Chapter II Tata Cara Obligasi

7/26/2019 Chapter II Tata Cara Obligasi

1/54

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENERBITAN OBLIGASI

A. Tinjauan Umum Tentang Surat Berharga

Dalam lalu lintas perdagangan, pihak-pihak dapat melakukan bermacam-

macam transaksi dagang, dalam transaksi mana lalu timbul hak dan kewajiban

pihak-pihak itu terhadap satu sama lain. Pihak yang satu berhak atas penyerahan

barang, dan pihak yang lainnya berhak atas pembayaran. Pihak yang satu

berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan pihak yang lainnya berkewajiban

melakukan pembayaran.

Dapat juga terjadi suatu transaksi antara kedua belah pihak bahwa pihak

yang satu akan menyerahkan sejumlah uang, dan pihak yang lainnya mendapat

amanat untuk menyimpan uang tersebut. Mungkin juga terjadi transaksi bahwa

pihak yang satu mengamanatkan kepada pihak lainnya supaya pihak lain itu

menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk, dan sebagai imbalannya

pihak pemberi amanat menyerahkan sejumlah uang kepada penerima amanat.

Sudah menjadi suatu kenyataan bahwa pada masa sekarang ini di dalam

perkembangan lalu lintas perdagangan terdapat suatu kemajuan dalam cara-cara

pembayaran dengan mempergunakan alat-alat pembayaran kredit dan alat

pembayaran kontan selain dengan mata uang. Semakin lama di dalam masyarakat

Indonesia sendiri semakin banyak orang yang mengenal dan mengerti gunanya

alat-alat pembayaran semacam itu. Mereka mempergunakannya baik untuk

Universitas Sumatera Utara


2/54

keperluan perdagangan di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak lagi memilih

mempergunakan pembayaran dengan uang.

Orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman,

khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Artinya orang tidak mutlak lagi

menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan

menerbitkan surat berharga baik sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai

alat pembayaran kredit.

Praktis artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa

mata uang dalam jumlah yang besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup

dengan mengantongi surat berharga saja. Aman artinya tidak semua orang yang

tidak berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan

surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan jika menggunakan mata

uang, apalagi dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinannya timbul bahaya

atau kerugian, misalnya pencurian dan lain-lain.

Dalam dunia perusahaan dan perdagangan, dikenal bermacam-macam

surat yang pada umumnya orang mengatakan itu sebagai surat berharga. Orang

mengatakan itu surat berharga berdasarkan kenyataan bahwa surat itu mempunyai

nilai uang atau dapat ditukar dengan sejumlah uang atau apa yang tersebut dalam

surat itu dapat dinilai atau ditukar dengan uang. Surat-surat itu berupa wesel,

aksep, cek, saham, obligasi, konosemen, ceel, karcis kereta api, surat penitipan

barang, dan lain-lain.18

18

Abdulkadir Muhammad,Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, Citra AdityaBakti Bandung. 1998.Hal. 4.



3/54

Pengertian orang tentang surat berharga seperti itu tersebut di atas ini

sebenarnya tidak tepat. Yang dimaksud dengan surat berharga dalam pengertian

hukum dagang tidaklah demikian. Supaya dapat dikatakan surat berharga menurut

pengertian hukum dagang, perlu dipenuhi syarat-syarat tertentu yang merupakan

ciri dari surat itu sebagai surat berharga. Tentang apakah yang dimaksud dengan

surat berharga itu, dalam KUHD sendiri tidak terdapat definisinya. Hanya dapat

disimpulkan dari ciri-ciri atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal-Pasal

KUHD, bahwa surat itu dapat dikatakan surat berharga.19

Terdapat beberapa istilah yang identik dengan surat berharga yaitu

negotiable instruments, negotiable papers, transferable papers, commercial

papers dan waardepapieren.

1. Pengertian Surat Berharga

20

Istilah surat berharga ini dapat dijumpai dalam berbagai perundang-

undangan kita. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak membataskan ruang

lingkup surat berharga, namun ditinjau dari sudut tujuan penerbitannya, surat

berharga digunakan sebagai alat pembayaran giral dalam lalu lintas pembayaran,

di antaranya ada yang dapat atau tidak dapat dialihkan, atau diperdagangkan

kepada orang lain, sehingga ada yang membedakannya atas surat berharga dan

surat yang mempunyai harga atau nilai.

21

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa istilah surat-surat berharga itu

terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai

untuk melakukan pembayaran. Ini berarti pula bahwa surat-surat itu dapat

19Ibid.20

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. Op.cit. hal. 444.21Ibid.



4/54

diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukar dengan uang tunai atau

negotiable instruments.22

Sementara itu Abdulkadir Muhammad membedakan atas surat berharga

dan surat yang mempunyai harga. Surat berharga adalah surat yang oleh

penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi,

yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan

dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain.

Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada

pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada

pemegang surat tersebut. Adapun surat yang mempunyai harga atau nilai, bukan

alat pembayaran, penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar

sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas

apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan di dalam surat

itu. Bahkan bagi yang berhak, apabila surat bukti itu lepas dari penguasaannya, ia

masih dapat memperoleh barang atau haknya itu dengan menggunakan alat bukti

lain.

23

Demikian pula M. N Purwosutjipto membedakan antara surat berharga

dan surat yang berharga. Dikatakan bahwa surat berharga itu surat tuntutan utang,

pembawa hak dan mudah diperjualbelikan. Untuk surat yang berharga adalah

surat bukti tuntutan utang yang sukar diperjualbelikan.

24

22

Wirjono Prodjodikoro,Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia, Sumur. Bandung.1992. Hal. 34.

23Abdulkadir Muhammad, Op. Cit.Hal. 5.

24M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 7, DjambatanBandung. 1990.Hal. 6.



5/54

Pengertian lain dari Munir Fuady menyatakan, bahwa surat berharga

adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan

suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat

bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-

pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga

oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah

dialihkan.25

Berbeda dengan perumusan pengertian surat berharga yang diberikan

para ahli hukum, perundang-undangan merumuskan pengertiannya dalam artian

yang luas dan sempit. Dalam artian luas, di mana mencakup pula derivatif atau

turunan dari surat berharga yang bersangkutan, sedangkan dalam artian sempit,

terbatas pada surat berharga yang diperjualbelikan atau diperdagangkan dalam

pasar modal dan pasar uang. Perundang-undangan memberikan pengertian istilah

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui unsur penting dalam

surat berharga itu adalah bahwa hak-hak yang tercantum di dalam surat berharga

itu dapat dipindahtangankan atau diperdagangkan (negotiable) secara mudah.

Oleh karena itu, semua surat yang diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar

uang termasuk surat berharga. Pengertian ini jangan dicampuradukkan dengan

pengertian surat yang mempunyai harga atau nilai ekonomis (uang). Padahal tidak

semua surat-surat tersebut mudah diperdagangkan atau dialihkan kepada pihak

lain.

25Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra

Aditya Bakti, Bandung. 2008.Hal. 163.



6/54

surat berharga dengan cara menyebutkan, menunjuk, atau merinci bentuk-bentuk

surat atau warkat yang termasuk dalam kategori surat berharga.26

Dari pengertian yuridis dalam perundang-undangan tersebut, maka

pengertian surat berharga itu meliputi:

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

merumuskan pengertian surat berharga dengan cara memerinci yaitu Surat

Berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit,

atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit,

dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

Sedangkan dalam Pasal ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1995 tentang Pasar Modal merumuskan pengertian istilah efek sebagai

surat berharga yaitu Efek adalah surat pengakuan hutang, surat berharga

komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi

kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

27

a. Hanyalah surat-surat yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan

pasar uang, yaitu surat-surat berharga yang sering diperjualbelikan pada

bursa efek dan lembaga bank;

b.

Bentuknya berupa surat tagihan utang, tanda keanggotaan/penyertaan dari

suatu perusahaan dan surat yang berdaya hukum kebendaan(zakenrechtelijke papieren);

c. Dibatasi pada surat-surat yang lazim diperdagangkan, yaitu surat-surat yang

hak-haknya dapat dengan mudah dialihkan kepada pihak lain;d. Bentuknya tidak terbatas pada apa yang disebutkan atau dirinci oleh

Undang-Undang, melainkan berkembang termasuk setiap derivative

securitiesdari surat berharga yang bersangkutan.

26

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. Op.cit. Hal 446.27Ibid. Hal 446-447.



7/54

Jadi, secara sederhana surat berharga dapat diartikan sebagai suatu

dokumen atau surat yang di dalamnya memuat suatu kesanggupan, janji, atau

perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu

tertentu pula, yang diperuntukkan sebagai alat pembayaran atau jaminan dan serta

yang dibuat dengan sengaja untuk dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan.

Secara yuridis suatu surat berharga mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Sebagai alat pembayaran (alat tukar);

b. Sebagai alat pemindahan hak tagih (karena dapat diperjualbelikan);

c. Sebagai surat legitimasi (surat bukti tagih).

2. Dasar dan Sumber Hukum Surat Berharga

Penerbitan surat berharga juga menjadi kegiatan usaha perbankan melalui

pasar uang. Jenis-jenis produk surat berharga yang dapat diterbitkan oleh

perbankan yang merupakan kegiatan usaha perbankan disebutkan dalam ketentuan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun usaha bank

umum bila dikaitkan dengan penerbitan surat berharga antara lain sebagai

berikut:

28

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu;

b. Menerbitkan surat pengakuan hutang;

28 Merupakan ketentuan dari pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1992

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan.



8/54

c. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

1)

Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa

berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan

surat-surat yang dimaksud;

2)

Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-

surat yang dimaksud;

3)Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

4)Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

5)Obligasi

6)Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu tahun);

7)

Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 1 (satu)

tahun;

d. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi

maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.

Dari sebagian ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 di atas, dapat diketahui bahwa surat-surat berharga yang

diperdagangkan dalam pasar uang terbatas kepada surat-surat berharga yang

berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, dan surat-surat berharga tersebut



9/54

memang lazim diterbitkan oleh bank, untuk selanjutnya diperjualbelikan dan

ditukarkan dengan uang tunai.

Secara fisik surat berharga hanyalah merupakan sepucuk surat, tetapi

mengapakah dia begitu kuatnya secara hukum. Adapun yang merupakan alasan

yuridis, sehingga surat berharga mempunyai kekuatan mengikat sebagai dasar

penerbitan surat berharga, maka ada 4 (empat) teori yang terkenal yang membahas

masalah tersebut yaitu:

a. Teori Kreasi atau Penciptaan (creatietheorie)

Teori ini mula-mula dikemukakan oleh Einert seorang sarjana hukum

Jerman tahun 1839, kemudian diteruskan oleh Kuntze dalam bukunya Die

Lehre von den Inhaberpapieren (1857). Menurut teori ini adalah yang

menjadi dasar hukum mengikatnya suatu surat berharga antara penerbit dan

pemegang ialah perbuatan menandatangani surat berharga itu. Artinya dengan

membubuhkan tanda tangan di atas surat berharga itu akan menimbulkan suatu

perikatan bagi orang yang menandatangani terhadap orang lain yang

memperoleh surat berharga tersebut.29

Keberatan terhadap teori ini ialah bahwa pernyataan sepihak dengan

tanda tangan saja tidak mungkin menimbulkan perikatan. Supaya timbul

perikatan, harus ada dua pihak yang mengadakan persetujuan (toestemming,

meeting of minds) sebab tanpa persetujuan tidak mungkin ada kewajiban.

Demikian juga jika surat berharga itu jatuh ke tangan orang yang tidak berhak

atau tidak jujur misalnya dicuri, penerbit yang menandatangani tetap terikat

29

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, PenerbitSeksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993. Hal 24



10/54

untuk membayar. Padahal menurut Pasal 1977 ayat 2 KUHPdt seorang yang

kehilangan surat itu karena dicuri masih berhak menuntut kembali surat itu dari

si pencuri atau penemunya selama tenggang waktu 3 (tiga) tahun, kecuali

pemegang memperolehnya dari pasar umum (pelelangan di muka umum).

Karena ada beberapa keberatan, lalu teori ini ditinggalkan.30

b. Teori Kepantasan (redelijkheidstheorie)

Sebagai pelopor (grondlegger) teori ini adalah Grunhut seorang sarjana

hukum Jerman. Di Jerman teori ini disebutRedlichkeitstheorie. Teori ini masih

berdasarkan pada teori kreasi atau penciptaan, hanya dengan dengan

pembatasan. Jika teori kreasi atau penciptaan menyatakan bahwa penerbit yang

menandatangani surat itu tetap terikat untuk membayar kepada pemegang,

meskipun pemegang yang tidak jujur, teori kepantasan tidak menerima akibat

yang demikian itu. Pembatasannya ialah penerbit (penandatangan) hanya

bertanggung jawab atau terikat pada pemegang yang memperoleh surat

berharga secara pantas (redelijk, reasonable). Pantas artinya menurut cara yang

lazim, yang diakui oleh masyarakat dan dilindungi oleh hukum. Pemegang

yang demikian ini disebut pemegang yang jujur (te goeder trouw, in good

faith). Pemegang yang jujur menurut sistem Anglo Saxon disebut holder in due

course.31

Keberatan kepada teori ini ialah karena masih berdasarkan pada teori

penciptaan, bahwa penandatanganan surat berharga itu menimbulkan perikatan.

30

Ibid.31Abdulkadir Muhammad, Op.Cit.hal 17.



11/54

Padahal pernyataan sepihak tidak mungkin menimbulkan perikatan, jika tidak

ada persetujuan dari pihak lainnya.32

c.

Teori Perjanjian (Overeenkomsttheorie)

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat

berharga antara penerbit dan pemegang ialah suatu perjanjian yang merupakan

perbuatan dua pihak yaitu penerbit yang menandatangani dan pemegang

pertama yang menerima surat berharga itu. Dalam perjanjian disetujui bahwa

jika pemegang pertama memperalihkan surat itu kepada pemegang berikutnya

penerbit tetap terikat untuk membayar atau bertanggung jawab untuk

membayar. Dalam keadaan normal teori ini bisa diterima, karena masih tetap

didasarkan pada isi perjanjian. Pelopor dari teori ini adalah Thol.33

Keberatan pada teori ini ialah tidak memberikan penyelesaian yang

memuaskan jika surat berharga itu beredar secara tidak normal, misalnya

karena hilang ataupun dicuri. Dalam hal ini penerbit masih bertanggung jawab

terhadap pemegang atau pembawa surat berharga itu yang memperolehnya

secara tidak normal. Menghadapi persoalan demikian ini lalu timbul

pertanyaan yakni apa dasar hukumnya penerbit masih bertanggung jawab

terhadap pemegang yang memperoleh surat berharga secara tidak normal itu?

Oleh karena itu teori ini akhirnya secara murni tidak dapat dipakai dikarenakan

teori ini tidak mampu menerangkan mengapa penerbit masih tetap bertanggung

jawab kepada pemegang, walaupun jatuhnya surat berharga tersebut ke tangan

32

Ibid.33Ibid



12/54

pemegang di luar kehendak si penerbit atau secara tidak normal. Dengan kata

lain teori ternyata mengalami jalan buntu.34

Namun demikian masih ada sarjana yang berusaha memecahkan

persoalan iu dengan mengemukakan teori lagi yang disebut teori perjanjian

dengan tambahan. Sarjana itu adalah Molengraaff dan Scheltema. Menurut

pendapat kedua sarjana ini, tanggung jawab penerbit terhadap pemegang

pemegang itu tetap didasarkan pada perjanjian antara penerbit dan pemegang

pertama. Jika surat berharga itu jatuh ke tangan pemegang berikutnya, penerbit

mempunyai kewajiban baru terhadap pemegang yang baru itu berdasarkan

pada hukum positif, yaitu Pasal-Pasal yang terdapat dalam KUHD dan

KUHPerdata

35

Jika sudah menunjuk kepada hukum positif, tidak perlu lagi mencari

teori untuk memecahkan suatu masalah, karena semua orang harus tunduk

kepada hukum positif atau undang-undang yang sudah ada. Wirjono

Prodjodikoro tidak menyetujui jalan pikiran kedua sarjana ini, malahan

dikatakan bahwa jalan keluar yang ditempuh oleh Molengraaff dan Scheltema

itu adalah usaha orang-orang berputus asa dalam mencari teori-teori lain.

36

d. Teori Penunjukan (vertoningstheorie)

Teori ini dikemukakan oleh sarjana hukum yang terkenal yaitu Land

dalam bukunya Beginselen van het hedendaagsche wisselrecht (1881), dan

Wittenwaall dalam bukunya Het toonderpapier (1893), dan di Jerman oleh

34Ibid. Hal 18.35

Ibid.36Ibid.



13/54

Rieser. Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat

berharga antara penerbit dan pemegang ialah perbuatan penunjukan surat itu

kepada debitur. Debitur yang pertama adalah penerbit, oleh siapa surat

berharga itu disuruh dipertunjukkan pada hari bayar. Sejak itulah timbul

perikatan, dan penerbit selaku debitur wajib membayarnya. Teori ini tidak

sesuai dengan fakta dan terlalu jauh bertentangan dengan ketentuan undang-

undang.37

Dikatakan tidak sesuai dengan fakta , karena pembayaran itu adalah

pelaksanaan dari suatu perjanjian (perikatan), dengan demikian perikatannya

harus sudah ada terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya. Bagaimana

pemegang memperoleh pembayaran kalau tidak ada dasar hukumnya yaitu

perikatan yang terjadi sebelumnya antara penerbit dan pemegang itu. Persoalan

yang timbul lagi, bagaimana seandainya penerbit menolak pembayaran

terhadap pemegang, dengan alasan belum ada perikatan? Kepada siapa

pemegang itu memperoleh pembayaran? Persoalan ini tidak dapat dipecahkan

oleh teori ini.

38

Dikatakan terlalu jauh bertentangan dengan ketentuan undang-undang,

karena undang-undang (KUHD) sendiri menentukan bahwa perikatan itu sudah

ada sebelum hari bayar dan sebelum penunjukan surat berharga itu. Hal ini

dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 142 KUHD yang menyatakan

Pemegang surat wesel bisa melaksanakan hak regresnya kepada para endosan,

37

Ibid. Hal 18-19.38Ibid. Hal 19.



14/54

kepada penerbit, dan kepada para debitur wesel lainnya pada hari bayarnya

apabila terjadi non pembayaran. Bahkan sebelum hari bayarnya:

1)

Apabila akseptasi seluruhnya atau sebagian ditolak;

2)

Dalam hal pailitnya tersangkut, baik tersangkut akseptan, maupun bukan

akseptan, dan mulai saat berlakunya penundaan pembayaran yang

diberikan kepadanya;

3)Dalam hal pailitnya penerbit surat wesel yang tidak bisa diperoleh

akseptasinya.39

Dari kata-kata bahkan sebelum hari bayarnya dapat ditarik

kesimpulan bahwa perikatannya sudah ada terlebih dahulu, bukan pada saat

penunjukan. Demikian juga dari kata-kata akseptasi sebagian atau seluruhnya

ditolak dapat ditarik kesimpulan bahwa perikatannya sudah ada sebelum

penunjukan, bahkan pada saat penunjukan. Maksud akseptasi pada surat wesel

itu ialah untuk memastikan pelaksanaan perjanjian yaitu pembayaran pada hari

bayar, bukan untuk menemukan adanya perikatan.

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan di atas, menurut Abdulkadir

Muhammad, teori perjanjian lebih banyak pengaruhnya dalam hukum surat-surat

berharga. Hal ini disebabkan karena perjanjian antara penerbit dan pemegang

pertama merupakan sumber hukum dari perikatan yang timbul pada surat

berharga. Terbitnya surat berharga tidak lain dari pemenuhan isi perjanjian,

karenanya penerbit dan pemegang surat berharga itu telah sepakat untuk

39Ibid.



15/54

menanggung segala akibatnya jika surat berharga itu dipindahtangankan kepada

pemegang berikutnya.40

Pemindahtanganan surat berharga itupun didasarkan juga pada isi

perjanjian yang tersurat dalam teks surat berharga itu misalnya dengan klausula

atas tunjuk dan atas pengganti. Klausula ini menunjukkan bahwa surat berharga

itu telah disetujui oleh penerbitnya, apabila pemegang pertama

memindahtangankan surat itu kepada pemegang berikutnya. Pemegang berikutnya

juga mau menerima peralihan tersebut karena percaya, bahwa perjanjian antara

penerbit dan pemegang pertama itu memang ada seperti terbaca pada teks surat

berharga itu.

41

Apabila penerbit tidak menyeujui surat berharga itu dipindahtangankan

kepada pemegang berikutnya, sudah tentu dalam surat berharga itu akan dimuat

suatu klausula yang menunjukkan maksud penerbit tidak menyetujui jika surat

berharga itu dipindatangakankan kepada pemegang berikutnya. Hal ini dapat

dilihat pada surat wesel. Jika penerbit tidak menghendaki surat wesel itu

dipindahtangankan menurut hukum wesel, ia akan mencantumkan klausula rekta

yang berbunyi tidak atas pengganti (niet aan order). Hal ini juga terdapat pada

surat cek (Pasal 110 ayat 2 KUHD untuk surat wesel dan Pasal 191 ayat 2 KUHD

untuk surat cek).

42

Ini berarti pemegang pertama tidak dibolehkan memperalihkan surat

wesel atau cek itu kepada pemegang berikutnya menurut hukum surat berharga,

yaitu dengan endosemen. Jika pemegang pertama memperalihkan juga kepada

40Ibid. Hal. 20.41

Ibid.42Ibid.



16/54

pihak lainnya, akibat hukumnya penerbit tidak bertanggung jawab menurut

hukum surat berharga, kepada pemegang yang baru itu.43

a. Surat Wesel

Apabila surat berharga itu jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak,

maka sepantasnya pula orang tidak berhak itu tidak mendapat perlindungan. Yang

perlu dilindungi itu hanyalah orang yang sebenarnya berhak atau orang yang jujur.

Adalah tidak masuk akal dan bertentangan dengan norma hukum dan norma

kepatutan yang berlaku dalam masyarakat jika seorang pencuri surat berharga atau

yang memperoleh tanpa hak mendapat perlindungan hukum.

3. Jenis-Jenis Surat Berharga

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka surat

berharga memiliki berbagai macam jenis. Jenis-jenis surat berharga itu memiliki

bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda antara satu surat berharga dengan

surat berharga yang lain. Jenis-jenis surat berharga tersebut antara lain sebagai

berikut:

Wesel adalah terjemahan atau berasal dari istilah Belanda wissel. Surat

wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tempat

tertentu, di mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untukmembayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya, pada

tanggal dan tempat tertentu.44

43Ibid. Hal 21.44

Dra. Farida Hasyim, M.Hum. Hukum Dagang, Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hal.240.

Menurut ketentuan Pasal 100 KUHD, setiap surat wesel harus memuat

syarat-syarat formal berikut ini:



17/54

1)Istilah wesel harus dimuatkan dalam teksnya sendiri dan disebutkan

dalam bahasa surat itu ditulis;

2)

Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;

3)

Nama orang yang harus membayarnya (tersangkut)

4)

Penetapan hari bayarnya (hari jatuh);

5)

Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan;

6)Nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus

dilakukan;

7)Tanggal dan tempat surat wesel diterbitkan;

8)Tanda tangan yang menerbitkan

Dalam perundang-undangan, tidak terdapat perumusan atau definisi

tentang surat wesel. Akan tetapi, dalam Pasal 100 KUHD dimuat syarat-syarat

formal, seperti surat wesel. Atas dasar inilah, dapat disimpulkan bahwa surat

wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tanggal dan

tempat tertentu, di mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada

tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau

penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu.

Apabila surat wesel tidak memuat salah satu dari syarat-syarat formal

tersebut, surat itu tidak dapat diperlakukan sebagai surat wesel menurut

undang-undang, kecuali dalam hal-hal berikut ini:

1)Surat wesel yang tidak menetapkan hari bayarnya, dianggap harus

dibayar pada hari diperlihatkan (op zicht);



18/54

2)Jika tidak ada penetapan khusus, maka tempat yang ditulis di samping

nama tersangkut, dianggap sebagai tempat pembayaran dan tempat di

mana tersangkut berdomisili;

3)

Surat wesel yang tidak menerangkan tempat diterbitkan, dianggap

ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penerbit (lihat

Pasal 101 KUHD).

Adapun yang melatarbelakangi terbitnya surat wesel adalah perjanjian

yang terjadi antara penerbit dan penerima wesel, di mana perjanjian akan

menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, di

dalam perjanjian jual beli suatu barang antara A sebagai penjual dan B sebagai

pembeli telah disepakati bahwa B menerima barang yang dibeli dan A

menerima pembayaran sejumlah harga barang itu. Akan tetapi, pembayaran

tersebut tidak berupa uang seperti biasanya, melainkan dengan cara tersendiri,

yaitu menerbitkan surat wesel sejumlah harga pada waktu yang telah

ditentukan sebagaimana yang tercantum di dalam surat wesel itu.

Ada 5 (lima) macam bentuk surat wesel yang diatur oleh undang-

undang:

1)

Wesel atas Pengganti Penerbit

Bentuk surat wesel atas pengganti penerbit (aan eigen order, to

own order) dimungkinkan oleh Pasal 102 ayat 1 KUHD yang

menyatakan penerbit dapat menerbitkan surat wesel yang berbunyi atas

pengganti penerbit. Maksudnya penerbit menunjuk kepada dirinya

sendiri sebagai pemegang pertama. Kekhususan bentuk surat wesel



19/54

macam ini ialah bahwa kedudukan penerbit sama dengan kedudukan

pemegang pertama.45

2)

Wesel atas Penerbit

Bentuk surat wesel ini bisa terjadi, karena orang yang akan

menerbitkan surat wesel belum mengetahui kepada siapa ia akan

menyerahkan surat wesel itu, atau belum mengetahui siapa pemegang

pertamanya. Supaya surat wesel itu bisa beredar, lalu diterbitkan surat

wesel atas pengganti penerbit, yang mana penerbit adalah pemegang

pertama, sehingga penerbit pulalah yang memintakan akseptasi. Dengan

akseptasi itu minat orang terhadap surat wesel itu bertambah besar,

sehingga dapat beredar dengan cepat dari pemegang yang satu kepada

pemegang yang lain.

Menurut ketentuan Pasal 102 ayat 2 KUHD surat wesel dapat

diterbitkan atas penerbit sendiri. Maksudnya penerbit memerintahkan

kepada dirinya sendiri untuk membayar, jadi penerbit menunjuk dirinya

sendiri sebagai pihak tersangkut. Kekhususannya ialah kedudukan

penerbit sama dengan kedudukan tersangkut. Jika wesel ini diakseptasi,

penerbitnya terikat baik sebagai penghutang regres maupun sebagai

akseptan. Wesel dalam bentuk ini biasanya diterbitkan oleh kantor pusat,

yang memerintahkan kantor cabangnya untuk membayar sejumlah uang

kepada pemegang surat wesel tersebut. Penerbitan surat wesel bentuk ini

45Abdulkadir Muhammad, Op.Cit.Hal. 62.



20/54

biasanya dilakukan dalam satu lingkungan perusahaan, misalnya di

kalangan perbankan.46

3)

Wesel untuk Perhitungan Orang Ketiga

Bentuk surat wesel dimungkinkan oleh Pasal 102 ayat KUHD

yang menyatakan bahwa surat wesel dapat diterbitkan untuk perhitungan

orang ketiga (voor rekenig van een derde, for account of a third party).

Penerbitan surat wesel ini bisa terjadi jika orang ketiga itu untuk

tagihannya dimungkinkan untuk diterbitkan surat wesel, artinya ia

mempunyai rekening yang cukup dananya. Karena alasan tertentu ia

minta kepada pihak lain untuk menjadi penerbit surat wesel atas

perhitungan rekeningnya itu. Biasanya pihak yang diminta jadi

penerbitnya itu adalah bank di mana orang ketiga itu mempunyai

rekening. Bank inilah bertindak sebagai penerbit surat wesel untuk

perhitungan bertindak untuk sebagai penerbit surat wesel untuk

perhitungan orang ketiga yang menyuruh menerbitkan wesel atas

perhitungan rekeningnya.47

4)WeselIncasso

Wesel incasso (incasso wissel, collection draft) adalah bentuk

surat wesel yang diterbitkan dengan tujuan untuk memberi kuasa

kepada pemegang pertama menagih sejumlah uang, tidak untuk

46

Ibid. Hal 63-64.47Ibid. hal. 65-66.



21/54

diperjualbelikan. Kedudukan penerbit adalah sebagai pemberi kuasa,

sedangkan kedudukan pemegang pertama adalah pemegang kuasa

untuk menagih uang. Wesel incassodimungkinkan oleh Pasal 102a ayat

1 KUHD. Menurut ketentuan Pasal ini, jika dalam wesel itu penerbit

memuatkan kata-kata harga untuk ditagih, atau dalam pemberian

kuasa, atau untuk incasso, atau lain-lain kata yang berarti memberi

perintah untuk menagih semata-mata, maka pemegang pertama bisa

melakukan semua hak yang timbul dari surat wesel itu, tetapi ia tidak

bisa mengendosemenkan kepada orang lain, melainkan dengan cara

pemberian kuasa.48

5)Wesel Berdomisili

Menurut ketentuan Pasal 100 ayat 5 KUHD surat wesel harus

memuat nama tempat di mana tersangkut harus melakukan pembayaran.

Umumnya pembayaran itu dilakukan di tempat kediaman tersangkut.

Tetapi ketentuan ini tidak selalu demikian. Menurut ketentuan Pasal 103

KUHD ada surat wesel yang harus dibayar di tempat tinggal orang

ketiga, baik di tempat tinggal tersangkut, maupun di tempat lain. Surat

wesel ini disebut surat wesel berdomisili. 49

Scheltema berpendapat, susunan kata-kata di tempat tinggal

seorang ketiga tidak tepat, yang lebih tepat adalah oleh seorang ketiga.

Yang dipersoalkan itu bukan tempat pembayaran surat wesel, melainkan

48

Ibid. Hal 69.49Ibid. Hal 71-72.



22/54

orang ketiga yang melakukan pembayaran, yang seharusnya dilakukan

tersangkut. Jadi letak kekhususan surat wesel berdomisili bukan pada

tempatnya, melainkan pada subjek yang melakukan pembayaran.50

b.

Surat Sanggup

Surat sanggup, juga disebut promesse atas pengganti, mempunyai sifat

yang sama seperti sifat dari surat wesel, ditinjau dari sudut isi perikatannya,

yaitu termasuk surat tagihan hutang (schuldvorderingspapier), akan tetapi

tergolong kepada kriteria janji untuk membayar (betalingsbelofte).

Sedangkan wesel tergolong kriteria perintah untuk membayar

(betalingsopdracht).

Dalam surat sanggup tidak ada tersangkut, karena penandatangan

sebagai penerbit mengikatkan diri untuk membayar kepada penerima atau

pemegangnya, jadi berposisi seperti akseptan pada surat wesel. Karena itu

kedudukan penandatangan berbeda kedudukan dengan kedudukan penerbit

surat wesel. Jika penerbit surat wesel adalah debitur wajib regres, maka

penandatangan surat sanggup bukanlah debitur wajib regres, melainkan debitur

yang wajib membayar sama seperti akseptan pada surat wesel.

Dalam undang-undang tidak terdapat perumusan atau definisi surat

sanggup. Tetapi dalam Pasal 174 KUHD dimuat syarat-syarat formal sepucuk

surat sanggup. Dan syarat-syarat formal tersebut dapat dirumuskan pengertian

atau definisi surat sanggup itu sebagai surat yang memuat kata surat sanggup

50Ibid. Hal 72.



23/54

atau promesse aan order, yang ditandatangani pada tanggal dan tempat

tertentu, dengan mana penandatangan menyanggupi syarat untuk membayar

sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan

tempat tertentu.

c.

Surat Cek

Cek berasal dari istilah cheque (bahasa Perancis). Definisi tentang cek

sebenarnya tidak dirumuskan dalam perundang-undangan dan yang ada

hanyalah peraturan tentang syarat-syarat formal sepucuk surat cek, yang

terdapat dalam Pasal 178 KUHD. Atas dasar ini maka dapat disimpulkan

definisi surat cek. Surat cek adalah surat yang memuat kata cek yang

diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, di mana penerbit memerintahkan

tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada

pemegang atau pembawa di tempat tertentu.

Menurut hukum surat berharga yang diatur dalam KUHD surat cek

berbeda dengan surat wesel, walaupun kedua-duanya dapat dibayar dan atas

penglihatan. Oleh karena itu kedua macam surat berharga ini pengaturannya

berbeda dalam KUHD walaupun ada juga persamaannya antara lain sebagai

berikut:51

1)Fungsi ekonomis dalam lalu lintas pembayaran. Surat wesel

menitikberatkan fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran kredit, yaituuntuk memperoleh uang kredit. Adapun surat cek menitikberatkan

fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran tunai, hal ini dapatdisimpulkan dari ketentuan Pasal 205 ayat 1 KUHD. Setiap cek harus

dibayar pada waktu yang diperlihatkan;

51Farida Hasyim. Op. cit. Hal. 252



24/54

2) Waktu peredaran sebagai alat pembayaran kredit. Surat wesel

mempunyai waktu peredaran yang lama bahkan bisa melebihi satu

tahun, sedangkan surat cek sebagai alat pembayaran tunai mempunyaiwaktu peredaran yang singkat yaitu 70 hari (Pasal 206 ayat 1 KUHD)

3)

Surat wesel sebagai alat pembayaran kredit harus dibayar pada waktu

tertentu yang telah ditetapkan dalam surat wesel, sedangkan surat cekharus dibayar pada waktu diperlihatkan (Pasal 205 ayat 1 KUHD);

4) Penerbitan surat wesel dapat diterbitkan atas bankir atau bukan bankir.Sebagai alat pembayaran kredit, pemegang surat wesel dapat

memperoleh pembayaran sebelum hari bayar dengan jalanmengendosemenkan surat wesel itu kepada orang lain. Adapun surat

cek sebagai alat pembayaran tunai harus diterbitkan atas bankir.

Apabila ingin memperoleh pembayaran, langsung saja diperlihatkan

kepada banknya;5) Lembaga akseptasi sebagai alat pembayaran kredit surat wesel

mengenal lembaga akseptasi, artinya sebelum hari bayar tiba perlu

memperoleh kepastian terlebih dahulu dari tersangkut, sedangkan surat

cek sebagai alat pembayaran tunai tidak mengenal lembaga akseptasi.

Jadi, setiap waktu diperlihatkan oleh bankir, ia harus dibayar.

6) Klausul berbeda walaupun dapat diterbitkan atas penglihatan (op zicht),

surat wesel bersifat bersifat atas pengganti (aan order). Adapun surat

cek dapat diterbitkan atas pengganti dan dapat juga atas tunjuk (aan

toonder). Pada umumnya, surat cek diterbitkan atas tunjuk sehingga

peralihannya cukup dari tangan ke tangan.

Sebagaimana halnya surat wesel, surat cek juga ada bentuk-bentuk

khusus antara lain sebagai berikut:

1)

Surat cek atas Pengganti Penerbit

Bentuk surat cek ini dimungkinkan oleh Pasal 183 ayat 1

KUHD, yaitu menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas

pengganti penerbit (aan de order van de trekker). Kekhususan bentuk ini

adalah nama pemegang pertama (penerima) tidak disebutkan sehingga

penerbit sama dengan pemegang pertama (penerima). Surat cek dalam



25/54

bentuk ini berklausula atas pengganti (aan order). Jika diperalihkan

dengan orang lain harus dilakukan dengan endosemen.52

2)

Surat Cek atas Penerbit Sendiri

Bentuk ini dimungkinkan oleh Pasal 183 ayat 3 KUHD, yang

menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas penerbit sendiri (op

de trekker zelf). Kekhususan bentuk ini adalah penerbit sama dengan

tersangkut. Jadi perintah membayar itu dari bankir kepada bankir. Ini

terjadi apabila kantor pusatnya menerbitkan surat cek atas kantor

cabang.53

3) Surat Cek untuk Perhitungan Orang Ketiga

Bentuk ini dimungkinkan oleh Pasal 183 ayat 2 KUHD, yang

menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas perhitungan orang

ketiga. Dalam surat cek ini, terdapat hubungan hukum antara penerbit

dan pihak ketiga, pihak ketiga dan bankir, antara penerbit dan bankir.

Dengan kata lain baik pihak ketiga maupun penerbit mempunyai

rekening yang ada pada dananya pada bankir yang bersangkutan.

Hubungan hukum antara penerbit dan pihak ketiga dikuasai oleh hukum

pemberikan kuasa. Artinya pihak penerbit bertindak sebagai kuasa dari

52

Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. Hal 182.53Ibid. Hal 183.



26/54

pihak ketiga menerbitkan surat cek atas beban rekeningnya, dengan

segala akibat hukumnya.54

4)

Surat CekIncasso

Bentuk ini dimungkinkan oleh Pasal 183a ayat 1 KUHD, yang

menyatakan bahwa jika dalam surat cek penertbit memuatkan kata-kata

harga untuk dipungut atau untuk incasso atau dalam pemberian

kuasa, atau kata-kata lainnya yang berarti memberi perintah untuk

menagih semata-mata penerima boleh melaksanakan segala hak yang

timbul dari surat cek tersebut, tetapi ia tidak bisa mengendosemenkan

kepada orang lain, kecuali dengan cara memberi kuasa.55

Menurut ketentuan Pasal 183a KUHD pemegang (penerima)

surat cek incasso dapat melaksanakan segala hak yang timbul dari surat

cek incasso. Tetapi ia tidak dapat mengendosemenkannya kepada pihak

lain kecuali dengan endosemen incasso. Pengertian endosemen incasso

adalah memindahkan hak kuasa menagih, bukan hak milik atas tagihan.

Endosemen incasso dapat terjadi apabila tempat bank penerima dan

bank tersangkut seperti dalam contoh di atas sangat jauh, sehingga

untuk menagih sejumlah uang itu bank penerima menguasakan kepada

bank cabangnya di tempat yang sama dengan bank tersangkut. Oleh

54

Ibid. Hal 183-184.55Ibid. Hal 184



27/54

bank cabang ini lalu hasil tagihan itu ditransfer kepada bank

penerima.56

5)

Surat Cek Berdomisili

Bentuk ini dimungkinkan oleh Pasal 185 KUHD, yang

menyatakan setiap surat cek dapat dibayar di tempat tinggal orang

ketiga baik di tempat tersangkut berdomisili atau tempat lain. Pada surat

cek berdomisili terdapat perbedaan dengan surat wesel berdomisili.

Pada surat cek berdomisili, yang dapat menunjuk domisili itu hanyalah

penerbit. Hal ini dapat dimaklumi karena pada surat cek tidak dikenal

akseptasi. Dengan demikian tersangkut (bankir) tidak dapat menunjuk

domisili pada surat cek.57

d. Bilyet Giro

Bilyet Giro atau lebih dikenal dengan nama giro merupakan surat

perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah

tersebut, untuk memindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang

bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor

rekening pada bank yang sama atau bank lainnya. Sama seperti halnya

dengan cek , bilyet giro juga dapat ditarik dari bank lain yang bukan

56

Ibid. Hal 185.57Ibid. Hal. 186.



28/54

penerbit rekening giro. Proses penarikannya juga melalui kliring untuk

dalam satu kota dan inkaso untuk luar kota atau luar negeri.58

e. Promessuntuk Pembawa atau Atas Tunjuk (Promesse An Toonder)

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa bilyet giro

bukanlah alat pembayaran tunai, berbeda dengan cek, melainkan alat

pembayaran giral, dalam hal ini berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan.

Oleh karena itu, bilyet giro tidak dapat atau sukar diperdagangkan dalam

pasar modal maupun pasar uang dan juga dapat beralih dari tangan yang

satu ke tangan yang lain. Dengan perkataan lain, bilyet giro tidak termasuk

dalam golongan surat berharga, melainkan surat yang mempunyai harga.

Bilyet giro berfungsi sebagai warkat pemindahbukuan sejumlah dana dari

rekening penarik (nasabah bank) kepada rekening penerima (nasabah bank)

melalui tertarik (bank).

Perkataan promesse berasal dari bahasa Prancis, yang berarti

kesanggupan, tetapi tidak seperi kata accept, yaitu tanpa setelah ada

permintaan. Selaku promesse an toonder, kesanggupan ini tidak berbeda

dari kesanggupan dalam surat aksep, yaitu dua-duanya tanpa unsur setelah

ada permintaan. Perbedaannya terletak pada hal, bahwa promess untuk

pembawa atau promessatas unjuk ini memberi hak kepada setiap pembawa

atau pengunjuk yang memperlihatkan surat itu (toonder) untuk menerima

pembayaran sejumlah uang tertentu, sedang dalam sura aksep yang boleh

58Kasmir, SE, MM. Op. Cit. Hal. 75



29/54

menerima uang hanya orang yang diberi kuasa (order) dari yang semua

berhak menerima pembayaran sejumlah uang.59

f. Saham

Secara sederhana surat promess atas atas pembawa atau unjuk

(promesse an toonder) itu berisikan kesanggupan penandatangan untuk

melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu pada saat diperlihatkan

kepada pemegang/tertunjuk. Sebagaimana hal surat sanggup, dalam

penerbitan promess hanya melibatkan dua pihak saja, yaitu pihak

penandatangan sebagai penerbit dan pihak pemegang/tertunjuk.

Saham adalah surat tanda bukti pemilikan suatu perseroan terbatas

sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas dividen

perusahaan yang bersangkutan.60

Nilai suatu saham dapat dipandang dalam 4 (empat) konsep yang

memberikan makna berbeda-beda, yaitu:

Implikasi dari kepemilikan atas saham mencerminkan kepemilikan

atas suatu perusahaan. Berbeda dengan obligasi, saham tidak memiliki jatuh

tempo dan tidak memberikan pendapatan tetap.

61

1)

Nilai nominal (state value), yaitu nilai per lembar saham yang berkaitandengan kepentingan akuntansi dan hukum. Nilai nominal tidak mengukur

nilai riil suatu saham, tetapi hanya digunakan untuk menentukan

besarnya modal disetor penuh dalam neraca, yakni nilai nominal sahamdikalikan jumlah saham yang dikeluarkan perusahaan;

59Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. Hal 248-249.

60 Edilius dan Sudarsono, Kamus Ekonomi Uang dan Bank, Rineka Cipta. Jakarta.1994. Hal. 239.

61

Dyah Ratih Sulistyastuti, Saham dan Obligasi Ringkasan Teori dan Praktek,Universitas Atmajaya. Jakarta. 2006. Hal 1-2.



30/54

2)Nilai buku per lembar saham (book value pershare), yaitu total ekuitas

dibagi jumlah saham beredar. Nilai buku ini menunjukkan nilai aktiva

bersih per lembar saham yang dimiliki oleh pemegangnya;3)Nilai pasar (market value), nilai suatu saham yang ditentukan oleh

permintaan dan penawaran saham di bursa saham;

4)Nilai fundamental, tujuan perhitungan nilai saham fundamental adalahuntuk menentukan harga wajar suatu saham agar harga saham tersebut

mencerminkan nilai saham yang sebenarnya (riil value), sehingga tidakterlalu mahal (overpriced). Perhitungan nilai fundamental suatu saham

adalah mencari nilai sekarang (present value) dari semua aliran kas dimasa mendatang baik yang berasal dari deviden maupun capital

gain/capital loss.

Ada dua sumber pendapatan saham, yaitu capital gain dandeviden. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh pemegang saham

apabila harga jual saham melebihi harga belinya. Sebaliknya capital loss, yaitu

kerugian akibat harga beli saham lebih tinggi dibanding harga saham ketika

dijual.62

Deviden merupakan bagian keuntungan perusahaan yang menjadi

hak pemegang saham.Devidenadalah laba bersih perusahaan setelah dipotong

pajak (net income after tax / NIAT) atau laba ditahan (retained earning) yang

akan digunakan oleh perusahaan untuk mendanai berbagai aktifitas perusahaan

seperti ekspansi penelitian maupun inovasi perusahaan.

63

1)

Saham Biasa (Common Stock)

Jenis saham berdasarkan manfaat yang diperoleh pemegang saham

dibedakan atas:

Saham Biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya pada

posisi paling akhir dalam hal pembagian deviden, dan hak atas kekayaan

perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Saham

jenis ini yang paling banyak dikenal di masyarakat di mana nilainominalnya ditentukan oleh Emiten.64

62 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal di Indonesia, Sinar Grafika.Jakarta, 2009. Hal 18

63

Ibid.64Ibid.Hal. 20.



31/54

2)Saham Preferen (Preferred Stock)

Saham Preferen adalah saham yang memberikan prioritas

pilihan kepada pemegangnya seperti:65

a)

Berhak didahulukan dalam hal pembayaran deviden;

b) Berhak menukar saham preferen yang dipegangnya dengan sahambiasa;

c) Mendapat prioritas pembayaran kembali permodalan dalam halperusahaan dilikuidasi.

3)

Saham Istimewa

Saham Istimewa adalah saham yang memberikan hak lebih

kepada pemiliknya dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Hak

lebih itu terutama dalam proses penunjukan direksi perusahaan. Di

Indonesia saham jenis ini dikenal dengan nama saham dwiwarna.

Pemiliknya adalah Pemerintah RI dan jumlahnya hanya satu.66

g. Obligasi (Bonds)

Obligasi (bonds) adalah surat hutang jangka menengah dan jangka

panjang yang dapat dialihkan. Obligasi berisi janji dari pihak penerbit

obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan

melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak

pembeli obligasi. Jadi, transaksi obligasi dapat berakibat hukum terjadinya

utang piutang. Perusahaan penerbit obligasi disebut pihak yang memiliki

utang (berutang/debitor), sedangkan pembeli obligasi disebut pihak yang

memiliki piutang (berpiutang/kreditor).67

65

M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya,Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, PredanaMedia. Jakarta. 2004. Hal. 192.

66Ibid.Hal. 193-194.67

Iswi Hariyani dan Ir. R. Serfianto, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, VisiMedia. Jakarta. 2010. Hal. 205.



32/54

Khusus mengenai obligasi akan dibahas lebih khusus pada

pembahasan selanjutnya.

h.

Sertifikat Dana

Sertifikat dana adalah sertifikat yang diterbitkan oleh PT.

Danareksa berdasarkan dukungan dana yang dihimpunnya denga cara

membeli banyak saham dari beberapa perusahaan go public yang bonafit.

Pemegang sertifikat dana mendapat dividen dari PT. Danareksa pada

umumnya dua kali setahun. Sertifikat dana diterbitkan atas unjuk, sehingga

dapat dialihkan/dijual dengan mudah.68

i. Sertifikat Saham

Sertifikat saham adalah sertifikat yang diterbitkan oleh PT

Danareksa selaku pengelola dan pengumpul dana dari masyarakat yang

membuktikan bahwa pemegangnya memiliki sebagian, satu atau beberapa

lembar saham dari perseroan terbatas tertentu. Pemegangnya mendapat

dividen dari PT Danareksa sesuai dengan dividen perseroan terbatas yang

menerbitkan sahamnya. Sertifikat saham diterbitkan atas unjuk, sehingga

dapat diperjualbelikan dengan mudah.69

68

Abdulkadir Muhammad. Op. Cit. Hal. 266.69Ibid. Hal 269.



33/54

j. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito disebut juga sertifikat bank karena diterbitkan

oleh bank. Sertifikat deposito adalah surat bukti penerimaan atas sejumlah

uang yang diserahkan kepada bank umum untuk suatu jangka waktu dengan

mendapat bunga sebagai imbalannya. Sertifikat deposito diterbitkan atas

tunjuk, sehingga dapat dialihkan/diperjualbelikan dengan mudah. Di dalam

sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum

tertentu.70

Obligasi pada prinsipnya merupakan surat hutang jangka panjang. Dalam

hal ini obligasi merupakan suatu instrumen pendanaan (funding instrument) yang

sangat efektif guna mengumpulkan dana dari masyarakat. Dengan menerbitkan

obligasi penerbit berarti telah mengumpulkan dana dari para pemegangnya. Dana

B. Pengertian dan Karakteristik Obligasi

1. Pengertian Obligasi

Perkataan obligasi berasal dari bahasa Belanda obligatie yang secara

harfiah berarti hutang atau kewajiban. Selain itu, obligasi dapat berarti pula suatu

surat hutang (schuldbrief). Dalam pengertian surat hutang ini, obligasi dalam

terminologi hukum Belanda kerap disebut pula dengan istilah obligatie lening

yaitu yang berarti secarik bukti pinjaman uang yang dikeluarkan oleh suatu

perseroan atau badan hukum lain yang dapat diperdagangkan dengan cara

menyerahkan surat tersebut.

70Ibid. Hal 272.



34/54

ini dapat dipergunakan untuk perluasan usaha penerbitnya atau pun untuk tujuan

lain dari penerbitnya.

Dalam kamus hukum Sudarsono, obligasi mempunyai dua pengertian,

yaitu:71

a.

Surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat

diperdagangkan atau diperjualbelikan, ataub.

Surat utang berjangka (waktu) lebih dari satu tahun dan memiliki suku

bunga tertentu, di mana surat tersebut dikeluarkan oleh perusahaan untuk

menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan.

Dari beberapa literatur dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

obligasi adalah pernyataan berutang kepada pemegang dan menyanggupi untuk

membayar/mengembalikan jumlah pokok dengan bunga tertentu sebagaimana

yang disebutkan dalam surat utang itu. Bukti pengakuan utang tersebut dapat

dikeluarkan oleh pemerintah/negara atau oleh perusahaan. Jadi, apabila orang

membeli obligasi, berarti orang tersebut telah memberi pinjaman uang untuk

jangka waktu tertentu dengan bunga tertentu dan pinjaman tersebut akan dibayar

lunas sesuai jangka waktu yang tercantum dalam obligasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak

terdapat definisi obligasi secara eksplisit, tetapi terdapat kata obligasi pada

Pasal 1 butir 5, Penjelasan Pasal 21 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Penjelasan

Pasal 25 ayat (1), di mana intinya bahwa obligasi termasuk salah satu jenis efek.

Ketentuan yang lebih jelas terdapat pada Pasal 51 ayat (4), di mana dikatakanbahwa obligasi sebagai contoh efek yang bersifat utang jangka panjang. Obligasi

adalah bukti utang dari Emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau

janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuhtempo, sekurang-kurangnya tiga tahun sejak tanggal emisi. (Pasal 1 butir 34

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013.1990 sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK.010/1991).72

71Gunawan Widjaja, Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab WaliAmanat dalam Pasar Modal, Prenada Media. Jakarta. 2006. Hal. 47.

72

Ibid. Hal 48. Diambil dari Jurnal Hukum Bisnis Vol. 3 dengan judul Aspek HukumCommercial Paper dan Obligasi hal. 60 oleh Indra Safitri.



35/54

2. Karakteristik Obligasi

Obligasi merupakan salah satu instrumen yang diterbitkan oleh suatu

pihak tertentu dan diperjualbelikan di bursa Efek. Di Indonesia, terdapat dua

macam bursa Efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya

(BES). Berdasarkan pembagian segmentasi perdagangan dengan BEJ, BES lebih

banyak memperdagangkan obligasi, saham juga diperdagangkan namun tidak

banyak.73

Obligasi dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen pasar modal yang

memberikan pendapatan tetap (fixed income securities) bagi pemegangnya.

Sebagai sekuritas pendapatan tetap obligasi memberikan penghasilan secara rutin.

Obligasi memiliki karakteristik sebagaimana karakteristik sekuritas pendapatan

tetap lainnya yaitu:

74

a.

Surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum;

b. Memiliki jangka waktu tertentu atau masa jatuh tempo;

c. Memberikan pendapatan tetap secara periodik;

d. Ada nilai nominal.

Penerbit (emiten) obligasi berkewajiban untuk membayarkan bunga

dalam jumlah tertentu secara periodik selama obligasi belum jatuh tempo, dan

juga melakukan pembayaran kembali nilai prinsipal obligasi tersebut pada saat

jatuh tempo yang telah ditentukan.

Adapun karakteristik umum yang tercantum pada sebuah obligasi yaitu

meliputi :75

a.Nilai Penerbitan Obligasi ( jumlah pinjaman dana)

73M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. Op. cit. Hal. 129.

74Dyah Ratih Sulityawati, Op.cit. Hal. 51

75Levi Lana. Penerbitan Obligasi dan Pembangunan dengan Obligasi (Tinjauan AspekYuridis dan Praktis). Jurnal Hukum Bisnis Vol 10, 2000. Hal. 29-30.



36/54

Dalam penerbitan obligasi maka pihak Emiten akan dengan jelas

menyatakan berapa jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan

obligasi. Istilah yang ada yaitu dikenal dengan jumlah emisi obligasi.

Apabila perusahaan membutuhkan dana Rp. 400 milyar maka dengan

jumlah yang sama akan diterbitkan obligasi senilai dana tersebut. Penentuan

besar kecilnya jumlah penerbitan obligasi berdasarkan kemampuan aliran

kas perusahaan serta kinerja bisnisnya.

b. Jangka waktu obligasi

Setiap obligasi mempunyai jangka waktu jatuh tempo (maturity).

Masa jatuh tempo obligasi kebanyakan berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Untuk obligasi pemerintah bisa berjangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun

sampai 10 (sepuluh) tahun. Semakin pendek jangka waktu obligasi maka

akan semakin diminati oleh investor karena dianggapnya resikonya semakin

kecil. Pada saat jatuh tempo pihak penerbit obligasi berkewajiban melunasi

pembayaran pokok obligasi tersebut.

c.

Tingkat Suku Bunga

Untuk menarik investor membeli obligasi tersebut maka diberikan

insentif berbentuk tingkat suku bunga yang menarik misalnya 17%, 18% per

tahunnya. Penentuan tingkat suku bunga biasanya ditentukan dengan

membandingkan tingkat suku bunga perbankan pada umumnya. Istilah

tingkat suku bunga obligasi biasanya dikenal dengan nama kupon obligasi.



37/54

Jenis kupon bisa berbentuk fixed rate dan variable rate untuk alternatif

pilihan bagi investor.

d.

Jadwal Pembayaran Suku Bunga

Kewajiban pembayaran kupon (tingkat suku bunga obligasi)

dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan sebelumnya, bisa dilakukan

triwulanan atau semesteran. Ketepatan waktu pembayaran kupon merupakan

aspek penting dalam menjaga reputasi penerbit obligasi.

e. Jaminan

Obligasi yang memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan

akan mempunyai daya tarik bagi calon pembeli obligasi tersebut. Di dalam

penerbitan obligasi kewajiban penyediaan jaminan tidak harus mutlak.

Apabila yang memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan ataupun

tagihan piutang perusahaan dapat menjadi alternatif yang menarik investor.

Dari karakteristik-karakteristik yang telah diuraikan sebelumnya maka

dapat dibagi menjadi berbagai macam obligasi. Dari cara pengalihan terdapat 2

(dua) jenis obligasi, yaitu Obligasi Atas Unjuk (bearer bond) dan Obligasi Atas

Nama (registered bond). Ciri-ciri penting dari Obligasi Atas Unjuk meliputi:76

a.Nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi;

b. Setiap sertifikat obligasi disertai dengan kupon bunga yang dilepaskansetiap pembayaran bunga dilakukan;

c. Sangat mudah untuk dialihkan;d. Kertas sertifikat obligasi dibuat dari bahan berkualitas tinggi seperti bahan

pembuat uang;

76M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya. Op.cit.. Hal 183.



38/54

e. Bunga dan pokok obligasi hanya dibayarkan kepada orang yang dapat

menunjukkan kupon bunga dan sertifikat obligasi.

Sedangkan untuk Obligasi Atas Nama untuk pokok pinjaman, nama

pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi beserta kupon bunga dan untuk pokok

bunga nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi. Nama dan alamat

pemilik dicatat di perusahaan Emiten untuk memudahkan dalam pengiriman

bunga. Kemudian Obligasi Atas Nama untuk pokok dan bunga, nama pemilik

tercantum dalam sertifikat obligasi, tetapi tidak ada kupon bunga, karena bunga

langsung disampaikan kepada pemilik yang namanya tercantum dalam daftar

perusahaan Emiten.77Adapun jenis-jenis obligasi itu dapat dibagi dalam beberapa

jenis yaitu:78

a. Obligasi Berdasarkan Jaminan

Ditinjau dari segi jaminan yang diberikan, terdapat beberapa jenis

obligasi, yaitu Obligasi dengan Jaminan (secured bond/debentures) dan

Obligasi tanpa Jaminan. Obligasi dengan Jaminan adalah obligasi yang

diberi agunan (collateral) untuk pelunasan pokok pinjaman beserta

bunganya yang berupa harta kekayaan perusahaan, bisa berupa tanah,

gedung dan lain-lain, sedangkan Obligasi tanpa Jaminan adalah obligasi

yang tidak didukung dengan agunan. Selain obligasi-obligasi itu, ada

obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hak tanggungan dan agunan aset

(Mortage and other asset backed). Obligasi jenis ini banyak terdapat di

Amerika Serikat, Jerman, Meksiko dan Inggris. Tanah dengan hak

77

Ibid. Hal 183-184.78Ibid. Hal 184-187



39/54

tanggungan dan aset non-tanah mengalami proses sekuritasi kemudian

dijadikan jaminan untuk obligasi yang dikeluarkan senilai harga yang

ditaksir. Perusahaan Telmex (Mexico) mengeluarkan obligasi pada tahun

1995 yang didasarkan pada jaminan penerimaan pembayaran rekening

telepon sambungan antara Mexico-Amerika Serikat.

b. Obligasi Berdasarkan Cara Penetapan dan Pembayaran Bunga

Ada beberapa jenis obligasi dilihat dari segi penetapan dan

pembayaran bunga yaitu:

1)Obligasi dengan Bunga Tetap

Obligasi ini memberikan bunga tetap yang dibayar setiap

periode tertentu, misalnya obligasi yang diterbitkan oleh PT Jasa Marga

IV Tahap II Seri K yang memberikan bunga sebesar 18% per tahun dan

dibayar setiap 3 bulan. Pada waktu jatuh tempo, pokok pinjaman dibayar

kepada pemegang obligasi.

2)Obligasi dengan Bunga Tidak Tetap

Cara penetapan obligasi ini bermacam-macam, misalnya bunga

yang dikalikan dengan indeks atau dengan tingkat bunga deposito yang

berlaku seperti di pasaran luar negeri seperti LIBOR (London Intern

Bank Offer Rate) atau SIBOR (Singapore Inter Bank Offer Rate).



40/54

3) Obligasi tanpa Bunga (Zero Coupon)

Jenis obligasi ini tidak mempunyai kupon bunga dan sebagai

konsekuensinya pemilik tidak memperoleh pembayaran bunga secara

periodik. Keuntungan yang diperoleh dari pemilikan obligasi ini diukur

dari selisih antara nilai pada waktu jatuh tempo (sebesar nilai nominal)

dengan harga pembelian.

4)Obligasi yang Tidak Terbatas Jatuh Temponya (perpectual bond)

Obligasi ini merupakan salah satu jenis obligasi yang tidak

mempunyai batas jatuh temponya. Perusahaan yang menerbitkan surat

berharga ini tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan utang

tersebut, kecuali perusahaan tersebut dilikuidasi.

5) Obligasi dengan Bunga Mengambang (floating rate bond)

Obligasi ini menjanjikan untuk memberikan suku bunga secara

mengambang, misalnya 1% di atas tingkat bunga LIBOR atau SIBOR

atau rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka pada Bank

Pemerintah.

c. Obligasi Berdasarkan Nilai Pelunasan

Obligasi juga dapat dibedakan dari segi nilai pelunasan, terutama

dikaitkan dengan merosotnya nilai uang. Disini nilai pelunasan obligasi



41/54

dikaitkan dengan indeks harga tertentu, seperti klausula emas, klausula

perak, valuta asing, indeks harga konsumen.

d.

Obligasi Berdasarkan Konvertibilitas (convertible bond)

Jenis obligasi ini memberikan hak bagi pemegangnya untuk

menukarkan obligasi yang dimilikinya dengan saham (common stock) dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat pinjaman. Obligasi

konversi tidak ubahnya dengan obligasi biasa.. Obligasi konversi

mencantumkan persyaratan untuk konversi seperti tanggal penukaran,

jumlah yang dipertukarkan, dan harga konversi. Kekurangan (disadvantage)

dari obligasi konversi adalah kalau terjadi kesalahan dalam pengambilan

keputusan konversi yang tidak tepat, misalnya pada saat terjadi kenaikan

suku bunga bank atau Emiten tidak berhasil mendapatkan keuntungan,

sehingga tidak membagikan deviden. Obligasi yang telah dikonversikan

menjadi saham akan menambah modal sendiri dalam posisi neraca.

e. Obligasi Berdasarkan Penerbit

Banyaknya dan tersebarnya Emiten di beberapa daerah, maka

obligasi juga berasal dari lembaga atau daerah tertentu, oleh karena itu

dilihat dari pihak yang menerbitkannya, maka obligasi dapat dibedakan atas:

1)Obligasi Pemerintah Pusat

Setiap obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah adalah

obligasi tanpa jaminan (non-securedbond). Di Indonesia saat ini hanya



42/54

obligasi Bank Indonesia yang dipasarkan di pasar Internasional yang

dimaksudkan untuk benchmark bagi obligasi BUMD dan perusahaan

swasta nasional.

2)

Obligasi Pemerintah Daerah

Obligasi Pemerintah Daerah (Pemda) belum diperkenalkan di

Indonesia, walaupun dari segi potensi ada beberapa Pemda yang

mempunyai prospek mengeluarkan obligasi dalam rangka menambah

investasi Pemda. Daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur misalnya mempunyai prospek mengeluarkan

obligasi. Undang-Undang Pemerintah Daerah saat ini memberikan

peluang kepada daerah untuk secara mandiri mengelola sumber daya

alamnya. Pemerintah daerah bisa mengeluarkan obligasi pemerintah

daerah (municipal bonds). Kabupaten-Kota yang kaya sumber daya alam

berpeluang mengeluarkan obligasi demikian.

3)Obligasi Perusahaan Swasta

Obligasi ini dikeluarkan oleh perusahaan komersial swasta

dalam rangka perhimpunan dana untuk kegiatan usaha bisnisnya.

f. Obligasi Berdasarkan Waktu Jatuh Tempo

Setiap obligasi mempunyai masa jatuh tempo yang berbeda-beda

yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan yaitu:



43/54

1)Obligasi jangka pendek (sampai dengan 1 tahun)

2)

Obligasi jangka menengah (dua sampai lima tahun)

3)

Obligasi jangka panjang (lebih dari lima tahun)

Secara umum, kelemahan obligasi adalah kesulitan untuk memperkirakan

perkembangan suku bunga, padahal harga obligasi sangat tergantung pada

perkembangan suku bunga. Bila suku bunga bank menunjukkan tren meningkat,

maka pemegang obligasi akan menderita kerugian. Risiko lain adalah kemampuan

Emiten untuk melunasi pembayaran bunga obligasi sebelum jatuh tempo.

C. Dasar Hukum Penerbitan Obligasi

Obligasi merupakan suatu surat berharga yang di dalamnya memuat

suatu bukti utang dari penerbitnya. Dalam terminologi hukum perdata kata

hutang diartikan sebagai suatu kewajiban untuk melakukan prestasi kepada

orang lain. Hutang dalam pengertian hukum perdata adalah timbul dari suatu

perikatan. Sebagaimana yang kita ketahui perikatan dapat lahir karena undang-

undang maupun karena perjanjian. Jadi pengertian hutang disini adalah sangat

umum, karena hutang ini dapat timbul dari perikatan apa saja. Sedangkan hutang

dalam obligasi yang dimaksud adalah hutang dalam arti sempit, yaitu hutang yang

timbul karena perikatan pinjam meminjam uang (gedschuld), tidak dari perikatan

lain. Secara lebih tegas, hutang dalam definisi di atas harus diartikan sebagai

hutang sejumlah uang.79

79

Abdulkadir Muhammad, Op.cit. Hal. 4.



44/54

Obligasi tidak diatur di dalam KUHD. Pengaturan tentang Obligasi dapat

ditemukan di luar dari KUHD yakni diseluruh peraturan perundang-undangan

yang ada di Indonesia. Ini dapat dilihat pertama sekali pada Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pinjaman Obligasi oleh Bank/Perusahaan/Badan

Pemerintah maupun Swasta. Inilah produk hukum yang pertama sekali mengatur

diterbitkannya obligasi oleh bank/perusahaan/badan pemerintah maupun swasta di

Indonesia. Lalu dengan berkembangnya pasar uang dan modal dipandang perlu

untuk kembali meninjau peraturan tersebut. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah

No. 6 Tahun 1963 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1973.

Seiring dengan perkembangan pasar modal yang sudah menyentuh

tingkat internasional maka pemerintah mengeluarkan regulasi dengan menerbitkan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1978 tentang Pinjaman

Luar Negeri dalam Bentuk Surat Utang atau Obligasi. Keputusan Presiden ini

menjadi payung hukum bagi setiap penerbit obligasi yang akan mengeluarkan

surat utang kepada lembaga asing.

Berkembangnya perdagangan obligasi ini membuat pemerintah semakin

memperkuat payung hukum penerbitan obligasi di dalam negeri. Hal ini dapat

dilihat dari diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 755/KMK.011/1982 tentang Tata Cara Menawarkan Obligasi kepada

Masyarakat oleh Badan Usaha selain Bank dan LKBB. Lalu dterbitkan juga

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.04/1983

tentang Pemberian Keringanan Perpajakan bagi Pembelian Obligasi oleh

Masyarakat Pemodal. Kedua produk hukum ini menjadi dasar hukum dan acuan



45/54

bagi badan usaha yang ingin melakukan penawaran obligasi kepada masyarakat

di Indonesia.

Pengaturan obligasi juga dimuat pada dalam Pasal 1 angkat 10 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatakan surat

berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit,

atau derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam

bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan uang. Dengan adanya

aturan ini maka setiap bank dapat menerbitkan obligasi.

Pengaturan mengenai obligasi dapat juga dilihat dalam berbagai jenis

Keputusan Ketua BAPEPAM-LK. Pengaturan-pengaturan mengenai obligasi itu

antara lain terdapat pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan Nomor: Kep: -412/BL/2009 tentang Ketentuan Umum dan

Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang. Dalam peraturan ini dapat

ditemukan fungsi, tugas, serta tanggung jawab Wali Amanat dalam hal melakukan

penerbitan obligasi. Pengaturan lainnya dapat ditemukan pada Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-05/PM/2004

tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham. Peraturan inilah yang

digunakan Emiten dalam rangka melakukan penawaran umum obligasi kepada

masyarakat.

D. Pihak-Pihak dalam Penerbitan Obligasi

Dalam penerbitan obligasi, tentunya ada pihak-pihak yang terkait dalam

penerbitan obligasi tersebut. Pihak-pihak itu antara lain:



46/54

1. Emiten

Emiten merupakan pihak yang menjadi penerbit atau yang

mengeluarkan obligasi untuk dijual kepada masyarakat. Dalam Undang-

Undang Pasar Modal pengertian Emiten adalah pihak yang melakukan

penawaran umum. Kata pihak sendiri dalam Undang-Undang Pasar

Modal didefinisikan sebagai orang perseorangan, perusahaan, usaha

bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.80

Hal ini akan lebih jelas dengan melihat ketentuan lain dalam aturan

pasar modal mengenai pengertian Emiten. Ketentuan tersebut adalah

Keputusan Menkeu No. 1548. Dalam Pasal 1 butir 13 pada Keputusan

Dari kedua definisi di atas, kita dapat melihat bahwa pengertian

Emiten dalam undang-undang dikaitkan dengan penerbitan obligasi adalah

sangat luas. Karena, dari definisi tersebut Emiten obligasi berarti dapat

berupa perseorangan, usaha bersama, perusahaan, asosiasi, atau kelompok

yang terorganisasi.

Pendefinisian dalam undang-undang tersebut di atas adalah dalam

arti luas, karena undang-undang tersebut dimaksudkan tidak hanya

mengatur dan berlaku untuk obligasi saja, tetapi juga untuk mengatur dan

berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam kancah pasar modal. Dengan

demikian, yang dapat bertindak sebagai Emiten obligasi adalah tidak

semua yang disebutkan dalam pengertian pihak dalam definisi undang-

undang di atas.

80A. Setiadi. Op.Cit. Hal 39.



47/54

Menkeu memberikan definisi Emiten yaitu badan hukum yang melakukan

emisi atau bermaksud atau telah melakukan emisi.81

Dari definisi di atas dapat melihat secara lebih sempit lagi bahwa

yang dapat menerbitkan obligasi hanyalah badan hukum. Ketentuan ini

sejalan dengan kenyataan yang terjadi. Dalam praktek, emisi obligasi pada

umumnya dan lazimnya adalah dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan

tetapi tidak semua badan hukum dapat dan boleh menerbitkan obligasi.

Yang dimaksudkan sebagai badan hukum yang dapat menerbitkan obligasi

di pasar modal ialah badan hukum yang didirikan menurut hukum

Indonesia. Selain itu, ada badan hukum tertentu yang karena sifatnya yang

ditentukan oleh undang-undang tidak dimungkinkan untuk menerbitkan

obligasi. Badan hukum tersebut misalnya dana pensiun. Sebagaimana yang

terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana

Pensiun disebutkan bahwa dana pensiun merupakan suatu badan hukum

(Pasal 1 angka 1). Larangan bagi dana pensiun untuk menerbitkan obligasi

dapat dilihat dari ketentuan Pasal 31 ayat (2) yaitu mengatakan bahwa

dana pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan

kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman. Badan hukum yang

dapat menjadi penerbit obligasi ini dapat dikelompokkan menjadi dua

kelompok yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat.

82

81Ibid

. Hal 40.82

Ibid.



48/54

2. Wali Amanat

Dalam penerbitan obligasi dikenal lembaga Wali Amanat (trustee).

Lembaga ini merupakan lembaga khusus yang harus ada dalam setiap

penerbitan efek yang bersifat hutang seperti obligasi. Wali Amanat

merupakan pihak yang mewakili para pemegang obligasi dalam

hubungannya dengan penerbitan obligasi yang bersangkutan. Wali Amanat

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

didefinisikan sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek

yang bersifat hutang. Pembahasan mengenai Wali Amanat akan dibahas

lebih khusus dalam pembahasan selanjutnya.

3. Penjamin Emisi Efek

Penjamin emisi efek merupakan pihak yang juga memegang

peranan sangat penting dalam penerbitan obligasi. Dalam Pasal 1 angka 17

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan

pengertian penjamin emisi adalah pihak yang membuat kontrak dengan

Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten

dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa penjamin emisi efek

merupakan pihak yang bertindak menjamin atas keberhasilan penjualan

obligasi. Jadi tugas utama penjamin emisi dalam penerbitan suatu obligasi

adalah mengusahakan agar emisi dan penjualan obligasi oleh Emiten kepada

masyarakat dapat berjalan dengan lancar, dalam arti semuanya dapat terjual



49/54

kepada masyarakat. Selain itu dalam rangka penjaminan emisi ini, penjamin

emisi efek dapat pula menjamin kepada Emiten bahwa apabila obligasi yang

ditawarkan tidak terjual habis, maka penjamin emisi menjamin akan

membelinya sendiri obligasi yang tidak habis terjual tersebut.

Penjamin emisi efek merupakan salah satu jenis dari perusahaan

efek. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pasar Modal memberi

definisi perusahaan efek sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha

sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer

investasi. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang

Pasar Modal bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai

perusahaan efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari

BAPEPAM-LK. Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pasar

Modal menentukan bahwa yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil

Penjamin Emisi efek hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin

dari BAPEPAM-LK. Dari kedua ketentuan ini kita mengetahui bahwa

Penjamin Emisi Efek merupaka perseroan terbatas yang memiliki izin

sebagai suatu perusahaan efek di mana untuk melakukan kegiatannya

perusahaan efek tersebut memiliki wakil penjamin emisi efek.

Dalam praktek penerbitan obligasi biasanya penjaminan emisi

dilakukan oleh lebih dari satu penjamin emisi. Dalam hal ini salah satu dari

penjamin emisi ini akan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi

(managing underwriter). Penjamin pelaksana emisi (managing underwriter)

merupakan penjamin emisi yang bertanggung jawab atau menyelenggarakan



50/54

suatu penawaran umum. Jadi penjamin pelaksana efek ini yang

mempersiapkan segala sesuatunya sehubungan dengan penerbitan obligasi

termasuk mempersiapkan prospektus dan sebagainya.83

Dalam kerangka Undang-Undang Pasar Modal penanggung diatur

secara khusus seperti lembaga penunjang yang lain. Hal ini disebabkan

keberadaan penanggung dalam suatu emisi obligasi adalah bersifat fakultatif

(tidak diharuskan ada). Namun demikian dalam Pasal 1 angka 36 Keputusan

Menteri Keuangan No. 1548 yang dimaksud penanggung adalah pihak yang

menanggung pembayaran kembali jumlah pokok dan/atau bunga emisi

obligasi, atau sekuritas dalam hal Emiten cidera janji.

4. Penanggung

84

Pada prinsipnya setiap orang atau lembaga dapat menjadi

penanggung dalam penerbitan obligasi. Namun demikian, pada umumnya

masyarakat hanya menerima penanggung yang kredibilitasnya memuaskan.

Dalam praktek penanggung umumnya dilakukan oleh bank.

85

Penanggung dalam penerbitan obligasi dapat lebih dari satu

penanggung. Penanggungan yang demikian merupakan suatu sindikasi.

Dalam hal ini setiap penanggung bertanggung jawab baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng).

86

83

Ibid. Hal 50.84

Ibid.85

Ibid

. Hal 51.86

Ibid.



51/54

5. Notaris

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian notaris adalah pejabat

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenang lainnya

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris yang bermaksud melakukan kegiatan sebagai profesi

penunjang pasar modal diwajibkan terlebih dahulu terdaftar di BAPEPAM-

LK. Perlunya notaris dalam proses emisi obligasi adalah dalam rangka

pembuatan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan emisi obligasi,

seperti misalnya perjanjian perwaliamanatan, perjanjian penjaminan emisi,

perjanjian penanggungan dan sebagainya yang diwajibkan oleh Undang-

Undang Pasar Modal.87

Konsultan hukum ialah ahli hukum yang membantu dalam aspek

hukum Emiten yang akan melakukan emisi obligasi. Tugas konsultan

hukum dalam ruang lingkup pasar modal sebenarnya sangat luas. Namun

pada prakteknya, tugas konsultas hukum dalam proses emisi hanya

memberikan pendapat hukum (legal opinion) kepada pihak lain sehubungan

dengan suatu emisi obligasi.

6. Konsultan Hukum

88

Konsultan hukum dalam hal ini diperlukan dalam rangka

melaksanakan asas keterbukaan. Konsultan hukum berfungsi meneliti dan

87Ibid

. Hal 52.88

Ibid.



52/54

melakukan pemeriksaan (due diligence) terhadap aspek-aspek hukum

Emiten dan memberikan pendapat hukum (legal opinion) antara lain tentang

keabsahan usaha Emiten, kepemilikan kekayaan Emiten, serta penilaian

perikatan Emiten dengan pihak ketiga. Pendapat hukum yang dibuat

konsultan hukum merupakan salah satu dasar yang akan digunakan oleh

masyarakat untuk melakukan penilaian atas obligasi yang ditawarkan

Emiten.89

Akuntan yang dimaksudkan di sini ialah akuntan yang telah

memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di BAPEPAM-LK. Akuntan

dalam emisi obligasi bertugas antara lain melakukan pemeriksaan secara

umum atas laporan keuangan Emiten dan memberikan pendapat apakah

posisi keuangan (neraca) dan hasil usaha (perhitungan laba rugi) serta

perubahan posisi keuangan perusahaan (laporan perubahan posisi keuangan)

telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia yang

diterapkan secara konsisten. Laporan akuntan merupakan salah satu sarana

penilaian bagi masyarakat perihal kondisi keuangan Emiten.

7. Akuntan

90

Penilai yang dimaksud di sini ialah suatu pihak yang memberikan

penilaian atas aset perusahaan yang melakukan penawaran umum. Penilai di

8. Penilai

89Ibid

. Hal 53.90

Ibid.



53/54

sini juga harus terlebih dahulu terdaftar di BAPEPAM-LK sebelum

melakukan kegiatan sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal.91

Lembaga ini berfungsi menyelesaikan semua hak-hak dan

kewajiban yang timbul dari transaksi di bursa efek. Lembaga Kliring dapat

juga bertindak sebagai agen pembayaran atas transaksi jual beli obligasi.

Umumnya yang ditunjuk sebagai lembaga kliring adalah bank. Ia bertugas

membayar bunga dan pinjaman poko atas obligasi, namun keterlibatan

hanya setelah obligasi masuk di bursa efek atau di pasar sekunder.

10. Lembaga Kliring

92

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan

sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek

pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka

(Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar

Modal). Berdasarkan pembagian segmentasi perdagangan dengan Bursa

Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES) lebih banyak

memperdagangkan obligasi, saham juga diperdagangkan namun tidak

banyak.

11. Bursa Efek

93

91Ibid.

92

Levi Lana. Op.CitHal. 60.93Nasarudin. Op.cit. Hal. 129.



54/54

12. Investor (Masyarakat Pemodal)

Investor merupakan aktor utama yang berperan di dalam kegiatan

pasar modal. Investor sebagai pihak yang menginvestasikan dananya di

pasar modal, dengan cara membeli efek yang bersifat utang (obligasi)

maupun efek yang bersifat ekuitas. Investor yang terlibat dalam pasar

modal Indonesia adalah investor domestik dan asing, perorangan dan

institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing.94

Demikianlah pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan obligasi.

Kesemua pihak ini saling terkait dalam hal sebelum maupun sesudah

diterbitkannya obligasi oleh Emiten. Masing-masing pihak memiliki peran yang

sama pentingnya. Hal ini ditandai dalam setiap penerbitan obligasi ke semua

pihak ini harus diikutsertakan dalam setiap penerbitan obligasi.

Chapter II Tata Cara Obligasi

Documents

Transcript of Chapter II Tata Cara Obligasi