BAHAN AJAR:ADMINISTRASI KONTRAK DAN ASPEK HUKUM DALAM KONSTRUKSI

Oleh:Dr. Sarwono HardjomuljadiUNIVERSITAS TARUMANAGARAFAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL

ADMINISTRASI KONTRAK:

Administrasi Kontrak bukan hanya melaksanakan pekerjaan administrasi dari suatu kontrak melainkan adalah cara mengelola kontrak.

The Contract for Construction: The Contractor to CONSTRUCT in accordance with the Contract and The Employer to PAY for them. It describes comprehensively what the`works are, and how payment is to be made.

Pekerjaan administrasi kontrak sudah harus dimulai jauh sebelum kontrak ditandatangani, oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa: Sarwono Hardjomuljadi

PENGGUNA JASA:

penyiapan term of reference (dalam hal diperlukan penyedia jasa konsultan), penyiapan tender document termasuk information to tenderer/bidder (dalam hal diperlukan penyedia jasa kontraktor), pencatatan setiap kegiatan, termasuk pencatatan kondisi cuaca, pencatatan kejadian alam lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, yang memuat volume pekerjaan, progress pekerjaan, biaya proyek termasuk amandemennya dsb,laporan serah terima proyek (STP), hingga laporan proyek selesai (LPS) dalam hal proyek pemerintah yang mempergunakan APBN murni ataupun pinjaman luar negeri,pembuatan dan pencatatan perintah perubahan pekerjaan (VO/variation order), termasuk konfirmasi perintah lisan (CVI/confirmation of verbal instruction), pencatatan pengajuan klaim konstruksi dari kontraktor termasuk kemungkinan potensial klaim, last but not least adalah membuat risalah rapat (minutes of meeting) mulai saat negosiasi kontrak, rapat mingguan, rapat bulanan, rapat khusus dsb.

Sarwono Hardjomuljadi

Harapan Pengguna Jasa atas dilaksanakannya Construction Contract Administration

adanya jaminan bagi Pengguna Jasa untuk mendapatkan apa

yang disepakati dalam kontrak dan yang dibayarkan sesuai dengan kewajibannya.

adanya pengawasan pekerjaan secara keseluruhan dan

kontraktor melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan kewajibannya (liabilities) berdasarkan kontrak.

adanya dasar untuk meminta pertanggungjawaban kontraktor

dalam hal tidak melaksanakan pekerjan dengan baik seperti yang diharapkan oleh Pengguna jasa (sesuai kontrak).

(d) adanya pengendalian biaya dan jadwal. Sarwono Hardjomuljadi

PENYEDIA JASA:

2.1.Konsultan:

2.1.1.Sebelum kontrak kerja (Before Service Agreement):menyiapkan penawaran (tender proposal) meliputi pengalaman pekerjaan, pengalaman tenaga ahli, termasuk jadwal kerja dan jumlah orang bulan (man month), approach metodhology dsb. 2.1.2.Sesudah kontrak kerja 2.1.2.1.Sebagai desainer, feasibility study, detailed design dsb.membuat laporan progress dan laporan akhir hasil study atau desain.

2.1.2.2.Sebagai konsultan pengawas melaksanakan tugas pengguna jasa, kecuali membayar (merupakan tugas pengguna jasa yang tdiak dapat dilimpahkan). Sarwono Hardjomuljadi

Harapan Penyedia Jasa Konsultan Pengawas atas dilaksanakannya Construction Contract Administration:

mendukung profesionalisme dalam pengambilan keputusan perintah

perubahan desain, percepatan jadwal pelaksanaan, pengawasan mutu, pengendalian biaya kontrak.

mendukung pengawasan agar kontraktor melaksanakan pekerjan dengan

baik seperti yang diharapkan oleh Pengguna Jasa (sesuai kontrak). Sarwono Hardjomuljadi

2.2.Kontraktor

2.2.1. Sebelum kontrak kerja (Before Contract Agreement) menyiapkan penawaran (tender psoposal) meliputi metode pelaksanaan, anggaran biaya, dan kelengkapan dokumen penawaran termasuk pajak, asuransi dsb.

2.2.2. Sesudah kontrak kerja - pencatatan setiap kegiatan, termasuk pencatatan kondisi cuaca, pencatatan kejadian alam lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan, - laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, yang memuat volume pekerjaan, progress pekerjaan, biaya proyek termasuk amandemennya dsb, - laporan serah terima proyek (STP), laporan kualitas pekerjaan dsb - pembuatan dan pencatatan perintah perubahan pekerjaan (VO/variation order), termasuk konfirmasi perintah lisan (CVI/confirmation of verbal instruction), - pencatatan pengajuan semua hal yang dapat dikembangkan menjadi klaim konstruksi dari kontraktor termasuk kemungkinan pengajuan potensial klaim, - last but not least adalah membuat catatan rapat (notes of meeting) mulai saat negosiasi kontrak, rapat mingguan, rapat bulanan, rapat khusus dsb., karena risalah rapat biasanya dikerjakan oleh pengguna jasa/ konsultan. Sarwono Hardjomuljadi

Harapan Penyedia Jasa Kontraktor atas dilaksanakannya Construction Contract Administration

ketersediaan data sebagai dasar pelaksanaan manajemen

keuangan, manajemen peralatan, SDM, material.

kelengkapan dokumen kontrak, hubungan kerja dan metode

pengukuran dan pembayaran dsb (dalam hal terdapat sub kontraktor).

adanya pencatatan setiap kejadian secara rapi dan teratur yang

kelak dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan klaim konstruksi Sarwono Hardjomuljadi

II. ASPEK HUKUM DALAM KONSTRUKSI

Hukum Negara dapat dibagi atas tiga (3) kategori yaitu:

Sistem Common Law

Sistem Civil Law

Sistem Hukum Islam

Terminologi di atas merujuk pada karakteristik umum sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini. Karena sistem hukum tersebut tidak selalu menghasilkan keputusan hukum yang benar-benar berbeda untuk sekumpulan fakta yang sama, mereka biasanya memiliki perbedaan-perbedaan dalam prosedur dan substansi yang mempengaruhi manajemen konstruksi internasional. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai sistem hukum tersebut di atas. Sarwono Hardjomuljadi

I.2.1.Common Law

Sistem Common Law berasal dari Inggris (England) dan berkembang ke daerah-daerah yang berbahasa Inggris seperti Amerika Serikat, sebagian Canada, dll. Berdasarkan sistem ini, proses peradilan (litigation) dianggap sebagai yang terutama dan merupakan tuntutan terhadap lawan (adversary proceedings).

Pada sistem ini, pengadilan berperan pasif dan para penasehat hukum dari pihak yang bersengketa berkewajiban mengajukan tuntutan atau pembelaan, mengajukan bukti-bukti dan ketentuan hukum yang paling meyakinkan yang mereka pilih untuk membuktikan atau mempertahankan kasus tersebut.Disamping itu, metoda pembelaan secara lisan (oral advocacy) merupakan suatu hal terpenting dalam penentuan kesimpulan atau keputusan suatu perkara. pemeriksaan silang (cross examination) boleh digunakan dengan disertai bukti-bukti. Yang menarik adalah juri yang terdiri warga negara biasa terkadang diperbolehkan menentukan masalah yang menyangkut dunia konstruksi, dan atas perintah hakim, memutuskan perkara klaim. Sarwono Hardjomuljadi

I.2.2.Civil Law

Sistem hukum sipil berasal dari kekaisaran Roma dan peraturan/hukum gereja. Dalam sistem hukum sipil, prinsip-prinsip hukum disusun, kasus-kasus terdahulu mempengaruhi tetapi tidak mengikat, dan prinsip Stare Decisis tidak berlaku. Hampir seluruh negara di benua Eropa menggunakan sistem hukum sipil, termasuk negara-negara bekas koloni mereka, sebagai contoh pengaruh hukum Perancis pada hukum Mesir, pengaruh hukum Belanda pada hokum Indonesia, dll.

Secara prosedural, peradilan sipil (civil law litigation) adalah suatu proses pemeriksaan di mana pengadilan atau hakim berperan aktif dan pihak-pihak yang bersengketa bersifat lebih pasif serta merupakan kebalikan dari prosedur sistem common law. Tidak ada pra-peradilan (pre-trial discovery) dan tidak ada pemeriksaan silang (cross examination). Pemeriksaan saksi dilakukan oleh pengadilan. Kesaksian lisan kurang penting dalam sistem hukum sipil dan tuntutan dilakukan berdasarkan bukti tertulis dan dokumentasi. Sarwono Hardjomuljadi

I.2.3.Hukum Islam

Seiring dengan banyak dilaksanakannya proyek pembangunan bertaraf internasional di negara-negara Timur Tengah dan berkembangnya beberapa negara Timur Tengah yang perekonomiannya sangat kuat sebagai pemberi pinjaman yang signifikan kepada negara berkembang, maka pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pembangunan dan jasa konstruksi khususnya harus memiliki pengertian tentang konsep-konsep dasar hukum Islam dan tata hukum negara-negara Islam, yang dikenal sebagai hukum Syariah dan merupakan gabungan hukum agama, etika, sosial dan konsep-konsep ilmu hukum.

Hukum Syariah didasarkan pada Al Quran dan Hadits, di mana hukum Syariah berasal dari-Nya dengan standar moral dan etika yang tinggi, sehingga landasan utama penyelesaian permasalahan dalam persengketaan adalah bahwa setiap pihak diharapkan bersikap adil (fair). Sarwono Hardjomuljadi

Prinsip Dasar Kontrak

Terdapat banyak doktrin hukum dan kontraktual yang telah dipergunakan ketika suatu kontrak proyek konstruksi internasional harus diinterpretasikan, seperti istilah pada saat tender, pada saat penandatangan kontrak, pada saat penyelesaian berbagai masalah selama masa konstruksi dan pada saat pengambilan keputusan akhir dalam arbitrase. Ini merupakan prinsip/doktrin terpenting yang dipakai dalam hampir semua sistem hukum (legal system) dan merupakan dasar hukum kontrak di seluruh dunia. Arti dari prinsip ini adalah:

Bahwa kontrak, dalam keadaan apapun atau di dalam sistem hukum apapun, harus dilaksanakan secara tepat dan sebaik-baiknya sebagaimana ditetapkan dalam kontrak Sarwono Hardjomuljadi

Berdasarkan pembagian tanggung jawab:

Contract for Construction (Conventional Contract)Direkomendasikan untuk pekerjaan bangunan atau pekerjaan sipil dengan desain disiapkan oleh Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa konsultan yang mewakilinya.Penyedia Jasa kontraktor melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan desain yang telah disiapkan oleh Pengguna Jasa. Dalam hal ini terkadang juga terdapat beberapa pekerjaan yang didesain oleh kontraktor. Plant and Design-Build Contract Type kontrak ini direkomendasikan untuk pekerjaan elektrikal dan mekanikal dan desain serta pelaksanaan bangunan dan pekerjaan sipil. Penyedia Jasa kontraktor melaksnakan desain dan menyediakan sesuai kebutuhan Pengguna Jasa, peralatan dan pekerjaan lain termasuk kombinasi pekerjaan sipil mekanikal elektrikal dan pelaksanaan konstruksi.

EPC/ Turnkey ContractType kontrak ini direkomendasikan untuk pelaksanaan suatu pekerjaan secara turnkey, dimana kontraktor melaksanakan pekerjaan engineering, procurement dan construction. Sarwono Hardjomuljadi

Berdasarkan cara pembayaran:

Lumpsum ContractLumpsum Contract adalah kontrak pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga pasti dan tetap, dan resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung penyedia jasa.

Unit Price ContractUnit Price Contract adalah kontrak pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa.

Cost Plus FeeCost Plus Fee adalah kontrak pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan harga sesuai dengan pengeluaran ditambah keuntungan bagi kontraktor.

Sarwono Hardjomuljadi

UNDANG UNDANG/ PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN KONTRAK KONSTRUKSI

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Peraturan Pemerintah 28/2000, 29/2000. 30/2000 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Keppres 80 Tahun 2003.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak SehatFIDIC Conditions of Contract For Construction (MDB Harmonised Edition 2006)FIDIC Conditions of Contract For EPC / Turnkey Projects (1st Edition 1999)FIDIC Conditions of Contract For Plant Design-Build (1st Edition 1999)FIDIC Conditions of Contract For Works of Civil Engineering Construction (4th Edition 1987)FIDIC Conditions of Contract For Electrical and Mechanical Works (3th Edition 1988)Guidelines Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (2004)Guidelines Procurement Under IBRD Loans and IDA Credits (2004)Guidelines on The Use of Consultants by Asian Development Bank (2002)Guidelines on Procurement by Asian Development Bank (2002)Handbook for Procurement of Consultants and Contractors under JBIC ODA Loans (2005)

Sarwono Hardjomuljadi

DOKUMEN KONTRAK [1]:

Bab I Instruksi Kepada Peserta Lelang (Instruction to Bidders)Menjelaskan kepada kontraktor bagaimana menyiapkan tender, kapan dan dimanatender harus disampaikan, menyampaikan beberapa form untuk diisi olehkontraktor. Memberikan informasi kepada kontraktor tentang kondisi lingkungan dilokasi proyek, lokasi sumber material utama (quarry site, borrow pit area dsb) ,garansi (guarantees, bond) yang diperlukan, peraturan perpajakan yang berlaku,peraturan impor peralatan/ material) dsb.

Bab II Data Lelang Memuat ketentuan dan informasi spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan, meliputipenyusunan, penyampaian, pembukaan, evaluasi penawaran dan penunjukanpenyedia jasa.

Bab III Form Penawaran, Lampiran, Surat Penunjukan dan Surat PerjanjianMemuat formulir surat-surat terkait

Bab IV Persyaratan Umum Kontrak (General Conditions of Contract) Persyaratan umum kontrakBab V Syarat-Syarat Khusus KontrakMemuat ketentuan khusus yang dibutuhkan oleh paket pekerjaan dimaksud..

Sarwono Hardjomuljadi

Bab VI Spesifikasi Teknis (Specifications)Spesifikasi Teknis disusun oleh panitia pengadaan berdasar jenis pekerjaan yang akan dilelangkan.

Bab VII Gambar-gambarGambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus disusun oleh panitia pengadaan secara rinci, lengkap dan jelas.

Bab VIII Daftar Kuantitas, Analisa Harga Satuan dan Metode Pelaksanaan1. Daftar kuantitas terdiri dari:a. Rekapitulasi daftar kuantitas dan hargab.Daftar kuantitas dan harga2.Analisa harga satuan terdiri dari:a.Analisa harga satuan mata pembayaran utamab.Daftar Upahc.Daftar harga bahand.Daftar harga peralatan3.Metoda pelaksanaan pekerjaan terdiri dari:a.Metoda pelaksanaan pekerjaanb.Jadual pelaksanaan pekerjaanc.Daftar personil intid.Daftar peralatan utama. Sarwono Hardjomuljadi

REFERENSI:

Undang-Undang 18/1999 tentang Jasa KonstruksiPeraturan Pemerintah 28/2000, 29/2000 dan 30/2000The Importance of Management Decision in The Application of FIDIC Conditions of Contract for Civil Construction Works (in English, Sarwono Hardjomuljadi, 1999)Strategi Klaim Konstruksi Berdasarkan FIDIC Conditions of Contract , (Sarwono Hardjomuljadi, Ariono Abdulkadir, Masaru Takei, 2006)Terowongan, Metode Pelaksanaan hingga Kasus Klaim Konstruksi, (Sarwono Hardjomuljadi, 2007)FIDIC Conditions of Contract for Construction, Multilateral Development Bank MDB Harmonised Edition (2006)FIDIC Persyaratan Kontrak untuk Pelaksanaan Konstruksi, MDB Harmonised Edition, Edisi Bahasa Indonesia (Sarwono Hardjomuljadi et.al. 2008) FIDIC Conditions of Contract for Engineering Procurement and Construction EPC / Turnkey Project (1999)FIDIC Conditions of Contract for Plant, Design-Build (1999) Effective Contract Administration, (Cary Cohen, 1997)Construction Project Administration (Edward R Fisk, 2003)Construction Contract Administration (Ralph W Liebing, 1998)Construction Law & Risk Management (J. Kent Holland, 2006)Oxford Dictionary of Law (Oxford University Press, 2006)Security of Payment and Contract Adjudication (Chow Kok Fong, 2005)Rules and Procedures Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI, 2007)