Coordinating Ministry for Economic Affairs PROTECTING...

PROTECTING MINORITY INVESTORSGUIDEBOOKFebruary 2017

Coordinating Ministry forEconomic Affairs

This guidebook is prepared with the support of the Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG). AIPEG is a facility to strengthen the evidence base for economic policy in support of the Indonesian Government. This work is funded by the Australian Government as part of its commitment to Indonesia’s growth and development.

S E C T I O N 1

Metodologi Perlindungan Investor Minoritas

Tabel 1 - Apa yang indikator perlindungan investor minoritas ukur?

Indikator Menjalankan Usaha mengukur langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan bagi investor minoritas dari konflik kepentingan yang terjadi melalui sekumpulan indikator dan hak-hak para pemegang saham dalam tata kelola perusahaan satu dan lainnya (table 1). Data didapat dari kuesioner yang disebar kepada perusahaan dan pengacara di pasar bursa saham, dan didasarkan pada peraturan mengenai sekuritas, hukum perusahaan, Undang-Undang Hukum Perdata dan aturan bukti dari pengadilan. Peringkat ekonomi pada kekuatan perlindungan investor minoritas ditentukan oleh pemilahan jarak mereka dengan skor batas yang dipakai untuk melindungi investor minoritas. Skor tersebut adalah rata-rata sederhana dari jarak hingga skor batas untuk tingkat indeks peraturan mengenai konflik kepentingan dan tingkat indeks tata kelola pemegang saham (gambar 2).

Indeks Tingkat Pengungkapan (0-10) Indeks Tingkat Hak-Hak Pemegang Saham (0-10)

Memeriksa dan menyetujui persyaratan transaksi-transaksi yang dilakukan antar pihak

Hak-hak para pemegang saham dan peran mereka dalam membuat keputusan besar di perusahaanPersyaratan pengungkapan internal, segera dan

berkala atas transaksi-transaksi yang dilakukan antar pihak

Indeks tingkat kewajiban direktur (0-10) Indeks tingkat kepemilikan dan kendali (0-10)

Kemampuan pemegang saham minoritas untuk menggugat dan meminta pertanggungjawaban direktur untuk transaksi antar pihak yang merugikan Pengamanan yang dilakukan Pemerintah untuk

melindungi pemegang saham dari kontrol dan pertahanan dewan yang tidak semestinyaSolusi hukum yang tersedia (kerugian, membayar

kembali laba, denda, kurungan penjara, pembatalan transaksi)

Indeks tingkat kemudahan gugatan pemegang saham (0-10) Indeks tingkat transparansi perusahaan (0-10)

Akses ke dokumen internal perusahaan

Transparansi perusahaan atas pemilik signifikan, kompensasi eksekutif, rapat tahunan dan auditBukti yang diperoleh selama persidangan

Alokasi pengeluaran biaya hukum

Indeks tingkat regulasi konflik kepentingan (0-10) Indeks tingkat tata kelola pemegang saham (0-10)

Rata-rata sederhana dari indeks tingkat pengungkapan, tingkat kewajiban direktur dan kemudahan gugatan pemegang saham.

Rata-rata sederhana dari indeks tingkat hak pemegang saham, tingkat kepemilikan dan kendali, dan tingkat transparansi perusahaan

Indeks Kekuatan Perlindungan Investor Minoritas (0-10)

Rata-rata sederhana dari indeks tingkat peraturan konflik kepentingan dan indeks tata kelola pemegang saham

Protecting Minority Investors | Guidebook 2017

Section 1

Mr. James

60%ownership,

sits on boardof directorsLawsuit

Transactioninvolving

conflict of interest

Extent of disclosureDisclosure and approval requirements

Extent of director liabilityAbility to sue directors for damages

Ease of shareholder suitsAccess by shareholders to documentsplus other evidence for trial

90%ownership,

sits on boardof directors

Company A(buyer)

Company B(seller)

Minorityshareholder

Gambar 1 - Seberapa baik para pemegang saham minoritas terlindung dari konflik kepentingan?

Gambar 2 - Perlindungan terhadap investor minoritas : hak-hak para pemegang saham dalam konflik

Rangkings are based on distance tofrontier scores for two indicators

50+50

Perlindungan bagi Pemegang Saham dari Konflik Kepentingan

Indeks tingkat peraturan mengenai konflik kepentingan mengukur perlindungan pemegang saham dari penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan direksi dengan membedakan tiga dimensi regulasi yang membahas konflik kepentingan tersebut, yaitu: transparansi transaksi-transaksi yang dilakukan pihak terkait (tingkat indeks pengungkapan), kemampuan pemegang saham untuk menuntut dan meminta pertanggungjawaban direksi untuk menyelesaikan masalah (tingkat indeks kewajiban direktur) dan akses ke bukti dan alokasi biaya hukum pada litigasi pemegang saham (indeks kemudahan pemegang saham). Untuk membuat data dapat menjadi pembanding di seluruh negara, beberapa asumsi mengenai bisnis dan transaksi digunakan (gambar 1).

Asumsi mengenai usaha

Usaha (Pembeli)

• Apakah perusahaan publik terdaftar ke dalam bursa saham yang paling penting? Jika jumlah perusahaan publik yang terdaftar dalam bursa kurang dari 10, atau jika tidak ada bursa saham dalam sebuah negara, diasumsikan bahwa Pembeli adalah sebuah perusahaan swasta besar yang memiliki beberapa pemegang saham.

• Memiliki dewan direksi dan chief executive officer (CEO) yang dapat secara hukum bertindak atas nama Pembeli jika diizinkan, bahkan jika hal ini tidak secara khusus dibolehkan oleh hukum.

50%Extent of

conflict ofinterest

regulationindex

50%Extent ofshareholdergovernanceindex


Sect

ion

1

• Memiliki dewan pengawas (berlaku untuk negara dengan sistem two-tier board) yang 60% dari anggota pemegang saham terpilih telah ditunjuk oleh Saudara James, yang merupakan pemegang saham pengendali Pembeli dan anggota dewan direksi Pembeli.

• Belum mengadopsi setiap undang-undang/peraturan atau anggaran dasar yang berbeda dari standar minimum yang sudah ada, dan tidak mengikuti kode etik, aturan tidak wajib, prinsip, rekomendasi atau pedoman yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan.

• Merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki jaringan distribusi sendiri.

Asumsi mengenai transaksi

• Saudara James memiliki 60% Pembeli dan menunjuk dua direktur untuk dewan Pembeli beranggotakan lima orang.

• Saudara James juga memiliki 90% Penjualan, sebuah perusahaan yang menjalankan usaha jaringan toko ritel perangkat keras. Penjual baru saja menutup sejumlah besar tokonya.

• Mr. James mengusulkan agar Pembeli membeli armada atau truk Penjual yang tidak terpakai untuk memperluas distribusi produk makanan Pembeli, usulan ini disetujui Pembeli. Harga armada tersebut setara dengan 10% dari aset Pembeli dan lebih tinggi daripada harga pasar.

• Transaksi yang diusulkan itu adalah bagian dari aktivitas usaha yang dilakukan perusahaan dan bukan di luar kewenangan perusahaan.

• Pembeli melakukan transaksi. Seluruh persetujuan yang dipersyaratkan telah diperoleh, dan seluruhnya diungkap (bahwa transaksi yang dilakukan bukan penipuan).

• Transaksi tersebut merugikan Pembeli. Pemegang saham menuntut Saudara James dan para pihak lain yang telah menyetujui transaksi tersebut dilakukan.

Indeks Tingkat Pengungkapan

Indeks tingkat Pengungkapan memiliki lima komponen:

• badan hukum dapat memberikan persetujuan yang cukup dan sah secara hukum untuk transaksi yang dilakukan. Skor 0 diberikan jika hanya CEO atau direktur pelaksana saja; 1 jika dewan direksi, dewan pengawas atau pemegang saham harus memberikan suara dan Saudara James diizinkan untuk memberi suara; 2 jika dewan direksi atau dewan pengawas harus memberikan suara, dan Pak James tidak diizinkan untuk memberi suara; 3 jika pemegang saham harus memberi suara dan Pak James tidak diizinkan untuk memberi suara.

• Apakah sebuah badan eksternal diperlukan atau tidak, misalnya, auditor eksternal yang meninjau transaksi sebelum dilakukan. Skor 0 diberikan jika jawabannya tidak; 1 jika ya.

• Apakah pengungkapan yang dilakukan Saudara James kepada dewan direksi atau dewan pengawas diperlukan atau tidak.(1) Skor 0 diberikan jika diperlukan pengungkapan; 1 jika pengungkapan umum terhadap keberadaan konflik kepentingan diperlukan tanpa hal-hal yang spesifik; 2 jika pengungkapan penuh dari semua fakta yang berkaitan dengan kepentingan Saudara James dalam transaksi Pembeli-Penjual diperlukan.

• Apakah pengungkapan dari transaksi yang dilakukan perlu segera diberitahukan kepada publik, pembuat peraturan atau para pemegang saham. Skor 0 diberikan jika tidak ada pengungkapan yang diperlukan; 1 jika pengungkapan mengenai persyaratan transaksi diperlukan, namun tidak diperlukan untuk konflik kepentingan Saudara James; 2 jika pengungkapan baik pada syarat transaksi dan konflik kepentingan Saudara James diperlukan.


Section 1

• Apakah pengungkapan laporan tahunan diperlukan atau tidak. Skor 0 diberikan jika tidak ada pengungkapan transaksi yang diperlukan; 1 jika pengungkapan mengenai persyaratan transaksi diperlukan, namun tidak diperlukan untuk konflik kepentingan Saudara James; 2 jika pengungkapan baik pada syarat transaksi dan konflik kepentingan Saudara James diperlukan.

Indeks berkisar dari 0 sampai 10, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan pengungkapan yang lebih besar. Di Polandia, misalnya, dewan direksi harus menyetujui transaksi yang dilakukan dan Saudara James tidak diperbolehkan untuk memberikan suara (skor 2). Polandia tidak membutuhkan badan eksternal untuk memeriksa transaksi (skor 0). Sebelum transaksi dilakukan, Saudara James harus mengungkapkan konflik kepentingan terkait dirinya kepada direksi lainnya, namun informasi spesifik mengenai hal tersebut tidak perlu ia berikan (skor 1). Pembeli diwajibkan untuk segera mengungkapkan semua informasi yang mempengaruhi harga saham, termasuk konflik kepentingan (skor 2). Dalam laporan tahunannya, Pembeli juga harus mengungkapkan persyaratan transaksi dan kepemilikan Saudara James dalam hubungan Pembeli dan Penjual (skor 2). Menambahkan angka-angka tersebut memberi Polandia skor sebesar 7 untuk indeks tingkat pengungkapan.

Indeks Tingkat Kewajiban Direktur

Indeks Tingkat Kewajiban Direktur memiliki tujuh komponen:(2)

• Apakah penggugat pemegang saham dapat menuntut secara langsung atau secara turunan (derivatif) atas kerugian transaksi yang diderita perusahaan. Skor 0 diberikan jika tidak ada tuntutan atau hanya tersedia untuk pemegang saham yang memiliki lebih dari 10% dari modal saham perusahaan; 1 jika ada tuntutan langsung atau derivatif terhadap pemegang saham yang memiliki 10% dari modal saham.

• Apakah penggugat pemegang saham dapat menuntut pertanggungjawaban Saudara James atas kerugian transaksi antar Penjual-Pembeli yang diderita Perusahaan. Skor 0 diberikan jika Saudara James tidak dapat bertanggung jawab atau dapat dimintai tanggung jawab hanya untuk masalah penipuan, untuk itikad buruk atau untuk kelalaian; 1 jika Saudara James dapat bertanggung jawab hanya jika ia mempengaruhi persetujuan transaksi atau lalai; 2 jika Saudara James dapat bertanggung jawab saat transaksi berlangsung tidak adil atau merugikan para pemegang saham lainnya.

• Apakah penggugat pemegang saham mampu membuat badan pengesahan (CEO, anggota dewan direksi atau anggota dewan pengawas) bertanggung jawab atas kerugian transaksi yang diderita perusahaan. Skor 0 diberikan jika badan pengesahan tidak dapat bertanggung jawab atau dapat dimintai tanggung jawab hanya untuk masalah penipuan, untuk itikad buruk atau untuk kelalaian; 1 jika badan pengesahan dapat bertanggung jawab hanya jika ia mempengaruhi persetujuan transaksi atau lalai; 2 jika badan pengesahan dapat bertanggung jawab saat transaksi berlangsung tidak adil atau merugikan para pemegang saham lainnya.

• Apakah Saudara James membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita perusahaan dari tuntutan yang berhasil dimenangkan penggugat pemegang saham. Skor 0 diberikan jika jawabannya tidak; 1 jika ya.

• Apakah Saudara James membayar kembali laba yang diperoleh dari transaksi terhadap tuntutan yang berhasil dimenangkan penggugat pemegang saham. Skor 0 diberikan jika jawabannya tidak; 1 jika ya.

• Apakah Saudara James dikenakan denda, dipenjarakan atau didiskualifikasi atas tuntutan yang berhasil dimenangkan penggugat pemegang saham. Skor 0 diberikan jika tidak ada; 1 jika ia didenda dan dipenjarakan atau jika ia didiskualifikasi, yaitu, dianulir dari posisi mewakili atau memegang posisi manajerial di perusahaan manapun selama satu tahun atau lebih.


Sect

ion

1

• Apakah pengadilan dapat membatalkan transaksi terhadap tuntutan yang berhasil diajukan penggugat pemegang saham. Skor 0 diberikan jika tidak ada pembatalan atau hanya ada untuk masalah penipuan, untuk itikad buruk atau untuk kelalaian; 1 jika terdapat pembatalan hanya jika transaksi bersifat memberatkan atau merugikan para pemegang saham lainnya; 2 jika terdapat pembatalan ketika transaksi berlangsung tidak adil atau menimbulkan konflik kepentingan.

Indeks berkisar dari 0 sampai 10, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tanggung jawab direktur yang lebih besar. In Panama, misalnya, gugatan langsung atau turunan diberikan bagi para pemegang saham yang memiliki 10% saham dari modal saham (skor 1). Dengan asumsi bahwa transaksi yang menyebabkan kerugian sepatutnya disetujui dan diungkapkan, untuk membuat Saudara James bertanggung jawab, penggugat harus membuktikan bahwa Saudara James mempengaruhi badan pengesahan atau telah bertindak lalai (skor 1). Untuk membuat direktur lainnya bertanggung jawab, penggugat harus membuktikan bahwa mereka telah bertindak lalai (skor 1). Jika Saudara James dinyatakan harus bertanggung jawab, ia harus membayar ganti rugi (skor 1), namun ia tidak diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang ia peroleh (skor 0). Saudara James dapat tidak didenda dan dapat tidak dipenjarakan atau didiskualifikasi (skor 0). Transaksi merugikan yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan (skor 0). Menambahkan angka-angka tersebut memberi Panama skor sebesar 4 untuk indeks tingkat kewaijban direktur.

Indeks kemudahan gugatan pemegang saham

Indeks kemudahan gugatan pemegang saham memiliki enam komponen:

• Apakah pemegang saham yang memiliki 10% dari modal saham perusahaan memiliki hak untuk memeriksa dokumen transaksi sebelum mengajukan gugatan atau meminta pemeriksa/pengawas pemerintah untuk menyelidiki transaksi Pembeli-Penjual tanpa mengajukan gugatan. Skor 0 diberikan jika jawabannya tidak; 1 jika ya.

• Dokumen yang tersedia bagi penggugat pemegang saham dari tergugat dan saksi selama persidangan. Skor 1 diberikan untuk masing-masing jenis dokumen yang tersedia berikut: informasi bahwa tergugat telah mengindikasikan dia bermaksud untuk mengandalkan pembelaannya; informasi yang secara langsung membuktikan fakta-fakta yang ada di dalam tuntutan penggugat; dan informasi yang relevan dengan subyek tuntutan.

• Apakah penggugat dapat memperoleh kategori dokumen yang relevan dari tergugat tanpa mengidentifikasi setiap dokumen secara khusus. Skor 0 diberikan jika jawabannya tidak; 1 jika ya.

• Apakah penggugat dapat langsung menanyakan tergugat dan saksi selama persidangan. Skor 0 diberikan jika jawabannya tidak; 1 jika ya, dengan persetujuan terlebih dahulu oleh hakim; 2 jika ya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari hakim.

• Apakah standar pembuktian untuk gugatan perdata lebih rendah daripada kasus pidana. Skor 0 diberikan jika jawabannya tidak; 1 jika ya.

• Apakah penggugat pemegang saham dapat memperoleh kembali biaya hukum yang mereka keluarkan dari perusahaan. Skor 0 diberikan jika jawabannya tidak; 1 jika penggugat dapat memperoleh kembali biaya hukum yang mereka keluarkan dari perusahaan hanya pada tindakan hukum yang berhasil mereka ambil atau jika pembayaran biaya pengacara yang mereka bayarkan bergantung pada kesuksesan hasil dari tindakan hukum yang dilakukan; 2 jika penggugat dapat memperoleh kembali biaya hukum yang mereka keluarkan dari perusahaan apapun hasil dari tindakan hukum yang telah mereka ambil.

Indeks berkisar dari 0 sampai 10, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kekuatan para pemegang saham yang lebih besar untuk mempersoalkan/meragukan transaksi. Di Kroasia, misalnya, pemegang saham yang memiliki 10% saham Pembeli dapat meminta pengawas/pemeriksa pemerintah untuk memeriksa dugaan salah urus yang dilakukan oleh Saudara James dan CEO tanpa mengajukan gugatan di pengadilan (skor 1). Penggugat dapat mengakses dokumen


Section 1

yang oleh tergugat dipakai untuk mempertahankan pembelaannya (skor 1). Penggugat harus secara khusus mengidentifikasi dokumen yang diminta (misalnya, perjanjian pembelian Pembeli-Penjual tanggal 15 Juli 2015) dan tidak bisa hanya meminta kategorinya (misalnya, semua dokumen yang berhubungan dengan transaksi) (skor 0). Penggugat dapat memeriksa tergugat dan saksi selama persidangan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan (skor 2). Standar pembuktian untuk gugatan perdata memiliki kekuatan dan pengaruh lebih besar atas bukti, sedangkan standar untuk kasus pidana adalah tanpa keraguan (skor 1). Penggugat dapat memperoleh kembali biaya hukum yang mereka keluarkan dari perusahaan hanya atas hasil dari tindakan hukum yang berhasil mereka ambil (skor 1). Menambahkan angka-angka tersebut memberi Kroasia skor sebesar 6 untuk indeks kemudahan gugatan pemegang saham.

Indeks tingkat peraturan konflik kepentingan

Tingkat peraturan konflik kepentingan Indeks adalah rata-rata tingkat indeks pengungkapan, indeks tingkat kewajiban direktur dan indeks kemudahan gugatan pemegang saham. Indeks berkisar dari 0 sampai 10, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kekuatan peraturan konflik kepentingan yang lebih besar.

Hak-hak pemegang saham dalam tata kelola perusahaan

Indeks tata kelola pemegang saham mengukur hak-hak para pemegang saham dalam tata kelola perusahaan dengan membedakan tiga dimensi tata kelola pemerintahan yang baik: peran dan hak-hak pemegang saham dalam pengambilan keputusan yang besar dalam perusahaan (indeks tingkat hak pemegang saham), pengamanan tata kelola melindungi pemegang saham dari kontrol dan pertahanan dewan yang tidak semestinya (indeks tingkat kepemilikan dan kendali) dan transparansi kepemilikan saham, kompensasi, audit dan prospek keuangan (indeks tingkat transparansi perusahaan). Indeks ini juga mengukur apakah bagian dari hak-hak serta pengamanan terkait terdapat di perusahaan terbuka.

Indeks tingkat hak-hak pemegang saham

Untuk setiap komponen dari indeks hak pemegang saham, skor 0 diberikan jika jawabannya tidak; 1 jika ya. Indeks ini memiliki 10 komponen:

• Apakah penjualan 51% dari aset Pembeli membutuhkan persetujuan pemegang saham.

• Apakah pemegang saham yang mewakili 10% dari modal saham Pembeli memiliki hak untuk mengadakan pertemuan pemegang saham luar biasa.

• Apakah Pembeli harus memperoleh persetujuan pemegang saham setiap kali menerbitkan saham baru.

• Apakah pemegang saham secara otomatis menerima preemption (pembelian barang/saham yang mendahului penawaran) atau hak abonemen setiap kali Pembeli menerbitkan saham baru.

• Apakah pemilihan dan pemberhentian auditor eksternal harus disetujui oleh para pemegang saham.

• Apakah perubahan hak-hak yang terkait dengan kelas saham hanya mungkin terjadi jika para pemegang saham terdampak menyetujui perubahan tersebut.

• Dengan asumsi bahwa Pembeli adalah sebuah perusahaan terbatas, apakah penjualan 51% dari aset Pembeli mensyaratkan persetujuan anggota atau tidak.

• Dengan asumsi bahwa Pembeli adalah perusahaan terbatas, apakah anggota yang mewakili 10% saham memiliki hak untuk mengadakan rapat anggota.

• Dengan asumsi bahwa Pembeli adalah perusahaan terbatas, apakah semua anggota harus menyetujui untuk menambah anggota baru.


Sect

ion

1

• Dengan asumsi bahwa Pembeli adalah perusahaan terbatas, apakah anggota harus terlebih dahulu menawarkan untuk menjual bunganya kepada anggota yang ada sebelum menjualnya ke non-anggota.

Indeks tingkat kepemilikan dan kendali

Untuk setiap komponen dari indeks tingkat kepemilikan dan kendali, skor 0 diberikan jika jawabannya tidak; 1 jika ya. Indeks ini memiliki 10 komponen:

• Apakah individu yang sama tidak dapat ditunjuk sebagai CEO dan ketua dewan direksi.

• Apakah dewan direksi harus menyertakan anggota dewan independen dan non-eksekutif.

• Apakah pemegang saham dapat menghapus anggota dewan direksi tanpa alasan sebelum akhir masa kerja mereka.

• Apakah dewan direksi harus menyertakan komite audit terpisah.

• Apakah pengakuisisi potensial harus melakukan penawaran tender yang ditujukan untuk seluruh pemegang saham setelah mendapatkan 50% saham dari Pembeli.

• Apakah Pembeli harus membayar dividen dalam jangka waktu maksimum yang ditetapkan oleh hukum setelah tanggal deklarasi.

• Apakah anak perusahaan dilarang membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan induknya.

• Dengan asumsi Pembeli adalah perusahaan terbatas, apakah ada mekanisme pemecah kebuntuan manajemen.(4)

• Dengan asumsi Pembeli adalah perusahaan terbatas, apakah pengakuisisi potensial harus melakukan penawaran tender yang ditujukan untuk seluruh anggota setelah mendapatkan 50% saham dari Pembeli.

• Dengan asumsi Pembeli adalah perusahaan terbatas, apakah Pembeli harus mendistribusikan keuntungan dalam jangka waktu maksimum yang ditetapkan oleh hukum setelah tanggal deklarasi.

Indeks tingkat transparansi perusahaan

Untuk setiap komponen dari indeks tingkat transparansi perusahaan, skor 0 diberikan jika jawabannya tidak; 1 jika ya. Indeks ini memiliki 10 komponen:

• Apakah Pembeli harus mengungkapkan kepemilikan saham yang menguntungkan baik langsung dan tidak langsung yang mewakili angka 5%.

• Apakah Pembeli harus mengungkapkan informasi mengenai jabatan direktur anggota dewan direksi lainnya serta informasi dasar mengenai pekerjaan utama mereka.

• Apakah Pembeli harus mengungkapkan kompensasi manajer individu.

• Apakah pemberitahuan terperinci rapat umum harus dikirim dalam waktu 21 hari kalender sebelum pertemuan diadakan.(5)

• Apakah pemegang saham yang mewakili 5% dari modal saham Pembeli dapat menyusun agenda rapat umum.

• Apakah laporan keuangan tahunan pembeli harus diaudit oleh auditor eksternal.

• Apakah Pembeli harus mengungkap laporan audit tersebut kepada publik.

• Dengan asumsi Pembeli adalah perusahaan terbatas, apakah para anggota harus mengadakan pertemuan setidaknya sekali dalam setahun.(6)


Section 1

• Dengan asumsi bahwa Pembeli adalah perusahaan terbatas, apakah anggota yang mewakili 5% saham dapat menyusun agenda rapat.

• Dengan asumsi bahwa pembeli adalah perusahaan terbatas yang lebih besar dari ambang batas perusahaan yang ditetapkan hukum, apakah laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh auditor eksternal.

Indeks tingkat tata kelola pemegang saham

Indeks tata kelola pemegang saham adalah indeks rata-rata tingkat hak pemegang saham, indeks tingkat kepemilikan dan kendali dan indeks tingkat transparansi perusahaan. Indeks berkisar dari 0 sampai 10, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan hak-hak pemegang saham dalam tata kelola perusahaan yang lebih kuat.

Reformasi

Kumpulan indikator perlindungan investor minoritas mempersepsikan perubahan-perubahan yang terkait dengan regulasi dari transaksi yang dilakukan antar pihak terkait serta tata kelola perusahaan setiap tahun. Tergantung pada dampak yang ditimbulkan terhadap data, perubahan-perubahan tertentu tercantum di dalam ringkasan dari reformasi Menjalankan Usaha pada bagian dari laporan tahun 2015/2016 untuk mengakui pelaksanaan perubahan yang signifikan. Reformasi tersebut dibagi menjadi dua jenis: reformasi yang membuat menjalankan usaha menjadi lebih mudah dan perubahan-perubahan yang membuat menjalankan usaha menjadi lebih sulit. Kumpulan indikator perlindungan investor minoritas menggunakan kriteria berikut untuk mengenali suatu reformasi:

Semua perubahan legislatif/hukum dan peraturan yang mempengaruhi skor yang diberikan kepada sebuah negara pada salah satu dari 48 pertanyaan yang terdiri dari enam indikator perlindungan investor minoritas diklasifikasikan sebagai suatu reformasi. Perubahan harus menjadi sebuah hal wajib, yang berarti bahwa kegagalan mematuhinya membuat pemegang saham dapat mengajukan tuntutan di pengadilan atau sanksi akan disamakan oleh badan pengawas seperti registrar perusahaan, otoritas pasar modal atau badan pengawas pasar modal. Pedoman, aturan contoh, prinsip, rekomendasi, dan tugas-tugas untuk menjelaskan dalam kasus ketidakpatuhan dikecualikan. Ketika sebuah perubahan secara eksklusif mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham, maka perubahan itu akan terlihat hanya jika bursa saham memiliki 10 atau lebih pencatatan ekuitas. Jika negara tidak memiliki bursa saham atau bursa saham dengan kurang dari 10 pencatatan ekuitas, perubahan itu diperhitungkan hanya jika perubahan mempengaruhi perusahaan terlepas dari apakah saham mereka terdaftar atau tidak.

Reformasi yang membawa dampak bagi kumpulan indikator perlindungan investor minoritas meliputi perubahan atau pengenalan mengenai akta baru perusahaan, aturan komersial, peraturan sekuritas, prosedur hukum perdata, aturan pengadilan, undang-undang, keputusan, perintah, keputusan Mahkamah Agung, atau aturan bursa saham. Perubahan harus mempengaruhi hak dan kewajiban emiten, manajer perusahaan, direksi dan para pemegang saham sehubungan dengan transaksi yang dilakukan pihak terkait atau, secara lebih umum, aspek-aspek tata kelola perusahaan yang diukur dengan indikator-indikator. Misalnya dalam negara yang disebutkan di atas, transaksi-transaksi yang dilakukan pihak terkait harus disetujui oleh dewan direksi termasuk anggota dewan yang memiliki kepentingan keuangan pribadi saat melihat transaksi berhasil dilakukan. Perekonomian ini memperkenalkan undang-undang yang mengharuskan transaksi-transaksi yang dilakukan pihak terkait disetujui bukan oleh rapat umum pemegang saham, dan yang mengecualikan pemegang saham dari konflik kepentingan saat berpartisipasi dalam pemungutan suara. Peraturan ini akan menghasilkan peningkatan sebanyak 2-titik pada pertanyaan yang sesuai dalam indeks tingkat pengungkapan, oleh karena itu akan diakui dalam laporan.


Sect

ion

1

S E C T I O N 2

Perlindungan Investor Minoritas (Bahasa Indonesia)

Apakah ada reformasi (misalnya, ketetapan baru, UU, hukum, keputusan, perintah, keputusan Mahkamah Agung, amandemen, kaidah/aturan bursa efek) yang mempengaruhi tata kelola internal perusahaan, regulasi transaksi pihak terkait, kewajiban pengungkapan, kewajiban dewan eksekutif perusahaan atau akses ke bukti dalam litigasi perdata yang berlaku antara 1 Juni 2015 - 1 Juni 2016? Jika ada, mohon lengkapi informasi di bawah ini.

Nama peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Tanggal penggunaan: 16 Desember 2015

Tanggal mulai berlaku: 22 Desember 2015

Tautan ke salinan elektronik: http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/pojk-32-penambahan-modal-pt-dengan-memberikan-hak-memesan-efek-terlebih-dahulu/SALINAN-POJK%20HMETD.pdf

Penjelasan mengenai reformasi: Mencabut peraturan Ketua Bapepam-LK No.IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan IX.D.2 tentang Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Nama peraturan: Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Tanggal penggunaan: 29 Juli 2016

Tanggal mulai berlaku: 29 Juli 2016

Tautan ke salinan elektronik: http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Laporan-Tahunan-Emiten-Perusahaan-Publik/POJK-Laporan-Tahunan.pdf

Penjelasan mengenai reformasi: Mencabut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik beserta Peraturan Nomor X.K.6 yang merupakan lampirannya.

Nama peraturan: Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau perusahaan Publik

Tanggal penggunaan: 3 Agustus 2016

Tanggal mulai berlaku: 3 Agustus 2016

Tautan ke salinan elektronik: http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/surat-edaran-ojk/Documents/SAL%20-%20SEOJK_Laporan%20Tahunan%20Emiten.pdf

Penjelasan mengenai reformasi: Menguraikan hal-hal yang harus termuat dalam Laporan Tahunan Emiten/Perusahaan Publik.

A.

B.

C.


Section 2

Keragaman Gender

◊ Berdasarkan hukum, apakah dewan direksi harus terdiri dari paling sedikit 20% wanita?

Tahun lalu Tahun ini

Apakah terdapat persyaratan pengalaman kerja dan keahlian untuk nominasi anggota Direksi? Pertanyaan baru Ya

Apakah Direksi suatu perusahaan harus terdiri dari 20% Perempuan? Pertanyaan baru Tidak

Haruskah kebijakan perekrutan menekankan keragaman gender untuk posisi-posisi eksekutif? Pertanyaan baru Tidak

Apakah terdapat insentif finansial untuk mengangkat Perempuan pada posisi senior eksekutif atau posisi Direktur?

Pertanyaan baru Tidak

Apakah terdapat setoran wajib atau sanksi keuangan untuk tidak mempunyai anggota Direksi Perempuan dan/atau eksekutif senior?

Jika ada, apakah hasilnya digunakan untuk kampanye yang fokus pada kesadaran tentang Perempuan, dan program pendampingan dan pelatihan?

Pertanyaan baru Tidak

Ketentuan yang berlaku: Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Penjelasan: Mengingat Perusahaan Pembeli adalah suatu Perusahaan Publik maka sesuai Pasal 4(1e) Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik maka seorang anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik harus memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

I. Hal-hal umum terkait perusahaan

Perusahaan pembeli (“Pembeli”) adalah perusahaan manufaktur yang belum mengadopsi/menggunakan pengaturan khusus atau anggaran dasar yang berbeda dari peraturan standar hukum perusahaan atau peraturan mengenai pasar modal, dan tidak mengikuti pedoman tata kelola perusahaan, piagam model, atau kaidah praktik yang baik, kecuali ditentukan wajib.

Pembeli diasumsikan sebuah perusahaan tercatat/publik/terbuka atau yang fungsionalnya setara menurut undang-undang negara yang terkait (dalam hal ini Indonesia). Contohnya meliputi Saham Gabungan Perusahaan (JSC), Perseroan Publik Terbatas (PLC), C Corporation, Societas Europaea (SE), Aktiengesellschaft (AG) dan Société Anonyme/Sociedad Anónima (SA).

Dalam sebuah bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, kami juga bertanya apakah jawaban yang diberikan akan berbeda; jika Perusahaan Pembeli didirikan berdasarkan jenis perusahaan yang berbeda, apakah sebagai perseroan terbatas tertutup/non-publik atau yang secara fungsional setara. Contohnya meliputi Perusahaan Terbatas (Ltd), Limited Liability Company (LLC), Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), dan Société à responsabilité Limitee (SARL).


Sect

ion

2

◊ Apakah penjualan 51% dari aset Pembeli membutuhkan persetujuan pemegang saham baik jika penjualan tersebut timbul dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang terjadi dalam waktu 1 tahun sejak tanggal terjadinya transaksi yang pertama?


Jika Pembeli adalah Emiten atau Perusahaan Publik Ya Ya

Dengan asumsi bahwa Pembeli adalah sebuah perusahaan tidak tercatat (non-publik) apakah penjualan 51% dari aset Pembeli mensyaratkan persetujuan mayoritas dari anggota?

Ya Ya

Ketentuan yang Terkait:

• Pasal 102 dan 89 dari UU. No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

• Pasal 28 Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

• Peraturan OJK (dahulu Ketua Bapepam) No.KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau disebut dengan Peraturan IX.E.2

Komentar (mohon memberikan persentase yang memicu keharusan persetujuan pemegang saham tersebut):

• Untuk perusahaan tidak tercatat (non-publik) Berdasarkan ketentuan Pasal 102 dan 89 dari UU. No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pengalihan kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam satu transaksi atau lebih yang berkaitan atau tidak harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

• Untuk perusahaan tercatat (Perusahaan Publik (Tbk)) maka sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pengalihan kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam satu transaksi atau lebih yang berkaitan atau tidak harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 3/4 bagian dari jumlah suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Selanjutnya berdasarkan Peraturan OJK (dahulu Ketua Bapepam) No.KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau disebut dengan Peraturan IX.E.2 Perusahaan yang melakukan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% ekuitas perusahaan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

1. Hak-hak Pemegang Saham


Section 2

◊ Apakah pemegang saham yang mewakili 10% dari modal saham Pembeli memiliki hak untuk mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa?

◊ Apakah Pembeli harus memperoleh persetujuan pemegang saham untuk mengeluarkan saham dalam Portepel (yang belum dikeluarkan) sampai dengan sejumlah Modal Dasarnya?



Dengan asumsi bahwa Pembeli adalah perusahaan tidak tercatat (non-publik), apakah anggota yang mewakili 10% saham memiliki hak untuk mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa?

Ya Ya



Dengan asumsi bahwa Pembeli adalah perusahaan tertutup (non-publik), apakah semua anggota harus menyetujui untuk menambah anggota pengendali baru?

Ya Ya


• Pasal 79(2) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


Komentar :

• Jika Pembeli adalah Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Pasal 3 Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perusahaan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS dengan mengirimkan Surat Tercatat kepada Direksi

• Jika Pembeli bukan Emiten atau Perusahaan Publik Berdasarkan ketentuan Pasal 79(2) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakilli 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Permintaan tersebut dilakukan dengan mengirimkan Surat Tercatat kepada Direksi


• Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

• Pasal 41 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


Sect

ion

2

◊ Apakah pemegang saham secara otomatis menerima hak memesan efek terlebih dahulu (pre-emption right) setiap kali Pembeli menerbitkan saham baru?


Jika Pembeli adalah Emiten atau Perusahaan Publik Tidak Ya

Dengan asumsi bahwa Pembeli adalah perusahaan tidak tercatat (non-publik), apakah pemegang saham harus terlebih dahulu menawarkan kepada pemegang saham yang ada untuk meningkatkan kepemilikan/sahamnya sebelum membawa masuk pemegang saham tambahan?

Ya Ya


• Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu


Komentar :

• Dalam hal suatu Perusahaan Publik (Tbk), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jika Perusahaan Pembeli bermaksud melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham maka Perusahaan Pembeli wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya

• Dalam hal suatu Perusahaan tidak tercatat (non-Publik), sesuai ketentuan Pasal 43 dari UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

Komentar :

• Dalam hal suatu Perusahaan Publik (Tbk), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jika Perusahaan Pembeli bermaksud melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham maka Perusahaan Pembeli wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya dengan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, telah menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif

• Dalam hal suatu Perusahaan tidak tercatat (non-Publik), Penambahan anggota baru dalam Perseroan Terbatas di Indonesia dilakukan dengan mekanisme penambahan modal. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dihadiri lebih dari 1/2 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat


Section 2

◊ Apakah pemegang saham harus menyetujui pemilihan dan pemberhentian auditor eksternal?

◊ Apakah perubahan hak-hak yang terkait dengan kelas saham hanya mungkin terjadi jika para pemegang saham terdampak menyetujui perubahan tersebut?


Jika Pembeli adalah Perusahaan publik terbuka Tidak Ya


Jika Pembeli adalah Perusahaan publik terbuka Tidak Ya


• Pasal 10 Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Komite Audit


• Standar Anggaran Dasar Emiten atau Perusahaan Publik

Komentar :

• Berdasarkan Pasal 75 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Komite Audit bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik. Dalam hal ini Dewan Komisaris mendapatkan delegasi wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan Pasal 75 UU Perseroan Terbatas dalam hal penunjukan Akuntan Publik karena pada dasarnya wewenang penunjukan Akuntan Publik tersebut dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan ketentuan Pasal 12 standar Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan


• Pasal 15, 19 dan 88 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Komentar :

• Berdasarkan Pasal 75 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Komite Audit bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik. Dalam hal ini Dewan Komisaris mendapatkan delegasi wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan Pasal 75 UU Perseroan Terbatas dalam hal penunjukan Akuntan Publik karena pada dasarnya wewenang penunjukan Akuntan Publik tersebut dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan ketentuan Pasal 12 standar Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan


Sect

ion

2

◊ Apakah CEO dan ketua dewan direksi harus merupakan dua orang yang berbeda? (Jawab “YA” jika mayoritas Perseroan Terbatas di negara anda mengikuti struktur 2 Dewan (2-tier board structure)






• Pasal 92(1) dari UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Komentar :

• Mengingat Indonesia merupakan negara Civil Law yang mengadopsi struktur 2 Dewan (2-tier board structure) maka jawaban atas pertanyaan ini seharusnya adalah “YA”. Pertanyaan ini dibuat menggunakan pendekatan sistem hukum anglo saxon (common law) dengan menggunakan istilah CEO dan Chairman of Board of Directors dimana CEO bertanggung jawab kepada Board of Directors dan Chairman dari Board of Directors mengepalai Board of Directors tersebut. Hal ini tidak relevan dengan Indonesia yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) yang menggunakan istilah Direksi yang diketuai oleh Direktur Utama/Presiden Direktur dan Dewan Komisaris yang diketuai oleh Komisaris Utama. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini pertanyaannya harus dipahami sebagai berikut: apakah Direktur Utama/Presiden Direktur dan Komisaris Utama dari suatu Perseroan Terbatas harus merupakan dua orang yang berbeda? dan jawabannya adalah “Ya” karena berdasarkan Pasal 92(1) dari UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direksi bertugas menjalankan pengurusan Perseroan dan berdasarkan Pasal 108 UUPT Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam hal ini jelas bahwa karena fungsi yang amat berbeda tidak diperbolehkan menunjuk individu yang sama sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan.

2. Kepemilikan dan Pengendalian

◊ Apakah dewan direksi (atau Dewan Komisaris) harus menyertakan anggota dewan independen dan non-eksekutif?

• Anggota Dewan Independen didefinisikan sebagai seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak memiliki saham dalam Perusahaan, dan sebaliknya tidak memiliki hubungan material dengan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak-pihak tertentu, kecuali sehubungan dengan upah untuk menduduki posisi tersebut.

• Anggota dewan non-eksekutif didefinisikan sebagai pihak-pihak yang bukan merupakan karyawan dari perusahaan atau terafiliasi dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan secara lebih umum tidak terlibat dalam aktifitas sehari-hari Perusahaan.


Section 2



• Pasal 20 Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Komentar :

• Pertanyaan ini dibuat menggunakan pendekatan sistem hukum anglo saxon (common law) yang menerapkan konsep single tier board system dengan sebutan Dewan Direksi/Board of Directors yang meliputi anggota eksekutif, independen dan non-eksekutif. Mengingat Indonesia yang mengadopsi sistem hukum eropa kontinental (civil law) menerapkan dual tier board system dengan adanya Direksi dan Dewan Komisaris maka pertanyaan ini harus dipahami dalam konteks hukum Indonesia dan juga meliputi Dewan Komisaris. Sesuai ketentuan Pasal 120 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 orang atau lebih Komisaris Independen yang diangkat dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama, Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Sementara mengingat Pembeli adalah perusahaan terbuka berdasarkan Pasal 20 Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik jika anggota Dewan Komisaris terdiri dari 2 orang maka salah satunya adalah Komisaris Independen dan jika jumlahnya lebih dari 2 orang maka paling kurang 30% diantaranya adalah Komisaris Independen. tidak diperbolehkan menunjuk individu yang sama sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan.

◊ Dapatkah pemegang saham memberhentikan anggota dewan direksi sebelum akhir masa kerja mereka? (atau anggota Dewan Komisaris pada sistem struktur dua dewan (2-tier structure)



Jika Pembeli adalah Perusahaan tidak tercatat (non-publik), apakah terdapat mekanisme pembelian kembali dalam hal terjadi ketidaksepakatan?

Ya Ya




Komentar :

• Berdasarkan ketentuan Pasal 105 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 62 dari UU Perseroan Terbatas setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar jika yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan berupa: (a) Perubahan anggaran dasar; (b) pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan; atau (c) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.


Sect

ion

2

◊ Apakah dewan direksi harus meliputi komite audit yang terpisah secara eksklusif yang terdiri dari anggota dewan?

Suatu Komite Audit didefinisikan sebagai suatu sub-komite dari Direksi (atau Dewan Komisaris), yang terdiri secara eksklusif dari anggota dewan




Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

• Komentar (sebutkan jika harus menyertakan direktur independen dan jika harus dipimpin oleh seorang direktur independen): Pertanyaan ini dibuat menggunakan pendekatan sistem hukum anglo saxon (common law) yang menerapkan konsep single tier board system dengan sebutan Dewan Direksi/Board of Directors. Mengingat Indonesia yang mengadopsi sistem hukum eropa kontinental (civil law) menerapkan dual tier board system dengan adanya Direksi dan Dewan Komisaris maka pertanyaan ini harus dipahami dalam konteks hukum Indonesia dan juga meliputi Dewan Komisaris. Mengingat Pembeli adalah suatu Perusahaan Publik sesuai ketentuan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit yang paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan diketuai oleh Komisaris Independen.


Peraturan OJK (Dahulu Ketua Badan Pengawas Pasar Modal) No.KEP-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (yang dikenal dengan Peraturan IX.H.1)

◊ Apakah terdapat persentase dari saham yang diakuisisi yang memicu kewajiban penawaran tender yang mewajibkan pengakuisisi potensial harus melakukan penawaran tender yang ditujukan untuk seluruh pemegang saham yang tersisa?



Dengan asumsi Pembeli adalah perusahaan tertutup (non-publik), apakah terdapat persentase dari saham yang diambil alih yang mewajibkan seorang pemegang saham baru untuk melakukan penawaran tender yang ditujukan untuk seluruh pemegang saham yang tersisa?

Tidak Tidak


Section 2

Komentar (mohon menjelaskan persentase yang memicu hal tersebut): Dalam hal suatu Perusahaan Terbuka/Publik berdasarkan Peraturan OJK (Dahulu Ketua Badan Pengawas Pasar Modal) No.KEP-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (yang dikenal dengan Peraturan IX.H.1) suatu pihak yang melakukan pengambilalihan atas suatu Perusahaan terbuka (yang menyebabkan perubahan pengendalian atas perusahaan tersebut) wajib melakukan penawaran tender atas seluruh sisa saham perusahaan terbuka tersebut. Pengambilalihan didefinisikan sebagai tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan terjadinya perubahan Pengendali. Sementara Pengendali didefinisikan sebagai suatu Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh atau Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.

Komentar (mohon berikan jangka waktunya):

• Dalam hal perusahaan public/terbuka, Pasal 36 Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai maka Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai

• Dalam hal perusahaan tertutup (non-publik), berdasarkan Pasal 71 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini keuntungan yang telah dideklarasikan harus segera dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen




◊ Apakah Pembeli harus membayar dividen dalam jangka waktu maksimum yang ditetapkan oleh hukum setelah tanggal deklarasi?

◊ Apakah anak perusahaan dilarang membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan induknya?



Dengan asumsi Pembeli adalah perusahaan tertutup (non-publik) Tidak Ya




Sect

ion

2

Komentar: Berdasarkan Pasal 36(1) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.






• Pasal 3 Peraturan OJK No.60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham tertentu

• Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

• Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau perusahaan Publik

• Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Komentar :

• Mengingat Pembeli adalah suatu perusahaan publik berdasarkan Pasal 3 Peraturan OJK No.60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham tertentu maka setiap pihak yang memiliki 5% atau lebih saham yang disetor dalam Perusahaan Terbuka wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan paling lambat 10 hari setelah terjadinya transaksi. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Perusahaan Terbuka wajib mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya dalam Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau perusahaan Publik salah satu informasi yang harus dimasukkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik adalah nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Transparansi Perusahaan

◊ Apakah Pembeli harus mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung yang mewakili angka 5%?

Termasuk pengungkapan setiap kali pemegang saham yang ada mencapai kepemilikan 5% melalui pembelian saham tambahan.


Section 2

Komentar:

Mengingat Pembeli adalah suatu perusahaan publik berdasarkan Pasal 4 Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau perusahaan Publik Laporan Tahunan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut termasuk tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam bagian tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik inilah dimuat informasi mengenai anggota Direksi dan Komisaris serta riwayat hidup mereka. Selanjutnya berdasarkan Pasal 15(7) Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris maka daftar Riwayat Hidup calon anggota Direksi dan Komisaris yang akan diangkat harus sudah tersedia bagi para pemegang saham sebelum RUPS.


• Pasal 4 Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik


• Pasal 15(7) Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka


• Pasal 22 Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik



◊ Apakah Pembeli harus mengungkapkan informasi mengenai jabatan direktur anggota dewan lainnya serta informasi dasar mengenai pekerjaan utama mereka?

◊ Apakah Pembeli harus mengungkapkan kompensasi yang didapat individu anggota Direksi dan pengurus utama perusahaan termasuk bonus dan skema insentif mereka? (atau anggota Dewan Komisaris)






Sect

ion

2

Komentar:

• Mengingat Pembeli adalah suatu perusahaan publik berdasarkan Pasal 13 Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS dan pemanggilan rapat umum pemegang saham harus dilakukan paling lambat dalam waktu 21 hari kalender sebelum RUPS diadakan. Ketentuan ini telah memenuhi pertanyaan yang diajukan oleh kuesioner.

• Jika Pembeli bukan merupakan Emiten atau Perusahaan Publik maka berdasarkan ketentuan Pasal 78 dari UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas para pemegang saham wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham setidaknya satu kali dalam satu tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir

Komentar:

Mengingat Pembeli adalah suatu perusahaan publik berdasarkan Pasal 22 Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik maka Emiten dan Perusahaan Publik wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait nominasi dan remunerasi dalam laporan tahunan dan situs web Emiten atau Perusahaan Publik. Selanjutnya berdasarkan Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau perusahaan Publik salah satu isi dari Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik adalah prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik.



• Pasal 78 dari UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

◊ Apakah pemberitahuan tentang rapat umum pemegang saham harus dikirim dalam waktu 30 hari sebelum pertemuan diadakan dan memuat informasi yang cukup mengenai rapat tersebut?

Informasi yang cukup didefinisikan sebagai secara jelas menjelaskan hal-hal yang akan diajukan di dalam rapat untuk diputuskan oleh rapat tersebut, dan semua dari hal-hal sebagai berikut: i) referensi informasi yang diperlukan sehubungan dengan tindakan eksternal tertentu; ii) lokasi, hari dan tanggal rapat; iii) jenis rapat, apakah umum atau luar biasa; iv) ketentuan tentang partisipasi dan pelaksanaan hak voting; v) agenda rapat; vi) deskripsi dari cara dimana voting melalui pos akan diproses termasuk alamat, fisik atau elektronik, langkah-langkah pengamanan, tenggat waktu untuk menerima surat suara dan tanggal penghitungannya.



Jika Pembeli bukan merupakan Emiten atau Perusahaan Publik apakah para pemegang saham harus bertemu setidaknya sekali dalam satu tahun?

Tidak Ya


Section 2

Komentar:

• Dalam hal suatu perusahaan publik berdasarkan Pasal 12 Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (5%) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 hari sebelum panggilan RUPS

• Dalam hal perusahaan tidak tercatat (non-publik), Pasal 79(2) dari UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya menyebutkan bahwa 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham. UU Perseroan Terbatas tidak melarang pemegang saham yang mewakili 5% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah untuk dapat meminta kepada Direksi untuk dimasukkannya agenda RUPS sebelum diadakannya RUPS.

Komentar:

• Mengingat Pembeli merupakan Perseroan Terbuka (Publik) Berdasarkan Pasal 68 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit jika antara lain Perseroan merupakan Perseroan Terbuka

• jika Pembeli merupakan Perseroan tertutup (non-Publik) Berdasarkan Pasal 68 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direksi Perseroan tetap wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit karena Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha yang melebihi nilai Rp.50 miliar Rupiah. Dalam studi kasus yang diberikan perusahaan pembeli diasumsikan memiliki asset yang melebihi Rp.50 miliar sehingga laporan keuangan tahunannya harus diaudit oleh Akuntan Publik.



• Pasal 79(2) dari UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



◊ Apakah pemegang saham yang mewakili 5% dari modal saham Pembeli dapat memasukkan agenda rapat ke dalam agenda rapat umum pemegang saham?

◊ Apakah laporan keuangan tahunan Pembeli harus diaudit oleh auditor eksternal?



Jika Pembeli bukan merupakan Emiten atau Perusahaan Publik Tidak Ya



Jika Pembeli bukan merupakan Emiten atau Perusahaan Publik Tidak Ya


Sect

ion

2

Komentar:

• Mengingat Pembeli adalah suatu perusahaan publik berdasarkan Pasal 4 Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau perusahaan Publik Laporan Tahunan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit




◊ Apakah ada kewajiban untuk mengungkap laporan audit keuangan kepada publik?



• Pembeli Perusahaan manufaktur kami bukan merupakan badan usaha milik negara dan telah menerbitkan saham yang diperdagangkan kepada publik dan terdaftar di bursa efek terbesar Negara Anda. Jika tidak ada bursa efek di Negara Anda, atau jika ada kurang dari 10 perusahaan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek Negara Anda, mohon asumsikan bahwa Pembeli adalah sebuah perusahaan saham gabungan tertutup/non-publik yang memiliki pemegang saham dengan jumlah besar.

• Pembeli tidak mengikuti aturan tata kelola perusahaan apapun, piagam model, atau aturan praktik terbaik, kecuali diwajibkan (misalnya, kecuali ketidak patuhan tersebut menyebablan sanksi dari regulator bursa atau menjadi penyebab gugatan pemegang saham dalam yurisdiksi peradilan perdata).

• Bapak James memiliki 60% dari saham Pembeli. Ia merupakan anggota dari dewan direksi yang beranggotakan 5 orang bersama-sama dengan 2 direktur lainnya yang ia pilih. Harap diingat bahwa Bapak James bukan CEO.

• Jika Negara Anda mewajibkan dewan pengawas yang harus ditunjuk setidaknya oleh sebagian pemegang saham, asumsikan bahwa Bapak James telah memilih 60% dari anggota dewan pengawas yang dipilih oleh Pemegang Saham. Asumsikan juga bahwa Direksi yang berjumlah 5 orang tersebut juga mengikutsertakan Bapak James sendiri serta 2 anggota lain yang ditunjuk atau diusulkan oleh Bapak James sebagai anggota pada dewan pengawas.

• Bapak James juga memiliki 90% saham perusahaan Penjual, yang menjalankan usaha jaringan toko ritel. Penjual menghadapi masalah keuangan dan baru-baru ini menutup sejumlah besar tokonya. Hasilnya, banyak truk penjual yang tidak terpakai.

• Bapak James mengusulkan agar Pembeli membeli armada atau truk Penjual yang tidak terpakai untuk memperluas distribusi produk Pembeli. Usulan ini disetujui Pembeli dan pembeli melakukan transaksi.

I. Studi Kasus Mengenai Benturan Kepentingan


Section 2

• Semua persetujuan yang diperlukan sudah didapat dan semua pengungkapan wajib telah dibuat. Menurut ketentuan akhir transaksi, Pembeli membayar Penjual sejumlah uang tunai sebesar 10% dari aset Pembeli untuk membeli truk tersebut. Jika Bapak James dapat memberikan suara secara sah pada transaksi dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan direksi Pembeli atau sebagai pemegang saham, asumsikan bahwa ia merupakan suara penentu dalam keberlangsungan transaksi.

• Asumsikan bahwa transaksi merupakan kegiatan usaha biasa Pembeli dan bukan ultra vires (yaitu tidak di luar kekuasaan atau kewenangan pembeli).

• Harga truk yang dijual di atas harga pasar dan transaksi yang dilakukan menimbulkan kerugian pada Pembeli. Pemegang saham Pembeli minoritas menggugat Bapak James dan para pihak lain yang telah menyetujui transaksi tersebut dilakukan.

Mr. James

60%ownership,




90%ownership,


Company A(buyer)

Company B(seller)

Minorityshareholder


ketentuan Peraturan OJK (dahulu Ketua Bapepam) No.KEP-412/BL/2009 yang disebut Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Komentar :

• Mengingat Perusahaan Pembeli dalam studi kasus kuesioner ini merupakan suatu Perusahaan Publik (Tbk) maka sesuai ketentuan Peraturan OJK (dahulu Ketua Bapepam) No.KEP-412/BL/2009 yang disebut Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu maka transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh Para Pemegang Saham Independen (diluar Mr. James) atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham.


Peraturan OJK (dahulu Ketua Bapepam) No.KEP-412/BL/2009 yang disebut Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

1. Persetujuan dan Pengungkapan

◊ Siapakah yang harus memberikan persetujuan final untuk menyetujui pembelian truk oleh Pembeli dari Penjual? Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengecualikan Mr. James

◊ Haruskah badan eksternal memeriksa persyaratan transaksi sebelum transaksi dilakukan? YA


Sect

ion

2

Komentar :

• Mengingat Perusahaan Pembeli dalam studi kasus kuesioner ini merupakan suatu Perusahaan Publik (Tbk) maka sesuai Peraturan OJK (dahulu Ketua Bapepam) No.KEP-412/BL/2009 yang disebut Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu maka salah satu syarat untuk dapat dilakukannya transaksi tersebut diperlukan adanya Laporan Penilai independen untuk meneliti kewajaran transaksi tersebut.


• Peraturan OJK (dahulu Ketua Bapepam) No.KEP-412/BL/2009 yang disebut Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Komentar :

• Pertanyaan ini dibuat menggunakan pendekatan sistem hukum anglo saxon (common law) yang menggunakan istilah Board of Directors (Dewan Direksi) yang memegang delegasi wewenang dari pemegang saham untuk menentukan sebagian besar pengelolaan dan memutuskan transaksi yang dilakukan perusahaan sementara dalam sistem hukum Indonesia yang mengacu pada sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) sebagian besar transaksi perusahaan diputuskan oleh Organ tertinggi Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini mengingat Perusahaan Pembeli dalam studi kasus kuesioner ini merupakan suatu Perusahaan Publik (Tbk) maka sesuai Peraturan OJK (dahulu Ketua Bapepam) No.KEP-412/BL/2009 yang disebut Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu maka Bapak James harus menyampaikan dalam Pengumuman RUPS kepada para Pemegang Saham Independen uraian mengenai transaksi yang meliputi: obyek transaksi yang bersangkutan, nilai transaksi, nama para pihak yang bertransaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan Pembeli serta sifat Benturan Kepentingan dari Pihak-pihak yang bersangkutan tersebut. Dalam hal ini Bapak James harus mengungkapkan bahwa dia adalah pemilik 60% saham Perusahaan Pembeli dan juga menunjuk 2 orang anggota Direksi Pembeli. Di saat yang bersamaan Bapak James juga memiliki 90% saham Perusahaan Penjual. Transaksi dilakukan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar dan Perusahaan Penjual sedang dalam keadaan merugi. Disinilah muncul sifat benturan kepentingan dari Bapak James karena pengaruh beliau untuk melakukan transaksi berpotensi merugikan pemegang saham lainnya dari Perusahaan Pembeli.

◊ Informasi apakah mengenai transaksi diantara Pembeli dan Penjual yang harus diungkapkan oleh Mr. James kepada Dewan Direksi sebelum sebelum transaksi dilakukan? Pengungkapan penuh atas seluruh fakta material tentang kepentingan Mr. James dalam transaksi diantara Pembeli dan Penjual tersebut


Section 2

◊ In

form

asi a

paka

h m

enge

nai t

rans

aksi

dia

ntar

a Pe

mbe

li da

n Pe

njua

l yan

g ha

rus

diun

gkap

kan

oleh

Pem

beli

(i) k

epad

a pu

blik

, reg

ulat

or a

tau

burs

a de

ngan

seg

era

(dal

am w

aktu

72

jam

set

elah

pen

utup

an tr

ansa

ksi),

dan

(ii)

dal

am la

pora

n ke

uang

an ta

huna

nnya

?

Desk

ripsi

dar

i As

et y

ang

Dibe

li ol

eh P

embe

li

Sifa

t dan

Jum

lah

yang

Dib

ayar

ole

h Pe

mbe

li ke

pada

Pe

njua

l

Kepe

mili

kan

Mr.

Jam

es d

an/a

tau

Posi

si D

ireks

i da

lam

Pem

beli

Fakt

a Ba

hwa

Mr.

Jam

es m

emili

ki

90%

dar

i Pen

jual

Kete

ntua

n ya

ng te

rkai

t

Tahu

n La

luTa

hun

Ini

Tahu

n La

luTa

hun

Ini

Tahu

n La

luTa

hun

Ini

Tahu

n La

luTa

hun

Ini

Tahu

n La

luTa

hun

Ini

Dala

m

wak

tu 7

2 ja

m k

epad

a pu

blik

YaYa

YaYa

YaYa

YaYa

Pera

tura

n O

JK (d

ahul

u Ke

tua

Bape

pam

) No.

KEP-

412/

BL/2

009

yang

dis

ebut

Per

atur

an IX

.E.1

tent

ang

Tran

saks

i Afil

iasi

dan

Ben

tura

n Ke

pent

inga

n Tr

ansa

ksi T

erte

ntu

• Pe

ratu

ran

OJK

(dah

ulu

Ketu

a Ba

pepa

m) N

o.KE

P-41

2/BL

/200

9 ya

ng d

iseb

ut

Pera

tura

n IX

.E.1

tent

ang

Tran

saks

i Afil

iasi

dan

Ben

tura

n Ke

pent

inga

n Tr

ansa

ksi

Tert

entu

• Pe

ratu

ran

OJK

No.

31/

POJK

.04/

2015

tent

ang

Ke

terb

ukaa

n In

form

asi a

tau

Fakt

a M

ater

ial o

leh

Emite

n at

au P

erus

ahaa

n Pu

blik

Lapo

ran

Keua

ngan

Ta

huna

nYa

YaYa

YaYa

YaYa

Ya

Pera

tura

n O

JK (d

ahul

u Ke

tua

Bape

pam

) No.

KEP-

412/

BL/2

009

yang

dis

ebut

Per

atur

an IX

.E.1

te

ntan

g Tr

ansa

ksi A

filia

si d

an

Bent

uran

Kep

entin

gan

Tran

saks

i

• Pe

ratu

ran

OJK

(dah

ulu

Ketu

a Ba

pepa

m) N

o.KE

P-41

2/BL

/200

9 ya

ng d

iseb

ut

Pera

tura

n IX

.E.1

tent

ang

Tran

saks

i Afil

iasi

dan

Ben

tura

n Ke

pent

inga

n Tr

ansa

ksi

Tert

entu

• Pe

ratu

ran

OJK

No.

31/

POJK

.04/

2015

tent

ang

Ke

terb

ukaa

n In

form

asi a

tau

Fakt

a M

ater

ial o

leh

Emite

n at

au P

erus

ahaa

n Pu

blik


Sect

ion

2



Komentar :

• Berdasarkan Pasal 97(6) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atas nama Perseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.


• Pasal 97(3) dan (5) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


Komentar :

• Berdasarkan Pasal 97(3) dan (5) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas seorang anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya termasuk jika: (a) kerugian tersebut dikarenakan kesalahan atau kelalaiannya; (b) tindakan pengurusan dilakukan dengan itikad buruk dan ketidak hati-hatian dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (c) mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang menimbulkan kerugian; dan (d) tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan ini sesuai dengan studi kasus yang diberikan Bapak James mempunyai benturan kepentingan atas transaksi yang dilakukan antara Pembeli dan Penjual dimana beliau merupakan Pemegang Saham Utama pada Pembeli dan Penjual serta menunjuk sebagian anggota Direksi Pembeli. Transaksi pembelian dilakukan diatas harga pasar dengan Penjual yang sedang dalam keadaan merugi dan transaksi ini merugikan pemegang saham Pembeli, Berdasarkan unsur-unsur ini maka jelas bahwa para pemegang saham Pembeli dapat menggugat Bapak James atas benturan kepentingan yang merugikan Pembeli tersebut sesuai ketentuan Pasal 97 (3) dan (5) dari UU Perseroan Terbatas.

2. Gugatan Pemegang Saham

◊ Apakah pemegang saham yang mewakili 10% dari modal saham Pembeli dapat menggugat Mr. James atas kerugian transaksi yang diderita Pembeli? Ya, secara langsung dan secara mewakili Perusahaan (derivative)

◊ Apakah tingkat kesalahan yang terendah atau dasar gugatan yang paling rendah tingkatannya yang cukup bagi para pemegang saham untuk meminta pertanggung jawaban Mr. James atas kerugian yang timbul dari transaksi diantara Pembeli dan Penjual? Bahwa terdapat benturan kepentingan, transaksinya tidak adil dan/atau transaksinya merugikan Perusahaan


Section 2




Komentar :

• Berdasarkan Pasal 97(3) dan (5) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas seorang anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya termasuk jika: (a) kerugian tersebut dikarenakan kesalahan atau kelalaiannya; (b) tindakan pengurusan dilakukan dengan itikad buruk dan ketidak hati-hatian dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (c) mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang menimbulkan kerugian; dan (d) tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan ini maka para pemegang saham Pembeli juga dapat mengajukan gugatan terhadap anggota Direksi lainnya dari Pembeli jika mereka terlibat dalam kerugian perusahaan termasuk: (a) jika mereka bersalah atau lalai dengan menyetujui transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut; (b) jika mereka melakukan pengurusan perusahaan dengan beritikad buruk dengan menyetujui suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan merugikan perusahaan; (c) jika mereka juga mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan transaksi tersebut mengingat 2 orang anggota Direksi Pembeli ditunjuk oleh Bapak James sehingga mereka tidak independen; dan (d) jika mereka tidak mencegah timbulnya kerugian perusahaan dengan tetap menyetujui transaksi tersebut.



Komentar :

• Berdasarkan Pasal 97(3) dan (5) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas seorang anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Mengingat dalam studi kasus kuesioner ini Bapak James jelas mempunyai benturan kepentingan terhadap transaksi yang dilaksanakan Penjual dan Pembeli dan transaksi tersebut merugikan Perusahaan maka dalam hal ini Bapak James bertanggung jawab secara pribadi untuk mengganti kerugian yang diderita Perusahaan serta mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya sesuai putusan Pengadilan berdasarkan gugatan yang diajukan oleh para pemegang saham.

◊ Apakah tingkat kesalahan yang terendah atau dasar gugatan yang paling rendah tingkatannya yang cukup bagi para pemegang saham untuk meminta pertanggung jawaban anggota Direksi lainnya atas kerugian yang timbul dari transaksi diantara Pembeli dan Penjual? Bahwa terdapat benturan kepentingan, transaksinya tidak adil dan/atau transaksinya merugikan Perusahaan

◊ Jika para pemegang saham berhasil dalam gugatan mereka terhadap Mr. James ganti rugi apakah yang tersedia?


Mr. James membayar ganti rugi Ya Ya

Mr. James mengembalikan keuntungan pribadi yang diperolehnya dari transaksi Tidak Ya


Sect

ion

2




• Pasal 178 dari Herzien Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui/HIR) sebagai Hukum Acara Perdata Indonesia

Komentar :

• Berdasarkan Pasal 178 dari Herzien Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui/HIR) sebagai Hukum Acara Perdata Indonesia menentukan bahwa Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan menjatuhkan putusan berdasarkan oleh apa yang digugat oleh Penggugat. Berdasarkan gugatan para pemegang saham dan putusan pengadilan dalam perkara perdata maka Pengadilan dapat membatalkan transaksi yang dilakukan oleh Penjual dan Pembeli jika transaksi tersebut tidak adil atau merugikan perusahaan.

• Dalam gugatan perdata?: Pasal 163 dari HIR menentukan bahwa Penggugat dan Tergugat harus membuktikan sendiri dalil-dalil gugatannya dalam Perkara Perdata sehingga standar pembuktian yang digunakan adalah alat bukti yang jelas dan meyakinkan dimana standar pembuktiannya lebih rendah dari perkara pidana

• Dalam perkara Pidana?: sementara dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 183 dari UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian jelaslah bahwa tingkat pembuktian dalam perkara perdata lebih rendah dari perkara pidana

◊ Dengan asumsi bahwa tidak ada penipuan yang dilakukan dan Mr. James telah memenuhi seluruh mekanisme pengungkapan dan persetujuan yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku, apakah Mr. James akan dikenakan denda, dipenjara atau didiskualifikasi? (contohnya dilarang oleh penetapan Pengadilan untuk terlibat dalam pengelolaan perusahaan manapun dalam waktu 1 tahun)

◊ Apakah pengadilan dapat membatalkan transaksi terhadap tuntutan yang berhasil diajukan pemegang saham? Pemegang Saham dapat menggugat transaksi tersebut jika transaksi tersebut dianggap tidak adil, tidak wajar dan telah menimbulkan kerugian terhadap para pemegang saham.

◊ Apakah standar pembuktian dan tingkat kepastian yang harus dicapai oleh Pengadilan untuk menentukan apakah seorang tergugat bertanggung jawab dalam gugatan perdata yang dilakukan oleh para pemegang saham? (contoh, diluar keragu-raguan, alat bukti yang jelas dan meyakinkan, dll)


Mr. James membayar denda kepada Pemerintah Tidak Tidak

Mr. James dikenakan pidana penjara Tidak Tidak

Mr. James didiskualifikasi: Tidak Tidak


Section 2


• Pasal 163 dari Herzien Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui/HIR) sebagai Hukum Acara Perdata Indonesia

• Pasal 183 dari UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)


• Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik


Komentar :

• Mengingat dalam studi kasus kuesioner Perusahaan Pembeli adalah suatu Perusahaan Publik maka sesuai ketentuan Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik Perusahaan Pembeli berkewajiban menyampaikan laporan informasi atau fakta material mengenai transaksi yang dilakukannya dengan Penjual kepada OJK dan mengumumkannya kepada masyarakat paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah terdapatnya informasi atau fakta material tersebut. Dengan adanya pengumuman itu maka pemegang saham yang akan mengajukan gugatan dapat mendapatkan informasi mengenai transaksi dari pengumuman dan keterbukaan tersebut. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 138 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 1 atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan kepada Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan Perseroan dalam hal terdapat dugaan bahwa Perseroan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan pemegang saham atau anggota Direksi dan Komisaris melakukan perbuatan hukum yang merugikan Perseroan dan Pemegang Saham. Bila permohonan ini dikabulkan maka Pemegang Saham tersebut mempunyai akses penuh untuk memeriksa dokumen, catatan dan pembukuan Perseroan yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Perseroan.

Ketentuan yang Terkait: Pasal 137 dari Herzien Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui/HIR) sebagai Hukum Acara Perdata Indonesia

Komentar : Pasal 137 dari Herzien Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui/HIR) sebagai Hukum Acara Perdata Indonesia menentukan bahwa Penggugat atau Tergugat dapat meminta Pengadilan untuk memeriksa Alat Bukti yang diajukan oleh Pihak Lawannya

3. Akses kepada Alat Bukti

◊ Sebelum menggugat, apakah pemegang saham yang mewakili 10% dari modal saham Pembeli dapat memeriksa dokumen internal perusahaan seperti berita acara rapat Direksi dan Komisaris, perjanjian-perjanjian, dan perjanjian pembelian sehubungan dengan pembelian truk oleh Pembeli? Ya, secara langsung dan melalui pengawas yang ditunjuk Pengadilan/Pemerintah

◊ Dalam perkara perdata lingkup informasi apakah yang dapat diminta oleh Penggugat kepada Hakim untuk harus diberikan?:

• Oleh Tergugat: Setiap informasi yang terkait dengan pokok perkara yang diajukan

• Oleh saksi yang tidak kooperatif: Setiap informasi yang terkait dengan pokok perkara yang diajukan


Sect

ion

2

◊ Dengan tidak melihat hasil dari gugatan perdata yang diajukan oleh para pemegang saham yang mewakili 10% saham perusahaan terhadap Direksi perusahaan dan dengan catatan bahwa gugatan tersebut diputuskan berdasarkan pokok perkaranya apakah Perusahaan atau Tergugat harus mengganti biaya hukum dari Penggugat? Ya, hanya jika berhasil


Komentar : Pasal 137 dari Herzien Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui/HIR) sebagai Hukum Acara Perdata Indonesia menentukan bahwa Penggugat atau Tergugat dapat meminta Pengadilan untuk memeriksa Alat Bukti yang diajukan oleh Pihak Lawannya dengan demikian tidak ada larangan bagi Penggugat untuk meminta kategori tertentu dokumen dari pihak Tergugat contohnya: meminta bukti laporan keuangan Perusahaan 5 tahun terakhir, bukti berita acara rapat Direksi dan Komisaris selama 5 tahun terakhir dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk memperkuat dasar gugatannya.


Komentar : Berdasarkan Pasal 150 dari Herzien Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui/HIR) sebagai Hukum Acara Perdata Indonesia menentukan bahwa Penggugat atau Tergugat dapat mengajukan pertanyaan kepada para saksi dengan perantaraan Ketua Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim menjadi perantara atas pertanyaan tersebut untuk menghindarkan intimidasi terhadap saksi dan pemberian kesaksian yang tidak semestinya karena tekanan pihak penanya.


Komentar: Berdasarkan Pasal 178 dari Herzien Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui/HIR) sebagai Hukum Acara Perdata Indonesia menentukan bahwa Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan menjatuhkan putusan berdasarkan oleh apa yang digugat oleh Penggugat. Dengan demikian apabila Penggugat menggugat untuk memperoleh kembali biaya hukum yang dikeluarkan dan Pengadilan mengabulkan gugatan tersebut maka mereka bisa memperolehnya berdasarkan putusan Pengadilan tersebut

◊ Seberapa rinci Penggugat harus meminta hakim dalam mengharuskan diberikannya suatu alat bukti oleh Tergugat atau Saksi dalam suatu perkara perdata? Permintaan tersebut hanya cukup menyebutkan kategori dari dokumen yang diminta tanpa rinciannya

◊ Kalimat manakah yang paling cocok untuk mendeskripsikan proses pemeriksaan tergugat dan saksi dalam persidangan perdata?: • Tergugat: Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan dengan

persetujuan pengadilan atas pertanyaan yang diajukan

• Saksi: Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan dengan persetujuan pengadilan atas pertanyaan yang diajukan


Section 2

◊ Apakah pengaturan pembayaran jasa hukum kontinjen atau bersyarat (kondisional) diperbolehkan? (Penggugat membayar biaya jasa hukum hanya jika putusan Pengadilan mengabulkan ganti rugi dalam perkara perdata atau tercapai perdamaian dalam perkara perdata tersebut) Ya


• Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat

• Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 23 Mei 2002

Komentar:

Baik UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia tidak melarang diterapkannya suatu perjanjian pembayaran jasa hukum secara kontinjen atau bersyarat (kondisional).


Sect

ion

2

S E C T I O N 3

Protecting Minority Investors (English Version)

Did any reform (e.g. a new act, code, law, decree, order, supreme court decision, amendment, stock exchange listing rule) affecting the internal governance of corporations, the regulation of related-party transactions, disclosure obligations, liability of company executives or access to evidence in civil litigations enter into force between June 1, 2015 and June 1, 2016? If yes, please provide the information below.

Name of the legislation : Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Increase of Issued and Paid-up Capital of Public Company with the Provision of Preemptive Rights

Date of adoption: 16 December 2015

Date of entry into force: 22 December 2015

Link to electronic copy: http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/pojk-32-penambahan-modal-pt-dengan-memberikan-hak-memesan-efek-terlebih-dahulu/SALINAN-POJK%20HMETD.pdf

Description of the reform: Revoke the Decree of the Head of Bapepam-LK No. IX.D.1 on the Preemptive Rights and IX.D.2 on the Form and Content of the Registration Statement in the Issuance of Preemptive Rights.

Name of the legislation : OJK No. 29/POJK.04/2016 on Annual Report of an Issuer or Public Company

Date of adoption: 29 July 2016

Date of entry into force: 29 July 2016

Link to electronic copy: http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Laporan-Tahunan-Emiten-Perusahaan-Publik/POJK-Laporan-Tahunan.pdf

Description of the reform: Revoke the Decree of the Head of Bapepam-LK No. KEP-431/BL/2012 on the Submission of Annual Report of an Issuer or Public Company as well as the Regulation No. X.K.6 which is being the appendix.

Name of the legislation: Circular Letter of OJK No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Content of the Annual Report of an Issuer and Public Company

Date of adoption: 3 August 2016

Date of entry into force: 3 August 2016

Link to electronic copy: http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/surat-edaran-ojk/Documents/SAL%20-%20SEOJK_Laporan%20Tahunan%20Emiten.pdf

Description of the reform: Elaborate the points which have to be included in Issuer or Public Company’s Annual Report

A.

B.

C.


Section 3

I. General Corporate Matters

Gender Diversity

◊ By law, must board of directors be composed of at least 20% of women?

Last Year This Year

Are there work experience and qualification requirements for board nomination? New question Yes

Must board of directors be composed of at least 20% of women? New question No

Must hiring policies emphasize gender diversity for executive positions? New question No

Are there financial incentives for having women at senior executive or director positions? New question No

Are there mandatory contributions or financial sanctions for having no female board members and/or senior executives?

If yes, are the proceeds used for women-focused awareness campaigns, mentoring or training programs?

New question No

Applicable provisions: OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Commissioners of an Issuer or Public Company

Comments: Given the Buyer is a Public Company, in accordance with Article 4(1e) of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Commissioners of an Issuer or Public Company, a member of Board of Directors of an Issuer or Public Company has to have the expertise and knowledge on the field that is required by the relevant Issuer or Public Company.

Buyer Co. (“Buyer”) is a manufacturing company that has not adopted specific bylaws or articles of association that differ from default corporate law or securities regulations, and does not follow any code of corporate governance, model charter, or code of good practice, unless it is mandatory.

Buyer is assumed to be a publicly traded listed corporation or its functional equivalent under the economy’s legislation. Examples include the Joint Stock Company (JSC), Public Limited Company (PLC), C Corporation, Societas Europaea (SE), Aktiengesellschaft (AG) and Société Anonyme/Sociedad Anónima (SA).

For a subset of the questions, we also ask what the answer would be if Buyer were incorporated under a different company type, as a private limited company or its functional equivalent. Examples include the Limited Company (Ltd), the Limited Liability Company (LLC), the Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), and the Société à responsabilité limitée (SARL).


Sect

ion

3

1. Shareholder Rights

◊ Does the sale of 51% or more of Buyer’s assets require shareholder approval, whether such sale occurred in a single transaction or several transactions taking place within 1 year from the date of the first transaction?

◊ Can shareholders who hold 10% of Buyer’s share capital call for an extraordinary meeting?

Last Year This Year

If Buyer is an Issuer or a publicly traded listed corporation Yes Yes

If Buyer is a non-publicly listed company, does the sale of 51% of Buyer’s assets require the consent of the majority of members?

Yes Yes

Last Year This Year


If Buyer is a non-publicly listed company, can members owning 10% of Buyer’s capital call for an extraordinary meeting?

Yes Yes

Applicable provisions:

• Article 102 and 89 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liabilities Companies

• Article 28 of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders (GMS) of a Public Company

• OJK Regulation (revision to the Regulation of the Head of Bapepam) No.KEP-614/BL/2011 on Material Transaction and Changes to Main Business Activities or well known as Regulation IX.E.2

Comments (please specify the triggering percentage of the requirement of the shareholders’ approval):

• For non public companies, based on the Article 102 and 89 of the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, the transfer of assets of the Company that exceeds 50% (fifty percent) of the net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether or not related to each other, shall be approved by General Meeting of The Shareholders which is attended by the shareholders representing at least 3/4 of the total valid votes and approved by more than 3/4 of the total shares with the voting rights in GMS.

• For public companies, in accordance with the Article 28 of OJK Regulation No.32/POJK.04/2014 on the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of a Public Company, the transfer of assets of a Company that exceeds 50% (fifty percent) of the net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether or not related to each other, shall be approved by a General Meeting of The Shareholders which is attended by the shareholders representing at least 3/4 of the total valid votes and approved by more than 3/4 of the total shares with the voting rights in GMS. Furthermore, according to the OJK Regulation (revision to the Regulation of the Head of Bapepam) No.KEP-614/BL/2011 on Material Transaction and Changes to Primary Business Activities or well known as Regulation IX.E.2, the Company that performs material transaction with the value of transaction that exceeds 50% (fifty percent) of Company’s equity shall obtain the approval of the GMS.


Section 3

Comments:

• If the Buyer is an Issuer or Public Company, according to the Article 3 of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of a Public Company, 1 (one) or more shareholder who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights, unless the articles of association determine a smaller number, may request to hold GMS by providing a registered letter to the Board of Directors.

• If the Buyer is not an Issuer or Public Company, according to Article 79 (2) of Company Law No.40/2007 on limited liability company, 1 (one) or more shareholder who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with valid voting rights may request to hold a GMS by providing a registered letter to the Board of Directors.

◊ Must Buyer obtain shareholder approval to issue unissued share (stocks in the portfolio) up to its authorized share capital?


• Article 79 (2) of Company Law No.40/2007 on limited company

• Article 3 of OJK Regulation No. 32/2014 on the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of a Public Company


• Articles 2 and 8 of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Increase of Capital of a Public Company by granting Preemptive Rigths.

• Article 41 of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company

Comments:

• In the event of a Public Company, according to Articles 2 and 8 of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Increase of Capital of a Public Company by granting Preemptive Rigths, if the Company wish to increase its capital by way of share issuance, the Buyer is required to grant Preemptive Rights to each shareholder in accordance with a certain ratio towards percentage of his/her shareholding which has obtained the approval from the General Meeting of shareholders, has submitted a registration statement and supporting documents to the OJK and the registration statement has become effective.

• In the event of a non-Public Company, the addition of a new member in a non-public company in Indonesia is conducted under the increase of issued and paid-up capital mechanism. Based on Article 41 of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company, the increase of issued and paid-up capital is undertaken based on the approval of GMS which is attended by more than ½ (one half) of the total number of shares with valid voting rights and approved by more than ½ (one half) of the total votes cast at the meeting.

Last Year This Year

If Buyer is an Issuer or publicly traded listed corporation Yes Yes

Assuming if Buyer is a non-public listed company, must all members consent before adding or replacing a managing member?

Yes Yes


Sect

ion

3

◊ Are shareholders automatically granted subscription (preemption) rights on new shares?

◊ Must shareholders approve the election and dismissal of the external auditor?


• Article 2 and 8 of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Increase of Capital of a Public Company by granting Preemptive Rigths

• Article 43 of Company Law No.40/2007 on limited liability company

Comments:

• In the event of a Public Company, according to Article 2 and 8 of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Increase of Capital of a Public Company by granting Preemptive Rigths, if the Buyer wishes to increase its capital by way of share issuance, the Buyer is required to grant Preemptive Rights to each shareholder in accordance with a certain ratio towards percentage of his/her shareholding.

• In the event of a non-Public Company, according to Article 43 of Law No.40/2007 on limited liability company all shares issued for the increase of capital must first be offered to each of the shareholders in proportion to their ownership of shares for the same classification of shares.


• Article 10 of OJK regulation No.55/POJK.04/2015 on the Establishment and Working Guidelines of the Audit Committee

• Article 75 of the Law No. 40/2007 on Limited Liability Company

• Standard of Articles of Association of an Issuer or Public Company

Comments:

In accordance with Article 75 of the Law No. 40/2007 on Limited Liability Company, the GMS has the authorization which is not provided to the Board of Directors and Commissioners within specified limit stipulated in the Company Law and Company’s Article of Association. Moreover, according to Article 10 of OJK No.55/POJK.04/2015 on the Establishment and Working Guidelines of the Audit Committee, the Committee’s role is to provide recommendation to the Board of Commissioners on the appointment of Public Accountant. In this regard, the Board of Commissioners accepts a delegation of authority from the GMS in accordance with Article 75 of the Company Law for the Public Accountant appointment as basically, the GMS is authorized to appoint the Public Accountant in accordance with Article 12 of the Standard Articles of Association of a Public Company on the Annual GMS.

Last Year This Year

If Buyer is an Issuer or a publicly traded listed corporation No Yes

Assuming if Buyer is a non-public listed company, must current members first be offered to increase their stake before bringing in additional members?

Yes Yes

Last Year This Year

If Buyer is a publicly traded listed corporation No Yes


Section 3

◊ Must changes to the voting rights of a class of shares be approved only by the holders of the affected shares?

◊ Must the CEO and the chair of the board of directors be different persons? (answer yes if the majority of companies follow a 2-tier board structure)


Article 15, 19 and 88 of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company

Comments:

In accordance with Article 15, 19 and 88 of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company, a Company’s Article of Association includes, among others, number of shares, classes of shares along with the total number of shares for each share classification, and rights which are attached to each shares as well as to nominal value of each share. Moreover, if the changes to such rights took place, it would be considered as a change to Company’s articles of association. The changes to Company’s Article of Association shall be approved by GMS which is attended by at least 2/3 of the total shares with valid voting rights and approved by at least 2/3 of the total vote cast at the meeting


Article 92 (1) of Law No 40/2007 on Limited Liability Company

Comments:

Given Indonesia is a Civil Law Country that adopts the 2-tier board structure, the answer to this question is “YES”. This question is made by using the approach of anglo-saxon legal system (common law) by utilizing the terms of CEO and Chairman of Board of Directors where the CEO is responsible to the Board of Directors, and Chairman of the Board of Directors heads the Board of Directors itself. This is not relevant to Indonesia that uses the civil law system that uses the terms of the Board of Directors which is headed by a President Director and Board of Commissioners that is headed by a President Commissioner. Consequently, in order to respond to this question, the following question needs to be read and understood as follows: Must the President Director and President Commissioner of a company be two different persons? And the answer is “Yes” as according to Article 92 (1) of the Law No. 40/2007 on Limited Liability Company, a Director is responsible to carry out the Company operation and management, and according to Article 108 of the Company Law, the Board of Commissioners’ role is to supervise the company’s operation as well as to provide recommendation and advice to the Board of Directors. In this case, due to the clear different functions, appointing the same individual as a President Director and President Commissioner of a Company is not allowed

Last Year This Year

If Buyer is an Issuer or publicly traded listed corporation No Yes

Last Year This Year


2. Ownership and Control


Sect

ion

3

◊ Must the board of directors (or supervisory board) include independent and non-executive board members?

◊ Can shareholders remove members of the board of directors before the end of their term? (members of the supervisory board in a 2-tier structure)



• Article 20 of OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company

Comments:

This question is made by using the approach of anglo-saxon legal system (common law) that applies the concept of single tier board system which is using the term “Board of Directors” including the executive, independent and non-executive members. Given Indonesia is a Civil Law Country that adopts the 2-tier board structure which uses the term of “Board of Directors” and “Board of Commissioners”, this question has to be read in the context of Indonesian Law, and therefore, should include Board of Commissioners as well. In accordance with Article 120 of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company, the Company’s Article of Association may provide the appointment of 1 independent director or more who is appointed from the parties who are not affiliated with Primary Shareholders, Member of Board of Directors and/or Board of Commissioners. While considering the Buyer is a public company, in accordance with Article 20 of OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Commissioners of an Issuer or Public Company, if the Board of Commissioners consists of 2 Commissioners, then one Commissioner shall be an Independent Commissioner, and if the Board of Commissioners consists of more than 2 Commissioners, then at least 30% of the total number of the Commissioners must be appointed as Independent Commissioners.




• Independent board members are defined as not owning shares in the company, and otherwise not having any material or pecuniary relationship with the company either directly or indirectly through related persons, except for sitting fees.

• Non-executive board members are defined as not being employees of the company or affiliated with the company, either directly or indirectly, and more generally, not being involved in its day-to-day activities.

Last Year This Year


Last Year This Year


If Buyer is a limited company, is there a member exit buyout mechanism in case of disagreement? Yes Yes


Section 3

Comments:

In accordance with Article 105 of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company, members of Board of Directors may be removed from time to time according to the decision of GMS by conveying the reason. Furthermore, based on Article 62 of the Law on Limited Company, each shareholder is entitled to ask the Company to buy their share at a reasonable price if such shareholder disagree the act taken by Company that may prejudice the shareholder or the Company, the matters that are considered as prejudicial are: (a) Changes to Article of Association, (b) transfer or encumbrance of the Company’s assets amounting to more than 50% of the net assets of the Company; (c) merger, consolidation, acquisition and spin-off of the company.

◊ Must Board of Directors include a separate and exclusive audit committee consisting of board members?

◊ Is there a percentage of acquired shares which triggers a mandatory bid rule, requiring a potential acquirer to make a tender offer to all remaining shareholders?

Last Year This Year


Last Year This Year

If Buyer is an Issuer or a publicly traded company No No

Assuming if Buyer is a non-publicly listed company, is there a percentage of acquired capital which requires a new member to make a tender offer to all remaining members?

No No


OJK Rule No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Working Guidelines of the Audit Committee

Comments (please specify if it must include independent directors and if it must be chaired by an independent director):

This question is made by using the approach of anglo-saxon legal system (common law) that applies the concept of single tier board system which uses the term “Board of Directors”. Given Indonesia is a Civil Law Country that adopts the dual tier board system which uses the terms of “Board of Directors” and “Board of Commissioners”, this question has to be understood in the context of Indonesian Law, and include the Board of Commissioners as well. Given the Buyer is a Public Company, in accordance with OJK Rule No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Working Guidelines of the Audit Committee, an Issuer or Public Company shall own an Audit Committee which consists of at least three members from the Independent Commissioners and external parties which shall be chaired by an Independent Commissioner.


• OJK Regulation (revision to the Regulation of the Head of Bapepam) No.KEP-264/BL/2011 on Takeover of Public Company (well known as Regulation No. IX.H.1)

An audit committee is defined as a subcommittee of the board of directors, composed exclusively of board members.


Sect

ion

3

Comments (please specify the triggering percentage):

• In accordance with OJK Regulation (revision to the Regulation of the Head of Bapepam) No.KEP-264/BL/2011 on Takeover of Public Company (well known as Regulation No.IX.H.1), a party that takes over a public company (that is causing a change on the control of the Company) shall perform a tender offer on all remaining shares of the public company. Takeover is defined as an act that both directly and indirectly causes the changes of the Controller of the company. While Controller is defined as a Party that owns more than 50% of all issued and paid-up shares or a Party that is able to decide, both directly and indirectly, the management and/or policy of the Company in any manner.

• In the event the Buyer is not an Issuer or Public Company, the Party which perform an acquisition is not required to carry out a tender offer over all remaining shares of the Company. This may become a consideration onto the future changes to the Company Law.

◊ Must Buyer distribute profits or pay dividends within a set maximum time period from the declaration date?

Last Year This Year


If Buyer is a non-publicly listed Company No No

Last Year This Year

If Buyer is a publicly traded listed corporation Yes Yes


• Article 36 of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of a Public Company.

• Article 71 of the Law No. 40/2007 on Limited Liability Company

Comments (please specify the time period):

• In the event of Public Company, Article 36 of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of a Public Company, in the event there is a decision made by the GMS regarding cash dividends payment, the company must ensure that any cash dividends must be paid to the shareholders no later than 30 days since the announcement of minutes of general meeting of shareholders approving the declaration of the cash dividends.

• In the event of non-Public Company, according to Article 71 of the Law No. 40/2007 on Limited Company, the entire net profit, after has been set aside for a mandatory reserve, shall be distributed to all shareholders as dividends, unless otherwise specified by the GMS. In this case, the profits that have been declared shall be immediately distributed to the shareholders as dividends.

◊ Is a subsidiary prohibited from acquiring shares issued by its parent company?

If not, must the subsidiary dispose of the shares within a year and cannot exercise any voting rights?


Section 3


Article 36 (1) of The Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.Comments (please specify if it must include independent directors and if it must be chaired by an independent director):

Comments:

According to Article 36 (1) of The Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, a Company shall not be allowed to issue shares, either to be owned by the Company itself or other company, which shares are directly or indirectly owned by the Company.


• Article 3 of OJK Rule No. 60/POJK.04/2015 on the disclosure of information of certain Shareholders

• OJK Rule No. 29/POJK.04/2016 on Annual report of an Issuer or Public Company

• Circulation Letter of OJK No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Content of Annual report of an Issuer or Public Company

• Circular Letter of OJK No. 32/SEOJK.04/2015 on Guidelines on Good Corporate Governance of a Public Company

Comments:

Given the Buyer is a public company, according to Article 3 of OJK Rule No. 60/POJK.04/2015 on the disclosure of information of certain Shareholders, each party that owns 5% of shares or more of paid-up shares shall report to OJK on the ownership as well as changes to the ownership of the Company’ shares no later than 10 days since the transaction date. Moreover, according to Circular Letter of OJK No. 32/SEOJK.04/2015 on Guidelines of Good Corporate Governance of a Public Company, the Company is obliged to disclose the ultimate beneficiary in the Company’ shares ownership of at least 5% both in direct and indirect manner. While according to OJK Rule No. 29/POJK.04/2016 on Annual report of an Issuer or Public Company and Circular Letter of OJK No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Content of Annual report of an Issuer or Public Company, one of the information that needs to be included into the Annual Report is the shareholder’s name which owns 5% of shares or more of the Issuer or Company’ shares.

3. Corporate Transparency

◊ Must Buyer disclose ultimate beneficial ownership stakes (i.e. direct and/or indirect) representing 5%?

Including disclosure whenever an existing shareholder has reached 5% through the purchase of additional shares.

Last Year This Year



Sect

ion

3


• Article 4 of OJK Rule No. 29/POJK.04/2016 on the Annual Report of an Issuer or Public Company

• Circular Letter of OJK No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Content of Annual report of an Issuer or Public Company

• Article 15 (7) of OJK Rule No.32/POJK.04/2014 on the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of a Public Company

Comments:

Given the Buyer is a public company, according to Article 4 of OJK Rule No. 29/POJK.04/2016 on the Annual Report of Issuer or Public Company and Circular Letter of OJK No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Content of Annual report of an Issuer or Public Company, the Annual Report shall consists of at least these following matters, including the good corporate governance principles of an Issuer or Public Company. This good corporate governance section contains a brief description of biography of every member of the board of commissioners and board of directors of the issuer or public company. Moreover, based on Article 15 (7) of OJK Rule No.32/POJK.04/2014 on the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of a Public Company, the biography of every candidate of Board of Directors and Board of Commissioners that will be appointed shall be available to the shareholder prior to the GMS.


• Article 22 of OJK Rule No. 34/POJK.04/2014 on the Committee for the Nomination and Remuneration of an Issuer or Public Company.

• OJK Rule No. 29/POJK.04/2016 on Annual report of an Issuer or Public Company

• Circulation Letter of OJK No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Content of Annual report of an Issuer or Public Company

◊ Must information on other activities and directorships held by board members, including on their primary employment be disclosed?

◊ Must the compensation of individual directors and high-ranking officers be disclosed, including bonuses and incentive schemes? (or members of the board of commissioners)

Last Year This Year


Last Year This Year



Section 3

Comments:

Given the Buyer is a public company, based on Article 22 of OJK Rule No. 34/POJK.04/2014 on the Committee for the Nomination and Remuneration of an Issuer or Public Company, a public company shall disclose the implementation of relevant functions of nomination and remuneration in the annual report and in the website of such Issuer or Public Company. Moreover, based on OJK Rule No. 29/POJK.04/2016 on the Annual report of an Issuer or Public Company and Circular Letter of OJK No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Content of Annual report of an Issuer or Public Company, the annual report shall consists of the procedure, determination basis, structure and the amount of remuneration of each member of the Board of Directors and Board of Commisioners as well as the connection between the remuneration and performance of the Issuer or Public Company.

◊ Must the notice of shareholder meeting be published 30 days in advance and contain sufficient information?

Sufficient information is defined as clearly stating the matters which are to be brought before the meeting for resolution, and all of the following: i) reference information required regarding any external acts; ii) location, day and time of the meeting; iii) the type of meeting, whether general or extraordinary; iv) requirements relating to participation and exercise of voting rights; v) meeting & agenda; vi) description of the way in which postal voting is processed including the address, physical or electronic, safety measures, the deadline for receiving the voting ballots and the date for their count.

Last Year This Year


If Buyer is not an Issuer or a limited company, must members meet once a year? No Yes


• Article 13 of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of a Public Company

• Article 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company

Comments:

• Given the Buyer is a public company, based on Article 13 of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of a Public Company, the notice of GMS must be published at the latest within 14 (fourteen) calendar days before the date of GMS, and the GMS announcement for the meeting must be published at the latest within 21 (twenty one) calendar days before the date of GMS. This provision has fulfilled the requirement listed in the questionnaire.

• If the Buyer is not an Issuer of Public Company, based on Article 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, the shareholders shall hold a GMS at least once in a year in the form of an Annual Meeting of the Shareholders (AGMS) which is mandatory to be held within the period of no later than six months after the end of the financial year.


Sect

ion

3

◊ Can shareholders or members who hold 5% of Buyer’s share capital put items on the general meeting agenda?

◊ Must annual financial statements be audited by an external auditor?

Last Year This Year


If Buyer is not an Issuer or a limited company No Yes

Last Year This Year


If Buyer is not an Issuer or a limited company No Yes


• Article 12 of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of a Public Company

• Article 79 (2) of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company

Comments:

• In relation to a public company, based on Article 12 of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of a Public Company, the shareholders representing 1/20 (5%) of the total number of shares with voting rights, may propose items on the agenda of the general meeting of shareholders in writing to the Board of Directors no later than seven days before the meeting announcement.

• In the event of a non-public company, Article 79 (2) of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company, one shareholder or more who jointly represent 1/10 or more of the total number of shares with voting rights, may request to hold the GMS. The Law does not prohibit the shareholders representing 5% of the total number of shares with voting rights to request the Board of Directors to include certain meeting agenda prior to the GMS implementation.



Comments:

• Given the Buyer is a publicly listed company, based on Article 68 of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company, the Board of Directors is obliged to submit the Company’s annual report to a Public Accountant if among others, the Company is a Public Company.

• If a company is a non-publicly listed company, based on Article 68 of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company, the Board of Directors shall submit the Company’s annual financial report to a Public Accountant to be audited if the Company owns assets and/or business turnover with the value more than IDR 50 billion. In the case study the Buyer is assumed to own assets that worth more than Rp.50 billion so its annual financial report shall be audited by a Public Accountant.


Section 3

◊ Must audit reports be disclosed to the public?

Last Year This Year



• OJK Regulation No. 29/POJK.04/2016 on Annual report of an Issuer or Public Company

• Circular Letter of OJK No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Content of Annual report of an Issuer or Public Company

Comments:

Given the Buyer is a public company, based on Article 4 of OJK Regulation No. 29/POJK.04/2016 on Annual report of an Issuer or Public Company and Circular Letter of OJK No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Content of Annual report of an Issuer or Public Company, the annual report shall consists of at least these following matters, including the annual financial report that has been audited.

II. CONFLICT OF INTEREST CASE STUDY

• Our manufacturing company Buyer is not state-owned and has issued stock that is publicly traded and is listed on your country’s largest stock exchange. If there is no stock exchange in your country, or if there are fewer than 10 firms actively traded on your country’s stock exchange, please assume that Buyer is a privately held joint-stock company with a large number of shareholders.

• Buyer does not follow any code of corporate governance, model charter, or code of good practice, unless it is mandatory (i.e. unless its non-observance results in sanctions from the stock exchange regulator or creates a cause of action for shareholders in civil jurisdictions).

• Mr. James owns 60% of Buyer. He sits on the 5-member board of directors together with 2 other directors whom he elected. Please note that Mr. James is not the CEO.

• If your country requires a supervisory board that is appointed at least in part by shareholders, assume that Mr. James has elected 60% of the shareholder-elected members of the supervisory board. Assume also that the 5-member board of directors then includes Mr. James himself as well as 2 other members who were designated or proposed by Mr. James’s members on the supervisory board.

• Mr. James also owns 90% of Seller Co. (“Seller”), which operates a chain of retail stores. Seller is facing financial problems and recently shut a large number of its stores. As a result, many of its trucks are not being used.

• Mr. James proposes to Buyer that Buyer purchase Seller’s unused fleet of trucks to expand Buyer’s distribution of its products. Buyer agrees and enters into the transaction.

• All required approvals are obtained and all mandatory disclosures are made. Under the final terms of the transaction, Buyer pays Seller a cash amount equal to 10% of Buyer’s assets to acquire the trucks. If Mr. James can lawfully vote on the transaction as a member of Buyer’s board of directors or as a shareholder please assume he is the deciding vote in favor of the transaction.

• Assume that the transaction is part of Buyer’s ordinary course of business and is not ultra vires (i.e. is not outside the power or authority of Buyer).


Sect

ion

3

Mr. James

60%ownership,




90%ownership,


Company A(buyer)

Company B(seller)

Minorityshareholder

1. Approval and Disclosure

◊ Who must provide the final approval to authorize Buyer’s acquisition of Seller’s trucks? The general meeting of shareholders excluding Mr. James

◊ Must an independent body, external to the company, review the transaction prior to its execution? YES. Independent third party as appointed or independent advisors or consultants as required by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or OJK)


• OJK Regulation (revision to the Regulation of the Head of Bapepam) No.KEP-412/BL/2009 well known as Regulation IX.E.1 on the Affiliate Transaction and Conflict of interest of Certain Transactions.

Comments:

Given the Buyer mentioned in the case study of this questionnaire is a Public Company, according to the OJK Regulation (revision to the Regulation of the Head of Bapepam) No.KEP-412/BL/2009 well known as Regulation IX.E.1 on the Affiliate Transaction and Conflict of interest of Certain Transactions, the transaction that may trigger conflict of interest shall first be approved by the Independent Shareholders (excluding Mr. James) or their representatives who are authorized in the General Meeting of Shareholders of the company.


• OJK Regulation (revision to the Regulation of the Head of Bapepam) No.KEP-412/BL/2009 well known as Regulation IX.E.1 on the Affiliate Transaction and Conflict of interest of Certain Transactions

Comments:

Given the Buyer mentioned in the case study of this questionnaire is a Public Company, according to the OJK Regulation (revision to the Regulation of the Head of Bapepam) No.KEP-412/BL/2009 well known as Regulation IX.E.1 on the Affiliate Transaction and Conflict of interest of Certain Transactions, one of requirements to conclude the transaction is a report provided by an independent appraiser that is used to examined the adequacy and fairness of the transaction.

• The price of the trucks is above market value and the transaction causes damages to Buyer. Minority shareholders of Buyer sue Mr. James and the parties who approved the transaction.


Section 3

◊ What information about the Buyer-Seller transaction must Mr. James disclose to the board of directors before the transaction is concluded? Full disclosure of all material facts regarding Mr. James’ interest in the Buyer-Seller transaction.



Comments:

This question is made by using the approach of anglo-saxon legal system (common law) that applies the concept of Board of Directors who holds the authority granted by shareholders to determine most of the part of the management and decide transactions concluded by the Company, while in Indonesia’s legal system which uses Civil Law system, most of the Company’s transactions is decided by the highest organ of the Company which is the General Meeting of Shareholders. In this regard, considering the Buyer mentioned in the case study of this questionnaire is a Public Company, based on the OJK Regulation (revision to the Regulation of the Head of Bapepam) No.KEP-412/BL/2009 well known as Regulation IX.E.1 on the Affiliate Transaction and Conflict of interest of Certain Transactions, Mr. James shall then convey in the GMS notice to the independent shareholders the details of transaction which cover: transaction object, transaction value, the parties involved in the transaction as well as their relations to the Buyer and the nature of the conflict of of interest of such parties. In this case, Mr. James shall disclose that he is the owner of 60% of Company’ shares and he is also able to appoint two members of BOD of the Buyer. At the same time, Mr. James holds 90% of Company’ shares as well. Transaction is concluded by using the price which is higher than the market price, and at that time the Seller was in the state of loss. In this regard, the nature of conflict of interests in this case study is very clear namely due to the influence of Mr. James to conclude transaction which potentially prejudice other shareholders of the Buyer.


Sect

ion

3

◊ W

hich

info

rmat

ion

abou

t the

Buy

er-S

elle

r tra

nsac

tion

mus

t be

disc

lose

d by

Buy

er (i

) to

the

publ

ic, t

he re

gula

tor o

r the

sto

ck e

xcha

nge

imm

edia

tely

(w

ithin

72

hour

s of

clo

sing

the

tran

sact

ion)

, and

(ii)

in it

s an

nual

fina

ncia

l sta

tem

ent?

A de

scrip

tion

of th

e as

sets

pu

rcha

sed

by

Buye

r

The

natu

re

and

amou

nt o

f co

nsid

era-

tion

paid

by

Buye

r to

Selle

r

Mr.

Jam

es’

owne

rshi

p in

tere

st a

nd/o

r di

rect

or p

ositi

on

in B

uyer

The

fact

that

Mr.

Jam

es o

wns

90%

of

Sel

ler

Appl

icab

le p

rovi

sion

s

Last

ye

arTh

is

year

Last

ye

arTh

is

year

Last

ye

arTh

is

year

Last

ye

arTh

is

year

Last

yea

rTh

is y

ear

With

in 7

2 ho

urs

to th

e pu

blic

Yes

Yes

Yes

Yes

OJK

Reg

ulat

ion

(revi

sion

to th

e Re

gula

tion

of th

e H

ead

of B

apep

am)

No.

KEP-

412/

BL/2

009

wel

l kno

wn

as R

egul

atio

n IX

.E.1

on

the

Affilia

te

Tran

sact

ion

and

Confl

ict o

f int

eres

t of

Cer

tain

Tra

nsac

tions

• O

JK R

egul

atio

n (re

visi

on to

th

e Re

gula

tion

of th

e H

ead

of B

apep

am) N

o.KE

P-41

2/BL

/200

9 w

ell k

now

n as

Re

gula

tion

IX.E

.1 o

n th

e Affi

liate

Tra

nsac

tion

and

Confl

ict o

f int

eres

t of C

erta

in

Tran

sact

ions

• O

JK R

egul

atio

n N

o. 3

1/PO

JK.0

4/20

15 o

n th

e Di

sclo

sure

of I

nfor

mat

ion

or

Mat

eria

l Fac

t by

an Is

suer

or

Publ

ic C

ompa

ny

Annu

al

finan

cial

st

atem

ent

Yes

Yes

Yes

Yes

OJK

Reg

ulat

ion

(revi

sion

to th

e Re

gula

tion

of th

e H

ead

of B

apep

am)

No.

KEP-

412/

BL/2

009

wel

l kno

wn

as R

egul

atio

n IX

.E.1

on

the

Affilia

te

Tran

sact

ion

and

Confl

ict o

f int

eres

t of

Cer

tain

Tra

nsac

tions

• O

JK R

egul

atio

n (re

visi

on to

th

e Re

gula

tion

of th

e H

ead

of B

apep

am) N

o.KE

P-41

2/BL

/200

9 w

ell k

now

n as

Re

gula

tion

IX.E

.1 o

n th

e Affi

liate

Tra

nsac

tion

and

Confl

ict o

f int

eres

t of C

erta

in

Tran

sact

ions

• O

JK R

egul

atio

n N

o. 3

1/PO

JK.0

4/20

15 o

n th

e Di

sclo

sure

of I

nfor

mat

ion

or

Mat

eria

l Fac

t by

an Is

suer

or

Publ

ic C

ompa

ny


Section 3

2. Shareholder Action

◊ Can a shareholder representing 10% of Buyer’s shares sue Mr. James for harm caused to Buyer by the transaction? Yes, both directly and as a representative of the Company (derivatively).

◊ What is the lowest degree of wrongdoing or least demanding cause of action that would be sufficient for shareholders to hold Mr. James liable for the damage that the Buyer-Seller transaction causes to the company? That there was a conflict of interests, that the transaction was unfair and/or that it caused damages to the company.


• Article 97 (6) of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company

Comments:

Based on Article 97 (6) of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company, on behalf of the Company, the shareholders representing 1/10 of the total number of shares with valid voting rights may file a lawsuit to the District Court against a member of Board of Directors who as a result of his/her fault or negligence had caused losses to the Company.


• Article 97 (3) and (5) of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company


Comments:

Based on Article 97 (3) and (5) of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company, a member of Board of Directors is fully personally liable for the losses of the Company if such member commits a mistake and was negligent in performing his/her duties, including if: (a) the losses were occurred due to member’s fault or negligence; (b) acted in bad faith and careless and did not in line with the Company’s purposes and objectives; (c) have a conflict of interest both directly and indirectly in managing the company that had caused such losses; and (d) did not carry out any action to avoid the occurrence and continuation of such losses. Based on this provision, in accordance with the case study, Mr. James has a conflict of interest on the concluded transaction performed between Buyer and Seller of which he is the primary shareholder of both Buyer and Seller and he is able to appoint some members of the Buyer’s Board of Directors. Moreover, the purchase transaction was conducted above the market price while at that time the Seller was being in the state of loss. In this regard, it is clear that the Buyer’ shareholders are able to file a lawsuit against Mr. James in relation to his conflict of interests which had caused losses to the Buyer based on Article 97 (3) and (5) of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company.


Sect

ion

3

◊ Assuming no fraud was committed and that Mr. James complied with all disclosure and approval mechanisms required by law, will Mr. James be fined, sentenced to jail or disqualified (e.g., forbidden by court order from becoming involved in the management of any company for at least 1 year)?

◊ Can a court void the transaction upon a successful claim by a shareholder plaintiff? Shareholder(s) can challenge the transaction if the transaction is considered to be unjust and unreasonable and has caused losses and damages to the shareholders.


Article 178 of Herzien Inlandsch Reglement (Indonesian Civil Procedural Law) as the law of civil procedure of Indonesia

Comments:

Based on Article 178 of Herzien Inlandsch Reglement (HIR) as the civil procedural law of Indonesia, the Judge is obliged to adjudicate all parts of the lawsuit and to grant decision based on what is claimed by the disputing parties. Based on the claims of the shareholders and court decision in the civil proceeding, the Court is able to void the transaction concluded between Buyer and Seller if it was unjust or has caused losses to the Company.


• Article 163 of Herzien Inlandsch Reglement (Indonesian Civil Procedural Law)

• Article 183 of Law No. 8/1981 on the Criminal Procedure (KUHAP)


Article 97 (3) and (5) of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company

Last Year This Year

Mr. James pays punitive fines to the government No No

Mr. James is put in jail No No

Mr. James is disqualified No No

◊ What is the standard of proof or level of certainty that courts must reach in order to hold defendants liable in a civil action brought by shareholders (e.g., beyond a reasonable doubt, clear and convincing evidence, and etc.)?

• For a civil claim? Article 163 of the HIR stipulates that the Plaintiff and Defendant shall prove their own claims so it is clear in civil proceedings that the standards of proof shall be clear and convincing evidence. In this regard, this standard of proof is lower than the criminal proceedings.

• For a criminal claim? Under criminal proceedings, based on Article 183 of Law No. 8/1981 on the criminal procedure, a Judge shall not grant a decision unless with at least two valid evidence and he/she is certain that a criminal act really took place and the defendant was proved guilty based on the law. In this regard, it is clear that the level of proof in civil proceeding is lower than in criminal proceeding.


Section 3

3. Access to Evidence

◊ Before filing a suit, can shareholders (or a group of shareholders) owning 10% of Buyer’s shares obtain internal company documents such as minutes of board meetings, contracts and purchase agreements in connection with Buyer’s acquisition of the trucks? Yes, both directly and through an investigator appointed by the Court/Government.


• OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on the Disclosure of Information or Material Fact by an Issuer or Public Company


Comments:

Given in the case study of this questionnaire the Buyer Company is a Public Company, in accordance with the OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on the Disclosure of Information or Material Fact by Issuer or Public Company, the Buyer Company is obliged to submit a report of information or material fact on the transaction concluded with the Seller to OJK and publish it to the public no later than the end of the second business day after the information and the fact were obtained. The publication will allow the shareholders which will file a lawsuit to get information on the transaction from the publication as well as the disclosure. Moreover, based on Article 138 of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company, one or more shareholders representing 1/10 shares of the total number of shares with the voting rights is entitled to request for an audit towards the Company to the District Court that covers the domicile of the Company in the event of an accusation that the Company has committed an unlawful action that has prejudiced the shareholders, or the members of Board of Directors and Board of Commissioners committed an unlawful action that has prejudiced the Company and its shareholders. If the request is granted, the shareholders will have a full access to the document examination, as well as records and Company’s bookkeeping which are related to the transaction concluded by the Company.

Applicable provisions: Article 137 of Herzien Inlandsch Reglement (Indonesian Civil Procedural Law)

Comments: Article 137 of Herzien Inlandsch Reglement (Indonesian Civil Procedural Law) stipulates that the Plaintiff or Defendant is able to request the Court to examine the evidence which is filed by the other party.

◊ In a civil trial, what is the scope of information that the plaintiff can ask the judge to compel?

• From the defendant: any information that is relevant to the subject matter of the claim

• From an uncooperative witness: any information that is relevant to the subject matter of the claim.


Sect

ion

3

◊ How specific must the plaintiff’s request to the judge be to compel evidence from a defendant or witness in a civil trial? The request need only identify categories of documents sought, without specifics.

◊ Which statements best describe the process of questioning defendants and witnesses in civil trials?

◊ Regardless of the outcome of a civil action brought by shareholders owning 10% of the company against their company’s directors, and provided that it was decided on the merits, must the company or the defendant director reimburse all of plaintiff’s legal expenses? Yes, but only if successful

◊ Are contingent or conditional fees allowed (The plaintiff pays legal expenses if the Court Decision grant compensation patment in a civil suit or reconciliation is made in such civil suit) Yes


Comments: Article 137 of Herzien Inlandsch Reglement (Indonesian Civil Procedural Law) stipulates that the Plaintiff or Defendant may request the Court to examine the evidence filed by the counterparty so that there is no prohibition for the plaintiff to ask for a certain category of specific document from the Defendant, for example: asking the Company’s financial report of the last five years, minutes of meeting of the BOD and BOC meetings of the last five years and so on which can be used to support the lawsuit.


Comments: According to Article 150 of Herzien Inlandsch Reglement (Indonesian Civil Procedural Law), the Plaintiff or Defendant can pose questions to the defendant and witnesses as approved by the Chairman of the Panel of Judges. The Chairman of the Panel of Judges approves such questions in order to avoid intimidation towards the defendant and witnesses as well as undue and improper testimony came from the pressure of the questioning party.


Comments: According to Article 178 of Herzien Inlandsch Reglement (Indonesian Civil Procedural Law), Judges are obliged to adjudicate all parts of the claim and to render decision based on what is claimed by the Plaintiff. Therefore, if the Plaintiff files the lawsuit in order to recover their legal expenses and the Court grants such claim, the Plaintiff is entitled to such expenses in accordance with the Court decision.


• The Law No. 18 of 2003 on Advocates

• Code of Professional Ethics of Indonesian Advocates Association dated 23 May 2002

Comments:

Both the Advocates Law and the Code of Professional Ethics of Indonesian Advocates Association do not prohibit the contingent or conditional fees arrangement.


Section 3

Coordinating Ministry forEconomic Affairs

Coordinating Ministry for Economic Affairs PROTECTING...

Documents

Transcript of Coordinating Ministry for Economic Affairs PROTECTING...