ANALISIS KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DKI JAKARTA

Balance: Economic, Business, Management, and Accounting JournalVol. XVII No. 1 | Bulan Januari Tahun 2020

12

ANALISIS KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DKI JAKARTA

H. YuriantoUniversitas Prof Dr. HAMKA Jakarta

ABSTRACT

Jakarta's role in the national economy is very central. Contributions economy Jakartanationwide reach 16 to 17 percent of total national GDP. Indicators of inflation is verycentral.Inflation is low and stable would be a stimulator of economic growth. This study aims to: a)discuss the development of the inflation rate in Jakarta, b) discuss and analyze the policy ofinflation control in Jakarta and c) comparing the calculation of the inflation rate to the inflation ratein 2017-2022 RPJMD. The study used a qualitative descriptive approach. In conclusion RegionalInflation Control Team (TPID) Jakarta to be very central in controlling inflation. BUMD, the foodcluster was instrumental and constructive in terms of the provision of some major foodcommodities. The rate of inflation and economic growth RPJMD and Simultaneous EquationModel shows that there are differences in nominal figures. But in the nominal rate projections forboth relatively stable and the same. Policy strategy of the four K (4 K), namely affordability,availability of supplies, smoothness distribution and communications has given excellent resultsand is conducive to the economy of Jakarta. The Jakarta Provincial Government cooperation withthe regions and between enterprises working with other regions Jakarta quite effective.bazaar andmarket operations are to periodically shown to be effective in controlling inflation. So it isnecessary to continue.

Kata kunci :kebijakan, inflasi, jakartaKorespondensi :[email protected]

PENDAHULUANJakarta mempunyai peran yang sangat

penting dalam perekonomian Nasionoal.Kontribusi perekonomian Jakarta dalamlingkup nasional mencapai 16- 17 Persen daritotal PDB nasional. Sumbangan inimerupakan sumbangan tertinggi dibandingkontirbusi daerah provisni lain. Dengandemikian maka dinamika dan pergerakanperekonomian Nasional sangat dipengaruhioleh perekonomian Jakarta.

Indikator inflasi merupakan salah satuindikator penting dalam pembangunanekonomi. Tinggi rendahnya angka inflasisangat mempengaruhi pola konsumsi, pola

distribusi dan pola produksi dalamperekonomian. Angka inflasi yang rendahdapat melesukan perekonomian karena parapelaku usaha tidak bergairah untukmelakukan usahanya. Jika hal ini terjadi tentuakan mengakibatkan perekonomian lesuperekonomian tidak tumbuh jika hal ini terusterjadi tidak menutup kemungkinanperekonomian stagnan.

Terjadi sebaliknya, jika inflasi terlalutinggi, maka daya beli masyarakat akanmelemah. Walaupun para pengusahabergairah unutk melakukan usahanya tetapidaya beli masyarakat menurun. Pendapatanmasyarakat menjadi tidak berharga lagi


13

karena harga barang dan jasa terusmeningkat. Tentu inflasi yang tinggi jugatidak kondusif bagi perekonomian. Dengankata lain, laju inflasi yang rendah dan stabilakan menjadi stimulator pertumbuhanekonom (Sutawijaya dan Zulfahmi, 2012)Zulfahmi. Jadi dengan demikian, munculpertanyaan berapa angka inflasi yang bagusdnn optimal untuk perekonomian. Hal ini lahyang perlu mendapat perhatian khusus bagipara pengambil kebijakan perekonomian.

Secara analog, bahwa inflasi sepertitekanan darah. Tekanan darah ini jika terlalutinggi sangat berbahaya dan jika terlalurendah tidak bagus. Dengan dasar ini, secaraimplisit bahwa inflasi sangat penting dalampembangunan ekonomi. Inflasi yang tidakstabil akan mempersulit dunia usaha dalamperencanaan bisnis baik dalam kegiatanproduksi, investasi, maupun kegiatanpenentuan harga barang dan jasa yangdiproduksinya. Untuk itu prediksi laju inflasimenjadi sangat sentral dan penting dalamperekonomian (Suparti, 2013). Dengan katalain inflasi harus dikelola dengan baik dandengan professional agar angka inflasi padatingkatan yang optimal sehinggaperekonomian daerah dapat berjalan denganbaik.

Undang undang No 3 tahun 2004 padapasal 7 mengamanatkan bahwa tugas BankIndonesia adalah mencapai dan menjagakestabilan nilai Rupiah, yang salah satunyaadalah dalam bentuk kestabilan nilai Rupiahterhadap barang dan jasa yang tercerminmelalui kestabilan inflasi. Jadi ini argumenpenting juga bahwa inflasi perludikendalikan. Dalam hal Bank Indonesiamempunyai tugas untuk menjaga stabilitasnilai rupiah terhadap barang dan jasa. Untukitu, setiap perwakilan Bank Indonesia didaerah bersama dengan instansi terkait

membentuk lembaga pengendali inflasi, yaituTim Pengendali Inflasi Daerah ( TPID).Berdasarkan penelitian(Hidayati Fatimah,2013),bahwa pembentukan Tim PengendaliInflasi Daerah (TPID) telah memberikanpengaruh yang baik bagi persistensi inflasiJawa Timur. Dengan adanya TPID,persistensi inflasi Jawa Timur cenderungmengalami penurunan. Ini menunjukkanbahwa TPID mempunyai peran yang pentingdalam perekonomian daerah. Selain itu,penelitian ini juga merekomendasikan bahwaTPID perlu melakukan kerjasama yangkoordinatif dengan instansi terkait gunamendukung usaha stabilitas inflasi daerah.

Berkaitan dengan hal ini, inflasi menjadisalah satu subyek menarik dalam duniaakademis. Hasil penelitian Suparti (2013)dengan menggunakan analisis Model RegresiSpline bahwa prediksi laju inflasi yangditetapkan oleh Pemerintah sebesar 4,5 +/- 1% untuk tahun 2012 dapat tercapai namununtuk tahun 2013 laju inflasi sebesar 4,5 +/-1 % tidak dapat tercapai. Ini artinya bahwaprediksi dengan menggunakan suatu modelpenting tetapi ketepatan dan akurasinya perludicermati lebih lanjut.

Secara konsep tingkat inflasi merupakanindikator perekonomian multi dimensi.Penyebab dari inflasi sangat bervariasi.Inflasi dapat disebabkan karena adanyatekanan dari sisi supply (cost push inflation),dan dari sisi permintaan (demand pullinflation), dan dari ekspektasi inflasi.

Berdasarkan hasil penelitian Kardita,Setiawina, dan Budiasa (2018) bahwa inflasidan pertumbuhan ekonomi di Baliberpengaruh positif terhadap ketimpanganpendapatan masyarakat Bali. Ini mengandungarti bahwa usaha mendorong ekonomi untuktumbuh itu suatu kewajiban tetapi laju inflasiharus dikelola dengan baik agar padatingkatan yang optimal. Dengan demikian


14

prediksi laju inflasi menjadi penting untukdisusun.

Konsep inflasi adalah konsep multiaspek.Beberapa peneliti telah melakukan penelitiantentang hubungan inflasi dengan pasar uang.Menurut(Wahyudi, Asdar, & Nohong, 2017)dalam kontek ini menemukan bahwahubungan antara laju inflasi dengan IndekHarga Saham Gabungan (IHSG)hubungannya negative dan tidak signifikan.Tentu hal ini mengandung arti bahwa pasaruang mempunyai hubungan yang unikdengan laju inflasi. Dalam hal ini, penyusunkebijakan paling memperoleh info bahwauntuk mitigasi inflasi bisa menggunakanindikator pasar uang dalam hal ini adalahmenggunakan IHSG.

Mengingat arti pentingnya angka inflasimaka perlu dilakukan pengelolaan angkainflasi yang komprehensif dan profesional.Langkah penting dalam hal ini antara lainadalah identifkasi faktor penyebab,identifikasi kebijakan pengendalian inflasi,penyusunan solusi kebijakan yangkonstruktif.

Mendasarkan pada kondisi di atas, makakajian ini bertujuan untuk:a. membahas perkembangan laju inflasi di

Jakarta,b. membahas dan menganalisis kebijakan

pengendalian inflasi di Jakartac. membandingkan perhitungan angka

inflasi dengan laju inflasi pada RPJMD2017-2022Hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi salah satu masukan untukpenyusunan perencanaan pembangunandaerah terutama berkaitan denganpembangunan perekonomian Jakarta secarakeseluruhan.

METODE PENELITIANAgar hasil yang diperoleh lebih tepat dan

menjawab pertanyaan penelitian makametode penelitian dalam hal ini dibagimenjadi dua, yaitu metode deskriptifkualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif dalampenelitian ini digunakan untukmenggambarkan dan menginterpretasikanobjek sesuai kondisi obyektif di lapangan.Maksud analisis ini adalah menggambarkansecara sistematis fakta dan karakteristik objekatau subjek yang diteliti secara tepat. Disamping itu, analisis deskriptif digunakanuntuk menjelaskan kebijakan yang berkaitandengan keadaan dan kejadian sekarang.Dengan demikian, hasil analisis deskriptifdiharapkan mempunyai validitas yanguniversal.

Dalam hal ini juga digunakan analisiskomparatif-kualitatif. Analisis ini digunakanjuga dengan pendekatan kualitatif. Pengertiankomparatif dalam hal ini adalah bersifatperbandingan. Jadi tujuannya adalahmembandingkan dua fakta dan sifat-sifatobjek yang di teliti berdasarkan kerangkapemikiran. Dalam hal ini membandingkanhasil ramalan yang dihitung dengan metodekuantitatif dengan angka proyeksi padadokumen RPJMD 2017- 2022.

Berkaitan dengan data, pengumpulandata dilakukan dengan mengindetifikasreferensi yang akuntabel dan bersesuaian.Data yang digunakan dalam kajian ini adalahdata sekunder series untuk periode tahun1987-2017. Sumber data adalah Badan PusatStatistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta,Kementerian Keuangan, Media Massa baikelektronik maupun non-elektronik,SKPD/UKPD yang ada di lingkunganpemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan BankIndonesia.


15

HASIL PENELITIANA. Konsep Inflasi

Secara konsep bahwa angka inflasiadalah angka yang menunjukkankecenderungan kenaikan harga barang danjasa di suatu wilayah. Dalam hal ini bukanberarti bahwa semua harga barang meningkattetapi bisa saja barang tertentu menurun ataumalah tetap tidak menurun.

Kenaikan harga barang dan jasa dapatdisebabkan oleh dua hal yaitu apakahpermintaan meningkat dan supply tetap ataumenurun atau sebaliknya supply nyamenurun permintaan tetap atau menurun.Menurut BPS, bahwa Inflasi pada dasarnyakecenderungan naiknya harga barang danjasa yang berlangsung dan sifatnya terusmenerus. Dengan demikian maka jika hargabarang dan jasa di dalam negeri meningkat,maka inflasi mengalami kenaikan. Implikasilain dari hal ini adalah bahwa naiknya hargabarang dan jasa tersebut dapat menyebabkanturunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasidapat juga diartikan sebagai penurunan nilaiuang terhadap nilai barang dan jasa secaraumum.

Sejalan dengan hal tersebut secara teoriada dua type inflasi yaitu cost- push inflationdan demand-pull inflation. Dalam kasuscost-push inflation, inflasi disebabkan olehketerbatasan supply atau cost pada pasar.Harga harga naik karena biaya produksiperunit produk juga meningkat. Naiknyabiaya produksi menjadikan keunutunganmenurun sehingga hal ini menurunkansemangat produsen untuk memenuhikebutuhan produk pada pasar tersebut denganharga yang tetap sama. Kondisi inimengakibatkan jumlah barang yang disupplymenurun. Oleh karena itu, dalam hal inimeningkatnya cost mendorong harga produkmeningkat sementara demand tidak mampumenyesuaikan hal tersebut.

Selain itu, cost push inflation disebabkanoleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasiluar negeri terutama negara-negara partnerdagang, peningkatan harga-harga komoditiyang diatur pemerintah (administered price),dan terjadi negative supply shocks akibatbencana alam dan terganggunya distribusi.

Selanjutnya demand-pull inflation padadasrnya adalah adanya perubahan price levelsebagai akibat meningkatnya permintaantotal. Perekonomian sebrtulnya tetalahberusahan untuk meneryesuiakan kapasitasproduksi. Dalam hal ini para pelaku bisnistidak mampu merespon dengan carameningkatkan produksinya karena selurhsemua sumber daya dsudah digunakansepenuhnya, full employed. Peningkatankelebihan permintaan di atas output yangtersedia hal ini tentu akan meningkatkanharga barang dan jasa. Kondisi ini disebutdengan demand-pull inflation. Hal inikemungkinan sebagai akibat dari terlalubanyak uang beredar tetapi barang dan jasayang tersedia terbatas. Dengan kata lain,bahwa demand-pull inflation terjadi jikaoutput riil yang melebihi output potensialnyaatau permintaan total (agregate demand)lebih besar dari pada kapasitasperekonomian.

Namun demikian pada kenyataanyabahwa hubungan antara harga, penawarandan permintaan cukup kompleks. Hubunganini sangat dipengaruhai oleh berbagai faktorbaik faktor ekonomi maupun faktor nonekonomi. Faktor ekonomi antara lain sepertijumlah tenaga kerja, harga faktor produksilain, selera konsumen, dan kondisi upahtenaga kerja. Sedangkan faktor non ekonomiimeliputi faktor politik, budaya, kebiasaan,pendidikan dan social.

Sama seperti di daerah lain, di Jakarta,inflasi juga sangat dipengaruhi oleh beberapafaktor. Peringatan hari besar keagamaan juga


16

merupakan momentum penting dalammempengaruhi tingkat inflasi. Pada haribesar ini walaupun ketersediaan barangdiperkirakan cukup unutk mengahdapaipermintaan, harga barang dan jasa pada hariraya tersebut tetap mengalami peningkatandan bisanya lebih tinggi dari kondisi supply-demand normal. Selain hari bersar keagamanperistiwa pembahasan upah minimumprovinisi sering para pedagang juga seringikut pula menaikan harga harga barangwalaupun kenaikan upah tersebut kurangsignifikan unutk mendorong kenaikanpermintaan

Sementara itu, faktor ekspektasi inflasijuga cukup mempengaruhi laju inflasi. Parapelaku usaha sering juga menggunakanekspektasi angka inflasi dalam keputusankegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasitersebut apakah lebih cenderung bersifatadaptif atau forward looking. Hal initercermin dari perilaku pembentukan harga ditingkat produsen dan pedagang terutama padasaat menjelang hari-hari besar keagamaanseperti Hari Raya Idul fitri , Natal dan tahun,dan tahun baru).

Jadi jelas bahwa tingkat inflasi di suatudaerah sangat unik. Dengan demikian makatingkat inflasi pada suatu negara atau daerahberbeda antara yang satu dengan daerahlainnya. Hal ini tentu tergantung dari kondisiperekonomian negara atau wilayah masingmasing dan juga kebijakan perekonomiannya.Sebagai contoh pada tahun 1990 laju inflasidi Yunani hanya 20 persen. Di Polandiamencapai 586 persen dan Yugoslavia 583persen. Yang lebih fenomenal lagi adalahnegara negeri Amerika Latin dimana angkainflasinya sangat tinggi. Pada tahun 1990 lajuinflasi di Brazil mencapai 2938 persen,Argentina 2314 persen dan Peru 7482 persen.Kesemuanya ini sangat tergantung darisupply, demand barang dan jasa,

faktorekonomi dan non ekonomi sertakebijakan ekonominya.

Analog dengan contoh di atas, makaangka inflasi di daerah pada dasarnyamerupakan hasil dari interaksi aktivitasperekonomian. Dalam kontek DKI Jakarta,pengendalian inflasi melibatkan banyakinstitusi. Dalam hal ini institusi yang terlibatmeliputi Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, dunia usaha, media massa, danmasyarakat serta konsumen itu sendiri. Olehkarena itu tidak mudah pengeloallan inflasijika tidak dilakukan secara komprehensif,holistik dan integrati dari seluruh pemangkukepentingan.

Untuk kasus tingkat inflasi di Indoneisiadicatat dan dihitung oleh BPS. Dalampencataan inflasi di Indonesia, BPSmelakukan disagegasi inflasi. Hal inidilakukan dengan melakukan bahwa IHKtersebut dikelompokan menjadi inflasi intidan inflasi non inti ( Bank Indonesia, 2019):a. Yang dimaksud dengan Inflasi Inti,

adalah komponen inflasi yang cenderungmenetap atau persisten (persistentcomponent) di dalam pergerakan inflasidan dipengaruhi oleh faktor fundamental,seperti:Interaksi permintaan-penawaran,Lingkungan eksternal: nilai tukar, hargakomoditi internasional, inflasi mitradagang, Ekspektasi Inflasi dari pedagangdan konsumen

b. Yang dimaksud dengan Inflasi non Inti,yaitu komponen inflasi yang cenderungtinggi volatilitasnya karena dipengaruhioleh selain faktor fundamental.Komponen inflasi non inti terdiri dari :

Inflasi Komponen Bergejolak(Volatile Food) : Inflasi yang dominandipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalamkelompok bahan makanan seperti panen,gangguan alam, atau faktor


17

perkembangan harga komoditas pangandomestik maupun perkembangan hargakomoditas pangan internasional.

Inflasi Komponen Harga yang diaturPemerintah (Administered Prices) :Inflasi yang dominan dipengaruhi olehshocks (kejutan) berupa kebijakan hargaPemerintah, seperti harga BBMbersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan,dll.

Laju inflasi suatu daerah eratkaitannya dengan ketahanan pangandaerah. Hal ini berdasarkan data empiricbahwa penyumbang inflasi di daerahadalah fluktuasi harga pangan.Argumennhya adalah bahwa ketahananpangan diartikan sebagai suatu kondisiterpenuhinya pangan bagi negara sampaidengan perseorangan, yang tercermindari tersedianya pangan yang cukup, baikjumlah maupun mutunya, aman,beragam, bergizi, merata, dan terjangkauserta tidak bertentangan dengan agama,keyakinan, dan budaya masyarakat,untuk dapat hidup sehat, aktif, danproduktif secara berkelanjutan inflasiketrahana pengan PeningkatanKetahanan Pangan ( Undang undangNo.18 Tahun 2012 tentang Pangan).Mencermati hal ini maka pengendalianinflasi berkaitan erat dengan kebijakanprogram ketahanan pangan.

Dari sisi moneter, inflasi didekatidengan jumlah uang beredar dalam halini mengemuka Teori Kuantitas. Teori inimembahas tentang inflasi, dikenalsebagai model kaum moneteris(monetarist models). Inti dari teori iniadalah sebagai berikut(Bradley,McMullen, Atmadja, Simiyu, & Artz,2011): a) Inflasi hanya bisa terjadi kalauada penambahan volume uang beredar,baik uang kartal maupun giral. b) Laju

inflasi juga ditentukan oleh lajupertambahan jumlah uang beredar danoleh harapan (ekspektasi) masyarakatmengenai kenaikan harga di masamendatang. Dengan demikian makafaktor yang mempengaruhi inflasi bukanhanya dari sisi fiscal saja melainkan jugadari sisi moneter, yaitu jumlah uangberedar. Artinya dalam pengendalianinflasi perlu memperhatikan sisi moneter.

B. Kebijakan Pengendalian Inflasi DkiJakartaInflasi dalam perekonomian daerah

merupakan isu penting karena inflasimerupakan indikator utama perekonomiandaerah. Indikator ini mencakup berbagaiaspek kehidupan. Begitu pentingnnya isu inimaka dalam pembangunan daerah isu inimenjadi prioritas dalam menyusun programdan kegiatan pembangunan daerah. DiJakarta, berdasarkan RPJMD 2017-2022disebutkan bahwa terdapat 23 Janji KerjaKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahyang dimandatkan oleh warga Jakarta yangmerupakan unsur pokok dalam menyusunprogram dan kegiatan pada RPJMD ProvinsiDKI Jakarta Tahun 2017-2022. Salah satujanji ini, yaitu janji kelima adalahmengendalikan harga-harga kebutuhan pokokdengan menjaga ketersediaan bahan baku danmenyederhanakan rantai distribusi,menyediakan Kartu Pangan Jakarta untukmeningkatkan daya beli warga tidak mampu,serta merevitalisasi pasar-pasar tradisionaldan Pedagang Kali Lima untuk meningkatkankesejahteraan para pedagang.

Berkaitan dengan hal ini, dalam RPJMD2017- 2022, disebutkan bahwa Misi Kedua:“Menjadikan Jakarta kota yang memajukankesejahteraan umum melalui terciptanyalapangan kerja, kestabilan danketerjangkauan kebutuhan pokok,


18

meningkatnya keadilan sosial, percepatanpembangunan infrastruktur, kemudahaninvestasi dan berbisnis, serta perbaikanpengelolaan tata ruang”.

Hal yang penting dalam hal ini yangberkaitan dengan isu inflasi adalah isumemajukan kesejahteraan umum, lapangankerja, kestabilan dan keterjangkauankebutuhan pokok, meningkatnya keadilansosial, kemudahan investasi, dan berbisnis.Secara implisit bahwa isu inflasi sangatberkaitan dengan ketahanan pangan.

Pada misi kedua RPJMD 2017 – 2022,Tujuan yang ketiga adalah mewujudkanketahanan pangan yang terjangkau, memadai,berkualitas, dan berkelanjutan. Adapunsasarannya tersedianya stok kebutuhanpangan yang terjamin jumlah dan mutunyaserta terjangkau bagi masyarakat. Inimenunjukkan bahwa isu ketahanan pangansangat strategis dalam pembangunanperekonomian DKI Jakarta.

Berkaitan dengan pembangunan daerah,isu strategis yang berkaitan denganperekonomian Jakarta untuk periode 2017-2022 adalah isu penguatan katahanan pangan,isu indsustri kreatif dan berdaya asing, isupengurangan ketimpangan ekonomi danperluasan kesempatan kerja, isu ketahananenergi isu pengembangan systemtransportasi.

Isu ketahanan pangan pada pembangunandaerah periode 2017-2022 ini adalah isuketergantungan DKI Jakarta dari daerah ataspangan mencapai 95 %. Isu yang lain adalahbahwa inflasi volatile food merupakanpenyumbang inflasi daerah yang terbesar.Hal ini disebabkan oleh jalur distribusi yangkurang efektif dan sering mengalamihambatan, rantai distribusi pangan utamabiasanya panjang, dan ketersediaan pasokanpangan tidak menentu, kurangnyainfrastruktur logistic, kurangnya moda

trasnportasi, tidak adanya Gudang yangunutk menyimpan dan dekat dengan warga ,dan kesehatan pangan yang masih perluperhatian khusus. Dalam kontek ini, isupenguatan ketahanan pangan adalahketersediaan ,kerterjangkauan, dan kesehatanpangan. Salah satu perspektif penting dalamhal ini adalah pengendalian inflasi daerah

Kemudian dalam mewujudkan ketahananpangan di DKI Jakarta diperlukan penguatankelembagaan dengan mengedapankan aspekilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatankualitas sumber daya manusia, peningkatankualitas akses atau keterjangkauan panganserta peningkatan distribusi dan diversifikasipangan. Untuk mencapai hal tersebutdiperlukan sinergitas antara pemerintahdengan dunia usaha , mendorong BUMDcluster pangan untuk menyediaakn pangandengan harga pangan pokok terjangkau danstabil. Kemudian diperlukan optimalisasikerjasama antar daerah pemasok panganutama guna memastikan pasokan tetap stabildan terjaga dengan cara penguatan jalurdistribusi pangan.

Kebijakan ketahanan pangan RPJMD2017 – 2022 bertujuan mewujudkanketahanan pangan yang terjangkau memadai,berkualitas, dan berkelanjutan. Sementarasasarananya adalah tersedianya stokkebuthhan pangan yang terjamin jumlah danmutunya serta terjangkau bagi masyrakat.Strateginya adalah ketahanan pangan yangberkelnajutan.

Program ketahanan pangan DKI Jakartapada periode 2017-2022 bertujuana)menjamin ketersediaan pangan dalamjumlah dan mutu sesuai standar sepanjangwaktu; b) menjamin stabilitas harga panganstrategis supaya dapat diakses oleh setiapindividu; c) menjamin akses pangan bagisetiap warga khususnya bagi kelompokberpendapatan rendah dan kelompok khusus


19

(lansia, jompo, bayi, ibu hamil); dan d)menjamin status kesehatan setiap pendudukdari bahaya penyakit yang ditimbulkan olehpangan yang tidak aman atau penyakit yangditularkan lewat makanan

Selanjutnya bahwa dalam kontekpengendalian inflasi di Jakarta, makaprogram ketahanan pangan menjadi sangatrelevan. Karena berdasarkan data empirikkontributor dominan dan mempengaruhi lajuinflasi daerah adalah bahan pangan.

RPJMD 2017- 2022 mengarahkan bahwaPemerintah Provinsi DKI Jakarta telahmelakukan beberapa program dan kegiatanantara lain pengamanan ketersediaan pangan,pengendalian akses, harga, promosi, dandistribusi/ pemasaran untuk pasokan beras,pasokan daging, distribusi ikan, distribusiayam, distribusi telur dan susu, distribusisayur dan mayur, buah-buahan dan Skor PolaPangan Harapan.

Selain itu, dalam hal ketahanan panganjuga telah dilakukan pengawasan pangan dankeamanan pangan. Hal ini dimaksudkanuntuk menjaga pangan tetap aman, higienis,bermutu, bergizi, dan tidak bertentangandengan agama, keyakinan, dan budayamasyarakat.

Agar implementasi kebijakan ketahananpangan berjalan dengan baik dan konstruktif,telah dilakukan penugasan BUMD klusterpangan. Maksud dari kegiatan ini adalahuntuk menjamin ketersediaan pangan jugauntuk menjaga stabilisasi harga pangan danpengendalian inflasi.

Dalam mengimplementasikan kebijakanini, BUMD melakukan aksi korporasi yangprofesional. Aksi korporasi dalam halmeliputi mengendalikan ketersediaan dankestabilan harga pangan. Dalam hal iniBUMD melakukan usaha pengadaan pangansendiri baik dengan membangun kawasansentra produksi pangan di daerah lain,

menyewa lahan, kontrak farming, pembelianlahan dan/atau pengajuan hak pakai atau hakguna usaha atas tanah negara.

Selanjutnya dalam hal pengadaanpangan, BUMD melakukan kerja samadengan melakukan kerja sama denganPemerintah Daerah lain dan/atau lembagadan/atau BUMN/Daerah dan/atau perusahaanswasta dan/atau perorangan berupapembelian pangan dan/atau pengelolaanBersama.

Dalam hal distribusi pangan, telahdilakukan keberlanjutan distribusi panganbersubsidi untuk pemegang KJP danmasyarakat tertentu lainnya. Selanjutnyadalam hal distribusi pangan dilakukan jugapengembangan Kartu Pangan Jakarta;penambahan produk distribusi pangan murah;utilisasi Jak Grosir, Jak Mart, RPTRA, PKKMart, UMKM.

Dari sisi Supply, BUMD juga telahmelakukan optimalisasi pengelolaan sistempergudangan, antara lain distribution CentreSystem, Sistem Resi Gudang (SRG) danControlled Atmosphere Storage (CAS).Selain itu, dilakukan juga pengembanganperdagangan antar pulau; perintisan kegiatanpenggemukan dan pembibitan sapi;pengamanan ketersediaan stok bahan bakuternak dan daging dan pengembangan pusatperkulakan; serta revitalisasi terhadap 28lokasi pasar tradisional serta membangunJakgrosir, mini DC rencana di 5 wilayahDKI, dan Jakmart .

Selain itu, dilakkukan juga kerja samadengan daerah produsen beras untukmemenuhi kebutuhan stok beras bagi DKIJakarta dan menjaga standby stock beras.Aktivitas ini dilakukan oleh BUMD Klusterpangan yaitu Perumda Pasar Jaya, PT. FoodStation Tjipinang Jaya, dan PD Dharma Jaya.Agar semuanya berjalan dengan baik maka


20

dilakukan juga pemantauan atas kebutuhandan suplai pangan secara periodik.

TPID Provinsi DKI Jakarta saat initertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor2183 Tahun 2017 tentang Tim PengendalianInflasi Daerah dan merupakan penyesuaianatas Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun2017 tentang Tim Pengendalian InflasiNasional yang mengamanatkan agar dalamstruktur susunan TPID Provinsi diketuai olehGubernur. Program prioritas TPID Jakartatetap difokuskan pada pelaksanaan programyang merujuk pada 4K, yakni ketersediaanpasokan, kelancaran distribusi, komunikasidan keterjangkauan harga. Roadmappengendalian inflasi yang telahditandatangani pada pertengahan tahun 2016,memberikan arahan yang jelas mengenailangkah-langkah konkrit untuk menjaga lajuinflasi di DKI Jakarta.

TPID DKI Jakarta memfokuskan padapeningkatan koordinasi antar pemangkukepentingan pengendalian inflasi. Programutamanya adalah upaya pengendalian hargapangan (volatile food) yang menyumbanginflasi cukup besar. Selain itu, focus yangcukup penting adalah pengendalin hargapangan kelompok administered prices dankelompok inti. Hal ini sejalan dengankebijakan Pemerintah Pusat faktor yangmampu mempengaruhi tingkat inflasi adalahharga komoditi kebutuhan panganmasyarakat.

Dalam hal perdagangan antar daerah,untuk periode 2017-2022 dalam upayamenghadapi permasalahan perdagangan antardaerah dimaksud dilakukan sistem lelang.Argumennya adalah bahwa sistim ini mampuberperan sebagai media yang dapatmempertemukan berbagai kepentinganpembeli dan penjual, petani terutama dalampembentukan tingkat harga komoditas.

Dalam pengendalian inflasi di DKIJakarta , BUMD juga memberikan dukunganyang konstruktif dan mempunyai peranpenting dan strategis. Dalam hal ini , ada 3BUMD kluster pangan uang ikut akitf dalamhal pengendalian inflasi. Keitiga BUMDtersetbu adalah Perumda Pasar Jaya, PDDharma Jaya, dan PT. Food StationTjipinang Jaya. Masing masing BUMDpunya peran yang spesifik.

PT Food Station Tjipinang Jayamempunyai tugas: membangun danmenyelenggarkaan sentra perdagangan bahanmakan ppokok makanan. Yang keduamengadakan dan menyalurkan serta menjagastabilitas suplai distribusi dan harga bahanpangan pokok. Yang ketiga adalahmelakukan danmengelola perdagngan umumkebutuhan bahan pokok beras.

PD Dharma Jaya mempunyai tugas usahapengembangan pembibitan penggemuan danpenyediaan daging lolkal berdaakanklasifikasi ptotongan daging dan pengelohanturunannya. Yang kedua dalah pelayananfaslilitasi dalam penyewaan saran ternak danturunannya pemotongan dan distribusi.

Perumda Pasar Jaya mempunyai tugasmelakasanakan pelayanan umum dalambidang pengelolaan area pasar , membinaperdagang pasar dan ikut membantustabiliasasi harga dan kelancaran distribusibarang dan jasa di pasar.

Pengendalian harga beras merupakanlangkah strategis dalam pengedandalianinflasi. Hal Ini karena secara empirits bahwaberas merupaakan bahan pangan pokok.Kenaikan harga beras di pasar biasanya dapatmenjadi pendorong inflasi indeks hargakonsumen (IHK). Ini mempunyai arati bahwainflasi akan terdorong naik. Oleh karena itu,untuk pengendalian inflasi diharapkan harusdapat mengendalikan harga beras di pasar.


21

Berkaitan dengan harga beras yangmerupakan salah satu kunci pengedalianinflasi maka pengendalian harga berasmenjdai sangat urgen, penting dan serius.Dalam hal ini maka peran PT Food StataionTjipinanag Jaya menjadai sangat strategismengingat BUMD ini bisnis utamanya adalahpengelolalan pasar beras. Beberapa fungsistrategis PT Food Stataion Tjipinanag Jayadalam hal pengendalian inflasi Jakartaadalah:1. Menjamin ketersediaan suplai beras DKI

Jakarta dengan tingakat harga yangterjangakau masyarkaat

2. Sebagai instrument pemerintah untukpengendalian harga beras DKI Jakarta

3. Merupakan pasar beras terbesar diIndonesia

4. Merupakan pusat perdagangan berasantara daerah dan antara pulau

5. Menjadi acuan harga bagai pasar berasnasional

6. Menggambarkan isu beras secanasional(Adi, 2019).Dengan merefer pada uraian di atas maka

peran BUMD kluster pangan, yaitu PerumdaPasar Jaya, PD Dharma Jaya, PT. FoodStation Tjipinang Djaya dalam pengendalianinflasi menjadi sangat penting. BUMDmenyumbang peran yang sangat signifikanterutama dalam hal jaminan ketersediaanpasokan pangan di Jakarta. Kenyataanyabahwa bahan pangan adalah penyumbangangka inflasi di Jakarta. Denganketersediaaan pasokan yang mencukupi makadiharapkan laju inflasi Jakarta terkeloladengan baik.

C. Analisis Kebijakan Inflasi Dki Jakarta2020-2022

1. Analisis Perkembangan Laju Inflasi diJakarta,Dalam perencanaan pembanguan daerah,

sejalan dengan Undang undang No 25 tahun2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, inflasi menjadi salahsatu indikator yang digunakan untuk asumsipenyusunan Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD). Selain itu, inflasi jugamenjadi salah satu indikator yang mendapatperhatian khusus dalam menyusun kebijakanekonomi makro karena stabilitasperekonomian sangat ditentukan olehstabilitas inflasi (Suparmoko, 1995). Dengandemikian indikator inflasi menjadi sangatsentral. Untuk itu perhitungannya harus betulbetul cermat dan teliti serta metode yangdigunakan harus akuntabel.

Pada dasarnya pengendalian inflasiadalah menjaga agar laju inflasi tetap padalaju yang optimal. Artinya tingkat inflasimasih kondusif bagi perekonomian. Parapengusaha masih terus bersemangat untukmelakukan produksi karena masihmemperoleh keuntungan. Pihak konsumenjuga tetap mempunyai daya beli yangmemungkinkan mereka tetap mampumembeli barang yang diproduksi paraprodusen. Dengan demikian perekonomiantetap berjalan normal dan mekanisme pasarterkelola dengan baik.

Laju inflasi Provinsi DKI Jakartamengalami fluktuasi. Pada tahu 2017 lajuinflasi terkendali pada level 3,72 persen.Apabila dibandingkan dengan inflasinasional, inflasi Provinsi DKI Jakartamemiliki tren yang hampir sama. Hal tersebutmenunjukkan tren kenaikan harga barang diProvinsi DKI Jakarta cukup dapatmenggambarkan kenaikan harga barangsecara nasional.


22

Sejalan dengan hal ini, perekonomianDKI Jakarta meningkat dari 5,85 persen padatahun 2016 menjadi 6,22 persen pada tahun2017. Struktur ekonomi Provinsi DKI Jakartalebih ditunjang oleh sektor perdaganganbesar dan eceran; konstruksi; serta industripengolahan. Penetapan

Secara umum, perkembangan inflasiDKI Jakarta pada periode 2012 – 2018 sangatbervariasi. Hal yang menarik adalah bahwalaju inflasi Jakarta mempunyaikecenderungan yang seirama dengan lajuinflasi nasional. Artinya bahwa deviasiperbedaan antara keduanya relative sedikit.Hal yang sama juga terjadi pada lajupertumbuhan ekonomi. Ini dapatdigeneralisasikan bahwa perekonomianJakarta dapat menjadi indikatorperkembangan perekonomian Nasional.Untuk itu gambaran laju inflasi danpertumbuhan ekonomi Jakarta dan nasionalditunjukkan sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Laju Inflasi (persen) danPertumbuhan Ekonomi Jakarta dan Indonesia Tahun2012 – 2018

Tahun InflasiJakarta

InflasiIndonesia

GrowthJakarta

GrowthIndonesia

2012 4,52 4,30 6,53 6,032013 8,00 8,38 6,07 5,562014 8,95 8,36 5,91 5,012015 3,30 3,35 5,85 4,882016 2,37 3,02 5,85 5,022017 3,72 3,61 6,22 5,072018 3,27 3,13 6,17 5,17

Sumber: BPS, Jakarta Dalam Angka, beberapa tahunpenerbitan, RPJMD 2017-2022

Tabel 1 menginformasikan bahwa padaperiode 2012 – 2018, laju inflasi Jakarta daninflasi Indonesia relative bersesuaian. Angkalaju inflasi Jakarta dan Indonesia relatiavesama, deviasinya kecil. Sementara dalam haltingkat laju inflasi pada tahun tertentu lebihbesar Jakarta dan pada masa yang lain laju

inflasi nasional lebih tinggi dari Jakarta.Namun demikian dapat disimpulkan bahwalaju inflasi Jakarta merupakan refleksi darilaju inflasi Nasional.

Sebagaimana terinci pada Tabel 1 ,bahwaInfllasi Jakarta cenderung mengalami variasiyang tidak terpola. Inflasi Jakarta yang cukuptinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2014.Setelahnya sampai tahun 2018, angka inflasicenderung menurun dan namun angkanyarelative rendah. Laju inflasi Jakarta terendahadalah pada tahun 2016, yaitu hanya 2,37persen. Sementara yang tertinggi terjadi padatahun 2014, yaitu sebesar 8,95 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta jugarelative stabil . walaupun cukup bervariasitetapi angkanya tidak menunjukkanperubahan yang signifikan. Pertumbuhanekonomi Jakarta tertinggi terjadi pada tahun2012 , yaitu sebesar 6,53 persen sementarayang terendah terjadi pada tahun 2016,dengan pertumbuhannya sebesar 5,85 persen.Hal yang menarik adalah bahwa jika lajuinflasi deviasinya cukup besar yaitu antara 2,37 persen pada tahun 2016 dan tertinggi 8,95persen pada tahun 2014 sementara deviasipertumbuhan ekonomi hanya mencapai 0,88,yaitu pertumbuhan tertinggi terjadi padatahun 2012, yaitu sebesar 6,53 persen danterendah hanya 5,85 persen, yaitu pada tahun2016.

Temuan yang menarik adalah bahwa diJakarta tidak terjadi pola arah hubungan yangteratur antara laju inflasi dengan lajupertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa padasaat tertentu laju inflasi naik dan lajupertumbuhan ekonomi menurun, pada masatertentu inflasi menurun tetapi pertumbuhanekonomi justru naik. Misalnya pada periodetahun 2012 ke 2013 inflasi meningkat sangattajam yaitu dari angka 4,52 menjadi 8,00persen sementara pertumbuhan ekonomijustru menurun dari 6,53 persen menjadi


23

6,07 persen. Tetapi pada masa yang lainmisalnya dari tahun 2013 ke 2014, pada saatini laju inflasi naik dari 8,00 menjadi 8,95persen sementara pertumbuhan ekonomimenurun dari 6,07 persen menjadi 5,91persen, Jadi tidak ada pola hubungan yangjelas dan teratur hubungan antara laju inflasidengan laju pertumbuhan ekonomi..

Sejalan dengan hubungan inflasi danpertumbuhan ekonomi Jakarta, hubuganseperti ini juga terjadi pada tingkat nasional.Pada tahun 2012 ke 2013 laju inflasiIndonesia meningkat cukup tajam dari 4,30persen menjadi 8,38 persen. Sementarapertumbuhan ekonomi naik dari 6,03 persenmenjadi 5,56 persen. Di masa yang lainhubungan tersebut berlawanan arah. Padatahun 2015 ke 2016, Laju inflasi Indoneisamenurun dari 3,35 persern menjadi 3,02persen sementara pertumbuhan ekonomijustru meningkat dari 4, 88 persen mendjai 5,02 persen. Ini artinya bahwa tidak terjadipola yang hubungan yang jelas dan teratur.Tentu hal ini menjadi masukan yang berhargadalam pengelolaan perekonomian di Jakarta.

Dalam hal hubunganya antara Jakratadan Indonesia, dapat diperoleh informasibahwa angka inflasi Jakarta dan angka inflasiIndonesia relative sama besarnnya. Hal inisebagaimana dinyatakan pada RPJMD bahwaperkembangan inflasi Jakarta akan sangatmempengaruhi perkembangan nasional sertamenjadi anchor bagi penetapan hargakomoditas di daerah (RPJMD 2017-2022).

Ada hal yang menjadi konsen bahwapada waktu tertentu angka inflasi DKIJakarta lebih tinggi dibandingkan denganlaju inflasi Indoneisa. Pada tahun 2012 angkainflasi Jakarta mencapat 4,52 persensementara angka inflasi Indonesia hanya 4,30persen. Demikian juga pada tahun 2014 lajuinflasi DKI Jakarta mencapai 8,95 persen danlaju inflasi Indonesia 8,36 persen.

Selanjutnya laju inflasi pada tahun 2017bahwa pada thaun ini laju inflasi DKI Jakarta3,72 persen dan laju infalsi Indonesia 3, 61persen. Semunya ini menunjukan angkainflasi Jakarta yang lebih tinggi dari angkainflasi Indonesia. Sementara pada saat lainlaju inflasi Jakarta lebih rendah dari lajuinflasi Indonesia .

Fenomena ini terjadi mungkindisebabakan bahwa pada tahun tertentu,Jakarta mengalami perubahan perekonomianyang cukup siginifikan tahun 2012, 2014 dantahun 2017. Pada tahun ini laju inflasi Jakartajauh lebih tinggi dibanding inflasi nasional.Ini mungkin disebabkan bahwa pada tahun2012 dan tahun 2017 diselenggarakanpemilihan Gubernur DKI Jakarta sementarapada tahun 2014 diselenggarakan pemilihanpresiden. Ini mengandung arti bahwa jikaterdapat agenda daerah atau agenda nasionalyang massif dan besar di Jakarta maka lajuinflasi Jakarta akan lebih tinggi dari lajuinflasi Nasional. Dengan demikian makadapat dihipotesiskan bahwa untuk tahun2019, laju inflasi Jakarta akan lebih tinggidari laju nasional.

Indikasi yang sama juga ditemukan padaindikator pertumbuhan ekonomi. Artinyabahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta akanlebih tinggi dari pertumbuhan ekonominasional pada saat di Jakarta diselenggarakanagenda nasional atau regional yang sifat nyamassif, besar dan strategis, seperti pemilihanpresiden atau pemilihan gubernur.

Pola hubungan antara laju inflasi dan lajupertumbuhan ekonomi Jakarta perlumendapat perhatian dari para pengambulkebijakan. Demikian juga pola hubunganantara laju inflasi , laju perutmbuhanekoniomi antara Jakarta dan Indonesia harusdicermati dengan baik. Hal ini tentunya dapatmenjadi masukan dalam proyeksi gunakepentingan pembangunan ekonomi dan


24

No Uraian 2020 2021 2022

1 Inflasi (yoy persen,) 5,21 5,38 5,57

2 Pertumbuhan ekonomi(persen)

7.68 7,75 7,82

perencanaan pembangunan daerah. Tetapiada yang berpendapat bahwa memang tidakada hubungan yang unik antara inflasidengan pertumbuhan ekonomi di suatudaerah. Seperti hasil penerlitian yangdilakukan di Kabupaten Magelang(Akhmad,2019) bahwa peningkatan ataupenurunan tingkat inflasi tidak dipengaruhioleh peningkatan atau penurunanpertumbuhan ekonomi. Demikian jugasebaliknya, peningkatan atau penurunantingkat Pertumbuhan Ekonomi tidakdipengaruhi oleh peningkatan atau penurunantingkat inflasi.

Namun menjadi catatan bahwapertumbuhan ekonomi dan inflasi Jakartasangat dipengaruhi perekonomian regionalmaupun global maka perlu dilakukanantisipasi untuk masa yang akan datang. Halberkaitan dengan perekonomian global untukmasa mendatang sangat tidak pasti danberesiko sebagaimana dikemukakan olehAlfirman (2019). Ketidakpastian global danrisiko global antara lain adalah fluktuasiharga minyak, perubhan iklim, tensigeopolitik, fenomena Brexit, normalisasikebijakan moneter Amerika Serikat, perangdagang Amerika Serikat dengan China.Semua ini perlu diantisipasi dengan pro aktifagar dampak negatifnya dapat diminimalisir.

2. Analisis Komparasi Laju Inflasi DKIJakartaPada analisis ini akan membandingkan

antara proyeksi laju inflasi pada RPJMDdengan laju inflasi hasil perhitungan denganmenggunakan Model Persamaan Simultan(MPS). Proyeksi laju inflasi danpertumbuhan ekonomi pada RPJMD 2017-2022 sebagaiman pada Tabel 2. Sementaraproyeksi hasil perhiutngan teknokratik MPSdirinci sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2. Proyeksi Laju Inflasi DKI Jakarta 2020-2022 pada RPJMD 2017-2022 (persen)Laju

Sumber : BI, Kantor Perwakilan DKI Jakarta,diambil dari RPJMD DKI Jakarta 2017-2022

Berdasarkan pada Tabel 2, bahwa lajuinflasi untuk tiga tahun mendatangdiperkirakan cukup stabil dan terkenadalidengan baik. Laju inflasi Jakarta diperkirakanpaling tinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 3,6 Persen. Sementara berangsur angsur turunpada tahun 2021 sebesara 3,4 persen danpada tahun 2022 laju inflasi hanya 3,3.Sementara itu pada periode yang samapertumbuhan ekonominya terus mengalamikenaikan yang konsisten. Dengan demikianberdasarkan data pada Tabel 2, terjadi polayang berlawanan artinya jika lajupertumbuhan ekonomi naik diikuti denganlaju inflasi menurun.

Berdasarkan perhitungan, denganmenggunakan MPS dengan kerangka modelyang digunakan adalah pendekatan Blok.Dalam hal ini model terdiri dari enam Blokdan masing Blok terdiri dari persamaanstruktural dan persamaan identitas. Hasilperhitungan dengan menggunakan Model ini,yaitu Model Dampak PengeluaranPemerintah Daerah terhadap KinerjaPerekonomian Daerah DKI Jakarta, diperolehhasil angka laju inflasi dan pertumbuhanekonomi periode 2020 – 2022 sebagaimanaterinci pada Tabel.2. (Yurianto , 2018),


25

Tabel 3. Proyeksi Laju Inflasi DKI Jakarta 2020-2022 Hasil Perhitungan dengan Model PersamaanSimultan (MPS).

Uraian 2020 2021 2022Inflasi (yoypersen, +/-1%)

3,6 3,4 3,3

Pertumbuhanekonomi (%)

6,7 6,9 7,0

Sumber : Yurianto, 2018, Proyeksi Potensi FiskalDKI Jakarta 2018-2022 (Kajian Analisis ModelEkonometrika) Jurnal Desentralisasi Fiskal,Ekonomi dan Keuangan Daerah, Edisi 3 VolumeIII, Mei-Agustus 2018,

Pada Tabel 3 terlihat bahwa angka inflasihasil proyeksi terus konsisten meningkat.Jika pada tahun 2020 laju inflasi hanyamencapai 5,21 persen pada tahun 2021mencapai 5,38 persen dan pada tahun 2022mencapai 5,57 persen. Sementara itupertumbuhan ekonomi juga sejalan denganlaju inflasi, yakni mengalami peningkatanyang konsisten. Jika pada tahun 2020pertumbuhan ekonomi mencapai 7,68 persentahun 2021 mencapai 7,75 persen dan padatahun 2022 mencapai 7,82 persen. Jaditernyata hubungan laju inflasi dan lajupertumbuhan ekonomi sejalan. Dengandemikian dapat disimpulkan bahwa lajuInflasi dan laju pertumbuhan ekonomiperiode 2020-2022 dengan pedndeaktan MPSmempunyai pola konsisten mengalamipeningkatan. Artinya pada saat laju inflasimeningkat maka laju pertumbuhan ekonomijuga meningkat.

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3, tampaklaju inflasi proyeksi RPJMD lebih rendahdari angka proyeksi dengan ModelPersamaan Simultan (MPS). Namun dilihattrennya berlawanan yaitu jika RPJMDcenderung menurun tetapi dengen MPScenderung meningkat. Yang menarik adalahbahwa laju inflasi tersebut deviasinya relative

kecil. Ini menunjukkan bahwa inflasi DKIJakarta ke depan tidak terdapat lonjakan yangmengkhawatirkan. Laju inflasi masih sangatkondusif bagi perekonomian Jakarta. Hal inidengan asumsi bahwa kondisi perekonomiandan kondisi non ekonomi stabil dan terkeloladengan baik dan terkontrol.

Dalam hal pertumbuhan ekonomi,proyeksi RPJMD jauh lebih rendah dariperhitungan dengan pendekatan MPS.Namun hal yang menarik dalam hal iniadalah bahwa untuk periode 2020 – 2022keduanya sebagaimana pada Tabel 2 danTabel 3 memprediksikan pertumbuhanekonomi yang meningkat. Hal ini tentunyadengan asumsi bahwa perekonomian Jakartadan perekonomian nasional sertaperekonomian global juga stabil. Tidak adapersitiwa yang luar biasa.

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3 jugaterlihat bahwa terdapat perbedaan laju inflasiantara RPJMD dan MPS namun perbedaanini diminimalisasi/trade off dengan lajupertumbuhan ekonomi. Pada RPJMD lajupertumbuhan jauh lebih rendah di bawah lajupertumbuhan ekonomi pada perhitungandengan pendekatan MPS. Dengan demikian,dapat disimpulkan bahwa jika angka nominallaju inflasi semakin tinggi maka lajupertumbuhan ekonomi juga tinggi, tentuberlaku sebaliknya. Dengan demikian makainformasi yang diperoleh dari hal ini adalahbahwa jika kita mendorong laju pertumbuhanekonomi maka perlu diantisipasi lajuinflasinya. Artinya ada indikasi jika kita akanterus mendorong pertumbuhan ekonomimaka laju inflasi harus dikelola agar lajuinflasi tetap optimal sehingga perekonomianberjalan dengan baik dan tetap terkendali dankondusif.

Kaitan dengan laju inflasi danpertumbuhan ekonomi hasil penelitianKardita, Setiawina, dan Budiasa (2018)


26

ketimpangan pendapatan masyarakatdipengaruhi secara positif oleh laju inflasidan pertumbuhan ekonomi. Ini artinya bahwasecara makro laju inflasi suatu daerah sangatpenting dan berhubungan secara positif dannyata terhadap kesejhateraan masyarakat.

Dengan mendasarkan pada laju inflasidan laju pertumbuhan ekonomi RPJMD danMPS, maka terdapat perbedaan yang angkanominal. Namun secara angka nominalproyeksinya keduanya relative stabil dansama. Tidak ada perbedaan yang signifikanantara keduanya. Perbedaan ini hanya terjadimungkin karena perbedaan pendekatan,perbedaan metodologi penelitian danketersediaan data. .

Mendasarkan pada substansi laju inflasidan laju pertumbuhan ekonomi periode 2020-2022 sebagaimana telah dipaparakan di atasdiperlukan langkah langkankonkrit agarperekonomian Jakarta terkelola dengan baik.Dalam hal ini maka dalam rangka menjagaefek negative dari laju inflasi maka peranPemerintah Provinsi DKI Jakarta dan TPIDJakarta sangat penting. Hal ini mengingatperan lembaga tersebut terbukti efektif danefisien dalam pengendalian Inflasi di Jakarta.

3. Analisis Kebijakan Publik PengendalianInflasi di Jakarta,politik terhadap permasalahan publik

tertentu dan keberlanjutan dari keputusanatau tindakan tersebut berdampak kepadamasyarakat (Sanusi dan Putra, 2019).Dengan demikin dalam prosesnya kebijakanpublik mengandung arti penelitian untukmendapatkan data dan informasi, mencaridan mengkaji berbagai alternatif pemecahanmasalah atau pencapain tujuan, danmenggunakan pendekatan multidisipilin.Oleh karena itu, bentuk dari kebijakan sangatberagam dari yang formal maupun informal,juga dari yang tampak di permukaan sampai

dengan yang tertutup dan rahasia. Dengandasar ini dalam kontek kajian ini akanmemfokuskan pada hasil dari kebijakanpengendalian inflasi yang dilakukan TPIDJakarta.

Selain itu, dalam analisis output hasilanalisis kebijakan cukup beragam. Olehkarena itu, agar hasilnya focus maka, outputdalam kajian ini memfoksukan pada outputkebijakan (studies of policy ouputs) dansaran yang penting untuk perbaikankebijakan (policy advocacy).

Menurut Howlett dan Ramesh (1995)terdapat llima tahapan dalam penyusunankebijkan publik. Setiap pengambil keputusandalam kebijakan public harus memperhatikantahapan ini. Kelima tahapan tersebut adalahagenda setting, policy formulation, decisionmaking, policy implementation, dan policyevaluation. Masing masing perlu mendapatperhatian khusus agar kebijkan public sesuaidengan tujuan yang telah ditetapkan.

Inflasi merupakan indikatormultidimensi. Inflasi dipengaruhi olehbanyak faktor baik faktor yang sifanya teknisekonomis maupun teknis non ekonomi.Dengan kondisi seperti inilah, dalampengendalian inflasi harus menggunakanpendekatan yang komprehensif. Artinyadalam konteks penyusunan kebijakanpengendalian inflasi menggunakanpendekatan yang multisector dan multi-institusi.

Mendiskusikan kebijakan pengendalianinflasi di daerah maka yang paling sentraladalah membahas kinerja Tim PengendalianInflasi Daerah (TPID). Di lingkunganPemerintah Provinsi DKI Jakarta TPIDdibentuk melalui Keputusan Gubernur No2183 TAHUN 2017 tentang TimPengendalian Inflasi Daerah. Sesuai denganKeputusan tersebut bahwa TPID mempunyaitugas:


27

a.melakukan pengumpulan data daninformasi perkembangan harga barangkebutuhan pokok dan penting serta jasa diProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b.menyusun kebijakan pengendalian inflasidi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartadengan memperhatikan kebijakanpengendalian inflasi Nasional;

c.melakukan upaya untuk memperkuatsistem logistik di Provinsi• Daerah KhususIbukota Jakarta;

d.melakukan koordinasi dengan TimPengendalian Inflasi Pusat dan TimPengendalian Inflasi DaerahProvinsi/Kabupaten/Kota Daerah lainnya;

e.melakukan langkah-langkah lainnya dalamrangka penyelesaian hambatan danpermasalahan pengendalian inflasi diProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

f. melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi diProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartaserta dampaknya terhadap pencapaiansasaran inflasi;

g.melakukan komunikasi publik dalamrangka mensosialisasikan inflasi nasionaldan upaya pengendalian inflasi yang telah/akan dilakukan Tim Pengendalian InflasiDaerah serta memberikan imbauan (moralsuasion) sehingga dapat mengarahkanpembentukan ekspektasi masyarakat; dan

h.menyampaikan informasi kebijakan yangtelah dilakukan serta rencana kebijakanoleh instansi-instansi terkait; dan

i. menyampaikan rekomendasi, saran danpertimbangan yang mendukung pencapaiansasaran inflasi kepada Pemerintah Pusatdan Bank Indonesia.

Dengan tugas yang sangat strategistersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah(TPID) Jakarta mengoordinasikan seluruhpemangku kepentingan yang mempunyaiperan dalam pengendalian inflasi. Artinya

bahwa TPID harus melaksanakan modelbisnis penyusunan kebijakan yang prudendan proper. TPID harus memperhatikantahapan dengan baik mulai dari agendasetting, policy formulation, decision making,policy implementation, sampai dengan policyevaluation. Hal yang tidak boleh ditinggaldalam hal ini adalah mengomunikasikanberbagai kebijakan pengendalian harga padalintas instansi Pemerintah Provinsi DKIJakarta.

Isu yang mencuat dalam rapat KoordinasiNasional pengendalian inflasi tahun 2019adalah perlunya perkuatan sinergi kebijakan,peningkatan ketersediaan pasokan danpeningkatan kelancaran distribusi pangan..Ketiga isu tersebut dapt dikelola dengan baikoleh TPID semestinya. Hal ini mengingattugas TPID Jakarta sebagaimana di uraikandi atas.

TPID perlu mengkoordinasikankebijakan yang tidak sejalan antara kebijakanpemerintah pusat dan daerah harus. Jika tidaksejalan maka perlu secepatnya dimitigasidengan baik. Argumennya adalah bahwakebijakan yang tidak sejalan akanmemberikan efek yang tidak kondusif bagipelaku usaha.

Selanjutnya dalam hal ketersediaanpangan dan kelancaran distribusi pangan jugamenjadi bagian yang terpisahkan dengantugas TPID Jakarta.

Tugas TPID sebagaimana pada SuratKeputusan Gubernur No No 2183/2017sudah selaras dan mengkover Programprioritas TPID Jakarta, yaitu program 4 K.Program 4 K, yakni ketersediaan pasokan,kelancaran distribusi, komunikasi danketerjangkauan harga. Dengan demikianmaka yang perlu dan penting adalahimplementasi dari program 4 K tersebut agarinflasi DKI Jakarta dapat sesuai dengantarget dan capaian yang direncanakan


28

sebagaimana diuraikan RPJMD 2017-2022..Dengan demikian TPID Jakarta diharapkanberkontribusi nyata dan langung terhadap apayang diharapkan masyarakat terkaitpengendalian inflasi Jakarta sehingga tetapmampu mengoptimalkan daya belimasyarakat dan meningkatkan kesejahteraan,sehingga mendukung pembangunan ekonomiyang berkelanjutan.

Menurut Bank Indonesia (2019) Hasilkerja TPID Jakarta terlihat juga bahwa inflasiibukota tahun 2018 tetap terkendali denganrealisasi sebesar 3,27 persen (yoy). Selain itudinyatakan bahwa laju inflasi ibukota sejalandengan sasaran inflasi nasional tahun 2018yang ditetapkan sebesar 3,5 +/- 1 persen. Halini senada dengan hasil penelitian bahwaTPID di Sumatera Utara juga menunjukkanperan yang sangat signifikan terhadappenurunan laju inflasi (Dharma, 2015).

Berdasarkan data empirik, beberapafaktor yang mendukung terkendalinya inflasiJakarta tahun 2018 diantaranya adalahdengan mengendalikan ekspektasi inflasimasyarakat, tarif transpotrai yang terjaga, dansemkain solidnya program porogram TPIDJakarta dalam menjaga kestabilan hargapangan di Ibukota (BI Perwakilan DKIJakarta, 2019).

Selanjutnya dikatakan bahwa salah satufaktor yang memengaruhi inflasi di DKIJakarta terkendali yaitu adanya BUMD yangkonsen di bidang pangan. Selaiin ituditambahkan bahwa optimalisasi peranBUMD pangan dalam pengendalian hargatetap menjadi model bisnis utama TPIDJakarta di ibukota. Oleh karena itu, makaDirektur Utama BUMD klsuter panganmenjadi anggota TPID. Hal ini sebagaimanaKeputusan Gubenrur No 2813/2017 tentangTPID bahwa Direktur Utama PD DharmaJaya, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya,dan Direktur Utama PT Food Station

Tjipinang Djaya merupakan anggota TPIDJakarta.

Perlu dipahami juga bahwa BUMDmerupkan usaha yang dimiliki pemerintahdaerah. Menurut UU No 23 tahun 2014tentang pemerintahan daerah , bahwa BadanUsaha Milik Daerah adalah badan usaha yangseluruh atau sebagian besar modalnyadimiliki oleh Daerah. Jadi sangat beralasankalau BUMD harus mempunyai misipembangunan daerah. Ini selaras dengantujuan pendirian BUMD sesuai Pasal 331 UUNo 23/2014. Pendirian BUMD bertujuanuntuk: (a.) memberikan manfaat bagiperkembangan perekonomian Daerah padaumumnya; (b.) menyelenggarakankemanfaatan umum berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang bermutu bagipemenuhan hajat hidup masyarakat sesuaikondisi, karakteristik dan potensi Daerahyang bersangkutan berdasarkan tata kelolaperusahaan yang baik; dan (c.) memperolehlaba dan/atau keuntungan

Dalam rangka pengendalian inflasi,beberapa aksi korporasi yang konstruktifBUMD sangat signifikan. Perumda PasarJaya guna mendukung program TPID telahmelaksanakan antara lain kerjasama dengandaerah lain dalam memenuhi kebutuhanpasokan bahan pangan untuk DKI Jakartakomoditi pangan dengan Brebes. Komoditipangan tersebut antara lain pasokan bawangmerah. Disamping itu, Perumda Pasar Jayatelah membeli mesin CAS (ControlledAtmosphere Storage) sebagai tempatmenyimpan komoditi cabe dan bawangmerah yang mampu bertahan hingga 3-6bulan. Dalam dsitribusi Perumda Pasar Jayatelah membangun Jakgrosir di Pasar IndukKramat Jati, mini DC rencana di 5 wilayahDKI, Jakmart. Jakgrosir menjual bahanpangan dengan harga grosir yang ditujukanuntuk para pedagang yang ada di Pasar Jaya.


29

Dalam hal pengendalian inflasi, PT FoodStation Tjipinang Jaya juga melakukan aksikorporasi dengan cara bekerja sama dengandaerah produsen beras untuk memenuhikebutuhan stok beras bagi DKI Jakarta danmenjaga standby stock beras, Sementara PDDharma Jaya bekerja sama denganKabupaten Kupang NTT untuk breeding sapi.

Dalam pelaksanaan koordinasi TPID,upaya pengendalian harga pangan (volatilefood) yang menyumbang inflasi cukup besarmerupakan program utama, tetapi kelompokadministered prices dan kelompok inti jugamenjadi perhatian, sebab kebijakanPemerintah Pusat terkait kebutuhanmasyarakat menjadi faktor yang mampumempengaruhi tingkat inflasi.

Semua kegiatan ini sangat mendukungpelaksanaan pengendalian Inflasi daerah.Dalam hal ini BUMD berarti telahmembangun dan memberi sumbangankonstruktif dalam pengendalian inflasi mulaidari sisi supply sampai pada dsitribusi kepadakonsumen. Kontrbusi ini sangat membantudalam menyeimbangkan sisi supply dan sisidemand. Tentu dalam hal ini pada gilirannyaakan menstabilkan harga dan dapatmendukung pengendalian inflasi.

Selanjutnya dilakukan pengembangantrading antar pulau; perintisan kegiatanpenggemukan dan pembibitan sapi;pengamanan ketersediaan stok bahan bakuternak dan daging dan pengembangan pusatperkulakan; serta revitalisasi terhadap 28lokasi pasar tradisional; melakukanpemantauan atas kebutuhan dan suplaipangan.

Dalam hal kebijakan inflasi, TPID jugamempunyai fungsi pemantauan danpengawasan. TPID telah melakukan tugas inidengan baik terutama dalam hal pemantaaundan pengawasan pergerakan stok danpasokan tujuh bahan pangan strategis.

Ketujuh bahan pangan stretgis tersetbuadalah beras, telur ayam, daing ayam, daingsapi, cabai, bawang merah, dan bwang putih.Pergerkan harga ketujuan bahan pangantersebut terbukti dapat mempengaruhi tingkatinflasi di DKI Jakarta pada tahun yang lalu.Oleh karena itu aktivitas perlu terusdilakukan secara periodik.

Dengan aktivitas TPID yang telahdilakukan tersebut, ternyata telahmemberikan hasil yang sukses danmenggembirakan. Sebagaimana disampaikanoleh Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakartabahwa pada umumnya tingkat inflasi bahanmakanan DKI Jakarta memiliki tren yangmenurun beberapa tahun terakhir ini.Penurunan tingkat inflasi bahan makanan inidapat disebabkan berbagai faktor tetapi yangpaling dominan adalah penurunan dari inflasibahan makanan terutama bersumber dari trenpenurunan subkelompok bumbu-bumbuan(Paparan BI perwakilan , April 2019).Ditambahkan juga bahwa untuk bahanpangan beras dan aneka daging dan hasilnyaterjaga stabil. Hal ini mungkin disebsabkanoleh kerja sama pemangku kepentingan yangberkaitan dengan pengelolaan inflasi terjalindengan baik dan kooperatif. Sehinggamemberikan hasil yang sangat bermanfaatdan sumbangan yang konstruktif bagipembangunan daerah.

Menurut Gubernur Bank Indonesiabahwa dalam pengendlaian inflasi terdapattiga strategi penting. Pertama adalah sinergiantara pemerintah daerah dan pemerintahpusat dalam mempercepat dan melanjutkanpembangunan infrasturktur pertanian danpendukngnya. Kedua meningkatkan inovasiprogram pengendalian inflasi dan ketigaadalah memperluas pemanfaatan teknologiinformasi secara terintegrasi. Mendasarkanakan hal tersebut, maka TPID Jakarta telahmelakukan ketiga strategi tersebut. Hal ini


30

terbukti sangat konstruktif dan efektif danmemberikan hasil yang signifikan.

Keberhasilan TPID Jakarta dalampengendalian inflasi ini sudah terbukti dandiapresiasi oleh berbagai pihak. Salah satubuktinya adalah bahwa Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta meraih penghargaan TimPengendali Inflasi Daerah (TPID) award2019 unutk kategori provinsi terbaikpengendali inflasi wilayah Jawa -Bali(Kompas, 25/7/2019). Ini membuktikanbahwa TPID telah berhasil bekerja denganbaik atau dengan kata lain kebijakanpengedalian inflasi DKI Jakarta telahmemberikan hasil yang optimal. Secaraimplicit bahwa karena inflasi terkendalidengan baik maka stabilitas perekonomianDKI Jakarta dapat dikatakan stabil.

Dengan mendasarkan pada hal ini makahal yang perlu mendapat perhatian dalampengendalian inflasi adalah perencanaanpengendalian yang tersusun dengan baik,antisipasi dengan menggunakan data yangakurat atas kebutuhan pangan penyumbanginflasi, memastikan pasokan dan supplykebutuhan pangan dengan baik, jalurdistribusi diatur dengan baik, komunikaskansemua langkah kepada seluruh stake holderpengendalian inflasi secara proporsional danprofessional, berikan penugasan yang jelasdan terarah kepada Badan Usaha MilikDaerah (BUMD). Selain itu, jalinlah kerjasama dengan daerah-daerah lain terutamapenyangga pangan Jakarta.

SIMPULAN1. Inflasi dalam perekonomian daerah

mempunyai peran penting terutamadalam hal stabilitas perekonomiandaerah. Unutk itu laju inflasi harus dapatdikelola dengan baik dan efektif, Untukpengendalian inflasi di daerah, TimPengendalian Inflasi Daerah menjadi

sangat sentral. Sejalan dengan hal inimaka diperlukan langkah konkrit dalampengendalian inflasi dari mulaiperencanaan, penyusunan target,penyusunan system, pelaksanaan dilapangan, sampai dengan monitoring danevaluasi.

2. Mengingat bahwa inflasi mempunyaidimensi yang sangat lluas sehinggamemerlukan penangnan dari berbagaiinstansi dan jangka waktu yang Panjangmaka dalam hal ini perlu diperhatikankonsistensi kebijakan terutama dalam halmenjaga pasokan dan kelancarandistribusi. Dalam hal ini komunikasimenjadi sangat penting untukpengendalian inflasi. Menindaklanjuti halini maka disarankan juga bahwapengendalian inflasi dilakukan denganmemperkuat sinergi kebijakan ,meningkatkan ketersediaan pasokan danmenaga kelancaran distribusi pangan.Dalam jangka pendek, perlu dilakukanusaha untuk pengamanan pasokanmenjelang dan selama hari hrai teretetnuyang diduga akan meningkatkanpermintaan.

3. BUMD sebagai badan usaha milikpemerintah daerah sudah selayaknyaunutk ambil peran yang konstruktifterutama dalam hal penyediaan beberapakomotiditas pangan utama. Dalam hal iniBUMD harus mampu mengelola Supplybahan pangan pokok yang menyumbanginflasi cukup besar. Dalam hal iniBUMD harus diberikan penugasandengan arahan yang jelas sehinggamudah untuk mengukur tingkatkeberhasilannya.

4. Dengan mendasarkan pada laju inflasidan laju pertumbuhan ekonomi RPJMDdan MPS, diperoleh bahwa terdapatperbedaan angka nominalnya. Namun


31

secara angka nominal proyeksinyakeduanya relative stabil dan sama. Tidakada perbedaan yang signifikan antarakeduanya. Perbedaan ini hanya terjadimungkin karena perbedaan pendekatan,perbedaan metodologi penelitian danperbedaan data karena keterbatasanketerseidaan data.

5. Kebijakan pengendalian inflasi olehTPID Jakarta yang salah satunya denganstrategi 4 K, yaitu keterjangkauan harga,ketersediaan pasokan, kelancarandistirbusi dan komunikasi telahmemberikan hasil yang sangat baik dankondusif bagi perekonomian Jakarta. Halini ditunjukkan oleh laju pertumbuhanekonomi Jakarta tahun 2018 pada tingkatyang masih dapat diterima baik olehdunia usaha, perantara, distributormaupun konsumen. Kesuksesan TPIDJakarta ini juga ditunjukkan olehdiraihnya penghargaan Tim PengendaliInflasi Daerah (TPID) award 2019 untukkategori provinsi terbaik pengendaliinflasi wilayah Jawa -Bali. Oleh karenaitu, disarankan bahwa kebijakan TPIDJakarta dapat ditularkan atau dijadikanmodel kepada TPID daerah lain .

6. Kerjasama pemerintah Provninsi DKIJakarta dengan daerah penghasil dankerja antar BUMD Jakarta dengan daerahlain cukup efektif. .Untuk itu perlu ditingkatkan kualitasnya dan kuantitaisnyaagar kelancaran pasokan dapat dikeloladengan baik. Hal ini dimaksudakan untukmencegah keaniakn yang melebih daribiasanya.

7. Pelaksnaaan Pasar Murah dan OperasiPasar secara periodeik terbukti efektifdalam pengendalian inflasi untuk ituperlu terus digalakan. Pelaksanaandikoordinasikan oleh TPID dan waktudan tempat dan jumlah tempat

pelaksanaan harus dipikirkan dengancermat agar pelaksaaannya efektif.

8. Komunikasi dan sosialisasi terkaitkecukupan pasokan dan stabilitas harga,serta komitmen pemerintah untuk hadirdi tengah masyarakat sangat penting danstrategis. Ini sangat efektif dalammempengaruhi perilaku konsumen.Untuk komunikasi dapat dilakukan viatelevisi, radio, videotron, iklan layananmasyarakat di fasilitas publik dan socialmedia secara massif dan sustain.

DAFTAR PUSTAKAAdi, prasetyo arief. (2019). Best Practices :

Penguatan BUMD dalamMeningkatkan Pelayanan Publik sesuaiTata Kelola Perusahaan yang Baik,Bahan Paparan, Direktur Utama PTFood Station Tjipinang Djaya.

Akhmad, Dania, 2019. Kausalitas GrangerInflasi dan Pertumbuhan Ekonomi diKabupaten Magelang. SkripsiUniversitas Muhammadiyah Surakarta.

Alfirman, Luky (2019). Review dan ProspekPerekonomian Indonesia, DirekturJenderal Pengelolaan Pembiayaan,disampaikan pada Executive Gathering,21 Januari 2019, Jakarta.

Asdar, Muh; Wahyudi, Nur Rifqi, NohongMursalim (2017). The Influence ofMacroeconomic Variables TowardJakarta Composite Index on IndonesiaStock Exchange. Jurnal Bisnis,Manajemen dan Informatika, JBMIVol. 14 No. 2 Oktober 2017.

Atmadja. S. Adwin, 1999. Inflasi diIndonesia : Sumber-sumber Penyebabdan Pengendaliannya. Jurnal Akuntansidan Keuangan Vol. 1, No. 1, Mei 1999 :54-67 Jurusan Ekonomi Akuntansi,Fakultas Ekonomi - Universitas KristenPetra


32

http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/ 56

Badan Pusat Statistik, 2016. Provinsi DKIJakarta Dalam Angka. BPS DKI Jakarta.



Bank Indonesia, 2019. Kajian Ekonomi danKeuangan Regional, Februari 2019.Jakarta.

Dharma, Surya, 2015. Analisis Peranan TimPemantuan dan Pengendalian InflasiDaerah (TPID) terhadap PengendalianInflasi di Provinsi Sumatera Utara.Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.3No.4.

Dornbusch, R., S. Fischer and R. Startz.2004. Macroeconomics. Ninth Edition.The McGraw-Hill Company, NewYork.

Hidayat, S. 2010. Mengurai PeristiwaMeretas Karsa, Refleksi Satu DasawarsaReformasi Desentralisasi dan OtonomiDaerah. Prisma, 29 (3): 4-22.

Kardita, Gede Dirga AA, Setiawina NyomanDjinar dan Budiasa, I Gede Sujana (2018) , Pengaruh PertumbuhanEkonomi, Inflasi, DAU, dan ShareEkspor Impor terhadap PDRB terhadapKetimpangan PendapatanRumahTangga di Bali. E-JournalEkonomi dan Bisnis UniversitasUdayana 7.7 (2018): 1777-1802. ISSN2337 – 3067

McCann, P. 2006. Urban and RegionalEconomics. Oxford University Press,New York.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014.

Sanusi, Anwar, dan Putra Fadillah (2019).Analisis Kebijkan Publik Neo-Institusionalisme, Teori dan Praktik.LP3ES. Jakarta

Simanjuntak, R. 2010. Desentralisasi Fiskaldan Manajemen Makroekonomi,Urgensi Suatu Grand Design diIndonesia. Prisma, 29 (3): 35-57.

Sutawijaya, Adrian dan Zulfahmi, 2012.Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomiterhadap Inflasi di Indonesia, FakultasEkonomi Universitas Terbuka. JurnalOrganisasi dan Manajemen, Volume 8,Nomor 2, September 2012, 85-101

Suparti (2013). Analisis Data Inflasi diIndonesia menggunakan Model RegresiSpline.Media Statistika. Vol 6 No. 1Juni 2013: 1 – 9.

Todaro, M. dan Stephen, S.C. 2006.Economic Development, Ninth Edition.Addison Wesley Harlow, Boston.

McConnel, R Campbell and Brue L. Stanley1993. Macro Economics , TwelfthEdition. McGraw-Hill, Inc.New York.

Howlett, Michael and Ramesh, 1995. MStudying Public Policy. Policy Cyclesand Policy Subsystems.OxfordUniversity Press.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004tentang Perubahan atas Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun1999 Tentang Bank Indonesia

Undang Undang Nomor 25 tahun 2004tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah No 1 tahun 2018 tentangRencana Pembangunan Jangka


33

Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta2017- 2022

Undang Undang No 25 tahun 2004 tentangSistem Perencanaan PembangunanNasional

Keputusan Gubernur Nomor 2183 Tahun2017 tentang Tim Pengendalian InflasiDaerah

Yurianto, 2018, Jurnal Desentralisasi Fiskla,Ekonomi dan Keuangan Daerah, DefisEdisi 3 Volume III, Mei-Agustus 2018Proyeksi Potensi Fiskal DKI Jakarta

2018-2022 (Kajian Analisis ModelEkonometrika) Direktorat JenderalPerimbangan Keuangan KementerianKeuangan Republik Indonesia

BankIndonesia,2019;https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/LPI_2018.aspx

Kompas,2019.https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/25/21184111/pemprov-dki-raih-penghargaan-pengendali-inflasi-terbaik-di-jawa-dan-bali

ANALISIS KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DKI JAKARTA

Documents

Transcript of ANALISIS KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DKI JAKARTA