3

e-GovernmentPUK 332

S H A H R I L B U D I M A NGovernment Science Division

Raja Haji College of Social and Political Science

Tanjungpinang-Kepulauan Riau

E-mail: shahril2204@gmail.com

shahril budiman shahrilPng

Updated for 2014

Deskripsi Mata KuliahMata kuliah ini membahas hakikat e-government,argumentasi pentingnya e-government, dan prosespemerintahan berbasis information and communicationtechnology (ICT) / teknologi informasi dan komunikasi dalamrangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan urusan publik,antara lain untuk perluasan akses informasi publik,perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, danpelayanan publik

Silabus Perkuliahan

1. Penyampaian Silabus dan Need Assessment mahasiswa2. Pengertian e-Government, kemunculan, ruang lingkup,

dan manfaat e-Government3. Fase perkembangan e-Government4. Prakondisi penerapan e-Government5. Pembentukan masyarakat informasi (information society)6. Strategi Difusi dan Adaptasi Budaya e-Government7. E-Government dan pengelolaan urusan publik8. UTS

Lanjutan

9. E-Government dan reformasi birokrasi pemerintahan

10.E-Government dan pelayanan publik 11.E-Government dan demokratisasi 12.E-Government dan perencanaan pembangunan13.Paparan dan Diskusi Proyek e-Governance (1)14.Paparan dan Diskusi Proyek e-Governance (2)15.Prospek e-Government: Isu dan Agenda Riset 16.UAS

Metode Perkuliahan

• Ceramah dan diskusi• Proyek e-Governance• Wild Card

Wild Card

– Mahasiswa langsung mendapat nilai “A”

tanpa mengikuti UAS, berapa pun

komponen nilai lainnya, bila memenuhi

salah satu dari 2 alternatif ini:– Menang dalam kompetisi penulisan esai bertema e-

Government

– Mampu menciptakan aplikasi e-Governance yang

dapat diterapkan sebagai bagian dari sistem

informasi di Jurusan IP

Komponen Penilaian

• Tugas (30%)– Individual: Artikel/Book Reading (20%)– Kelompok: Proyek+Paparan(10%)

• UTS (30 %)

– Penguasaan teori/praktek

• UAS (40 %)

– Penguasaan teori/praktek.

Pustaka Rujukan• Al-Hakim, Latif. 2007. Global e-Government: Theory, Applications, and

Benchmarking. USA: Idea Group Publishing

• Anwar, M. Khoirul dan Asianti Oetojo. 2004. SIMDA: Aplikasi SistemInformasi Manajemen bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

• Center for Democracy and Technology. 2002. The e-Government Handbook for Developing Countries. Diunduh dari www.infodev.org

• Chen, Hsinchun, et.al. (eds). 2008. Digital Government: e-Government Research, Case Studies, and Implementation. USA: Springer.

• Coleman, Stephen dan Jay G. Blumler. 2009. The Internet and Democratic Citizenship: Theory, Practice, and Policy. UK: Cambridge.

• Druke, Helmut. 2005. Local Electronic Government: A Comparative Study. London and NY: Routledge.

Side a

#Lanjutan1

• Dunleavy, Patrick, Helen Margetts, Simon Bostow, Jane Tinkler. 2006. Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and e-Government. Oxford: Oxford University Press.

• Holmes, Douglas. 2002. E-Governance, e-Business Strategies for Government. USA: Nicholas Brealey Publishing.

• Huang, Wayne, Keng Siau, dan Kwok Kee Wei. 2005. Electronic Government Strategies and Implementation. USA: Idea Group Publishing

• Indrajit, Richardus Eko. 2007. E-Government in Action. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

• _____. 2003. E-Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

• Lembaga Administrasi Negara. 2001. Menguak Peluang dan Tantangan Administrasi Publik. Jakarta : LAN.

• Melitski, James. 2003. “Capacity and e-Government Performance: An Analysis based on Early Adopters of Internet Technologies in New Jersey”. Dalam Public Performance and Management Review, Vol. 26 No. 4, June.

Side b

• Norris, Donald F. 2007. Current Issues and Trends in e-Government Research. USA: CyberTech Publishing

• OECD. 2002. E-Government and Organizational Change. USA: OECD.

• Pani, Ashis K. dan Amit Agrahari. 2007. e-Procurement in Emerging Economies: Theory and Cases. USA: Idea Group Publishing.

• Rahardjo, Budi. 2003. “Menjembatani Kesenjangan Digital di Indonesia”. Makalah, disampaikan di Habibie Centre, 14 Januari.

• SIDA. 2009. ICT for Democracy. Johannesburg: APC National ICT Policy Advocacy

• Simon, Leslie D. dkk. 2003. Demokrasi dan Internet: Kawan atau Lawan ?. Yogyakarta : Tiara Wacana.

• Sonhaji, Ahmad, dkk. 2002. Teknologi Informasi dan Pembangunan Multisektor. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

• Van Grembergen, Wim. 2004. Strategies for Information Technology Governance. USA: IDEA Group Publishing.

• Wilhelm, Anthony G. 2003. Demokrasi di Era Digital. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

• Young, S.L. 2003. E-Government in Asia: Enabling Public Service Innovation in the 21st Century. Singapore : Times Media.

• Yun, Hyun Jung dan Cynthia Opheim. 2008. “Building on Success: The Diffusion of e-Government in the American State”. Dalam Electronic Journal of e-Government Vol. 8, Issue I.

Side c

#Lanjutan2

• UNDESA. 2003. e-Government Readiness Assessment Survey. New York: UNDESA.

• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

• UU No. 28 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

• Keppres No. 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.

• Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.

• Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

• Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah.

#Lanjutan3

Latar Belakang E-Government

Reinventing Government diberbagaiNegara maju

Timbul paradigma baru

“Mengelola Institusi

Pemerintahan”

NEW PUBLIC MANAGEMENT

(NPM)

Cara pandang baru dalam mengelola

institusi atau lembaga pemerintahan

(sector public).

Orientasi lebih mengedepankan pelayanan kepada kepentingan masyarakat daripada kepentingan pemerintahan

NPM paradigm, membutuhkan perubahan mindset dari para pelaku (Birokrat)

Manajemen institusi

pemerintah menjadi

lebih efektif

Sesuai kebutuhan

masyarakat yang

dilayaninya

Ditunjang teknologi informasi terpusat (Information Technology Center)

Redefining E-Government

• The use by government agencies of information technologies

• Such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government

Source:

Noted

±

SUMBERINDIKATOR

Berorientasi Hasil Berorientasi Proses

Mc. Donald & Lawton (1977) a. Efficiency

b. Effectiveness

Salim & Woodword (1992) a. Economy

b. Efficiency

c. Effectiveness

d. Equity

Lenvine (1990) a. Responsivitas

b. Responsibilitas

c. Akuntabilitas

Zeihaml, Parasuraman & Berry

(1990)

a. Tangibles a. Reability

b. Responsiveness

c. Assurance

d. Empathy

Standar Pelayanan Publik (Kep.

MENPAN 63/2004)

a. Waktu penyelesaian

b. Biaya Pelayanan

c. Produk Pelayanan

a. Prosedur Pelayanan

b. Sarana Prasarana Pelayanan

c. Kompetensi Petugas

Asas Pelayanan Publik

(Kep. MENPAN 63/2004)

a. Transparansi

b. Akuntabilitas

c. Kondisional

d. Partisipatif

e. Kesamaan Hak

f. Keseimbangan Hak & Kewajiban

Prinsip Pelayanan Publik

(Kep. MENPAN 63/2004)

a. Ketepatan Waktu

b. Akurasi

a. Kesederhanaan

b. Kejelasan

c. Keamanan

d. Keterbukaan

e. Tanggungjawab

f. Kelengkapan Sarana & Prasarana

g. Kenyamanan

h. Kedisiplinan, Kesopanan &

Keramahan

i. Kemudahan Akses

Gibson, Ivancevich Donelly

(1990)

a. Kepuasan

b. Efisiensi

c. Produksi

a. perkembangan

b. Keadaptasian

c. Kelangsungan Hidup

Konteks Pelayanan

Paradigma Baru

Referensi yg Dimiliki

Anggota Org, Penyelenggaraan

Pelayanan

Referensi yg Dimiliki

o/ pengguna, Jasa Pelayanan /

Konsumen

±

±

Momen Kritis PelayananDalam membentuk opini konsumen

Atau pengguna jasa pelanggan

INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK

Suaedi., Wardiyanto ; 2010

POTRET PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

“government-owned or operated systems of information

and communications technologies (ICTs)

that transform relations with citizens, the private sector and/or other

government agencies,

so as to promote citizen empowerment, improve service delivery, strengthen

accountability, increase transparency, or improve government efficiency”

• PemanfaatanTIK

• Transformation

relasi

Peningkatan-peningkatan:

Pemberdayaan masyarakat

Pelayanan publik

Transparansi dan akuntabilitas

Efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan

E-Government Background

Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada instansi pemerintah adalah:

SATU

Mengidentifikasidan menguraikantingkatpemanfaatanteknologi informasidan komunikasidalam pelayananpublik di beberapainstansipemerintah pusatmaupun daerah

DU

A Mengidentifikasidan menguraikantingkat optimalitasimplementasipemanfaatanteknologi informasidan komunikasidalam pelayananpublik di instansipemerintah pusatmaupun daerah,

TIG

A Menganalisisfaktor-faktor yang mempengaruhitingkat ataukualifikasi dalamimplementasipemanfaatanteknologi informasidan komunikasidalam pelayananpublik di instansipemerintah tingkatpusat maupundaerah,

EMPA

T Menyusun model dan strategipeningkatanpemanfaatanteknologi informasidan komunikasibagi instansipemerintah

E-Government Background | Advantages

With the use of this material you accept the following

use and terms conditions. Not allowed to copy and paste

without citation

E-Mail : shahril2204@gmail.com

Hp : +6285274060744

Thanks for your attention

Or Question

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

shahril budiman

shahrilPng

Program Studi Ilmu Pemerintahan |

Copyright 2013