HUKUMPERDATAINTERNASIONAL KODEMATAKULIAH:WHI3219 BLOCKBOOK

PLANNINGGROUP: Prof.Dr.IMadePasekDiantha,S.H.,M.S. IKetutTjukup,S.H.,M.H Dr.PutuTunyCakabawaLandra,S.H.,M.Hum. Dr.IdaBagusWyasaPutra,SH.,M.Hum (Koordinator) IKetutWestra,SH.,MH IGedePasekEkaWisanjaya,SH.,MH. MadeMahartaYasa,SH.,MH.. AnakAgungSriUtari,SH.,MH. IdaBagusErwinRanawijaya,SH.,MH AnakAgungGedeDuwiraHadiSantosa,SH.,MHum. MadeSuksmaPrijandhiniDeviSalain,SH.,MH.,L.LM IMadeBudiArsika,SH.,L.LM. IGdePutraAriana,SH.,MKn. IGustiNgurahParikesitWidiatedja,SH.,MHum

FAKULTASHUKUM UNIVERSITASUDAYANA DENPASAR 2010

1

1.IDENTITASMATAKULIAH NamaMataKuliah :Hukum Perdata Internasional PlanningGroup : Prof.Dr.IMadePasekDiantha,S.H.,M.S. IKetutTjukup,S.H.,M.H Dr.PutuTunyCakabawaLandra,S.H.,M.Hum. Dr.IdaBagusWyasaPutra,SH.,M.Hum (Koordinator) IKetutWestra,SH.,MH IGedePasekEkaWisanjaya,SH.,MH. MadeMahartaYasa,SH.,MH.. AnakAgungSriUtari,SH.,MH. IdaBagusErwinRanawijaya,SH.,MH AnakAgungGedeDuwiraHadiSantosa,SH.,MHum. MadeSuksmaPrijandhiniDeviSalain,SH.,MH.,L.LM IMadeBudiArsika,SH.,L.LM. IGdePutraAriana,SH.,MKn. IGustiNgurahParikesitWidiatedja,SH.,MHum. KodeMataKuliah :WHI3219 StatusMataKuliah :MataKuliahWajibFakultas(Kurikulum2009) SKS :2 2.MANFAATMATAKULIAH Peristiwa, kegiatan atau aktivitas yang bersifat lintas batas negara semakin meningkat padaeraglobalisasiini.Kegiatanatauaktivitastersebuttidakhanyamenjadibagiandari Hukum Internasional Publik tetapi juga Hukum Internasional Privat yang selanjutnya akan disebut dengan Hukum Perdata Internasional. Adanya foreign element dalam peristiwahukumperdatainternasionalmengakibatkanterjadinyapertautanlebihdarisatu sistemhukumnasionalyangberbeda.Matakuliahinidikonstruksikanuntuk: 1. secara teoritis, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai sumbersumber,asasasas,konsepkonsepdanteoriteoritentangHukumPerdata Internasionaldan 2. secara praktis, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis masalahmasalah yangterjadipadaperistiwahukumperdatainternasional. 3.DESKRIPSIMATAKULIAH Mata kuliah ini mengkaji baik aspek teoritis maupun praktis dari Hukum Perdata Internasional. Secara garis besar, materimateri tersaji yang dibahas adalah: a) Pengertian,RuangLingkup,Sejarah,danSumberHukumPerdataInternasionalb)Titik Taut dan Status Personal dalam HPI c) Asasasas HPI d) Kualifikasi dan Persoalan Pendahuluan dalam HPI e) Renvoi f) Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Arbitrase AsingdiIndonesia

2

4.TUJUANMATAKULIAH Mahasiswa melalui partisipasinya pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional ini diharapkanmampumemahamiasasasas,konsepkonsep,danteoriteoriHukumPerdata Internasional, serta dapat menganalisis permasalahan yang terjadi dalam Peristiwa Hukum PerdataInternasional. StandarKompetensi:C4 5. PERSYARATAN MENGIKUTI MATA KULIAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Secara formal, mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah ini harus telah lulus mata kuliah Hukum Internasional dan Hukum Perdata. Secara Substantif, mata kuliah ini mensyaratkan adanya pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materimateri dasar Hukum Internasional, diantaranya Pengertian, Sumber Hukum Internasional, Subyek Hukum Internasional dan Ruang Lingkup Hukum Internasional, Sementara terkait Hukum Perdata, mata kuliah ini mensyaratkan adanya pemahaman dan penguasaanmahasiswaterhadapmaterimaterihukumbenda,orang,perikatan. 6.METODEDANSTRATEGIPROSESPEMBELAJARAN Metode Perkuliahan adalah Problem Based Learning (PBL) dimana pusat pembelajaranadapadamahasiswa.Metodeyangditerapkanadalahbelajar(learning) bukanmengajar(teaching). Strategi pembelajaran : Kombinasi perkuliahan (6 kali pertemuan), tutorial (6 kali pertemuan, satu kali pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS), dan satu kali pertemuanuntukUjianAkhirSemester(UAS). PelaksanaanPerkuliahandanTutorial. Dalam Mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional ini, perkuliahan direncanakan berlangsungselama6kali yaitupertemuanke1,3,5,7,9,danke11.SedangkanTutorial direncanakanberlangsung6kalipertemuanyaitu:pertemuanke2,4,6,8,10danke12. Strategiperkuliahan: Perkuliahanberkaitandenganpokokbahasanakandipaparkandenganalatbantumedia berupapapantulis, powerpointslide,sertapenyiapanbahanbacaantertentuyangdapat diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkandiri(selfstudy)melakukanpenelusuranbahan,membacadanmemahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam Block Book. Adapun teknik perkuliahan adalah pemaparan materi, tanya jawab, dan diskusi (prosespembelajaranduaarah).

3

StrategiTutorial: Mahasiswa mengerjakan tugastugas(Discuccion Task, Study Task dan Problem Task)sebagai bagiandariselfstudydanmelakukanpresentasi(powerpoint)dan berdiskusidikelastutorial. Dalam6kalitutorialdikelas,mahasiswadiwajibkan: Secara individual menjawab seluruh pertanyaan yang tersedia di Block Book sebelumpertemuantutorialdilaksanakan. Secara sukarela (atau dalam kondisi tertentu tutor akan menunjuk secara acak), mahasiswamempresentasikanjawabanjawabantersebutdikelastutorial. Berdiskusidikelasselamapelaksanaantutorialdenganmengemukakanargumen argumen yang dikembangkan dalam jawaban individu mahasiswa terhadap pertanyaanpertanyaandiBlokBook. Secara individual menyusun sebuah paper dengan topiktopik yang akan disampaikan pada perkuliahan/tutorial. Paper ini akan digunakan sebagai komponen utama nilai tugas selain partisipasi dalam tanya jawab/diskusi selama perkuliahan/tutorial. 7.UJIANDANPENILAIAN Ujian Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) danUjianAkhirSemester(UAS). TugasTugas(TT)LihatStrategiTutorial. Penilaian PenilaianakhirdariprosespembelajaraniniberdasarkanrumusNilaiAkhir(NA)sesuai bukupedoman,yaitu: (UTS+TT) _________ +2(UAS) 2 ___________________ 3

NA:

Nilai A B+ B C+ C D+ D E

Range 80100 7079 6569 6064 5559 5054 4049 039

Diluarmodelpenilaiandiatas,matakuliahinijugamemberikanNilaiPartisipasiKelas (Kolektif)sebagainilaitambahanuntukNilaiAkhir.4

8.MATERIPERKULIAHAN(ORGANISASIPERKULIAHAN) I. PENDAHULUAN

A. Definisidan IstilahHPI B. PeranandanManfaatHPI C. RuangLingkupHPI D. SejarahPerkembanganHPI E. SumberHukumPerdataInternasional II. TITIKTAUTDANSTATUSPERSONAL A. PengertianTitikTaut B. TitikTautPrimer C. TitikTautSekunder D. StatusPersonal 1. PrinsipKewarganegaraan 2. Prinsipdomisili III. ASASASASHUKUMPERDATAINTERNASIONAL A. AsasasasHPIdalamHukumOrang B. AsasasasHPIdalamHukumBenda C. AsasasasHPIdalamHukumPerjanjian D. AsasasasHPIdalamPenentuanStatusBadanHukum IV. KUALIFIKASIDANPERSOALANPENDAHULUANDALAMHPI A. Pengertian B. ArtiPentingKualifikasi C. TeoriteoriKualifikasi 1.teorikualifikasi 2.teorikualifikasilexcausae 3.teorikualifikasiotonom 4.teorikualifikasibertahap D. PersoalanPendahuluan 1.Pengertian 2.Persyaratan 3.CaraPenyelesaian V. RENVOI A.Pengertian B. Jenisjenis C.PraktekPenyelesaianRenvoi VI. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DAN ARBITRASE ASINGDIINDONESIA A. PraktekpelaksanaanputusanpengadilanasingdiIndonesia 1.PengertiandanJenisjenisputusan 2.Pengakuandanpelaksanaan 3.Perbandinganpraktekdinegaralain5

B.

PraktekpelaksanaanputusanarbitraseasingdiIndonesia 1.Pengertian 2.Pengakuandanpelaksanaan

9. Literatur InstrumenInternasional 1.InternationalChamberofCommerce(ICC)Incoterms,2000 2.UnitedNationsConventionforInternationalSalesofGoods, 1981. 3.RulesofArbitratonofInternationalChamberofCommerce,1998. InstrumenNasional 1. KitabUndangundangHukumPerdata 2. KitabUndangUndangHukumDagang 3. ReglementopdeBurgerlijkeRechtvordeting(RV) 4. UndangundangNomor1Tahun2009tentangPenerbangan 5. Undangundang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian SengketaInternasional 6. UndangundangNomor21Tahun1992tentangPelayaran 7. UndangundangNomor1 Tahun1974tentangPerkawinan 8. UndangundangNomor25Tahun2007tentangPenanamanModal 9. Undangundang Nomor Tahun 5 Tahun 1968 tentang Ratifikasi Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and Nationals of OtherStates 10. KeputusanPresidenNomor34Tahun1981tentangRatifikasiConventionon theRecognitionandEnforcementofForeignArbitralAward. 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan PutusanArbitraseAsingMahkamahAgungRepublikIndonesia. CaseLaw 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUUV/2007 PerihalPengujianUndangUndangRepublikIndonesiaNomor22Tahun2001 tentangMinyakdanGasBumiTerhadapUndangUndangDasar1945. BukudanJurnal 1. Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum Perdata Internasional. Bandung:CitraAdityaBakti. 2. Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam EraDinamikaGlobal,Edisike2,Cetakanke1,PT.Alumni,Bandung,2005. 3. MochtarKusumaatmadjadanEttyRAgoes,PengantarHukumInternasional, EdisiKedua,Cetakanke1,PT.Alumni,Bandung,2003. 4. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUIIPress. 5. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta:BinaCipta. 6. 1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.6

LiteraturTambahan: 1. Record Talk Show, Pengabdian Masyarakat Bagian Hukum Internasional FakultasHukumUniversitasUdayanaMengenai Permasalahanpermasalahan Aktual Hukum Internasional Privat Kepada Para Pendengar Phoenix Radio Bali 91.00FM,tanggal22Agustus2010.

10.PERSIAPANPROSESPERKULIAHAN Sebelumperkuliahandimulaimahasiswadiwajibkansudahmemilikiblockbook mata kuliah Hukum Perdata Internasional dan sudah mempersiapkan materi, sehingga perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan lancar. Mahasiswa juga diharapkan sudahmemilikibukuRidwanKhairandi,PengantarHukumPerdataInternasional,FHUII Press,Yogyakarta,2007.

7

PERTEMUANI

Perkuliahanke1:Pengantar HPI(C2) A. Definisi,IstilahHPI B. PeranandanManfaatHPI C. RuangLingkupHPI D. SejarahPerkembanganHPI E. SumberHPI

BahanBacaan: Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: CitraAdityaBakti,h.1021. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUII Press,h.214. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: BinaCipta. 1980.HukumPerdatadanDagangInternasional.Bandung:Alumni.

8

PERTEMUANII Tutorial ke1:PengantarHPI(C2)

StudyTaskDiscussionTask Hukum perdata internasional merupakan perangkat di dalam sistem hukum nasional yang mengatur hubunganhubungan atau peristiwaperistiwa hukum yang menunjukkan kaitan dengan lebih dari satu sistem hukum nasional. Definisi hukum perdata internasional akan menjadi lebih jelas jika kita kaitkan dengan definisi hukum internasional. Hal tersebut selain dikarenakan keduanya samasama memakai istilah internasional,keduanyajugaacapkalidipertentangkan.Dariistilahyangdigunakan,para ahli khususnya di Indonesia sepakat untuk menggunakan istilah hukum perdata internasional dengan sederet pertimbangan yuridis maupun nonyuridis. Untuk memahami suatu peristiwa hukum merupakan ruang lingkup materi hukum perdata internasional, maka kita harus mampu mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis apakah suatu peristiwa hukum dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum perdata internasional. Apabila proses ini dapat dilalui, maka peristiwa hukum perdata internasionalakandapatdiselesaikansecararuntutdansistematisdenganmengetahuialur permasalahanpokokdalamhukumperdatainternasional. Petunjuk 1. Diskusikan Persamaan dan Perbedaan Hukum Internasional dengan Hukum PerdataInternasional! 2. PelajaripertimbanganpertimbanganparaahlimemilihistilahHukumPerdata Internasional dibandingkan Hukum Perselisihan atau Hukum Antar Tata Hukum(HATAH)! 3. Jelaskan apa yang menjadi masalah pokok dalam Hukum Perdata Internasional! BahanBacaan Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: CitraAdityaBakti,h.1021. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUII Press,h.214 Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: BinaCipta. 1980.HukumPerdatadanDagangInternasional.Bandung:Alumni.

9

StandardAnswers 1.PersamaandanPerbedaanHIdanHPI HukumInternasional Ruang Lingkup LintasNegara Permasalahan Subjek DominanNegara Objek Sumber Publik Pasal 38 Internasional

Hukum Internasional LintasNegara

Perdata

DominanNegaradanBadan HukumPrivat Perdata Mahkamah HukumNasional

2.HukumPerdataInternasionaldigunakankarena: Telahmenjadikebiasaanumum Internasionalmenyangkutruanglingkuppermasalahanyangbersifatlintasnegara Hukum perselisihan tidak digunakan karena suatu peristiwa hukum tidak selalu berkonflik Hukumantartatahukumtidakdigunakankarenaruanglingkupberlakunyaterlaluluas 3.MasalahPokokHPI Hakimataupengadilan manakah yangberwenang menyelesaikanpersoalanhukum yangmengandungunsurasing Hukummanakahyangharusdiberlakukanuntukmengaturdan/ataumenyelesaikan persoalanhukumyangmengandungunsurasing Bilamana/sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusanputusan pengadilan asing dan/atau mengakui hakhak/kewajiban hukum yangterbitberdasarkanhukum/putusanpengadilanasing.

10

PERTEMUANIII Perkuliahanke2:TitikTautdanStatusPersonal (C4) A. PengertianTitikTaut B. TitikTautPrimer C. TitikTautSekunder D. StatusPersonal 1. PrinsipKewarganegaraan 2. Prinsipdomisili Literatur . Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: CitraAdityaBakti,h.5866. Record Talk Show, Pengabdian Masyarakat Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana Mengenai Permasalahanpermasalahan Aktual Hukum Internasional Privat Kepada Para Pendengar Phoenix Radio Bali 91.00 FM, tanggal 22 Agustus2010. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUII Press,h.2939danh.5872. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: BinaCipta. 1980.HukumPerdatadanDagangInternasional.Bandung:Alumni.

11

PERTEMUANIV Tutorial ke2:TitikTautDanStatusPersonal (C4) ProblemTask KasusImajiner(1) Wik Pratiwi adalah seorang gadis Solo bekewarganegaraan Indonesia yang berusia 16 tahun.DiselaselawaktunyamengikutistudidibangkuSMA,WikPratiwijugabekerja sebagaipenjual Batik merk KadutandiPasarBenteng.Padasuatukesempatanketika ia sedangberjualandatanglahseorangpengunjunglakilakibernamaDirkvanMandiyang merupakan warga negara Belanda, namun saat ini memegang Kartu Ijin Tinggal Sementara di Denpasar dengan sponsor PT. Jengkol. Pertemuan tersebut ternyata berlanjut dalam hubungan asmara. Kedua pasangan tersebut kemudian melangsungkan perkawinanberdasarkantatacaraperkawinanagamaKristenProtestan di JimbaranBali. Pertanyaan: 1. Apakahperkawinan tersebutmerupakanpersitiwaHPI? C3 2. Agarperkawinantersebutsah,hukummanayangharusberlaku? C4Standard Answer

1. Ya. Karena adanya titik taut primer kewarganegaraan yang menentukan status personal masingmasing pihak yang mengakibatkan berlakunya syarat hukum materiilBelandauntukBirtvanmandi. 2. HukumyangharusberlakuadalahhukumperkawinanIndonesiaberdasarkanasas lexlocicelebration. ProblemTask KamusImajiner(2) BeredKejepitadalahseorangpriaAmerikaSerikatbekerjasebagaimanajermarketingdi PT.BilaBodongIndonesia yang memegang KartuIjinTinggalSementaradiDenpasar. UntukkepentingantinggaldiIndonesia,BeredKejepitmenyewasebuahvilladiCanggu, Badung, yang dimiliki Wayan Pelem. Mereka kemudian menandatangani perjanjian sewamenyewavillatersebutdihadapanseorangNotaris. Pertanyaan: 1. ApakahperjanjiansewamenyewamerupakanpersitiwaHPI? 2. Hukummanayangberlakudalamperjanjiansewamenyewatersebut?

12

StandardAnswer 1. Tidak,apabilastatuspersonalBeredKejepitmengikutihukumIndonesia Ya,apabilastatuspersonalBeredKejepittidakmengikutihukumIndonesia 2.HukumyangberlakuadalahHukumIndonesiaberdasarkanasas: a.lexreisitae b.lexlocicontractus c.lexlocisolution

BahanBacaan: Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: CitraAdityaBakti,h.5866. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUII Press,h.2939danh.5872. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: BinaCipta. 1980.HukumPerdatadanDagangInternasional.Bandung:Alumni.

13

PERTEMUANV Perkuliahanke3:AsasAsasHukumPerdataInternasional (C2) A.AsasasasHPIdalamHukumOrang B.AsasasasHPIdalamHukumBenda C.AsasasasHPIdalamHukumPerjanjian D.AsasasasHPIdalamPenentuanStatusBadanHukum

BahanBacaan Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: CitraAdityaBakti.h.263304. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUII Press.h.174191 Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: BinaCipta. 1980.HukumPerdatadanDagangInternasional.Bandung:Alumni.

14

PERTEMUANVI Tutorial ke3:AsasasasHukumPerdataInternasional (C2) 1.ReviewMateri SebutkandanJelaskanAsasasasHPIdalamHukumBenda SebutkandanJelaskanAsasasasHPIdalamHukumPerjanjian 2.Problem Task Denilson, seorang warga negara Brazil mengadakan kontrak kerja dengan Emanuel Kono, agen pemain sepakbola warga negara Kamerun yang berdomisili di London. Dalam kontrak tersebut, Denilson menyetujui isi kontrak untuk bermain di klub sepakbola Arema Malang pada Liga Indonesia. Pada saat itu ia masih terikat kontrak dengan FC Victoria Hongkong. Denilson memilih untuk memenuhi isikontraktersebut danbermainpadaklubAremaMalang.TindakanDenilsoninimenimbulkangugatandari FCVictoriakarenamenganggapDenilsonWanprestasi Petunjuk Tentukanhukum(lexcausae)danpengadilan(lexfori) yang berwenang memeriksadan memutusgugatantersebut! StandardAnswer Berdasarkan asas lex loci actus, maka hukum dan pengadilan yang berwenang adalah hongkong

3.ProblemTask RobertoManciniseorangwarganegaraItaliadalamperjalanandiataskapalberbendera Norwegia, bertemu dengan Nwanko Kanu seorang warga negara Nigeria. Di atas kapal tersebut,RobertoMancinisepakatmenjualduaunitapartemenmiliknyakepadaNwanko KanuyangterletakdiAustralia.Merekajugasepakatuntukmengadakankontrakpinjam meminjam uang yang rencananya akan digunakan untuk membangun lima puluh unit apartemendiIndonesia. Petunjuk Tentukanhukum(lexcausae)yangberwenangdalamkeduaperistiwahukumtersebut!

15

StandardAnswer Berdasarkan asas lex rei sitae , maka hukum yang berwenang dalam kontrak jual beli tersebutadalahhukumAustralia Berdasarkan asas lex loci solutionis, maka hukum yang berwenang dalam kontrak pinjammeminjamuangadalahhukumindonesia

BahanBacaan Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: CitraAdityaBakti.h.263304. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUII Press.h.174191 Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: BinaCipta. 1980.HukumPerdatadanDagangInternasional.Bandung:Alumni.

16

PERTEMUANVII Perkuliahanke4:KualifikasiDanPersoalanPendahuluanDalamHPI(C4) A. Pengertian B. ArtiPentingKualifikasi C. TeoriteoriKualifikasi 1.teorikualifikasi 2.teorikualifikasilexcausae 3.teorikualifikasiotonom 4.teorikualifikasibertahap D. PersoalanPendahuluan 1.Pengertian 2.Persyaratan 3.CaraPenyelesaian BahanBacaan

17

PERTEMUANVIII Tutorial ke4:Kualifikasi (C4) ProblemTask KasusImajiner(1) A,Berusia19Tahun,berdomisilidiPrancis A menikah dengan B yang berkewarganegaraan Inggris. Pernikahan dilangsungkandiInggris. AmenikahtanpaIzinorangtua,menuurutCodeCivilPrancisanaklakilakiyang belumberusia25tahuntidakdapatmenikahtanpapersetujuanorangtua Di Prancis A mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan dasar perkawinannnyadenganBtanpaIzinorangtua.Permohonannyadikabulkanoleh Pengadilan Beberapawaktukemudian,Bmelangsungkanperkawinan denganCwarganegara Inggris.PerkawinandilangsungkandiInggris. Setelah menyadari kenyataan bahwa B masih terikat perkawinan dengan A (karena menurut hukum Inggris perkawinan A dan B belum bubar), maka C mengajukangugatanpermohonanpembatalanperkawinandenganBatasdasarB telahmelakukanPoliandri.GugatandiajukandipengadilanInggris. Hakim Inggris memutuskan perkawinan antara A dan B tetap sah, sebab izin orangtua berdasarkan hukum inggris dianggap sebagai persayaratan formal saja secarahukumperkawinanAdanBtetapsahkarenatelahmemenuhiketententuan persyaratan esensial hukum inggris sebagai lex loci celebrationis. Sehingga perkawinanBdanCharusdinyatakantidaksah,BdiangapPoligami.Perkawinan Cdikabulkan KasusImajiner(2) Sepasang WN Prancis, Menikah di Prancis tanpa perjanjian tentang harta perkawinan SuamiistripindahkeInggris.SuamimeninggaldiInggrisdenganmeninggalkan wasiatyangmengabaikansemuahakisteriatashartaperkawinan IstrimengajukangugatandiPengadilanInggrisuntukmenuntuthaknyaatasharta bersama Prosespenyelesaian.DalamkeadaandemikianHakimharusmenetapkanterlebih dahulu apakah gugatan janda merupakan masalah pewarisan atau kontraktual? perkara.MenurutHukumPrancishartayangadadalamperkawinanmenjadiharta bersama bila diantara para pihak tidak dibuat perjanjian secara tegas. Hukum Inggrismengkualifikasimasalahsemacaminisebagaimasalahperjanjian,karena kanyataan tidak ada kontrak mengenai harta bersama. Oleh karena itu HPI Inggris menunjuk pada Lex Loci celebration (Hukum Prancis). Putusan Hakim Inggrisberdasarkanpertimbanganbahwahartaperkawinanadalahhartabersama sesuai konsep hukum Prancis. Walaupun tidak ada kontrak yang tegas tetapi karena hartaperkawinan merupakan hartabersama,maka hal itudapatdianggap sebagai kontrak diamdiam, maka permohonan janda dikabulkan, wasiat suami18

yang mengabaikanhak istribatal.Suamidan istri masingmasingberhakatas hartakekayaan. KasusImajiner(3) SeseorangWargaNegaraSwiss,berdomisiliterakhirdiInggrismeninggaldunia dengan meninggalkan sejumlah harta peninggalan baik benda tetap maupun bergerak di berbagai negara.Perkara pembagian warisan diajukan di Pengadilan Swiss. Berdasarkan hukum manakah proses pewarisan itu harus diatur. Dengan menggunakanteorikualifikasibertahapmakaprosesnyasebagaiberikut Tahap Pertama Berdasarkan hukum Swiss hakim terlebih dahulu menentukan kategori hukum dari sekumpulan fakta yang dihadapinya. Seandainya Hukum Swiss menganggap peristiwa tersebut sebagai pewarisan, maka langgak selanjutnya adalah menetapkan Kaedah HPI apa dari Hukum Swis yang harus digunakan untuk menetapkan lex Causae. Kaedah HPI swis menetapkan bahwa pewarisan harus diatur oleh hukum dari tempat tinggal terakhir pewaris tanpa membedakan benda bergerak dan tidak bergerak. Dengan demikian berarti HPI SwismenunjukhukumInggris. Tahap Kedua Berdasarkan hukum Inggris hakim kemudian menetapkan bagian bagiandarihartapeninggalanyangdikatagorikansebagaisebagaibendabergerak atau tidak bergerak. Setelah itu berdasarkan kaedah hukum ingris hakim menetapkan hukum apa yang harus digunakan untuk mengatur pewarisan tersebut. Pada tahap ini hakim akan dapat menjumpai untuk benda bergerak pewarisan akan dilakukan berdasarkan hukum dari tempat pewaris berdomisili pada saat meninggal ( hukum Inggris ).Untuk bendabenda tetap kaedah HPI inggris menetapkan yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana benda itu berada. Seandainya Sipewaris meninggalkan sebidang tanah di Prancis maka tidak mustahil akan dipergunakan hukum Prancis untuk mengatur pewarisan tersebut. Pertanyaan 1. Teorikualifikasiapakahyangdigunakanpadamasingmasingkasusdiatas? 2. Apakahyangmenjadikelebihandankelemahanpenggunaanmasingmasingteori tersebut? StandarAnswer 1. KasuspertamamenggunakanteorikualifikasiLexFori,KasusKeduaKualifikasi LexCausae,dankasusketigaTeoriKualifikasibertahap.19

2. UntukLexFori Kelebihan LexFori Perkaralebihcepatselesai,karena hanya menggunakan hukum nasionalHakim Hukum nasional tidak ada kontaminasi dari hukum asing (kedaulatannegarautuh) Lebih memenuhi rasa keadilan bagi parapihak

Kekurangan Rasakeadilanyangtidakterpenuhioleh para pihak, karena mengabaikan hukum asing yang semestinya dapat diterapkan dalamkasuskasustertentu

LexCausae

Kualifikasi Bertahap

Perkara lebih memakan waktu lama, karena hakim membutuhkan waktu untukmempelajarihukumasing Dapat mengganggu sendisendi hukumnasional Palingmemenuhirasakeadilanbagi Perkara lebih memakan waktu lama, para pihak, karena mengakomodir karena hakim membutuhkan waktu baikhukumnasionalhakimmaupun untuk memadukan hukum nasionalnya hukumasingyangterkait. dan berbagai hukum asing yang terkait dalammemutussengketaHPI

20

PERTEMUANIX Perkuliahanke5:Renvoi(C2) A. Pengertian Renvoi B. JenisjenisRenvoi C. PraktekPenyelesaianRenvoi BahanBacaan

21

PERTEMUANX Tutorial ke5:Renvoi(C2) Dalam halrenvoi, jikapenunjukankepadahukumasing itudianggaptermasukpula kaidahkaidah HPI nya, maka mungkin terjadi apa yang dinamakan dengan penunjukan kembali, misalnya hakim di negara X berdasarkan kaidah HPI negara X harus memeberlakukan hukum negara Y dalam arti seluruh sistem hukum negara Y, maka mungkinketentuanHPInegaraYmenunjukkembalikepadahukumnegaraX.Mungkin pula HPI negara Y tersebut menunjuk lebih jauh kepada hukum negara ketiga, yaitu Z (penunjukanlebihjauh). Dengandemikianpenunjukankembalidapatdibagimenjadidua,yaitu: 1. PenunjukanKembali(simplerenvoiatauremssion)dan 2. PenunjukanLebihLanjutatauLebhJauh Contohkasus yangdapatdijadikanstandarpenerapandoktrinrenvoi inidapatdilihat dalamkasusFargo.Posisikasusnyaadalahsebagaiberikut: Forgoadalahseoranganakluarkawin,memilikikewarganegaraanBavaria(Jerman) 1. Iasejakkecilsudahberdomisili(bertempattinggal)diPerancis 2. IameninggalduniadiPerancistanpameninggalkantestamen 3. Forgomeninggalkanbendabendabergerak,berupasejumlahuangyangdidepositokan diBankPernacis 4. Perkara pembagian warisan diajukan oleh saudarasaudara alamiah Forgo pada pengadilanPerancis. Persoalan hukum yang timbul adalah : berdasar hukum mana pengaturan pembagian warisantersebutharusdilakukan?BerdasarkanhukumBavariaatauhukumPerancis? KaidahHPIlex fori(Perancis) menyatakan,bahwapersoalanpewarisanbendabenda bergerak harus diatur berdasarkan kaidahkaidah hukum dari tempat dimana pewaris menjadi warga negara. Sedangkan kaidah HPI Bavaria menetapkan, bahwa pewarisan bendabenda bergerak harus diatur berdasarkan hukum dari tempat dimana pewaris bertempattinggalseharihari. Prosespenyelesaianperkara:

22

1. Pada tahap pertama, hakim Perancis melakukan penunjukan kearah hukum Bavaria sesuaiperintahkaidahHPIPerancis 2. Tampaknya, hakim Perancis menganggap penunjukan itu sebagai gesamtverweisung (penunjukanhukumasing),sehinggameliputipulakaidahkaidahHPIBavaria 3. Telahdiketahui,bahwakaidahHPIBavariayangmenyangkutpewarisanbendabenda bergerakmenetapkanbahwahukumyangharusdigunakanadalahhukumdaritempat tinggal tetap si pewaris. Jadi kaidah HPI Bavaria menunjuk kembali ke arah hukum Perancis(hukumdaritempatkediamantetapsipewaris).Padatahapsepertiinilahbaru terjadi renvoi 4. Hakim Perancis ternyata kemudian menganggap bahwa penunjukan kembali oleh kaidahHPIBavariasebagaisuatusachtnormverweisung(penunjukanhukumintern) 5. Berdasarkan anggapan itu, hakim Perancis (dalam hal ini Cour de Cassation)) kemudianmemberlakukankaidahhukumwarisPerancis(CodeCivil)untukmemutus perkarayangbersangkutan. PerbedaanantarapemberlakuanhukumPerancis atauhukumBavariauntukmemutus perkaratersebut,bukanlahsekadar masalahteoritiksaja,tetapi jugadapatmenghasilkan keputusanyangyangmungkinberbeda. Dalam kasus Forgo diatas, menurut hukum Bavaria, saudarasaudara kandung dari seorang anak luar kawin tetap berhak menerima harta warisan dari anak luar tersebut. SedangkanmenurutCodeCivilPerancis,hartapeninggalandariseoranganakluarkawin akanjatuhketangannegara. Oleh karena Cour de Cassation telah menerima renvoi, yasng berarti hakim menerapkan Code Civil Perancis, maka sebagai akibatnya harta warisan Forgo jatuh ke tanganfiscusataupemerintahPerancis. BahanBacaan

23

PERTEMUANXI Perkuliahan ke6: Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Arbitrase Asing di Indonesia(C4) A. PraktekpelaksanaanputusanpengadilanasingdiIndonesia 1.PengertiandanJenisjenisputusan 2.Pengakuandanpelaksanaan 3.Perbandinganpraktekdinegaralain B. PraktekpelaksanaanputusanarbitraseasingdiIndonesia 1.Pengertian 2.Pengakuandanpelaksanaan BahanBacaan

24

PERTEMUANXII Tutorial ke6:PelaksanaanPutusanPengadilanAsing(C4) PT ASIA KOREA JAYA adalah sebuah perusahaan yang didirikan sekitar awal tahun 2001 dan dalam rangka penanaman modal asing berkedudukan di KabupatenBadungProvinsiBali.Perusahaaninimemilikicorebisnisakomodasi jasa pariwisata hotel resort. Komposisi Kepemilikan saham dari PT ASIA KOREANJAYAadalahKIMJONKBOKWargaNegaraKorea35%,Joe Joe Lunk 35% Warga Negara Korea dan Wayan Gede Jubalium Perak Warga NegaraIndonesia30%. Pada Bulan Agustus 2009 KIM JONK BOK meninggal dunia. Kim Jonk Bok tidak mempunyai istri dan anak namun mempunyai beberapa saudara sebagai . Para ahli waris ini selanjutnya mengajukan perkara pewarisan atas harta kekayaan Kim Jonk Bok JAYA di Pengadilan Korea . Selanjutnya Pengadilan KoreamemutuskanbahwaparasaudaraKIMJONKBOKberhaksecarabersama sama atas harta kekayaan peninggalannya termasuk atas kepemilikannya atas sahampasaPTASIAKOREA Apakan Putusan Pengadilan Korea tentang Penunjukan Pihak Pewaris untuk kepemilikansahampadaPTASIAKOREANJAYAdapatdilaksanakan? KalaudapatdilaksanakanBagaimanakahtatacarapelaksaannya Dapat karena putusan pengadilan Korea tidak bersifat menghukum (Condemnatoir) Langsungdapatdilaksanakantanpadiperlukanadanyafiateksekusi BahanBacaan KUHD RV Ridwan Khairandy. 2007. Yogyakarta:FHUIIPress

Pengantar

Hukum

Perdata

Internasional.

25