Akuntansi Pemerintahan

Karakteristik Organisasi Pemerintah

Private Public

The absence of a profit measure

Different tax & legal consideration

Importance of political influences

Less dependence on clients for financial support

A tendency to be a service organization

A tradition of inadequate

management control

Negara

Keuangan

Keuangan Negara

Obyek Subyek

Proses Tujuan

Keuangan Negara [Obyek]

• Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Negara [Subyek]

• Keuangan Negara meliputi seluruh obyek yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Keuangan Negara [Proses]

• Keuangan Negara mencakup seluruh rangkain kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Keuangan Negara [Tujuan]

• Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bidang Keuangan Negara

Pengeloaan Moneter

Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Pengelolaan Fiskal

Keuangan Daerah

• Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah

• Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Reformasi Keuangan Negara

Reformasi Politik Reformasi Ekonomi Reformasi Keuangan Negara

Landasan Hukum Reformasi Keuangan Negara

• Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004

• UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 33 tahun 2004.

• Undang Undang No17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

• Undang Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• Undang Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara

Akuntansi Pemerintahan

• Sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan (Halim, 2007).

• Sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah [PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah]

Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

• Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

• Ciri penting lingkungan pemerintah– Ciri utama struktur pemerintahan dan

pelayanan yang diberikan:– Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi

pengendalian:

Ciri Utama Struktur Pemerintahan dan Pelayanan yang Diberikan

• Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan

• Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah;

• Pengaruh proses politik• Hubungan antara pembayaran pajak

dengan pelayanan pemerintah.

Ciri Keuangan Pemerintah yang Penting Bagi Pengendalian

• Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;

• Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;

• Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian;

• Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam operasional pemerintah.

Peranan Laporan Keuangan

• Akuntabilitas• Manajemen• Transparansi• Keseimbangan Antargenerasi

[Intergenerational Equity]

Tujuan Pelaporan Keuangan

• menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

• menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

• menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

• menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

• menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

• menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Pengguna

• Masyarakat;• Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas, dan

Lembaga Pemeriksa;• Pihak yang memberi atau berperan

dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;

• Pemerintah.

Entitas Akuntansi & Entitas Pelaporan

• Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.

• Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum

• Pemerintah Pusat;• Pemerintah Daerah;• Kementerian negara atau lembaga di

lingkungan pemerintah pusat;• Satuan organisasi di lingkungan

pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, diwajibkan menyajikan laporan keuangan.

Pertimbangan Penetapan Entitas Pelaporan

• Syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Prinsip Akuntansi & Laporan Keuangan

• Basis Akuntansi• Prinsip Nilai Historis• Prinsip Realisasi• Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk

Formal [Substance Over Form]

Prinsip Akuntansi & Laporan Keuangan

• Prinsip Periodisitas• Prinsip Konsistensi• Prinsip Pengungkapan Lengkap• Prinsip Penyajian Wajar

Jenis & Bentuk Laporan Keuangan

• Laporan Realisasi Anggaran [LRA]–Pendapatan-LRA–Belanja–Transfer–Pembiayaan

• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

• Laporan Operasional [LO]–Pendapatan-LO–Beban–Transfer–Akun Luar Biasa

• Laporan Perubahan Ekuitas [LPE]

• Neraca• Laporan Arus Kas [LAK]

–Aktivitas Operasi–Aktivitas Investasi–Aktivitas Pendanaan–Aktivitas Transitoris

• Catatan atas Laporan Keuangan

Pendapatan 500Beban (200)Surplus/Defisit Opr 300Kegiatan non operasional 60Surplus/Defisit LO 360

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal 1.000Surplus/Defisit LO 360Ekuitas Akhir 1.360

NeracaAset 2.000Kewajiban 640Ekuitas 1.360

Keterkaitan antar-Laporan

36

LRA

Pendapatan 450Belanja (0)Surplus/(defisit) 450Pembiayaan 1.000SILPA 1.450

Laporan Perubahan SAL

SAL Awal 100Penggunaan SAL (30)SILPA 1.450SAL Akhir 1.520

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan DaerahPerencanaan Pelaksanaan Penatausahaa

nPertgjwban Pengawasan

RPJMD

RKPD

KUA PPAS

Nota Kesepakatan

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

RKA-SKPD

RAPBD

APBD

Dasar Pelaksanaan Anggaran

• Pendapatan• Belanja• Pembiayaan

Pelaksanaan APBD

Rancangan DPA-SKPD

DPA-SKPD

Verifikasi

Laporan Realisasi Semester Pertama

Perubahan APBD

Penatausahaan Belanja

BendaharaPengeluaran

Penatausahaan Pendapatan

BendaharaPenerimaan

Kekayaan dan Kewajiban daerah

• Kas Umum• Piutang• Investasi• Barang• Dana Cadangan• Utang

AkuntansiKeuangan Daerah

Laporan KeuanganPemerintah Daerah• Laporan Realisasi

Anggaran• Neraca• Laporan Arus Kas• Catatan atas

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK

Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban

APBD

AkuntansiKeuangan Daerah

• Pemberian Pedoman

• Bimbingan• Supervisi• Konsultasi• Pendidikan• Pelatihan• Penelitian dan

Pengembangan

Pembinaan:

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD

Pengendalian Intern

Pemeriksaan Ekstern

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan/

Pengendalian

Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output

KU APBD

PPAS

APBD

Akuntansi

Laporan Pelaksanaan

APBD Evaluasi Kinerja

Hasil Evaluasi

• RPJMD/RKPD• Penjaringan

Aspirasi• Kinerja Masa Lalu• Asumsi Dasar• Kebijakan

Pemerintah

• PerdaAPBD

• Dokumen

• Catatan

• Semesteanr• Tahunan

Kegiatan Anggaran

Prestasi Kerja

Ruang Lingkup

Dokumen Pokok Penganggaran Daerah

Copyright 2004 Prentice Hall

RPJMD/RKPD

KUA

APBDSPD

RKA-SKPD

RAPBDPPAS

PERDA APBDDPA-

SKPDANGGARANKAS

PenjabaranAPBD

SP2D

SPJSPP-UPSPP-GUSPP-TU

SPP-LS SPM-LS

SPM-UPSPM-GUSPM-TU

evaluasi

SP2D

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

• Sistem Akuntansi SKPD & SKPKD–Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas–Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas–Prosedur Akuntansi Aset Tetap–Prosedur Akuntansi selain Kas

Penerimaan Kas Pengeluaran KasSKPD Pendapatan BelanjaSKPKD/PPKD Pendapatan &

Penerimaan Pembiayaan

Belanja &Pengeluaran Pembiayaan

• Pendapatan di SKPD–Diterima oleh Bendahara Penerimaan/

Bendahara Penerimaan Pembantu–Langsung disetot ke Bendahara Umum

Daerah

• Belanja di SKPD–Mekanisme UP/GU/TU Bendahara

Pengeluaran–Mekanisme LS Bendahara Umum

Daerah

• Persamaan Akuntansi• Aturan Debit Kredit• Bagan Akun

–Akun Neraca–Akun Laporan Realisasi Anggaran–Akun Laporan Operasional

Proses Akuntansi

• Jurnal Anggaran• SKPKD

Estimasi Pendapatan xxxEstimasi Penerimaan Pembiayaan xxx

Apropriasi Belanja xxxApropriasi Pengeluaran Pembiayaan xxxEstimasi Perubahan SAL xxx

Proses Akuntansi

• Jurnal Anggaran• SKPD

Estimasi Pendapatan xxxApropriasi Belanja xxxEstimasi Perubahan SAL xxx

• Pencatatan Transaksi–Jurnal Finansial

• Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, & Beban

–Jurnal Anggaran• Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, &

Pembiayaan

Penerimaan Pendapatan

• Jurnal FinansialKas di Bendahara Penerimaan xxx

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO xxx

• Jurnal AnggaranEstimasi Perubahan SAL xxx

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA xxx

Pembayaran Beban

• Jurnal FinansialBeban Honorarium Tenaga Ahli xxxBeban Alat Tulis Kantor xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

• Jurnal AnggaranBelanja Honorarium Tenaga Ahli xxxBelanja Alat Tulis Kantor xxx

Estimasi Perubahan SAL xxx

Pembelian Aset Tetap

• Jurnal FinansialKendaraan xxx

RK-PPKD xxx

• Jurnal AnggaranBelanja Modal-Kendaraani xxx

Estimasi Perubahan SAL xxx

• Dinas Pariwisata menerima pendapatan retribusi wisata yang langsung disetorkan ke rekening PPKD sebesar Rp150.000.000,00

• Dinas Pariwisata membeli sebuah kendaraan operasional seharga Rp250.000.000,00 dengan mekanisme LS