Jurnal Cakrawala E ISSN 2655-1969
153
SIGNIFIKANSI PERAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS NEGARA ENTIKONG
PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO
Oleh
Triesanto Romulo Simanjuntak1
ABSTRACT
After the cold war ended, the study of international relations underwent significant changes related to the issues faced by a country. The focus on the country becomes a major focus in the level of analysis discussed in the study of international relations, but changes occur in how the country is able to provide prosperity in the country. The role of the state then becomes a central study in seeing the dynamics of the power that is presented. State management in the border region is also a measure in improving the welfare of a country. Indonesia, which has 9 border areas with other countries, then presents different problems at each border. One of the borders highlighted in the study is the Entikong border which divides Indonesia and Malaysia. Since 2016, Joko Widodo who has the desire to bring the country in all regions of Indonesia has made the border regions not immune from the policies issued by him. The purpose of the research in this paper is to identify the role of the state in the development of PLBN in Entikong.
Neoclassical theory is one theory that looks at the role of the state in economic activity. Neoclassics also then need a political perspective on economic activity, especially in market failures. This makes neoclassical theory have a significant difference from classical theory. The use of theory wants to see how Joko Widodo as a state representative presents the country to ensure community activity continues.
The results of the study then showed that during Joko Widodo's administration, the border area was the area that was the focus of policy. This is evidenced by the revitalization of the border region by placing several state instruments in the border region by the establishment of the Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) by placing several institutions that support the agency. The revitalization function is also then presented with a plan to build a land post in the area around the border. Because researchers conduct direct research, it is factually important to seriously develop border areas. Because the Entikong area is directly adjacent to Kuching, which is the top 3 Malaysian states that are economically advanced. This is inversely proportional to Entikong which is part of West Kalimantan Province which is not even in the top 10 contributors to GDP in Indonesia.
Keywords: country, welfare, neoclassical, border
1 Staff pengajar di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (FISKOM), Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).
Triesanto R Signifikansi Peran Negara
154
1. PENDAHULUAN
Studi Hubungan Internasional adalah studi yang mempelajari tentang
perkembangan politik di suatu negara, baik secara internal maupun eksternal
yaitu kaitannya dengan hubungan bilateral dan multilateral. Studi Hubungan
Internasional pada awalnya (sebelum Perang Dingin) hanya fokus bagaimana
suatu negara mengadapi ancaman dari negara lain, kemudian setelah masa
Perang Dingin terjadi perubahan yang signifikan terkait isu yang dihadapi
sebuah negara. Negara-negara kemudian mulai melihat bagaimana
meningkatkan kesejahteraan di dalam negara mereka melalui penguatan
ekonomi masyarakat ataupun secara struktur melalui organisasi regional
maupun internasional
Masalah kesejahteraan ini kemudian dilihat secara menyeluruh. Negara
sebagai aktor utama dalam memperkuat aspek kesejahteraan kemudian dapat
dianggap sebagai fokus utama dalam analisis studi Hubungan Internasional.
Peran negara kemudian sentral dalam hal pembuatan kebijakan dan juga
membuat sebuah kerangka kerjasama bilateral ataupun multilateral dalam
mendukung proses peningkatan kesejahteraan sebuah negara. Sentralisasi
peran negara ini kemudian dapat dilihat dalam proses pembuatan kebijakan
yang terpusat ataupun pembagian peran dengan pemerintah daerah, karena
pada kenyataannya unit wilayah atau daerah mampu untuk menguasai dan
memahami segala macam aspek permasalahan yang terjadi dalam rumpun
kajian daerah ataupun wilayah.
Studi perbatasan merupakan sebuah studi kasus menarik dalam
perspektif studi Hubungan Internasional. Sebagai wilayah yang menjadi
pembatas langsung antara suatu negara, daerah perbatasan kemudian
menyimpan berbagai potensi dan juga permasalahan. Secara letak, perbatasan
kemudian selalu terletak jauh dari ibukota suatu negara, bahkan jauh dari
ibukota provinsi atau distrik sebuah negara. Ini mengakibatkan perbatasan
sering dikelola sebagai ‘sudut belakang’ sebuah negara. Artinya daerah
perbatasan minim perhatian dari pemerintah pusat ataupun provinsi karena
Signifikansi Peran Negara Triesanto R
155
letaknya yang cukup jauh. Akibat letak ini kemudian permasalahan yang timbul
dalam perbatasan diantaranya tingkat kriminalitas yang cukup tinggi yang
dikarenakan minimnya aparatur negara untuk melakukan monitoring ataupun
tingkat kesejahteraan yang berbeda jauh antara ibukota provinsi ataupun
daerah perbatasan. Ini membuat masyarakat perbatasan meningkatkan
kesejahteraan mereka dengan cara melakukan kegiatan atau aktivitas-aktivitas
dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang cenderung melanggar hukum
wilayah atau negara mereka.
Studi Hubungan Internasional dalam isu kasus perbatasan kemudian
menyoroti hal-hal ini. Peningkatan peran negara dalam peningkatan
kesejahteraan atau pengurangan ancaman wilayah perbatasan cenderung
menjadi sebuah isu yang kemudian dibahas dan dianalisis. Namun, selain dari
pada itu masyarakat sebagai unit analisis yang juga cukup penting untuk dilihat
bagaimana masyarakat melakukan kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan
mereka. Karena memang sebagai satu negara kepulauan salah satu kelemahan
terbesar Indonesia adalah negara ini terlalu besar untuk dilihat dan dianalisis
peran negara di wilayah perbatasan. Karena ada kurang lebih 9 wilayah
perbatasan yang berbatasan langsung dengan Indonesia yang membuat setiap
wilayah tentu memiliki permasalahannya masing-masing. Aktivitas masyarakat
di 9 wilayah perbatasan tentu kemudian dibedakan dari pola perilaku yang
tercipta, budaya yang ada dan negara yang berbatasan langsung yang
menentukan bagaimana aksi mereka.
Secara geografis, Indonesia terletak di wilayah yang cukup strategis.
Indonesia berada di 2 benua besar yaitu Asia dan Asutralia dan juga 2 kawasan
penting yaitu Asia Tenggara dan juga Pasifik. Letak geografis ini mengakibatkan
Indonesia berbatasan langsung dengan 3 negara di wilayah Indonesia, yaitu
Malaysia, Papua Nugini (Papua New Guinea) dan juga Republik Demokratik
Timor Leste (semenjak tahun 2002). Setiap wilayah perbatasan yang berbatasan
langsung dengan ketiga negara ini kemudian menyimpan potensi dan masalah
yang mengikuti berbeda-beda. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat tentu
Triesanto R Signifikansi Peran Negara
156
menentukan bagaimana pola perilaku yang terjadi di kawasan-kawasan
perbatasan ini.
Indonesia yang telah merdeka semenjak tahun 1945 mengalami 7 kali
masa pergantian Presiden ataupun kepala negara. Sebagai negara dengan sistem
presidensial tentu presiden memiliki peran sentral dalam aktivitas peningkatan
kesejahteraan negara Indonesia tak terkecuali di wilayah perbatasan. Namun
secara umum, tidak semua presiden memiliki fokus dalam permasalahan
pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal
pembangunan. Presiden pertama Ir. Soekarno menjabat selama kurang lebih 22
tahun. Selama kurang lebih 22 tahun, adalah masa awal perpolitikan Indonesia.
Gejolak politik Indonesia terlihat dari sistem pemerintahan Indonesia yang
berubah-ubah di masa Presiden Soekarno. Sistem parlementer, serikat bahkan
kembali lagi ke sistem presidensial adalah salah satu gejolak politik yang terjadi
di masa pemerintahan presiden pertama Indonesia. Artinya fokus pemerintahan
Soekarno pada masa itu adalah meletakkan fondasi awal terbaik yang menjadi
dasar pemerintahan Indonesia dalam tahun-tahun awal hadirnya negara
Indonesia.
Presiden setelah Soekarno adalah Soeharto memiliki pola kepemimpinan
yang cenderung sentralistik. Walaupun memiliki sebuah program
pembangunan yang bernama PELITA (Pembangunan Lima Tahun), dimana
dalam masing-masing 5 tahun pemerintah memiliki sektor tertentu yang
menjadi fokus pembangunan (identik juga dengan nama pembangunan
sektoral), namun kecendrungan untuk menyoroti secara khusus wilayah
perbatasan cenderung diabaikan. Bahkan tidak jarang wilayah-wilayah provinsi
yang tidak berada di Pulau Jawa menjadi wilayah yang menjadi sorotan minor
oleh Presiden Soeharto di kala itu. Walaupun ada hal positifnya dimana fokus
Soeharto dalam pembangunan terutama sektor pertanian membuat Indonesia
diapresiasi oleh dunia sebagai salah satu negara lumbung padi dunia di masa itu.
Setelah era Soeharto, Indonesia mengalami sebuah iklim demokrasi yang
cukup besar, tidak hanya di tataran budaya politik elitis, namun juga bahkan di
Signifikansi Peran Negara Triesanto R
157
tataran lapisan masyarakat. Iklim demokrasi yang cukup masif membuat
peropolitikan Indonesia cenderung tidak stabil. Ini dibuktikan setelah Soeharto
menjabat terjadi 3 kali proses pergantian Presiden yang berdekatan. B.J. Habibie
sebagai wakil presiden pada masa terakhir kepemimpinan Soeharto kemudian
diangkat menjadi Presiden. Habibie kemudian menjabat hanya selama kurang
dari 3 bulan masa kepemimpinan. Setelah Habibie lengser kepemimpinan
kemudian beralih ke Abdurrahman Wahid (akrab disapa Gus Dur). Gus Dur
terpilih melalui pemilihan yang dilakukan oleh legislatif pada masa itu. Namun,
Gus Dur hanya menjabat selama kurang lebih 2 tahun dan digantikan oleh wakil
presidennya pada masa itu yaitu Megawati Soekarnoputri. Megawati hanya
melanjutkan masa kepemimpinan Gus Dur dan hanya menjabat selama kurang
lebih 3 tahun. Kedua presiden ini tidak memiliki catatan menarik dalam
pembangunan di wilayah perbatasan.
Lima tahun setelah era reformasi (demokrasi) berjalan di Indonesia,
kestabilan politik Indonesia terjadi. Ini dibuktikan dengan adanya seorang
pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia dan beliau kemudian
menjabat selama 2 periode kepemimpinan atau kurang lebih selama 10 tahun.
Susilo Bambang Yudhoyono (akrab disapa SBY) adalah seorang presiden yang
memiliki latar belakang militer yang kemudian menjadi presiden ke-6 di negara
Indonesia. Fokus SBY dalam pembangunan Indonesia kemudian bersandar pada
6 bidang yaitu terkait pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan,
stabilitas harga, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan ketahanan
energi.2 Presiden SBY tidak memiliki isu khusus dalam pembangunan di wilayah
perbatasan Indonesia.
Pada tahun 2014 setelah 2 periode masa kepemimpinan SBY, Joko Widodo
(akrab disapa Jokowi) kemudian menjadi presiden Indonesia yang ke-7. Di masa
kampanye Jokowi, beliau mengangkat 9 nawacita3 dalam program dia ketika
terpilih menjadi presiden. Menariknya, dari ke-9 nawacita tersebut sorotan
2 Diambil dari situs https://nasional.kontan.co.id/news/ini-6-program-prioritas-sby-sampai-2014 , diakses pada tanggal 4 September 2018 pukul 10.57 WIB. 3 Nawacita diambil dari Bahasa Sansekerta yang berarti ‘visi-misi’.
Triesanto R Signifikansi Peran Negara
158
kemudian diarahkan kepada nawacita ke-3 terkait dengan keinginan
pemerintah Indonesia untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Kelemahan selama ini baik itu dari masa era pemerintahan pertama Indonesia
sampai pada era demokrasi saat ini memang tidak ada pemimpin yang secara
eksplisit menyatakan ketertarikan dan fokus pembangunan di daerah secara
khusus, dan Jokowi menyatakan daerah menjadi fokus khusus pemerintahan
yang dia pimpin kelak dalam 5 tahun pertama kepemimpinan beliau.
Setelah 2 tahun berkuasa, Jokowi kemudian mulai merealisasikan
nawacita dia yang ke-3 tersebut. Tahap I pembangunan perbatasan dilakukan
sejak tahun 2016 di 7 PLBN (Pos Lintas Batas Negara). Sejak tahun 2106 Jokowi
membangun 7 PLBN yang tersebar dari Pulau Kalimantan sampai Papua. PLBN
adalah salah satu wujud hadirnya peran negara dalam proses monitoring
wilayah perbatasan. Sebagai kantor perwakilan negara, PLBN memiliki otoritas
dalam hal perijinan baik dalam bentuk barang ataupun manusia. PLBN juga
dianggap sebagai wajah muka pertama bagi negara tetangga ketika masuk ke
wilayah Indonesia.
PLBN Entikong adalah satu dari pembangunan PLBN Tahap I yang
dilakukan oleh Jokowi. PLBN Entikong kemudian diresmikan oleh Joko Widodo
pada tanggal 21 Desember 2016. PLBN Entikong yang terletak di provinsi
Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sanggau berada kurang lebih 6 jam
waktu perjalanan darat dari Pontianak (ibukota Provinsi Kalimantan Barat). Ini
membuat selama ini lokasi PLBN Entikong terlalu jauh dari lokasi ibukota
provinsi. Pada tanggal 21 Desember 2016 tersebut, Presiden Joko Widodo
kemudian datang langsung bersama rombongan untuk melakukan peresmian
bangunan di PLBN Entikong. Ini adalah pertama kalinya semenjak tahun 1989
terjadi pembangunan kembali di PLBN Entikong sejak 27 tahun berdiri. Peran
negara kemudian menjadi penting dan menarik untuk melihat bagaimana
signifikasi peran negara dalam pembangunan PLBN Entikong pada masa
pemerintahan Joko Widodo?
Signifikansi Peran Negara Triesanto R
159
2. KAJIAN PUSTAKA
2.1. Konsep Negara
Dalam kajian Hubungan Internasional, negara adalah salah satu aktor
yang paling tinggi jika kita berbicara tentang kekuasaan. Negara sering dianggap
menguasai panggung politik tertinggi melalui otoritas kebijakan dan peraturan
yang mereka miliki. Di era demokrasi saat ini perwujudan dari aktor negara
kemudian diwujudkan sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku di
negara tersebut. Jika kemudian sistem pemerintahan parlementer kita melihat
bahwa aktor negara yang kemudian menjadi sorotan utama kemudian Perdana
Menteri (kabinet) dan juga Presiden (dalam kebijakan politik luar negeri). Pada
sistem presidensial, sorotan utama sebagai aktor adalah presiden.
Pada kasus yang diangkat kemudian adalah kebijakan Presiden semenjak
masa kampanye yang menjadi sorotan. Bagaimana peran beliau selaku pemilik
kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembangunan di Indonesia kemudian
menjadi sebuah sorotan penting. Sorotan ini kemudian turun melalui aparatur
negara baik yang menjadi alat perpanjangan tangan presiden selaku pemimpin
negara yang tentunya tidak selalu berada di Entikong untuk melakukan
monitoring.
2.2. Konsep Power
Aktivitas politik suatu negara tentu selau berlandaskan bagaimana relasi
power atau kekuasaan itu tercipta. Karena tujuan setiap aktor dalam analisis
hubungan internasional selalu melihat bagaimana setiap aktor mendapatkan
power mereka dalam setiap aksi dan kebijakan. Namun pada kenyataannya
memang power itu sendiri sulit untuk didefiniskan secara harfiah.
Kecendrungan analisis terhadap konsep power suatu negara hanya melihat apa
aspek-aspek yang dapat terlihat dan terukur seperti misalnya jumlah penduduk,
Triesanto R Signifikansi Peran Negara
160
wilayah (teritori), kapabilitas ekonomi, kekuatan militer, stabilitas politik dan
bahkan juga kepiawaian aktor dalam melakukan kegiatan diplomasi.4
Untuk melihat power dalam suatu negara ada 3 karakteristik utama yang
kemudian ukuran dan analisis terkait power dapat dikembangkan.
a. Power bersifat dinamis, artinya power dapat berubah-ubah
(meningkat/menurun).
b. Power bersifat relatif, artinya power dapat diperbandingkan dengan power
yang dimiliki oleh aktor lain.
c. Power bersifat situasional dan multidimensi, artinya power dapat terlihat
suatu waktu dan bisa ditunjukkan melalui berbagai macam aspek.
Pada kasus yang dilihat terkait perbatasan kemudian analisis peneliti
terkait isu tentu melihat bagaimana power yang coba dihadirkan oleh Joko
Widodo selaku pemimpin tertinggi. Di sini akan dilihat dalam dimensi atau
situasi tertentu dimana Jokowi memiliki nawacita yang kemudian diemban
untuk kembali membangun pos lintas batas negara di Entikong agar kehadiran
dan relasi power yang diinginkan dapat tercipta bagi masyarakat. Artinya disini
analisa power yang diinginkan selain berdasarkan pada dimensi waktu pada
pemerintahan Joko Widodo, juga melihat peningkatan power yang coba
dibangun. Peningkatan power ini dilihat dari bangunan-bangunan pendukung
lainnya yang dibangun untuk menunjang kinerja operasional PLBN. Dan paling
penting juga melakukan perbandingan power (relasi) antara negara Indonesia
dan Malaysia sesuai dengan wilayah-wilayah perbatasan yang negara ini miliki
dan saling bersinggungan.
2.3. Teori Neoklasik
Teori neoklasik adalah sebuah teori yang memberikan sebuah sudut
pandang yang lebih dalam dari teori ekonomi klasik. Teori neoklasik masih sama
4 DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 7.
Signifikansi Peran Negara Triesanto R
161
dengan teori klasik dimana percaya pada tindakan individu dalam kegiatan
ekonomi. Namun dalam teori neoklasik tindakan ekonomi kemudian ditentukan
dari bagaimana logika yang dibangun oleh individu (subjektivitas). Tindakan
ekonomi yang dilakukan oleh individu berdasar pada pilihan yang dibatasi
(constrained choice). Pilihan ini akan menentukan bagaimana individu
kemudian membuat pilihan dalam tindakan ekonomi mereka. Untuk itu karena
berada pada keadaaan yang terbatas individu kemudian akan berusaha untuk
mencapai level kepuasan tertinggi untuk mencapai kebutuhan, sehingga tingkat
kebahagiaan (hapiness) yang tertinggi dicapai sesuai dengan sumber daya yang
tersedia.
Faktor keterbatasan sumber daya ini membuat individu akan membuat
sebuah pilihan rasional. Pilihan rasional ini kemudian dilakukan untuk
mendapatkan level kepuasan subjektif yang setingi mungkin bagi individu.
Pilihan rasional ini kemudian gunanya untuk memaksimalkan kesejahteraan
yang dimiliki oleh individu dan kelompok. Pilihan rasional yang ada digunakan
untuk mendapatkan kepuasan, kegunaan dan kebahagiaan yang ada. Pilihan
rasional merupakan sebuah konsep yang lazim dipakai dalam teori-teori politik,
seperti halnya realisme. Namun dalam pilihan rasional realisme mempunyai
scope yang lebih besar daripada pilihan rasional yang ada dalam neoklasik. Di
dalam realisme pilihan rasional diarahkan kepada aktor yang ingin
mendapatkan keuntungan tertinggi dalam kebijakan yang diambil. Akan tetapi
dalam neoklasik konsep pilihan rasional lebih diarahkan kepada pilihan dalam
memaksimalkan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan.
Pada konsep pilihan rasional yang ada di neoklasik ini, kemampuan
individu untuk membuat pilihan kemudian berada pada kemungkinan 2
keadaan, yaitu :
1. Memilih di antara pilihan untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Ini
terjadi dalam keadaan dimana pilihan tersedia banyak, dan pilihan terbaik
diambil untuk mempertimbangkan bagaimana satu pilihan
mempengaruhi kepuasan. Contoh : memilih sekolah.
Triesanto R Signifikansi Peran Negara
162
2. Memilih di antara keterbatasan sumber daya individu. Ini terjadi ketika
individu hanya memiliki sumber daya yang betul-betul terbatas, sehingga
dia akan memilih satu pilihan yang terbaik yang dapat mengakomodir
kepuasan terbaik yang dia miliki. Contoh : individu memilih salah satu
barang dimana barang tersebut dianggap dapat meangkomodir kepuasan
dia. Pilihan ini cenderung menunjukkan sebuah utility yang cukup luas
dari barang tersebut.
Dalam sebuah keadaan tertentu, terutama keadaan langka (scarcity)
memilih adalah salah satu cara untuk memperbesar peluang mendapatkan level
kepuasan terbaik bagi individu. Itu juga memberikan alasan bagaimana sebuah
barang dapat lebih berguna dan memberikan kepuasan bagi para individu yang
memakainya. Faktor kelangkaan kemudian menjadi sebuah konsep yang
penting dalam kegiatan ekonomi. Kelangkaan tidak hanya terjadi karena
sumberdaya yang tidak terpenuhi, namun kelangkaan juga terjadi ketika
individu sudah mengkonsumsi tapi tetap tidak merasa puas dengan pilihan yang
telah dipilih.
Teori neoklasik percaya terhadap kepuasan tidak hanya di level individu
tapi juga dalam hal kelompok, dalam arti ini merupakan salah satu sudut
pandang yang cukup luas dari neoklasik dibanding teori klasik. Neoklasik
berpendapat bahwa sebuah kelompok mendapatkan kesejahteraan yang
maksimal ketika semua anggota dari kelompok itu berhasil memaksimalkan
kesejahteraan dari semua individu dalam kelompok itu saling terkait.5
Kelompok ini disini akan diartikan sebagai masyarakt perbatasan ataupun
negara yang dapat menentukan bagaimana level kepuasaan anggota dalam
kelompok tersebut.
5 James A. Caporasso & David P. Levine, Teori-Teori Ekonomi Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 195.
Signifikansi Peran Negara Triesanto R
163
2.3.1. Logika Ekonomi-Politik dalam Pandangan Teori Neoklasik
Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat adalah satu-kesatuan yang
digunakan untuk mendapatkan keuntungan tidak hanya peningkatan kapital,
tapi juga untuk mensiasati kekurangan sumber daya yang terjadi. Tindakan-
tindakan politik dalam ekonomi inilah yang membuat logika ekonomi dalam
pemenuhan kebutuhan berkelindan dengan logika politik dalam kebijakan yang
menentukan arah dan tujuan individu dalam aktivitas ekonomi mereka. Dari sini
termanologi ekonomi-politik hadir untuk menganalisa tindakan manusia dalam
aktivitas ekonomi yang bersinggungan dengan proses kebijakan dan putusan
yang dia lakukan di dalam aktivitas politik. Dalam arti, tidak jarang bahwa
ekonomi tidak serta-merta menghilangkan pandangan politik yang dilakukan
oleh individu dalam kesehariannya.
Dalam neoklasik, ekonomi dipandang sebagai proses dimana individu
berusaha memaksimalkan pemenuhan terhadap kebutuhan berdasarkan
sumberdaya yang ada, ini juga dapat diartikan sebagai memaksimalkan
distribusi dari sumber daya tersebut. Kegiatan memaksimalkan kebutuhan ini
terjadi di dalam institusi-institusi politik. Ini membuat pandangan neoklasik
tidak abai terhadap organisasi politik sebagai wadah individu untuk dapat
memaksimalkan kebutuhan dan keinginan mereka. Tujuan dari tindakan dalam
institusi politik ini yaitu adalah bagian dari penghematan (economizing) dari
sumberdaya yang terbatas.
Kegiatan ekonomi tentu dihadirkan dalam konsep pasar, sebagai
pertemuan antara pembeli dan penjual dalam aktivitas ekonomi. Dalam
pandangan neoklasik, pasar adalah tempat dimana terjadi sebuah peningkatan
level kesejahteraan individu untuk meningkatkan level kepuasan mereka dalam
aktivitas ekonomi. Pasar adalah sebuah institusi yang memungkinkan
terbentuknya peluang yang maksimal bagi pertukaran secara bebas sehingga
efisiensi dapat terwujud. Pasar juga adalah sebuah sistem yang terdiri dari
transaksi-transaksi yang dilakukan secara sukarela antarbeberapa pemilik
properti yang independen yang semuanya sama-sama mengejar kepentingan
Triesanto R Signifikansi Peran Negara
164
pribadi. Di dalam neoklasik, transaksi ini baru akan terjadi kalau dianggap bisa
memberikan peningkatan kesejahteraan bagi kedua belah pihak yang terlibat
dalam transaksi. 6
Neoklasik juga memerlukan sudut pandang politik, terutama jika terjadi
sebuah kegagalan pasar. Neoklasik akan melihat sebuah kegagalan dimana
pasar justru tidak berhasil memberikan peluang kepada individu-individu
untuk mencapai pemenuhan kebutuhan yang maksimal sesuai dengan sumber
daya yang tersedia. Posisi politik tidak betul-betul diabaikan oleh neoklasik, ini
merupakan sebuah pandangan yang sedikit berbeda dari pandangan klasik yang
cenderung mengabaikan peran pemerintah atau negara yang justru akan
merusak tatanan ekonomi politik.
3. ANALISA DAN PEMBAHASAN
3.1. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong
PLBN Entikong adalah pos lintas batas pertama di Indonesia yang
beroperasi sejak 1 Oktober 1989 pada masa pemerintahan Soeharto.
Pengelolaan terkait PLBN Entikong ini kemudian berpindah-pindah dari di
bawah pemerintah Kabupaten Sanggau, lalu kemudian beralih kepada Provinsi
Kalimantan Barat dan sekarang kemudian dikelola oleh Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPP) yang berada di bawah Kementerian Dalam
Negeri.7
BNPP kemudian membuat sebuah pengarahan tentang 2 dimensi aspek
pengelolaan perbatasan yaitu antara lain melihat pengelolaan batas wilayah
negara (border) dan juga pembangunan kawasan perbatasan (frontier). Dalam
6 Ibid, hlm. 200. 7 Diambil dari situs https://regional.kompas.com/read/2018/08/17/16052051/pertama-kali-plbn-entikong-gelar-upacara-hut-ri-ke-73 , diakses pada tanggal 4 September 2018 pada pukul 15.23 WIB.
Signifikansi Peran Negara Triesanto R
165
dimensi ini dapat dilihat bahwasanya tidak hanya daerah yang berbatasan
langsung saja yang menjadi fokus, tapi juga kawasan sekeliling perbatasan
(frontier) juga mengalami dampak dari pembangunan. Penjelasan terkait
perbatasan juga diperkuat dengan keinginan BNPP untuk melakukan 4 aspek
pengelolaan batas wilayah negara.8
1) Aspek pengelolaan batas negara wilayah darat
2) Aspek pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara
3) Aspek pengelolaan lintas batas negara
4) Aspek pengamanan perbatasan negara
Identifikasi awal permasalahan yang sering menjadi laporan di wilayah
perbatasan Kalimantan Barat adalah terkait ancaman masuknya orang-orang
secara ilegal (tanpa surat-surat sah) dan juga penyelundupan narkotika.9
Potensi besar wilayah atau kawasan Entikong adalah wilayah ini berbatasan
langusung dengan Malaysia, salah satu negara sahabat Indonesia di kawasan
Asia Tenggara. Akan tetapi kesamaan rumpun dan bahasa membuat identifikasi
manusia yang masuk ke masing-masing negara menjadi sulit karena ada
kemiripan secara fisik. Arus masuk manusia yang terjadi di wilayah PLBN
Entikong mencapai 700-1000 orang di waktu normal. Namun pada hari-hari
tertentu, misalnya hari libur (agama atau tahun baru) jumlah pelintas yang
masuk ke perbatasan Entikong meningkat sampai lebih dari 100%.10
Proses pembangunan PLBN Entikong yang diresmikan pada 21 Desember
2016 tidak hanya berhenti sampai pembangunan PLBN saja. Untuk
meningkatkan kawasan perbatasan (frontier) pemerintah juga membangun
pelabuhan darat yang berjarak kurang lebih 10 km dari PLBN Entikong. Selain
8 Diambil dari situs www.setkab.go.id , terkait laporan tentang “Informasi Umum tentang Pos Lintas Batas Negara (PLBN)”, diakses pada tanggal 25 April 2018. 9 Ibid. 10 Hasil wawancara wartawan Kompas kepada Kepala Bidang Pengelolaan PLBN Entikong Viktorius Dunand yang ditulis di harian Kompas.com (https://regional.kompas.com/read/2018/08/17/16052051/pertama-kali-plbn-entikong-gelar-upacara-hut-ri-ke-73), diakses pada tanggal 4 September 2018 pada pukul 15.45 WIB.
Triesanto R Signifikansi Peran Negara
166
dari pada itu peningkatan kawasan perbatasan juga dilihat dari pembangunan
infrastruktur lainnya yang akan ditingkatkan seperti pasar dan infrastruktur
lainnya. Untuk itu pemerintah yang diwakili juga oleh Kementrian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan bahwa ada
alokasi dana sebesar Rp 23 triliun untuk peningkatan pembangunan di 3
kabupaten Kalimantan Barat.11
3.2. Menguatnya Peran Negara dalam Revitalisasi PLBN Entikong
Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa PLBN Entikong sudah
dibangun dan beroperasi sejak tahun 1989. Pada saat ini, PLBN Entikong sedang
mengalami proses revitalisasi peran dan tata kelola oleh Pemerintahan
Indonesia. Salah satu revitalisi peran yang kemudian diemban oleh PLBN adalah
secara struktur tanggung jawab PLBN diletakkan kepada sebuah badan yang
bernama “Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)”. BNPP ini diletakkan
di bawah Kementerian Dalam Negeri selaku perwakilan langsung negara
ataupun pemerintahan pusat. Dalam posisi struktur letak PLBN kemudian
diletakkan pada struktur yang strategis dalam koordinasi kementrian dan
memiliki sebuah badan pengelola yang secara spesifik mengurus PLBN.
Sehingga PLBN tidak perlu harus menunggu pusat, dalam hal ini Kementrian
Dalam Negeri.
PLBN kemudian diharapkan menjadi garda terdepan dalam
pengembangan wilayah daerah perbatasan. Untuk itu kemudian konsep “PLBN
Terpadu” hadir sebagai kerangka pengembangan wilayah dikeluarkan. Sehingga
terjadi sinergisitas antara PLBN dan daerah sekitar. Konsep PLBN terpadu
dalam hal pengembangan kawasan perbatasan kemudian dilihat melalui kurang
lebih 5 sektor penguatan yang secara khusus menjadi perhatian. Kelima sektor
penguatan itu antara lain : sektor pariwisata, sektor sumberdaya alam, ekspor-
11 Diambil dari situs https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150708090058-20-65100/pemerintah-akan-bangun-pelabuhan-darat-di-entikong? , dikses pada tanggal 4 September 2018 pada pukul 16.15 WIB.
Signifikansi Peran Negara Triesanto R
167
impor, dunia usaha dan juga jasa.12 Memperkuat sektor-sektor ini kemudian
diperkuat dengan penguatan kelembagaan secara internal melalui manajemen
kelembagaan, revitalisasi sarana-prasarana, penguatan SOP (standar
operasional dan prosedur) dan juga sistem penganggaran.
Secara politik ini membuat peran negara jadi poin sentral awal dalam
pengembangan dan pembangunan awal PLBN Entikong. Negara dalam
koordinasi badan pengembangan kemudian mendorong isu-isu perbatasan
dalam pengembangan isu wilayah perbatasan. Salah satu peran negara yang
sentral di kawasan PLBN Entikong adalah rencana pembangunan pelabuhan
darat (dry port). Pelabuhan darat adalah salah satu cara peningkatan akses
perdagangan bagi para pengusaha. Artinya disini salah satu kebutuhan
masyarakat wilayah perbatasan bagaimana peningkatan akses perdagangan
bisa dilakukan antara 2 negara (Indonesia dan Malaysia). Pelabuhan darat akan
mengatasi permasalahan terkait kemampuan daya tampung barang dan juga
ongkos transaksi perdagangan yang lebih efisien.13
Pembangunan pelabuhan darat ini betul-betul mencerminkan bagaimana
menguatnya peran negara dalam peningkatan kapasitas wilayah perbatasan.
Dalam proses pembangunan pelabuhan darat instensifikasi peran kementrian
lebih ditingkatkan. Kementrian Perhubungan kemudian mempersiapkan desain
dan analisis Amdal, dan pembangunan ini dimulai dari tahun 2015 dan masih
berlanjut sampai sekarang.14 Adapun pengembangan perbatasan melibatkan
peran kementrian antara lain :
12 “Informasi Umum tentang Pos Lintas Batas Negara”, Op.cit. 13 Diambil dari situs http://pontianak.tribunnews.com/2016/10/11/pelabuhan-darat-entikong-strategis-tunjang-aktivitas-perdagangan-internasional-di-kalbar , diakses pada tanggal 25 September 2018 pada pukul 10.10 WIB. 14 Pada saat peneliti terjun ke lapangan untuk pengambilan data 22 Mei 2018 proses pembangunan pelabuhan darat masih berlangsung.
Triesanto R Signifikansi Peran Negara
168
Diatas adalah pos-pos kementrian yang dilibatkan dalam proses
pembangunan besar-besaran di kawasan perbatasan. Perluasan peran
pemerintah tidak hanya terjadi di pos lintas saja, namun juga pembangunan
pelabuhan darat sebagai salah satu akselerasi kawasan di wilayah perbatasan.
Setiap kementrian kemudian memiliki fungsi sebagai monitoring dan juga
revitalisasi.
3.2.1. Fungsi Monitoring
Peran monitoring disini berarati memiliki arti peran paling penting.
Dimana badan-badan pemerintah yang ditunjuk memiliki porsi paling besar di
wilayah perbatasan. Artinya mereka berperan dalam penetapan standarisasi
prosedur (SOP) dan peraturan-peraturan lainnya antar sesama masyarakat.
Berangkat dari pemahaman tersebut peningkatan fungsi PLBN dalam
standarisasi kerja kemudian diletakkan pada badan-badan ini yaitu Kementrian
Dalam Negeri (KEMENDAGRI) kemudian mewadahi dua badan penting dalam
pengelolaan PLBN. Gubernur sebagai pemimpin wilayah tentu berada dalam
koordinasi KEMENDAGRI. Sinergi setiap PLBN kemudian dibantu oleh satu
badan yaitu BNPP yang diletakkan juga dibawah koordinasi KEMENDAGRI.
Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kemudian membantu
Peningkatan Daerah
Perbatasan
PLBN
Kementrian Dalam Negeri
BNPP
PEMDAMenteri Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal
Pelabuhan Darat
Kementrian Perhubungan
Kementrian PU & Perumahan
Rakyat
Signifikansi Peran Negara Triesanto R
169
Pemda dalam membangun daerah-daerah tertinggal di dekat perbatasan.
Marwan Jafar selaku Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
memberikan pernyataan bahwa Kementrian yang dia pimpin akan
menganggarkan dana sebesar Rp. 23 triliun untuk pembangunan 3 kabupaten
di daerah perbatasan.15
3.2.2. Fungsi Revitalisasi
Peran revitalisasi artinya disini badan-badan yang ditunjuk kemudian
memperkuat daerah perbatasan dengan penguatan ataupun pembangunan
tambahan. Sorotan disini soal hadirnya pelabuhan darat sebagai fungsi
revitalisasi daerah perbatasan. Salah satu kekurangan daerah perbatasan
Indonesia dibanding daerah perbatasan Malaysia, Serinai adalah kekurangan
daya tampung. Pelabuhan domestik yang ada di Kalimantan Barat hanya mampu
menampung barang sebanyak 3.000 ton perhari, di saat Pelabuhan Serinai
mampu menampung 15.000 ton perhari.16 Selain daripada itu lokasi pelabuhan
domestik letaknya di ibukota Provinsi, yang harus memakan waktu selama 6
jam untuk kembali lagi ke wilayah perbatasan. Ini tentu mengurangi efisinsi
karena terjadinya hambatan dalam efisiensi kegiatan ekonomi yang terjadi.
Penguatan akses perjalanan juga jadi poin penting. Di wilayah Kabupaten
Sanggau akses jalan raya yang mulus tentu dapat memaksimalkan potensi
kegiatan ekonomi antar masyarakat.
3.3. Keadaan Faktual PLBN Entikong dan Wilayah Sekitar
PLBN Entikong mengalami perubahan yang sangat signifikan sesuai
dengan pengamatan yang dilakukan langsung selama 3 hari dilapangan. Namun,
peneliti tidak hanya mengamati daerah PLBN saja, wilayah sekitar PLBN juga
menjadi amatan yang cukup menarik. Bahkan penaliti berkesempatan untuk
15 “Pemerintah akan Bangun Pelabuhan Darat di Entikong”, Op. cit. 16 “Pelabuhan Darat Entikong Strategis Tunjang Aktivitas Perdagangan Internasional Kalbar”, Op. cit.
Triesanto R Signifikansi Peran Negara
170
mengunjungi daerah Serian dan Kuching sebagai wilayah Malaysia yang
berbatasan langusung dengan Indonesia melalui Entikong.
Peneliti kemudian berkesempatan untuk tinggal selama 1 (satu) malam di
daerah Balai Karangan. Balai Karangan adalah salah satu desa dari Kecamatan
Sekayam. Jarak antara ibukota Provinsi Kalimantan Barat yaitu Pontianak ke
Balai Karangan memakan waktu kurang lebih 6 jam perjalanan darat. Dari Balai
Karangan ke Entikong posisi PLBN memakan waktu kurang lebih 45 menit
perjalanan darat. Sepanjang jalan menuju Entikong peneliti melihat dengan jelas
terjadi pembangunan besar-besaran infrastruktur terutama bangunan-
bangunan perkantoran di wilayah sepanjang Kecamatan Entikong. Kantor
Kecamatan, Kantor Kejaksaan, Kantor Pos bahkan pasar-pasar rakyat di
sekitaran lokasi juga mengalami pembangunan. Terlihat jelas bahwa
pemerintah serius dalam melakukan proses peningkatan pembangunan
kawasan perbatasan. Namun salah satu kelemahan penulis adalah menggali
lebih dalam, apakah proses pembangunan kawasan perbatasan adalah hasil dari
dana yang turun dari salah satu Kementrian Pusat (KEMENDAGRI atau
Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal) atau dari dana daerah.
PLBN tentu adalah salah satu wilayah yang mengalami pembangunan
yang sangat signifikan. Lokasi PLBN adalah salah satu lokasi yang terlihat paling
megah di kawasan Kecamatan Entikong. Peletakan landmark sebuah patung
Garuda di tengah-tengah PLBN menegaskan sebuah posisi penting dalam
sentralisasi wajah Indonesia melalui image burung Garuda yang merupakan
simbol negara. Di bawah landmark tersebut terdapat sebuah batu peresmian
yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Desember 2016.
Simbol-simbol ini sangat mempertegas posisi negara di wilayah perbatasan.
Simbol lainnya yang tidak kalah menarik adalah sebuah perisai suku Dayak yang
diletakkan di depan pintu PLBN dan lokasinya di belakang simbol Garuda.
Simbol perisai Dayak ini menunjukkan simbol wilayah PLBN dimana lokasi
PLBN di Entikong yang merupakan daerah Kalimantan Barat yang dihuni
mayoritas suku Dayak.
Signifikansi Peran Negara Triesanto R
171
Peneliti kemudian berkesempatan untuk melakukan penggalian informasi
dari salah satu warga sekitar. Peneliti berkesempatan melakukan penggalian
informasi melalui in-depth interview dengan salah satu warga yang sudah tinggal
dan bersinggungan dengan kawasan perbatasan sejak tahun 1978. Beliau
bernama Paul Silalalahi yang berprofesi sebagai pengusaha yang sering
memakai kawasan perbatasan untuk melakukan kegiatan keluar-masuk barang-
barang dari Malaysia ke Indonesia ataupun sebaliknya.
Beliau bercerita sejarah awal soal PLBN antara Indonesia dan Malaysia
yang menurut ingatan beliau sudah ada sejak tahun 1973. Untuk masuk ke
Malaysia pada saat itu dikenakan tarif RM 600 setiap individu. Kelemahan
lainnya di tahun 1970an tersebut akses jalan dari Balai Karangan ke Entikong
memakai fasilitas motor air yang memakan waktu 1 hari perjalanan. Persemian
pembangunan PLBN kemudian dilakukan pada tahun 1982 pada masa
pemerintahan Presiden Soeharto. Di tahun tersebut narasumber berprofesi
sebagai salah satu suplier batu dan semen dalam pembangunan PLBN.
Profesi beliau saat ini sebagai pedagang (dagangan berupa bahan
sembako) mendukung aktivitas yang cukup tinggi untuk bersinggungan dengan
PLBN. Sebagai pelaku usaha dagang beliau menyoroti pentingnya pelabuhan
darat agar proses ekspor-impor tidak terhalangi oleh kuota beban maksimum.
Pentingnya pelabuhan darat juga dalam hal pembuatan standarisasi peraturan
(SOP) yang saat ini menurut pengakuan beliau tidak jelas. Karena sebagai
pengusaha ukuran standarisasi masih bias apakah tergantung volume barang
atau produk tertentu. Ini yang membuat pentingnya pelabuhan darat kedepan
agar terjadi sebuah sosialisasi yang jelas antara para pengguna fasilitas untuk
meningkatkan kawasan perbatasan.
Satu hal lain yang menarik bahwa ada implikasi antara pilihan politik dan
kebijakan yang telah dilakukan oleh Joko Widodo. Secara eksplisit beliau
mendukung pemerintahan Joko Widodo untuk 2 periode. Pilihan ini jelas karena
proses pembangunan dan penyempurnaan pos lintas batas masih berjalan.
Sebagai masyarakat beliau mendukung pemimpin yang mau melakukan
Triesanto R Signifikansi Peran Negara
172
peningkatan kawasan perbatasan, kebijakan yang selama ini tidak
dimaksimalkan oleh presiden-presiden sebelumnya.
Setelah menggali informasi peneliti berkesempatan untuk masuk ke
negara Malaysia. Peneliti berkesempatan bertemu dengan salah satu teman
peneliti yang adalah orang Indonesia tapi kuliah di salah satu Universitas di
Kuching, Malaysia. Banyak hal menarik dari perjalanan menuju Kuching,
Malaysia. Peneliti melihat bahwa daerah Seriyan adalah wilayah yang modern
apabila dibandingkan dengan Entikong. Menurut penuturan beliau banyak
warga negara Indonesia yang tinggal di sekitaran Kabupaten Sanggau yang
berekonomi kelas atas bertamasya ke Kuching daripada ke ibukota provinsi.
Secara kultur yang mirip antara Indonesia dan Malaysia membuat perbedaan
bahasa tidak terlalu signifikan sehingga tetap memudahkan warga Indonesia
untuk berwisata di Kuching. Total di Kota Kuching ada lebih dari 10 mall (pusat
perbelanjaan) yang menjadi tempat wisata menarik tidak hanya bagi warga
Malaysia, tapi juga bagi warga Indonesia dari wilayah Perbatasan.
Pemberdayaan wilayah perbatasan menjadi penting sesuai pengamatan
peneliti selama di sana. Baik Balai Karangan dan juga Entikong tidak ada pasar
modern (mall) seperti yang ditawarkan oleh Kuching. Karena tidak bisa
dipungkiri di era sekarang mall kemudian menawarkan hiburan bagi warga-
warga yang mampu, dan tidak sedikit ternyata warga mampu di daerah sekitar
perbatasan.Perbandingan sederhana kemudian bisa dilakukan ketika untuk
mencapai mall di wilayah Indonesia yang berdekatan, misalnya di Singkawang
harus menempuh waktu 5 jam 30 menit, sedangkan untuk mendapatkan mall
terdekat di Malaysia hanya memakan waktu 2 jam 30 menit.
Selain soal wilayah perbelanjaan, sesuai pengamatan peneliti, peneliti
memperhatikan bahwa wilayah Serian pemerintah Malaysia hendak
membangun sebuah jalan tol yang memiliki akses menuju Brunei Darusalam.
Pembangunan ini sedang berjalan dan merupakan salah satu pembangunan
cukup menarik yang dapat dilihat sebelum masuk ke Kota Kuching. Apabila
pembangunan ini sudah berhasil tentu Kuching memiliki akses ke 2 negara yaitu
Signifikansi Peran Negara Triesanto R
173
Indonesia dan Brunei Darusalam. Kuching kemudian menjadi salah satu kota
yang sangat bisa diakses oleh negara-negara tetangga.
Membandingkan Sarawak (negara bagian Kuching) dengan Provinsi
Kalimantan Barat semacam membandingkan bumi dan langit. Sarawak adalah
negara bagian ke-3 (dari kurang lebih 14 negara bagian) Malaysia yang
menyumbangkan PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar bagi negara
Malaysia.17 Sedangkan Provinsi Kalimantan Barat saja tidak masuk ke dalam 10
besar penyumbang PDB Indonesia.18 Mengacu pada data yang ada menjadi
sebuah kewajaran ketika kita berjalan-jalan selama satu hari dari Entikong ke
Kuching seperti berjalan-jalan dari sebuah wilayah pra-modern ke wilayah
modern dan membuat sepertinya perhatian terhadap pembangunan wilayah
perbatasan terutama Entikong walaupun terlambat tapi juga merupakan sebuah
kewajiban bagi pemerintah.
3.4. Melihat Pembangunan PLBN Entikong dalam Sudut Pandang Teori
Neoklasik
Di sini kita tahu bahwasanya kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan
economizing atau penghematan. Penghematan disini diartikan bahwa konsumsi
dalam ekonomi, membuat masyrakat akan menentukan pilihan untuk
melakukan tindakan ekonomi. Pilihan ini terjadi karena faktor kelangkaan,
dimana orang sudah melakukan tindakan konsumsi tetapi tetap tidak merasa
puas. Ketika kita membahas tentang economizing yang diyakini dalam kegiatan
ekonomi neoklasik di daerah perbatasan, tentu kita melihat bagaimana
masyarakat di daerah perbatasan hidup dalam keterbatasan dan kelangkaan
yang mereka hadapi. Salah satu cara untuk keluar dari keadaan tersebut adalah
dengan melakukan pilihan rasional. Tentu pilihan untuk ke ibukota provinsi
17 Diambil dari situs http://www.theborneopost.com/2018/07/05/sarawak-capable-of-hitting-2020-gdp-target-on-time/ , diakses pada tanggal 25 September 2018 pada pukul 22.18 WIB. 18 Diambil dari situs https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/05/10-provinsi-di-indonesia-dengan-pdrb-tertinggi-2015 , diakses pada tanggal 25 September 2018 pukul 22.18 WIB.
Triesanto R Signifikansi Peran Negara
174
sebagai kota modern bukan pilihan rasional dalam melakukan economizing yang
diinginkan oleh masyarakat. Pilihan paling rasional dalam melakukan
economizing justru dilakukan dengan lokasi terdekat yaitu Kuching. Ini
membuat Kuching justru dapat membuat masyarakat dapat mengatasi
kelangkaan di daerah mereka.
Neoklasik percaya teori subjektivitas dimana nilai suatu barang
ditentukan dari bagaimana kegunaan (utility) barang tersebut dalam
menciptakan kepuasan (satisfaction) dalam individu. Sehingga individu di dalam
sebuah masyarakat bisa mendapatkan kepuasaan untuk itu diperlukan sebuah
pasar yang sempurna, dimana setiap individu bisa mendapatkan kepuasaan dari
aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. PLBN tentu bukan sebagai bangunan
dimana dapat menciptakan kepuasan yang terjadi di antara individu ataupun
kelompok (masyarakat sekitar perbatasan). Namun, keinginan pengelolaan
perbatasan negara dengan pembangunan kawasan perbatasan (frontier) adalah
salah satu cara yang dilakukan oleh negara untuk menciptakan kepuasaan
(satisfication) antar masyarakat. Terutama pemerintah Indonesia berencana
untuk meningkatkan kawasan perbatasan dengan pembangunan tol darat untuk
meningkatkan transaksi arus perdagangan barang di kawasan perbatasan.
Masalah utama yang terjadi tentu barang-barang dalam jumlah besar selama ini
harus transit dulu ke pelabuhan Surabaya baru didsitribusikan kembali ke
masyarakat perbatasan.
Alasan kenapa masyarakat perbatasan lebih senang belanja di Malaysia
(Kuching) mirip dengan adanya konsep pilihan rasional yang ada dalam
pandangan Neoklasik. Karena keterbatasan SDA, individu akan melakukan
sebuah pilihan rasional. Kuching yang secara kuantitas memiliki pasar modern
(mall) sebanyak lebih dari 10 pusat perbelanjaan membuat masyarakat
perbatasan lebih memilih untuk meningkatkan kepuasan mereka dengan
mengunjungi Kuching untuk melakukan aktivitas ekonomi. Ini membuat daerah
perbatasan bukan kawasan menarik, bahkan bagi masyarakat Indonesia sendiri.
Signifikansi Peran Negara Triesanto R
175
Neoklasik mempercayai faktor politik dalam memenuhi kepuasan yang
dirasakan tidak hanya individu bahkan juga kelompok, dalam hal ini
masyarakat. Kepuasan harus terdapat dalam kelompok. Kepuasan kelompok
berarti semua individu (anggota dalam kelompok) mendapatkan kesejahteraan
mereka. Ini membuat peran negara saat ini yang cukup dominan dalam
peningkatan kawasan perbatasan adalah salah satu poin penting agar setiap
anggota kelompok mendapatkan kepuasan, tidak hanya pelaku dunia usaha, tapi
juga konsumen ataupun masyarakat itu sendiri. Kegagalan pasar (di kawasan
perbatasan) yang terjadi selama ini coba diperbaiki oleh negara untuk membuat
kawasan perbatasan lebih menarik lagi.
4.KESIMPULAN
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang membentang dari
Sabang-Merauke. Sulitnya membangun negara kepualaun seperti Indonesia ini
terlihat ketika negara sejak Indonesia merdeka tidak berhasil membuat
pemerataan pembangunan. Selama ini, wilayah perbatasan bukan sebagai
wilayah prioritas untuk dibangun oleh pemerintah dari sejak Presiden pertama
sampai Presiden keenam. Baru semenjak masa Presiden Joko Widodo terjadi
sebuah kebijakan untuk mengahadrikan lagi negara bahkan sampai di wilayah
perbatasan.
Kawasan sekitar perbatasan, seperti Entikong ataupun Balaikarangan
tidak dibangun untuk bisa sama dengan Serinai, Kuching. Karena Kuching sudah
terbangun demikian rupa dengan kekuatan kapital yang luar biasa yang mereka
miliki. Melihat sekitar kawasan perbatasan terutama dengan langkah yang baru
pertama kali diambil selama kurang lebih 70 tahun terakhir Indonesia merdeka
kawasan perbatasan sedang mengalami masa perbaikan pertama di sekitar
kawasan. Ini ditunjukkan dengan terjadinya pelebaran jalan dan perbaikan
gedung-gedung pemerintahan di sekitar kawasan perbatasan.
Triesanto R Signifikansi Peran Negara
176
Penelitian ini dilakukan dari tahun 2017-2018. Pada tahun 2019 terjadi
pemilu legislatif dan presiden. Ini merupakan sebuah poin penting bagi negara
Indonesia. Karena kebijakan pembangunan besar-besaran yang terjadi sampai
ke wilayah perbatasan dilakukan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo. Besar
harapan siapapun nanti yang berada di tampuk kepemimpinan berikutnya
melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh beliau. Karena pada saat ini proses
penguatan kawasan perbatasan dengan pembangunan tol darat sebagai penguat
kawasan perbatasan sedang dibangun dan masih jauh dalam tahap
penyelesaian. Tentu dengan pembangunan ini diharapkan penguatan kawasan
perbatasan dapat terjadi.
*****
DAFTAR PUSTAKA
Baylis, John, Steve Smith & Patricia Owens. The Globalization of World Politics :
An Introduction to International Relations (Fifth Edition). New York :
Oxford University Press. 2011.
Caporaso, James. A, David P. Levine. Teori-Teori Ekonomi Politik. Yogyakarta :
Pustaka Pelajar. 2008.
Gilpin, Robert. Global Political Economy : Understanding The International
Economic Order. UK : Princeton University Press. 2001.
Jackson, Robert & Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005.
Kuncoro, Mudrajad. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : Akademi Manajemen
Perusahaan YKPN. 1997.
Oatley, Thomas. International Political Economy. USA : University of North
Carolina Chapel Hill. 2012.
Perwita, DR. Anak Agung Banyu, DR. Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu
Hubungan Internasional. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2014.
Signifikansi Peran Negara Triesanto R
177
Selwyn, Benjamin. Twenty First Century International Political Economy : A Class-
Relational Perspective. UK : Sage Publication. 2015.
Todaro, Michael P, & Stephen C. Smith. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga.
Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama. 2002.
SITUS INTERNET
“10 Provinsi di Indonesia dengan PDRB Tertinggi 2015.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/05/10-provinsi-
di-indonesia-dengan-pdrb-tertinggi-2015. 25 September 2015.
“Informasi Umum tentang PLBN. http://www.setkab.go.id. 25 April 2018
“Ini 6 program prioritas SBY sampai 2014”. http://www.kompas.com. 4
September 2018.
“Pelabuhan Darat Entikong Strategis Tunjang Aktivitas Perdagangan.
http://www.tribunnews.com. 25 September 2018.
“Pemerintah Akan Bangun Pelabuhan Darat di Entikong.
http://www.cnnindonesia.com. 4 September 2018.
“Pertama Kali PLBN Entikong Gelar Upacara HUT RI Ke-73.
http://www.kompas.com. 4 September 2018.
“Sarawak Capable of Hitting 2020 GDP Target on Time”.
http://theborneopost.com. 25 September 2018.
Triesanto R Signifikansi Peran Negara
178
Top Related