8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

1/36

 

KETETAPANKONGRES XIII PEMUDA/KNPI

NOMOR : TAP 07/KONGRES-XIII/PEMUDA-KNPI/2011

T e n t a n g

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGAKOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KONGRES XIII PEMUDA/KNPI,

Menimbang : a. bahwa untuk memberi jaminan landasan konstitusionalkeberadaan KNPI sebagai wadah berhimpun OrganisasiKemasyarakatan Pemuda, maka dipandang perlu untukmengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

KNPI;b. bahwa oleh karena itu Kongres XIII Pemuda/KNPImemandang perlu untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI;

Mengingat : 1. Undang-undang No 8 Tahun 1985 tentang OrganisasiKemasyarakatan;

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI;3. Peraturan Organisasi KNPI lainnya;4. Keputusan DPP KNPI Nomor: KEP. ..../DPP-KNPI/..../2011

tentang Susunan Komposisi Personalia Panitia Kongres XIII

Pemuda/KNPI

Memperhatikan : 1. Nota Kesepakatan DPP KNPI hasil Kongres XII Jakarta danDPP KNPI hasil Kongres XII Bali pada tanggal 17 Oktober2011;

2. Hasil Permusyawaratan dalam Sidang Pleno I Kongres XIIIPemuda/KNPI yang mengesahkan Jadwal Acara Kongres XIIIPemuda/KNPI, pada tanggal 25 Oktober 2011

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KETETAPAN KONGRES XIII PEMUDA/KNPI TENTANGANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGAKNPI

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

2/36

Pasal 1

Mengesahkan Jadwal Acara Kongres XIII Pemuda/KNPI sebagaimana terlampir

yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan ketetapan ini.

Pasal 2

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat

kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 Oktober 2011

KONGRES XIII PEMUDA/KNPI

PRESIDIUM SIDANG 

Ketua/Anggota (MPI) Sekretaris/Anggota(DPD KNPI Papua)

 Anggota (MPI)

Dr. Nadjamuddin Ramly, M. Si Arnold Udam, SH Rafli Effendy

 Anggota (DPP AMPI) Anggota

(DPP KNPI)

 Anggota

(DPD KNPI Bali)

Drs. Sabil Rahman, M. Si Abukasim Sangadji Nyoman Gede Antaguna, SE.,SH., MH.

 Anggota(DPP KNPI)

 Anggota(Srikandi Pemuda

Pancasila)

 Anggota(DPP BM PAN)

Drs. Mustafa M. Radja Efalina Gultom, SE. Ahmad Yohan, S.Ag, M. Si

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

3/36

ANGGARAN DASARKomite Nasional Pemuda Indonesia

PEMBUKAAN

Dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, generasi muda memiliki peranan yangsangat menonjol dalam mencetuskan ide  –  ide pembaharuan yang didasari padamilitansi dan idealisme sebagaimana dibuktikan pada tahun 1908 denganmomentum Kebangkitan Nasional, tahun 1928 dengan lahirnya Sumpah Pemuda,tahun 1945 dengan usaha merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,tahun 1973 terbentuk KNPI melalui deklarasi pemuda, serta tahun 1998 dengansemangat kejuangan yang kritis, dinamis dan rasional untuk menegakan demokrasi,keadilan dan supremasi hukum yang berakumulasi secara sinergik dengan lahirnyaera reformasi.

Kaum muda sebagai sumber insani dan ahli waris serta penerus cita-cita bangsa,perlu mempersiapkan dan membina diri menjadi kader-kader bangsa, agar dapatmenjadi generasi penerus yang berpandangan rasional, berbudi pekerti luhur, danmemiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik.Generasi muda Indonesia sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, memiliki tanggung jawab moral untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kaum mudasebagai suatu bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar1945, ikut serta mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsadan mempercepat pembangunan nasional demi kemajuan dan kesejahteraanmasyarakat.

Untuk melanjutkan dan melaksanakan cita –

cita bangsa serta mempersiapkan tunas –  tunas bangsa dengan panggilan sejarah dan mewujudkan tanggung jawabnya,maka organisasi kemasyarakatan pemuda dan seluruh potensi pemuda Indonesiayang berhimpun dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia, dengan landasansemangat kebersamaan untuk menumbuhkan, menggerakkan militansi sertaidealisme, serta menyalurkan aspirasi dan potensi pemuda Indonesia demitercapainya masa depan yang lebih baik.Sadar sepenuhnya akan panggilan sejarah, potensi, peranan, dan tanggung jawabkaum muda, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami generasi mudaIndonesia dengan ini menetapkan ANGGARAN DASAR KOMITE NASIONALPEMUDA INDONESIA sebagai berikut :

BAB INAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 

1. Organisasi ini bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia disingkat KNPI. 2. KNPI didirikan pada tanggal 23 Juli 1973 di Jakarta untuk jangka waktu yang

tidak ditentukan.3. Pusat organisasi KNPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

4/36

BAB IIAZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

KNPI berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

KNPI memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia demi tegaknya NegaraKesatuan Republik Indonesia.

2. Terciptanya pemuda Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual, berakhlakmulia, dan memiliki keahlian profesional, dalam rangka menjaminkesinambungan Pembangunan Nasional;

3. Terberdayakannya seluruh potensi pemuda Indonesia dalam berbagai dimensikehidupan berbangsa dan bernegara demi mempercepat terwujudnyamasyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasiladan UUD 1945.

BAB IIIKEDAULATAN

Pasal 4

Kedaulatan KNPI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya olehKongres.

BAB IVSTATUS, SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 5Status

Status KNPI adalah satu-satunya wadah berhimpun Organisasi KemasyarakatanPemuda di Indonesia.

Pasal 6Sifat

KNPI bersifat terbuka dan independen.

Pasal 7Fungsi

KNPI memiliki fungsi, sebagai berikut :

1. Sebagai wadah perekat kemajemukan pemuda Indonesia dalam rangkameningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegaraguna mempercepat usaha pencapaian tujuan nasional;

2. Sebagai laboratorium kader pemuda Indonesia dalam rangka mengembangkan

potensi pemuda yang berwawasan kebangsaan, mandiri dan bertanggungjawab,guna terjaminnya proses regerasi kesinambungan masa depan bangsa;

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

5/36

3. Sebagai wadah perjuangan pemuda Indonesia dalam rangka peningkatanderajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial, guna mempercepatterciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

BAB VU S A H A

Pasal 8

Berdasarkan azas, tujuan, status, sifat dan fungsinya maka KNPI sebagai wadahberhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki usaha sebagai berikut :

1. Membina dan menjalin komunikasi diantara berbagai komponen kepemudaanyang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan jenjangstruktural kepengurusan KNPI melalui serangkaian program komunikasi dankerjasama;

2. Menggalang kerjasama antar pemuda, baik ditingkat lokal, nasional, regionalmaupun internasional, melalui program kepedulian dan kemitraan secara aktifterhadap berbagai dinamika kemasyarakatan dan kepemudaan, baik yangsedang berlangsung maupun yang akan terjadi dalam rangka menciptakanketahanan nasional dan perdamaian dunia;

3. Mengembangkan dan meningkatkan integritas moral, jati diri bangsa dansemangat patriotisme di kalangan pemuda dan masyarakat;

4. Memelihara dan mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan RepublikIndonesia melalui usaha pengembangan kualitas sumber daya pemuda, tingkatpartisipasi dalam pembangunan, serta komunikasi diantara sesama pemuda danpotensi nasional lainnya;

5. Melaksanakan upaya-upaya agregasi dan artikulasi terhadap berbagai aspirasi,dan kepentingan pemuda;

6. Menggalang, mengembangkan dan memantapkan kemampuan sosial ekonomipemuda dalam rangka memperkokoh ekonomi nasional dan meningkatkankesejahteraan rakyat.

BAB VIKEANGGOTAAN

Pasal 9

1. Pada hakekatnya seluruh pemuda Indonesia adalah anggota KNPI;2. Anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang mengakui

eksistensi KNPI sebagai wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemudaserta wadah perekat persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia;

3. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam ART KNPI. 

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

6/36

BAB VIIORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 10Struktur Organisasi

1. Organisasi KNPI terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia dan Dewan Pengurus;2. Majelis Pemuda Indonesia merupakan forum koordinasi dan konsultasi

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun di KNPI gunamemberikan masukan-masukan dan saran-saran yang konstruktif dan strategisuntuk kemajuan KNPI;

3. Majelis Pemuda Indonesia hanya memiliki sifat koordinasi dari pusat sampaikecamatan;

4. Dewan Pengurus mempunyai hubungan hirarkhi dan vertikal dari pusat sampaikecamatan;

5. Badan Perwakilan KNPI Luar Negeri terdiri dari unsur-unsur Pemuda, Mahasiswa

dan Pelajar Indonesia yang berada di luar negeri.

Pasal 11Hirarki dan Kedudukan Organisasi

1. KNPI terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia (MPI) dan Dewan Pengurus PusatKomite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), berkedudukan di IbukotaNegara;

2. KNPI Daerah Provinsi terdiri dari MPI Provinsi dan Dewan Pengurus DaerahKomite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi, berkedudukan diIbukota Provinsi;

3. KNPI Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari MPI Kabupaten/Kota dan DewanPengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI)Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota;

4. KNPI Kecamatan terdiri dari MPI Kecamatan dan Pengurus Kecamatan KomiteNasional Pemuda Indonesia (PK KNPI) berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 12

Permusyawaratan dan Rapat-Rapat

1. Jenis-jenis Permusyawaratan :

a. Kongres;b. Kongres Luar Biasa;c. Rapat Pimpinan Nasional;d. Rapat Kerja Nasional;e. Musyawarah Daerah KNPI (Musda KNPI) Provinsi;f. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI (Musdalub KNPI) Provinsi;g. Rapat Pimpinan Daerah KNPI (Rapimda KNPI) Provinsi;h. Rapat Kerja Daerah KNPI (Rakerda KNPI) Provinsi;i. Musyawarah Daerah KNPI (Musda KNPI) Kabupaten/Kota;

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

7/36

 j. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI (Musdalub KNPI) Kabupaten/Kota;k. Rapat Pimpinan Daerah KNPI (Rapimda KNPI) Kabupaten/Kota;l. Rapat Kerja Daerah KNPI (Rakerda KNPI) Kabupaten/Kota;m. Musyawarah Kecamatan KNPI (Muscam KNPI);n. Musyawarah Luar Biasa KNPI (Muslubcam KNPI) Kecamatan;o. Rapat Kerja KNPI Kecamatan;p. Musyawarah KNPI Badan Perwakilan Luar Negeri;q. Rapat Pimpinan KNPI Badan Perwakilan Luar Negeri;r. Rapat Kerja KNPI Badan Perwakilan Luar Negeri.

2. Jenis-jenis Rapat :a. Rapat Pleno Dewan Pengurus;b. Rapat Harian Dewan Pengurus;c. Rapat Bidang Dewan Pengurus;d. Rapat Koordinasi dan atau Konsultasi;

e. Rapat Majelis Pemuda Indonesia;f. Rapat Konsultasi MPI dengan Dewan Pengurus.

Pasal 13K o n g r e s

1. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi KNPI di tingkat nasional;2. Kongres diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun;3. Kongres berwenang :

a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;b. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dan Laporan

Majelis Pemuda Indonesia;c. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO),

serta kebijakan  – kebijakan organisasi lainnya;d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum/Ketua Formatur Dewan Pengurus

Pusat KNPI;e. Memilih dan menetapkan Anggota Formatur;f. Menetapkan Anggota Majelis Pemuda Indonesia;4. Penyelenggara dan Penanggungjawab Kongres adalah Dewan Pengurus

Pusat KNPI;5. Materi Kongres disiapkan pada Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 14Kon gres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi pelanggaran terhadap AD/ART oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KNPI;

2. Kongres Luar Biasa diadakan atas permintaan secara tertulis dari:a. Lebih setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional

yang berhimpun, dan;b. Lebih setengah jumlah Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi.

3. Kongres Luar Biasa berwenang untuk memilih dan menetapkan Ketua UmumDewan Pengurus Pusat KNPI pada periodisasi berjalan serta kebijakanorganisasi strategis lainnya yang dianggap penting dan mendesak.

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

8/36

Pasal 15Musyawarah Daerah KNPI Provinsi

1. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi adalah pemegang kekuasaan KNPI ditingkatProvinsi;

2. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun;3. Musyawarah Provinsi berwenang :

a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah KNPIProvinsi dan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi;

b. Menetapkan Pokok- Pokok Program Kerja KNPI Provinsi dan Organisasi(PPKPO) dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok-Pokok ProgramKerja Nasional dan Organisasi (PPKNO);

c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, dan;d. Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Pemuda Indonesia Provinsi. 

4. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;

5. Materi Musyawarah Daerah KNPI Provinsi disiapkan melalui Rapat PimpinanDaerah KNPI Provinsi.

Pasal 16Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi

1. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi dapat diadakan apabila KetuaDPD KNPI Provinsi melanggar AD/ART KNPI;

2. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi diadakan atas permintaan tertulisdari :

a. Lebih dari setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda TingkatProvinsi yang berhimpun, dan;

b. Lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;c. Pelaksanaan Musdalub KNPI Provinsi dikonsultasikan kepada DPP KNPI.

3. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi berwenang untuk memilih danmenetapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi pada Periodesasiberjalan.

Pasal 17

Musy awarah Daerah Kabupaten/Kota

1. Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota adalah pemegang kekuasaantertinggi KNPI ditingkat Kabupaten/Kota;

2. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun;3. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota berwenang :

a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah KNPIKabupaten/Kota dan Laporan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota;

b. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja KNPI Kabupaten/Kota danOrganisasi dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok-PokokProgram Kerja Provinsi dan Organisasi (PPKPO) yang merupakanpenjabaran dari Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi(PPKNO);

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

9/36

c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPIKabupaten/Kota, dan Anggota Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota;

4. Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota diselenggarakan dan menjaditanggungjawab sepenuhnya Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;

5. Materi Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota disiapkan melalui RapatPimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota.

Pasal 18Musy awarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota

1. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota dapat diadakan apabilaKetua DPD KNPI Kabupaten/Kota melanggar AD/ART KNPI;

2. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota diadakan ataspermintaan secara tertulis dari :a. Lebih dari setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda tingkat

Kabupaten/Kota yang berhimpun, dan;b. Lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus KNPI Kecamatan;c. Pelaksanaan Musdalub KNPI Kabupaten/Kota dikonsultasikan kepada DPD

KNPI Provinsi.

3. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota berwenang untuk memilihdan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota padaPeriodesasi berjalan.

Pasal 19Musyawarah Kecamatan

1. Musyawarah KNPI Kecamatan adalah pemegang kekuasaan tertinggi KNPIditingkat Kecamatan;

2. Musyawarah KNPI Kecamatan diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun;

3. Musyawarah KNPI Kecamatan berwenang:a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KNPI Kecamatan dan

menilai Laporan Pertanggungjawaban Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan;b. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Kecamatan dan Organisasi

(PPKCO) dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok -Pokok Program

Kerja Kabupaten/Kota dan Organisasi (PPKKO) yang merupakan penjabarandari Pokok-Pokok Program Kerja Provinsi dan Organisasi (PPKPO) sertaPokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO);

c. Memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia Pengurus KNPIKecamatan, dan Anggota Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan;

4. Musyawarah KNPI Kecamatan diselenggarakan dan menjadi tanggungjawabsepenuhnya Pengurus KNPI Kecamatan;

5. Materi Musyawarah KNPI Kecamatan disiapkan melalui Rapat Pimpinan KNPIKecamatan.

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

10/36

 Pasal 20

Musyawarah Lu ar Biasa KNPI Kecamatan

1. Musyawarah Luar Biasa KNPI Kecamatan dapat diadakan apabila KetuaPengurus Kecamatan melanggar AD/ART KNPI;

2. Musyawarah Luar Biasa KNPI Kecamatan diadakan atas permintaan secaratertulis dari :a. Lebih dari setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda tingkat

Kecamatan yang berhimpun, dan;b. Pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa KNPI Kecamatan dikonsultasikan

kepada DPD KNPI Kabupaten/Kota.

3. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kecamatan berwenang untuk memilih danmenetapkan Ketua Pengurus KNPI Kecamatan pada Periodisasi berjalan.

BAB IX

Pasal 21Rapat Pimpinan Nasional

1. Rapat Pimpinan Nasional merupakan forum yang kedudukannya setingkatdibawah Kongres;

2. Rapat Pimpinan Nasional diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali diantara 2(dua) Kongres;

3. Rapat Pimpinan Nasional berwenang :a. Menyiapkan rancangan materi dan menetapkan peserta Kongres;b. Merekomendasikan kebijakan  –kebijakan organisasi selain kebijakan

organisasi yang telah ditetapkan pada Kongres;

4. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI.

Pasal 22Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil KetetapanKongres, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerjayang akan dilaksanakan dalam satu periode Kepengurusan Dewan PengurusPusat KNPI;

2. Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali diantara 2 (dua)Kongres;

3. Rapat Kerja Nasional diadakan dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab DewanPengurus Pusat KNPI.

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

11/36

Pasal 23Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provin si

1. Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provinsi merupakan forum yang kedudukannyasetingkat dibawah Musyawarah Daerah Provinsi;

2. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kalidiantara 2 (dua) Musyawarah Daerah KNPI Provinsi;

3. Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provinsi berwenang :a. Memutuskan kebijakan strategis organisasi selain kebijakan organisasi

yang telah ditetapkan pada Musyawarah Daerah KNPI Provinsi atauMusyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi;

b. Menyiapkan rancangan materi dan menetapkan peserta MusyawarahDaerah KNPI Provinsi.

Pasal 24Rapat Kerja Daerah KNPI Provin si

1. Rapat Kerja Daerah KNPI Provinsi diadakan untuk menjabarkan hasil-hasilKetetapan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi, khususnya tentang perumusanarah dan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam satuperiode masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;

2. Rapat Kerja Daerah KNPI Provinsi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kalidiantara 2 (dua) Musyawarah Daerah KNPI Provinsi;

3. Rapat Kerja Daerah KNPI Provinsi diselenggarakan oleh Dewan PengurusDaerah KNPI Provinsi.

Pasal 25 Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota

1. Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota diadakan untuk menjabarkanhasil-hasil Ketetapan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota dan kebijakanstrategis organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan hasil ketetapanMusyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota;

2. Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya 1

(satu) diantara dua Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota;

3. Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota berwenang :a. Memutuskan kebijakan organisasi sebagai penjabaran dari hasil Musyawarah

Kabupaten/Kota sebelumnya;b. Menetapkan kebijakan strategis lainnya sesuai kebutuhan daerah yang akan

diberlakukan secara lokal di Kabupaten/Kota;c. Menyiapkan rancangan materi dan menetapkan peserta Musyawarah Daerah

KNPI Kabupaten/Kota berikutnya;

4. Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota sepenuhnya diselenggarakan danmenjadi tanggungjawab Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota.

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

12/36

Pasal 26Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Ko ta

1. Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Kota diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota, khususnya tentangperumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakandalam satu periode masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Daerah KNPIKabupaten/Kota;

2. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kalidiantara 2 (dua) Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota;

3. Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh DewanPengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota.

Pasal 27Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan

1. Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan diadakan untuk menjabarkan hasil-hasilKetetapan Musyawarah KNPI Kecamatan dan kebijakan strategis organisasilainnya yang tidak bertentangan dengan hasil Ketetapan MusyawarahKecamatan;

2. Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kalidiantara 2 (dua) Musyawarah KNPI Kecamatan;

3. Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan berwenang :a. Memutuskan kebijakan organisasi sebagai penjabaran dari hasil Musyawarah

KNPI Kecamatan;b. Menetapkan kebijakan strategis lainnya sesuai kebutuhan daerah yang akan

diberlakukan secara lokal di Kecamatan;c. Menyiapkan rancangan materi dan menetapkan peserta Musyawarah KNPI

Kecamatan berikutnya.

Pasal 28Rapat Kerja Kecamatan

1. Rapat Kerja KNPI Kecamatan diadakan untuk menjabarkan hasil  –hasilKetetapan Musyawarah KNPI Kecamatan khususnya tentang perumusan arahdan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu periodemasa bakti kepengurusan KNPI Kecamatan;

2. Rapat Kerja KNPI Kecamatan diadakan sekurang-kurangnya sekali diantara 2(dua) Musyawarah KNPI Kecamatan;

3. Rapat Kerja KNPI Kecamatan berwenang :a. Memutuskan arah dan pelaksanaan program satu masa bakti kepengurusan

sebagai penjabaran dari hasil Musyawarah KNPI Kecamatan sebelumnya;b. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja yang akan dijalankan dalam satu

masa bakti Kepengurusan KNPI Kecamatan;

4. Rapat Kerja KNPI Kecamatan sepenuhnya diselenggarakan dan menjaditanggungjawab Pengurus KNPI Kecamatan.

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

13/36

BAB XKEPENGURUSAN

Pasal 29Dewan Penguru s Pusat

1. Dewan Pengurus Pusat KNPI dipilih oleh Kongres untuk masa jabatan 3 (tiga)tahun;

2. Dewan Pengurus Pusat KNPI terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno;3. Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa Ketua, seorang

Sekretaris Jenderal, beberapa Sekretaris, seorang Bendahara Umum danbeberapa Bendahara;

4. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Anggota-anggota Departemen danPimpinan Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom;

5. Dalam melaksanakan program kerjanya Dewan Pengurus Pusat KNPI didukungbeberapa Badan-Badan Khusus atau Lembaga Otonom;

6. Jumlah Pengurus DPP KNPI terdiri dari 50% unsur keterwakilan 1 (satu) orangdari 1 (satu) OKP secara eksponensial, 20% unsur kesinambungan, 20% unsurpotensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi.

Pasal 30Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi

1. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dipilih oleh Musyawarah Daerah KNPIProvinsi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;

2. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi terdiri dari Pengurus Harian dan

Pengurus Pleno;3. Pengurus Harian KNPI Provinsi terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil

Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara,beberapa Wakil Bendahara;

4. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Anggota-anggota Departemenserta Pimpinan Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom;

5. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dibantuoleh beberapa Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom;

6. Jumlah Pengurus DPD KNPI Provinsi terdiri dari 50% unsur keterwakilan 1 (satu)orang 1 (satu) OKP secara eksponensial, 20% unsur kesinambungan, 20% unsurpotensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi.

Pasal 31Dewan Penguru s Daerah KNPI Kabupaten/Kota

1. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dipilih oleh Musyawarah DaerahKNPI Kabupaten/Kota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;

2. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari Pengurus Harian danPengurus Pleno;

3. Pengurus Harian KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua, beberapaWakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorangBendahara, beberapa Wakil Bendahara;

4. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Anggota-anggota Departemenserta Pimpinan Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom;

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

14/36

5. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kotadibantu oleh beberapa Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom;

6. Jumlah Pengurus KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari 50% unsur keterwakilan 1(satu) orang 1 (satu) OKP secara eksponensial, 20% unsur kesinambungan, 20%unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi.

Pasal 32Penguru s KNPI Kecamatan

1. Pengurus Kecamatan dipilih oleh Musyawarah KNPI Kecamatan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;

2. Pengurus KNPI Kecamatan terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua,seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, danbeberapa Wakil Bendahara;

3. Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus KNPI Kecamatan dibantu oleh Anggota-anggota Bagian;

4. Jumlah Pengurus KNPI Kecamatan dibagi sesuai potensi wilayah masing -masing.

BAB XIMAJELIS PEMUDA INDONESIA

Pasal 33Majelis Pemuda Indonesia

1. Majelis Pemuda Indonesia bekerja secara kolektif dan bertugasmenyelenggarakan pengawasan, fasilitasi, mediasi dan penilaian terhadap

kinerja Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya masing-masing;2. Pengawasan, fasilitasi, mediasi dan penilaian Majelis Pemuda Indonesia,

sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan secara tertulis, obyektif,rasional dan disampaikan langsung kepada Dewan Pengurus KNPI sesuaitingkatannya dan atau disampaikan melalui forum permusyawaratan dan rapat-rapat;

3. Anggota Majelis Pemuda Indonesia mencakup tokoh-tokoh pemuda, mantanDewan Pengurus KNPI serta para Ketua Umum OKP (ex-Officio) sesuaitingkatannya;

4. Majelis Pemuda Indonesia dibentuk disemua tingkatan Dewan Pengurus KNPI,terdiri dari:

a. Majelis Pemuda Indonesia ditingkat Nasional;b. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi ditingkat Provinsi;c. Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota ditingkat Kabupaten/Kota;d. Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan ditingkat Kecamatan.

5. Kepemimpinan Majelis Pemuda Indonesia terdiri dari seorang Ketua, beberapaWakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris dan sejumlah oranganggota;

6. Dalam hal menjamin kesinambungan organisasi maka Anggota Majelis PemudaIndonesia disemua tingkatan dipilih oleh Formatur dan khusus untuk KetuaMajelis Pemuda Indonesia disemua tingkatan dipilih dengan salah satu carasebagai berikut yang ditetapkan oleh formatur:a. Dipilih oleh Anggota Majelis Pemuda Indonesia,b. Dipilih oleh Formatur.c. Dipilih secara aklamasi oleh Ketua Formatur.

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

15/36

7. Dalam hal Dewan Pengurus Pusat tidak dapat menyelenggarakan Kongresselama 6 (enam) bulan setelah masa baktinya berakhir, maka Pimpinan MajelisPemuda Indonesia dapat menyelenggarakan Kongres setelah mendapatpersetujuan Rapat Majelis Pemuda Indonesia;

8. Dalam hal Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi / DaerahKabupaten/Kota/Kecamatan tidak dapat menyelenggarakan MusyawarahDaerah KNPI Provinsi/Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten-Kota/MusyawarahKecamatan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dalam tempo 6 (enam)bulan setelah masa baktinya berakhir, dan Dewan Pengurus diatas itu tidakberinisiatif melaksanakan Musyawarah Daerah maka Majelis Pemuda Indonesiasesuai tingkatannya dapat berinisiatif sebagai fasilitator/mediator untukmenyelenggarakan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi/Musyawarah DaerahKNPI Kabupaten-Kota/Musyawarah Kecamatan setelah mendapat persetujuanDewan Pengurus Pusat KNPI.

BAB XII

BADAN- BADAN KHUSUSPasal 34

1. Dewan Pengurus KNPI disemua tingkatan dapat membentuk Badan-BadanKhusus atau Lembaga-Lembaga Otonom yang dibentuk menurut kebutuhandalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi;

2. Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom adalah alat kelengkapan DewanPengurus KNPI disemua tingkatan yang berorientasi pada pengembangankeahlian, minat/bakat dan profesi pemuda Indonesia yang tidak bertentangandengan hakikat KNPI;

3. Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom dibentuk serta disahkan oleh DewanPengurus KNPI disemua tingkatan;

4. Tugas dan kewajiban Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom diatur dalam ARTKNPI.

BAB XIII

ATRIBUTPasal 35

KNPI memiliki Lambang, Lagu dan atribut-atribut lainnya, yang diatur dalam ART

KNPI.

BAB XIV

KEUANGANPasal 36

Sumber Dana

Keuangan KNPI diperoleh dari :1. Iuran personalia Dewan Pengurus KNPI yang ditetapkan oleh masing-masing

tingkatan Dewan Pengurus KNPI;2. Sumbangan anggota dari OKP yang berhimpun disemua tingkatan;3. Bantuan perorangan dan instansi lainnya yang halal dan tidak mengikat.

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

16/36

Pasal 37

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

1. Dewan Pengurus KNPI disemua tingkatan bertanggungjawab atas penggunaandana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistemkeuangan dan akuntansi publik;

2. Bendahara Umum/Bendahara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekalimemberikan laporan keuangan kepada Rapat Pleno Dewan Pengurus KNPIsesuai tingkatannya;

3. Laporan Pertanggungjawaban keuangan harus disusun berdasarkan hasil auditoleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pimpinan DPP KNPI dan PimpinanMajelis Pemuda Indonesia;

4. Khusus dalam penyelenggaraan Kongres KNPI dan Musyawarah Daerah KNPIProvinsi/Kabupaten/Kota dan Musyawarah KNPI Kecamatan/Distrik, pengelolaandan pertanggungjawaban keuangannya, dipertanggungjawabkan kepada DewanPengurus berikutnya sesuai tingkatannya, melalui verifikasi yang ditunjuk khususuntuk tugas itu.

BAB XVPERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 38

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Kongres dan atauKongres Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu;

2. Untuk melakukan pembubaran organisasi KNPI, Kongres Luar Biasa harusdisetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yanghadir.

BAB XVIPEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 39

1. Pembubaran organisasi KNPI hanya dapat dilakukan melalui Kongres LuarBiasa yang diadakan khusus untuk maksud itu;

2. Untuk melakukan pembubaran organisasi KNPI, Kongres Luar Biasa harusdisetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yanghadir;

3. Pengalihan kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan, ditentukanlebih lanjut oleh Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

17/36

BAB XVIATURAN PERALIHAN

Pasal 40

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam AnggaranRumah Tangga;

2. Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangandengan Anggaran Dasar ini.

BAB XVIP E N U T U P

Pasal 41

1. Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran

Dasar yang ditetapkan dalam Kongres XIII Pemuda/KNPI pada tanggal 27Oktober 2011 di Jakarta;2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JakartaPada Tanggal : 27 Oktober 2011

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

18/36

ANGGARAN RUMAH TANGGAKom ite Nasional Pemuda Indo nesia

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1Syarat-Syarat Keanggo taan

1. Yang menjadi anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yangtelah mengajukan permohonan untuk berhimpun dan terdaftar secara sah sesuaipersyaratan.

2. Persyaratan Umum OKP untuk menjadi anggota KNPI adalah :

a. Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART, Pokok-pokok Program Kerja Nasional Organisasi (PPKNO), danPeraturan Organisasi KNPI lainnya;

b. Memiliki AD/ART organisasi yang mengacu kepada UU No.8 tahun 1985tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dibuktikan dengan SuratKeterangan Terdaftar (SKT) dari pemerintah pusat;

c. Menyerahkan struktur komposisi kepengurusan organisasi kemasyarakatanpemuda (OKP) yang bersangkutan baik yang di pusat maupun di daerah-daerah;

d. Benar-benar adalah organisasi kepemudaan yang berorientasikemasyarakatan untuk tujuan pemberdayaan pemuda sebagaimana diatur

 AD/ART OKP bersangkutan dan atau yang mengatur secara tegas batas usiakeanggotaannya maksimal 40 tahun;e. OKP tingkat nasional yang memiliki jenjang struktur organisasi secara

vertikal, serendah-rendahnya sampai tingkat Kabupaten/Kota;f. OKP yang akan menjadi anggota KNPI ditetapkan didalam Rapat Pimpinan

Nasional.

3. Persyaratan khusus OKP untuk menjadi anggota keberhimpunan KNPI adalah:a. Tingkat Nasional adalah OKP tingkat nasional yang telah memiliki jenjang

kepengurusan ½ tambah satu kepengurusan tingkat provinsi yang dibuktikandengan Surat Keputusan dan melampirkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

OKP tersebut di masing-masing pemerintah daerah;b. Di tingkat Provinsi adalah OKP Tingkat Provinsi yang telah memiliki jenjang

kepengurusan ½ tambah satu jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsiyang dibuktikan dengan Surat Keputusan diatasnya dan melampirkan SuratKeterangan Terdaftar (SKT) OKP tersebut di masing-masing pemerintahdaerah Kabupaten/Kota;

c. Di tingkat Kabupaten/Kota adalah OKP nasional tingkat Kabupaten/Kota yangtelah terbentuk minimal 3 (tiga) tahun di Kabupaten/Kota bersangkutan, yangdibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan diatasnya danmelampirkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) OKP tersebut di masing-masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

d. Di tingkat Kecamatan adalah OKP nasional tingkat Kecamatan yang telahterbentuk minimal 2 (dua) tahun di Kecamatan bersangkutan, yang dibuktikandengan Surat Keputusan Kepengurusan diatasnya;

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

19/36

e. Periodisasi masa bakti kepengurusan OKP bersangkutan belum berakhirsesuai dengan Surat Keputusan yang diatur oleh ketentuan masa baktikepengurusan organisasi yang bersangkutan;

f. OKP Tingkat Nasional yang tidak tunduk dan patuh terhadap AD dan ARTOKP nya yang mengatur periodesasi kepengurusan, maka akan diturunkanstatus keberhimpunannya dan atau dikeluarkan dari keberhimpunan KNPI.

4. OKP yang menjadi anggota keberhimpunan KNPI sesuai tingkatannya, wajibdilakukan verifikasi tentang pemenuhan syarat-syarat keanggotaannya oleh timkhusus yang dibentuk oleh Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya,selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Kongres/Musdaprov/Musdakab-Kota/Muscam berikutnya dilaksanakan;

5. OKP yang berakhir masa bakti kepengurusannya sesuai Surat Keputusaninternal organisasinya, dan sudah melampaui waktu selambat-lambatnya 1 (satu)tahun tidak melaksanakan Kongres/Muktamar/Munas dan atau lainnya disemua

tingkatan, maka keanggotaannya dicabut untuk sementara waktu oleh DewanPengurus KNPI sesuai tingkatannya, sampai batas waktu syarat-syarat dimaksuddipenuhi;

6. OKP yang dicabut keanggotaannya untuk sementara waktu tidak memiliki haksuara dalam musyawarah dan rapat-rapat, serta forum pengambilan keputusanKNPI lainnya sesuai tingkatannya, sampai batas waktu syarat-syaratkeanggotaannya dipenuhi;

7. OKP yang diterima sebagai anggota keberhimpunan KNPI, dalam mengikutimusyawarah, rapat-rapat dan forum pengambilan keputusan KNPI lainnya, untuk

pertama kalinya berstatus Undangan, dan untuk kedua kalinya sebagai Peninjaudan setelah melalui verifikasi kelayakan persyaratan dapat menjadi Peserta yangmemiliki hak suara dan hak bicara pada Kongres/Musyawarah Daerahberikutnya;

8. OKP yang tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan keberhimpunan KNPI,hanya berstatus sebagai Observer/Pengamat/Undangan dalam musyawarah,rapat-rapat dan forum pengambilan keputusan KNPI lainnya.

Pasal 2Hak dan Kewajiban Ang gota  

1. OKP sebagai anggota keberhimpunan KNPI mempunyai hak ;a. Mendapatkan hak suara (dipilih dan memilih);b. Mengajukan hak bicara untuk mengajukan pendapat, saran dan usul;c. Hak-hak lainnya secara organisatoris, setara dan seimbang sebagai anggota

KNPI lainnya, antara lain terlibat dalam kepengurusan KNPI dan kegiatan-kegiatan KNPI, serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program lainnya.

2. OKP sebagai anggota keberhimpunan KNPI mempunyai kewajiban :a. Tunduk dan taat terhadap Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan

Pemuda Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPIserta seluruh perangkat Peraturan Organisasi lainnya;

b. Menjunjung tinggi nama baik serta misi organisasi KNPI;c. Berperan aktif dalam program kegiatan keberhimpunan;

3. Mendukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan program KNPI.

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

20/36

 Pasal 3

Pemberhent ian d an Pembekuan K eanggo taan

1. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda berhenti sebagai anggota KNPI karena :a. Atas permintaan sendiri;b. Diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai anggota;c. Tidak tunduk dan patuh terhadap aturan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga OKP bersangkutan (konsolidasi OKP tidak dilaksanakan danmasa bakti kepengurusan telah berakhir); 

2. Dibekukan keanggotaannya karena tidak lagi memenuhi syarat-syaratkeanggotaan keberhimpunan dalam KNPI.

BAB IIKEPENGURUSAN

Pasal 4Dewan Penguru s Pusat

1. Wewenang:

a. Menentukan kebijakan umum sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga dan ketetapan Kongres lainnya, serta kebijakan-kebijakan KNPIlainnya;

b. Membentuk dan mengkoordinir Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom;c. Mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi,

dan Anggota Majelis Pemuda Indonesia KNPI Provinsi sesuai dengan hasilputusan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi;

d. Membatalkan/meluruskan/ memperbaiki keputusan yang ditempuh DewanPengurus Daerah KNPI Provinsi jika terdapat kekeliruan dalam pelaksanaankebijakan yang bertentangan dengan AD/ART dan Pedoman OrganisasiKNPI lainnya;

e. Mengambil alih kepengurasan DPD KNPI Provinsi untuk sementara waktuapabila terjadi kevakuman pada kepengurusan DPD KNPI Provinsi;

f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan organisasi KNPI lainnya.

2. Untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengurus Pusat KNPI, maka calon anggotapengurus harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut :

a. Diusulkan secara tertulis oleh OKP tingkat nasional sebagai unsurketerwakilan OKP, dan atau Dewan Pengurus Pusat KNPI demisionersebagai unsur kesinambungan, dan atau perseorangan sebagai unsur potensipemuda serta unsur kebutuhan organisasi;

b. Melampirkan daftar riwayat hidup bersamaan dengan usulan tertulis kepadaformatur Kongres terpilih;

c. Calon Pengurus yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagaiberikut :

1) Beraklak mulia dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa;2) Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun;

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

21/36

3) Tidak melebihi dua periode pernah menjadi pengurus KNPI sesuaitingkatannya;

4) Pernah dan sedang menjabat dalam kepengurusan OKP dan atau KNPIdisemua jenjang;

5) Memiliki mobilitas, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadaptugas-tugas organisasi;

6) Tidak tercela, anti narkoba dan atau tidak pernah berbuat hal-hal yangbertentangan dengan hukum Negara;

7) Menerima deklarasi Pemuda Indonesia, Pemufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART KNPI, dan peraturan organisasi KNPI lainnya;

8) Berdomisili di Ibukota Negara dan sekitarnya, serta mempunyai waktuyang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI.

3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum DPP KNPI, maka selain memenuhipasal 4 ayat 2 di atas, Calon Ketua Umum harus memenuhi syarat sebagaiberikut :

a. Tidak melebihi 2 (dua) periode sebagai Ketua Umum;b. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta dalam Kongres;c. Mendapatkan rekomendasi dukungan tertulis 1 (satu) Dewan Pengurus

Daerah KNPI Provinsi serta sekurang-kurangnya 4 (empat) dari OKP tingkatnasional yang berhimpun dalam KNPI dan berstatus sebagai pesertaKongres;

d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Pokok-Pokok Pikiran mengenai Visidan Misi serta strategi dan kebijakan dalam memajukan KNPI dihadapanpeserta Kongres.

4. Komposisi DPP KNPI terdiri dari Ketua Umum, beberapa Ketua, SekretarisJenderal, beberapa Sekretaris, Bendahara Umum, beberapa Bendahara, serta

Departemen-Departemen.

Pasal 5Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi

1. Wewenang:a. Melaksanakan kebijakan organisasi di daerahnya dan memberikan petunjuk

kepada Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dalammelaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga serta kebijakan-kebijakan KNPI lainnya;

b. Membentuk dan mengkoordinir Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom

ditingkat Provinsi;c. Mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI

Kabupaten/Kota, dan Anggota Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kotasesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota;

d. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh DewanPengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dan keputusan Musyawarah DaerahKNPI Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan KNPI lainnya;

e. Mengambil alih kepengurusan DPD KNPI Kabupaten/Kota untuk sementarawaktu apabila terjadi kevakuman pada kepengurusan DPD KNPIKabupaten/Kota;

f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan Musyawarah Daerah KNPIProvinsi.

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

22/36

 2. Untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, maka

calon anggota harus memenuhi mekanisme dan kriteria sebagai berikut :

a. Diusulkan secara tertulis oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)tingkat Provinsi sebagai unsur keterwakilan OKP dan atau DewanPengurus Daerah KNPI Provinsi sebagai unsur kesinambungan dan atauperseorangan sebagai unsur potensi pemuda serta unsur kebutuhanorganisasi;

b. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup bersamaan dengan usulan tertuliskepada formatur Musyawarah Daerah KNPI Provinsi terpilih;

c. Calon pengurus DPD KNPI Provinsi yang diusulkan harus memenuhisyarat-syarat sebagai berikut:

1. Beraklak mulia dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa;2. berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun;3. Tidak melebihi dua periode pernah menjadi pengurus KNPI Provinsi;4. Pernah dan sedang menjabat dalam kepengurusan OKP tingkat provinsi

dan DPD KNPI Provinsi dan atau DPD KNPI Kabupaten/Kota;5. Memiliki mobilitas, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap

tugas-tugas organisasi;6. Tidak tercela, anti narkoba dan atau tidak pernah berbuat hal-hal yang

bertentangan dengan hukum Negara;7. Menerima deklarasi Pemuda Indonesia, Pemufakatan Pemuda

Indonesia, AD/ART KNPI, dan peraturan organisasi KNPI lainnya;

8. Berdomisili di Ibukota Provinsi dan sekitarnya, serta mempunyai waktuyang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPIProvinsi;

3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi,maka selain memenuhi pasal 5 ayat (2) di atas, calon Ketua harus memenuhisyarat sebagai berikut :

a. Tidak melebihi 2 (dua) periode sebagai Ketua;b. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara Peserta dalam Musyawarah

Daerah KNPI Provinsi;

c. Mendapatkan rekomendasi dari 1 (satu) Dewan Pengurus Daerah KNPIKabupaten/Kota serta sekurang-kurangnya 4 (empat) dari organisasiKemasyarakatan Pemuda tingkat provinsi yang berhimpun dalam KNPI;

d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Rencana Strategi pelaksanaanVisi dan Misi KNPI kepada seluruh peserta Musyawarah Daerah KNPIProvinsi.

4. Komposisi Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi terdiri dari Ketua, beberapaWakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapaWakil Bendahara, serta Departemen-Departemen.

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

23/36

 

Pasal 6Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota

1. Wewenang:

1. Melaksanakan kebijakan organisasi di daerahnya dan memberikan petunjukkepada Dewan Pengurus KNPI Kecamatan dalam melaksanakan programsesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sertakebijakan-kebijakan KNPI lainnya;

a. Membentuk dan mengkoordinir Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonomditingkat Kabupaten/Kota;

b. Mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus KNPI Kecamatan dan Anggota Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan;

c. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil olehDewan Pengurus Kecamatan dan keputusan Musyawarah Kecamatanyang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga serta Pedoman Organisasi KNPI lainnya yang berlaku;

d. Mengambil alih sementara Kepengurusan Dewan Pengurus KNPIKecamatan bila terjadi kevakuman;

e. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan Musyawarah Daerah KNPIKabupaten/Kota;

2. Untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota,

maka calon pengurus harus memenuhi mekanisme dan kriteria sebagai berikut:

a. Diusulkan secara tertulis oleh OKP tingkat Kabupaten/Kota sebagai unsurketerwakilan OKP, dan atau Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kotademisioner sebagai unsur kesinambungan, dan atau perseorangan sebagaiunsur potensi pemuda serta unsur kebutuhan organisasi;

b. Melampirkan daftar riwayat hidup bersamaan dengan usulan tertulis kepadaformatur Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota terpilih;

c. Calon pengurus yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagaiberikut :

1. Beraklak mulia dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa;2. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun;3. Tidak melebihi dua periode pernah menjadi pengurus KNPI

Kabupaten/Kota;4. Pernah dan sedang menjabat dalam kepengurusan OKP dan atau KNPI

Kabupaten/Kota dan KNPI Kecamatan;5. Pernah mengikuti Latihan Kepemimpinan, setidak-tidaknya tingkat dasar;6. Memiliki mobilitas, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap

tugas-tugas organisasi;7. Tidak tercela, dan atau tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan

dengan hukum Negara;8. Menerima deklarasi Pemuda Indonesia, Pemufakatan Pemuda Indonesia,

 AD/ART KNPI, dan peraturan organisasi KNPI lainnya;

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

24/36

9. Berdomisili di Ibukota Kabupaten/Kota serta mempunyai waktu yangcukup dan bersedia berpartisipasi dalam kepengurusan KNPIKabupaten/Kota.

3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPIKabupaten/Kota, maka selain memenuhi pasal 6 ayat (2) tersebut, calon Ketuaharus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tidak melebihi 2 (dua) periode sebagai Ketua;b. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta dalam Musyawarah

Daerah KNPI Kabupaten/Kota;c. Mendapatkan rekomendasi dari 1 (satu) Dewan Pengurus KNPI Kecamatan

serta sekurang-kurangnya 4 (empat) dari organisasi kemasyarakatan Pemudatingkat Kabupaten/Kota yang berhimpun dalam KNPI;

d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan pokok-pokok pikiran mengenai Visidan Misi serta strategi dan kebijakan memajukan KNPI dihadapan peserta

Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota.

4. Komposisi Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua,beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara,beberapa Wakil Bendahara serta Departemen-Departemen.

Pasal 7Pengurus KNPI Kecamatan

1. Wewenang:

a. Melaksanakan kebijakan organisasi di Kecamatannya sesuai dengan

 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pedoman OrganisasiKNPI lainnya;

b. Membentuk dan mengkoordinir Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom;c. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan

 Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Musyawarah Kecamatan ;

2. Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus KNPI Kecamatan, maka calon pengurusharus memenuhi mekanisme dan kriteria sebagai berikut :

a. Diusulkan secara tertulis oleh OKP tingkat Kecamatan sebagai unsurketerwakilan OKP, dan atau Pengurus KNPI Kecamatan demisioner sebagaiunsur kesinambungan, dan atau perseorangan sebagai unsur potensipemuda serta unsur kebutuhan organisasi;

b. Melampirkan daftar riwayat hidup bersamaan dengan usulan tertulis kepadaformatur Musyawarah KNPI Kecamatan terpilih;

c. Calon pengurus yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagaiberikut:

1) Beraklak mulia dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa;2) berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun;3) Tidak melebihi dua periode pernah menjadi pengurus KNPI sesuai

tingkatannya;4) Pernah dan sedang menjabat dalam kepengurusan OKP dan atau KNPIKecamatan/Distrik;

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

25/36

5) Memiliki mobilitas, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadaptugas-tugas organisasi;

6) Tidak tercela, dan atau tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangandengan hukum Negara;

7) Menerima deklarasi Pemuda Indonesia, Pemufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART KNPI, dan peraturan organisasi KNPI lainnya;

8) Berdomisili di Ibukota Kecamatan serta mempunyai waktu yang cukup danbersedia berpartisipasi dalam kepengurusan KNPI Kecamatan.

3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Pengurus KNPI Kecamatan, maka selainmemenuhi pasal 7 ayat (2) tersebut, Calon Ketua harus memenuhi syaratsebagai berikut:

a. Tidak melebihi 2 (dua) periode sebagai Ketua;b. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta dalam Musyawarah KNPI

Kecamatan;

c. Mendapatkan rekomendasi dari 1 (satu) Pengurus KNPI Kecamatan sertasekurang-kurangnya 4 (empat) dari organisasi kemasyarakatan Pemudatingkat Kecamatan yang berhimpun dalam KNPI;

d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan pokok-pokok pikiran mengenai Visidan Misi serta strategi dan kebijakan memajukan KNPI dihadapan pesertaMusyawarah KNPI Kecamatan.

4. Komposisi Pengurus KNPI Kecamatan terdiri dari seorang Ketua, beberapaWakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorangBendahara, beberapa Wakil Bendahara serta Komisi- Komisi;

BAB IIIPERMUSYAWARATAN

Pasal 8K o n g r e s

1. Kongres dihadiri oleh Peserta dan Peninjau serta Undangan DPP KNPI.

2. Peserta Kongres KNPI adalah :a. Dewan Pengurus Pusat KNPI;b. Unsur Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;

c. Majelis Pemuda Indonesia;d. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional.

3. Peninjau dan Undangan Kongres KNPI terdiri dari :a. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;b. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi;c. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI.

4. Peserta Kongres memiliki hak bicara dan hak suara masing-masing secarakelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;

5. Peninjau Kongres hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara;6. Rancangan Materi Kongres disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI;7. Sidang-sidang Kongres dipandu oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI dan

Presidium Sidang Kongres yang terpilih;

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

26/36

8. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat KNPI diterimaoleh Kongres, maka Dewan Pengurus Pusat KNPI dinyatakan demisioner.

Pasal 9 Kon gres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaansecara tertulis lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Organisasi KemasyarakatanPemuda yang berhimpun serta Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi yangmemenuhi pasal 14 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar KNPI;

2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Kongres Luar Biasa berlaku sama denganyang diatur pada pelaksanaan Kongres sebagaimana diatur pada pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini yang sesuai dengan pasal 14 ayat 3 AnggaranDasar KNPI.

Pasal 10Musyawarah Daerah KNPI Provinsi

1. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi dihadiri oleh Peserta, Peninjau danUndangan;

2. Peserta Musyawarah Daerah KNPI Provinsi adalah:a. Unsur Dewan Pengurus Pusat KNPI;b. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;c. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;d. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi;

e. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Provinsi.3. Peninjau adalah Dewan Pengurus KNPI Kecamatan serta undangan lainnya

yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;4. Peserta Musyawarah Daerah KNPI Provinsi memiliki hak bicara dan hak suara

masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;5. Rancangan materi Musyawarah Daerah KNPI Provinsi disiapkan oleh Dewan

Pengurus Daerah KNPI Provinsi;6. Sidang-sidang Musyawarah Daerah KNPI Provinsi dipandu oleh Dewan

Pengurus Daerah KNPI Provinsi dan Pimpinan Sidang terpilih Musyawarah KNPIProvinsi;

7. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi

diterima oleh Musyawarah Daerah KNPI Provinsi, maka Dewan PengurusDaerah KNPI Provinsi dinyatakan demisioner.

Pasal 11Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi

1. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi Luar Biasa dapat diadakan apabiladipandang perlu atas permintaan secara tertulis lebih dari ½ (setengah)Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun ditingkat Provinsi sertaDewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

27/36

2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah KNPI Provinsi LuarBiasa, berlaku sama dengan yang diatur pada pelaksanaan Musyawarah DaerahKNPI Provinsi sebagaimana diatur pada pasal 10 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 12

Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota

1. Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota dihadiri oleh Peserta, Peninjau danUndangan.

2. Peserta Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota adalah:a. Unsur Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;b. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;c. Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota;d. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kabupaten/Kota;e. Unsur Dewan Pengurus KNPI Kecamatan.

3. Peninjau dan undangan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota ditetapkan

oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;4. Peserta Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota memiliki hak bicara dan

suara masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;5. Peninjau Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota hanya memiliki hak bicara

dan tidak memiliki hak suara;6. Rancangan Materi Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota disiapkan oleh

Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;7. Sidang-sidang Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota dipandu oleh Dewan

Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dan Pimpinan Sidang terpilih MusyawarahDaerah KNPI Kabupaten/Kota;

8. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah KNPIKabupaten/Kota diterima oleh Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota, makaDewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dinyatakan demisioner.

Pasal 13Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota

1. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota dapat diadakan apabiladipandang perlu atas permintaan secara tertulis lebih ½ (setengah) jumlahOrganisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun serta lebih ½ (setengah)Dewan Pengurus KNPI Kecamatan;

2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah KNPI Luar Biasa berlakusama dengan yang diatur pada pelaksanaan Musyawarah Daerah KNPIKabupaten/Kota sebagaimana diatur yang pada pasal 12 Anggaran RumahTangga ini.

Pasal 14Musyawarah KNPI Kecamatan

1. Musyawarah KNPI Kecamatan dihadiri oleh Peserta, Peninjau dan Undangan;2. Peserta Musyawarah KNPI Kecamatan adalah:

a. Unsur Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;

b. Dewan Pengurus KNPI Kecamatan;c. Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan;d. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kecamatan.

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

28/36

3. Peninjau dan undangan Musyawarah KNPI Kecamatan ditetapkan oleh DewanPengurus KNPI Kecamatan;

4. Peserta Musyawarah KNPI Kecamatan memiliki hak bicara dan hak suaramasing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;

5. Peninjau dan undangan Musyawarah KNPI Kecamatan hanya memiliki hakbicara;

6. Rancangan Materi Musyawarah KNPI Kecamatan disiapkan oleh Pengurus KNPIKecamatan;

7. Sidang-sidang Musyawarah KNPI Kecamatan dipandu oleh Dewan PengurusKNPI Kecamatan dan pimpinan sidang terpilih;

8. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus KNPI Kecamatanditerima oleh Musyawarah KNPI Kecamatan maka Dewan Pengurus KNPIKecamatan dinyatakan demisioner.

BAB IVRAPAT-RAPAT

Pasal 15 Rapat Pimpinan Nasional

1. Peserta Rapat Pimpinan Nasional terdiri dari:a. Dewan Pengurus Pusat KNPI;b. Unsur Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;c. Majelis Pemuda Indonesia;d. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional.

2. Peserta Rapat Pimpinan Nasional memiliki hak bicara dan hak suara masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;

3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI dan hanya memiliki hakbicara;

4. Rancangan materi Rapat Pimpinan Nasional disiapkan oleh Dewan PengurusPusat KNPI;

5. Sidang-sidang Rapat Pimpinan Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus PusatKNPI. 

Pasal 16Rapat Kerja Nasional

1. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari:

a. Dewan Pengurus Pusat KNPI;b. Unsur Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;c. Majelis Pemuda Indonesia;d. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional.

2. Peserta Rapat Kerja Nasional memiliki hak bicara dan hak suara masing-masingsecara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;

3. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI dan hanyamemiliki hak bicara;

4. Rancangan materi Rapat Kerja Nasional disiapkan oleh Dewan Pengurus PusatKNPI;

5. Sidang-sidang Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI.

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

29/36

Pasal 17Rapat Pimpin an Daerah KNPI Provin si

1. Peserta Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provinsi terdiri dari:a. Unsur Dewan Pengurus Pusat KNPI;b. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;c. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi;d. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;e. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Provinsi.2. Peserta Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provinsi memiliki hak bicara dan hak

suara masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;3. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI

Provinsi dan hanya memiliki hak bicara;4.  Rancangan materi Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provinsi disiapkan oleh

Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;5.  Sidang-sidang Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provinsi dipimpin oleh Dewan

Pengurus Daerah KNPI Provinsi. 

Pasal 18Rapat Kerja Daerah KNPI Provins i

1. Peserta Rapat Kerja Daerah KNPI Provinsi terdiri dari:a. Unsur Dewan Pengurus Pusat KNPI;b. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;c. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi;d. Unsur Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;e. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Provinsi.

2. Peserta Rapat Kerja Daerah KNPI Provinsi memiliki hak bicara dan hak suaradan masing-masing secara Kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;

3. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsidan hanya memiliki hak bicara;

4. Rancangan materi Rapat Kerja Daerah KNPI Provinsi disiapkan oleh DewanPengurus Daerah KNPI Provinsi;

5. Sidang-sidang Rapat Kerja Daerah KNPI Provinsi dipimpin oleh Dewan PengurusDaerah KNPI Provinsi.

Pasal 19Rapat Pimpin an Daerah KNPI Kabupaten/Kota

1. Peserta Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari:a. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;b. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;c. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi;d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota.

2. Peserta Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota memiliki hak bicara danhak suara masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;

3. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI

Kabupaten/Kota dan hanya memiliki hak bicara;4.  Rancangan materi Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota disiapkan

oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

30/36

5.  Sidang-sidang Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota dipimpin olehDewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota. 

Pasal 20Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Ko ta

1. Peserta Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari:a. Unsur Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;b. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;c. Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota;d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kabupaten/Kota;e. Unsur Dewan Pengurus KNPI Kecamatan.

2. Peserta Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Kota memiliki hak bicara dan haksuara masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;

3. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPIKabupaten/Kota dan hanya memiliki hak bicara;

4. Rancangan materi Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Kota disiapkan olehDewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;

5.  Sidang-sidang Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Kota dipimpin oleh DewanPengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota. 

Pasal 21Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan

1. Peserta Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan terdiri dari:a. Unsur Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;b. Pengurus KNPI Kecamatan;

c. Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan;d. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Kecamatan.

2. Peserta Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan memiliki hak bicara dan hak suaramasing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;

3. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KNPI Kecamatan danhanya memiliki hak bicara;

4. Rancangan materi Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan disiapkan oleh PengurusKNPI Kecamatan;

5. Sidang-sidang Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan dipimpin oleh Pengurus KNPIKecamatan.

Pasal 22Rapat Kerja KNPI Kecamatan

1. Peserta Rapat Kerja KNPI Kecamatan terdiri dari:a. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;b. Dewan Pengurus KNPI Kecamatan;c. Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan;d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Kecamatan.

2. Peserta Rapat Kerja KNPI Kecamatan memiliki hak bicara dan hak suaramasing-masing secara kelembagaan yang mempunyai hak 1 (satu) suara;

3. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KNPI Kecamatan danhanya memiliki hak bicara;

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

31/36

4. Rancangan materi Rapat Kerja KNPI Kecamatan disiapkan oleh Pengurus KNPIKecamatan;

5. Sidang-sidang Rapat Kerja KNPI Kecamatan dipimpin oleh Pengurus KNPIKecamatan. 

BAB VRAPAT

 – RAPAT DEWAN PENGURUS

Pasal 23Rapat Pleno Dewan Penguru s

1. Rapat Pleno Dewan Pengurus adalah institusi pengambilan keputusan tertinggidalam Dewan Pengurus pada masing-masing tingkatannya

2. Rapat Pleno Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2(dua) bulan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Harian, Anggota-Anggota

Departemen serta Pimpinan Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom sesuaitingkatannya;

3. Fungsi dan wewenang Rapat Pleno adalah:a. Mengambil kebijakan dan keputusan yang mendasar bagi organisasi dalam

bentuk Peraturan Organisasi maupun kebijakan-kebijakan strategis lainnya;b. Membahas, mengevaluasi, dan mengkoordinir pelaksanaan hasil-hasil

keputusan Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Kecamatan, sertamengevaluasi perkembangan pembangunan nasional dan daerah sertadampaknya bagi perkembangan organisasi. 

Pasal 24Rapat Harian Dewan  Pengurus

1. Rapat Harian Dewan Pengurus adalah rapat yang diadakan sekurang-kurangnyasekali dalam 1 (satu) bulan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Harian menuruttingkatannya.

2. Fungsi dan wewenang Rapat Harian :a. Mengambil keputusan-keputusan mendesak organisasi yang berkaitan

dengan kebijakan organisasi;b. Mengambil keputusan tentang perkembangan organisasi sehari-hari baik

internal maupun eksternal.

Pasal 25Rapat Ko ordinasi/Konsultasi

1. Rapat Koordinasi/Konsultasi adalah rapat yang diadakan sewaktu-waktu jikadianggap perlu, yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian Pengurus Hariandengan Majelis Pemuda Indonesia dan atau Badan-Badan Khusus/LembagaOtonom sesuai tingkatannya;

2. Rapat Koordinasi/Konsultasi diselenggarakan untuk membahas,hal-hal khusus

yang berkaitan dengan kebijakan internal dan eksternal organisasi maupun hal-hal umum yang berkaitan dengan dinamika konstelasi pembangunan bangsadisegala bidang.

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

32/36

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

33/36

2. Ketentuan lebih lanjut ayat 1 (satu) pasal ini diatur dalam Peraturan OrganisasiKNPI.

Pasal 30Pendelegasian Wewenang

 Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebabtidak dapat menjalankan kewajibannya untuk sementara waktu, maka salah seorangdari Ketua/Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Umum/Ketua bertindak untuk danatas nama Ketua Umum/Ketua dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 31Pergant ian A ntar Waktu

1. Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebabtidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa

bakti kepengurusannya berakhir, maka jabatan Ketua Umum/Ketua digantikanoleh salah seorang Ketua/Wakil Ketua yang ditetapkan dalam Rapat PlenoDewan Pengurus yang diagendakan untuk keperluan itu;

2. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan jabatan dalam personaliaDewan Pengurus karena diberhentikan dengan alasan tidak aktif, dan ataudianggap melanggar AD dan ART, Peraturan Organisasi dan ataumengundurkan diri, maka pergantian untuk mengisi lowongan jabatan dimaksuddilakukan dan ditetapkan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus denganmempertimbangkan secara sungguh-sungguh saran dan usulan dari PimpinanOKP yang mengusulkan;

3. Tindakan yang dilakukan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus satu tingkatdiatasnya untuk disahkan, kecuali untuk Dewan Pengurus Pusat makapengesahannya dilakukan oleh Ketua Umum;

4. Pengukuhan personalia pengurus yang mengisi jabatan lowong antar waktudilakukan oleh Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sesuai tingkatannya dalamsuatu Rapat Pleno yang mengagendakan khusus untuk itu, terkecuali pergantianKetua pengukuhannya dilakukan oleh Ketua Umum;

5. Ketentuan lebih lanjut ayat mengenai pergantian antar waktu diatur dalamPeraturan Organisasi KNPI.

BAB VIIIBADAN-BADAN KHUSUS

Pasal 32Status

Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom KNPI adalah alat kelengkapan DewanPengurus dalam merealisasikan program kerjanya yang dibentuk menurutkebutuhan oleh Dewan Pengurus sesuai tingkatannya.

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

34/36

Pasal 33Tugas dan Kewajiban

1. Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom KNPI bertugas melaksanakan programdan kegiatan-kegiatan KNPI sesuai dengan fungsi dan peran bidang masing-masing;

2. Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom KNPI mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan keahlian, minat/bakat serta profesi bagi DewanPengurus KNPI dan pimpinan/anggota OKP, dalam bentuk pendidikan,penelitian, kursus-kursus / pelatihan kerja praktis, olahraga / kesenian danegiatan lain sejenisnya;

3. Pimpinan Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom bertanggungjawab kepadaDewan Pengurus sesuai tingkatannya, serta setiap 6 (enam) bulan sekalimemberikan laporan tertulis yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan danprogramnya;

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom diatur

dalam Peraturan Organisasi KNPI.

BAB IXMAJELIS PEMUDA INDONESIA

Pasal 34Status

1. Majelis Pemuda Indonesia merupakan lembaga yang bekerja secara kolektifdan bertugas menyelenggarakan pengawasan, fasilitasi, mediasi danpenilaian terhadap kinerja Dewan Pengurus sesuai tingkatannya;

2. Anggota Majelis Pemuda Indonesia adalah tokoh- tokoh pemuda, mantanDewan Pengurus atau Ketua Umum /Ketua OKP (ex Officio) sesuaitingkatannya;

3. Majelis Pemuda Indonesia dibentuk disemua tingkatan Dewan Pengurus,terdiri dari;a. Majelis Pemuda Indonesia ditingkat Nasional;b. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi di Tingkat Provinsi ;c. Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota ditingkat Kabupaten Kota;d. Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan ditingkat Kecamatan.

4. Kepemimpinan Majelis Pemuda Indonesia terdiri dari Ketua, beberapa WakilKetua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris dan sejumlah anggota.

5. Dalam hal menjamin kesinambungan organisasi maka Anggota MajelisPemuda Indonesia disemua tingkatan dipilih oleh Formatur dan khusus untukKetua Majelis Pemuda Indonesia dipilih dengan salah satu cara sebagaiberikut yang ditetapkan oleh Formatur :

a. Dipilih oleh Anggota Majelis Pemuda Indonesia, dan atau;b. Dipilih oleh Formatur;c. Dipilih secara aklamasi oleh Ketua Formatur.

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

35/36

Pasal 35Tugas dan K ewajiban

1. Pengawasan, fasilitasi, mediasi dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1)pasal 34 di atas, dilaksanakan secara tertulis, obyektif, rasional dan disampaikanlangsung kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya dan atau disampaikanmelalui forum rapat konsultasi;

2. Dalam hal Dewan Pengurus Pusat tidak dapat menyelenggarakan Kongresselama 6 (enam) bulan setelah masa baktinya berakhir, maka Pimpinan MajelisPemuda Indonesia dapat menyelenggarakan Kongres setelah mendapatpersetujuan Rapat Majelis Pemuda Indonesia;

3. Dalam hal Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi/DaerahKabupaten/Kota/Kecamatan tidak dapat menyelenggarakan MusyawarahDaerah KNPI Provinsi/Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten-Kota/Musyawarah

Kecamatan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dalam tempo 6 (enam)bulan setelah masa baktinya berakhir, dan Dewan Pengurus diatas itu tidakberinisiatif melaksanakan Musyawarah Daerah maka Majelis Pemuda Indonesiasesuai tingkatannya dapat berinisiatif sebagai fasilitator/mediator untukmenyelenggarakan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi/Musyawarah DaerahKNPI Kabupaten-Kota/Musyawarah Kecamatan setelah mendapat persetujuanDewan Pengurus Pusat KNPI.

Pasal 36Rapat  – Rapat

1. Rapat Majelis Pemuda Indonesia adalah rapat yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan yang dihadiri oleh anggota Majelis PemudaIndonesia sesuai tingkatannya;

2. Rapat Majelis Pemuda Indonesia diselenggarakan untuk membahas,mengevaluasi, dan merumuskan penilaian terhadap kinerja Dewan PengurusKNPI sesuai tingkatannya serta mengambil kebijakan sesuai dengan fungsitugasnya.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 37Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

1. Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana danpengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan diIndonesia;

2. Bendahara Umum/Bendahara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekalimemberikan laporan keuangan kepada Rapat Pleno Dewan Pengurus;

3. Laporan Pertanggungjawaban keuangan harus disusun berdasarkan hasil auditoleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus sesuai tingkatannya dandisepakati oleh Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia;

8/17/2019 Ad & Art Knpi 2011

36/36

4. Khusus dalam penyelenggaraan Kongres dan Musyawarah Daerah KNPIProvinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Distrik, semua pemasukan danpengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada Dewan PengurusKNPI masa bakti berikutnya, melalui Panitia verifikasi yang dibentuk untukkepentingan itu, sesuai tingkatan organisasi.

BAB XI

ATRIBUT

Pasal 38

1. Lambang KNPI adalah seperti yang terdapat dalam Lampiran Anggaran RumahTangga ini, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi;

2. Lambang seperti tersebut pada ayat (1) dipergunakan untuk pembuatan bendera, jaket, vandel, dan identitas KNPI;

3. Bentuk, warna, penjelasan tata cara penggunaan dan pengaturan lebih lanjut jenis atribut seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini, diatur dalam lampiran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini;

4. Jenis Lagu meliputi Mars Pemuda Indonesia dan Hymne Pemuda Indonesiaseperti terdapat dalam lampiran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 39

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkankemudian melalui Peraturan Organisasi;

2. Hal-hal yang akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Organisasi,tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XIII

P E N U T U P

Pasal 40 Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari

 Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dalam Kongres XIII Pemuda/KNPI padatanggal 27 Oktober 2011 di Jakarta.

Ditetapkan di : JakartaPada Tanggal : 27 Oktober 2011