Climate Change Adaptation and Governance: A Case Study of the Asian Cities Climate Change Resilience...

8/19/2019 Climate Change Adaptation and Governance: A Case Study of the Asian Cities Climate Change Resilience Network Indonesia Implementation

1/17

Adaptasi Perubahan Iklim dan Pemerintahan:

Studi Kasus pada Implementasi

Asian CitiesClimate ChangeResilience Network di Indonesia

Climate Change Adaptation and Governance:

A Case Study of the

Asian Cities Climate Change Resilience Network Indonesia Implementation


2/17

DAFTAR ISITable of Contents

I. Pendahuluan, Tujuan dan Metodologi /

Introduction, Objective and Methodology

II. Gambaran Umum Masalah / Overview Issues

III. Pemilihan Kota / City Selection

• Narasi / Narrative

• Perubahan persepsi dan sikap terhadap perubahan iklim /

Evolution of climate change perception

• Tantangan / Challenges/pitfalls

• Pencapaian/dampak / Successes/impact

• Rekomendasi / Recommendations

IV. Pembentukan Tim Kota /

Establishment of City Teams • Narasi / Narrative






V. Shared Learning Dialogues (SLDs) /







VI. Kajian Kerentanan dan Adaptasi (VAA) /

Vulnerability and Adaptation Assessment (VAA)







VII. Proyek Percontohan dan Studi Sektoral /

Pilot projects and Sector Studies





• Pencapaian/d ampak / Successes/impact


VIII. Dokumen Strategi Ketahanan Kota (CRS) /

City Resilience Strategy Document (CRS)

• Narasi / Narrative • Perubahan persepsi dan sikap terhadap perubahan iklim /





IX. Monitoring dan Evaluasi /M&E





Program Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) yang

diimplementasikan di Indonesia, tepatnya di Kota Semarang dan Bandar

Lampung, oleh Mercy Corps mengambil pendekatan berbasis multi-stakeholder

untuk membangun ketahanan kedua kota tersebut terhadap perubahan

iklim. Melalui pembentukan Tim Kota yang beranggotakan perwakilan dari

pemerintah kota, LSM, universitas serta pihak swasta; ACCCRN berupaya untuk

membangun hubungan dengan pemangku kepentingan di kota. Tim kota ini

memiliki peranan dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan

kota lainnya, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan

dengan isu adaptasi terhadap perubahan iklim serta mendorong mereka untuk

mengimplementasikan keputusan tersebut.

Pendekatan dari sisi struktur organisasi serta metode implementasi yang

digunakan oleh ACCCRN di kedua kota tersebut tidak selalu menghasilkan

pencapaian positif, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan dalam

pelaksanaannya. Kedua kondisi ini dapat menjadi pelajaran yang berharga;

baik bagi pelaksanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim lainnya, maupun

dalam pelaksanan program/kegiatan lainnya yang memiliki komponen terkait

pemerintahan. Studi kasus yang dipaparkan pada dokumen ini bertujuan

untuk menganalisa keluaran positif dan negatif dari pendekatan yang

diterapkan oleh ACCCRN, sehingga dapat digunakan sebagai modal untuk

mengoptimalkan kegiatan replikasi.

Studi kasus ini disusun berdasarkan wawancara dengan aktor kunci dan

kunjungan lapangan ke lokasi proyek yang dilaksanakan pada kurun waktu

26 April-5 Mei 2011 di Kota Jakarta, Semarang dan Bandar Lampung; serta

juga tinjauan terhadap dokumen eksisting. Mengingat luasnya cakupan

dokumentasi yang telah disusun dari berbagai proyek di ketiga kota tersebut,

maka dokumen ini akan berupaya untuk meminimalisasi repetisi dan

memfokuskan isinya kepada informasi dan analisa yang berkaitan dengan

tujuan dari studi kasus yang dilakukan.

The Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) Program,

as implemented in Indonesia by Mercy Corps, takes a multi-stakeholder

approach to building climate change resilience in the cities of Semarang and

Bandar Lampung. In establishing and working through a City Team composed

of local government, NGOs, universities, and private sector, ACCCRN has

undertaken an ambitious attempt to engage city stakeholders in the difcult

decisions around climate change adaptation and empower them to implement

those decisions.

The structure and implementation of this approach have resulted in some

successes and struggled with some challenges, and in both cases can serve

as a model for other climate change adaptation projects in particular, as well as

for governance components of a broader range of programs. This case study

is intended to analyze the positive and negative outcomes of the ACCCRN

approach in order to optimize future replication.

This case study is based on key informant interviews and visits to project sites

carried out from 26 April to 5 May 2011 in Jakarta, Semarang, and Bandar

Lampung, as well as a review of existing documentation. Given the extensive

nature of that documentation, this document will minimize repetition and focus

on information and analysis relevant to the objective of the case study.

I. Pendahuluan, Tujuan dan MetodologiIntroduction, Objective and Methodology

2 A Case Study of the ACCCRN Indonesia Implementation 3Studi Kasus pada Implementasi ACCCRN di Indonesia


3/17

Kemauan politik dan komitmen pribadiKemauan politik dan komitmen merupakan salah satu tema yang munculsecara konsisten di beberapa wawancara yang dilakukan. Hal ini dapatterlihat di berbagai bagian di dalam studi kasus ini mengingat keterkaitantema ini dengan setiap tahapan di dalam kegiatan adaptasi perubahaniklim. Terlepas dari pembahasan mengenai kemauan politik dan komitmenpribadi di setiap bagian, tentunya tema ini merupakan salah satu isu yangcukup penting untuk diangkat sebagai salah satu rekomendasi utama bagiprogram secara keseluruhan.

Ketertarikan dan permintaan akan program ini diperlukan di seluruh tahapan

proses. Tingkat kepentingan kedua hal tersebut tergambar pada tahapanpelaksanaan proses di Kota Semarang dan Bandar Lampung. Padaawal proses, Kota Bandar Lampung berada di posisi yang lebih depan,terutama dikarenakan dukungan yang cukup tinggi dari Walikota saat itu.Sementara proses di Semarang berjalan dengan lebih lambat dikarenakankurangnya antusiasme Walikota terhadap proses yang berjalan, walaupun iamemberikan dukungan terhadap pelaksanaan proses tersebut. PergantianWalikota Semarang ternyata memberikan pengaruh positif bagi pelaksanaanproses. Walikota yang baru merupakan sosok yang memiliki perhatiandan ketertarikan tinggi terhadap isu-isu lingkungan, ia juga telah memulaipelaksanaan kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim. Akibatnya, prosesdi Semarang pun berjalan dengan lebih baik.

Dalam kurun waktu setahun berikutnya, program-program adaptasiperubahan iklim yang dilaksanakan di Semarang dinilai lebih maju. Kemajuanpesat ini dinilai berkat peranan penting dari Tim Kota yang sangat aktif dalammelaksanakan tugasnya serta dalam menjalin hubungan dengan pemangkukepentingan lainnya. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi Tim Kota diBandar Lampung yang dinilai memiliki dedikasi yang lebih rendah.

KorupsiSetidaknya 1 staf ACCCRN meyakini bahwa telah terjadi tindak korupsidi setidaknya salah satu kota mitra ACCCRN di Indonesia; dan dipercaya

bahwa kondisi ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari, dimana caraterbaik untuk mengatasinya adalah dengan mencoba melakukan kontroluntuk mencegah terjadinya korupsi. Mengingat bahwa korupsi adalah isuyang tidak asing lagi terjadi di berbagai belahan dunia, maka merupakan halyang utama bagi suatu organisasi untuk menyusun dan mengkomunikasikankebijakan mengenai hal-hal yang dapat dan tidak dapat ditoleransi.

II. Gambaran Umum MasalahOverview Issues

Political will and personal commitment One of the most consistent themes throughout the interviews was the needfor political will and personal commitment. This is reected in the differentsections as it relates to each step in the process, but it is important enoughto be a key recommendation for the program as a whole as well.

The need for interest in and demand for the program spans all levels of the

process. The overall arcs of the two city programs illustrate the importance ofthis. At the beginning of the process, Bandar Lampung was seen as aheadin the program, in large part due to the strong support of the mayor, whileSemarang was moving more slowly, with a sense that the mayor was, thoughapproving, not enthusiastic about the program. When an election replacedthe Semarang mayor with one who has a strong interest in environmentalissues and has instituted mitigation measures, the project started to gainmomentum.

A year later, the Semarang program is considered more advanced, with mostof the difference attributed to the active, engaged City Team, as opposed tothe interested but less dedicated City Team in Bandar Lampung.

Corruption At least one member of ACCCRN staff was convinced that there is corruptionin at least one of the cities, and believed that this was unavoidable and that

the best option was to try to contain it. Given that corruption is a potentialissue anywhere in the world, it is important for organizations to determineand communicate a clear policy for what is acceptable and what is not.

III. Pemilihan KotaCity Selection

Tantangan

Proses pemilihan kota untuk program ACCCRN merupakan bagian dari

kerangka kerja proyek skala regional, melibatkan tiga negara lain danberbagai organisasi pelaksana; dimana proses ini juga cukup dipengaruhi

oleh pilihan dari donor. Kondisi-kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan

proses pemilihan kota ini menjadi contoh yang tidak mudah untuk direplikasi.

1. Kurangnya kejelasan mengenai kriteria dan prioritas diantara berbagai

lapisan pemangku kepentingan: donor, peneliti, dan pelaksana. Memiliki

pemahaman yang cukup memadai mengenai kriteria yang digunakan –

bahkan apabila kriteria tersebut bersifat acak atau berkaitan dengan

prioritas strategis yang berada di luar lingkup proyek – akan membantu

dalam mengarahkan proses dan memperjelas pemahaman diantara

mitra ACCCRN.

2. Potensi perubahan yang dapat terjadi di tataran pemerintahan dari

waktu ke waktu merupakan suatu hambatan yang dapat diidentikasi

di awal pada studi kasus ini. Pada saat proses pemilihan kota ACCCRN

sedang berlangsung, tanggal pemilihan walikota merupakan salah satu

hal yang menjadi bahan pertimbangan untuk menilai kemauan dan

ketertarikan pemerintah kota untuk menjadi bagian di dalam program

ACCCRN; apabila masa jabatan seorang walikota yang dinilai positif

akan berakhir dalam kurun waktu enam bulan atau setahun ke depan,

maka pengaruh walikota tersebut terhadap program ini akan berkurang.

Challenges/Pitfalls

The city selection for ACCCRN was conducted within the framework of a

regional project including three other countries and multiple implementingorganizations, and was to a large extent driven by donor preferences, all of

which complicates it as an example for replication.

1. Lack of clarity in criteria and priorities among the different layers of

stakeholders: the donors, the research partners, and the implementing

partners. Having a clear understanding of the criteria – even if they

are arbitrary or related to strategic priorities beyond the scope of the

specic project – will streamline the process and reduce confusion

among partners.

2. The potential for change in a city government over time is a pitfall which

was identied early in this case. During the ACCCRN selection process,

mayoral election dates were taking into consideration in weighing the

eagerness of a municipal government for inclusion in the program: if a

very positive mayor was likely to be voted out within six months or a year,

his impact on the project would be signicantly lessened.

Keputusan mengenai kota yang terpilih didasarkan pada studi yang telah dilaksanakan sebelumnya

oleh ICLEI Local Governments for Sustainability, serta berdasarkan hasil konsultasi dengan Rockefeller

Foundation dan Institute for Social and Environmental Transformation (ISET). Suatu daftar yang berisikan tiga

puluh delapan calon kota ACCCRN kemudian disaring untuk menjadi daftar singkat berisikan lima calon kota;

dari daftar singkat inilah kemudian akhirnya terpilih Kota Semarang di Pulau Jawa dan Kota Bandar Lampung di

Pulau Sumatra untuk menjadi dua kota partisipan.

The decision was informed by a previous study conducted by ICLEI Local Governments for Sustainability, as well as by consultation with the Rockefeller

Foundation and the Institute for Social and Environmental Transformation (ISET). A thirty-eight city long-list was pared down to a short-list of ve, and from

these Semarang in Java and Bandar Lampung in Sumatra were selected as the two participating cities.

4 A Case Study of the ACCCRN Indonesia Implementation 5Studi Kasus pada Implementasi ACCCRN di Indonesia


4/17

Pencapaian

Dalam lingkup ACCCRN, proses pemilihan kota telah berhasil mencapai

beberapa target yang penting.

1. Kedua kota yang terpilih mampu untuk menjalankan proyek ini dan

dinilai memiliki tingkat pemahaman dan keterlibatan yang lebih tinggi

dengan isu perubahan iklim jika dibandingkan dengan kondisi sebelum

masuknya proyek ini ke kota.

2. Kedua kota memenuhi parameter persyaratan yang diminta oleh donor,

sehingga kondisinya dapat dibandingkan dengan kota-kota ACCCRN

lain di skala regional.

3. Mercy Corps telah membangun hubungan dan reputasi di kedua kota

ACCCRN, dimana sebelumnya Mercy Corps tidak pernah (Semarang)

atau hanya sedikit (Bandar Lampung) melakukan kegiatan lain di kedua

kota tersebut sebelum dilaksanakannya proyek ini.

Rekomendasi

1. Identikasi parameter yang jelas berdasarkan konteks dan pertimbangan

strategis. Dalam kaitannya dengan proyek ini, ada berbagai parameteryang dapat dianggap ideal, bergantung kepada strategi dan konteks

dari program tersebut. Sebagian program akan lebih memilih untuk

melaksanakan program-program yang sedang berjalan di kota-kota

lain; yang lain akan memilih untuk mempergunakan isu perubahan iklim

sebagai pengenalan terhadap sektor-sektor yang baru. Pada beberapa

kasus, strategi yang dipilih akan mengarah kepada pelaksanaan

kegiatan di kota megapolitan; sementara pada kasus lain di kota-kota

sekunder. Penentuan ukuran dan kondisi kota yang sesuai, disertai

dengan informasi karakteristik yang sedetail mungkin akan membantu

dalam menyusun daftar singkat kota-kota yang potensial sebagai

partisipan dengan lebih cepat dan lebih mudah.

2. Prioritasisasi kemauan politik. Kemauan politik atau “pemerintah kota

yang responsif”, seperti yang disampaikan oleh salah satu i nterviewee,

merupakan faktor terpenting dalam mempercepat tercapainya tujuan

proyek. Dengan demikian kemauan politik harus mendapat bobot

yang cukup tinggi dalam proses pemilihan kota. Program ACCCRN

menggunakan salah satu teknik yang paling esien untuk memastikan

hal ini dengan mensyaratkan kota untuk mendaftar untuk dapat

berpartisipasi di dalam program ini, sehingga komitmen mereka dapat

dilihat.

3. Pentingnya keberadaan champion. Terlepas dari pentingnya kemauan

politik terhadap kesuksesan suatu program, namun keberadaan satu

atau dua orang yang dapat bertindak sebagai seorang champion akan

dapat lebih mendorong keberlangsungan suatu program; terutama

apabila program yang akan dilaksanakan melibatkan berbagai individu

dari berbagai dinas, departemen serta organisasi (Hal ini sangat

penting, mengingat untuk kasus ACCCRN, staf program yang utama

berlokasi di luar lokasi proyek). Walaupun keberadaan dan pengaruh

seorang champion tidak selalu jelas terlihat dalam proses pemilihan

kota, potensi yang terlihat harus dicatat dan dilibatkan sedini mungkin.

4. Memahami dan bekerja di dalam struktur organisasi yang telah ada. Proses

ACCCRN mengambil keuntungan dari adanya Asosiasi Walikota Nasional

(APEKSI) untuk mencari dan menjalin kontak dengan sejumlah kota.

5. Pergunakan kontak pribadi. Walaupun hal ini tidak bisa menjadi kriteria

di dalam pemilihan kota, keberadaan kontak pribadi antara staf proyek

dengan kota mitra dapat bermanfaat dalam menentukan kemauan

politik dan mengidentikasi champion di kota tersebut.Lebih lanjut,hubungan personal dapat membantu meyakinkan pemerintah kota akan

keabsahan dan pentingnya program ini; partisipasi mereka di dalam

proram ini tidak akan sia-sia.

6. Sadar akan potensi perubahan yang mungkin terjadi selama kurun

waktu berjalannya proyek. Selama berlangsungnya proses pemilihan

kota, perlu untuk disadari akan potensi perubahan di sistem ataupun

aktor politik yang mungkin terjadi selama kurun waktu pelaksanaan

proyek. Sebagai contoh, proses pemilihan walikota di Kota Semarang

memberikan pengaruh yang signikan (dalam kasus ini perubahan

bersifat positif) dalam pelaksanaan proyek.

Success/Impact

In the case of ACCCRN, the city selection accomplished several important

objectives.

1. The two cities identied have been able to r un the project and seem to

have a greater level of engagement with climate change issues than

before the project started.

2. Both meet the parameter requiremen ts of the donor, allowing for

comparison with other cities participating i n ACCCRN regionally.

3. Mercy Corps has now forged relationships and a reputation in cities

where it had no (Semarang) or minimal (Bandar Lampung) presence

before beginning the project.

Recommendations

1. Identify clear parameters based on context and strategic considerations.

The ideal parameters for the project will vary based on program strategyand context. Some programs will want to build on existing projects in

specic cities; others will want to use climate change as an introduction

to new areas. In some cases the strategy will point towards working in

megacities; in others, in secondary cities. Determining the appropriate

city size and condition with as much specicity as possible will help to

reach a short list relatively quickly and easily.

2. Prioritize political will. Political will, or “responsive local government”,

as one interviewee termed it, is the most important factor in getting

swift traction for a successful project, so political will should be given

signicant weight in the selection of cities. The ACCCRN program used

one of the most efcient techniques for ensuring this by requiring cities

to apply for participation in order to gauge their commitment.

3. The importance of a champion. While political will in general is important,

a complex program that requires individuals from multiple agencies,

departments, and organizations to add to their list of responsibilities

also benets greatly from having one or two people who act as its

champions, driving the process forward (this is particularly important if,

as in the case with ACCCRN, the primary project staff are off-site). While

the existence and inuence of a champion may not always be apparent

during the selection process, potentials should be noted and engaged

as early as possible.

4. Understand and work within existing structures. The ACCCRN process

took advantage of the existence of the national Association of Mayors

(APEKSI) to reach and contact a number of municipalities.

5. Make use of personal contacts. While it should not be a criteria for

selection of a city, the existence of some personal contact between

project staff and city counterparts can be helpful in determining political

will and identifying champions. In addition, a personal connection canhelp to convince the city government that this is a legitimate opportunity

that is worth their time to participate in.

6. Be aware of potential changes during the duration of the project. During

the city selection process it is important to be aware of changes in the

political system or players that may occur during the project period. For

example, in Semarang, a mayoral election made a signicant (and in

this case positive) change i n project implementation.

76 Studi Kasus pada Implementasi ACCCRN di Indonesia A Case Study of the ACCCRN Indonesia Implementation


5/17

Bandar LampungPada awal pembentukannya, Tim Kota Bandar Lampung beranggotakan

hampir tiga puluh orang; namun berdasarkan informasi yang diperoleh,saat ini anggota Tim Kota yang aktif hanya kurang lebih sepuluh orang. Tim

ini diketahui tidak melakukan pertemuan secara rutin, namun baru-baru ini

telah diajukan suatu proposal untuk pelaksanaan pertemuan bulanan. Tim

Kota di Bandar Lampung dipimpin oleh Bappeda yang selama ini ditengarai

sebagai aktor yang aktif dalam mendorong pelaksanaan program ACCCRN.

Ketua dari Tim Kota, yaitu Desti, lebih memilih untuk menargetkan

tercapainya kuorum (lebih dari separuh) di setiap pertemuan dibandingkan

dengan mencoba meyakinkan setiap anggota untuk hadir di setiap

pertemuan; dimana opsi yang terakhir dianggap Desti sebagai kondisi

yang sulit tercapai karena kesibukan setiap anggota tim. Terlepas dari

keberhasilannya dalam memastikan kehadiran anggota tim dalam jumlah

yang cukup di setiap pertemuan, sehingga memungkinkan

dilaksanakannya diskusi dan pengambilan keputusan;

namun Desti mengakui bahwa berubah-ubahnya

peserta pertemuan, terutama di awal-awal program,

merupakan suatu masalah bagi pelaksanaan

program ACCCRN.

SemarangPerubahan juga dialami oleh Tim Kota di Semarang dari waktu ke waktu.

Pada awalnya tim ini dibawah kendali dan dipimpin langsung oleh Kantor

Lingkungan Hidup, dan melibatkan sekitar tiga puluh partisipan yang berasal

dari berbagai dinas terkait, LSM, dan universitas. Setelah berakhirnya

satu tahun pertama, tim ini melakukan proses evaluasi. Evaluasi pertama

dilakukan dengan difasilitasi oleh Mercy Corps di Jakarta; namun karena

pada evaluasi pertama tersebut tidak dicapai suatu kesimpulan, maka tim

kembali melakukan evaluasi, kali ini secara internal.

Berdasarkan hasil evaluasi, disepakati bahwa Tim Kota akan berada di

bawah kendali Bappeda yang notabene memiliki kapasitas lebih untuk

mengorganisir dinas-dinas lain di kota. Secara keanggotaan juga dilakukan

perubahan, dimana pada awalnya partisipan Tim Kota lebih difokuskan pada

kehadiran perwakilan setiap dinas/organisasi (memperbolehkan perbedaan

perwakilan di setiap pertemuan), kemudian diubah menjadi difokuskan

pada individu tertentu; partisipan yang didaftarkan harus sebagai individu,

bukan sebagai perwakilan dinas/organisasi tertentu. Hal ini dilakukan untuk

mengatasi isu ketidak konsistenan anggota Tim Kota di setiap pertemuan.Dari sisi struktural, perubahan yang dilakukan adalah membentuk dua

tingkat keanggotaan; dimana anggota-anggota kunci, tujuh sampai delapan

orang yang memiliki tingkat keaktifan tinggi, membentuk suatu tim inti;

sementara anggota lain yang memiliki tingkatan lebih tinggi di pemerintahan

serta aktor-aktor politik akan tetap terlibat di dalam program ini lnamun lebih

memegang peranan sebagai tim penasihat. Hal ini telah terbukti efektif di

dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan menarik partisipasi

tanpa mengacuhkan pemangku kepentingan utama.

Perubahan Persepsi dan Sikap terhadap Perubahan IklimTerlepas dari masih perlu diyakinkannya sebagian kecil pemangku

kepentingan, baik di Semarang ataupun Bandar Lampung, mengenai

perubahan pola iklim selama beberapa dekade terakhir ataupun mengenai

dampak lingkungan negatif yang berpotensi mengancam penduduk

rentan di kedua kota tersebut; pembentukan Tim Kota terbukti telah dapat

meningkatkan kesadaran di kedua kota mengenai latar belakang ilmiah dari

perubahan iklim dan dampak lingkungan terkait, serta mengenai tindakan

adaptasi sebagai suatu strategi. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui

bahwa sebagian besar orang lebih mengaitkan perubahan iklim dengan

mitigasi dibandingkan adaptasi.

Bandar Lampung The City Team in Bandar Lampung originally consisted of almost thirty

members, although now informants agree the number of active participantsis closer to ten. It does not meet regularly, although a proposal has been

recently put forward for monthly meetings. The City Team is led by the

Bappeda, which has been an active force in the project.

The leader of the team, Desti, aims to have at least a quorum (more than half)

at every meeting, rather than trying to convince everyone to attend every

time, which she believes i s unrealistic, “since everyone is busy.” Although she

has been largely successful in managing to get enough people in meetings

for discussions and decisions, she admits that the frequent switching of

participants, especially at the beginning, was a problem.

Semarang The City Team in Semarang has also evolved over time. It was originally

seated in and led by the Ministry of the Environment, and included around

thirty participants culled from relevant ministries, NGOs, and universities.

After one year the team conducted an evaluation, rst with Mercy Corps

facilitation in Jakarta, and then, when no conclusion was reached there,

internally.

The evaluation resulted in the City Team moving to Bappeda, which has

more power to convening other ministries. It also shifted from requesting

participants from each ministry or organization to requesting participants

by name, in order to reduce inconsistency in the team members. The City

Team also developed a dual-tier structure, in which key dedicated members

form a “core team” of around seven or eight who meet regularly, while

higher level and more inuential political players continue to be involved

on a less intensive basis as an “advisor team.” This has

proved effective in facilitating decision-making andinformed participation without alienating important

stakeholders.

Changing Attitudes To Climate Change While few if any stakeholders in either Semarang or Bandar Lampung need

convincing that there had been changes in climate patterns over the past

decade, or that the cities face serious environmental hazards that threaten

their most vulnerable residents, the formation of the City Team has helped

raise awareness both about the scientic background for these changes and

hazards, and about adaptation as a strategy. According to interviews, most

people relate climate change to mitigation rather than adaptation.

IV. Tim KotaCity Team

Tim Kota, dengan segala kelebihan maupun kekurangannya, merupakan inti dari program ACCCRN.

Menarik keterlibatan organisasi dan partisipan yang tepat sebagai bagian dari Tim Kota merupakan suatu

sistem kerjasama yang efektif antara pemerintah kota dengan program; selain juga tentunya menjadi kunci

di dalam keberlanjutan program tersebut. Namun di balik kelebihan ini, terdapat juga kemungkinan bahwa Tim

Kota menyimpan sendiri ilmu dan kapasitas yang mereka dapat, tanpa menyebarluaskan ilmu tersebut kepada

pihak-pihak lain di luar anggota Tim Kota.

The City Team is the heart of the ACCCRN program, and as such encapsulates its strengths and its limitations. Reaching the right structure and participants

on the City Team makes it a potent fulcrum between the program and the municipality, as well as a key player in the sustainability of the efforts. However, the

City Team can also concentrate knowledge and capacity, without doing enough to disseminate learnings outside of its members.



6/17

TantanganTim Kota, sebagai struktur inti dari program ACCCRN, menghadapi berbagai

tantangan dan hambatan baik dalam proses internalnya – bagaimana

agar dapat berjalan dan berfungsi secara efektif sebagai suatu tim –

maupun dalam mencapai tujuan yang lebih luas – bagaimana cara untuk

meningkatkan posisi dan tingkat kepentingan kebijakan dan rencana terkait

perubahan iklim di pemerintahan kota.

Kedua tantangan ini merupakan hal yang sangat bermanfaat, tidak hanya

bagi proyek terkait perubahan iklim di masa yang akan datang, tetapi juga

untuk program/kegiatan lain yang mencoba untuk meintegrasikan pihak luar

(dari sisi keahlian dan pendanaan) ke dalam sistem pemerintahan kota (dari

sisi perencanaan dan pendanaan ).

Dalam kaitannya dengan proses, Tim Kota menghadapi tantangan yang

sama selayaknya program/kegiatan lain yang memberikan beban lebih

kepada staf pemerintahan untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut

tanpa adanya gaji tambahan.

1. Tingginya tingkat perubahan anggota tim. Adanya agenda pekerjaan

yang lain serta perbedaan tingkat kepentingan mengakibatkan pertemuan

rutin Tim Kota acapkali dihadiri oleh peserta yang berbeda-beda. Akibatnya,

sulit untuk membangun tingkat pengetahuan yang setara di antara anggota

tim kota; seringkali waktu terbuang untuk memberikan penjelasan kepada

peserta baru.

Walaupun kedua Tim sama-sama menyadari isu ini, namun mereka memiliki

solusi yang berbeda. Pada kedua kasus, di dalam Tim Kota sendiri akhirnya

muncul suatu grup kecil berisikan partisipan yang memiliki ketertarikan

tinggi pada isu perubahan iklim. Di Bandar Lampung, kondisi ini diterima

dan grup kecil ini secara tersirat dianggap sebagai representasi dari Tim

Kota. Sementara di Semarang, Tim Kota dibagi lagi menjadi 2 grup, dimana

salah satunya – grup kecil – memiliki tingkat pertemuan yang lebih tinggi.

Kedua grup ini sama-sama meminta partisipan didaftarkan sebagai individu,

dan bukan meminta perwakilan dari dinas.

2. Tingginya tingkat perubahan dinas yang menjadi anggota Tim Kota. Seperti

halnya negara lain di dunia, staf pemerintah kota di Indonesia mengalami

rotasi/mutasi pekerjaan secara rutin. Hal ini mengakibatkan perubahan

keanggotaan; baik dari sisi i ndividu maupun dari sisi keberadaan perwakilan

suatu dinas; di dalam Tim Kota. Sebagai contoh, sepanjang keterlibatanya

di dalam Tim Kota, seorang staf pemerintahan di Bandar Lampung pernah

berdinas di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan serta Dinas Kesehatan.

Terlepas dari partisipasi aktif individu tersebut di dalam program, namun

sebagai akibat dari mutasi ini, Dinas Pekerjaan Umum tidak lagi memilikiperwakilan di dalam Tim Kota.

Kedua kota sampai saat ini belum mendapatkan solusi yang tepat untuk

menghadapi tantangan ini, walaupun keduanya menyadari akan pentingnya

transfer ilmu dari anggota tim kepada staf-staf lain di lingkungan dinas/

instansi mereka sehingga dapat membantu proses perpindahan tanggung

jawab.

3. Kurangnya keberagaman anggota Tim Kota. Kedua Tim Kota diketahui

tidak memiliki perwakilan yang cukup dari sektor swasta, dan keduanya juga

tidak melibatkan pemimpin masyarakat. Walaupun kedua pihak tersebut

dilibatkan di dalam aktivitas Shared Learning Dialogues, namun partisipasi

mereka di dalam Tim Kota juga akan memberikan efek positif.

4. Konik eksisting di antara anggota tim. Pada beberapa kasus, isu saling

curiga antara LSM dengan pemerintah ditengarai sebagai sesuatu hal yang

masih dapat diatasi, namun tentunya membutuhkan waktu. Fasilitator harus

dapat menyadari ketegangan antar pihak dan mencari cara untuk meredam

konik yang dapat terjadi.

Challenges/Pitfalls The City Team, as the core structure of the project, faces challenges both

in its own processes – how to be a functioning and effective group – and in

achieving its broader goals – how to raise the level of climate change policy

and planning in the municipality.

Both of these sets of challenges are instructive not only for future climate

change projects, but also for almost any initiative that seeks to integrate

outside expertise and funding with local government planning and budgets.

In terms of process, the City Teams faced the same challenges faced

by any initiative which asks government employees to take on additional

responsibilities without additional pay or prestige.

1. High turnover among members. With competing schedules and varying

levels of interest, ministries would often be represented by different

individuals in successive meetings. This made it difcult to build a standard

knowledge base across members and resulted in wasted time bringing new

people up to speed.

While both City Teams recognized this issue realistically, they have taken

slightly different approaches to dealing with it. In both cases, a smaller group

of participants with a strong interest in the issues emerged organically within

the City Team. In Bandar Lampung, this is accepted and used as a proxy

for the City Team implicitly. Semarang has explicitly created two separate

teams within the City Team, one of which meets more frequently. Both teams

also request participants by name, rather than requesting one person from

a given ministry.

2. High turnover among participating agencies. As in many countries,

Indonesia local government ofcials are rotated among ministries on a regular

basis. This can result in further turnover in the City Team – or, alternatively,

for members remaining on the City Team while ministries are no longer

represented. For example, one ofcial in Bandar Lampung has worked for

the Ministries of Public Works, Fisheries, and Health during his tenure on the

City Team. While his consistent participation on the team as an individual has

been positive, Public Works is no longer represented by anyone.

Neither city has found a satisfactory solution to this challenge, although

both mentioned the need to promote greater transmission of learnings from

City Team members to others in their ministries, which would facilitate more

productive handovers.

3. Not enough diversity in the City Team. Both City Teams were short on

private sector actors, and neither included community leaders. Although

those groups were invited to the Shared Learning Dialogues, the City Team

would also benet from their participation.

4. Pre-existing friction among members. In some cases, suspicion between

NGOs and the government was mentioned as something which could be

overcome, but which took some time to work out. Facilitators should try to

be aware of tensions among participants and nd ways to work through or

around them.



7/17

5. Rendahnya tingkat partisipasi anggota. Dikarenakan sifat pekerjaan

ACCCRN yang sukarela (tanpa dibayar) dan dengan tingkat prestis yang

kurang tinggi, maka tidaklah mengherankan jika program kesulitan dalam

mendapat tingkat partisipasi penuh dari anggota Tim Kota.

Strategi yang dirasa paling efektif untuk mengatasi masalah partisipasi ini

adalah dengan mengidentikasi orang-orang yang benar-benar tertarik

dan berdedikasi terhadap isu perubahan iklim serta, jika mungkin, orang-

orang yang senang bekerja sama. Di Semarang, ‘tim inti’ di dalam Tim Kota

bertemu secara informal setiap dua minggu sekali; seringkali di rumah

makan ataupun di rumah seorang anggota tim. Di Bandar Lampung, ketua

Tim Kota memberikan undangan pertmeuan formal disertai dengan sms

sebagai pengingat; mereka juga mempertimbangkan untuk mengadakan

pertemuan rutin, sebagai pengganti pertemuan ad-hoc¬.

Di luar berbagai tantangan yang dihadapi Tim Kota agar dapat berfungsi,

ada satu tantangan lain yang perlu diatasi, yaitu keefektifan tim ini sebagai

suatu kesatuan yang dapat mendorong peningkatan kesadaran terhadap

perubahan iklim serta mendorong perencaan langkah adaptasi.

6. Kurangnya kapasitas dan lemahnya peningkatan kapasitas. Keinginan

untuk belajar lebih banyak lagi, khususnya mengenai topik i lmiah, merupakan

hal yang dikemukakan oleh anggota Tim Kota di kedua kota. Secara umum,

mereka berpendapat bahwa proses peningkatan kapasitas yang diberikan

oleh program ini kurang mencukupi untuk menjalankan tugas-tugas yang

harus mereka lakukan; misalnya memilih proyek percontohan yang sesuai

berdasarkan dampak perubahan iklim dan menyampaikan informasi kepada

pemangku kepentingan yang lain. Kurangnya kapasitas juga bisa dilihat dari

desain proyek serta persiapan proposal proyek di Bandar Lampung, yang

kemudian berdampak negatif pada pelaksanaan ACCCRN di kota tersebut

manakala proposal yang diajukan tidak didanai oleh Rockefeller Foundation.

Perlu tersirat di dalam pendanaan dan perencanaan, bahwasanya

peningkatan kapasitas memerlukan lebih dari sekali presentasi atau

lokakarya, terutama apabila berkaitan dengan tema yang di luar bidang

kerja peserta (misal tema analisa ilmiah untuk orang-orang yang tidak

berkecimpung di bidang tersebut).

7. Kurangnya penyebaran informasi dan partisipasi, di luar Tim Kota. Selain

dari Shared Learning Dialogues (akan didiskusikan di bagian selanjutnya),

ACCCRN tidak memiliki suatu struktur formal untuk menyebarkan

pengetahuan atau mendorong partisipasi di luar Tim Kota; baik untuk

instansi pemerintah, LSM atau universitas atau bahkan untuk masyarakat

umum. Walaupun tingginya kekompakan di dalam internal Tim Kota, seperti

yang terjadi di Semarang, berujung kepada proses pengambilan keputusan

yang lebih efektif serta peningkatan komitmen di dalam tim; di lain pihak

hal ini juga berdampak pada terkonstrasinya pengetahuan dan partisipasi

di dalam tim tersebut. Proyek yang dilakukan menjadi lebih terfokus pada

membangun momentum dan ketertarikan akan isu perubahan iklim di dalam

Tim Kota, hampir melupakan inti dari program itu sendiri yaitu memberikan

manfaat bagi masyarakat yang terkena risiko.

Sekurang-kurangnya, harus ada suatu mekanisme untuk mempublikasikan

keputusan dan hasil yang diperoleh kepada masyarakat penerima manfaat

dan kota secara luas; diperlukan juga suatu struktur (seperti misalnya

agenda untuk melakukan training/pertemuan saat makan siang atau jumlah

presentasi yang harus dilakukan) yang dapat mendorong anggota Tim

Kota untuk membagi informasi yang mereka peroleh kepada dinas/instansi/

organisasi asal mereka. Selain daripada itu, aktivitas monitoring dan evaluasiketat dengan indikator yang jelas yang dilakukan di lingkungan penerima

manfaat dapat membantu dalam memfokuskan kegiatan pada kelompok

rentan, serta pada pencapaian penting dalam hal tingkat keterlibatan dan

keterkaitan para pemangku kepentingan.

Pencapaian

Pembentukan Tim Kota telah berhasil mencapai satu tujuan utama program

ACCCRN. Di Semarang, dan dengan lingkup yang lebih kecil di Bandar Lampung,

sekarang telah terbentuk suatu koalisi yang melibatkan berbagai pemangku

kepentingan yang bertujuan untuk mendorong dan menggiatkan adaptasi

perubahan iklim serta memiliki kesadaran akan potensi pendanaan untuk proyek

adaptasi perubahan iklim. Walaupun pada awalnya sebagian anggota tim telah

bekerja di bidang perubahan iklim atau telah mendorong aksi adaptasi,

5. Low participation by members. With ACCCRN requiring unpaid, not

particularly prestigious extra work, it is less surprising that it is difcult to get

full participation than that participation is as high as it is.

The most effective strategies to ensuring participation seem to be identifying

people who are already interested and invested in the issues discussed and,

if possible, people who enjoy working together. In Semarang, the “core team”

within the City Team meets informally every two weeks, often at a restaurant

or at the house of a team member. In Bandar Lampung, the City Team leader

has attempted to reinforce letters of invitation to meetings with sms reminders;

they are also considering instituting regular, instead of ad hoc, meetings.

Beyond the challenges in getting the City Team to function are the challenges

in its effectiveness as an entity promoting climate change awareness and

adaptation planning.

6. Lack of capacity and insufcient capacity building. A desire to learn

more and particularly to have more scientic capacity was expressed by

many City Team members in both cities. Almost universally, they feel that

the capacity building supported by the program is insufcient for the tasks

they are supposed to take on, such as selecting pilot projects based on

climate change adaptation impact and informing additional stakeholders. A

lack of capacity was also noted in project design and preparation of project

proposals in Bandar Lampung, which adversely affected the implementation

of ACCCRN when proposals were not funded by the Rockefeller Foundation.

There needs to be a recognition in budgets and planning that capacity building

will require more than one-off presentations or workshops, particularly when

it is on a subject out of the participants’ normal scope of work (e.g., scientic

analysis for non-scientists).

7. Lack of dissemination of information and participation beyond the City

Team. Other than the Shared Learning Dialogues (discussed below),

ACCCRN has no formal structure or provisions for disseminating knowledge

or encouraging participation beyond the City Team, either within government

ministries, NGOs, or universities, or to the general public. While greater

cohesiveness within the City Team, as in the case of Semarang, leads to a

more effective decision-making process and more commitment to the project,

it also tends to concentrate the knowledge and participation within that

group. The project became focused on creating momentum and excitement

around climate change adaptation within the City Team to the point of losing

sight of the at-risk communities that are supposed to be the beneciaries.

At a minimum, there should be some mechanism for publicizing decisions and

results to beneciaries and the city at large; there should also be a structure

(such as a calendar for brown-bags or required number of presentations)

that encourages City Team members to share information from their meetings

with their respective ministries or organizations. Beyond that, more stringent

M&E with clear i ndicators around beneciary populations can help to keep

the focus on vulnerable groups, as well as on the important and admirableaccomplishment of levels of engagement among stakeholders.

Success/Impact

The establishment of the City Team has succeeded in one of the key (if not

explicitly stated) objectives of the ACCCRN program. In Semarang, and to a

lesser extent in Bandar Lampung, there is now a moderately diverse coalition

of stakeholders dedicated to promoting climate change adaptation and

aware of potential funding availability for CCA projects. While some of the

members already worked on climate change issues or promoted adaptation,

the collaboration and the funding orientation are both results of this project.



8/17

namun adanya program ACCCRN ini telah membantu memfasilitasi

kolaborasi berbagai pihak serta memberikan orientasi mengenai

pendanaan.

Rekomendasi

1. 1. Undang pihak-pihak yang ingin berpartisipasi . Seperti halnya

pemilihan kota, mencari individu yang ingin menjadi bagian dari proyek

ini adalah kunci untuk membentuk suatu Tim Kota yang aktif dan memiliki

tingkat keterlibatan tinggi. Satu strategi yang sukses diimplementasikan

oleh ACCCRN adalah mengidentikasi seorang champion, seseorang

yang memang sudah memiliki ketertarikan pada isu perubahan iklim

dan berkomitmen untuk memajukan proyek; serta strategi mereka dalam

menggunakan kontak personal untuk mengidentikasi calon partisipan,

walaupun strategi ini selaiknya diiringi dengan metode perekrutan yang

lain untuk memastikan partisipan berasal dari kalangan yang lebih luas,

tidak hanya bergantung kepada jaringan sosial seseorang saja. Harus

diupayakan bahwa perwakilan dari suatu dinas tidak berubah-ubah

di setiap pertemuan, baik dengan cara mengundang individu tertentu

ataupun meminta dinas untuk mengirimkan satu orang perwakilan tetap.

2. Berupaya melibatkan berbagai jenis organisasi dan aktor

ke dalam Tim Kota. Satu poin utama dari Semarang dan

Bandara Lampung adalah kurangnya perwailan dari sektor

swasta di dalam Tim Kota. Terlepas dari kesulitan yang

diperoleh dalam menarik komitmen partisipan, namun

perlu diupayakan secara terus-menerus untuk menarik

ketertarikan dan keterlibatan partisipan dari kalangan yang

lebih luas.

3. Identikasi dinas yang dirasa paling efektif untuk memimpin Tim Kota.

Selain daripada perlunya seorang champion individu untuk mendorong

implementasi proyek, diperlukan juga suatu organisasi dengan posisi

yang kuat yang dapat menarik isu ini ke dalam pemerintahan kota . Salah

satu alasan keberhasilan Tim Kota ACCCRN dalam mengintegrasikan

prioritas mereka ke dalam proses perencanaan kota adalah karena Tim

Kota berada di bawah tanggung jawab Bappeda, dinas utama untuk

bidang koordinasi dan perencanaan, memberikan mereka legitimasi dan

akses langsung ke proses perencanaan, dan hingga tataran tertentu,

kewenangan di atas dinas-dinas lain. Pentingnya hal ini disampaikan

berulang kali oleh interviewee dengan memberikan contoh kasus yang

terjadi di Semarang, dimana memindahkan tanggung jawab atas Tim

Kota dari BLH ke Bappeda berdampak pada peningkatan tingkat

partisipasi dan efektivitas tim.

Susunan yang paling sesuai dan efektif untuk suatu Tim Kota akan

berbeda-beda tergantung kepada struktur dari pemerintah kota

itu sendiri, sehingga diperlukan suatu analisa terhadap pemangku

kepentingan sebagai metode identikasi.

4. Identikasi metode/alat dalam sistem birokrasi yang dapat

digunakan untuk membentuk Tim Kota secara formal. Di Indonesia,

ditandatanganinya surat keputusan penugasan oleh walikota

merupakan faktor utama yang mendorong staf pemerintahan untuk

melakukan pekerjaan tambahan terkait program ACCCRN. Tergantung

kepada konteksnya, penyusunan perjanjian formal dengan institusi lain,

seperti universitas, juga dapat dipertimbangkan. Pengakuan secara

formal mengenai eksistensi Tim Kota dan komitmen untuk mendukung

tim ini dapat membantu mendorong ketertarikan dan keterlibatan

institusi anggota tim dalam isu perubahan iklim.

5. Menyusun suatu struktur yang eksibel agar dapat melakukan

pengambilan keputusan dan penyertaan. Satu contoh

struktur yang dianggap sukses adalah yang terbentuk di

Semarang; dimana di dalam Tim Kota terdapat suatu tim inti

yang bertugas sebagai implementor utama yang bekerja

dengan didukung oleh tim penasihat yang melibatkan

pejabat dengan tingkatan lebih tinggi serta pihak lain yang

ditengarai sesuai sebagai anggota tim namun tidak memiliki

waktu yang cukup ataupun tingkat ketertarikan untuk memajukan

program ini. Namun tentunya masih ada bentuk-bentuk struktur yang

lain, selain daripada contoh dari Semarang ini.

6. Mendorong pelaksanaan pertemuan informal, sebagai tambahan dari

SLD. Hal ini terjadi setidaknya di Semarang, dimana adanya pertemuan

informal ditengarai telah membantu meningkatkan efektivitas pekerjaan

tim inti dari Tim Kota.

7. Mengidenti kasi dan menumbuhkan pemimpin. Champion ataupun

individu yang proaktif dan antusias dalam memajukan program dapat

Recommendations

1. Invite those who want to participate. As with the city selection, nding

the people who want to be a part of the project is key to establishing an

engaged, active City Team. One strategy successfully used by ACCCRN

is to identify a champion, someone who is already interested in climate

change issues and is committed to moving the project forward, and

using their contacts to identify participants, although that should be

combined with other methods of recruitment to ensure representation

broader than one person’s social network. Efforts should be made for

ministries to be represented by the same person at every meeting,

whether by inviting people by name or through specic requests to the

ministry to designate a single, non-interchangeable participant.

2. Work to engage a diverse range of organizations and

actors on the City Team. One point from both Semarang and

Bandar Lampung was the insufcient representation of the

private sector on the City Team. While it may be difcult to get

commitments for participation, continuing efforts should be

made to attract a broad spectrum of participants.

3. dentify the most effective ministry to take the lead on the city

team. In addition to having an individual champion to push forward

implementation, in order for the program to gain traction within municipal

government it needs to have a strong position within the system. Part

of the reason the ACCCRN City Teams were effective at embedding

their priorities in city planning processes was because the City Team

was based in the BAPPEDA, the key coordination and planning ministry,

giving it legitimacy, direct access to planning processes, and some

degree of convening authority over other ministries. The importance of

this was mentioned again and again by interviewees, and demonstrated

in the case of Semarang, where moving the City Team from the Ministry

of the Environment to BAPPEDA led to greater participation and

effectiveness.

The most appropriate and effective setting for the City Team will vary

depending on the structure of local government, so a stakeholder

analysis should be used to identify it.

4. Identify the bureaucratic necessary tools to formally establish the

City Team. In Indonesia, having the mayors sign a letter establishing

the City Team was a key factor in authorizing city employees to spend

their working time on it. Depending on the context, formal agreements

with other institutions, such as universities, could also be considered.

The formal recognition of the City Team and commitment to support it

can also promote greater interest and investment in climate change by

participating institutions.

5. Set out a structure exible enough to allow for decision-

making and inclusion. The Semarang model of having a core

group that does most of the actual work along with an advisor

group that includes higher-ranking ofcials and others who are

desirable as members but do not necessarily have the time or

interest to drive the process forward is one successful example,

but there are other possibilities.

6. Promote informal meetings in addition to the SLDs. At least in Semarang,

informal meetings helped the core group of the City Team to work more

effectively.

7. Identify and cultivate leaders. Champions or proactive, enthusiastic

individuals who drive the project forward can make the difference



9/17

menjadi suatu pembeda antara Tim Kota yang sukses dengan Tim Kota

yang bahkan kesulitan dalam mencapai tingkat kehadiran minimum.

Saat champion telah teridentikasi, mereka harus dilatih dan didorong

dengan memberikan tanggung jawab lebih serta semangat.

8. Mendedikasikan sumber daya untuk peningkatan kapasitas.

Peningkatan kapasitas haruslah menjadi salah satu fokus agar Tim

Kota dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif, serta tentunya

untuk memastikan bahwa tim ini dapat berkelanjutan dan berjalan

sendiri setelah program ACCCRN selesai. Lebih lanjut, di dalam kasus

ACCCRN, anggota tim memiliki keinginan yang tinggi untuk belajar lebih

banyak lagi; baik mengenai isu perubahan iklim maupun mengenai

pembelajaran Bahasa Inggris mengingat mereka perlu berpartisipasi

di acara lokakarya internasional. Peningkatan kapasitas, terutama yang

dilakukan oleh institusi/tenaga ahli yang sesuai yang menurut peserta

dapat membantu meningkatkan kapasitas mereka, dapat menjadi

insentif bagi partisipan untuk berpartisipasi serta meningkatkan loyalitas

mereka terhadap Tim Kota.

9. Menyusun struktur dan mekanisme penyebaran pengetahuan oleh Tim

Kota. Anggota Tim Kota harus didorong untuk menyebarluaskan ilmu

yang mereka dapat, serta hasil dan perencanaan yang telah dilakukan;

baik di lingkup internal dinas mereka maupun kepada masyarakat luas.

Insentif dan indikator harus disusun untuk memastikan bahwa fokus

Tim Kota adalah pada dampak yang terjadi, termasuk apabila dampak

tersebut di luar lingkup kerja mereka.

between a successful City Team and one that can barely complete the

minimal requirements for participation. When champions are identied,

they should be fostered and encouraged through greater responsibility

and encouragement.

8. Devote resources to capacity building. Capacity building needs to be

taken seriously for the City Team to do the work it is supposed to do, and

particularly for it to stand alone after the end of the project. Moreover,

at least in the case of ACCCRN, the members are eager to learn more,

whether about climate change issues or of the English language that

they need to participate in international owrkshops. Capacity building,

particularly if it is done by the appropriate experts or institutions and in

a way that gives it value in the eyes of the participants, can be a strong

incentive for participation in and loyalty to the City Team.

9. Set up structures and mechanisms for the City Team to disseminate their

knowledge. City Team members should be encouraged to disseminate

their learnings, results, and plans both within their home institutions and

to the wider public. Incentives or indicators should be set up to keep the

City Team focused on impacts beyond their own functioning.

Dalam program ACCCRN, setiap kota mengadakan lima kali SLD, dengan

tema yang difokuskan pada:

1. Pengenalan ACCCRN dan identikasi kerentanan kota;

2. Mendiskusikan hasil kajian kerentanan dan adaptasi;

3. Mendiskusi kan kemajuan proyek percontohan;

4. Menyusun concept note dan proposal adaptasi serta mengintegrasikan

strategi adaptasi perubahan iklim ke dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota; dan

5. Menyampaikan hasil dari studi sektoral serta mengidentikasi peluang

pendanaan.

Perubahan Persepsi dan Sikap terhadap Perubahan IklimShared Learning Dialogue merupakan jalan utama untuk menginformasikan

isu perubahan ikim kepada pemangku kepentingan di luar Tim Kota.

Sebagian besar pihak yang diwawancara merasa bahwa pelaksanaan

SLD telah membantu meningkatkan kesadaran akan isu perubahan iklim,

serta terutama menarik perhatian masyarakat akan pentingnya tindakan

adaptasi, dibandingkan tindakan mitigasi. Namun, inteviewee juga merasa

bahwa durasi pelaksanaan SLD terlalu singkat dan frekuensinya terlalu

rendah, sehingga sulit untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh

mengenai isu ini.

V. Shared Learning Dialogues

Kegiatan Shared Learning Dialogues memiliki 2 peranan: sebagai alat utama dalam memperkenalkan,

berdiskusi dan mengintegrasikan informasi dari tenaga ahli baik eksternal maupun internal program; serta

sebagai struktur utama dalam menarik keterlibatan pemangku kepentingan lain, di luar Tim Kota.

Shared Learning Dialogues yang dilakukan oleh ACCCRN, walaupun terbukti sukses dalam pelaksanaannya, namun

memiliki kekurangan dalam hal pengelolaan jarak jauh; dimana tema dan waktu pelaksanaan acara seringkali diputuskan

oleh pihak manajemen yang berada di Jakarta ataupun oleh donor; sehingga dampak kegiatan ini terhadap peserta kurang optimal.

The Shared Learning Dialogues play a double role: they are the main vehicle for introducing, discussing, and assimilating information both from outside

experts and from within the program; and they are the primary structure for incorporating stakeholders beyond the City Team.

The ACCCRN Program Shared Learning Dialogues, though they were successfully implemented, suffered from remote management, with decisions about

topics and timing often decided either in Jakarta or by the donors, lessening their impact.

In the ACCCRN program, ve SLDs were held in each city, focusing on:

1. introducing ACCCRN and identifying vulnerabilities;

2. discussing the results of the VAA;

3. discussing pilot project progress;

4. developing further concept notes and adaptation proposals and

integrating climate change adaptation strategies into the city’s Medium-

Term Development Plan;

5. and delivering the results of the sector studies and identifying funding

opportunities.

Changing Attitudes To Climate ChangeThe Shared Learning Dialogues are the primary avenue for communicating

information about climate change to stakeholders beyond the City Team.

Most interviewees felt that the SLDs had raised awareness of climate change

issues, and particularly drawn attention to the importance of adaptation as

opposed to mitigation. However, interviewees also felt that the SLDs were too

short and too infrequent to promote real understanding.



10/17

Tantangan1. Menyeimbangkan kedalaman informasi. Durasi SLD yang terlalu

panjang ataupun frekuensinya yang terlalu sering akan menjadi beban

tersendiri bagi para pemangku kepentingan kota yang kemudian akan

menyebabkan menurunnya ketertarikan dan komitmen partisipan. Akan

tetapi, apabila SLD jarang diadakan akan mengakibatkan kurangnya

rasa memliki partisipan dan Tim Kota terhadap program ini, terlebih lagi

mereka juga akan kurang memahami isu perubahan iklim.Salah satu

tantangan utama bagi program ACCCRN adalah mencari cara yang

sesuai untuk memudahkan masyarakat luas, yang belum menjalani

pelatihan atau tidak memiliki latar belakang terkait, untuk mengakses

informasi mengenai perubahan iklim.

2. Berubah-ubahnya partisipan acara. Seperti halnya dengan yang terjadi

pada Tim Kota, para pemangku kepentingan tidak selalu mengirim

perwakilan yang sama ke setiap acara SLD. Di satu sisi, kondisi ini

bermanfaat dalam hal penyebaran informasi perubahan iklim ke

kalangan yang lebih luas; namun di lain pihak, para partisipan yanghadir secara rutin berpendapat bahwa hal ini mengakibatkan proses

diskusi terhambat dan pengambilan keputusan berjalan lebih lambat

dikarenakan sebagian besar peserta yang hadir tidak terlalu memahami

terminologi serta konsep yang disampaikan pada SLD-SLD sebelumnya.

3. Penyebaran informasi dan keputusan kepada pihak-pihak di luar

partisipan SLD. Program ACCCRN tidak memiliki suatu mekanisme untuk

menyebarkan topik atau hasil dari SLD kepada kalangan luas di luar

peserta kegiatan, dan terkadang institusi mereka; sehingga seringkali

pemangku kepentingan lainnya di kota, selain dari peserta kegiatan,

tidak mengetahui mengenai SLD ataupun hasilnya. Mendapatkan suatu

mekanisme yang efektif dan hemat biaya untuk menyebarkan informasi

mengenai SLD ke seluruh masyarakat kota akan dapat berdampak

pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan perubahan iklim serta

adanya dukungan yang lebih besar terhadap kegiatan adaptasi.

PencapaianSLD telah berhasil memberikan suatu struktur, sampai tingkatan tertentu,

untuk program ACCCRN, dengan memberikan peluang untuk menyusun

jadwal kegiatan yang jelas dan teratur untuk pelaksanaan seluruh rangkaian

program. Secara umum, kegiatan ini juga berhasil dalam meningkatkan

kesadaran masyarakat akan perubahan iklim; serta meningkatkan pamor

program ACCCRN secara khususnya.

Rekomendasi1. Penggunaan pendapat masyarakat lokal. SLD harus didesain agar dapat

mengoptimalkan pendapat masyarakat lokal; untuk memastikan bahwa

solusi yang didapat dilakukan untuk mengatasi isu yang dirasakan oleh

masyarakat lokal, maupun yang terlihat oleh orang luar. Hal ini akan

membantu meningkatkan rasa kepemilikan serta partisipasi masyarakat

terhadap program.

2. Mekanisme penyebaran hasil dan informasi selain SLD. Pamet, poster,

SMS, iklan baris, radio atau metode lain yang dianggap sesuai untukkota tersebut; harus dicari dan ditentukan dalam rangka menyebarkan

informasi mengenai dan hasil SLD ke seluruh kota. Hal ini akan dapat

meningkatkan pamor isu perubahan iklim di kota, dan menarik dukungan

untuk pelaksanaan kegiatan dan proyek percontohan terkait.

Challenges/Pitfalls1. Balancing depth of information. Too long or frequent SLDs will be a burden

to stakeholders and probably outlast the interest and commitment of

participants. However, too few SLDs leave both participants and the City

Team lacking ownership of the process and without a thorough enough

understanding of climate change issues. One of the key challenges for

the program is to make climate change information accessible to people

without training or background in science.

2. Inconsistent participation. As with the City Team, stakeholders did not

always send the same representatives to participate in subsequent SLDs.

While this has the advantage of exposing more people to information

about climate change issues, those participants who did attend regularly

found that it slowed decisions and hampered discussions because ofthe large percentage of people who were not familiar with terminology

and concepts from previous SLDs.

3. Disseminating information and decisions beyond participants. The

ACCCRN program lacked any mechanism for disseminating the topics

or the results of the SLDs beyond immediate participants and in some

cases their institutions, so it is unlikely that many in the cities other

than the stakeholders who participated were aware of the SLDs or

their results. Finding an effective, low-cost mechanism for transmitting

information about the SLDs city-wide would go a long way to raising

awareness of climate change issues and garnering broader support for

adaptation initiatives.

Success/Impact The SLDs succeeded in giving the program a degree of structure that it

might not otherwise have had, setting clear dates for moving the program

through each stage of progress. They raised some degree of awareness

about climate change issues in general and raised the prole of the ACCCRN

program in particular.

Recommendations 1. Use of local input. The SLDs should be designed with as much local input

as possible, to make sure that they are addressing locally perceived

needs for information, as well as those needs seen from outside. This

will help to promote a sense of ownership and increased participation.

2. Some mechanism for dissemination of results and information beyond the

SLDs. Pamphlets, posters, text messages, newspaper advertisements,radio, or some other locally appropriate method should be determined

to spread information from the SLDs citywide. This will help to further

raise the prole of climate change issues in the city, rallying support for

initiatives and pilot projects.



11/17

VAA untuk program ACCCRN tidak hanya dilakukan oleh Mercy Corps,

tetapi juga melibatkan organisasi mitra lokal lainnya, yaitu Urban and

Regional Development Institute (URDI) dan Center for Climate Risk and

Opportunity Management for Southeast Asia and the Pacic (CCROM)

dengan kerjasama dengan ISET. Setiap institusi di atas melaksanakan kajian

untuk lingkup yang berbeda, dimana hasilnya kemudian akan dikompilasi

ke dalam satu dokumen Kajian Kerentanan (VA) untuk setiap kota. Mercy

Corps bertugas melaksanakan Kajian Kerentanan Berbasis Komunitas,

URDI melaksanakan Kajian Pemerintahan, sementara CCROM menyusun

Pemetaan dan Analisa Teknis serta bertanggung jawab menggabungkan

seluruh hasil kajian menjadi sebuah dokumen. Pemetaan ini menghadapi

berbagai tantangan, dimana masyarakat lokal beranggapan bahwa hasilnya

tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Dalam proses penyusunannya,

CCROM menggunakan data dari tingkat nasional yang tidak ter-update, dan

bukan data yang lebih baru dari tingkat lokal; mereka juga tidak melakukan

validasi terhadap informasi yang didapat di lapangan, sehingga hasilnya

dipermasalahkan.

Perubahan Persepsi dan Sikap terhadap Perubahan IklimWalaupun VAA dapat memberikan informasi mengenai sisi ilmiah dari

perubahan iklim dan potensi dampak yang mungkin dialami suatu lokasi

spesik, sebagian besar partisipan berpendapat bahwa metode dan cara

penyampaian informasi tersebut kurang tepat. Lebih lanjut, lemahnya

mekanisme penyampaian informasi menyebabkan VAA dan hasilnya hanya

diketahui oleh kalangan terbatas.

Tantangan1. Membuat informasi yang ada mudah diakses dan dipahami. Salah satu

tantangan utama program ini adalah menjembatani ‘gap’ antara ahli iklim

dengan partisipan lokal yang sedikit atau tidak memiliki latar belakang

ilmiah ataupun isu iklim. VAA harus menjadi kunci dalam mencapai hal

ini, namun tentunya diperlukan upaya untuk menerjemahkan hasil dari

kajian ke dalam bahasa dan presentai yang dapat dipahami oleh orang

awam.

2. Mendapatkan informasi yang sesuai. Di kedua kota, partisipan merasa

bahwa hasil VAA tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Di Semarang,

VAA disusun menggunakan data statistik nasional yang tidak ter-updatetanpa melakukan verikasi terlebih dahulu di lapangan, walaupun

kota sendiri sudah memiliki data statistik terbaru untuk tingkat kota.

Walaupun kondisi ini bisa dikatakan merupakan kekurangan dari mitra

yang melaksanakan VAA; namun hal ini juga merupakan pengingat

bahwa proses pengumpulan dan validasi data, walaupun menelan

biaya yang tinggi dan membutuhkan waktu yang lama, merupakan hal

yang penting dan membutuhkan pendapat lokal.

3. Menentukan informasi apa yang digunakan. Dalam kasus dimana VAA

tidak mencerminkan kenyataan di lapangan, keputusan mengenai

proyek percontohan dilakukan berdasarkan pendapat lokal, dan bukan

data. Walaupun kondisi ini didorong oleh adanya masalah penjadwalan,

dimana proyek percontohan ditentukan sebelum VAA selesai disusun;

hal ini memberikan contoh akan pentingnya informasi lokal, terlepas

dari digunakannya analisa secara ilmiah untuk isu ini.

4. Penyebaran informasi. Seperti halnya SLD, tidak ada mekanisme untuk

menyebarkan hasil SLD kepada pihak-pihak di luar partisipan, yaitu

Tim Kota dan pemangku kepentingan yang menghadiri SLD saat VAA

dipresentasikan.

VI. Kajian Kerentanan dan AdaptasiVulnerability and Adaptation Assessment

Kajian Kerentanan dan Adaptasi (VAA) merupakan basis ilmiah bagi penentuan dan pelaksanaan proyek

percontohan. Bahaya, kerentanan, aset dan opsi adaptasi ditentukan berdasarkan hasil analisa ilmiah

para ahli menggunakan konteks lokal.

Di dalam program ACCCRN, VAA dilaksanakan oleh organisasi mitra, yaitu CCROM. Terlepas dari hasil yang

dicapai oleh VAA, namun sebagian partisipan merasa bahwa kearifan lokal kurang dipertimbangkan di dalam kajian

ini. Selain itu, disampaikan juga bahwa penyusunan VAA menggunakan data/informasi yang tidak ter-update, sehingga

beberapa kesimpulan yang diambil dirasa kurang sesuai.

The Vulnerability and Adaptation Assessment (VAA) forms the scientic basis for the selection, and implementation, of the program’s

pilot projects. It should apply expert analysis to the local context to determine hazards, vulnerabilities, assets, and adaptation options.

In the ACCCRN program, the VAAs were carried out by partner organization CCROM. While the VAAs achieved some results, many

participants felt that they did not use enough local knowledge, and that a reliance on outdated information led to some errors in their

conclusions.

The VAAs for the ACCCRN project were conducted not only by Mercy Corps,

but also by local partners Urban and Regional Development Institute (URDI)

and the Center for Climate Risk and Opportunity Management for Southeast

Asia and the Pacic (CCROM) in coordination with ISET. Each institution

implemented a different assessment, and the results were then collated into

a single VA document for each city. Mercy Corps carried out a Community-

Based Vulnerability Assessment, URDI implemented a Governance

Assessment, and CCROM did a Mapping and Technical Analysis and

was also responsible for compiling all assessments’ results into a single

document. However, the mapping caused some difculties, as community

members complained that it did not reect the reality on the ground. CCROM

used outdated national data, rather than using more recent local data, and

did not validate their information in the eld, leading to signicant problems

with the results.

Changing Attitudes To Climate Change While the VAA provided information on climate science and predictions

of future impacts specic to the location, most participants felt that it was

not presented in an accessible way. In addition, the lack of dissemination

mechanism limited the number of people aware of the VAA and its results.

Challenges/Pitfalls 1. Making the information accessible. One of the overarching challenges

of the program is bridging the gap between climate experts and local

participants with little or no background in science or climate issues.

The VAA should be a key step in achieving this, but that requires that

effort be put into adjusting ndings into a language and presentation

that is accessible for the untrained.

2. Getting the right information. In both cities, participants felt that the

VAA did not accurately reect local conditions. In Semarang, the VAA

implementer used outdated national statistics, without checking themin the eld, although there were district-level statistics that were more

recent. While this can be attributed to poor performance of the partner

implementing the VAA, it is also a reminder that data collection and

validation, while expensive and time-consuming, is important and

requires local input.

3. Determining what information to use. In the cases where the City Team

members felt that the VAA did not reect the reality of the situation on

the ground, the pilot project decisions reect the local understanding,

rather than the data. While this was facilitated by the fact that, due to

scheduling issues, the pilot projects were selected before the VAA was

completed, it highlights the need to prioritize local information, while

using scientic expertise to analyze it.

4. Disseminating the information. As with the SLDs, there was no mechanism

for propagating the results of the VAA beyond the immediate participants,

primarily the City Team and those stakeholders who attended the SLD

where the VAA was presented.



12/17

5. Penjadwalan kegiatan. Dalam kasus ACCCRN, jadwal yang padat

menyebabkan proyek percontohan ditentukan sebelum selesainya

VAA. Walaupun hal ini mengurangi masalah dalam hal menentukan area

prioritas, apakah area yang diidentikasi sebagai daerah rentan oleh

VAA yang didasarkan atas informasi yang tidak ter-update¬ atau area

yang menurut anggota Tim Kota pada kenyataannya memang berisiko.

Hal ini juga mengeliminasi sebagian pembenaran mengenai VAA dan

kegunaannya. Penjadwalan yang lebih realistis akan memberikan

kesempatan bagi pelaksanan untuk mengumpulan dan menganalisa

data sebelum pengambilan keputusan.

PencapaianTerlepas dari kelemahan CCROM dalam melakukan VAA, Tim Kota tetap

dapat menggunakan hasil dari kajian tersebut secara langsung ataupun

adaptasinya sebagai dasar untuk proyek percontohan tahap kedua serta

pemilihan studi sektoral. Data dari VAA juga dapat digunakan untuk

mempromosikan proyek percontohan serta program ACCCRN sendiri.

Proyeksi akan dampak di masa yang akan datang, pada khususnya, cukup

mempengaruhi para pemangku kepentingan dan memberikan kesempatanuntuk dilakukannya perencanaan jangka panjang yang lebih matang.

Rekomendasi1. Menggunakan kearifan lokal dan mengumpulkan data konkrit di

lapangan. Berdasarkan pengalaman dari program ACCCRN, diketahui

bahwa penggunaan data nasional tanpa melakukan verikasi di lapangan

dapat menyebabkan adanya perbedaan antara hasil kajian dengan

realita yang ada, serta menurunkan rasa kepemilikan dan ketertarikan

yang dimiliki pemangku kepentingan lokal terhadap dokumen VAA.

Walaupun pada dasarnya VAA harus bermanfaat dalam meningkatkan

kapasitas sumber daya lokal, tetapi proses penyusunannya juga harus

mempertimbangkan kearifan lokal; baik melalui praktik di lapangan,

maupun dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal utama ke

dalam suatu tim yang dipimpin oleh tenaga ahli yang kuat.

2. Cara penyampaian informasi yang mudah dipahami. Hasil VAA haruslah

mudah dipahami oleh pemangku kepentingan lokal; setiap bagiannya

perlu dicermati. Isi dokumen mungkin tidak hanya semata diterjemahkan

ke Bahasa Indonesia, tetapi juga ke dalam bentuk bahasa yang dapat

dimengerti oleh orang awam; mungkin perlu disertai dengan diagram/

gambar atau pembuatan video atau membuat suatu ringkasan dokumen

selain daripada dokumen asli yang lebih komprehensif. Memahami

kebutuhan masyarakat dan menerjemahkan hasil ilmiah ke dalam

bahasa masyarakat awam harus menjadi bagian dari lingkup kerja

kegiatan penyusunan VAA.

3. Mengintegrasi berbagai komponen program. Apabila VAA harus

dilakukan oleh beberapa organisasi, maka proses pengintegrasian VAA

ke dalam rangkaian program harus dilakukan dengan cermat, termasuk

dalam hal mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.

4. Penyebaran informasi mengenai program. Dokumen VAA merupakan

alat penggerak dan advokasi yang berharga, sehingga mekanisme

penyebaran informasi yang sesuai dengan konteks ini harusdirencanakan dan menjadi bagian dari dokumen VAA.

5. Timing. In the case of ACCCRN, a compressed timeframe meant that

the pilot projects were selected before the VAA was completed. While

this removed the problematic decision over whether to prioritize the

areas identied as vulnerable based on the outdated information in the

VAA or the areas which City Team members felt were visibly more at risk,

it also removed some of the justication for and usefulness of the VAA.

Realistic timeframes should allow for data to be collected and analyzed

before decisions are made.

Success/Impact Despite the weaknesses in CCROM’s implementation of the VAAs, the City

Teams were able to use the results, or their adaptation of the results, for the

second round of pilot projects, as well as the selection of sector studies.

The VAAs also provide useful data for promoting the pilot projects and

the program itself. The projections of future impacts, in particular, made

an impression on stakeholders and allowed for more concrete long-term

planning.

Recommendations 1. Include local knowledge and on-the-ground data collection. The

experience of the ACCCRN program shows that using national data

without eld validation is likely to result in disparities between assessment

results and reality, as well as reducing the sense of ownership and

investment that local stakeholders feel in the report. While the VAA must

add value beyond what local resources are capable of, it must also

take into account the value of local knowledge, either through extensive

eldwork or, ideally, by including key local stakeholders on a team with

strong expert leadership.

2. Present information in an accessible way. In each context, care should

be taken so that the results of the VAA are understandable for local

stakeholders. This may mean not only translation into local language,

but into simple local language; it may require including diagrams, or

creating a video, or providing a concise summary in addition to more

extensive material. Understanding the needs and translating the

scientic results into layman’s terms should be part of the scope of work

for the VAA.

3. Integrate program components. If the VAA must be done by a separate

organization, care should be taken to integrate it with the rest of the

program, including monitoring and accountability structures.

4. Disseminate program information. The VAA report is a valuable

mobilization and advocacy tool, and dissemination methods appropriate

for the context should be planned for the report.



13/17

Program ACCCRN memberikan peluang pendanaan untuk beberapa proyek

percontohan, namun mensyaratkan agar proyek-proyek yang diusulkan dari

berbagai kota di tingkat regional berkompetisi untuk mendapatkan dana

tersebut. Walaupun kota partner di Indonesia berhasil mendapat pendanaan

untuk beberapa proyek percontohan di tahap pertama; namun pada tahap

kedua tidak ada usulan proyek yang disetujui; dan saat penulisan dokumen

ini dilakukan, kedua kota di Indonesia sedang mengajukan proposal

proyek percontohan untuk tahap ketiga. Proyek yang telah dilaksanakan di

Indonesia adalah:

Bandar Lampung:

1. Program Participatory Design Adaptasi Ketahanan Masyarakat

Kelurahan Kangkung Dan Kota Karang Kota Bandar Lampung terhadap

Perubahan Iklim: peningkatan kesadaran dan pelatihan daur ulang serta

penyediaan air bersih;

2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Kelurahan Panjang Selatan

terhadap Dampak Perubahan Iklim: peningkatan kesadaran, rehabilitasi

lahan dan penyediaan air bersih;

Semarang:

1. Proyek Rintisan Kredit Sanitasi Pemukiman Berbasis Komunitas Untuk

Mengantisipasi Perubahan Iklim Pada Tingkat Perkotaan Di Kelurahan

Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang: pinjaman untuk

meningkatkan fasilitas sanitasi di permukiman yang rawan terhadap

tanah longsor.

2. Model Penataan Lahan untuk Meminimalisasi Bencana di Kelurahan

Sukorejo Kecamatan Gunungpati Semarang: Terasering, biopori dan

sumur resapan;

3. Upaya Adaptasi oleh Masyarakat di Kawasan Pesisir Tapak Tugurejo

sebagai Bentuk Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Dampak

Perubahan Iklim: penahan gelombang dan konservasi tanaman bakau

4. Adaptasi terhadap Dampak Perubahan Iklim (Tanah Longsor dan Puting

Beliung) di Kelurahan Tandang, Kota Semarang: penanaman untuk

mencegah tanah longsor.

Proyek percontohan di atas memiliki tingkat pencapaian yang bervariasi.

Perubahan Persepsi dan Sikap terhadap Perubahan IklimSebagian besar masyarakat yang diwawancara hanya berpartisipasi dalam

pelaksanaan proyek percontohan dan tidak mengikuti SLD, sehingga

program ini tidak terlalu banyak memberikan informasi baru mengenai

perubahan iklim kepada mereka. Proyek percontohan yang dilakukan dirasa

bermanfaat dalam memberikan solusi untuk isu aktual di lingkungan sekitar

mereka, seperti misalnya banjir dan tanah longsor, dan keterlibatan mereka

di dalam proyek ini tidak perlu didorong oleh suatu bukti ilmiah. Walaupun

informasi baru yang mereka dapatkan sangat minimal, namun proyek-proyek

tersebut ditengarai telah mampu meningkatkan kesadaran masyarakan akan

pentingnya dan peluang pelaksanaan aksi adaptasi, dibandingkan mitigasi;

menunjukkan keterkaitan konsep perubahan iklim dengan aksi-aksi yang

praktis dan rendah biaya untuk mengatasi dampaknya.

Studi sektoral memiliki peranan yang sama dengan VAA atau SLD;

dimana ketiganya tidak memiliki strategi atau mekanisme yang jelas untuk

penyebaran informasi di luar lingkup Tim Kota.

Tantangan1. Mengusulkan proyek yang aplikatif dan dapat diterima oleh donor.

Memperoleh persetujuan pendanaan dari Rockefeller Foundation untuk

proyek percontohan merupakan salah satu tantangan utama bagi Tim

Kota Semarang dan Bandar Lampung, terutama pada tahap kedua dan

ketiga. Hal ini tidak hanya menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas

Tim Kota serta perlunya dokumen VAA yang lebih informatif, namun juga

mengindikasikan perlunya kriteria yang jelas untuk pendanaan proyek

percontohan serta dukungan untuk hal ini. Berdasarkan hasil monitoring

terhadap keseluruhan proses ACCCRN yang dilakukan oleh konsultan

yang dikontrak oleh Rockefeller Foundation, salah satu kekur angan yang

dapat terlihat adalah tidak semua proyek percontohan yang dilaksanakan

memenuhi denisi adaptasi perubahan iklim menurut pendapat donor.

VII. Proyek Percontohan dan Studi SektoralVulnerability and Adaptation Assessment

Di Bandar Lampung, Studi Sektoral dilakukan untuk sektor drainase dan limbah padat; sementara di

Semarang untuk sektor drainase, erosi dan dampak ekonomi dari banjir.

In Bandar Lampung, Sector Studies were done on drainage and solid waste; in Semarang on drainage, erosion,

and the economic impact of ooding.

The ACCCRN program included some funding for pilot projects, but

required that additional projects compete for a pot of funds available to all

participating cities across the region. Although the Indonesian cities were

able to implement several pilot projects in the rst round of proposals, they

had none approved for the second, and were submitting proposals for

the third at the time of this study. The projects that had been undertaken

included:

Bandar Lampung:

1. Society Endurance Adaptation Design Participatory Program in

Kangkung and Kota Karang District Bandar Lampung City towards

Climate Change: Awareness raising and training on recycling and clean

water provision;

2. Capacity Building for Panjang Selatan Sub-district Community towards

Climate Change Impact: Awareness raising, land rehabilitation and

clean water provision;

Semarang:

1. Pilot Project Community Based Revolving Fund for

Climate Change Adaptation and Governance: A Case Study of the Asian Cities Climate Change Resilience...

Documents

Transcript of Climate Change Adaptation and Governance: A Case Study of the Asian Cities Climate Change Resilience...