1

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI IJARAH

DALAM PEMBIAYAAN MULTIJASA BERDASARKAN

PSAK 107 PADA KSPPS HARAPAN UMMAT KEBUMEN

TIKA NOVITASARI

STIE Putra Bangsa Kebumen

Tikanovita13@gmail.com

Abstract: Savings ands Loans and Sharia Financing Cooperative (KSPPS) Harapan

Ummat Kebumen is a sharia financial institution that collects funds through its

products by applying the principles of sharia as the foundation, such as multijasa

financing with ijarah contract. In connection with that, this study aims to determine

the implementation of ijarah contract in multi-service financing used by KSPPS

Harapan Ummat Kebumen. This study uses qualitative descriptive approach that is

by comparing the accounting treatment of ijarah contract in multijasa financing

applied by KSPPS Harapan Ummat Kebumen with PSAK 107. The implementation of

the ijarah contract used by KSPPS Kebumen Hope Kebumen is adjusted to PSAK

107. The results showed that KSPPS Harapan Ummat Kebumen in recording

recognition, measurement, presentation, and disclosure were in accordance with

PSAK 107 but were not perfect yet.

Keywords: application of ijarah, multijasa, PSAK 107

2

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan lembaga syariah terutama dalam ekonomi telah

membuat masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap ekonomi syariah.

Peranan Pemerintah sangat pesat terhadap perkembangan ekonomi islam dan

perbankan syariah dan lembaga keuangan islam. Keberadaan bank-bank umum atau

bank konvensional saat ini sangat mempengaruhi perkembangan perbankan syariah di

Indonesia.

Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami

peningkatan baik dari segi kualitas maupun jenisnya. Lembaga Keuangan Syariah

yang berkembang untuk berorientasi mendapatkan keuntungan saat ini antara lain

Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah.

Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah nirlaba yang saat ini berkembang yaitu

Organisasi Pengelola Zakat, Badan Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat, dan

Badan Wakaf. Lembaga keuangan Mikro Syariah seperti BMT (Baitul Maal wa

Tamwil) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah juga turut

berkembang sangat pesat di Indonesia. Adanya label syariah pada Lembaga

Keuangan tersebut, memiliki konsekuensi pada operasionalnya. Lembaga Keuangan

tersebut harus selalu melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh produk dan

operasionalnya yang bersumber dari Al-Quran maupun Hadist Rasululloh SAW.

Meningkatnya kebutuhan layanan jasa perbankan dengan prinsip syariah serta

jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah,

diharapkan lembaga non perbankan mampu bersaing dalam mengembangkan prinsip

syariah. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah non bank yaitu Baitul Maal Wat

Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang

menawarkan jasa pembiayaan. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.UKM/IX/2015 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

mengubah kegiatan usaha jasa keuangan syariah yang lahir dari Baitul Maal Wat

Tamwil (BMT) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

3

Dalam beroperasi KSPPS memiliki kesamaan dengan kegiatan pada Baitul Maal Wat

Tamwil (BMT) dengan berprinsip syariat Islam.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan

lembaga syariah yang ruang lingkupnya mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi

hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil. Sebagai lembaga

keuangan syariah, KSPPS berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola

kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian. Keberadaan KSPPS ditengah-tengah

masyarakat bawah memberikan angin segar bagi pengusaha kecil dan menengah

untuk dapat melangsungkan usahanya melalui fasilitas pembiayaan yang ditawarkan.

Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS Harapan Umat

Karanganyar yang terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan

penggunaanya, diantaranya pembiayaan dengan prinsip Simpan Pinjam

(Mudharabah), pembiayaan dengan prinsip Kerjasama (Musyarakah), pembiayaan

dengsn prinsip Jual Beli (Murabahah), pembiayaan dengan prinsip Sewa (Ijarah) dan

lain-lain. Salah satu jasa pembiayaan yang menjadi alternative bagi nasabah dalam

hal pembiayaan adalah Ijarah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Tahun 2000,

dijelaskan prinsip atau akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu

barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa

diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan nasabah akan manfaat barang dan

manfaat jasa KSPPS menawarkan jenis produk pembiayaan Multijasa yang

menggunakan akad Ijarah dalam implementasinya. Dalam perlakuan akuntansi

produk perbankan syariah mengacu pada standar akuntansi yang diterbitkan oleh

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), yaitu Standar Akuntansi Keuangan PSAK 101

sampai dengan PSAK 111 tentang akuntansi perbankan syariah yang sebelumnya

masih menggunakan PSAK 59 dalam acuan penerapan akuntansinya. Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman yang digunakan oleh

Lembaga Keuangan baik (Bank Konvensional dan Bank Syariah) dalam hal

pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran,

4

penyajian serta pengungkapan. KSPPS Harapan Umat Karanganyar adalah salah satu

Koperasi keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan multijasa, dimana bentuk

pembiayaan tersebut menggunakan akad Ijarah. Akan tetapi masih ditemukan

perlakuan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK 107. KSPPS Harapan Ummat

Kebumen salah satu yang semestinya melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan

PSAK termasuk pembiayaan Ijarah.

Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis untuk melakukan

penelitian tentang masalah tersebut dengan judul “ANALISIS PENERAPAN

AKUNTANSI IJARAH DALAM PEMBIAYAAN MULTIJASA BERDASARKAN

PSAK 107 PADA KSPPS HARAPAN UMMAT KEBUMEN”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis

dapat merumuskan masalah yang nantinya akan diteliti. Adapun rumusan masalah

dalam penelitian yang dilakukan adalah “Bagaimana Penerapan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 atas Pembiayaan Multijasa pada KSPPS Harapan

Ummat Kebumen ?”

Batasan Masalah

Penyusun hendak menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) 107 atas pembiayaan Multijasa pada KSPPS Harapan Umat Karanganyar.

Untuk mencegah pembahasan penelitian keluar dari tema, maka aspek yang dijadikan

batasan adalah pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan untuk

akuntansi pemberi sewa atau pihak KSPPS Harapan Umat pada pembiayaan

Multijasa pada produk jasa pendidikan dan jasa pengobatan.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis

penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 atas pembiayaan

Multijasa pada KSPPS Harapan Ummat Kebumen.

5

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga Keuangan Bank

Lembaga Keuangan Bank dibutuhkan sebagai lembaga intermediary

(perantara) antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana. Lembaga

keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan,

melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna

membiayai investasi perusahaan. Dalam kenyataanya, kegiatan pembiayaan lembaga

keuangan bisa diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan

kegiatan distribusi barang dan jasa. Lembaga Keuangan dapat dikelompokan menjadi

dua bentuk, yaitu bank dan non bank. Lembaga keuangan, baik bank maupun non

bank, mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian.

Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan non bank terdiri dari pegadaian, pasar modal, reksa dana,

pasar uang, asuransi, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam

dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Perkembangan lembaga keuangan baik bank

maupun non bank sekarang menyebabkan memiliki unit usaha syariah sendiri.

Koperasi Simpan Pinjam Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 pasal 1, Koperasi Simpan

Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya

meliputi simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk

mengelola zakat, infak/sedekah, dan wakaf.

Pembiayaan

Menurut Standar Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah (2007: 3)

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama

permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau

anggotanya, yang mewaibkan penerima pembiayaan itu untuk untuk melunasi pokok

pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan

6

pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai

atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Pengertian Ijarah

Ijarah menurut Rifqi (2008: 319) adalah akad pemindahan hak guna atas barang

dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan

Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau

jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada

perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang

menyewakan pada penyewa.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107

Pendahuluan

Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan transaksi ijarah.

Ruang Lingkup

PSAK ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah serta

mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah,

namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah

(sukuk) yang menggunakan akad Ijarah.

Definisi

Beberapa definisi yang dijelaskan dalam PSAK ini antara lain:

a. Aset ijarah adalah asset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas

manfaatnya disewakan

b. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (mafaat) atas suatu asset dalam wakyu

tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan

7

kepemilikan asset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi

(operating lease)

c. Ijarah muntahiyyah bittamlik adalah ijarah dengan wa’d perpindahan

kepemilikan asset yang diijarahkan pada asset tertentu.

d. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset antara

pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu

transaksi dengan wajar

e. Obyek ijarah adalah manfaat penggunaan asset berwujud atau tidak berwujud.

f. Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh

risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset.

g. Umur manfaat adalah suatu periode dimana asset diharapkan akan digunakan

atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari asset.

h. Wa’d adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan Pengukuram, Penyajian serta Pengungkapan dikutip dari

PSAK 107 tentang Ijarah, sedangkan pencatatan transaksi ijarah dikutip dari

Nurhayati dan Wasilah (2016: 240-242) yang telah sesuai dengan PSAK. Pembiayaan

multijasa yang menggunakan akad ijarah, standar akuntansi yang menjadi acuannya

adalah PSAK 107 tentang akuntansi ijarah.

Akuntansi Pemilik (Mu’jir)

Biaya Perolehan

Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan objek ijarah yang berupa asset tetap mengacu ke PSAK 16: aset teap

dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: aset tidak berwujud. Menurut PSAK

16 Aset tetap adalah aset berwujud yang:

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk

direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan

2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

8

Aset tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu

periode atau dalam jangka panjang yang dapat dipergunakan dalam produksi

atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan kepada pihak lain.

Sedangkan aset tidak berwujud menurut PSAJ 19 adalah aset non moneter

yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset tersebut harus memiliki

syarat sebagai berikut:

3. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan

dari aset tersebut, dan

4. Biaya perolehan dapat diukur secara andal.

Jurnal:

Dr. Aset Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik xxx

Cr. Kas/Utang xxx

Penyusutan dan Amortisasi

Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan

atau amortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset

sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Kebijakan penyusutan atau

amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari

manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda

dengan umur teknis. Jika aset ijarah untuk akad jenis ijarah muntahiyya bit tamblik

maka masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah periode

akad.

Jurnal:

Dr. Biaya Penyusutan xxx

Cr. Akumulasi Penyusutan xxx

Pendapatan dan beban

Pendapatan sewa, diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada

penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan

belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan

diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

9

Jurnal:

Dr. Kas/ Piutang Sewa xxx

Cr. Pendapatan Sewa xxx

Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah adalah sebagai berikut:

a. Biaya perbaikan Objek Ijarah, adalah tanggungan pemilik, tetapi

pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan

oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

1. Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan

pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.

Jurnal:

Dr. Biaya Perbaikan xxx

Cr. Utang xxx

2. Jika perbaikan tidak rutin atas objek ijaah yang dilakukan oleh penyewa

diakui pada saat terjadinya.

Jurnal:

Dr. BIaya Perbaikan xxx

Cr. Kas/Utang/Perlengkapan xxx

Dalam ijarah muntahiya bit tamlik melalui penjualan secara bertahap,

biaya perbaikan obejk ijarah yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung

pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-

masing atas objek ijarah.

Jurnal:

Dr. Biaya Perbaikan xxx

Cr. Kas/Utang/Perlengkapan xxx

b. Perpindahan Kepemilikan Objek Ijarah dalam Ijarah Muntahiya bit Tamlik

dapat dilakukan dengan cara:

1. Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban.

Jurnal:

Dr. Beban Ijarah xxx

10

Dr. Akumulasi Penyusutan xxx

Cr. Aset Ijarah xxx

2. Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar cicilan sewa atau jumlah

yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek

ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal:

Dr. Kas/Piutang xxx

Dr. Akumulasi Penyusutan xxx

Dr. Kerugian* xxx

Cr. Keuntungan** xxx

Cr. Aset Ijarah xxx

Ket:

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual

**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

3. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan

jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal:

Dr. Kas xxx

Dr. Kerugian xxx

Dr. Akumulasi Penyusutan xxx

Cr. Keuntungan* xxx

Cr. Aset Ijarah xxx

Ket:

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual

**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

4. Penjulan objek ijarah secara bertahap, maka:

1) Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah

yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal:

11

Dr. Kas xxx

Dr. Kerugian* xxx

Dr. Akumulasi Penyusutan xxx

Cr. Keuntungan** xxx

Cr. Aset Ijarah xxx

Ket:

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual

**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

2) Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset

tidak lancar atau asset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset

tersebut.

Jurnal:

Dr. Aset Lancar/tidak lancar xxx

Dr. Akumulasi Penyusutan xxx

Cr. Aset Ijarah xxx

Seluruh beban maupun keuntungan/kerugian yang timbul akibat

penjualan ijarah tersebut diakuisebagai beban/keuntungan/kerugian

pada periode berjalan. Keuntungan/ Kerugian yang timbul tidak dapat

diakui sebagai pengurangan atau penambah dari beban Ijarah.

Penyajian

Pendapatan Ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang

terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan

sebagainya.

Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah

muntahiya bit tamlik, tetapi tidak terbatas pada:

a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1. Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan

(jika ada wa’ad pengalihan kepemilikan)

12

2. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;

3. Agunan yang digunakan (jika ada);

b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah; dan

c. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada)

Berakhirnya Akad Ijarah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:237) berakhirnya akad ijarah yaitu:

a. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku

walupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya

keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka

dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai.

b. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat

menghentikan akad ijarah.

c. Terjadi kerusakan asset

d. Penyewa tidak dapat membayar sewa.

e. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan

akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah maka akad

tetap berlangsung, kecuali akadnya adalah upah menyusui maka bila sang bayi

atau menyusui meninggal maka akadnya menjadi batal.

Multijasa

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang

pembiayaan multijasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang

menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang

diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh

manfaat atas suatu jasa

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih KSPPS Harapan Ummat Kebumen

sebagai tempat penelitian mengenai pembiayaan multijasa dengan PSAK 107 tentang

13

Akuntansi Ijarah yang beralamat di Jalan Dampit, 004/001 Plarangan, Karanganyar,

Kebumen.

Jenis Data

a. Data primer yang diperoleh dengan menggunakan pengamatan secara

langsung pada KSPPS Harapan Umat serta melakukan wawancara secara

langsung dengan pihak pimpinan dan sejumlah personil yang ada kaitannya

dengan penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil

wawancara langsung dari pihak KSPPS Harapan Ummat yang dilakukan

dengan Bapak Irvan Purwanto selaku Manajer.

b. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature seperti; jurnul, buku,

website, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Metode Wawancara, Metode Observasi, Studi Kepustakaan.

Metode Analisis Data

a. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan akad ijarah

dalam pembiayaan multijasa pada KSPPS Harapan Umat Kebumen.

b. Membuat dan menyajikan data perlakuan akuntansi akad ijarah dalam

pembiayaan multijasa yang ada di KSPPS Harapan Ummat Kebumen.

c. Membandingkan pencatatan yang dilakukan oleh KSPPS Harapan Umat

Karanganyar dengan PSAK 107 dalam hal pengakuan dan pengukuran,

penyajian serta pengungkapan.

d. Menganalisis perlakuan akuntansi akad ijarah dalam pembiayaan multijasa

yang diterapkan pada KSPPS Harapan Ummat Kebumen dengan perlakuan

akuntansi akad ijarah sesuai PSAK 107.

PEMBAHASAN

Hasil Laporan

a. Kasus: Pembiayaan Multijasa pada produk Jasa Pendidikan.

Pada Tanggal 20 Januari 2017 Bapak XXX telah menandatangani akad

pembiayaan Al-Ijarah yaitu Multijasa untuk jasa pendidikan S1 dengan harga

14

perolehan Rp. 25.000.000,- ditambah keuntungan yang disepakati sebesar Rp

3.750.000,-. Adapun biaya diluar harga perolehan yang dibebankan kepada

KSPPS yaitu biaya administrasi dan materai sebesar Rp. 506.000,- biaya lain-lain

dan survey sebesar Rp 10.000,- biaya notaris dan dana ta’awun sebesar Rp

100.000,-. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan secara tangguh dalam jangka

waktu 10 bulan. Atas transaksi tersebut pihak KSPPS Harapan Ummat

menyerahkan uang tunai kepada Bapak Dr. Ahmad Dedat sebesar Rp

25.000.000,- dengan jatuh tempo pada tanggal 20 November 2017:

Perhitungan Akad Al-Ijarah produk Multijasa produk Jasa Pendidikan:

Harga perolehan = Rp 25.000.000

Marjin disepakati (Rp 25.000.000x15%) = Rp 3.750.000 +

Harga jual disepakati = Rp 28.750.000

Marjin per bulan = Rp 375.000

Tabel IV.1 Jadwal Angsuran Nasabah Bapak XXX Pembiayaan Ijarah

pada KSPPS Harapan Ummat Kebumen

Angsuran

Ke Pokok Margin Jumlah

Saldo

Pembayaran

1 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 22,500,000.00

2 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 20,000,000.00

3 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 17,500,000.00

4 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 15,000,000.00

5 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 12,500,000.00

6 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 10,000,000.00

7 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 7,500,000.00

8 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 5,000,000.00

9 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 2,500,000.00

10 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 0

Total 25,000,000.00 3,750,000.00 28,750,000.00

Sumber: Data Berasal dari angsuran nasabah KSPPS Harapan Ummat

15

Pencatatan Jurnal Transaksi Ijarah

Berikut adalah perbandingan perlakukan akuntansi Ijarah pada KSPPS Harapan Ummat dengan PSAK 107 disajikan pada

tabel sebagai berikut:

Tabel IV.3 Perbandingan Perlakuan Akuntansi pada KSPPS Harapan Ummat dengan PSAK 107 Ijarah (Kasus Pertama)

Tanggal Jenis Transaksi Jurnal KSPPS Harapan Ummat Jurnal Berdasarkan PSAK 107

20/01/2017

Saat akad

Ijarah

disepakati

(Dr) Aset Ijarah Rp 25.000.000

(Dr) Aset Ijarah Rp 25.000.000

(Cr) Kas Rp 25.000.000 (Cr) Kas Rp 25.000.000

20/01/2017

Saat

perhitungan

margin Ijarah

disepakati

(Dr) Piutang Ijarah Rp 28.750.000

(Cr) Aset Ijarah Rp 25.000.000

(Cr) Margin yang

ditangguhkan Rp 3.750.0000

20/01/2017 Biaya

Administrasi

(Dr) Kas Rp 616.000 (Dr) Kas Rp 616.000

(Cr) Biaya

Administrasi Rp 500.000

(Cr)Pendapatan

Administrasi Rp 616.000

(Cr)Persediaan

Materai Rp 6.000

(Cr) Pendanaan Non

Operasional Rp 100.000

(Cr) Cadangan

Resiko Rp 10.000

16

Tanggal Jenis Transaksi Jurnal KSPPS Harapan Ummat Jurnal Berdasarkan PSAK 107

20/02/2017

s/d

20/11/2017

Saat

penerimaan

angsuran ke 1-

10

(Dr) Kas Rp 2.875.000 (Dr) Kas Rp 2.875.000

(Cr) Piutang Ijarah Rp 2.500.000 (Cr) Pendapatan Sewa Rp 2.875.000

(Cr) Margin Ijarah

yang ditangguhkan Rp 375.000

20/11/2017 Saat pelunasan

(Dr) Kas Rp 2.500.000 (Dr) Kas

Rp 2.875.000

(Cr) Piutang Ijarah Rp 2.500.000 (Cr) Piutang Ijarah

Rp 2.875.000

(Dr) Margin Ijarah yang

x ditangguhkan Rp 375.000

(Cr) Pendapatan

Margin Ijarah Rp 375.000

17

Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Multijasa Pada KSPPS Harapan Ummat

Tabel IV.5 Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK 107 dan KSPPS Harapan

Ummat

No Perlakuan Akuntansi PSAK

107

Implementasi Keterangan

a. Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada saat perolehan asset

ijarah diakui sebagai

persediaan sebesar biaya

perolehan. (Paragraf 9)

Pada KSPPS

Harapan ummat saat

memperoleh asset

ijarah KSPPS

mencatat sebesar

harga perolehan.

Pengakuan dan

pengukuran sudah

sesuai PSAK 107.

2. Pada saat akad ijarah, piutang

ijarah diakui sebesar biaya

perolehan asset ijarah

ditambah keuntungan yang

disepakati. (Paragraf 17)

Piutang ijarah

dicatat sebesar

pembiayaan yang

diajukan dan

ditambah dengan

keuntungan yang

disepakati.

Pengakuan dan

pengukuran sudah

sesuai PSAK 107

3. Pada saat akad Ijarah,

pendapatan sewa selama

masa akad diakui pada saat

manfaat atas aset telah

diserahkan kepada penyewa.

(Paragraf 14)

Pendapatan ijarah

dicatat sebagai

pendapatan transaksi

multijasa.

Pengakuan dan

Pengukuran sudah

sesuai PSAK 107.

4.

Denda dikenakan jika

pembeli lalai dalam

melakukan kewajibannya

sesuai dengan akad, dan

denda yang diterima diakui

sebagai dana kebajikan.

Pada KSPPS

Harapan Ummat

dilakukan denda

kepada mitra atas

kelalaiannya dalam

melakukan

kewajibannya untuk

transaksi multijasa.

Pengakuan,

pengukuran,

penyajian dan

pengungkapan

sudah sesuai

PSAK 107.

5. Pada piutang pendapatan

sewa diukur sebesar nilai

yang dapat direalisasikan

pada akhir periode pelaporan.

(Paragraf 15)

Piutang pendapatan

ijarah pada KSPPS

telah sesuai dan

direalisasikan pada

akhir periode

pelaporan.

Pengakuan dan

pengukuran sudah

sesuai PSAK 107

18

No Perlakuan Akuntansi PSAK 107 Implementasi Keterangan

b. Penyajian

1.

Pendapatan Ijarah disajikan

secara neto dikurangi beban-

beban yang terkait, misalnya

beban penyusutan, beban

pemeliharaan, dan perbaikan.

(Paragraf 29)

Pada KSPPS tidak

ada beban yang

terkait yaitu beban

penyusutan.

Penyajian sudah

sesuai PSAK 107.

c. Pengungkapan

1.

Pemilik mengungkapkan dalam

laporan keuangan terkait

transaksi ijarah, tetapi tidak

terbatas pada:

(i) Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan

mekanisme yang digunakan

(jika ada wa’ad pengalihan

kepemilikan)

(b) nilai perolehan dan

akumulasi penyusutan untuk

setiap kelompok aset ijarah

Pada KSPPS

pembiayaan

multijasa tidak

dilakukannya

wa’ad pengalihan

kepemilikan.

Pengungkapan

belum sesuai

PSAK 107

19

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam pencatatan pengakuan dan pengukuran sudah sesuai dengan PSAK 107.

Penyajian pada KSPPS Harapan Ummat sudah sesuai dengan PSAK 107 tetapi belum

sempurna karena pendapatan ijarah langsung disajikan secara neto karena langsung

dikurangi biaya penyusutan dimana KSPPS Harapan Ummat biaya penyusutan diakui

sebagai aset ijarah.. Pengungkapan pada KSPPS Harapan Ummat sebagian belum

sesuai PSAK 107.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran baik bagi

manajemen KSPPS Harapan Ummat terkait dan bagi peneliti selanjutnya antara lain:

1. Pengakuan dan Pengukuran, seharusnya KSPPS Harapan Ummat melakukan

pencatatan tersendiri pada biaya penyusutan sehingga terpisah dengan

pembayaran penerimaan angsura

2. Penyajian, seharusnya KSPPS Harapan Ummat menyajikan laporan laba rugi

secara rinci yaitu dimana pendapatan bruto dikurangi biaya penyusutan dan

materai bukan dengan mencatat pendapatan neto secara langsung.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menganalisis Akad Ijarah sesuai

dengan PSAK 107 dalam pembiayaan multijasa semua produk pembiayaan tidak

hanya Produk Jasa Pendidikan dan Jasa Pengobatan. Sehingga dapat memperluas

pengetahuan dalam perbankan syariah.

20

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. 2008. Akad dan Produk Bank Syariah. PT Grafindo Persada. Jakarta.

Arif, N.R.M. Al. 2012. Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis.

CV Pustaka Setia. Bandung.

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. 2001. Pembiayaan Ijarah: Himpunan Fatwa

DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah. Edisi Pertama. BI. Jakarta.

Ghazaly, Abdul R. 2010. Fiqh Muamalah. Cetakan Pertama. Kencana Pramedia

Grup. Jakarta.

Huda, Qomarul. 2011. Fiqh Muamalah. TERAS. Yogyakarta.

Karim, Adiwarman A. 2004. Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi Kelima. PT Raja

Grafindo. Jakarta.

Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

2007. Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syaiah/Unit

Jasa Keuangan Syariah. Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang

Pembiayaan. Jakarta.

Muhammad. 2008. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. UUP AMP YKPN.

Yogyakarta.

Nurhayati, S dan Wasilah. 2014. Akuntansi Syariah Di Indonesia. Edisi Empat.

Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor 16 tahun 2015. Pelakasanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. 23 September 2015. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495. Jakarta.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan NO. 107 (2009) Akuntansi Ijarah. Dewan

Standar Aluntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (Revisi 2011) Aset Tetap. Dewan

Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.

Rifqi, Muhammad. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep Implementasi

PSAK Syariah. P3EI. Yogyakarta.

21

Soemitra, Andi. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Kencana. Jakarta.

Sudarsono, H. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi.

Edisi kedua. EKONISIA. Yogyakarta.

Syafe’I, R. 2001. Fiqh Muamalah. CV Pustaka Setia. Bandung.

Wangsawidjaja, Z. 2012. Pembiayaan Bank Syariah. PT Gramedia Pustaka Utama.

Jakarta.j

Warsono. 2011. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.

Wiroso. 2011. IAI: Akuntansi Transaksi Syariah