peran DPRD.docx

MEKANISME DPRD PROVINSI DALAM

MENERIMA DAN MENINDAKLANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT

(STUDI KASUS DI DPRD SUMATERA SELATAN DAN SULAWESI UTARA)

Ahmad Budiman >

Abstract

The role of Provincial House in accepting and following up people

aspiration is one of the implementation of local house representation

function. The acceptance of people delegations in South Sumatera

local house is granted by the chairman and commission of the

local house appropriate with procedural regulation. While, in North

Sulawesi local house prefer to form an ad hoc committee in

accepting people aspiration. Aspiration accommodation is also done

during the recess. The main problem in accepting people aspiration

delegation is about handling coordination of a large number of

delegations and people who want to meet with local house chairman

urgently, and also the aspiration that should be followed up

immediately. People aspiration follow up handling is carried out in

commissions, through the forum of a working group meeting with

local government institutions.

Kata Kunci: Mekanisme DPRD Provinsi, Aspirasi Masyarakat, Sumatera Selatan,

Sulawesi Utara.

I. Pendahuluan A.

Latar Belakang

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, secara konseptual

memegang tiga peran. Pertama, sebagai agen perumus agenda bagi masyarakat

yang diwakilinya. Kedua, DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban

misi pengelolaan konflik dalam masyarakatnya. Ketiga, DPRD adalah

pengemban peran integratif dalam masyarakatnya. Peran perwakilan rakyat

*) Peneliti Komunikasi Politik P3DI Setjen DPR RI, e-mail: [email protected].

517

yang diemban oleh DPRD bisa dimaknai sebagai peran keperantaraan. DPRD

bukan hanya menjadi perantara yang menjembatani pemerintah (eksekutif)

dengan rakyatnya, namun juga menjembatani ketegangan dari berbagai segmen

dalam masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingannya.1

Realita ini sesungguhnya menyatukan pemahaman kita, bahwa DPRD

adalah juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem politik yang

tentunya berimplikasi pada terjadinya perubahan dalam peranannya dari masa

sebelumnya. DPRD pada era Orde Baru secara struktural tidak bisa berperan

sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, karena Pemerintahan Daerah

adalah Kepala Daerah dan DPRD.

Pasca Reformasi melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa DPRD berkedudukan sebagai mitra

sejajar dari Pemerintah Daerah. Pemberdayaan DPRD melalui pemberian tugas

dan wewenang kepada DPRD diantaranya pada meningkatnya fungsi

pengawasan yang dapat dilakukan DPRD terhadap Pemerintah Daerah, serta

diberikannya kesempatan yang cukup luas bagi DPRD untuk menampung dan

menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat (Pasal 18 ayat (1) huruf h).2

Setelah pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999,

dilakukan reformulasi yang terkait kewenangan otonomi di daerah. DPRD

merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai

unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 40). Kewajiban anggota

DPRD diantaranya yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan

menindaklanjuti aspirasi masyarakat (Pasal 45).3 Kewajiban ini secara spesifik

juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,

DPD, DPRD, bahwa anggota DPRD Provinsi diantaranya mempunyai kewajiban

menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara

berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat,

dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen

di daerah pemilihannya (Pasal 300 butir i, butir j dan butir k).4

1 Purwo Santoso, Optimalisasi Fungsi DPRD: Penetapan Agenda dan Pengembangan Kemitraan,http://www.geocities.com/aripsda/makalah/optimalisasi.htm, diakses tanggal 1 Desember 2008.2 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 40 dan Pasal 45.4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 300 butir I, butirj, butir k.

518 Kajian Vol 14 No.4 Desember 2009

Realita yang terjadi, masyarakat tetap menganggap DPRD tidak peka

dengan keadaan sulit yang terjadi di masyarakat. Anggota DPRD justru sibuk

bagi-bagi uang rakyat dengan dalih anggaran untuk reses dalam rangka serap

aspirasi ke daerah pemilihan (Dapil) mereka masing-masing. Dana APBD

Sumatera Selatan (Sumsel) yang dibagi-bagikan kepada 75 orang anggota DPRD

Sumsel jumlahnya mencapai 3 (tiga) milyar rupiah lebih. Dengan kata lain tiap

anggota Dewan bisa mendapatkan sekitar 40 (empat puluh) juta rupiah.5

Hal yang sama terjadi pada Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dimana

sejumlah anggota DPRD Sulut dituding menyalahgunakan dana bantuan

keagamaan dan kemasyarakatan bernilai total 15,8 miliar rupiah yang

dialokasikan dalam APBD 2005. Ketua DPRD Sulut yang menerima 30 juta

rupiah untuk bantuan masjid di Kabupaten Bolaang Mongondow, berdalih

memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagaimana telah dialokasi

di dalam APBD. Tindakan ini dinilai masyarakat diduga menjadi lahan korupsi

oleh oknum anggota DPRD karena mereka berindak sebagai juru bayar yang

bertolak belakang dengan fungsi dan tugas DPRD.6

Namun demikian anggota DPRD Sulut juga gigih memperjuangkan

aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelestarian hutan lindung. DPRD Sulut

menduga pembalakan liar yang terjadi di beberapa lokasi hutan lindung di wilayah

Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Minahasa Selatan (Minsel)

didalangi oknum pejabat. Berdasarkan data yang diterima DPRD Sulut, luas

hutan Sulut sekitar 788,6 ribu hektare dengan areal terbesar berada di Kabupaten

Bolmong sekitar 513,8 ribu hektare dan di Kabupaten Minsel sekitar 88,3 ribu

hektare. Luas hutan lindung sekitar 175,9 ribu hektare, tetapi sekitar 60 %

dalam kondisi kritis.

B. Permasalahan

Kualitas proses komunikasi DPRD dengan masyarakat dirasakan sangat

tidak berfungsi dengan baik. Anggota DPRD harus banyak mengadakan

kunjungan kerja dan berkomunikasi dengan masyarakat.7 Hal lain terkait dengan

5 DPRD Sumsel Bagi-Bagi Dana Reses, http://sumsel.wordpress.com/2008/04/20/dprd-sumsel-ba gi-ba gi-dana-reses/ , diakses tanggal 20-4-2008.6 "Sejumlah Anggota DPRD Sulut Dituding Salahgunakan Dana Keagamaan," Media Indonesia 6-2-2006.7 B.N Marbun, DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU OtonomiDaerah 2004, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 2005, hal. 149.

Mekanisme DPRD Provinsi dalam ...... 519

masih dirasakannya implementasi fungsi-fungsi DPRD yang selama ini kurang

berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pemetaan masalah yang terkait dengan peranan DPRD

sebagai lembaga perwakilan daerah, maka dapat ditetapkan pertanyaan

penelitian yaitu:

1. Bagaimana mekanisme dan kendala yang dihadapi DPRD Provinsi dalam

menerima aspirasi masyarakat?

2. Bagaimana tindaklanjut aspirasi masyarakat oleh DPRD Provinsi dalam

pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme DPRD Provinsi

dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai alternatif

input kebijakan dalam rangka penguatan lembaga perwakilan rakyat daerah.

Kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan arah implementasi

dan pengembangan yang kondusif bagi komunikasi politik dalam kaitannya

dengan relasi perwakilan rakyat di daerah antara wakil rakyat dengan masyarakat.

Sedangkan kegunaan praktis yaitu memberikan input bagi pengambil kebijakan

khususnya dalam rangka penyempurnaan mekanisme DPRD Provinsi dalam

menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sebagaimana telah diatur

dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Kerangka Pemikiran

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin adanya hubungan

yang serasi antara masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD. Kinerja

penyelenggara otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah dan DPRD harus selalu

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat

dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat luas.8 Upaya

untuk memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat, memang sesuai

dengan salah satu bagian dari sumpah dan janji anggota DPRD sebagaimana

diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD: "Bahwa saya akan

memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan

8 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta: Penebit Rajawali, 2005, hal. 27.


nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."9

Dalam perwakilan rakyat, yang diwakili adalah sejumlah warga negara yang

bertempat tinggal di suatu daerah tertentu, sedangkan yang mewakili adalah

seorang atau lebih wakil rakyat yang tergabung ke dalam satu atau lebih partai

politik.10

Pelaksanaan kewajiban DPRD dalam menerima dan menindaklanjuti

aspirasi masyarakat melalu Raker dengan unsur Pemerintah Daerah,

sesungguhnya merupakan bagian dari pola interaksi antara eksekutif dengan

legislatif daerah menciptakan mekanisme check and balances di tingkat lokal.

Untuk itu faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam rangka keseimbangan

tersebut adalah: pertama, kepentingan untuk mengembangkan demokrasi;

kedua, menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga mampu menghantarkan

sejumlah kebijaksanaan kepada masyarakat; dan ketiga, membentuk sebuah

pemerintahan yang bersih, memiliki akuntabilitas politik yang kuat sehingga

pada akhirnya good governance dapat terwujud.11

Bagi masyarakat, terbangunnya mekanisme check and balances di

tingkat lokal tentunya sangat bermanfaat, sebagaimana digambarkan oleh John

Halligan and Chris Aulich dalam local democracy model yang mengedepankan

nilai-nilai dan proses demokrasi. Lebih dari pada itu, model ini juga memberikan

apresiasi yang tinggi kepada keaneka-ragaman lokal dan perbedaan sistem.

Dengan demikian masyarakat lokal memiliki kapasitas dan legitimasi untuk

membuat pilihan-pilihan dan mengembangkan aspirasi-aspirasi lokal. Dalam

kebijakan desentralisasi local democracy model, institusi lembaga perwakilan

rakyat daerah atau DPRD memiliki fungsi dan peranan penting sebagai institusi

yang mewadahi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah.12 Oleh

karena itu seorang wakil rakyat dituntut berkemampuan (a) menampung dan

merumuskan kepentingan rakyat, (b) agregasi berbagai kepentingan yang akan

disalurkan, (c) menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan tersebut, dan

(d) evaluasi dan pertanggungjawaban kepada rakyat.13

9 Pasal 296 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.10 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hal. 174.11 Syaukani (et.al), Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Jakarta: Penerbit Pusat PengkajianEtika Politik dan Pemerintahan, 2002, hal. 256.12 Indra J Piliang (ed), 2003, Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi, Jakarta, Penerbit YayasanHarkat Bangsa., hal. 23.13 Arcry Deodatus, DPRD dan Demokratisasi Pemerintahan Daerah. dalam Syamsudin Haris(ed), Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi, demokratisasi dan AkuntabilitasPemerintahan Daerah, Jakarta, Penerbit LIPI Press, 2005, hal. 114.


Pada perspektif komunikasi, aktifitas DPRD dalam menerima dan

menindaklanjuti aspirasi masyarakat adalah termasuk dalam indentifikasi

komunikasi antara pribadi. Pakar komunikasi Hovlan menyatakan bahwa

komunikasi antara pribadi sebagai suatu keadaan interaksi ketika seseorang

(komunikator) mengirimkan stimuli untuk mengubah tingkah laku orang lain

(komunikan) dalam sebuah peristiwa tatap muka. Pendapat ini kemudian

diperkuat dengan pendapat Barnlundmengenai ciri komunikasi antara pribadi

yaitu diawali dengan adanya kesepakatan pandangan, kesepakatan ini

memungkinkan ketergantungan komunikasi, interaksi ini terpusat pada

pertukaran pesan dan berbentuk tatap muka yang pada umumnya memiliki

prosedur teratur.14

Keberhasilan seorang wakil rakyat dalam menjalankan peranan untuk

menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat banyak tergantung pada

orientasinya terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat

dipandu berdasarkan pendekatan teori penetrasi sosial (Social Penetration

Theory), sebagaimana dikemukakan Altman dan Taylor yang dikutip dari

Littlejohn. Menurut teori ini anda dapat mengetahui orang lain dengan "memasuki"

inti - sphere-nya. Inti ini terdiri atas keluasan dan kedalaman. Beragam hal

mengenai seseorang dapat anda pelajari dari keluasannya (breadth), dan

kejelasan informasi mengenai satu atau dua hal dari kedalamannya (depth).

Teori awal Altman dan Taylor berdasarkan pada pendapat paling populer dalam

tradisi sosio-psikologis teori ekonomi bahwa manusia mengambil keputusan

berdasarkan biaya dan keuntungan, yang dikenal dengan proses pertukaran

sosial. Interaksi manusia sama seperti transaksi ekonomi: Anda mencoba

memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Ada empat tahapan

perkembangan hubungan: (1) orientasi; (2) eksprolasi pertukaran afektif -

exploratory affective exchange; (3) pertukaran afektif - affective exchange; dan

(4) pertukaran stabil - stable exchange.15

Orientasi terdiri atas komunikasi impersonal, dimana seseorang

membuka informasi yang sangat umum. Jika menguntungkan, maka maju ke

tahap berikutnya eksplorasi pertukaran afektif - exploratory affective exchange

dimana pembukaan diri bergerak ke tingkat yang lebih dalam. Tahap ketiga,

pertukaran afektif - affective exchange, yang terpusat pada perasaan menilai

14 Reed H Blake dan Erwin O Haroldsen, Taksonomi Konsep Komunikasi, alihbahasa HasanBahanan, Surabaya, Penerbit Papyrus Surabaya, 2005, hal. 30.15 Stephen W Littlejohn, Theories Of Human Communication (Eighth Edition), Belmont USA:Thomson Wadsworth, 2005, p. 189.


dan kritis pada tingkat yang lebih dalam. Tahap ini tidak akan dimasuki jika

lawan bicara tidak menerima keuntungan yang tinggi dengan biaya yang rendah

pada tahap sebelumnya. Terakhir, pertukaran stabil - stable exchange yang

tingkat kedekatannya sangat tinggi dan memungkinkan pasangan

memperkirakan dengan baik aksi dan respon masing-masing.

II. Metode Penelitian

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu Provinsi Sumatera

Selatan pada tanggal 6 sampai dengan 10 Juli 2008 dan Provinsi Sulawesi

Utara pada tanggal 21 hingga 25 Juli 2008. Pemilihan fokus penelitian dilakukan

pada DPRD Provinsi dengan pertimbangan jangkauan bidang masalah yang

menjadi materi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD meliputi satu provinsi yang

merupakan penggabungan dari beberapa kabupaten dan/atau kota. Selain itu

dipilihnya DPRD Provinsi adalah sebagai upaya untuk mendapatkan jawaban

dari proses penerimaan dan tindaklanjut aspirasi masyarakat pada skala provinsi.

Sedangkan Provinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara dipilih dengan

pertimbangan kompleksitas dan dinamika politik, sosial, ekonomi, budaya dan

lainnya yang menjadi stimulus bagi beragamnya aspirasi masyarakat yang akan

disampaikan ke DPRD Provinsi.

B. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data primer penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan

informan penelitian. Informan dalam penelitian ini di dapat dengan menggunakan

teknik purposive yaitu teknik penentuan sempel untuk tujuan tertentu saja.16

Informan penelitian yang digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian

ini terdiri dari (1) unsur Pimpinan DPRD, sebagai salah satu bagian dari alat

kelengkapan DPRD untuk mendapatkan jawaban tentang kebijakan DPRD dalam

menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, (2) unsur pimpinan fraksi

untuk mendapatkan jawaban tentang kebijakan fraksi dalam menerima dan

menindaklanjuti aspirasi masyarakat, (3) unsur sekretariat DPRD untuk

16 Sugiyono, Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit CV Alfabeta, 2005, hal. 62.

Mekanisme DPRD Pro vinsi dalam ....... 523

mendapatkan jawaban tentang mekanisme DPRD Provinsi dalam penerimaan

dan pendistribusian delegasi aspirasi masyarakat yang datang ke DPRD Provinsi.

Sedangkan dari masyarakat, informan penelitian diwakili unsur akademisi untuk

mendapatkan pandangan kritis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Provinsi. Selain sumber data primer, juga dipergunakan data skunder yang berupa

hasil rekap penanganan delegasi aspirasi masyarakat yang datang ke DPRD,

surat kabar daerah, dan surat kabar nasional serta berita dari website internet.

Kesemua data tersebut dideskripsikan, guna membantu menganalisis data yang

ditemukan di lapangan.

C. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain secara

holistik dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

alamiah.17

Pengkhususan dari metode kualitatif yang digunakan pada penelitian

ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Studi kasus

merupakan tipe pendekatan yang penelaahannya kepada satu kasus dilakukan

secara intensif, mendalam, dan komprehensif. Penelitian studi kasus bisa jadi

melahirkan pernyataan-pernyataan yang bersifat eksplanasi, akan tetapi

eksplanasi yang demikian tidak dapat diangkat sebagai suatu generalisasi.18

Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu

penelitian berkenaan dengan "how" atau "why”, bila peneliti hanya memiliki sedikit

peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana

fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks

kehidupan nyata.19

17 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: Penerbit RemadjaRosdakarya, 2004, hal. 6.18 Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005, hal. 22.19 Robert K. Yin, Studi Kasus Desain dan Metode, Alihbahasa M. Djauzi Madzakir, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 2.


III. Hasil Penelitian dan Pembahasan A.

Hasil Penelitian

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.26-657

tanggal 16 September 2004 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.26-

692 tanggal 8 Oktober 2004, maka keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera

Selatan sebagai berikut:

Tabel 1. Keanggotan DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2004-2009Fraksi Jumlah Anggota

Fraksi Partai Golkar 16 OrangFraksi PDIP 12 Orang

Fraksi Demokrat 9 Orang

Fraksi PAN 7 Orang

Fraksi PPP 6 Orang

Fraksi Bintang Reformasi 5 Orang

Fraksi PKS 4 Orang

Fraksi PKB 4 Orang

Sumber: Selayang Pandang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Terdapat 4 Komisi pada DPRD Sumatera Selatan yang masing-masing

pembidangannya yaitu Komisi I bidang pemerintahan, Komisi II bidang

perekonomian dan keuangan, Komisi III bidang pembangunan, dan Komisi IV

bidang kesejahteraan rakyat20.

Organisasi DPRD Sulawesi Utara diisi oleh anggota DPRD yang berasal

dari 9 partai politik peserta Pemilu 2004 yang berhak menempatkan wakilnya di

DPRD. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 45 orang dengan

komposisi keanggotaan menurut asal partai politik sebagai berikut:

20 http://www.dprd.sumselprov.go.id/index.php?pilih=hal&id=25, diakses tanggal 28-11-2008.


Tabel 2. Keanggotan DPRD Provinsi Sulawesi Utara 2004-2009Fraksi Jumlah AnggotaFraksi Partai Golkar 17 Orang

Fraksi PDIP 10 Orang

Fraksi PDS 7 Orang

Fraksi Demokrat 5 Orang

Fraksi Kesatuan 6 Orang

Sumber: Buku Informasi DPRD Provinsi Sulawesi Utara, 2007

Terdapat 4 komisi pada DPRD Sulawesi Utara dengan pembidangannya

yaitu, Komisi A bidang pemerintahan, Komisi B bidang perekonomian dan

keuangan, Komisi C bidang pembangunan, dan Komisi D bidang kesejahteraan

rakyat.21 Disamping alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap, DPRD Sulawesi

Utara sejak tanggal 31 Desember 2004 melalui Keputusan Pimpinan DPRD

Nomor 32 Tahun 2004 telah dibentuk Panitia Khusus Penerima Aspirasi

Masyarakat.

1. Mekanisme dan Kendala Penerimaan Aspirasi Masyarakat

Kehadiran delegasi aspirasi masyarakat diterima oleh Bagian Humas

Sekretariat DPRD dan sesuai dengan prosedur tetap harus berkoordinasi terlebih

dahulu dengan pihak keamanan setempat. Hal ini sebagaimana dijelaskan Humas

DPRD Sumatera Selatan dan DPRD Sulawesi Utara, bahwa delegasi pada

umumnya sudah dibekali dengan surat ijin dari aparat keamanan. Namun

demikian ada juga delegasi yang datang ke DPRD tidak memiliki ijin dari pihak

keamanan dan Humas DPRD tetap menerima delegasi tersebut.22

Humas selanjutnya membuat catatan berupa identifikasi atas

permasalahan atau aspirasi yang diajukan masyarakat untuk menjadi perhatian

Pimpinan DPRD dalam menetapkan disposisi penerimaan delegasi masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan disposisi Pimpinan DPRD, Bagian Humas

mendistribusikan delegasi masyarakat tersebut kepada alat kelengkapan DPRD

untuk ditindaklanjuti. Meskipun demikian banyak delegasi masyarakat yang

tidak sependapat dengan prosedur yang telah ditetapkan Bagian Humas dan

21 Buku Informasi DPRD Provinsi Sulawesi Utara 2007, h. 37-40.22 Wawancara dengan Kepala Bagian Humas DPRD Sumatera Selatan, H. Gibran Lubay, padapenelitian tanggal 6-10 Mei 2008 dan Kepala Bagian Humas DPRD Sulawesi Utara, SukawatiMamonto, pada penelitian tanggal 21-25 Juli 2008.


menginginkan Ketua DPRD yang menyelesaikan permasalahan mereka. Hal

ini sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan, Elianuddin

HB, yaitu:

Setiap masyarakat yang mengajukan aspirasi atau pendemo yang

datang ke DPRD, pertama yang dituju dan harus menemui mereka

adalah Ketua atau Pimpinan DPRD. Harus diakui tidak semua

permasalahan yang datang ke DPRD dapat diatasi oleh Pimpinan

DPRD. Namun demikian para pendemo pasti diterima Pimpinan

DPRD terlebih dahulu. Selanjutnya pendemo tersebut didisposisikan

kepada komisi-komisi sesuai dengan bidang masalah yang

diadukannya.23

Delegasi masyarakat yang datang ke DPRD Sulawesi Utara

distribusikan oleh Bagian Humas kepada Panitia Khusus yang menangani

pengaduan masyarakat. Setiap bulannya keanggotaan Panitia Khusus Penerima

Apirasi Masyarakat diganti untuk kemudian ditetapkan berdasarkan surat

keputusan Pimpinan DPRD. Jumlah anggota dalam Panitia Khusus Penerima

Aspirasi Masyarakat maksimal 15 Anggota Dewan yang berasal dari perwakilan

masing-masing Fraksi secara proposional. Sedangkan ketua Panitia Khusus

dipilih oleh dan berasal dari anggota Panitia Khusus Penerima Aspirasi

Masyarakat. Kompetensi Anggota DPRD yang menjadi anggota Panitia Khusus

Penerima Aspirasi tergantung pada bidang masalah apa yang dibutuhkan

masyarakat.24

Beberapa kendala ditemukan dalam penerimaan delegasi masyarakat.

Kendala yang paling sering ditemukan yaitu koordinasi penanganan delegasi,

khusus terkait dengan kehadiran delegasi masyarakat dalam jumlah banyak

yang ingin segera dipertemukan dengan Ketua DPRD untuk ditindaklanjuti

aspirasinya. Kendala lainnya berupa kehadiran delegasi masyarakat pada Masa

Reses. Meski demikian Bagian Humas tetap menerimanya dan menjadwalkan

untuk mempertemukan delegasi masyarakat dengan Anggota DPRD pada hari

berikutnya. Kondisi ini menjadikan kendala bagi masyarakat yang harus

menempuh jarak yang cukup jauh menuju DPRD. Masyarakat lebih sering tidak

datang kembali setelah dijadwalkan ulang untuk bertemu dengan DPRD.

Sedangkan secara substansi, banyak ditemukan masalah-masalah yang datang

23 Wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan, Elianuddin HB, pada penelitiantanggal 6-10 Mei 2008.24 Wawancara dengan Sekretaris Fraksi PDS DPRD Sulawesi Utara, Jemmy A.L. Rembet, padapenelitian tanggal 21-25 Juli 2008.


ke DPRD Provinsi pada umumnya berasal dari wilayah kabupaten/kota, sehingga

DPRD Provinsi bisa saja memberikan rekomendasi agar masalah ini diselesaikan

di DPRD kabupaten/kota.

Penerimaan aspirasi masyarakat oleh Anggota DPRD juga dilakukan

pada saat masa reses yang disebut dengan komunikasi konstituen. Menurut

Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan, secara formal penerimaan aspirasi

masyarakat sesuai dengan aturannya memang dilakukan pada masa reses.

Kelompok Anggota DPRD dalam daerah pemilihan (dapil) yang sama turun

bersamaan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun demikian pada

pelaksanaannya, penyerapan aspirasi ini dirasakan tidak dapat mengungkap

aspirasi masyarakat secara lengkap, karena serap aspirasi dilakukan kepada

pejabat daerah seperti bupati/walikota, camat atau kepala desa. Pertemuan ini

menjadi tidak efektif karena semua anggota DPRD menjadi terfokus pada satu

masalah yang sama dan dari sumber yang sama. Lain halnya, apabila anggota

DPRD disebar dalam beberapa tempat, sehingga dapat mengetahui banyak

masalah dari sumber yang beragam.25

Kendala lain berkaitan dengan keinginan masyarakat bahwa tugas untuk

melakukan penyerapan aspirasi tidak terbatas waktu. Hal ini diakui Wakil Ketua

Fraksi DPRD Sulawesi Utara, bahwa kegiatan menemui masyarakat untuk

menyerap aspirasi memang tidak mengenal waktu. Setiap anggota DPRD perlu

menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan dapil dan bidang tugas komisinya

masing-masing. Hal ini sebagai sebuah konsekuensi yang harus dijalani seorang

wakil rakyat.26

Pada sisi yang lain, menurut Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan,

setiap anggota DPRD harus menerima persepsi masyarakat bahwa kehadiran

anggota DPRD dalam rangka komunikasi konstituen di dapilnya adalah dalam

rangka membagi-bagikan uang sebagai balas budi kepada rakyat yang telah

memilihnya. Hal ini yang menyebabkan anggota DPRD menjadi kesulitan untuk

melakukan komunikasi dengan masyarakat di daerah konstituennya, karena

mereka harus menyediakan uang yang banyak untuk membantu memperlancar

kegiatan komunikasi tersebut.27

25 Wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan, Fatimah Rais, pada penelitian tanggal6-10 Mei 2008.26 Wawancara dengan Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulawesi Utara, Bhenny Rhamdani, pada

penelitian tanggal 21-25 Juli 2008.27 Wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan, Eliyanudin, pada penelitian tanggal6-10 Mei 2008.


Namun demikian kesimpulan ini berbeda dengan pandangan kritis

kalangan akademisi yang menyatakan fasilitas yang diberikan kepada anggota

DPRD tidak sebanding dengan kinerja yang dihasilkannya, anggota DPRD hanya

mencari keuntungan sendiri dan tidak berpihak kepada rakyat. Kekuatan untuk

memperjuangkan aspirasi masyarakat menjadi lemah. Anggota DPRD lebih

tunduk kepada pemerintah daerah.28

2. Tindaklanjut Aspirasi Masyarakat

Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, tindak lanjut aspirasi

masyarakat pada DPRD Sumatera Selatan dilakukan oleh komisi-komisi yang

bidang tugasnya sesuai dengan bidang masalah dari aspirasi masyarakat melalui

Raker komisi bersama dinas terkait. Ketua DPRD Sumatera Selatan, Zamzami

Achmad, menilai:

"Upaya untuk memformalkan penanganan pengaduan

masyarakat dalam tugas Pimpinan DPRD tidak tepat. Mengingat

sudah terlalu banyaknya tugas yang harus dikerjakan oleh

Pimpinan DPRD. Tindaklanjut aspirasi masyarakat justru terjadi

di komisi dan hasil dari Raker di komisi.."29

Keterlibatan Fraksi di DPRD Sumatera Selatan untuk menerima dan

menindaklanjuti aspirasi masyarakat dinilai tidak efektif. Ada beberapa

pertimbangan yang menyebabkan Fraksi di DPRD Sumatera Selatan tidak bisa

menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sebagaimana dijelaskan Pimpinan Fraksi

PDIP DPRD Sumatera Selatan, yaitu:

"Pertama, fraksi tidak berwenang untuk memanggil dinas terkait

pada saat rapat kerja untuk membahas aspirasi masyarakat

tersebut. Kedua, fraksi dinilai tidak akan efektif dalam

menindaklanjuti aspirasi masyarakat, karena yang bisa

mengambil keputusan dalam rapat kerja dengan dinas terkait

adalah komisi. Ketiga, secara politis anggota DPRD harus

memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat dan bukan

merupakan wakil fraksi atau partai. Keempat, mekanisme

28 Wawancara dengan beberapa dosen FISIP Universitas Sriwijaya, pada penelitian tanggal 6-10 Mei 2008.29 Wawancara dengan Ketua DPRD Sumatera Selatan, H. Zamzami Achmad, pada penelitiantanggal 6-10 Mei 2008.


Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD tidak memungkinkan fraksi

untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.30 Pada DPRD Sulawesi Utara

fraksi dapat berperan dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat, selain dari keberadaan Panitia Khusus Penerima Aspirasi

Masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua Fraksi Kesatuan DPRD

Sulawesi Utara, bahwa fraksi sangat membuka ruang kepada masyarakat

untuk berpartisipasi dalam rangka pengambilan keputusan politik lokal.

Misalnya ketika sedang membahas suatu masalah di DPRD masyarakat

diberikan kesempatan untuk juga memberikan pendapatnya kepada fraksi yang

kemudian akan disampaikan kepada DPRD.31

Data menunjukkan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima DPRD

Provinsi setiap tahunnya tidak terlalu banyak. DPRD Sumatera Selatan pada

Tahun 2004 hanya menerima 37 pengaduan masyarakat, 2005 hanya menerima

35 pengaduan masyarakat, dan tahun 2006 hanya menerima 36 pengaduan

masyarakat.

PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT KE DPRD SUMSEL BERDASARKAN BIDANG MASALAH TAHUN 2004 - 2006

20

m I15 rH 1 r

jumlah 10 H5

LL n \ ih□ 2004

■ 2005

□ 2006pemerintahan ekuin pembangunan kesra

bidang masalah

Pada tahun 2007 kondisinya tidak banyak berubah, dimana persoalan

politik dan hukum adalah yang paling banyak diajukan masyarakat dengan jumlah

total 39 pengaduan masyarakat.

30 Wawancara dengan Pimpinan Fraksi PDIP DPRD Sumatera Selatan, MA Gantada, pada penelitiantanggal 6-10 Mei 2008.31 Wawancara dengan Ketua Fraksi Kesatuan DPRD Sulawesi Utara, Syahrul Poli, pada penelitiantanggal 21-25 Juli 2008.


Identifikasi tindak lanjut aspirasi masyarakat ke DPRD Provinsi terbagi

atas dua hal, yaitu hal yang bersifat dministrative dari bidang masalah dan hal

yang bersifat politis. Tindak lanjut aspirasi masyarakat oleh DPRD yang bersifat

dministrative dari bidang masalah dilakukan dengan memberikan penegasan

kepada jajaran Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi masyarakat, berikut alokasi waktu untuk menyelesaikannya. Beberapa

deskripsi pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya diantaranya:32

1. Kehadiran delegasi BEM UNSRI bersama Serikat Buruh Transporatasi

Angkutan (SBTA) Sumatera Selatan yang mengajukan aspirasi berupa

penolakan trayek bus mahasiswa UNSRI terhadap SK Nomor 561 /KPTS/

si angkutan yang dinilai

an. Kehadiran delegasi

anggota Komisi III yang

tasi. Tindaklanjut dari

i antara DPRD dengan

abes, BEM UNSRI dan

rtemuan itu disepakati

i penyesuaian dengan

n kampus.

2. Delegasi Walhi Sumatera Selatan bersama Komite Aksi Rakyat Ogan

Komering Ilir (OKI) mewakili warga di Kecamatan Pampangan Kabupaten

OKI dan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, menyampaikan

aspirasinya mengenai penolakan pembangunan HTI dan perkebunan kelapa

sawit oleh perusahaan besar di wilayah desa mereka. Delegasi dipertemukan

dengan Wakil Ketua DPRD dan perwakilan anggota DPRD Komisi II bidang

32 Diringkas dari Kliping Khusus DPRD Sumatera Selatan Tahun 2006-2007 oleh Subbagian Informasi dan Perpustakaan Bagian Humas DPRD Sumatera Selatan.


ekonomi pembangunan sub bidang perkebunan. Hasil pertemuan ini

disepakati anggota Komisi II akan melakukan kunjungan ke lapangan di

dua kecamatan tersebut. Selain itu Komisi II memberikan surat kepada

Bupati dan DPRD OKI serta Banyuasin untuk menyelesaikan masalah ini. 3.

Delegasi Komite Aksi Mahasiswa Bersatu dan Komite Mahasiswa Peduli

Rakyat mengadukan buruknya penanganan masalah pendidikan dasar di

wilayahnya. Delegasi menyampaikan orasi dan diterima oleh Pimpinan

DPRD dan perwakilan anggota Komisi III bidang kesejahteraan rakyat sub

bidang pendidikan. Materi orasi ditampung oleh anggota DPRD untuk

dijadikan materi dalam rapat kerja dengan Dinas Pendidikan yang akan

dijadwalkan.

Selanjutnya identifikasi tindak lanjut aspirasi masyarakat ke DPRD yang

bersifat politis yaitu berupa persetujuan atau dukungan sikap dari DPRD terhadap

aspirasi yang disuarakan oleh delegasi masyarakat tersebut. Terkadang bentuk

dukungan sikap tersebut meningkat pada upaya aktif DPRD untuk menyampaikan

aspirasi masyarakat lokal pada lingkup wilayah yang lebih tinggi seperti kepada

Pemerintah Pusat atau DPR RI. Beberapa deskripsi pengaduan masyarakat

dan tindak lanjutnya diantaranya:33

1. DPRD Sulawesi Utara memberikan dukungan sikap terhadap aspirasi warga

Desa Buyat untuk memindahkannya ke tempat lain. Pemindahan ini penting

karena selain adanya perusahaan tambang, daerah tersebut juga tidak layak

huni karena ada rawa-rawa dan memang diduga ada pencemaran merkuri

akibat adanya penambangan oleh PT NMR. Selanjutnya DPRD

menyampaikan sikapnya kepada Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral serta Pemerintah Pusat untuk memperhatikan keluhan di Buyat

ini.

2. DPRD Sulawesi Utara menyuarakan sikap delegasi masyarakat terkait

kematian Praja IPDN yang berasal dari Sulawesi Utara. Sikap politik yang

disuarakan DPRD yaitu pelaksanaan kegiatan pendidikan bagi calon

pimpinan pamong praja ini bisa dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara.

Tindaklanjut aspirasi masyarakat yang dilakukan DPRD Provinsi

Sumatera Selatan juga dilakukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, misalnya

pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda). Meski sangat

jarang menerima aspirasi masyarakat yang substansinya terkait dengan materi

33 Diringkas dari Kliping Khusus DPRD Sulawesi Utara 2007 oleh Bagian Humas DPRD Sulawesi Utara.


dalam Raperda, namun DPRD tetap memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya baik melalui surat maupun dalam

bentuk audiensi di DPRD. Hal ini juga diperlakukan sama terhadap kalangan

akademisi.34

Sedangkan pada DPRD Sulawesi Utara, masyarakat dan akademisi

diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi khususnya pada saat

pembahasan Raperda, baik melalui surat maupun melakukan audiensi di DPRD

atau Fraksi di DPRD. Tindaklanjut aspirasi masyarakat sering kali dijadikan

sumber data atau bagian dari pandangan fraksi dalam melakukan pembahasan

Raperda bersama dengan Pemda. Hal ini dapat berpengaruh terhadap pasal

yang ditetapkan dalam Raperda tersebut35.

Tindaklanjut aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui pelaksanaan

fungsi legislasi, tidak hanya terbatas pada persoalan yang akan diangkat dalam

Raperda tapi juga pada persoalan yang berskala nasional. Persetujuan dan

dukungan sikap DPRD Sulawesi Utara terhadap aspirasi masyarakat Sulawesi

Utara yang menolak isi RUU Pornografi dan Pornoaksi, karena dapat

mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap politis ini selanjutnya

disampaikan DPRD kepada Pansus RUU Pornografi di DPR RI36.

Tindaklanjut aspirasi melalui pelaksanaan fungsi anggaran, terutama

dilakukan DPRD saat pembahasan RAPBD bersama Pemerintah Daerah.

Masyarakat pada umumnya hanya menyampaikan harapan-harapannya seperti

kemiskinan dikurangi, pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan bagi warga

miskin. Sedangkan dari kalangan akademisi pada umumnya memberikan data-

data yang terkait dengan kondisi riil di masyarakat37.

34 Wawancara dengan Ketua DPRD Sumatera Selatan, H. Zamzami Achmad, pada penelitiantanggal 6-10 Mei 2008.35 Wawancara dengan Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulawesi Utara, Bhenny Rhamdani, padapenelitian tanggal 21-25 Juli 2008.36 Diringkas dari Kliping Khusus DPRD Sulawesi Utara 2007 oleh Bagian Humas DPRD SulawesiUtara.37 Diringkas dari Kliping Khusus DPRD Sumatera Selatan Tahun 2006-2007 oleh Subbagian Informasidan Perpustakaan Bagian Humas DPRD Sumatera Selatan dan Kliping Khusus DPRD SulawesiUtara 2007 oleh Bagian Humas DPRD Sulawesi Utara.


B. Pembahasan

1. Penerimaan Aspirasi Masyarakat

Pada umumnya kehadiran delegasi aspirasi masyarakat ke DPRD ingin

dipertemukan dengan Ketua DPRD. Keinginan ini dapat dipahami mengingat

masyarakat membutuhkan kepastian, bahwa aspirasinya diterima oleh orang

yang menurut pemahaman mereka adalah orang nomor satu di DPRD.

Masyarakat tak ingin terikat dengan ketentuan protokoler penerimaan aspirasi

masyarakat yang berlaku di DPRD. Kondisi ini disebabkan interaksi komunikasi

yang dibangun masyarakat terhadap wakilnya di DPRD berlandaskan pemikiran

transaksi ekonomis. Masyarakat mengambil keputusan untuk menyampaikan

aspirasinya ke DPRD berdasarkan pemahaman keuntungan dan efisiensi dalam

menyelesaikan permasalahannya.

Keputusan masyarakat untuk memilih "jalur pintas" dalam

menyampaikan aspirasi tidak perlu dipersoalkan walaupun prosedur baku dalam

menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sudah dimiliki. Kepastian

yang diinginkan masyarakat, justru harus dimaknai sebagai upaya untuk terus

meningkatkan kinerja dan komunikasi serta kredibilitas Anggota DPRD dengan

rakyatnya. Dua unsur tersebut dalam interaksi komunikasi, justru harus

mendorong Anggota DPRD dalam posisinya sebagai komunikator politik untuk

terus meningkatkan orientasinya kepada masyarakat yang diwakilinya.

Serangkaian usaha dari Anggota DPRD dalam meningkatkan

kredibilitasnya perlu dilakukan secara konsisten. Keadaan ini mengharuskan

seorang wakil rakyat untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang

perikehidupan masyarakat yang diwakilinya. Keberhasilan untuk secara

konsisten mengetahui perikehidupan masyarakat yang diwakilinya, berjalan lurus

dengan upaya untuk meningkatkan kecerdasan individu dari Anggota DPRD

yang bersangkutan. Kecerdasan individu ini akan membantu Anggota DPRD

untuk mencarikan solusi atas aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap Anggota DPRD akan semakin

meningkat dan aspirasinya ke DPRD tidak hanya terfokus pada ketua DPRD

saja, tapi juga menyebar keseluruh Anggota DPRD lainnya.

Secara kelembagaan penerimaan delegasi aspirasi masyarakat diterima

oleh alat kelengkapan DPRD. Semua alat kelengkapan DPRD memiliki

kesempatan yang sama untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat. Hanya saja dalam aktivitas tata beracara di DPRD, Komisi DPRD


lah yang memiliki kesempatan paling banyak untuk menerima dan

menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Komisi baik secara administratif maupun

politis dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat lebih maksimal. Kegiatan

Rapat Kerja (Raker) maupun Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi memungkinkan

dimasukkannya materi pengaduan masyarakat untuk dibahas bersama dinas-

dinas terkait dalam Pemerintah Daerah sebagai pasangan kerja Komisi.

Substansi aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh delegasi masyarakat

ke DPRD dapat langsung ditindaklanjuti dan dicarikan solusinya dalam sebuah

Raker Komisi bersama Pemerintah Daerah.

Substansi aspirasi masyarakat juga dapat dipergunakan untuk

meningkatkan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan yang sedang

dijalankan Pemerintah Daerah. Aspirasi masyarakat adalah merupakan data

dan indikator bagi DPRD dalam mengawasi sejauhmana efektivitas pelaksanaan

kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Apakah

kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Daerah masih menemui

kendala dalam pelaksanaannya.

Keuntungan lainnya apabila delegasi aspirasi masyarakat diterima oleh

Komisi ialah pada umumnya Komisi diisi oleh anggota DPRD yang memiliki

kesesuaian kompetensi dengan bidang tugas yang dihadapinya. Fraksi-Fraksi

di DPRD menempatkan wakil-wakilnya yang memiliki kesesuaian kompetensi

dengan bidang tugas Komisi. Kompetensi ini dapat berupa kesesuaian latar

belakang pendidikan dan keahlian atau pengalaman kerja anggota DPRD yang

bersangkutan. Kompetensi anggota DPRD sangat membantu mereka guna

mencarikan solusi atas permasalahan yang disampaikan masyarakat ke DPRD.

Hal ini berbanding positif dengan menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap

kemampuan anggota DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan anggota

DPRD menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sesungguhnya dapat dijadikan

indikator bagi tumbuh dan berkembangnya iklim demokrasi di suatu wilayah.

Penerimaan delegasi aspirasi masyarakat melalui Tim Khusus berupa

Panitia Khusus memang lebih bersif at dinamis dan tidak terikat pada ketentuan

agenda kerja alat kelengkapan DPRD. Kepastian keberadaan anggota DPRD

sebagai anggota Tim Khusus di DPRD dapat dijamin dan memberikan kelancaran

bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kapan dan dimana saja

mereka membutuhkannya. Panitia khusus ini bukan merupakan alat

kelengkapan DPRD yang bersifat permanen yang dapat mengagendakan Raker

dengan Dinas-Dinas terkait. Materi aspirasi masyarakat yang diterima panitia


khusus tetap harus disalurkan dalam prosedur Raker Komisi dengan unsur

Pemerintah Daerah.

Penerimaan delegasi aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh fraksi-

fraksi di DPRD sebenarnya tidak menjadi masalah. Memang fraksi bukan

merupakan alat kelengkapan DPRD, namun bukan berarti fraksi tidak bisa atau

tidak boleh berpihak kepada rakyat. Karena hakekatnya fraksi merupakan tempat

berkumpulnya wakil rakyat yang berasal dari partai politik peserta Pemilu. Fraksi

tetap dapat memberikan kontribusi maksimalnya dalam menyerap dan

menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Fraksi dengan kekuatan politisnya dapat

mendesak alat kelengkapan DPRD untuk mengadakan Raker membahas aspirasi

masyarakat.

Kehadiran delegasi aspirasi masyarakat yang datang ke DPRD dalam

jumlah orang yang sangat banyak, juga merupakan problematika yang perlu

mendapatkan perhatian serius baik oleh Humas DPRD maupun alat kelengkapan

DPRD. Penerimaan aspirasi masyarakat yang tidak optimal akan semakin

"membakar" jiwa massa dari delegasi tersebut. Rasionalitas mudah sekali

berubah menjadi sikap emosional yang mengarah pada tindakan destruktif.

Anggota DPRD perlu menyadari kewajbannya untuk menerima aspirasi

masyarakat secara optimal. Penerimaan aspirasi masyarakat itu tidak hanya

terbatas di gedung DPRD serta pada saat berlangsungnya Raker, tapi dapat

dilakukan dimana saja bahkan lebih dekat dengan tempat dan permasalahan di

mana masyarakat berada.

Serap aspirasi pada masa reses, sesungguhnya merupakan bentuk

aktif wakil rakyat di DPRD untuk mendengarkan dan melihat permasalahan,

harapan, keinginan dan kritik masyarakat terhadap kebijakan pembangunan

yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.Serap aspirasi ini idealnya terbebas

dari aturan protokoler sebagaimana dilakukan pada saat Raker. Kekuatan serap

aspirasi ini terletak dari seberapa besar anggota Dewan mampu melakukan

perbandingan dan solusi atas kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah

dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Aspirasi masyarakat dapat

dijadikan salah satu materi pokok bagi anggota DPRD untuk melaksanakan

fungsi pengawasan dalam rangka menyempurnakan atau mengoreksi kebijakan

pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Penjadwalan agenda serap

aspirasi pada masa reses, tidak boleh dijadikan alasan bagi anggota DPRD

untuk tidak berpihak dan tidak maksimal dalam memperjuangkan aspirasi

masyarakat.


Satu tugas penting yang harus terus dilakukan anggota DPRD yaitu

memperbaiki kesalahan persepsi sebagian masyarakat yang menyatakan

kegiatan serap aspirasi itu identik dengan keharusan untuk membagikan uang

kepada masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap wakilnya di DPRD justru

harus dibuktikan dengan kinerja yang maksimal dan kemampuan anggota DPRD

untuk menerima aspirasi masyarakat. Strategi dan interaksi komunikasi anggota

DPRD harus benar-benar menyuarakan keinginan dan harapan masyarakat yang

diwakilinya. Penerimaan aspirasi masyarakat harusnya dibuktikan berdasarkan

program kerja dan pernyataan-pernyataan politik anggota DPRD yang berpihak

kepada rakyat. Hasil kerja anggota DPRD dalam menerima aspirasi masyarakat,

perlu secara tepat menjawab berbagai kepentingan yang memang dibutuhkan

dan diharapkan oleh masyarakat. Kedekatan hasil kerja wakil rakyat dengan

harapan dan kebutuhan masyarakat merupakan strategi tepat dalam rangka

mengarahkan kembali persepsi masyarakat mengenai keharusan bagi Anggota

DPRD membagi-bagikan uang saat melakukan serap aspirasi di daerah

pemilihan.

Minimnya frekuensi penerimaan aspirasi masyarakat oleh DPRD Provinsi,

memiliki keterkaitan dengan tempat dimana permasalahan tersebut berasal.

Permasalahan yang disampaikan masyarakat ke DPRD Provinsi pada umumnya

berasal dari lokasi kabupaten/kota yang juga memiliki DPRD Kabupaten/Kota.

Problematika atau aspirasi masyarakat di wilayah kebupaten/kota telah

disampaikan masyarakat dan diterima serta ditindaklanjuti oleh DPRD

Kabupaten/Kota. Kehadiran delegasi masyarakat dari wilayah kabupaten/kota

ke DPRD Provinsi, lebih disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap

tindaklanjut aspirasi masyarakat yang telah dilakukan DPRD kabupaten/kota.

2. Tindaklanjut Aspirasi Masyarakat

Meskipun minim dalam penerimaan aspirasi masyarakat, bukan berarti

anggota DPRD Provinsi dapat melupakan kewajibannya untuk memperjuangkan

aspirasi masyarakat. DPRD Provinsi perlu membangun jaringan komunikasi

politik dengan DPRD kabupaten/kota dalam memperjuangkan aspirasi

masyarakat. Karena bisa jadi permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah

kabupaten/kota adalah dampak dari ketidakefektifan implementasi kebijakan

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam mengaktualisasikan kebijakan

Pemerintah Provinsi. Jaring komunikasi antar DPRD Provinsi dengan DPRD

Kabupaten/Kota ini merupakan bukti nyata keberpihakan wakil rakyat untuk


memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta

memperjuangkan aspirasi masyarakat secara optimal.

Ketentuan birokrasi yang harus dilalui oleh masyarakat dalam

menyampaikan aspirasinya perlu segera disederhanakan. Semua alat

kelengkapan DPRD termasuk alat kelengkapan lainnya harus selalu

memprioritaskan untuk menerima aspirasi masyarakat. Tidak terkecuali Fraksi

juga memiliki kewajiban untuk menjadi media penerima aspirasi masyarakat di

DPRD. Penyederhanaan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat melalui

aktivitas Raker maupun Kunker yang sangat tergantung pada penjadwalan yang

perlu mendapatkan kesepakatan politis antara DPRD bersama Pemerintah

Daerah, perlu dilakukan agar sesuai dengan kehadiran delegasi aspirasi

masyarakat ke DPRD. Bagi anggota DPRD, kehadiran delegasi aspirasi

masyarakat ke DPRD termasuk pada agenda kerja yang tidak terencana.

Tindaklanjut aspirasi masyarakat sering kali tidak sesuai dengan jadwal

Raker dan perlu penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang kehadiran delegasi

masyarakat ke DPRD untuk dipertemukan dengan pasangan kerja Komisi,

merupakan permasalahan yang tidak mudah dapat dilakukan. Tempat tinggal

delegasi masyarakat yang cukup jauh dengan DPRD, sangat memberatkan

bagi masyarakat untuk mendatangi kembali DPRD.

Walaupun termasuk pada agenda kerja tidak terencana, pada posisinya

sebagai wakil rakyat tetap harus menyediakan waktunya untuk menindaklanjuti

aspirasi masyarakat. Raker Komisi yang membahas aspirasi masyarakat tidak

perlu memenuhi ketentuan kuorum anggota Komisi dengan tetap mendatangkan

mitra kerja Komisi. Selain itu materi aspirasi masyarakat juga harus menjadi

prioritas utama dalam aktivitas Kunker Komisi dalam rangka menjalankan fungsi

pengawasan.

Pada posisinya sebagai unsur pemerintahan daerah, maka indentifikasi

tindak lanjut aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan DPRD Provinsi terbagi

atas dua hal. Pertama, hal yang bersifat administratif, yaitu menindaklanjuti

aspirasi masyarakat melalui kegiatan Raker atau meminta kepada Pemda untuk

menangani permasalahan tersebut. Kedua, tindaklanjut dari bidang masalah

yang bersifat politis, yaitu berupa dukungan sikap DPRD terhadap aspirasi yang

disampaikan masyarakat ke DPRD.

Permasalahannya apakah kedua indentifikasi tindak lanjut aspirasi

masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD dapat secara efektif memberikan

solusi atas permasalahan sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat?

Seorang wakil rakyat perlu memiliki pemahaman, bahwa upaya untuk


memperjuangkan aspirasi masyarakat tidak hanya sebatas pada satu kali Raker

dan/atau cukup dengan memberikan pernyataan mengenai bentuk sikap

politisnya. Anggota DPRD perlu mengawal dan memperjuangkan penyelesaian

aspirasi atau permasalahan yang dihadapi masyarakat, sampai benar-benar

selesai dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Terselesaikannya aspirasi atau permasalahan hingga terpenuhinya harapan

masyarakat, menjadi indikator utama untuk menentukan efektivitas kinerja

anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Hal utama yang perlu diperhatikan oleh setiap Anggota DPRD dalam

menindaklanjuti aspirasi masyarakat adalah kemampuan maksimal untuk

berorientasi kepada permasalahan yang dihadapi masyarakat, sebagaimana

dijelaskan pada teori penetrasi sosial. Pada saat masa kerja atau pada saat

masa reses, setiap Anggota DPRD perlu mengetahui secara lengkap berbagai

permasalahan yang terjadi di daerah pemilihannya. Pada kondisi yang demikian,

setiap Anggota DPRD selalu pada posisi siap memperjuangkan aspirasi

masyarakat baik saat datang delegasi aspirasi masyarakat atau tanpa kehadiran

dari mereka.

Orientasi kepada masyarakat tidak hanya dilakukan oleh Anggota DPRD

saat delegasi aspirasi masyarakat datang ke DPRD. Secara periodik dan

berkesinambungan setiap Anggota DPRD perlu mengidentifikasi berbagai

permasalahan yang terjadi di dapilnya dan memiliki strategi untuk

memperjuangkan aspirasi tersebut baik dalam kegiatan rapat kerja maupun

saat kunker. Hasil orientasi Anggota DPRD terhadap dapilnya adalah data faktual

mengenai kondisi yang benar-benar terjadi di masyarakat.

Objektifnya data yang dimiliki Anggota DPRD mengenai kondisi dapilnya,

sangat membantu mereka dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan

terhadap kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemda.

Setiap kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh Pemda, namun berlainan

dengan kondisi atau kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat akan dengan

cepat direspon oleh Anggota DPRD agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda

benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya untuk

memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui tersedianya data yang faktual di

masyarakat, menyebabkan setiap Anggota DPRD bisa secara maksimal

menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap setiap kebijakan yang dihasilkan

oleh Pemda.

Orientasi aktif Anggota DPRD terhadap permasalahan yang terjadi di

dapilnya menyebabkan masyarakat merasa terlayani oleh wakilnya di DPRD.


Terbentuknya sikap positif masyarakat

terhadap kesungguhan Anggota DPRD

memperjuangkan aspirasi masyarakat,

menjadikan stimulus positif terhadap

peningkatan kinerja Anggota DPRD

dalam menerima dan menindaklanjuti

aspirasi masyarakat. Masyarakat tidak

perlu lagi bersusah payah menyampaikan

aspirasinya ke DPRD, tapi segala

permasalahan yang terjadi sudah

teridentifikasi dan akan diperjuangkan oleh

anggota DPRD.

Upaya maksimal yang dilakukan anggota DPRD pada akhirnya

membentuk kepercayaan positif masyarakat, bahwa kehadiran anggota DPRD

adalah sudah benar-benar merupakan wakil rakyat. Masyarakat merasa

diuntungkan dengan kinerja yang maksimal dari setiap Anggota DPRD untuk

memperjuangkan aspirasinya. Masyarakat akan memberikan respon dan

dukungan positif bila setiap aspirasi masyarakat sudah dapat diidentif ikasi dan

diperjuangkan secara maksimal oleh setiap Anggota DPRD. Kepercayaan dan

respon positif masyarakat disertai kinerja maksimal Anggota DPRD

sesungguhnya merupakan suatu kondisi yang kondusif bagi peningkatan fungsi

pengawasan DPRD terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda

untuk selalu sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat.

Tindaklanjut aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan fungsi legislasi

dan anggaran tidak bisa diabaikan begitu saja oleh DPRD Provinsi. Data-data

yang akurat seringkali berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan ke

DPRD. Data ini sangat menguatkan masing-masing fraksi di DPRD untuk

memberikan pandangannya berkaitan dengan substansi Raperda atau RAPBD

yang sedang dibahas antara DPRD bersama Pemerintah Daerah. Penggunaan

data yang bersumber dari aspirasi masyarakat, membuktikan keberpihakan

DPRD kepada rakyat sekaligus menjalankan fungsi penyeimbang bagi

Pemerintah daerah dalam menghasilkan sebuah kebijakan yang diperuntukkan

bagi masyarakat.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Bagian Humas Sekretariat DPRD menerima aspirasi masyarakat dalam

mendistribusikannya kepada alat kelengkapan DPRD. Penerimaan delegasi

aspirasi masyarakat di DPRD Sumatera Selatan dilakukan oleh Pimpinan dan

Komisi di DPRD sesuai dengan ketentuan Tata Tertib yang mengaturnya.

Sedangkan DPRD Sulawesi Utara lebih memilih membentuk Panitia Khusus


yang tidak permanen dan komisi terkait. Kendala utama dalam penerimaan

delegasi aspirasi masyarakat yaitu koordinasi penanganan delegasi dalam jumlah

banyak dan keinginan masyarakat untuk segera dipertemukan dengan Ketua

DPRD serta ditindaklanjuti aspirasinya

Penerimaan aspirasi masyarakat tidak hanya dilakukan kepada delegasi

aspirasi masyarakat yang datang ke DPRD, tetapi juga dilakukan pada masa

reses. Namun demikian pada pelaksanaannya, serap aspirasi ini tidak efektif

karena dilakukan terbatas pada pertemuan dengan pejabat daerah dan tidak

dilakukan pembanding dengan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD tidak dapat

mengetahui lebih lengkap mengenai berbagai permasalahan riil yang dihadapi

masyarakat. Hal ini berdampak pada terbatasnya sumber data bagi anggota

DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan

Pemerintah Daerah. Selain itu rendahnya kemampuan anggota DPRD untuk

melakukan serap aspirasi juga disebabkan kurangnya anggaran komunikasi

instensif yang dipergunakan oleh setiap anggota DPRD untuk menyerap aspirasi

konstituennya pada masa reses.

Pada pelaksanaan fungsi pengawasan penyelesaian tindak lanjut

aspirasi masyarakat dilakukan pada komisi-komisi, melalui forum Raker bersama

dengan dinas-dinas terkait. Khusus pada DPRD Sulawesi Utara, fraksi tetap

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka

pengambilan keputusan politik lokal yang kemudian disampaikan melalui

mekanisme kerja alat kelengkapan DPRD. Tindak lanjut aspirasi masyarakat

dipergunakan oleh DPRD guna memberikan penegasan kepada jajaran

Pemerintah Daerah kerja untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi

masyarakat berikut alokasi waktunya, serta persetujuan atau dukungan sikap

dari DPRD terhadap aspirasi yang disuarakan oleh delegasi masyarakat.

Sedangkan pada pelaksanaan fungsi legislasi, tindak lanjut aspirasi masyarakat

dipergunakan sebagai salah satu mat eri dari pendapat Fraksi saat dilakukannya

pembahasan Raperda bersama Pemerintah Daerah. Demikian halnya pada

pelaksanaan fungsi anggaran, tindaklanjut aspirasi masyarakat juga dipergunakan

sebagai salah satu materi dari Fraksi saat dilakukannya pembahasan RAPBD

bersama Pemerintah Daerah.


B. Saran

Prosedur penerimaan delegasi aspirasi masyarakat perlu terus

disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, agar dapat membantu

memperlancar masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Anggota

DPRD. Penyempurnaan prosedur penerimaan delegasi masyarakat perlu terus

dikaji dan disesuaikan dengan tuntuan/aspirasi dan dinamika kehidupan

masyarakat. Aktivitas kehumasan yang dilaksanakan Humas DPRD dalam

menerima dan mendistribusikan delegasi masyarakat, perlu mendapatkan

dukungan Anggota Dewan dalam hal penyederhanaan prosedur serta

mengoptimalkan penanganan aspirasi masyarakat.

Seluruh Alat Kelengkapan DPRD, termasuk juga alat kelengkapan yang

tidak permanen seperti Panitia Khusus dan termasuk juga Fraksi perlu

mengoptimalkan kinerjanya dalam rangka menerima dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat. Keberpihakan wakil rakyat kepada masyarakat perlu

disempurnakan dengan membuka sebanyak mungkin saluran komunikasi bagi

masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya ke DPRD. Prosedur tindaklanjut

aspirasi masyarakat perlu diselenggarakan sefektif dan seefisien mungkin dengan

tetap mematuhi kaidah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib

DPRD.

Pelaksanaan serap aspirasi yang dilakukan pada masa reses, perlu

dijadikan alternative pilihan bagi masyarakat di daerah untuk menyampaikan

aspirasi kepada Anggota DPRD diluar prosedur yang telah ditetapkan. Saluran

komunikasi ini tidak hanya dipergunakan untuk mendengar aspirasi masyarakat,

tetapi juga dapat langsung dipergunakan untuk menindaklanjuti aspirasi

masyarakat bersama dengan jajaran pemerintah daerah yang ikut serta dalam

kegiatan tersebut. Untuk itu optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD

dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, perlu ditunjang dengan upaya

untuk selalu meningkatkan kinerja dan kompetensi dari masing-masing Anggota

Dewan.

Meskipun tidak ada hubungan hirarki antara DPRD Provinsi dengan

DPRD Kabupaten/Kota, namun dalam rangka memperjuangkan aspirasi

masyarakat kedua lembaga perwakilan rakyat ini perlu membangun jaring

komunikasi dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jaring

komunikasi ini pada akhirnya akan memudahkan serta memberikan kepercayaan

kepada masyarakat dimanapun mereka berada, bahwa aspirasi pasti diterima

dan diperjuangkan secara maksimal oleh Anggota DPRD. Legitimasi lembaga


perwakilan rakyat sangat ditopang oleh kemampuan untuk membuat organ-

organ pemerintahan, termasuk DPRD Provinsi bersifat responsif terhadap agenda

dan aspirasi yang beredar di masyarakat dan memperjuangkan secara maksimal.


DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah

Secara Langsung, Jakarta: Penebit Rajawali, 2005 Blake, Reed H

dan Haroldsen, Erwin O, Taksonomi Konsep Komunikasi,

alihbahasa Hasan Bahanan, Surabaya: Penerbit Papyrus Surabaya,

2005 Deodatus, Arcry, DPRD dan Demokratisasi Pemerintahan

Daerah. dalam

Syamsudin Haris (ed), Desentralisasi Dan Otonomi DaerahDesentralisasi, demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah,

Jakarta: Penerbit LIPI Press. 2005 Faisal, Sanapiah, Format-Format

Penelitian Sosial, Jakarta: PT Raja Graf indo

Persada, 2005 Littlejohn, Stephen W, Theories Of Human

Communication (Eighth Edition),

Belmont USA: Thomson Wadsworth, 2005 Humas DPRD Sulawesi

Utara, Buku Informasi DPRD Provinsi Sulawesi Utara,

2007 Humas DPRD Sumatera Selatan, Selayang Pandang Dewan

Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Marbun, B.N, DPRD dan Otonomi

Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan

UU Otonomi Daerah 2004, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 2005

Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: Penerbit

Remadja Rosdakarya, 2004 Piliang, Indra J (ed), Otonomi Daerah

Evaluasi dan Proyeksi, Jakarta: Penerbit

Yayasan Harkat Bangsa, 2003

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit CV Alfabeta, 2005

Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Penerbit PT Gramedia

Widiasarana Indonesia, 2002 Syaukani (et.all), Otonomi Daerah

Dalam Negara Kesatuan, Jakarta: Penerbit

Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002, Yin, Robert

K, Studi Kasus Desain dan Metode, Alihbahasa M. Djauzi Madzakir,

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Kliping Surat Kabar:

"Kliping Khusus DPRD Sumatera Selatan Tahun 2006-2007" oleh Subbagian

Informasi dan Perpustakaan Bagian Humas DPRD Sumatera Selatan.


"Kliping Khusus DPRD Sulawesi Utara 2007" oleh Bagian Humas DPRD

Sulawesi Utara

Surat Kabar

"Sejumlah Anggota DPRD Sulut Dituding Salahgunakan Dana Keagamaan,"

Media Indonesia 2- 2006

Website:

Purwo Santoso, Optimalisasi Fungsi DPRD: Penetapan Agenda dan

Pengembangan Kemitraan, http://www.geocities.com/aripsda/makalah/

optimalisasi.htm, diakses tanggal 1 Desember 2008

http://www.dprd.sumselprov.go.id/index.php?pilih=hal&id=25, diakses tanggal 28-

11-2008

Mengkritisi DPRD Sumsel Lewat Radio, http://news.okezone.com/index.php/

ReadStory/2008/06/15/1 /118918/mengkritisi-dprd-sumsel-lewat-radio

DPRD Sumsel Bagi-Bagi Dana Reses, http://sumsel.wordpress.com/2008/04/

20/dprd-sumsel-bagi-bagi-dana-reses/


peran DPRD.docx

Documents

Transcript of peran DPRD.docx