di PT. Arthindo Utama, sebuah perusa-haan pengeboran minyak. Posisi di-rektur, komisaris, hingga komisaris utama pernah didudukinya selama rentang 19962008. Hafisz juga per-nah menduduki jabatan Presiden Direktur PT. Avant Garde Visitek,

Direktur PT. Metrika Yasa, dan Direktur


PT. Arthindo Energi Singerti.

Kesabaran dan ketekunannya telah me ngantar mantan Bendahara Umum Asosiasi Pengeboran Mi-nyak Indonesia ini, ke puncak karir profesionalnya. Sukses meniti karir sebagai pengusaha di Jakarta tentu tak melupakan kampung halaman-nya. “Ibu saya berpesan, jangan lupa membangun kampung halaman dan ingat kepada masyarakat yang kekurangan. Di balik yang kita mi-liki itu, ada hak untuk mereka. Saya selalu ingat pesan ibu saya terse-but,” kenangnya penuh haru.

Menjadi Politisi

Dunia politik sudah tak asing bagi mantan Wakil Ketua Komisi Tetap Bidang ESDM Terbarukan, KADIN ini. Semasa masih menja di aktivis kampus, ia sudah se ring bergulat dengan tema-tema politik kontem-porer dan bergaul pula dengan para politisi. Apalagi lingkungan keluarga juga lekat dengan panggung politik. Kakandanya, Hatta Rajasa sudah lebih dulu berkiprah sebagai politisi bersama PAN. Hafisz pun mengikuti jejak sang kakak bergabung dengan partai yang lahir di era roformasi tersebut.

Ketika reformasi bergulir, tahun 1998, Hafisz ikut terjun dalam gelombang yang menuntut perubahan di Indonesia. Bersama tokoh refor-

masi Amien Rais dan kaum refor-mis lainnya, ia ikut long march dari Semanggi ke Senayan. Ia menjadi bagian dari reformasi itu sen diri. Baginya, berpolitik berarti melaku-kan perubahan ke arah yang lebih baik. Bangsa ini sangat besar de-ngan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Dengan menjadi politisi, berarti Hafisz berada di jantung kebija-kan untuk ikut mengarsiteki pem-bangunan negeri. Ada amanah dan tanggung jawab yang harus dipikul, memang. Tapi, itu sudah disadari betul oleh mantan Ketua Panitia Rakenas PAN, Palembang 2007 ini. Karir politiknya dimulai ketika ia mencalonkan diri seba gai Wakil Gubernur Sumsel ber pasangan dengan Iskandar Hasan pada Pilka-da tahun 2013.

Walau tak terpilih karena kalah su-ara dari pasangan Alex Noerdin-Ishak Mek ki, dukungan masyarakat Sumsel kepada dirinya cukup tinggi. Menyadari tingginya dukungan ma-syarakat tersebut, Hafisz lalu men-jadi caleg PAN dari dapil Sumsel I pada Pemilu 2014, delapan bulan setelah Pilkada. Modal sosial yang telah dimiliki memudahkan jalan Hafisz menuju Senayan. Ketua POK DPP PAN ini terpilih menjadi Ang-gota DPR RI periode 2014-2019 de-ngan meraih sekitar 170 ribu suara.

Apa kesannya setelah resmi dilantik menjadi wakil rakyat? “Saya gembira dan sedih,” jawabnya singkat. Gem-bira, karena ia mendulang banyak suara di dapilnya hingga bisa men-jadi Anggota DPR. Sedih, lantaran pelantikan dirinya tidak sempat di-saksikan ayah dan ibunya. Ia juga sedih karena tak disaksikan Pak Su-trisno yang keburu dipanggil ilahi. Pak Sutrisno adalah guru Hafisz saat di SD. Hafisz selalu merasa berutang budi pada jasa sang guru tersebut.

“Pak Sutrisno guru yang sangat lucu dan tegas. Dia sangat mendi-dik siswa-siswanya. Kalau kita tidak menyimak pelajaran, dia langsung menghukum kita dengan tugas menulis kalimat ‘saya berjanji tidak akan nakal lagi’ seba nyak 2 halaman dan harus ditandatangani orangtua. Rasanya saya malu ketika dihukum,” cerita Hafisz mengenang masa seko-lah dulu. Kini, walau sudah menjadi pejabat negara, Hafisz tak pernah melupakan jasa gurunya itu.

Begitulah penghormatan yang di-tunjukkan Hafisz. Sebelumnya, ke-tika baru menjadi pe ngusaha, orang pertama yang dikunjungi adalah Pak Sutrisno itu. “Saat saya menjadi pe-ngusaha dia orang pertama yang saya datangi dan dia sangat terha-ru saat saya memberikan 2 lembar uang dollar. Saya sangat terkesan kepada beliau. Sa yangnya saat saya mengikuti pilgub, saya mendapat kabar bahwa beliau sudah mening-gal. Padahal, dia ingin sekali melihat saya menang dalam pilgub.”

Kini, ketika sudah duduk sebagai anggota DPR, ada dua komisi yang Hafisz sangat interes, Komisi V dan Komisi VII. Di Komisi V, karena ke-pentingannya ia seorang arsitek dan cocok berada di komisi yang menan-gani infrastruktur. Sementara di Komisi VII, ia juga sangat interes, lantaran bersinggungan dengan dunia usahanya di bidang permi-nyakan. Hatta Rajasa, kakandanya


mengingatkan agar ia tidak terjebak dalam konflik interes, karena nanti akan mementingkan diri sendiri.

“Idealnya saya masuk Komisi V atau Komisi VII. Tapi, Pak Hatta bilang ja ngan membuat kepentingan saya beradu dengan jabatan. Akhirnya, saya ambil titik tengah dengan me-milih Komisi VI,” papar Anggota International Petroleum Organization ini. Bicara BUMN yang menjadi mitra kerjanya, Hafisz menilai, selama ini BUMN belum mampu menunjukkan keberhasilannya dalam membantu perekonomian nasional. Padahal, fasilitasnya sangat memadai.

“Terus terang soal BUMN, kami sedih. Begitu banyak fasilitas tapi tidak bisa membangkitkan pereko-nomian bangsa ini. Kami merasa tertantang untuk membuka opsi BUMN menjadi agen pembangunan di Republik ini. Komisi VI berharap, BUMN kita sanggup menjadi be-sar seperti Petronas di Malayasia.” Begitulah pandangan seorang Ha-fisz yang kini sudah menjadi Ketua Komisi VI DPR. Ia lalui perjalanan hidupnya de ngan sabar dan tekun hingga akhirnya berada di puncak karir politik.

Kolektor Ayam

Kesibukannya sebagai Anggota DPR memang telah banyak me-nyita waktu kebersamaannya dengan keluarga.

Tapi, ia tetaplah seorang ayah dan suami untuk anak-anak dan istri-nya. Di rumah nya ada Rahma Dewi Yani, istri tercinta yang dinikahinya tahun 1998. Rahma adalah wanita berdarah Sunda-Bengkulu yang dikenal Hafisz saat masih tinggal di Bandung. Ia alumni STIE Yaya-san Pendidikan Keuangan dan Per-bankan (YPKP), Bandung.

Ayahanda Rahma adalah M. Ra-khmat, mantan Komandan Pusat Polisi Militer TNI dengan pangkat terakhir Mayjend CPM. Ia pernah menjabat sebagai staf ahli ekonomi Menhankam/Pangab saat dijabat oleh Edi Sudrajat. Dari pernikahan-nya dengan Rahma, Hafisz dikaru-niai tiga buah hati, masing-masing Rasyha Farah Tohir, Achmad Ris-jad Tohir, dan Achmad Razzaq To-hir. Kepada ketiga putra putrinya, Hafisz memberi kebebasan berar-gumentasi bahkan pilihan hidup, sepanjang nilai-nilai agama di-pegang teguh.

Ketika ada waktu luang, tentu ia tak lupa mengajak keluarga tercinta berekreasi. Pantai dan pegunungan merupakan destinasi wisata favorit keluarga. Untuk lebih menceriakan suasana rekreasi, Hafisz biasanya mengajak keluarga bakar ikan dan

menyantapnya bersama. In-dahnya keber-

samaan dengan keluarga.

Satu hal yang menarik, Hafisz suka me ngoleksi ayam di rumahnya. Ada ayam pelung, ayam kate, ayam ke-tawa, dan ayam hutan. Suara semua jenis ayam itu sangat disukai Ha-fisz. Setiap pagi di rumahnya pasti akan terdengar kokok ayam jantan. “Kadang kalau ada waktu saya ber-sihkan kakinya. Kalau sakit saya bawa ke dokter hewan,” imbuhnya

Sementara bicara lagu-lagu favorit, Ha fisz menyukai warna lagu poprock dari Evergreen, Gun N’ Roses, Queen, The Police, dan Jon Bon Jovi. Lagu-lagu pop era 1950-an sam-pai dengan 1980-an, Hafisz juga sangat menyukainya. Bahkan, di waktu senggang, mantan Anggota MPP DPD PAN Palembang itu, suka mende ngarkan lagu-lagu klasik koleksinya se perti Beethoven, Mozart, Brahms, Bach, Mendel, Tjaikovski, Strauss, dan Vivaldi.

Tak ketinggalan tembang dari para penyanyi lokal digemari pula. Sebut saja Ahmad Dhani, Raja, dan ST12. Bagaimana dengan dangdut? Wah, Hafisz kurang menyukainya. Tapi bila yang didendang kan adalah pop melayu, Hafisz masih menyukainya. Musik pop melayu sering ia dengar di masa kecil, karena ayahnya suka mendengarkan lagu tersebut.

Hafisz lalu menyebutkan para pelantun pop melayu seperti

A. Rafiq, Panbers, D’Lloyd, hingga The Mercy’s. Lagu “Apa Salah dan Dosaku” dari D’Lloyd

bahkan diakui Hafisz sudah jadi lagu hiburan wajib. Ia sering mendendangkannnya sendiri.

Lagu ini menyimpan banyak ke-nangan dan nostalgia masa lalu. (mh) Foto: Iwan Armanias, Andri /

Parle/HR


MENENGOK LAYANAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN

Makassar tak terik se perti biasanya. Sese kali hujan mewarnai perjalanan. Hampir setiap sudut kota dilalui. Di tengah kesibukan kota, Komisi IX DPR RI melihat dari dekat

layanan kesehatan dan ketenagakerjaan di Ibu Kota Su-lawesi Selatan (Sulsel) tersebut. Rumah sakit dan balai latihan kerja ditinjau untuk mencari masukan dan as-pirasi yang berkembang di daerah.

Akhir Februari lalu, tim kunjungan kerja (kunker) Komisi IX DPR RI berkunjung ke Sulsel untuk mene ngok rumah sakit dan balai latihan kerja. Setidaknya ada tiga rumah sakit dan satu balai latihan kerja industri (BLKI) yang ditinjau. Ba nyak catatan penting yang dibawa tim kunker Komisi IX sebagai bahan masukan saat melaku-kan rapat dengan pemerintah nanti.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menerima lang-sung tim kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri di Kantor Gubenur yang cukup megah. Dalam sambutannya di hadapan para pejabat tinggi Sulsel, Syamsul meng ungkapkan, dalam APBN-P 2015 Kementerian Kesehatan mendapat tambahan ang-

garan Rp3,5 triliun. Anggaran ini untuk penguatan la-yanan kesehatan melalui regiona lisasi rujukan.

“Ada 14 rumah sakit di seluruh Indonesia yang disiap-kan oleh Kementerian Kesehatan untuk menjadi rumah sakit rujukan tingkat nasional, salah satunya adalah rumah sakit DR.Wahidin Sudirohusodo di Provinsi Sulsel,” jelas Syamsul. Sementara itu, Gubernur Sulsel mengatakan, pihaknya bertekad akan menjadikan Sul-sel sebagai daerah percontohan dalam layanan kese-hatan. Di Sulsel sudah ada 80 rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan termasuk RS. TNI dan Polri.

Masyarakat punya banyak pilihan rumah sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan. Hampir semua RS rujukuan berkualifikasi B. Dan peserta BPJS Kesehatan di Sulsel sudah mencapai lebih dari 4 juta orang. An-gka kematian bayi dan ibu juga terus ditekan hingga jumlah nya setiap tahun menurun. Sementara angka harapan hidup di Sulsel berkisar di usia 74 tahun. Yang jadi masalah hanya distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di setiap daerah.

KUNJUNGAN KERJA

Kunker Komisi IX ke Sulsel


Tim kunker Komisi IX sempat me ngunjungi tiga rumah sakit di Sulsel, yaitu RS.DR.Wahidin Sudirohusodo dan RS. Labuan Baji di Makassar. Satu lagi RS.Inco Soroako milik PT.Vale Indonesia di Soroako, Kabupaten Luwu Timur. RS.Wahidin merupakan rumah sakit rujukan nasional untuk kawasan Indonesia Timur. Namun, ling-kungan dan peralatan medis di rumah sakit ini belum memadai.

Sementara RS. Labuan Baji kondisi nya lebih mempri-hatinkan lagi. Gedungnya yang merupakan pening-galan Belanda dan dibangun pada 1938 itu, sudah tak memenuhi standar lagi. Fisik gedungnya banyak yang rusak, peralatan medis tidak lengkap, dan pasien be-jubel. Kedua rumah sakit ini lalu mengajukan proposal pembangunan rumah sakit kepada tim kunker Komisi IX.

Anggota tim kunker Irma Suryani (dapil Sumsel II) dalam kesempatan terpisah berkomentar, Pemprov Sulsel perlu melakukan sosialisasi promotif dan pre-ventif kepada masyarakatnya untuk menjaga keseha-tan. Anggaran kesehatan harus dihemat agar tidak habis hanya untuk pengobatan saja. Kondisi wilayah di Sulsel saling berjauhan, sehingga para pasien yang dirujuk ke RS di Makassar butuh waktu lama hingga berhari-hari untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Untuk bisa melayani masyarakat Indonesia Timur tentu tidak cukup hanya dengan memperbaiki rumah sakit. Sebaran rumah sakit pratama dan kesiapan infra-struktur, alat kesehatan, dan SDM perlu ditingkatkan,” papar politisi Partai Nasdem itu. Sementara anggota tim kunker lainnya, Hamid Noor Yasin (dapil Jateng IV) mengatakan, Kemenkes dan Komisi IX DPR perlu memberi perhatian pada dua rumah sakit di Makassar tersebut.

“Ini harus jadi konsen bersama, baik Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Komisi IX. Saya mendo-rong agar Kemenkes memprioritaskan dua rumah sakit tersebut untuk mendapat alokasi anggaran yang me-madai, sehingga layanan kesehatan di Sulsel bisa lebih bagus lagi,” kata Hamid yang juga anggota F-PKS itu.

Di Kabupaten Luwu Timur, tim sempat melihat RS.Inco di Soroako, milik PT.Vale Indonesia sebuah perusahaan pertambangan yang beroperasi di Luwu Timur. Rumah sakit ini walau belum bermitra dengan BPJS Kesehatan tapi menjadi tumpuan masyarakat sekitar. Kondisinya cukup baik dengan 65 tempat tidur. Masyarakat setem-pat tidak dibebani biaya saat berobat. Syamsul Bachri saat meninjau rumah sakit ini berharap, kehadiran RS.Inco bisa dinikmati warga untuk mendapatkan la-

yanan kesehatan gratis.

Tinjau BLKI

Di Makassar tim kunker tak ketinggalan melihat dari dekat kegiatan di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI). Balai latihan ini merupakan tempat melatih para peser-tanya menjadi insan yang mandiri dan mampu men-ciptakan lapangan kerja baru. BLKI di Makassar ini menjadi pusat latihan kerja untuk kawasan Indonesia Timur. Keberadaan BLKI sangat strategis di tengah pemberlakuan moratorium pengiriman TKI.

Imam Suroso (dapil Jateng III) anggota tim Kunker Komisi IX DPR menilai, sarana dan prasarana BLKI ini sangat rapi dan memadai sebagai tempat latihan kerja. Ini bisa menjadi tumpuan masyarakat di wilayah timur untuk mengasah keterampilan kerja sehingga bisa hi dup mandiri. Imam berharap, DPR perlu meng-alokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung keberadaan BLKI.

Dengan adanya BLKI ini, kata Imam, masyarakat tak perlu memburu kerja menjadi TKI atau PNS. Cukup menimba ilmu dan mengembangkan kemampuan diri di BLKI dengan bimbingan para instruktur profesional. “Untuk mencari kerja tidak harus menjadi TKI atau PNS. Ada BLKI yang mengarahkan para pencari kerja untuk hidup mandiri dengan mengasah keterampilan khusus. Para wanita juga tidak perlu menjadi pembantu rumah tangga di negeri orang. Ada BLKI yang memberi pelatihan kerja,” imbuh politisi PDI Perjuangan ini.

Tim Kunker Komisi IX DPR yang dipimpin Syamsul Bachri ini diikuti 11 anggota. Mereka adalah Da niel Lumbang Tobing, Imam Suroso, Andi Fauziah Pijiwatie Hatta, Ayub Khan, Aliyah Mustika Ilham, Siti Masrifah, Hamid Noor Yasin, Muhammad Iqbal, Irma Suryani, Amelia Anggraini, dan Djoni Rolindrawan. (mh)


PEMBANGUNAN PARIWISATA HARUS LIBATKAN PUTRA DAERAH

“Lebi h ba i k mel i h at sendiri sekali daripa-da mendengar seratus kali dari orang lain”

peribahasa Cina tersebut agaknya sejalan dengan apa yang diamanat-kan Undang-undang kepada DPR. Tak berlebihan ketika memasuki masa sidang kali ini Komisi X DPR RI mengunjungi dua provinsi seka-ligus, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sumatera Utara. Tu-juannya tentu tak lain ingin meli-hat langsung kondisi masyarakat di kedua provinsi tersebut sekaligus mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah yang menjadi mitra kerjanya.

Pembangunan Kawasan Mandalika Mangkrak

Dalam kunjungan ker janya ke Provinsi NTB, Komisi X DPR RI mendapati berbagai masukan baik dalam bidang Pariwisata, Pendidi-kan dan budaya. Dalam bidang Pari-wisata misalnya, Walikota Mataram yang sempat menyambut Komisi X di hari pertama kunjungan-nya mengatakan bahwa larangan rapat di hotel bagi Pegawai Negeri Sipil oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sangat mempengaruhi ekonomi pariwisata daerahnya. Pa-salnya, berkurangnya pendapatan hotel yang kemudian ikut mempen-garuhi pajak yang dibayarkannya, hingga akhirnya berdampak pada berkurangnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) provinsi NTB. Oleh karena itu pihaknya berharap agar komisi X

mendesak MenPAN untuk meninjau ulang larangan tersebut.

Saat mendatangi kawasan Manda-lika, Lombok Tengah Tim Kunju-ngan Kerja Komisi X DPR RI yang di-pimpin oleh Ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya menemukan proyek pembangunan kawasan pariwisata Mandalika yang mangkrak hingga bertahun-tahun. Padahal kondisi alam kawasan ini tidak kalah de-ngan tempat wisata daerah lain, seperti Bali, Labuan Bajo dan lain-lain. Bahkan DPR RI dan pemerin-tah pusat juga telah menggelontor-kan dana sebesar 250 Miliar sebagai PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk proyek tersebut.

“Kami akan segera mengundang

KUNJUNGAN KERJA


ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) BUMN pengem-bang pariwisata Mandalika. Sela-ma ini ITDC sebagai BUMN hanya berdiskusi dengan Komisi VI seba-gai mitra kerja BUMN secara kese-luruhan. Namun terkait dengan in-dustri pariwisata yang merupakan bidang kerja kami (komisi X-red), ITDC belum pernah mendiskusikan kepada kami,” jelas Ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya.

Anggota Komisi X, Edhi Baskoro Yudhoyono yang turut serta dalam Tim rombongan Kunker Komisi X ke NTB itu menambahkan bahwa se-tiap pembangunan pariwisata ha-rus dapat melibatkan atau menggu-nakan SDM (Sumber daya manusia) yang merupakan putra asli daerah setempat, termasuk kawasan wisa-ta Mandalika. Sehingga kekaya-an alam yang ada di setiap daerah akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, sejak dini putra asli Mandalika harus mendapat pelatihan dan ke-trampilan yang dibutuhkan untuk mendukung sektor pariwisata.

Sementara itu dalam bidang pen-didikan, anggota Komisi X DPR RI, Reny Marlinawati mengungkap-kan ada sekitar 41 SMK di Mataram yang masih menerapkan kurikulum

2013 (kurtilas). Namun permasala-han yang diterima dari para kepala sekolah, masih minimnya buku pe-lajaran sebagai pendukung, selain itu pelatihan guru diakuinya juga masih sangat kurang. Dikhawa-tirkan hal tersebut akan mempe-ngaruhi hasil akhir bagi anak didik mereka.

Menjawab aduan tersebut Reny mengaku bahwa sejauh ini pihaknya belum mendapat masukan bera-pa kebutuhan buku dari seluruh sekolah tersebut. Sementara untuk pelatihan guru, ia meyakinkan bah-wa Diknas masih terus memberikan pelatihan untuk guru-guru terkait kurikulum 2013 yang menurut in-formasi tetap akan dilaksanakan secara bertahap pada 2017 men-datang.

Anggota Komisi X lainnya, Kresna Dewananta Phrosakh mengatakan pihaknya akan mendiskusikan kekurangan buku sekolah pelaja-ran sekolah di Mataram, sekaligus kekurangan buku bacaan untuk Perpustakaan Provinsi NTB. Meski demikian ia juga berharap agar per-pustakaan Provinsi bisa membuat inovasi baru untuk meningkatkan minat baca masyarakat sekitar.

Sementara itu Moreno Soeprapto,

anggota Komisi X yang sekaligus sebagai pembalap nasional meng-ungkapkan apresiasinya terhadap siswa SMKN 9 Mataram tatka-la mendatangi bengkel otomotif sekolah tersebut. Ia melihat potensi yang besar atas ketrampilan dan keahlian siswa-siswa SMK dalam menggunakan alat-alat perbeng-kelan yang canggih. Begitupun ke-tika mengunjungi SMKN 5 Mataram yang sangat apik membuat motif dan disain baju asli NTB.

Ia berharap agar hasil karya siswa dapat disalurkan atau didistribusi-kan ke pasaran atau paling tidak sekolah dapat bekerjasama dengan pihak swasta mendistribusikan ha-sil karya para siswa. Karena selaina akan menumbuhkan kebanggaan dan kepercayaan diri siswa juga dapat menghasilkan income bagi sekolah dan siswa tersebut tentu-nya.

Dukung Sumut Tuan Rumah Wushu

Tidak berbeda jauh dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi X ke NTB, dalam kunjungan kerja ke Suma-tera Utara kali ini, Komisi X juga memantau beberapa program kerja dari para mitranya, sekaligus me-nyerap aspirasi masyarakat dan daerah tersebut.

Komisi X mendorong Danau Toba sebagai destinasi Pariwisata pen-ting di dunia. Dikatakan Anggota Komisi X Wiryanti Sukamdani, saat ini Danau Toba menempati pering-kat 9 dari 10 destinasi wisata utama Indonesia dengan hanya 131 ribu pengunjung. Padahal Danau Toba memiliki wisata alam atau ekotu-rism yang sangat indah. Belum lagi nilai historis dan potensi keilmuan yang terkandung di dalamnya.

Ia menduga masih minimnya pe-ngunjung di Danau Toba disebab-kan karena kendala jarak menuju Danau Toba dari Kota Medan yang

KUNJUNGAN KERJA


cukup lama yakni sekitar 4 jam. Un-tuk itu pihaknya berharap Pemerin-tah Daerah, dan Pemerintah Pusat harus menyelesaikan persoalan mendekatkan Danau Toba sebagai tujuan wisata dengan kota-kota be-sar terutama Medan. Tentunya le-wat langkah-langkah, perencanaan dan pembagian peran yang jelas an-tara Pemerintah Pusat dan Pemda setempat.

Selain bidang Pariwisata, Tim Kunker Komisi X juga menemukan sejumlah permasalah terkait bidang olahraga. Anggota Komisi X Esti Wijayati melihat kesalahan penge-lolaan Stadion Teladan, Sumatera Utara. Dikatakannya seharusnya Stadion Teladan dikelola oleh Dis-pora (Dinas Pemuda Dan Olahra-ga) bukan oleh Dinas Pertamanan. Sehingga penggunaan stadion itu menjadi tidak maksimal, yang ke-mudian berdampak pada kurangnya fasilitas di stadion tersebut. Selain itu, kata Esti, masih ada permasala-han akte kepemilikan atau sertifikat tanah stadion yang masih belum jelas. Kesemua itu dikhawatirkan ti-dak dapat mendorong Kemen terian Pemuda dan Olahraga untuk mem-

berikan kucuran dana.

Sementara itu, Anggota Komisi X, Muslim memberikan respon posi-tif terkait dengan permohonan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pu djonugroho untuk menjadikan Sumut sebagai tuan rumah cabang olahraga wushu. Sebagaimana dike tahui Indonesia merupakan tuan rumah kompetisi olahraga 4 tahunan, Asian Games yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 mendatang. Untuk tempat penye-

lenggaraan Asian Games sudah ditetapkan 2 yaitu DKI Jakarta dan Sumatera Selatan.

Sedangkan Wushu merupakan salah satu satu cabang olahraga yang melahirkan atlit-atlet terbaik dan berprestasi. Dan guru besar wushu, baik tingkat nasional mau-pun Asean adalah warga Sumatera Utara dan telah memberikan kon-tribusi besar terhadap perolehan emas dalam ajang nasional, regional maupun internasional. Oleh karena

itulah DPR sangat men-dukung usulan tersebut. Bahkan konon menurut Gatot, pihaknya telah me-nyampaikan permohonan tersebut kepada guber-nur Sumatera selatan Alex Noer din, yang juga sebagai tuan rumah Asean Games.

“Kami akan mendukung Sumut menjadi tuan rumah cabang olahraga Wushu untuk Asean Games 2018 mendat ang. Untuk itu kami juga mendukung ren-cana penambahan tempat penye lenggaraan Asean Games untuk cabang olah-raga Wushu di Sumatera Utara itu. (Ayu&AS)


SOROTAN

Berdasarkan data tahun 2014 tersebut, Indonesia saat ini sudah masuk dalam kategori darurat narkoba. Penyalahguna narkoba pada tahun lalu sebanyak 4 juta jiwa,

pada tahun 2015 ini diperkirakan akan meningkat mencapai angka 4,5 juta jiwa.

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar saat diwawancarai Parlementaria, yang memprihatinkan adalah kini menjadi sasaran narkoba itu bukan hanya keluarga tetapi sudah menyasar pada anak-anak usia sekolah bahkan usia dini.

“Ini yang membahayakan. Artinya kalau usia dini dia sudah terlanjur kena, maka dia akan terus menerus mengonsumsi narkoba sampai dia tidak berdaya. Karena orang mengonsumsi narkoba akan menderita sakit, karena sakit adiksi susah untuk sembuh. Jadi akan mengulang-ulang dan mengulang terus dan tidak akan bisa sembuh sendiri harus didorong dan ditolong oleh keluarga atau kerabatnya untuk bisa

pulih,” jelas Anang.

Prevalensi penyalahguna narkoba menyebutkan bahwa penyalahguna narkotika tahun lalu berusia antara 10-59 tahun. Mereka ini bisa dikelompokkan sebanyak 1,6 juta adalah orang coba pakai, 1,4 juta orang teratur pakai dan sebanyak 943 ribu orang adalah pecandu. Berdasarkan jenis kelamin, 25,49 persen adalah wanita dan sebanyak 74,5 persen pria.

Pada 2015 pemerintah mencanangkan akan merehabilitasi korban narkoba dalam jumlah yang tidak sedikit. Sedikitnya 100 ribu warga Indonesia direhabilitasi karena menyalahgunakan aneka jenis narkoba. Makanya sekarang ini mendorong para penegak hukum untuk menghukum rehabilitasi tidak lagi penjara. Undang-undang narkotika yang berlaku saat ini memang memberikan akses untuk pengguna narkoba direhabilitasi karena pasa l-pasa l yang dituduhkan kepada para penyalahguna itu jelas. “Terhadap penyalahgunanya direhab, terhadap pengedarannya dihukum berat,”

Setiap tahun sebanyak 12.044 orang meninggal dunia atau 33 orang perharinya, sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba. Sedangkan jumlah kerugian mencapai sekitar Rp 63,1 triliun terdiri kerugian pribadi Rp

56,1 triliun dan Rp 6,9 triliun adalah kerugian sosial.

Bukan Hanya Keluarga, Kini Telah Menyasar Anak Usia Dini


jelas mantan Kepala Pusat Pencegahan BNN ini.

Terkait dengan rehabilitasi, bisa melalui konseling-konseling. Artinya keluarga yang punya anak atau salah satu keluarganya menjadi penyalahguna narkoba, keluarganya bisa berperan sebagai konselor atau direhabilitasi dengan rawat jalan.

Untuk itu dia berpesan, masyarakat jangan cuek terhadap keluarganya yang menjadi penyalahguna narkoba. Masyarakat jangan merasa ini sebagai aib, kalau aib tidak dibawa ke tempat rehabilitasi, sehingga mereka akan mengonsumsi terus selama dia menjalani kehidupannya. “Jadi keluarga jangan cuek, jangan dianggap ini aib, jangan dianggap ini anak nakal tetapi, mereka adalah orang sakit yang perlu dipulihkan kembali. Supaya dia bisa sembuh menjalani kehidupan normal kembali,” ucapnya lagi.

D a l a m p e n g a m a t a n BN N, t a mb a h p e j a b at yang pernah menduduki Direk t ur Advokasi BNN ini, Indonesia telah menjadi sasaran jaringan internasional karena prevalensinya pal ing tinggi di ASEAN. Pada dasawarsa yang la lu t idak menekan, se-hingga sekarang semakin mening-k a t , d a n p u n c a k n y a t e r j a d i t a h u n i n i . S e m e n t a r a n e g a r a t e t a n g g a seper ti Malaysia sejak tahun 90-an menekan melalui rehabilitasi sebanyak-banyaknya, dimana pada tahun-tahun itu mereka bekerja keras untuk bisa merehabilitasi penyalahgunaan narkoba, sehingga sekarang angka mereka sudah menurun.

“Kita tidak melakukan itu, akibatnya naik terus se-jak sepuluh tahun yang lalu. Makanya sekarang membangun lompatan kebijakan pemerintah. Tahun ini harus merehabilitasi 100 ribu penyalahguna. Tahun depan mungkin dua kali atau empat kali dari pada itu,” tambah Anang.

Masalah rehabilitasi, bukan hanya masalah BNN saja tetapi juga masalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan juga masyarakat. Itu sebabnya kita bersama-sama menyelesaikan masalah ini, pada tahun 2016 mendatang akan banyak melibatkan masyarakat.

Menanggapi Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apakah masih memadai memerangi gencarnya peredaran narkoba, Anang menilai UU ini sangat up to date. UU ini disusun berdasarkan adopsi dari dua konvensi, yaitu konvensi 1961 dan konvensi 1988 yang sudah diadopsi oleh Pemerintah.

“Kalau saya bi lang sangat seksi, mengikuti perkembangan jaman. Cuma masalahnya, masya-rakat belum memahami karena konstitusi masih dianggap rancu,” imbuhnya.

Menurutnya, UU ini tidak dipahami masyarakat karena, konstruksinya

“sangat” berbeda dengan UU yang lainnya. Penyalahguna narkoba

diancam dengan pidana, namun juga diberi alternatif untuk rehabilitasi, dan ini tidak terjadi di UU lain.

“Kalau diberi hukuman pasal 127, hakim dapat memutuskan rehabilitasi,

baik salah maupun tidak salah. Bayangkan orang tidak

terbukti bersalah ditetapkan untuk rehabilitasi, tidak ada di

undang-undang lain. Undang-undang ini bisa menjamin upaya rehabilitasi medis bagi penyalahguna dan pecandu. Itu kewenangan hakim, kami tidak ikut-ikutan. Oleh karena

itu saya bilang, UU Narkotika ini sangat seksi, hanya implementasinya yang belum terpahami dengan baik,” jelasnya.

Masih adanya polemik hukuman mati, Anang mengat akan, huk uman mat i d imaksudkan untuk menimbulkan efek jera. Dengan catatan, jika dilakukan secara continue. Kalau sekarang melakukan, lima tahun lagi baru melakukan tidak ada efeknya. Selain itu, harus secara profesional dilaksanakan oleh penegak hukum, jangan hanya yang penyalahguna dihukum keras, tapi malah pengedarnya direhabilitasi, makanya dibutuhkan profesionalisme dalam UU Narkotika.

“Kita menerapkan hukuman mati kepada pengedar narkoba bersama sekitar 70 negara yang masih mencantumkan hukuman mati dalam UU-nya. Penerapan hukuman mati harus dilakukan secara continue. Kenapa Amerika, Arab Saudi dan Singapura

SOROTAN


yang melakukan hukuman mati tidak ada yang protes? K arena memang penerapan secara continue itu sangat penting,” tegasnya.

Dalam menangani penya lahg unaan in i , t a mba hnya , y a n g p e r l u d i-luruskan. Sambil menyerahkan buku karangannya yang b e r j u du l “ Ja l a n L u r u s ” k e p a d a P a r l e m e n t a r i a , Anang menjelaskan s e l a m a i n i , p e m a h a m a n m a s y a r a k a t d a n p e n e g a k hukum, bahwa penyalahguna narkoba harus di penjara. Sedangkan di UU Narkotika sudah jelas, penyalahguna narkoba bisa di rehabilitasi.

“Hanya, amanat UU tersebut belum sepenuhnya terlaksana, itu sebabnya tahun ini kita melakukan re-orientasi penanganan penyalahguna. Tidak lagi di penjara, tetapi, direhabilitasi. Sekarang ini malah kita mendapat tugas untuk merehabilitasi 100 ribu penyalahguna, tahun depan meningkat 400 ribu. Jangan bangga dulu, karena untuk merehabilitasi empat juta orang itu kalau ha-nya 100 r ibu per t ahun, butuh wak tu 40 ta hun. Belum nanti berkejaran dengan penyalahguna baru,” pungkasnya.

Efek Jera

Secara terpisah anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsy mengingatkan pemerintah terutama Kejaksaan Agung untuk tetap melaksanakan rencana eksekusi mati bagi terpidana narkoba sesuai jadwal. Baginya ketegasan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum akan memberikan efek jera yang efektif bagi bandar narkoba.

“Jika pemerintah terlihat lembek dalam menyikapi berbagai intervensi dari luar negeri, maka hal itu akan menjadi angin segar untuk para bandar narkoba. Akibatnya efek jera dari hukuman mati akan berasa hambar, tak lagi menakutkan dan tak

membawa efek jera lagi,” katanya baru-baru ini di Jakarta.

Terkait usulan tukar menukar tahanan yang disampaikan pemerintah Australia menurutnya hal tersebut tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Politisi Fraksi PKS ini menekankan negara lain sudah sepatutnya menghormati kedaulatan hukum yang berlaku di Indonesia. “Jadi jangan ada penundaan, apalagi tukar menukar tahanan,” tandasnya.

Rekannya dari Fraksi PKS DPR Nasir Djamil mengatakan persoalan narkoba sudah menjadi perhatian nasional karena Indonesia saat ini sudah menjadi negara produsen bukan sebagai negara transit peredaran.

“Kami di Komisi III DPR RI telah membantu anggaran bagi BNN agar bekerja maksimal dalam menangani persoalan Narkoba,” kata Nasir Djamil.

Pada reses ini anggota Dewan asal Aceh mengunjungi pusat rehabilitasi Sosial dan Medis, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Nafza) di Kota Banda Aceh. Nasir menambahkan, pengguna narkoba yang kini tengah menjalani rehabilitasi, diharapkan benar-benar serius dan berjuang keras untuk melewati proses-proses yang dilakukan oleh pihak rehabilitasi. (mp,sf,gt,rn) Foto: Andri/Parle/HR


Pemilihan Umum Legislatif Uzbekistan telah berlangsung pada 21 Desember, tahun lalu.

Sebanyak 88,94 persen, atau lebih dari 18,4 juta dari 20,8 juta masyara-kat Uzbekistan, telah menyalurkan hak suaranya. Pemilih berasal dari 135 daerah pemilihan atau distrik di Uzbekistan. Pemilu berjalan dengan damai, dan angka partisipasi pemilu pun cukup tinggi.

Itulah hasil pemantauan delegasi Parlemen Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, dalam kunjungan muhibah ke Uz-bekistan, 19-25 Desember 2014 lalu. Fadli didampingi oleh Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq (F-PKS), serta dua Anggota Komisi I Firmandez (F-PG) dan Muhammad Syafrudin (F-PAN).

Delegasi DPR RI menjadi salah satu bagian dari 300 pemantau asing yang berasal dari 40 negara. Para pemantau asing ini berasal dari unsur parlemen, media, akademisi, dan pengamat politik yang diun-dang oleh Pemerintah Uzbekistan. Selain memantau pelaksanaan pe-milu legislatif di Uzbekistan, kun-jungan ini dimaksudkan juga untuk

meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

Sehari sebelum pelaksanaan Pe-milu, delegasi terlebih dahulu mengikuti briefing dan melakukan kunjungan untuk melihat persiapan pemilu di Tempat Pemungutan Su-ara (TPS) Kota Tashkent, yakni TPS di gedung Beznes Markazi (Business Center), dan Sekolah Musik, yaitu 2 dari 9.300 TPS yang dise-diakan, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai persiapan, di kedua TPS itu telah disiapkan kelengka-pan pemungutan suara mulai dari daftar pemilih, nama calon anggota legislatif berikut partai pengusung, peralatan pemilihan, serta alur pe-mungutan suara. Panitia setempat juga melakukan simulasi pemung-utan suara.

Pemilu legislatif Uzbekistan dii-kuti oleh 4 partai politik yaitu Uzbekistan Liberal Democratic PartyUzlidep, People’s Democratic Party of Uzbekistan, Democratic PartyMilliy Tiklanish, dan Social Democratic PartyAdolat. Jumlah kursi legislatif (lower chamber) yang di-perebutkan adalah sebanyak 120

kursi dengan calon anggota legis-latif berjumlah 535 orang, dimana 40 persennya diantaranya adalah politisi perempuan.

Tiba di hari Pemilu, pada 21 Desem-ber 2014, pemantauan dilakukan delegasi di TPS-TPS yang berlokasi di Universitas Lamonosov (Moscow Branch University), Sekolah Nomor 110, dan Kantor Tenaga Listrik (PLN) Kota Tashkent. Delegasi mengamati secara langsung proses pemung-utan suara dan berdiskusi dengan panitia setempat, serta melihat dari dekat fasilitas pendukung yang di-siapkan bagi pemilih yaitu nursery room, tempat bermain anak, dan ruang kesehatan berikut tenaga medis.

Fadli mengaku terkesan dengan Pe-milu Legislatif yang telah berlang-sung. Dari hasil pengamatannya di tiga TPS di Kota Tashkent, pe-milu berjalan damai, dan tidak ada satupun laporan kekerasan yang diterima Elections Committee, se-laku penyelenggara pemilu. Ia juga mengapresiasi dengan diberikan-nya kesempatan yang sama kepada setiap peserta pemilu untuk melak-

DPR Terkesan Pemilu di Uzbekistan

LIPUTAN KHUSUS


sanakan kampanye, baik melalui media cetak, maupun media elek-tronik. Dan semua biaya kampanye itu dibiayai oleh Pemerintahnya.

“Pemilu di Uzbekistan berjalan dengan baik dan berlangsung da-mai. Saya terkesan dengan tersedi-anya fasilitas pelayanan kesehatan dan penitipan anak di setiap TPS. Meskipun cuaca sangat dingin, na-mun hal tersebut tidak mengha-langi masyarakat untuk meng-gunakan hak pilihnya. Hal itu terbukti dari angka partsisi-pasi pemilu yang mencapai angka 88 persen lebih. Berarti, tingkat partisipasi politik sa-ngat tinggi dalam pemilu ini,” jelas Fadli.

Selama pengamatan, tambah Fadli, Delegasi Indonesia mene-mukan beberapa hal menarik selama pelaksanaan pemilu legislatif. Pertama, pelaksa-naan kampanye dilaksanakan secara terpusat oleh Elections Committee. Setiap partai poli-tik mendapatkan perlakuan yang sama, hingga pengaturan durasi berkampanye di media televisi. Pemasangan atribut kampanye juga sangat diatur ketat oleh Elections Committee. Sehingga suasana kota juga tetap rapi dan teratur meski-pun dalam periode kampanye.

“Kami mencatat, terdapat sarana bermain anak yang dilengkapi de-ngan pengasuhnya di setiap TPS. Adanya sarana bermain anak ini sangat mendukung kelancaran proses pemungutan suara. Dengan adanya sarana bermain anak, para orang tua yang memiliki anak dapat membawa anaknya ke TPS. Hal ini juga sangat penting bagi anak-anak untuk mendapatkan proses sosial-isasi dan edukasi politik sejak dini,” jelas Politisi F-Partai Gerindra ini.

Selain itu, hal menarik lainnya yakni

disediakannya klinik di setiap polling stations. Klinik ini dilengkapi dengan suster atau perawat yang siap menangani ketika ada pani-tia atau masyarakat yang tengah menggunakan hak pilihnya, tiba-tiba sakit atau memang dalam ke-adaan sakit. Hal menarik berikut-nya, adanya bendera Uzbekistan di setiap polling stations. Dengan dipasangnya bendera Uzbekistan di TPS, menambah suasana kebang-

saan menjadi semakin terasa dalam pelaksanaan pemilu legislatif di Uz-bekistan.

“Hal-hal tersebut merupakan ca-tatan menarik dalam pelaksanaan pemilu legislatif di Uzbekistan, yang belum diterapkan di Indone-sia. Ke depan hal ini dapat menjadi pertimbangan, agar hal yang sama dapat diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia,” jelas politisi asal Dapil Jawa Barat V ini.

Hasil sementara Pemilu berdasar-kan hitungan dari 113 Dapil (per tanggal 25 Desember 2014), seba-

nyak 22 Dapil akan dilakukan pe-milu ulang karena tidak adanya kandidat yang mencapai perolehan suara minimum. Perolehan suara sementara (secara keseluruhan), Partai Movement of Entrepreneurs and BusinessmenLiberal Democratic Party, mendapatkan urutan pertama dalam hasil pemilu, de-ngan perolehan suara 47 kursi.

Perlu Dibentuk GKSB

Selain memantau pelaksanaan pemilu, delegasi Indonesia juga membicarakan mengenai hubungan kedua negara. Pada pertemuan dengan Mr. Atkham Shadmanov (Deputy Chairman of the Committee for Democratic Institutions Legislative Chamber of Oliy Majlis), Fadli menyampaikan, dalam rang-ka meningkatkan kerjasama kedua negara, ia mengusul-kan agar segera dibentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara DPR RI - Parlemen Uz-bekistan.

“Usulan ini pernah disampai-kan oleh Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Anggota DPR RI Surahman Hidayat (mantan Ketua BKSAP periode lalu), saat mengunjungi Uz-bekistan pada 2013 lalu, namun

hingga saat ini belum terealisasi. Diharapkan GKSB ini dapat terwu-jud dalam waktu yang tidak terlalu lama,” imbuh Fadli. Usulan dari de-legasi Indonesia ini pun mendapat-kan sambutan baik dari Pimpinan Parlemen Uzbekistan, dan berharap grup ini segera terwujud.

Pada pertemuan ini, kedua belah pihak juga sepakat untuk lebih me-ningkatkan lagi kerjasama bidang sosial, budaya dan pariwisata. Ter-kait dengan banyaknya situs ber-sejarah, terutama yang berkaitan dengan perkembangan pengajaran agama Islam, akan menjadi daya


tarik tersendiri bagi wisatawan In-donesia untuk berkunjung ke Uz-bekistan.

Pertemuan dilanjutkan dengan Chair man of the Committee for Foreign Political Affairs of the Senate of Oliy Majlis, Mr. Sodiq Sa-faev. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Vo-lume perdagangan dan investasi kedua negara dinilai masih rendah. Keduanya berharap melalui pertu-karan misi dagang dari kedua nega-ra dapat meningkatkan volume perdagangan. Delegasi DPR RI akan meneruskan hasil pertemuan ini kepada KADIN.

Dalam pertemuan dengan Mr. Di-lyor Khakimov, Wakil Menteri Luar Negeri Uzbekistan/Deputy Minister of Foreign Affairs, Fadli me-nyampaikan bahwa kedua negara memiliki potensi kerjasama yang sangat besar namun belum tergarap secara maksimal. Apalagi, Indonesia juga memiliki kerjasama sister city antara Banda Aceh dan Samarkand yang ke depannya juga perlu diting-katkan.

“Parlemen Indonesia mendorong secara maksimal kerjasama teru-tama di bidang perdagangan dan pariwisata dimana Uzbekistan me-miliki banyak situs sejarah Islam yang pasti diminati untuk dikun-jungi oleh Muslim Indonesia,” im-buh Fadli.

Senada dengan Fadli, Khakimov menyampaikan perlunya mening-katkan kerjasama bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Potensi yang ada dari kedua negara belum dapat dimanfaatkan dengan baik dan volume perdagangan masih rendah. Hal ini terlihat dari necara perdagangan kedua negara tahun 2013 yang hanya di kisaran USD 34 juta.

“Ke depannya harus dikembangkan kerjasama yang rapi dan sistematis untuk meningkatkan volume perda-gangan antara Uzbekistan dan In-donesia, selain itu potensi kerjasa-ma bidang pariwisata perlu untuk dikembangkan mengingat kedua negara mempunyai obyek wisata yang sangat potensial,” harap Kha-kimov.

Masih dalam kesempatan yang sama, Delegasi DPR RI mengusul-kan agar kedua negara lebih sal-ing mengenal budayanya dengan melakukan pemutaran film atau mini series cerita-cerita mengenai kehidupan dan kisah sejarah atau kepahlawanan dari kedua negara. Usulan ini disambut baik oleh Kha-kimov, dan menyatakan siap untuk membantu merealisasikan rencana dimaksud.

Menuju Pemilu Presiden Uzbekis-tan

Berselang 90 hari setelah Pemilu Parlemen, lebih dari 20 juta rakyat Uzbekistan kembali akan melak-sanakan pesta demokrasi, yakni pemilihan umum Presiden. Pesta demokrasi lima tahunan ini akan berlangsung pada 29 Maret 2015. Sebelum tahun 2012, Uzbekistan menerapkan masa jabatan Presiden tujuh tahun, namun kemudian di-ubah menjadi lima tahun. Hingga kini, persiapan terus dilakukan un-tuk menyambut pemilu ini.

Kampanye pemilu Presiden telah dimulai dengan kondisi sosial, poli-tik dan ekonomi yang sangat baik. Pemerintah dan rakyat Uzbekistan pada dua kali pemilihan umum ini berkomitmen untuk membangun demokrasi, dengan tujuan utama-nya memastikan kepentingan, hak dan kebebasan manusia, supre-masi hukum dan persamaan untuk semua warga negara.

Central Election Commission (CEC) dibentuk dan diberikan kewena-ngan eksklusif untuk mempersiap-kan pemilu agar tidak ada gangguan dari otoritas lainnya. CEC memiliki prinsip independen, sah, kolegiali-tas, keterbukaan dan keadilan. Hal ini untuk memastikan kebebasan memilih dan dan mewujudkan pe-milu yang demokratis.

Untuk pemilu Presiden ini, CEC Pusat mendirikan CEC Daerah di 14 daerah pemilihan, yang kemudian mendirikan 9058 Tempat Pemu-ngutan Suara (TPS) dan 44 TPS di luar negeri bagi warga negara Uz-bekistan yang berada di luar negara Uzbekistan.

Dalam Pemilu Presiden tahun ini, empat calon Presiden diusung oleh empat partai politik yang berparti-sipasi di Uzbekistan. Dari The Liberal Democratic Party mencalonkan Islam Karimov, Hatamjon Ketmonov diusung oleh The People’s Democratic Party, kemudian The Democratic Party “Milly Tiklanish” me-ngusung capres Akmal Saidov, dan yang terakhir Nariman Umarov dari The Social Democratic Party “Adol-at”. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh para kandidat sejak kampa-nye hingga pelaksanaan pemilihan umum ditanggung sepenuhnya oleh CEC Uzbekistan dengan perlakuan yang adil dan sama kepada seluruh kandidat.

Seperti pada pemilu legislatif yang digelar sebelumnya, CEC Repu-blik Uzbekistan juga mengundang pengamat atau pemantau dari Eropa, Asia, Amerika, Afrika serta peman tau dari organisasi-organi-sasi internasional. Seluruh proses pemilihan umum terbuka untuk dilakukan pemantauan dari proses awal hingga akhir penghitungan suara. Direncanakan, Wakil Ke-tua DPR RI Bidang Korkesra, Fahri Hamzah, akan memimpin Delegasi DPR RI. (sf)

LIPUTAN KHUSUS


Ketua BKSAP Nurhayati Ali Asegaff mengemukakan, pada High Level Thematic Debate on Means of Implementation for a Transformative Pust2015 Development Agenda, di forum Perserikatan Bangsa-bang-sa (PBB) New York, pihaknya me-maparkan usulan 17 tujuan dan 169 target untuk pembangunan berkelanjutan.

Untuk mengubah tujuan terse-but menjadi peran yang nyata, dia menekankan pentingnya mobilisasi sumber daya domestik, memastikan dana bantuan pembangunan resmi yang akuntabel serta pemanfaatan dan keterlibatan sektor swasta dan perdagangan.

Pada acara yang dibuka Pres-iden United Nation General Assembly, Sam Kutesa dari Uganda, ber langsung pada 9-10 Februari 2015 lalu, paparan yang disampai-k a n Ket ua BK SA P mendapat sam butan yang cukup meriah. “Saya telah merampungkan per-jalanannya ke New York sebagai panelis dalam acara tersebut,” ung-kap Nurhayati.

Menurutnya, debat tematik ini dise-

lenggarakan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)-merupakan salah satu dari rang-kaian acara yang mengundang peserta dari negara-negara ang-gota untuk mendiskusikan isu-isu kritis dalam pelaksanaan agenda pembangunan pasca 2015 yang benar-benar transformatif.

Hasil dari pertemuan ini selanjut-nya akan menjadi masukan bagi negosiasi antar-pemerintah pada agenda pasca 2015 dan konferensi internasional tentang pembiayaan pembangunan yang ketiga (FFD3).

Dalam presentasi yang bertajuk “Peran Parlemen dalam Implemen-tasi Agenda Pembangunan Pasca 2015”, Ketua BKSAP menegaskan pentingnya peran Parlemen dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs).

Beberapa hal yang dipaparkan dalam debat tersebut adalah pen-tingnya demokrasi dalam penca-paian pembangunan dan kemauan politik untuk mendukung pencapa-ian MDGs. Parlemen juga mempu-nyai kepentingan dalam legislasi, penyusunan angggaran dan evalu-

asi undang-undang yang terkait dengan agenda pembangunan global.

Rekomendasi yang dipaparkan Ke-tua BKSAP DPR dalam presenta-sinya adalah pentingnya untuk merumuskan perpektif parlemen internasional, melalui rapat gabu-ngan antara parlemen dengan eksekutif di PBB mengenai Agenda Pembangunan Pasca 2015. Selain itu memajukan peran anggota par-lemen perempuan dalam kepemim-pinan dan pengambilan keputusan serta mekanisme pembangunan nasional global.

Pentingnya untuk meningkatkan peran parlemen dalam meningkat-kan asesmen tujuan pembangunan nasional berkelanjutan melalui me-kanisme formal dan informal. “Pre-sentasi Indonesia mendapat sam-butan meriah dari peserta yang hadir, karena pemaparan yang lu-gas dan memberikan contoh kon-tribusi langsung kepada forum,” katanya dengan menambahkan bahwa dari parlemen, hanya Indo-nesia dan Mexico yang diundang menjadi panelis.

Indonesia Paparkan 17 Usulan Untuk Pembangunan

Berkelanjutan


Ditambahkan, BKSAP telah men-dirikan Panitia Kerja (Panja) MDGs ( MDGs Task Force) pada tahun 2010 yang berfungsi untuk membantu meningkatkan komunikasi program MDGs dalam memberikan budget tambahan untuk program yang ter-kait. Disamping itu juga melakukan kunjungan pengawasan di sejumlah provinsi dan kota di seluruh Indo-nesia.

MDG Task Force juga secara aktif mengirimkan rekomendasi kebi-jakan kepada kementerian terkait dan Badan Perencana Pemba-ngunan Nasional (BAPENAS). Con-tohnya pada tahun 2010 MDGs Task Force menyimpulkan perlun-ya Badan Nasional yang berope rasi dan memastikan distribusi yang adil untuk pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk masyarakat.

Deklarasi Surabaya.

Lebih lanjut Nurhayati mengemu-kakan, pada tahun 2014, DPR juga telah menjadi tuan rumah acara “Parlemen dalam Akselerasi MDGs dan Pembangunan Pasca 2015” yang sukses mendeklarasikan “Deklarasi Surabaya.”

Deklarasi ini menekankan penting-nya tata kelola yang baik, pemba-ngunan berkelanjutan pertumbu-han yang setara dan partisipasi wanita dan pemuda dalam agenda pasca pembangunan 2015.

Selanjutnya, pada Januari 2015, BKSAP memperbaharui panja terse-but menjadi Panja post 2015 Development Agenda, sehingga selain memonitor capaian MDGs sampai September 2015, Panja juga me-mastikan agar DPR terlibat dalam pro ses penetapan agenda pemba-ngunan pasca 2015.

Tujuan pembangunan Milenium Indonesia di antara setiap negara berkomitmen dan menandata-

ngani perjanjian diharapkan mem-buat laporan MDGs. Pemerin-tah Indonesia melaksanakannya di bawah Koordinator Bappenas dibantu dengan Kelompok Ker-ja PBB dan telah menyelesaikan laporan MDGs pertemuannya yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Hal itu un-tuk menunjukan rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut.

Dengan tujuan pembangunan mile-nium menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventari-sasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian tujuan MDGs, mengukur, dan men-ganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan. Sekaligus mengidentifikasi dan me-ninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini.

Tujuan utamanya, tambah Nurha-yati, untuk mengurangi jumlah orang dengan pendapatan di bawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015. Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk menca-pai tujuan tersebut, namun pen-capaiannya lintas provinsi tidak seimbang.

Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indone-sia, mulai dari tahap perencanaan se perti yang tercantum pada Ren-cana Pembangunan Jangka Mene-ngah (RPJM) hingga pelaksanaan-nya. Walaupun mengalami kendala, namun pemerintah memiliki komit-men untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pi-hak swasta, dan lembaga donor.

Pencapaian MDGs di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjan-jian kerjasama dan implementasi-nya di masa depan. Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling utang untuk negara berkem-bang sejalan dengan Deklarasi Ja-karta mengenai MDGs di wilayah Asia dan pasifik.

Meski demikian, politisi Partai Demokrat ini mengatakan, upaya pemerintah Indonesia merealisasi-kan tujuan pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang cukup besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pem-berdayaan perempuan membutuh-kan biaya yang cukup besar.

Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan utang Departemen Keuangan per 31 Agustus 2008, be-ban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah yang cu-kup besar sehingga rentan untuk pencapaian MDGs.

“Jumlah pembayaran utang Indo-nesia baru menurun drastis pada tahun 2016. Tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang luar negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs,” ujar Nurhayati mengingatkan. (Spy, mp).

LIPUTAN KHUSUS


Aku Ingin Negara Ini Aman dan Damai

SELEBRITIS


“No, comment” itulah kalimat pertama yang dilontarkan Carissa Putri saat

ditanya tentang politik tanah air.

Ya, pemeran tokoh Maria Girgis dalam film Ayat-ayat Cinta ini mengaku bahwa selama ini diri-nya sengaja tidak ingin membi-carakan tentang politik. Ia merasa dunia tersebut merupa kan bi-dang yang cukup asing bagi nya. Untuk menghindari kesalahan dalam berpendapat, maka ia me-milih untuk tidak memberikan pendapatnya terkait situasi poli-tik tanah air. Dan, karena alasan itu jualah sampai saat ini ia belum ingin berkiprah di bidang politik.

“Aku tidak ingin berkomentar tentang hal yang bukan menjadi bidang dan pekerjaanku. Kalau ditanya harapan, sama seperti masyarakat lainnya yang pasti aku ingin Negara ini aman dan damai, sehingga rakyatnya pun akan sejahtera,” ujar Carissa saat dijumpai usai acara Gala Premier Film ‘Hijab’ di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Vakum Dari Dunia Akting

Wanita kelahiran Jerman, 12 Sep-tember 1984 ini pun kemudian menceritakan aktivitasnya sela-ma lebih dari empat tahun vakum dari dunia akting. Tepatnya sejak dipersunting sang suami, Navies Abdullah pada Maret 2012 silam. Ia mengaku sengaja ingin menik-mati saat-saat awal menjadi istri dengan mengurus sang suami se-cara penuh.

Saat ingin kembali berakting, ia hamil dan tepat 16 September 2013 ia melahirkan anak perta-manya, Quenzino Acana Naif. Dapat diduga, aktivitasnya seba-gai ibu rumah tangga pun ber-

tambah. Dan ia pun gagal kembali ke du-nia hiburan. Saat itu ia bertekad untuk bisa memberikan ASI eksklusif untuk sang buah hati. Bahkan konon akibatnya bobotnya pun ber-tambah sekitar 23 kg.

“Aku tidak bisa diet saat itu, kare-na aku harus memberi ASI eksklu-sif untuk anakku, jadinya harus lebih banyak makan agar ASI nya banyak dan lancar keluarnya,” ung kap putri bungsu pasangan Ris Isa Soelaiman dan aktris se-nior Lily S.P ini.

Lebih lanjut Carissa menceritakan pengalamannya saat memberikan ASI, dimana saat awal pemberian ASI, ia sempat merasakan sedih. Pasalnya, ASI yang dimilikinya sempat sulit keluar. Padahal sang anak sudah merasakan lapar. Na-mun berkat nasehat dan trik dari sang bunda, akhirnya ASI Carissa pun dapat keluar dengan lancar.

“Wah saya benar-benar melihat manfaat ASI. Selama ASI eksklu-sif, Quenzino tidak pernah sakit sama sekali. Tapi setelah enam bulan dan mendapat se lingan susu formula, kondisi anak saya mulai sensitif. Ia mudah sakit ter-utama jika orang sekitarnya ada yang sakit. Jadi ASI bagus banget untuk daya tahan tubuh anak,” paparnya.

Jika ada sebagain wanita yang enggan menyusui dengan alasan kekhawatirannya akan bobot tu-buhnya yang semakin bertambah dan bentuk tubuh yang berkurang keindahannya, namun hal itu ti-dak berlaku baginya. Ia benar-benar sangat menikmati perannya sebagai istri plus ibu muda. Sedi-kitpun tidak pernah merasa lelah dan jenuh atas perannya tersebut.

Kembali Akting

Dan, dikala sang putra sudah me-lewati masa keemasannya dalam menikmati ASI, di saat itu pula kerinduan akan sorotan lampu kamera mulai menghinggapinya. Ia pun mulai menerima tawaran untuk menjadi bintang tamu di beberapa acara yang hanya me-makan waktu tidak lebih dari tiga jam. Baru ketika Hanung Braman-tyo kembali menawarinya untuk berlakon di film garapannya yang bertitel Hijab, Carissa pun meng-amininya.

“Aku menyetujui karena aku lihat pemain lainnya juga ibu-ibu yang memiliki anak, bahkan Kia (Zaskia Mecca) istri mas Hanung yang ikut berperan dalam film ini pun memiliki anak yang masih kecil-kecil, jadi sudah pasti lokasi syu-ting pun dipilih yang nyaman dan aman untuk anak-anak. Langsung saja aku terima tawaran itu de-ngan senang hati,” kisah Carissa.

Kembali berakting setelah vakum bertahun-tahun sempat mem-buatnya gugup, deg-degan dan grogi. Diakuinya, ia sempat be-berapa kali kagok hingga harus diulang adegan tersebut. Tidak hanya itu, tokoh Kia yang dipe-rankannya itu mengharuskan is-teri dari Navies Abdullah ini untuk mengenakan hijab selama syuting. Ditambah sorotan lampu kamera

SELEBRITIS


dengan kekuatan yang cukup tinggi sempat membuat dirinya kepanasan.

“Di film “Hijab” ini aku harus me-ngenakan hijab, dan terus terang saat syuting aku benar-benar merasa panas, dari mulai kering, terus keringetan sampai kering lagi. Ditambah lagi sorotan lampu membuat aku semakin kepanas an. Kepala aku sampai sakit banget walau sudah dikasih obat. Jadi aku benar-benar salut dengan orang yang sehari-harinya bisa berhijab, karena sebulan saja pakai hijab aku sudah merasakan panas yang luar biasa,” akunya.

Meski merasa kagum dengan wanita yang telah memutuskan berhijab, namun ia merasa belum siap jika harus menutup auratnya dengan hijab dalam keseharian.

“Pengin sih berhijab, tapi mungkin tidak sekarang, aku belum siap. Mungkin sekarang hatiku terlebih dulu yang aku hijabi,” tambah lu-lusan FISIP Universitas Pelita Ha-rapan ini.

Image Sebagai Maria dalam Ayatayat Cinta

Awal mula keterlibatan Carissa di dunia hiburan berawal pada ta-hun 2006 saat ia menjadi pendu-kung dalam sinetron Siti Nurbaya. Setelah itu beberapa sinetron dan film pun kembali ia lakoni, sebut saja Jangan Pisahkan Aku,1 Bunga 4 Kumbang, Anggun, Hikmah 3 dan I Love U Boss. Meski telah be-rakting di lebih dari lima judul si-netron dan film, namun kesemua itu belum mampu mengangkat namanya.

Dewi Fortuna baru menghampiri-nya, saat ia didapuk peran Maria Girgis dalam Film Ayatayat Cinta garapan sutradara Hanung Bra-mantyo. Lewat perannya di film yang diangkat dari novel dengan judul yang sama karangan Habi-burrahman El Shirazy ini nama dan wajah Carissa dikenal luas tidak hanya di pecinta film tanah air saja, melainkan juga di negara lain. Pasalnya film ini pun sempat masuk dalam box office di Malay-sia dan beberapa Negara tetang-ga.

Seolah ingin menghapus image Maria yang sempat melekat da-lam dirinya usai booming film tersebut, ia pun mencoba kembali berlakon dalam sebuah film layar lebar, namun dengan genre film yang jauh berbeda dari sebelum-nya. Ia bermain dalam film drama komedi The Tarix Jabrix bersama dengan grup band Changcuters.

Tak lama berselang ia pun kem-bali berakting dalam film Catatan Harian Si Boy. Film ini sempat mengundang kekecewaan dari para penggemarnya lantaran ter-dapat sebuah adegan ciuman de-ngan lawan mainnya di film terse-but, yakni aktor Ario Bayu. Namun Carissa sempat meyakinkan bah-wa semua itu hanya sebagai pro-fesionalitas kerja semata.

Sebelumnya pun ia sempat mendiskusikan adegan terse-but kepada orangtua dan sang kekasih. Semuanya pun mendu-kung totalitas peran yang ingin ditunjukan Carissa kepada para penggemarnya. Hingga kini, ia mengaku akan terus memperta-hankan totalitasnya baik saat harus berakting, ataupun ketika harus menjalankan perannya di dalam keluarga yakni sebagai istri dan ibu rumah tangga.(Ayu) Foto:

Rizka, dok dapur film/Parle/HR


Jika bisa dikatakan untuk lemba-ga tinggi negara, baru DPR yang memiliki televisi plus dengan

program-program tayangan yang diproduksinya sendiri selama ham-pir satu hari penuh setiap harinya. Ya TV Parlemen namanya. Ingin tahu lebih jauh tentang televisi yang berdiri sejak 8 Januari 2007 si-lam ini? Berikut sekilas tentang TV Parlemen dan perkembangannya.

Jika dilihat dari namanya, TV Parle-men, tidak sedikit masyarakat yang langsung menebak tivi ini milik par-lemen. Bahkan ada yang menilai tivi ini hanya menampilkan taya ngan tentang parlemen. Sebenarnya, pandangan tersebut tidak salah namun tidak seutuhnya benar. TV parlemen berada dibawah Biro Hu-mas dan Pemberitaan, tepatnya di sub bagian Pemberitaan dalam struktur Kesetjenan DPR RI. Seba-gaimana fungsi utama Sekretariat Jenderal (Setjen) yakni memberikan dukungan teknis dan administratif bagi anggota parlemen (DPR), maka TV Parlemen pun sengaja dibentuk dengan tujuan memberikan duku-ngan bagi anggota DPR dalam me-

nyebarluaskan informasi.

Jembatan Antara Masyarakat dan DPR

Penyebarluasan informasi kini merupakan suatu hal yang mu-tlak bagi sebuah lembaga tinggi Negara yang memiliki tugas dan fungsi tidak sedikit. Terlebih lagi DPR sebagai representasi masyara-kat Indonesia, harus mampu me-nyebarluaskan informasi terkait dengan tiga fungsi utama yang di-jalankannya, yakni legislasi, budgeting dan controlling.

TV Parlemen lah sebagai salah satu jembatan antara masyarakat dan wakilnya yakni DPR. Dengan demikian tidak salah juga jika ada yang beranggapan bahwa TV Parle-men merupakan televisi milik Par-lemen dan menampilkan tayangan tentang Parlemen.

Namun sebagaimana produk jur-nalistik, TV Parlemen juga ikut menegakkan adanya kebebasan pers yang lengkap dengan prinsip cover both side atau cek dan ricek

nya. Dengan demikian tidak serta merta seluruh informasi yang di-rangkum akan selalu disebarluas-kan, melainkan tetap harus dengan prinsip keseimbangan tadi, serta tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Kini, hampir setiap hari mulai pu-kul sembilan pagi hingga sepu-luh malam, tayangan TV Parlemen dapat disaksikan melalui jaringan TV Plasma di lingkungan gedung DPR RI Senayan Jakarta, juga me-lalui berbagai saluran TV ber-bayar First Media, Big Tv serta live streaming di website resmi DPR RI, www.dpr.go.id. Tidak hanya itu, TV Parlemen juga bekerjasama dengan enam stasiun TV dalam penyebar-luasan informasi terkait pelaksa-naan berbagai tugas dan fungsi DPR yakni TVRI, TV One, Metro TV, Kompas TV, MNC TV dan TV An-tara.

“Dengan TVRI, Kami (TV Parlemen) memilik kerja sama penyebarluas-an informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR, yang terangkum dalam program

TV Parlemen Dahulu dan Kini


bertajuk “Warta Parlemen” dengan durasi delapan menit setiap hari se-lasa sampai Jumat, setiap jam 19.40 WIB. Selain itu, TVRI juga berkewa-jiban menayangkan acara pembu-kaan dan penutupan Sidang Pari-purna DPR RI sebanyak sembilan kali,” jelas Dadang Prayitna, Kepala Bagian Pemberitaan DPR RI yang menaungi Sub bagian TV Parlemen, sambil menambahkan kerjasama serupa juga dilakukan oleh lima tivi swasta lainnya.

Selain itu ditambahkan Mediantoro, Kasubag Pemberitaan, TV Parle-men juga bekerjasama dengan TV One membuat taya ngan berben-tuk talkshow dengan judul ‘Warung Asri’ yang merupakan kependekan dari Warung Aspirasi. Program ini dalam setiap episodenya me-nampilkan narasumber yang tak lain adalah pimpinan dan anggota DPR yang berinteraksi dengan ma-syarakat luas untuk membahas tema yang berbeda-beda. Program yang ditayangkan sebanyak 17 epi-sode dalam satu tahunnya ini ber-durasi 30 menit, dan ditayangkan setiap pukul sebelas.

Perkembangan TV Parlemen

Dijelaskan Dadang, banyak taha-pan yang telah dilalui TV Parlemen sejak peresmiannya pada 8 Januari 2007 silam oleh Agung Laksono, Ketua DPR ketika itu. Jika kini kita bisa menyaksikan TV Parlemen dari berbagai saluran tadi, namun tidak demikian halnya dengan TV Parle-men sebelumnya.

“TV Parlemen yang menjadi Sub Bagian Pemberitaan DPR ini sangat berbeda dengan TV Parlemen se-belumnya,” ungkap Dadang sebagai Eksekutif Produser TV Parlemen ini.

TV Parlemen sebelumnya ditujukan hanya untuk pendokumentasian semata. Namun dengan kesadaran

yang tinggi akan pentingnya penye-barluasan informasi atas tugas dan fungsi yang dijalankan oleh DPR, ditambah dukungan dari pimpi-nan dan anggota dewan, maka TV Parlemen mulai berubah menjadi tivi siar yang mampu memproduksi dan menyiarkan sendiri tayangan-tayangannya.

Walaupun di awal-awal proses pendiriannya TV Parlemen belum mampu menyiarkan secara live tayangannya, dan program-pro-gramnya pun tidak sebanyak saat ini. Namun dengan sumber daya manusia yang mumpuni, akhirnya TV Parlemen mampu menyamai tivi-tivi lainnya, menyiarkan secara live beberapa kegiatan kedewanan,

seperti sidang paripurna, rapat ker-ja AKD (Alat Kelengkapan Dewan) dan berbagai tugas yang dijalankan oleh DPR.

“Sebelumnya program TV Parlemen tidak sebanyak sekarang, belum ada talkshow Semanggi atau Semangat Pagi, bahkan saat itu TV Parlemen juga belum bisa menyiarkan secara langsung berbagai sidang dan rapat

serta kegiatan kedewanan lain-nya. Kami yakin dengan dukungan penuh dari dewan TV Parlemen akan dapat menyempurnakan diri menjadi TV Progam seutuhnya,” te-gas Dadang.

Penyempurnaan sebagai stasiun tv yang utuh memang menjadi hara-pan semua kru TV Parlemen, dan hal itu diyakini Dadang menjadi satu target tersendiri bagi dirinya. Salah satu upaya yang tengah dirintis Dadang Cs adalah lewat permoho-nan penggunaan frekuensi publik. Dengan begitu, TV Parlemen dapat menyiarkan tayangan-tayangannya setiap hari selama satu hari penuh.

Tidak hanya itu, jangkauannya pun

akan semakin luas, yakni tidak ter-batas hanya pada pengguna inter-net serta pelanggan saluran tivi berbayar saja. Ia yakin segala upaya dan usaha yang tengah dirintisnya untuk terus mengembangkan TV Parlemen akan berbuah manis. Hal tersebut semata untuk mendukung terciptanya Parlemen Modern yang sarat akan keterbukaan. (Ayu) Foto:

Naefurodji, Andri/Parle/HR


Sistem parlemen di Belanda hampir sama dengan Indo-nesia, Belanda menganut

sistem bikame ral yakni Tweede Kamer (Majelis Rendah/House of Representative/Second Chamber) dan Earste Kamer (Majelis Tinggi/Senat/First Chamber) . Earste Kaamer merupakan lembaga yang beranggotakan perwakilan dari daerah-daerah semacam propinsi, Tweede Kaamer merupakan lem-baga perwakilan yang anggotanya berasal dari parpol. Tweede Kamer beranggotakan 150 orang, dipi-lih untuk masa 4 tahun dan dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui perwakilan partai politik. Sedangkan Earste Kamer berang-gotakan 75 orang yang dipilih oleh perwakilan provinsi untuk masa 6 tahun. Tweede Kamer memiliki kewenangan yang lebih dominan yakni melakukan pembahasan dan

pengusulan undang-undang serta kebijakan pemerintah lainnya, se-dangkan Earste Kamer mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak undang-undang yang akan disampaikan kepada eksekutif, ang-gota Earste Kamer hanya melaku-kan rapat satu kali dalam seminggu.

Tweede Kamer memiliki struktur-struktur diantaranya adalah standing commitee yang bersifat tetap yang di dalamnya adalah anggota parlemen yang mempunyai keter-tarikan pada sebuah subjek/pem-bahasan tertentu dalam konteks Indonesia standing committee ini bisa dikategorikan sama seperti komisi. yang dilakukan oleh standing committee ini adalah tidak seke-dar melakukan rapat saja, namun mereka juga menyelenggarakan rapat dengar/debat publik untuk mendapatkan gambaran opini dari

masyarakat. selain itu secara berka-la mereka juga melakukan kunju-ngan kerja untuk mempelajari be-berapa masalah yang perlu dibahas. hal-hal terkait dengan teknis pem-bahasan di dalam sebuah undang-undang akan diselesaikan dalam committee meeting, yang selanjut-nya akan dibawa dalam plenary sitting/meeting untuk dibahas secara bersama-sama. Selain membahas tentang undang-undang anggota Tweede Kamer juga bisa mengada-kan rapat dengan eksekutif untuk menanyakan kebijakan strategis yang dilakukan oleh eksekutif. per-tanyaan yang diajukan oleh ang-gota Tweede Kamer akan langsung dijawab oleh menteri terkait.

Apabila dalam sistem parlemen In-donesia dikenal istilah rapat pari-purna, di Tweede Kamer istilah plenary sitting/meeting digunakan

Oleh Tim CEPP UI

PARLEMEN DUNIA

Mengenal Lebih Dekat Parlemen Belanda


untuk paripurna tersebut. plenary sitting harus memenuhi quorum yakni dihadiri oleh minimal 76 ang-gota parlemen (atau setengah plus satu). Selain itu dikenal juga istilah join sitting dimana diadakan rapat antara Earst Kamer dengan Tweede Kamer. Join sitting ini diselengga-rakan tiap hari Selasa pada Minggu ke tiga bulan september yang juga bertepatan dengan sidang pembu-kaan parlemen setiap tahunnya.

Proses pengambilan keputusan dalam committee meeting dilaku-kan dengan cara debate yang ter-laksana dalam beberapa tahap. ta-hap pertama atau biasa disebut sesi pertama diberikan kepada kelom-pok politik (semacam fraksi) untuk menyampaikan pertanyaan atau pernyataan yang kemudian ditang-gapi oleh menteri yang bersangku-tan atau sekretaris negara. apabila pada tahap pertama dirasa kurang maka pembahasan dilanjutkan pada tahap berikutnya yakni dari masing-masing anggota parlemen memberi pertanyaan yang kemudi-an akan dijawab oleh menteri yang bersangkutan. tahapan itu akan terus berlanjut sampai ditemukan kesepemahaman antara anggota parlemen dengan eksekutif.

Apabila dalam sebuah debat tidak terjadi titik temu maka keputusan diambil melalui voting, ada tiga metode voting yakni: voting ter-buka berdasarkan preferensi poli-tik anggota parlemen, jadi, dalam mengambil keputusan pimpinan sidang bersasumsi setiap anggota perlemen mewakili partai politik. Yang kedua, voting terbuka ber-dasarkan masing-masing anggota, dalam voting dengan metode ini, anggota parlemen bisa jadi mem-punyai keputusan yang berbeda dengan partai politiknya. Yang ke-tiga adalah voting tertutup yang di-lakukan secara rahasia.

Proses Legislasi: Dari RUU men-jadi UU

Apabila eksekutif ingin mengaju-kan undang-undang tertentu maka mereka dapat mengajukan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dibuat oleh departemen ma-sing-masing yang sebelumnya sudah dibahas dalam Council of Ministers. Dari Council of Ministers tersebut kemudian diajukan kepada Council Of State yang ber-tugas untuk memberikan masukan yang detilnya akan dijelaskan nanti. Selain eksekutif, Apabila Anggota parlemen ingin menginisiasi RUU, anggota parlemen tersebut bisa meminta kepada eksekutif untuk mengajukan RUU, dalam kasus apabila eksekutif menolak permin-taan tersebut, maka anggota parle-men baik secara individu maupun berkelompok bisa menginisiasi se-buah RUU yang disebut RUU ini-siatif. Dalam proses pembuatan rancangan undang-undang inisiatif dibantu oleh Legislation Office atau juga bisa dibantu oleh Departemen (eksekutif) yang bersangkutan.

Setelah pembahasan oleh Council of

Minister, RUU selanjutnya diajukan kepada Council Of State untuk di-mintakan masukan/saran/koreksi, masukan dari Council Of State ini berupa pengecekan dan harmo-nisasi apakah sebuah RUU berten-tangan dengan undang-undang yang lain atau tidak dan sekaligus meneliti bagaimana dampak RUU tersebut terhadap masyarakat. Na-mun, meskipun demikian, sang ini-siator RUU tidak harus mengikuti saran dan masukan dari Council of State. Tercatat selama ini, apabila sebuah RUU tidak mengikuti sa-ran dari Council Of State peluang berubah akan sangat besar karena dianggap tidak sesuai dengan ke-tentuan.

Sistem pemerintahan di Belanda adalah monarki konstitusional, oleh karena itu, sebelum RUU diserah-kan kepada Tweede Kamer untuk dibahas, eksekutif menyampaikan RUU tersebut dulu kepada Raja dengan disertakan hasil masukan dari Council Of State tadi. Proses ini dinamai dengan istilah “The Royal Message” dimana Raja menambah-kan sebuah catatan untuk menyer-tai RUU tersebut untuk diserah-


kan kepada tweede kamer. berikut adalah contoh catatan Raja:

The Royal Message

We send you herewith, for consideration, a proposal for law ( judul RUU). The explanatory notes that accompany the proposal for law specify the grounds on which it is based.

We commend you to God’s Holy Protection.

The Hague, (Hari)

Willem-Alexander

Setelah sebuah RUU mendapatkan “The Royal Message”, kemudian RUU tersebut akan dipelajari oleh Standing Committee, dalam pem-bahasannya semua kelompok poli-tik bisa mengajukan perubahan, pertanyaan ataupun catatan atas RUU tersebut. Standing committee bisa mengundang para pakar/ahli dan juga stakeholder dari masyara-kat untuk dilibatkan dalam pem-bahasan RUU. Hasil pembahasan Standing Committee akan menjadi sikap resmi Tweede Kamer atas se-buah RUU yang kemudian disam-paikan kepada Eksekutif sebagai pihak yang mengajukan RUU. ke-mudian Eksekutif/Pemerintah yang bersangkutan akan menjawab me-lalui Memorandum Of Reply. proses ini dilakukan secara terbuka dima-na masyarakat juga bisa memantau.

Setelah disepakati oleh Standing

Committee, RUU tersebut diajukan ke Plenary Debate yang bertujuan untuk menerima atau merubah se-buah RUU (amending and adopting). proses Plenary Debate adalah pihak yang mengajukan RUU mencoba mempertahankan RUU tersebut untuk disahkan, sedangkan para anggota Tweede Kamer mengkri-tisi, menyetujui atau mengusulkan perubahan pada RUU tersebut. Apabila RUU tersebut hanya disetu-jui sebagiannya saja maka anggota Tweede Kamer bisa mengajukan amendments (perubahan).

Apabila sebuah RUU sudah men-dapatkan persetujuan dari Tweede Kamer, selanjutnya sebuah RUU di-ajukan kepada Earste Kamer untuk disetujui atau tidak. Earste Kamer kemudian melakukan pembahasan secara globalnya saja dan hanya berwenang untuk menerima atau menolak sebuah RUU, mereka ti-dak mempunyai kewenangan untuk merubah atau mengusulkan pe-rubahan sebuah RUU. Dalam prak-tiknya Earste Kamer ini selalu men-dukung kebijakan eksekutif, jadi penolakan atau penerimaan sebuah RUU didasarkan pada kepentingan eksekutif. Dalam kasus apabila ter-dapat indikasi bahwa sebuah RUU akan ditolak oleh Earste Kamer maka pemerintah bisa mengajukan perubahan RUU yang diistilahkan dengan “novelle”

Setelah mendapatkan persetu-juan dari earste kamer, Raja akan mengesahkan RUU tersebut men-jadi undang-undang yang kemu-dian akan diperkuat dengan penge-sahan oleh kementerian terkait. dalam praktiknya bukan lah Raja secara literally yang mengesahkan undang-undang namun, kemente-rian terkait lah yang mengesahkan undang-undang tersebut, setelah semua proses terlalui selanjutnya kementerian Hukum akan menge-sahkan undang-undang tersebut dan akan menyebarkannya kepada

masyarakat.

Pengawasan dan Anggaran di Par-lemen Belanda

Mekanisme monarki konstitusional dengan sistem parlementer yang di-jalankan oleh Kerajaan Belanda ber-dampak model pengawasan yang dilakukan oleh Parlemen (States General). Sesuai dengan pasal 42 Konstitusi Kerajaan Belanda, bah-wa pemerintahan harus terdiri dari Raja dan para Menteri. Para menteri ini dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggungjawab kepada Par-lemen dalam menjalankan pemer-intahan (Andeweg dan Irwin: 2002). Dalam menjalankan fungsi penga-wasan, Parlemen memiliki hak un-tuk bertanya kepada Pemerintah, dimana Pemerintah tidak boleh menolak kecuali dengan alasan raison d’etat atau kepentingan negara. Pertemuan dengan Pemerintah ini dilakukan setiap minggu, biasanya setiap hari Selasa, dan didahului dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada Parlemen, setelah Parlemen menjawab, biasanya akan diisi debat kecil antara kedua belah pihak.

Kedua kamar di States General secara umum memiliki hak yang sama, mereka berhak untuk me-nyatakan pendapat, melakukan investigasi (hak angket), mengaju-kan pertanyaan dan mengajukan interpelasi (ProDemos: 2013). Teta-pi, Tweede Kamer akan berperan lebih dominan, karena merekalah yang membawahi komisi-komisi yang berhubungan langsung de-ngan Pemerintah. Mengenai hak-hak States General ini, terlihat banyak kemiripan dengan praktik yang dewasa ini terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo-nesia. Dalam hal mengajukan per-tanyaan atau pengajuan pendapat, Parlemen boleh menyampaikannya secara lisan maupun tulisan. Jika ada ke gentingan yang mendesak,

PARLEMEN DUNIA


Parlemen sewaktu-waktu dapat memanggil Menteri atau Perdana Menteri untuk melakukan emergency debate yang harus mendapatkan persetujuan mayoritas (Netherlands Institute of Multiparty Democracy: 2003).

Parliamentary Inquiry menjadi in-strumen kontrol paling efektif di Parlemen Kerajaan Belanda. Kon-sep Parliamentary Inquiry ini mirip dengan Panitia Angket di DPR RI, dimana anggota Parlemen memi-liki hak untuk melakukan investi-gasi mendalam terkait suatu hal, dan anggota Parlemen memiliki hak untuk bertanya kepada semua pemangku kepentingan dibawah sumpah. Hasil dari Parliamentary Inquiry ini kemudian disampaikan secara tertulis kepada Tweede Kamer dan Earst Kamer dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Meskipun Parliamentary Inquiry merupakan instrumen yang kuat, mereka tidak memiliki hak untuk memberikan hukuman atas sebuah kebijakan

(Parliamentary Inquriy: The Dutch House of Representatives, 2015).

Selain fungsi legislasi dan penga-wasan, Parlemen Kerajaan Belan-da juga memiliki fungsi anggaran. Kedua kamar di Parlemen Kerajaan Belanda memiliki hak yang sama terkait dengan fungsi anggaran ini, mereka berhak untuk menerima maupun menolak besaran ang-garan yang diajukan oleh Perdana Menteri. Kuasa atas anggaran ini menjadi penting, karena tanpa persetujuan dari Parlemen maka kabinet tidak akan dapat men-jalankan Pemerintahan. Rancangan anggaran ini kemudian disampai-kan dalam bentuk Budget Memorandum, dan National Budget kepa-da States General pada Prince’s Day. Prince’s Day jatuh setiap hari Se-lasa ketiga bulan September. Pada Prince’s Day ini Raja Belanda akan memberikan pidatonya selaku ke-pala negara dihadapan States General (Prince’s Day: The Dutch House of Representatives, 2015). Parlemen

kemudian akan melakukan pemba-hasan terhadap rancangan angga-ran ini yang dilakukan oleh Tweede dan Earst Kamer. Dalam perdebatan yang dilakukan, dimungkinkan ada-nya perubahan baik penambahan ataupun pengurangan anggaran selama hal tersebut dibutuhkan (ProDemos, 2013). Konsep ini juga mirip dengan terjadi di Indonesia melalui pengantar nota keuangan dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus.

Penutup

Pengelolaan tugas, fungsi dan we-wenang DPR di Indonesia dalam perkembangannya tidak dapat lepas dari praktek Volksraad pada zaman Hindia Belanda. Dari pe-ngalaman prakteknya pada za-man Hindia Belanda yang meru-juk pada hirarki dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Belanda. Pada tahun 1922 terjadi perubahan konstitusi Nederland, dan salah satu asas yang dianut konstitusi baru tersebut adalah, “Pemerintah Daerah jajahan diberi kekuasaan mengatur dan mengurus masalah-masalah intern.” Pemberian hak otonomi bagi pemerintahan Hindia Belanda (Busroh,1993:37). Selanjut-nya ketentuan-ketentuan negara dilakukan berdasarkan kerangka Indische Staatsregeling (IS), yaitu Undang-undang Dasar Hindia Be-landa yang berlaku tahun 1925, dan merupakan suatu rangkaian tinda-kan hukum ketatanegaraan yang melibatkan sejumlah alat perleng-kapan nega ra baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di Negeri Belanda. Paling tidak hal ini jugalah yang turut mempengaruhi tata kelembagaan Indonesia. Se-hingga menurut hemat kami kede-pannya, Indonesia dengan segala sumber daya yang dimiliki dapat memba ngun kelembagaan beserta fungsinya yang lebih cocok dengan kebutuhan Indonesia. ***


Siapa bilang kunjungan anggota DPR ke daerah hanya pelesiran atau jalan-jalan. Anggapan itu ternyata salah besar, sebab para anggota Dewan yang dilantik pada 1 Oktober 2014 lalu

benar-benar melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan baik. Selain menerima keluhan, menyerap aspirasi dan memperjuangkan program-program pembang unan, tak jarang melakukan usaha-usaha kemanusian dan membantu secara spontan bangunan sekolah atau tempat ibadah yang kondisinya memprihatinkan.

Setidaknya itulah yang dilakukan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN yaitu Desy Ratnasari yang mendadak menjadi kondektur Bus Damri yang ditumpangi rombongan Komisi VIII usai meninjau obyek MAN Model Manado, Sulawesi Utara (Sulut) pada reses baru-baru ini.

“Bapak/ibu silakan yang belum, tolong disiapkan dananya. Ayo....siapa lagi,” teriaknya sambil berjalan dari bangku depan dekat supir sampai bangku

belakang. Pelantun lagu kenangan “Tenda Biru” inipun tak canggung melakukan “peran barunya” sebagai kondektur dengan menghampiri setiap penumpang-yang juga rekan-rekan Tim Komisi VIII untuk diminta ong kosnya.

Kejadian langka dan menarik ini dilakukannya usai rombongan Komisi VIII melakukan peninjauan ke Obyek MAN Model Manado. Selain meninjau MAN Model Manado, Komisi VIII juga meninjau ke Rumah Janda Lanjut Usia Terlantar yang mendapat bantuan Asistensi dari Dinas Sosial setempat.

Rombongan Wakil Rakyat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid ini tergerak hatinya untuk secara spontan mengumpulkan dana bantuan dan diserahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid MAN Model Manado dan kepada tenaga Asistensi Janda Lanjut Usia Terlantar. “Semoga bantuan spontan ini dapat menjadi berkah bagi usaha yang mulia tersebut,” ungkap Sodik. (iw) Foto: Iwan Armanias/Parle/HR

POJOK PARLE

Mendadak Jadi Kondektur

Mendadak Jadi Kondektur

Edisi 122 TH. XLV, 2015 - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/majalah-parlementaria/m-122-2015.pdf ·...

Documents

Transcript of Edisi 122 TH. XLV, 2015 - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/majalah-parlementaria/m-122-2015.pdf ·...