Zulpikar Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan ...

55Jurnal Ilmu Administrasi Volume VII No. 1 Maret 2010

Kelembagaan dan Tata Hubungan KerjaPengelolaan Barang Milik Daerah

:: Zulpikar

KELEMBAGAAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA PENGELOLAAN BARANGMILIK DAERAH

ZulpikarPusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I, Lembaga Administrasi Negara

(PKP2A I-LAN) BandungE-mail: [email protected]

Institution Endorsement and Region-Owned Asset Management

AbstractSo far, local governments have not managed their region-owned assets effectively and efficiently so that that they have not

proportionally contributed to local revenue and local public services. This condition is mainly due to structural hindrances in theforms of: the indistinctness of job descriptions and functions, the lack of lucid managerial mechanism and standard operatingprocedures, and inadequacy of resources (human resource, facilities, and finance).

The writer recommends that local government should endorse the structure of institution in charge of managing region-owned assets with translucent job descriptions and functions, clear and integrated authority transfer, comprehensible managerialmechanism and standard operating procedures, and sufficient resources comprising human resource, facilities, and financialresource.

Keywords: materials, local government, organizational structure, mechanism

A. LATAR BELAKANGBarang [materials] merupakan salah satu unsur

penting dalam manajemen dan daya dukung utamasetiap organisasi dalam mencapai visi dan misinya.Namun demikian, bagi organisasi publik [baca:Institusi Pemerintah/Daerah] cenderung belumdijadikan sebagai bagian dari assets1 yang harusdikelola dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan asset/barang yang efisien danefektif.

Kondisi demikian dapat dilihat (secara kasat mata)dari berbagai fenomena, baik yang diberitakan olehmedia massa maupun fakta-fakta yang terobservasidari berbagai klasifikasi barang, jenis, maupun skala.Fenomena tersebut, antara lain:1. Kurang tersedianya data yang up-to-date mengenai

berbagai jenis barang yang menjadi milikpemerintah, sehingga tidak diketahui pastikekayaaan/asset yang dimiliki dan berapa jumlahdana yang telah dipergunakan untuk pengadaanbarang-barang tersebut;

2. Kurangnya mempertimbangkan economic valuedari suatu barang, sehingga kebermanfaatanbarang tersebut kurang sesuai dengan harapan;

3. Kurangnya maintenance dan pengamanan daribarang-barang yang dimiliki yang berakibatmenurunnya “masa pakai” dan nilai guna barangserta terjadinya “kehilangan”. Hal ini dapatdisebabkan karena kurangnya alokasi danapemeliharaan, tidak “seriusnya” pelaksanaanpemeliharaan dan pengamanan atas barang-barang itu;

Fenomena di atas, dapat dicermati dari berbagaikasus, antara lain peralatan kantor, kendaraan,rumah dinas yang dijual dengan harga murah,penghapusan dan/pemindahan-tangan kepemilikanyang cenderung tidak sebanding dengan besarnyabiaya yang dialokasikan pada saat pengadaan danpemeliharaan barang-barang tersebut. Dalam skalabesar/nasional, kurangnya “perhatian” pemerintahterhadap barang seperti pada kasus pulau yangdibiarkan menganggur dan tidak terpelihara, bahkandiambilalih, baik secara “legal” maupun ilegal,dengan cara merubah batas antar negara.

Berbagai fenomena dan kasus yang terjadi, dankesadaran akan pentingnya daya dukung assets bagiPemerintah [Pusat/Daerah] serta seiring dengan eradesentralisasi urusan pemerintahan/kewenanganantar tingkatan pemerintah, maka Pemerintah merasawajib untuk mengatur kebijakan mengenaipengelolaan barang milik negara/daerah. Pengaturankebijakan dimaksud, terakhir diatur melaluiPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Adapununtuk mengatur secara khusus kebijakan teknisdalam pengelolaan barang milik daerah ditetapkanmelalui Peraturan Menteri Dalam Negeri[Permendagri] Nomor 17 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

PP No. 6 Tahun 2006 dan Permendagri No. 17Tahun 2007, didalamnya mengatur antara lainmengenai kewenangan, tugas dan fungsi pengelola,pengguna kuasa barang, dan kegiatan dalampengelolaan barang milik daerah.

1 Assets: Any item of economic value owned by an individual or corporation, especially that which could be converted to cash. Examples are cash, securities, accountsreceivable, inventory, office equipment, real estate, a car, and other property. [http://www.investorwords.com/273/asset.html]

56 Jurnal Ilmu Administrasi Volume VII No. 1 Maret 2010


:: Zulpikar

Berkaitan dengan pengaturan pemerintah dalamurusan asset itu, dan sejalan dengan upayapemerintah membentuk organisasi perangkat daerahyang efektif, efisien, rasional dan proporsional telahditetapkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.Mengingat kompleksitas dalam pengelolaan barangdan pentingnya peran yang dapat diberikan makakiranya perlu mempertimbangkan aspekkelembagaan [organisasi] dan pengorganisasiandalam pengelolaan barang milik daerah.

Mencermati berbagai fenomena/kasus yangterjadi, sebagaimana telah disinggung pada paragrafsebelumnya, menjadi dasar pentingnya suatu studiuntuk mendeskripsikan kelembagaan danpengelolaan [pengorganisasian] sehinggatercapainya efektivitas dalam penyelenggaraanurusan dan pelaksanaan fungsi pengelolaan barangmilik daerah sehingga dapat berguna dan bermanfaatnyata bagi masyarakat.

C. LANDASAN TEORITIS

1. Konsepsi Pengelolaan [Manajemen] Barang &Struktur Organisasi dalam Konteks OrganisasiPemerintahan

a. Konsepsi Pengelolaan BarangManajemen material [Suharso, 1989:11) adalah

“proses penyelenggaraan pengaturan sarana danprasarana kerja melalui perencanaan, pelaksanaan,pengadaan, pemindahan, penyimpanan danpertanggungjawaban”yang memiliki fungsi (Effendi,1986:32) yaitu: a) perencanaan material; b)pengkoordinasian; c) pengadaan dan pemesanan; d)penyimpanan dan pemeliharaan; e) pengeluaran danpendistribusian; dan f) penatausahaan dan pelaporan.Fungsi tersebut memiliki kesamaan dengan pendapatYassin (1988:24), namun merubah/meleburkanfungsi perencanaan material menjadi penentuankebutuhan; menspesifikan fungsi-fungsi yangdigabungkan [dalam pendapat Effendi].

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, kegiatanpokok dalam pengelolaan barang dimulai dari:1) Perencanaan Perencanaan kebutuhan asset daerah wajib

dilandasi dengan tugas pokok dan fungsi, lalumengusulkan anggarannya sesuai dengankebutuhan daerah, dalam hal ini masyarakat danDPRD memonitor dan mengawasi kesesuaiannyadengan kebutuhan daerah, pengadaannya yangmelalui pembelian, sesuai dengan aturan yangada melalui tender atau penunjukkan langsung,terdokumentasi dengan baik diikuti denganadanya system data base kekayaan daerah.Pada dasarnya, kekayaan daerah ada duaklasifikasi, yaitu :

a) kekayaan yang sudah ada sejak daerahtersebut terbentuk/ada. Yang umumnyaterdiri atas kekayaan alam dan geografiskewilayahannya, bangunan bersejarah.

b) Kekayaan yang akan dimiliki, baik yangberasal dari pembelian, maupun yang akandibangun sendiri yang merupakan aktivitaspemerintah, didanai oleh APBD serta kegiatanperekonomian Kenyataan menunjukkanbahwa dewasa ini masih sering ditemukanbahwa APBD kurang mendukungpemeliharaan dan operasi bagi hasil investasidan modal, demikian pula terhadap biayaasuransi.

Perencanaan akan meliputi asset yang ada, danyang masih potensial atau yang belumdimanfaatkan, memper-hatikan kondisi assetdaerah di masa lalu, asset yang sekarangdibutuhkan, dan perencanaan asset yangdibutuhkan di masa yang akan datang, makadiperlukan perencanaan standar kekayaanminimum yang harus dimiliki Pemerintah Daerahagar mampu memenuhi cakupan pelayanan yangdibutuhkan oleh masyarakat dalam perencanaanstratejik jangka pendek, menengah, dan jangkapanjang, termasuk didalamnya penetapanindikator kinerja pengelolaan kekayaan daerah.Indikator kinerja pengelolaan kekayaan daerahdiperuntukkan mengetahui kinerja PemerintahDaerah, dan bermanfaat agar Pemerintah memilikiarah pengelolaan kekayaan sehingga terhindardari kerusakan lingkungan.

2) PengorganisasianOrganisasi yang dibutuhkan harus cukup mampumengakomodasikan berbagai kewenangan dalammewujudkan visi, misi, beban tugas,pengembangan sesuai dengan kebutuhanperubahan kepentingan masyarakat. Oleh karenaitu, setiap tingkatan organisasi memilikikompetensi baik yang umum maupun yangkhusus dimiliki oleh berbagai tingkatannya untukmengintegrasikan pengelolaan barang/asetdaerah dalam menunjang kepentingan /pelayanan publik.Pertimbangan azas pengorganisasian,kedudukan, tugas pokok, fungsi yang disesuaikandengan landasan kewilayahan atau daerah kerja,kelompok yang dilayani, peralatan/sarana, sdm,jenis barang yang dilayankan, proses pengelolaanbarang dan daerah yang harus ditempuh dsb.Harus menjadi landasan pertimbangandisamping kebijakan pusat yang telah ditetapkan.

3) PelaksanaanPengalaman menunjukkan bahwa pelaksanaankebijakan, termasuk kebijakan pengelolaankekayaan daerah, sering mengalami kegagalan,baik karena perencanaan yang kurang matang,atau para pelaksana tidak termotivasi, bahkan



:: Zulpikar

sengaja menghambatnya karena tidak sesuaidengan apa yang diharapkannya, atau bahkankarena struktur birokrasi yang belum ditunjangoleh adanya kejelasan prosedur dan petunjukteknis yang diperlukan, demikian pula hal tersebutbisa terjadi karena jumlah dan kualitassumberdaya tidak memadai.Secara umum ditemui bahwa pemeliharaan assetpemerintah sering kurang mendapatkan perhatiansehingga kerusakan dan kehilangan tanpadiketahui sering terjadi, apalagi karena parapegawai kurang memiliki kesadaran akan nilaiguna dan nilai komersial sesuatu asset.Berdasarkan hal tersebut maka perluprofesionalisme para pengelola barang milikpemerintah daerah.Kurang berfungsinya monitoring dari lembagalegislatif daerah dan masyarakat pula merupakansalah satu sebab kurang berhasilnya pelaksanaankebijakan pengelolaan barang milik daerah.

4) Evaluasi Menurut John Bourn (Pollit & Harrison, 1992: 25),

ada 5 kriteria yang diperlukan dalam menilaipelayanan publik, demikian pula dalam menilaikualitas pengelolaan barang yaitu:a) Aspek Politis: bahwa pengelolaan barang

disesuakan dengan tujuan-tujuan yangdirumuskan dalam keputusan politik yangmewakili rakyat yaitu lembaga legislaif daerah.

b) Aspek legal: bahwa kinerja pengelolaan barangdaerah akan dianggap baik apabila telahmemenuhi ketentuan hokum yang berlaku

c) Aspek prosedural: bahwa kinerja pengelolaanbarang daerah telah memenuhi prosedur yangtelah ditetapkan.

d) Responsif: bahwa kebijakan pengelolaanbarang daerah baik pada formulasi kebijakanmaupun tahap pelaksanaannya telahmengakomodasikan aspirasi masyarakat.

e) Aspek manajerial, sebagai seperangkataktivitas yang satu sama lain saling berkaitanyaitu terdiri atas: perumusan tujuan, pemilihanalternatif pencapaian tujuan tersebut sertaimplementasinya, sehingga sistem ini memiliki4 elemen yang esensial yaitu: kejelasansasaran; sistem pelaporan; interpretasi danevaluasi, serta tindakan koreksi apabilasasaran tidak tercapai.

5) Pengawasan Pengawasan dilakukan untuk melihat bila ada

perbedaan antara standar kerja dengan kenyataandalam praktek pelaksanaan pemerintahan.Peranan auditor internal dalam hal ini sangatpenting mulai dari pengetahuan bahwa ada milikaset daerah (recognition), pengukuran (measurement)dan penilaian (evaluation) aset dan menghindariagar tidak terjadi penyalahgunaan asetPemerintah Daerah.

Bahwa pertanggungjawaban publik olehPemerintah menurut Ellwood (dalam Mardiasmo:2004:226), ada 4 bentuk yaitu:a) Akuntabilitas kejujuran dan hukum yaitu

berkaitan denga pencegahan dan penindakanterhadap penyalahgunaan jabatan dankepatuhan terhadap hukum;

b) Akuntabilitas proses yaitu kepatuhan terhadappelaksanaan prosedur yang berlaku;

c) Akuntabilitas program yaitu audit terhadapefektivitas lembaga sektor publik berdasarkanpemilihan alternatif program yang tepat;

d) Akuntabilitas kebijakan: pertanggungjawabanpemerintah tentang kebijakan-kebijakan yangdiambil sebaga eksekutif terhadap DPRD.Untuk menjamin dilakukannya pertanggung-

jawaban publik oleh pemerintah daerah, diperlukanperubahan sistem pemeriksaan dari pemeriksaanyang konvensional kepada audit value for money.“Value for money “terjadi dalam kondisi sebagaiberikut:a) Apabila ada barang yang dijual dengan harga

lebih rendah dari barang yang ditawarkansebelumnya.

b) Apabila ada barang yang ditawarkan lebihrendah harganya dari yang ditawarkan ditempatlain.

c) Apabila ada barang dengan merek baru denganfungsi yang sama akan tetapi lebih murah daribarang dengan merek sebelumnya atau yang ada.

d) Apabila ada barang dengan merek baru danmampu melaksanakan fungsinya lebih baik dariproduk dengan merek yang ada tapi harganyalebih murah.

e) Bila ada barang dengan merek baru, walaupuncara kerjanya tidak sebaik barang dengan merekyang ada, tapi harganya jauh lebihmenguntungkan bila dibandingkan denganperbedaan kualitasnya.

f) Bila ada barang dengan merek baru yang jauhlebih mahal bila dibandingkan dengan merekyang ada akan tetapi sedemikian jauh lebihbaiknya kualitas barang tersebut sehingga biladibandingkan dengan perbedaannya kualitasnyaakan jauh lebih menguntungkan.Berdasarkan gambaran di atas, maka istilah

“value for money” menunjukkan adanya fokusterhadap perbandingan dengan apa yang dilakukansebelumnya, dengan apa yang dilakukan di tempatyang lain, dan perbandingan dalam selisih antarabiaya dengan selisih tingkat/kualitas pelayanan,yang menghasilkan suatu pemahaman tentangtujuan akhir yang ingin diwujudkan oleh suatuproduk dar oleh suatu jenis pelayanan.

Laporan NAO (National Audit Office)mengidentifikasikan bahwa kesalahan umum yangsering terjadi dalam pelaksanaan value for Moneyadalah sebagai berikut :



:: Zulpikar

a) Lemahnya manajemen aset, sepertinya instansipublik sulit untuk melihat aset dari sisi keuanganyang tepat, dari sisi pembelian ataupenguasaannya, dari sisi manajemen outputnya,dan dari sisi penyusutan /penghapusannyasehingga mampu menentukan biaya investasimasyarakat yang diperlukan untuk aset tersebut.Kenyataan ini diperoleh dari gambaran bahwaadanya sikap menghargai nilai tanah danbangunan, tidak ada strategi yang jelas tentangpemeliharaannya sehingga terjadi kerusakan danmengakibatkan turunnya nilai tanah danbangunan tersebut, demikian pula lahan-lahandan bangunan dibiarkan kosong,

b) Kurangnya kemampuan melihat sisi komersialdari aset yang ada, misalnya aset yangdikontrakkan kepada swasta sering kurangmempertimbangkan unsur ketepatan jangkawaktu kontrak, sering dibiarkan dalam jangkawaktu yang terlalu panjang, sehingga menimbul-kan lebih banyak biaya yang harus ditanggungkarena kerusakan, ketimbang hasil yangdiperoleh. Banyak kontrak yang dirumuskanterlalu longgar, proposal kontraktor sering tidakdianalisis dengan cermat pada saat asesmentender. Hal ini menyebabkan sulitnyamemberlakukan kontrak dan mengukurkinerjanya.

c) Lemahnya manajemen proyek: biasanya proyekdijalankan sebelum masalah dirumuskan secaracermat, sehingga hasil proyek tidak sesuai denganapa yang diharapkan, terlambat pengerjaannya,proyek cepat usang.Sinyalemen tersebut mengimplikasikan bahwa

diperlukan adanya usaha yang sungguh-sungguhuntuk memperbaiki kinerja pengelolaan barangdaerah dengan mencermati beberapa hal berikut,diantaranya:a) Hubungan antara inputs-outputs dan impacts.

Kenyataan menunjukkan bahwa khusus untukpengadaan barang tertentu belum secara jelasnampak hubungan-hubungan tersebut diatas.

b) Hubungan antara biaya dan manfaat.c) Hubungan antara analisis dan kewenangan yang

sering memerlukan adanya keseimbangan dalamdistribusi kewenangan tentang reward di kalanganPemerintah Daerah dengan Badan Pemeriksa.

d) Hubungan antara insiders dan outsiders, dimanabiasanya terdapat perbedaan pandangan atasanalisis yang dihasilkan orang dalam organisasidengan fihak luar, oleh karena itu harusdiupayakan agar semua intervensi kebijakanharus menghasilkan dampak yang diharapkan.Dewasa ini, banyak para pegawai yang engganditugaskan dalam bidang perlengkapan, denganbanyaknya kasus dan beratnya tanggung jawabyang dibebankan kepada mereka, apalagi adanyaperbedaan persepsi antara mereka dan pemeriksaserta Kejaksaan misalnya.

b. Konsepsi Struktur OrganisasiStruktur organisasi menurut Mintzberg (1993)

adalah totalitas cara organisasi membagi anggotanyake dalam tugas-tugas yang satu sama lain salingberbeda, sehingga yang kemudian lahirnyakoordinasi antarindividu dalam mejalankan tugasnyamasing-masing. Dalam kaitan dengan penataanstruktur, Mintzberg (1993) mengelompokkan padakelompok fungsi, yakni:1) Operating core merupakan fungsi pelaksanaan

tugas pokok organisasi yang berkaitan denganpelayanan langsung kepada masyarakat. Dalamstruktur perangkat daerah, fungsi ini diantaranyadilaksanakan oleh Dinas dan Kantor.

2) The strategic apex fungsi ini menjaditanggungjawab pimpinan organisasi dalamrangka menjamin tercapainya keseluruhankegiatan organisasi sesuai dengan visi dan misiorganisasi tersebut. Dalam struktur perangkatdaerah, fungsi ini menjadi tanggung jawab KepalaDaerah.

3) The Middle line berfungsi menjembatani antara thestrategic apex dengan operating core yang diisi olehseperangkat pejabat struktural menengah (daripejabat struktural senior hingga pejabat strukturalpaling rendah) yang memiliki otoritas formal, padastruktur perangkat daerah. Pada umumnya diberbagai daerah fungsi ini dilaksanakan olehSekretaris Daerah, terutama dalam pelaksanaanfungsi koordinasi.

4) The Technostructure berfungsi merumuskankebijakan-kebijakan pimpinan dengan mengkajidan menyarankan berbagai pedoman-pedomanatau standardisasi-standardisasi tertentu. Fungsiini dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah,diantaranya Badan Perencanaan PembangunanDaerah, dan Inspektorat (Badan PengawasDaerah).

5) The Support Staff berfungsi memberikandukungan kepada unit organisasi yang berperansebagai pelaksana inti yang bersinggungandengan masyarakat. Dalam skala makroPemerintahan Daerah, fungsi ini dilaksanakanoleh Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah.Secara teoritik terdapat beberapa jenis struktur

organisasi sebagaimana yang disarikan olehbeberapa pakar (Robbins, 1995). Jenis tersebut yakni:a) Struktur sederhana, merupakan struktur yang

bercirikan tingkat diferensiasi sederhana, rentangkendali yang luas, wewenang yang dipusatkandalam tangan satu orang dan formalisasi kecil.Pada perangkat daerah, struktur sederhanadigunakan pada organisasi Kantor Daerah.Dengan struktur yang kecil (tingkatdepartementasi), dapat membawahi beberapaUPT (rentang kendali luas).

b) Struktur birokrasi, merupakan suatu strukturdengan tugas-tugas operasi yang sangat rutinyang dicapai lewat spesialisasi, aturan dan



:: Zulpikar

pengaturan yang sangat formal, tugas-tugas yangdikelompokkan ke dalam departemen-departemen fungsional, wewenang terpusat,rentang kendali yang sempit, dan pengambilankeputusan yang mengikuti rantai komando. Padaperangkat daerah, struktur birokrasi terdapat padaorganisasi Sekretariat Daerah. Semua bagianmelakukan rutinitasnya dengan mengikuti aturanyang ada.

c) Struktur matriks, merupakan suatu struktur yangmenciptakan lini rangkap dari wewenang,menggabungkan departementasi fungsional danproduk. Karakteristik yang jelas dari strukturmatriks ini adalah memecah konsep kesatuankomando. Pegawai dalam organisasi matriksmempunyai dua atasan, yaitu manajerdepartemen fungsionalnya, dan manajerdepartemen produksinya. Dalam strukturperangkat pemerintahan di Indonesia baik pusatdan daerah struktur matriks ini secara formal tidakditemukan. Meskipun demikian, hubunganrangkap departementasi fungsional dan produkterjadi dalam praktek, misalkan seorang penelitiyang bertugas di suatu perangkat daerah(departemetasi produk), selain ia harusmelaporkan hasil kerjanya ke perangkat daerahbersangkutan, ia juga harus membuat laporankerja ke LIPI, untuk kepentingan fungsionalnya.

d) Struktur tim, penggunaan tim sebagai pirantiuntuk mengkoordinasi kebijakan. Pada organisasipemerintahan, struktur tim digunakan dalampelaksanaan kegiatan organisasi, atau merupakanbagian dari struktur organisasi yang secara formalmemiliki pembaganan, tim ini bersifat sementara,dapat beberapa bulan atau bahkan beberapaminggu saja sesuai dengan kebutuhan.

e) Organisasi virtual, suatu organisasi inti yang kecil,yang mempunyai sumber luar untuk fungsi-fungsiutama. Dalam organisasi pemerintahan,seringkali dijumpai organisasi dengannomenklatur Komisi misalnya Komisi Hak AzasiManusia, yang anggotanya bukan merupakanpegawai negeri melainkan dari masyarakat danswasta (yang nota bene merupakan sumber dariluar organisasi pemerintahan) yang berkomitmenpada suatu urusan tertentu.

f) Organisasi tanpa tapal batas, suatu organisasiyang mengusahakan penghapusan rantaikomando, mempunyai rentang kendali yang tidakterbatas, dan menggantikan departemen dengantim yang diberi kuasa.

g) Organisasi feminin, suatu organisasi yangdicirikan oleh perlakuan humanistik terhadapindividu, non oportunisme, karir yangdidefinisikan lewat layanan kepada orang lain,penciptaan suatu komunitas yang peduli, danberbagi kekuasaan. Dalam pemerintahanorganisasi feminin secara formal tidak ada, tetapi

dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, seringmelibatkan organisasi feminin ini. Misalnyapenetrasi program KB, dan kesehatan balitamelalui organisasi Pendidikan KesejahteraanKeluarga.Upaya merancang atau menata struktur

organisasi pemerintah daerah, dapat mempertim-bangkan pikiran Robbins (1995), bahwa ada tigapersoalan yang perlu diperhatikan, yaitu: (1)Persoalan kompleksitas; (2) Persoalan formalitas; dan(3) Persoalan sentralisasi.

Substansi penataan hubungan tata kerja dapatdisederajatkan dengan fungsi koordinasi dalammanajeman, yakni mengarah pada proses dalammenjalankan tugas pada masing-masing susunanorganisasi. Mintzberg (1993:3-6) juga mengemukakanada lima upaya penataan yang berhubungan dengantata kerja pada suatu organisasi, khususnyaorganisasi pemerintah daerah, yakni:a) Mutual adjustment atau saling mengingatkan,

yaitu koordinasi terhadap pekerjaan denganproses komunikasi informal yang sederhana.Mekanisme ini berlaku pada organisasi yangpaling sederhana.

b). Direct supervision atau supervisi langsung, yaitukoordinasi dengan menempatkan tanggung jawabseseorang atas pekerjaan yang dilakukan olehorang lain, memberikan instruksi kepada merekadan mengawasi kegiatan mereka. Mekanisme iniberlaku pada orang yang bekerja dengan jumlah5 sampai dengan 15 orang

c) Work processes are standardized ataustandardisasi proses kerja, yaitu denganmelakukan spesifikasi kerja/program kerja.Mekanisme ini berlaku pada organisasi yangberukuran sedang dengan jumlah personel lebihdari 15 orang dengan berbagai macam jenispekerjaan.

d) Outputs are standardized atau standardisasi hasil,dilakukan dengan menspesifikasikan hasil-hasilkerja, misalnya spesifikasi produk atau spesifikasikinerja. Dalam standardisasi hasil, pekerjamengetahui parameter hasil kerja yang ditetapkan,tetapi para pekerja diperbolehkan untukmengerjakannya dengan cara mereka sendiri-sendiri.

e) Skill and knowledge are standardized ataustandardisasi keterampilan dan pengetahuan.Dilakukan dengan melakukan spesifikasi suatupelatihan terhadap pekerjaan tertentu.Kadangkala baik proses kerja maupun hasil kerjatidak dapat distandardisasikan, misalkan prosespenyembuhan suatu penyakit oleh tim kesehatan,akan berbeda-beda penanganannya karenatergantung pada kondisi pasien) tetapistandardisasi masih tetap diperlukan untukmenjamin bahwa fungsi tersebut berjalan denganbaik.



:: Zulpikar

2. Kebijakan Penataan Organisasi PerangkatDaerah & Pengelolaan Barang Milik Daerah

a) Kebijakan Penataan Organisasi PerangkatDaerah dalam Pengelolaan Barang Milik DaerahLandasan yuridis penataan organisasi

Pemerintah Daerah secara spesifik, saat ini diaturmelalui Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah. PP inimerupakan implikasi dari paket kebijakandesentralisasi/otonomi daerah dan sejalan denganditetapkannya PP No. 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudiansebagai penjabaran lebih lanjut dari PP No. 41 Tahun2007 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) No. 57 Tahun 2007 yang memuatPetunjuk Teknis Penataan Organisasi PerangkatDaerah

Berdasarkan PP tersebut, pembentukan organisasiperangkat daerah pada dasarnya untukmelaksanakan tugas dan fungsi dalampenyelenggaraaan urusan pemerintahansebagaimana tersurat dalam PP No. 38 Tahun 2007.Urusan pengelolaan barang daerah termasuk dalambagian fungsi keuangan. Di dalam PP tersebut tidakmengatur dan menetapkan jenis perangkat daerahyang akan menyelenggarakan suatu urusanpemerintahan, namun ditentukan oleh kebutuhandan karakteristik daerah masing-masing. Secaraspesifik, didalam PP mengatur dan menetapkanfaktor-faktor yang menjadi penentu dalammenentukan besaran organisasi. Faktor dimaksudadalah: 1) Luas wilayah; 2) Jumlah penduduk; dan3) Jumlah Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.

Organisasi yang dapat menyeleng-garakanurusan dalam bidang pengelolaan aset (barang)dapat berbentuk Dinas, Lembaga Teknis Daerah(Lemtekda) atau Sekretariat Daerah. Adapunkedudukan, tugas dan fungsi dari ketiga bentukorganisasi tersebut (pasal 10, 14 dan 15), adalah:1) Sekretariat Daerah.

Merupakan unsur staf yang tugasnya adalahmembantu Bupati/Walikota dalam menyusunkebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah danlembaga teknis daerah dengan fungsinya meliputi:

penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerahdan lembaga teknis daerah;pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakanpemerintahan daerah;pembinaan administrasi dan aparatur pemerin-tahan daerah; danpelaksanaan tugas lain yang diberikan olehBupati/Walikota sesuai dengan tugas danfungsinya.

Sekretariat Daerah berkedudukan di bawah danbertanggung jawab kepada Bupati/Walikota

2) Dinas Daerah Kabupaten/KotaMerupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

Tugasnya adalah melaksanakan urusanpemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugaspembantuan. Sedangkan fungsinya meliputi:

Perumusan Kebijakan teknis sesuai denganlingkup tugasnya;Penyelenggaraan urusan pemerintahan danpelayanan umum sesuai dengan lingkuptugasnya;Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai denganlingkup tugasnya;Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehBupati/Walikota sesuai dengan lingkuptugasnya.Kepala dinas berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melaluiSekretaris Daerah.

3) Lembaga Teknis DaerahMerupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang

karena sifatnya tdak tercakup pada SekretariatDaerah atau Dinas daerah. Tugasnya adalahmelaksanakan penyusunan dan pelaksanaankebijakan daerah yang bersifat spesifik. Fungsiutamanya meliputi:

Perumusan kebijakan teknis sesuai denganlingkup tugasnya;Pemberian dukungan atas penyelenggaraanpemerintahan daerah sesuai dengan lingkuptugasnya;Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai denganlingkup tugasnya; danPelaksanaan tugas lain yang diberikan olehBupati/Walikota sesuai dengan lingkuptugasnya.

a) Bentuk Lembaga Teknis Daerah berupa Badan(dipimpin Kepala Badan), Kantor (dipimpinKepala Kantor) dan Rumah Sakit (dipimpinDirektur).

b) Kepala (Badan/Kantor) dan Direkturberkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Bupati/Walikota melalui SekretarisDaerah.

Selanjutnya menurut Permendagri No. 57 Tahun2007, secara teknis tugas dan fungsi lembaga tersebutadalah:1) Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada

hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasiperumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaantugas dinas daerah dan lembaga teknis daerahmulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,monitoring dan evaluasi, pelaporan sertapelayanan admistratif. Selain itu Sekretariat



:: Zulpikar

daerah juga melaksanakan fungsi hukum danperundang-undangan, organisasi dantatalaksana, hubungan masyarakat, protokol sertafungsi pemerintahan umum lainnya yang tidaktercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis,misalnya penanganan urusan kerjasama,perbatasan dan lain-lain.

2) Dinas Daerah, sebagai unsur pelaksana otonomidaerah pada hakekatnya menyelenggarakanurusan otonomi daerah baik yang bersifat wajibmaupun pilihan, sesuai dengan pembagianurusan yang ditetapkan dalam Peraturanpemerintah Nomor 38 tahun 2007.

3) Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsurpendukung yang sifatnya lebih teknis. Lembagateknis daerah dapat berbentuk badan, kantor danrumah sakit , penentuan Badan atau Kantor sesuaidengan analisis beban tugas.

b) Kebijakan Pengelolaan Barang Milik DaerahKebijakan dalam pengelolaan barang, baik barang

milik Negara dan atau milik Daerah mengalamperubahan sejak ditetapkannya UU No. 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hal ini sejalandengan perubahan yang terjadi dalam sistempenyelenggaraan pemerintahan di daerah yangdimulai sejak terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 yangkemudian direvisi melalui UU No. 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan amanat dalam UU No. 1 Tahun 2004,dan sejalan dengan kebijakan desentralisasi, makaditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Didalam PP tersebut diatur, antara lainmengenai; 1) Pejabat Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah, 2)Perencanaan Kebutuhan danPenganggaran, 3) Pengadaan, 4) Penggunaan, 5)Pemanfaatan, 6) Pengamanan dan Pemeliharaan, 7)Penilaian, 8) Penghapusan, 9) Pemindahtanganan,10) Penatausahaan, 11) Pembinaan, Pengawasan danPengendalian, 12) Ganti Rugi dan Sanksi. Selanjutnyauntuk melakukan pembinaan dalam pengelolaanbarang milik daerah, kebijakan secara umumditetapkan oleh Menteri Keuangan dan secara teknisdilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimanadinyatakan dalam pasal 74 sebagai berikut:1) Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum

pengelolaan barang milik negara/daerah.2) Menteri Keuangan menetapkan kebijakan teknis dan

melakukan pembinaan pengelolaan barang miliknegara.

3) Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknisdan melakukan pembinaan pengelolaan barang milikdaerah sesuai dengan kebijakan sebagaimana ayat (1).

Atas dasar itu, maka Menteri Dalam Negerimenetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) No. 17 Tahun 2007 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang Milik Daerah dimaknai sebagai semuabarang yang dibeli atau diperoleh atas beban AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnyayang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerakbeserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuantertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atauditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecualiuang dan surat-surat berharga lainnya [PP No. 6 Tahun2006, pasal 2]. Adapun barang milik daerah terdiridari (penjelasan umum Permendagri No. 17 Tahun2007):1) barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang

penggunaannya/ pemakaiannya berada pada SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/lembagaPemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;

2) barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atauBadan Usaha Milik Daerah lainnya yang statusbarangnya dipisahkan.Adapun yang dimaksud barang milik daerah yang

dipisahkan adalah barang daerah yangpengelolaannya berada pada Perusahaan Daerahatau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yanganggarannya dibebankan pada anggaranPerusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerahlainnya. Kegiatan pengelolaan barang milik daerahmeliputi:a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;b) Pengadaanc) Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;d) Penggunaane) Penatausahaan;f) Pemanfaatan;g) Pengamanan dan pemeliharaan;h) Penilaian;i) Penghapusan;j) Pemindahtanganan;k) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;l) Pembiayaan; danm) Tuntutan ganti rugi.

Pemegang kekuasan dalam pengelolaan barangmilik daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikotayang dibantu oleh perangkat daerah, baik sebagaipengelola, pengguna/kuasa pengguna maupunpenyimpan dan pengurus barang milik daerahdengan kewenangan tertentu. Hal ini sebagaimanatersurat dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 pasal5 dan pasal 6. Dalam rangka menjamin terlaksananyatertib administrasi dan tertib pengelolaan barangmilik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsidan langkah secara integral dan menyeluruh dariunsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barangmilik daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun



:: Zulpikar

2006 pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan: “Pengelolaanbarang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan azas:fungsional, kepastian hukum, transparansi danketerbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.”Selanjutnya dalam penjelasan umum dijelaskan, yangdimaksud dengan asas-asas sebagai tersebut:a. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan

pemecahan masalah-masalah di bidangpengelolaan barang milik negara/daerah yangdilaksana-kan oleh kuasa pengguna barang,pengguna barang, pengelola barang dangubernur/bupati/walikota sesuai fungsi,wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

b. Asas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan barangmilik negara/daerah harus dilaksanakanberdasar-kan hukum dan peraturan perundang-undangan.

c. Asas Transparansi, yaitu penyelenggaraanpengelolaan barang milik negara/daerah harustransparan terhadap hak masyarakat dalammemperoleh informasi yang benar.

d. Asas Efisiensi, yaitu pengelolaan barang miliknegara/daerah diarahkan agar barang miliknegara/daerah diguna-kan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukandalam rangka menunjang penyelenggaraan tugaspokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

e. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatanpengelolaan barang milik negara/daerah harusdapat dipertanggung-jawabkan kepada rakyat.

Gambar 1.Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah

PerencanaanKebutuhan & Penganggaran

Pembiayaan

Pembinaan,Pengawasan, &Pengendalian

Pemindah-tanganan

Penghapusan

Penilaian

Pengamanan&

Pemeliharaan

Pemanfaatan

Penatausahaan

Penggunaan

Penerimaan,Penyimpanan, &Penyaluran

PengadaanTuntutanGanti Rugi

f. Asas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan barangmilik negara/daerah harus didukung oleh adanyaketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangkaoptimalisasi pemanfaatan dan pemindah-tanganan barang milik negara/daerah sertapenyusunan Neraca Pemerintah.

C. METODEKajian ini menggunakan pendekatan analisis

kualitatif, dengan mengambil kasus di enam (6)Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah DKI Jakarta,Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, PemerintahDaerah Kota Banjarmasin, Pemerintah Daerah KotaTomohon, Pemerintah Daerah Kota Magelang danPemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.Adapun unit analisisnya adalah satuan kerja atauunit organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsisebagai Pengelola Barang Milik Daerah.

Pengumpulan data kajian dilakukan dengan cara:1) Studi literatur dan dokumentasi untuk

mengumpulkan data dan bahan berupa peraturanperundang-undangan dan kebijakan pemerintahyang terkait dengan pengaturan mengenaipengelolaan barang milik daerah (PBMD). Selainitu dilakukan juga pengumpulan data dan bahanberupa hasil kajian yang sudah dilakukansebelumnya sebagai bahan perban-dingan danpengayaan analisis.

2) Wawancara dengan Kepala PBMD pada enamPemerintahan Daerah dan pegawai berkenaan



:: Zulpikar

dengan eksistensi kelembagaan PengelolaanBarang Milik Daerah selama ini, yang meliputibeserta kebutuhan struktur, tugas dan fungsiorganisasinya.

3) Daftar Isian/Angket/Kuesioner yang menjaringpersepsi informan yang bertugas dan menjalankanfungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sejumlah data dan bahan-bahan yang berhasildikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisissecara kualitatif untuk mendapatkan deskripsisebagai berikut:1) Model kelembagaan [organisasi] pengelola barang

milik daerah berdasarkan kebijakan pemerintahyang berlaku

2) Tata hubungan kerja antar pemangku kepentingandalam pengelolaan barang milik daerah yangberlaku dewasa ini.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISISSesuai dengan PP No. 6 Tahun 2006 dan

Permendagri No. 17 Tahun 2007, Kepala Daerah(Gubernur, Bupati dan Walikota) adalah pemegangkekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Dalammelaksanakan pengelolaan barang milik daerah,Kepala Daerah dibantu:1) Sekretaris Daerah berperan selaku Pengelola;2) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit

pengelola barang milik daerah sebagai PembantuPengelola.

3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selakupengguna,

4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaikuasa pengguna.

5) Penyimpan barang selaku pelaksana yangbertugas menerima, menyimpan, danmengeluarkan barang.

6) Pengurus barang selaku pelaksana yang diserahibertugas mengurus barang daerah dalam prosespemakaian yang ada di setiap satuan kerjaperangkat daerah/unit kerja.Kewenangan yang terjabarkan kepada tugas dan

fungsi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah(PPBMD) telah secara jelas ditetapkan dalam PP No.6 Tahun 2006, (pasal 5 dan 8) dan Permendagri No.17 Tahun 2007 (pasal 5 dan 6 serta didalamPenjelasan), namun untuk tugas dan tanggung jawabPembantu Pengelola tidak dijelaskan secara khususseperti PPBMD lainnya.

Berkaitan dengan jabatan, tugas dan fungsiPembantu Pengelola, sebagaimana ditetapkan dalampasal 6 ayat 3 disebutkan Kepala Biro/BagianPerlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerahbertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraanpengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD. Secara eksplisit dapat diinterpretasikan,bahwa Pembantu Pengelola di Daerah Otonom

Provinsi dijabat oleh Kepala Biro dan untukKabupaten/Kota dijabat oleh Kepala Bagian yangberkedudukan di Sekretariat Daerah. Adapun Unitdimaksud dapat dimaknai sebagai satuan kerja yangdapat berbentuk Lembaga Teknis Daerah (Lemtekda)atau Dinas. Lemtekda dimaksud dapat berbentukBadan atau Kantor yang pembentukan besaranorganisasinya didasarkan atas kebutuhan,karakteristik dan persyaratan sebagai-manaketentuan dalam PP No. 41 Tahun 2007 danPermendagri No. 57 Tahun 2007.

1. Kelembagaan Berbentuk Biro/BagianPerlengkapanPenyelenggaraan fungsi pengelolaan barang milik

daerah yang dilakukan organisasi dalam bentukBiro/Bagian Perlengkapan, sebagaimana terdapat diProvinsi DKI Jakarta dengan nomenklatur BiroPerlengkapan dan Kota Banjarmasin dengannomenklatur Bagian, sudah sesuai denganPermendagri No. 17 Tahun 2007 (pasal 6 ayat 3) yangmelaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 6Tahun 2006, (pasal 74 ayat 3) untuk mengaturkebijakan teknis dalam pengelolaan barang milikdaerah. Dalam Permendagri tersebut, secara eksplisitmengatur peran dan fungsi Kepala Biro/BagianPerlengkapan sebagai Pembantu Pengelola, yangbertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraanpengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan pendekatan secara konsepsional,organisasi dalam bentuk Biro/Bagian merupakanorganisasi yang menjalankan fungsi middle line dansupporting staff. Fungsi middle line yang dilaksanakanBiro/Bagian tersebut, merupakan pelaksanaankewenangan Sekretaris Daerah selaku Pengelolabarang milik daerah (PP No. 6/2006 pasal 5 ayat 3 joPermendagri No. 17/2007 pasal 6 ayat 2). Adapunfungsi supporting staff, yang dilaksanakan Biro/Bagian berkaitan dengan kedudukannya sebagaiunsur staf di lingkungan Sekretariat Daerah yangmenyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembagateknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayananadmistratif. (Penjelasan Permendagri No. 57 Tahun2007)

Tugas pokok merupakan penjabaran darikewenangan yang menjadi dasar bagi setiaporganisasi dalam menjalankan peran dan fungsinya.Disamping itu, dalam kewenangan tersirat kewajibandan tanggung jawab bagi pemilik kewenangan.

Kewenangan yang dijabarkan menjadi tugaspokok dan fungsi merupakan dasar pertimbangandalam menentukan besaran dan bentuk organisasi.Penetapan bentuk organisasi yang diwadahi dalamBiro/Bagian mencerminkan 2 (dua) hal pokok dalamkewajiban dan tanggung jawab tugas, yaitu fungsiperumusan kebijakan dengan produk/hasil kerja



:: Zulpikar

berupa pedoman-pedoman teknis operasional danfungsi pelaksanaan dengan produk/hasil kerja sesuaidengan tujuan/target-target dalam fungsi-fungsipengelolaan barang milik daerah.

Kewenangan yang tercermin dalam tugas pokokBiro Perlengkapan, dirasakan responden sudahmemadai untuk melaksanakan fungsi-fungsipengelolaan barang milik daerah. Namun demikianresponden merasa, masih terdapat beberapa aspekdalam kewenangan yang kurang/tidak memadai,yaitu dalam aspek pembinaan dan pengendalian fungsipenerimaan, penyimpanan dan penyaluran;penatausahaan, dan fungsi pengamanan danpemeliharaan. Dengan organisasi yang berbentukBiro dengan tingkat jabatan eselon II b, dalammelaksanakan kewenangan yang dimiliki menurutresponden sudah cukup optimal. Pendapat tersebutdidasarkan atas pertimbangan masih kurang/tidakmemadainya sumber daya manusia, baik dari aspekkuantitas maupun kualitas.

Disamping itu, dukungan pembiayaan dalammenyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagianbesar dirasakan memadai. Namun untukpelaksanaan fungsi penatausahaan dan penghapusanserta pembinaan, pengawasan dan pengendaliandinyatakan kurang/tidak memadai. Kemampuanpembiayaan yang sebagian besar dinilai memadaimenjadikan sarana dan prasarana kerja secara umumterpenuhi dan memadai. Selanjutnya untukmewadahi melaksanakan tugas dan fungsi dibentukunit-unit kerja yang mencerminkan fungsi-fungsipengelolaan barang milik daerah. Dengan kondisitersebut, pemberian pelayanan yang dilakukan olehBiro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi DKIsecara umum dirasakan sudah memadai.

Kondisi penyelenggaraan tugas dan fungsi yangterjadi di Bagian Perlengkapan Sekretariat DaerahKota Banjarmasin sedikit jauh berbeda, dengan tugaspokoknya:a. menyiapkan bahan dan penyusunan program

kebutuhanb. melakukan pengadaan perbekalanc. menjalankan sistem dan dan prosedur

penyimpanand. menjalankan distribusi perbekalane. melakukan pembinaan administrasi pengelolaan

aset daerahBerdasarkan tugas pokok tersebut, Bagian

Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasinhanya melaksanakan fungsi perencanaan kebutuhan,pengadaan, penyimpanan dan penyaluran(pendistribusian) barang. Hal ini mensiratkan, bahwakewenangan yang dimiliki masih sangat terbatasdibandingkan fungsi yang tersurat dalampengelolaan barang milik daerah. Dengankewenangan yang dimilikinya dan dengan unitorganisasi berbentuk Bagian serta tingkat jabataneselon III a sampai saat ini, dirasakan cukup optimal

dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaipembantu pengelola barang milik daerah.

2. Kelembagaan Berbentuk Kantor/BadanPembentukan organisasi berbentuk Kantor/

Badan untuk mewadahi fungsi pengelolaan barangmilik daerah merujuk Permendagri No. 17 Tahun2007 (pasal 6 ayat 3) yang menyebutkan Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milikdaerah selaku pembantu pengelola. Berpedoman padaPP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah dan Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Penataan Organisasi PerangkatDaerah, unit pengelola dimaksud masuk dalamkategori Lembaga Teknis Daerah yang organisasinyadapat berbentuk Kantor atau Badan.

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsurpendukung yang sifatnya lebih teknis yang menjadiprinsip dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.(Penjelasan Permendagri No. 57 Tahun 2007).Berdasarkan pendekatan secara konseptual,Lembaga Teknis Daerah merupakan organisasi yangmenjalankan fungsi operating core, atautechnostructure jika berbentuk Badan. Pemilihanorganisasi yang berbentuk Lembaga Teknis Daeraholeh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengannomenklatur Kantor Pengelolaan Barang Daerahdapat dimaknai bertujuan untuk memberikan ruanglingkup tugas (kewenangan) yang luas denganpekerjaan/aktivitas yang spesifik. Sebagaimanadapat dicermati pada tugas pokoknya, yaitumembantu Gubernur dalam penyelenggaraanPemerintahan di bidang pengelolaan barang daerah.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, KantorPengelolaan Barang Daerah mempunyai kewajibandan tanggung jawab yang besar untuk menyeleng-garakan bidang pengelolaan barang daerah.Walaupun untuk melaksanakan fungsi-fungsi dibidang pengelolaan barang daerah telah dibentukunit kerja (jabatan struktural) yang mewakili fungsi-fungsi tersebut, namun kewenangan yang luastersebut dengan organisasi yang berbentuk Kantordirasakan kurang dapat memberikan bargainingposition dalam penyelenggaraan fungsi dimaksud,khususnya dalam hal tata hubungan kerja antarorganisasi perangkat daerah. Dengan tingkat eselonjabatan III a, dirasakan adanya kecenderunganterjadinya conflict of power (dalam berhadapan tingkatjabatan eselon yang lebih tinggi atau sederajat) dalammenjalankan tugas mengkoordinir penyelenggaraanpengelolaan barang milik daerah. Hal tersebutdinyatakan bersama dengan permasalahan lainnyayang dihadapi, sebagaimana terdapat dalam LaporanAkuntabilitas Kerja Kantor Pengelolaan BarangDaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007, yaitu:a. Kurang profesionalnya Sumber Daya Manusia

(SDM) pada Kantor Pengelolaan Barang DaerahProvinsi Jawa Tengah;



:: Zulpikar

b. Belum tersusunnya Pedoman Pengelolaan BarangDaerah;

c. Belum tuntasnya tertib administrasi BarangDaerah;

d. Perlu ditingkatkan kebersamaan dalamPengelolaan Barang Daerah.Proposisi yang menyatakan kewe-nangan

menunjukkan beban kerja tugas yang akanberpengaruh terhadap besaran organisasi, perlumenjadi perhatian untuk meningkatkan kinerjaKantor Pengelolaan Barang Daerah Provinsi JawaTengah.

Pada Pemerintah Kota Tomohon, organisasiperangkat daerah yang menangani fungsipengelolaan barang daerah berbentuk Badan dengannomenklatur Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah (BPKAD). Mencermati tugas pokoknya,menyusun petunjuk dalam rangka pengadaan barang,pemeliharaan, penghapusan, pelelangan/penjualan,sumbangan/hibah kepada pihak lain, pemusnahan barangdaerah dan menyiapkan pembukuan secara sistimatis dankronologis, menyiapkan bahan penyusunan laporan APBD,nota perhitungan dan laporan kas, pembukuan asset sertaverifikasi yang meliputi penelitian terhadap anggaranaparatur dan anggaran pelayanan publik, tersuratkewajiban dan tanggung jawab dalam pengelolaanbarang daerah, selaku Pembantu Pengelola adalahberupa merumuskan kebijakan-kebijakan pimpinan(Walikota selaku pemegang kekuasaan dan SekretarisDaerah selaku Pengelola) dengan mengkaji danmenyarankan berbagai pedoman-pedoman ataustandardisasi-standardisasi pengelolaan barangmilik daerah.

Berdasarkan kewenangannya selaku PembantuPengelola, memang ruang lingkupnya terbatas,sebagaimana dinyatakan responden yang merasakewenangan dalam fungsi pengaturan, pembinaan,pengawasan dan pengendalian pengelolaan barangmilik daerah masih kurang memadai.

3. Kelembagaan Berbentuk DinasPenanganan fungsi pengelolaan barang daerah

kedalam organisasi berbentuk Dinas seperti terdapatpada Kabupaten Sumbawa Barat dengannomenklatur Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset, dan Kota Magelang dengan DinasPengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah(DPKKD), merujuk pada klausul perumpunan,berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 dan PermendagriNo. 57 Tahun 2007. Walaupun secara normatif, sudahsesuai, namun perlu juga menjadi pertimbangan UUNo. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,pasal 156 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yangmenyatakan bahwa:a. Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah.b. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kepala daerah

melimpahkan sebagian atau seluruhkekuasaannya yang berupa perencanaan,pelaksanaan dan pelaporan pertanggung-jawaban, serta pengawasan keuangan daerahkepada para pejabat perangkat daerah.

c. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkanpada prinsip pemisahan kewenangan antara yangmemerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.Merujuk pada pasal di atas, pada dasarnya Bupati

merupakan pemegang kekuasan pengelolaankeuangan daerah. Selanjutnya Bupati melimpahkansebagian atau seluruh kekuasaannya denganberpegang pada prinsip pemisahan kewenangan.

Pengelolaan keuangan yang dipusatkan kepadasatu institusi dan/atau pejabat pengelola keuangandaerah didalam Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah dapat berakibat tidakterciptanya kondisi “checks & balances” antara pejabatyang memerintah-kan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang sebagaimana ketentuan ayat (3)pasal 156 UU No. 32/2004.

Prinsip pengelolaan keuangan daerah yang saatini berlaku berpegang pada prinsip adanyapemisahan antara pemegang kewenangan otorisator,ordonator, dan komtable/pengurusan kebenda-haraan:a. Kewenangan Otorisator adalah kewe-nangan yang

diterima oleh pejabat untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanyapengeluaran dan penerimaan daerah.

b. Kewenangan Ordonator adalah kewenangan yangditerima oleh pejabat untuk melakukan tagihan,pembebanan pada mata anggaran, sertamemerintahkan pembayaran dan atau penagihansebagai akibat adanya tindakan otorisator.

c. Kewenangan Komtable adalah kewenangan yangditerima oleh pejabat untuk melakukan tugaskhusus di bidang kebendaharaan yaitu menerima,menyimpan, membayar, dan menyetorkan uangdaerah.Berdasarkan pertimbangan di atas, maka

disarankan untuk memisahkan pelaksanaan fungsidi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan danaset daerah. Untuk penanganan di bidangpendapatan dan pengelolaan keuangan tetapmenjadi tugas dan fungsi yang dijalankan oleh DinasPendapatan, sedangkan untuk penanganan assetdaerah dilakukan unit kerja lain. Unit kerja tersebutbisa dilakukan oleh Sekretariat Daerah, dengan unitorganisasi berbentuk Bagian karena Sekretaris Daerahadalah Koordinator pengelolaan keuangan daerah(PP No. 58 Tahun 2005, pasal 5 ayat 4) dan selakuPengelola barang milik daerah (PP No. 6/2006 pasal5 ayat 3 jo Permendagri No. 17/2007 pasal 6 ayat 2).Mencermati susunan organisasi Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten



:: Zulpikar

Sumbawa Barat, fungsi pengelolaan barang milikdaerah dilakukan unit organisasi Bidang Asset,dengan tugas pokok merumuskan dan melaksanakankebijakan teknis perencanaan, pengadaan, pemeliharaan,distribusi, penghapusan aset daerah dan investasi daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebutdapat diinterpretasi bahwa kewajiban dan tanggungjawab Bidang Asset meliputi peran sebagai PembantuPengelola, yang mengkoordinasikan pengelolaanbarang milik daerah pada masing-masing SKPD.Begitupun halnya yang terdapat di DinasPengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah(DPKKD) Kota Magelang. Pelaksanaan fungsipengelolaan barang milik daerah oleh DinasPengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerahdiselenggarakan oleh Sub Din. Kekayaan Daerahyang dibantu 2 (dua) unit kerja, yaitu SeksiAdministrasi Kekayaan Daerah dan SeksiPengelolaan Kekayaan Daerah.

Berdasarkan deskripsi di atas, kelembagaanorganisasi yang menyelenggarakan fungsi-fungsipengelolaan barang milik daerah dapat berbentuk Biroseperti di Provinsi DKI Jakarta, Bagian di KotaBanjarmasin, Kantor di Provinsi Jawa Tengah, Badandi Kota Tomohon, dan Dinas di Kabupaten Sumbawadan Kota Magelang.

Pada dasarnya, variasi atas bentuk/jenisorganisasi/satuan kerja tidak menjadi permasalahanjika 1) kewenangan yang dijabarkan kedalam tugasdan fungsi sudah didefinisikan secara jelas, dan 2)adanya pengaturan tata hubungan kerja dalampelaksanaan tugas dan fungsi antar satuan kerja.Menilik interpretasi tersebut, maka kelembagaanpengelola barang milik daerah bervariasisebagaimana terjadi di Daerah lokus penelitian.Secara konseptual, kelembagaan berkaitan denganpenataan struktur/susunan organisasi dan tata kerja(hubungan), dimana struktur berhubungan denganpembagian kelompok-kelompok tugas dan tata kerjaberkaitan dengan pola hubungan (kerja) dalammengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang sudahdibagi kedalam kelompok-kelompok tersebut. Olehkarena itu, pembentukan organisasi tidak hanyaberkaitan dengan pembagian kelompok-kelompoktugas tetapi akan berpengaruh terhadap tatahubungan kerja dalam proses pelaksanaannya.

4. Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Barang MilikDaerahPermendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,menyebutkan bahwa pengelolaan barang milikdaerah meliputi: Perencanaan kebutuhan danpenganggaran, Pengadaan, Penerimaan,penyimpanan dan penyaluran, Penggunaan,Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan, danPemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindah-

tanganan, Pembinaan, Pengawasan danPengendalian, Pembiayaan, dan Tuntutan ganti rugi.

Organisasi penyelenggara pengelolaan barangmilik daerah di lokus kajian, yang berbentuk Biroadalah di Provinsi DKI Jakarta, dengan nomenklaturBiro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi DKIJakarta. Tata hubungan kerja pengelolaan barangmilik daerah yang diselenggarakan oleh BiroPerlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta,sebagaimana dianalisis sebelumnya, menunjukkanbelum optimal. Dari sana dapat juga diketahui bahwaterdapat fungsi dan/atau kegiatan pengelolaanbarang milik daerah yang bersifat vital, yaitupenatausahaan dan pembinaan, pengawasan, sertapengendalian belum mendapat perhatian secaraserius. Hal demikian bisa jadi merupakan indikasibahwa tata hubungan kerja belum terbangun secarasolid. Kondisi seperti ini bisa menjadi pemicukesulitan dalam pelaksanaan tugas.

Tata hubungan kerja pengelolaan barang milikdaerah yang diselenggarakan oleh Biro PerlengkapanSekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta belummerujuk Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lihat kembali Bab 3), sehingga fungsi dan/atau kegiatan pengelolaan barang milik daerah belumdiakomodir secara optimal. Dengan keadaan sepertiini tentunya akan menghambat pada optimasipencapaian kinerja Biro Perlengkapan SekretariatDaerah Provinsi DKI Jakarta.

Lebih dari itu, permasalahan yang juga perludisimak yaitu bahwa Biro Perlengkapan SekretariatDaerah Provinsi DKI Jakarta belum menyediakanpedoman mengenai tata hubungan kerja antarpemangku kepentingan, sehingga mungkin sajapihak-pihak pemangku kepentingan kurangmemahami tata hubungan kerja yang berlaku. Hallain yang juga tidak kalah penting untuk dicermatiyaitu bahwa, Biro Perlengkapan Sekretariat DaerahProvinsi DKI Jakarta juga belum memiliki standaroperating procedures (SOP) untuk masing-masingkegiatan pengelolaan barang milik daerah.Sehubungan dengan hal itu, patut saja apabila kinerjaBiro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi DKIJakarta masih harus terus ditingkatkan.

Sementara itu, di organisasi penyelenggarapengelolaan barang milik daerah di lokus kajian, yangberbentuk Bagian adalah di Kota Banjarmasin,dengan nomenklatur Bagian Perleng-kapan. Tatahubungan kerja pengelolaan barang milik daerahyang diselenggarakan oleh Bagian PerlengkapanSekretariat Daerah Kota Banjarmasin, sebagaimanadisinggung sebelumnya, belum merujuk padaPermendagri No. 17 Tahun 2007 tentang PedomanTeknis Penglolaan Barang Milik Negara/Daerah.Tugas dan fungsi yang diemban cenderung jauh dariyang sudah ditetapkan dalam Permendagri No. 17Tahun 2007. Keadaan demikian tentu akan memberi



:: Zulpikar

ekses negatif dalam pencapaian kinerja BagianPerlengkapan terutama dalam pengelolaan barangmilik daerah.

Sebagaimana Biro Perlengkapan SekretariatDaerah Provinsi DKI Jakarta, Bagian PerlengkapanSekretariat Daerah Kota Banjarmasin juga belummenyediakan pedoman mengenai tata hubungankerja antar pemangku kepentingan. Selain itu juga,Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah KotaBanjarmasin belum memiliki standard operatingprocedures (SOP) untuk masing-masing kegiatanpengelolaan barang milik daerah. Sehubungandengan hal itu, lumrah jika Bagian PerlengkapanSekretariat Daerah Kota Banjarmasin belum mampumencapai kinerja optimal.

Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwapengaturan tata hubungan kerja dan standard operatingprocedures (SOP) untuk masing-masing kegiatanpengelolaan barang milik daerah sangat diperlukandalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitaspelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Berikut ini model tata hubungan kerja pengelolaanbarang milik daerah (berdasarkan fungsi dan/ataukegiatannya) yang penyelenggaraannyadilaksanakan, satuan kerja/unit organisasiberbentuk: 1) Biro atau Bagian; 2) Badan atau Kantor;dan 3) Dinas, berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun2007:

a) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran:Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan

merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerahuntuk menghubung-kan pengadaan barang yangtelah lalu dengan keadaan yang sedang berjalansebagai dasar dalam melakukan tindakanpemenuhan kebutuhan yang akan datang.

Pelaku-pelaku yang terlibat dalam TataHubungan Kerja pelaksanaan fungsi perencanaankebutuhan dan pengang-garan, adalah:1) Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati)

sebagai Pemegang kekuasaan PBMDmengesahkan usulan RDKBMD dan RKPBMDyang masuk dalam RAPBD;

2) DPRD untuk Penetapan APBD3) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola berperan

meneliti dan menyetujui Rencana DaftarKebutuhan Barang Milik Daerah (RDKBMD) danRencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang MilikDaerah (RKPBMD);

4) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit[Badan/Kantor/Dinas] sebagai PembantuPengelola melaksanakan koordinasi, menyiap-kan/menyusun dan menghimpun:a) rencana kebutuhan barang milik daerah untuk

satu tahun anggaran yang diperlukan olehsetiap SKPD; dan

b) menyusun standarisasi sarana dan prasaranakerja pemerintahan daerah dan standarisasiharga.

5) Kepala SKPD sebagai Pengguna, menyusun:a) Kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(RKA-SKPD);

b) Daftar Rencana Tahunan Barang setelahAPBD ditetapkan dan disampaikan kepadaKepala Daerah melalui pengelola.

b) PengadaanPengadaan adalah kegiatan untuk melakukan

pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.Pelaku-pelaku yang terlibat dalam Tata

Hubungan Kerja pelaksanaan tugas pengadaan:1) Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati)

sebagai Pemegang Kekuasaan PBMD:a) mengangkat dan menetapkan Panitia

Pengadaan melalui Surat KeputusanGubernur/Walikota/Bupati;

b) menetapkan Pemenang Lelang;c) menandatangani Surat Perjanjian dengan

Pemenang Lelang dalam pengadaan barangdaerah;

d) menerima dan mengusulkan pembebasantanah

2) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola:a) menetapkan pemenang lelang jika

mendapatkan delegasi kewenangan dariGubernur/Walikota/Bupati;

b) menandatangani Surat Perjanjian denganPemenang Lelang dalam pengadaan barangdaerah jika mendapatkan delegasi kewe-nangan dari Gubernur/Walikota/Bupati;

c) melaksanakan/mengkoordinas ikanpengadaan tanah

3) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unitsebagai Pembantu Pengelola;a) menghimpun Daftar Hasil Pengadaan Barang

Milik Daerah dari SKPD;b) menyusun Buku Daftar Hasil Pengadaan

Barang Milik Daerah4) Kepala SKPD sebagai Pengguna:

a) menandatangani Surat Perjanjian denganPemenang Lelang dalam pengadaan barangjika mendapatkan delegasi kewenangan dariGubernur/Walikota/Bupati;

b) menandatangani Surat Perintah Kerja, jikapengadaan barang tidak dilakukan melaluilelang/tender;

c) mengajukan permohonan pembe-basan tanah;d) membuat dan melaporkan Daftar Hasil

Pengadaan Barang Milik Daerah kepadaKepala Daerah melalui Pengelola.

5) Panitia Pengadaan sebagai Pelaksana pengadaanbarang milik daerah sesuai dengan tugas danfungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

6) Pelaksana Pengadaan selaku Penyedia barangmilik daerah sesuai dengan perjanjian/kontrak.



:: Zulpikar

c. Penerimaan, Peyimpanan, dan PenyaluranPenerimaan dan penyimpanan barang adalah

kegiatan untuk menerima, menyimpan, danmengeluarkan barang. Penyaluran adalah kegiatanuntuk menyalurkan/pengiriman barang milikdaerah dari gudang ke unit kerja pemakai.

Pelaku-pelaku yang terlibat dalam TataHubungan Kerja pelaksanaan Penerimaan,Penyimpanan dan Penyaluran:1) Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati)

sebagai Pemegang Kekuasaan PBMDmembentuk/menetapkan Panitia PemeriksaBarang Daerah (PPBD) melalui Surat KeputusanGubernur/Walikota/Bupati

2) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola, mengangkatpenyimpan/pengurus barang berdasarkan syaratkompetensi:

3) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum selakuPembantu Pengelola, menghimpun laporan hasilpemeriksaan penyelenggaraan tugas penyim-panan barang.

4) Kepala SKPD sebagai Pengguna:a) membentuk/menetapkan Panitia Pemeriksa

Barang Daerah (PPBD) melalui SuratKeputusan Gubernur/Walikota/Bupati;

b) mengusulkan pegawai yang memenuhi syaratkompetensi untuk akan diangkat menjadipenyimpan/pengurus barang;

c) mengadakan pemeriksaan atas penyeleng-garaan tugas penyimpan barang secaraberkala.

5) Panitia Pengadaan sebagai Pelaksana pengadaanbarang milik daerah sesuai dengan tugas danfungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

6) Panitia Pemeriksa (PPBD) selaku pelaksanapemeriksa dalam proses pengadaan, dan

7) Pelaksana Pengadaan selaku Penyedia barangmilik daerah sesuai dengan perjanjian/kontrak.

8) Penyimpan/Pengurus Barang sebagai pelaksanayang bertugas untuk menerima, menyimpan danmengeluarkan barang milik daerah sesuai dengantanggung jawabnya berdasarkan ketetapanPengelola.

9) Unit Kerja selaku kuasa pengguna barang.

d. PenggunaanPenggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh

pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola danmenata usaha kan barang milik daerah sesuaidengan tugas pokok dan fungsi Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

Pelaku-pelaku yang terlibat dalam TataHubungan Kerja pelaksanaan fungsi Penggunaan:1) Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati)

sebagai Pemegang Kekuasaan PBMD,menetapkan:

a) status penggunaan barang milik daerah bagiSKPD melalui Surat Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati;

b) barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan yang harus diserahkan olehPengguna karena sudah tidak dipergunakanuntuk penyelenggaraan tugas pokok danfungsi SKPD yang bersangkutan;

c) sanksi kepada Pengguna berupa pembekuandana pemeliharaan tanah dan/atau bangunanyang sudah ditetapkan untuk diserahkankepada Gubernur/Walikota/Bupati;

2) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola,a) meneliti laporan barang milik daerah yang

berada pada setiap SKPD;3) menyetujui usulan penetapan status

penggunaan dari SKPD untuk diajukanpenetapannya oleh Gubernur/Walikota/Bupati;

3) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum selakuPembantu Pengelola membantu Pengelola untukmeneliti laporan barang milik daerah yang beradapada setiap SKPD:

4) Kepala SKPD sebagai Pengguna:a) melaporkan barang milik daerah yang berada

pada SKPD yang bersangkutan kepadaPengelola disertai usul penetapan statuspenggunaan;

b) menyerahkan tanah dan bangunan yang tidakdipergunakan untuk menyelenggarakan tugasdan fungsi SKPD kepada Kepala Daerahmelalui Pengelola.

5) Penyimpan/Pengurus Barang melaku-kanpenatausahaan barang daerah yang ada padapengguna masing-masing.

e. PenatausahaanPenatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang

meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporanbarang milik daerah sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

Pelaku-pelaku yang terlibat dalam TataHubungan Kerja pelaksanaan fungsi Penatausahaan:1) Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati)

sebagai Pemegang Kekuasaan PBMD, menetap-kan:a) Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerahb) Mengesahkan Daftar Rekapitulasi Mutasi

Barang Daerah kepada Menteri untukdisampaikan Dalam Negeri;

2) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola,a) menyusun Petunjuk Teknis Sensus Barang

Daerah yang akan ditetapkan melaluiPeraturan Gubernur/Walikota/ Bupati;

b) membuat Daftar Mutasi Barang (bertambahdan/atau berkurang) dalam bentukrekapitulasi barang milik daerah;



:: Zulpikar

c) menyusun laporan Daftar RekapitulasiMutasi Barang Daerah untuk disampaikankepada Menteri Dalam Negeri

3) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum selakuPembantu Pengelola melakukan:a) koordinasi pendaftaran dan pencatatan barang

milik daerah ke dalam Daftar BarangPengguna (DBP) oleh Pengguna dan DaftarBarang Kuasa Pengguna (DBKP) oleh KuasaPengguna:

b) menghimpun seluruh laporan penggunabarang semesteran, tahunan dan 5 (lima)tahunan dari masing-masing SKPD, jumlahmaupun nilai serta dibuat rekapitulasinya;

c) merekap Buku Inventaris hasil sensus barangdari Pengguna/Kuasa Pengguna untukdisusun menjadi Buku Induk Inventaris;

d) menghimpun Daftar Rekapitulasi MutasiBarang dari Pengguna;

4) Kepala SKPD sebagai Pengguna:a) melakukan pendaftaran dan pencatatan

barang milik daerah ke dalam Daftar BarangPengguna (DBP);

b) menyampaikan laporan pengguna barangsemesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunankepada Kepala Daerah melalui pengelola.

c) melakukan sensus barang daerah danmerekap kedalam Buku Inventaris untukdisampaikan kepada Pengelola,

d) membuat Daftar Mutasi Barang (bertambahdan/atau berkurang) dalam bentukrekapitulasi barang milik daerah

e) melaporkan Daftar Mutasi Barang/DaftarRekapitulasi Daftar Mutasi Barang kepadaKepala Daerah melalui Pengelola;

5) Kepala UPTD/Unit Kerja sebagai KuasaPengguna:a) melakukan pendaftaran dan pencatatan

barang milik daerah ke dalam Daftar BarangKuasa Pengguna (DBKP);

b) menyampaikan laporan pengguna barangsemesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunankepada Pengguna;

c) melakukan sensus barang daerah danmerekap kedalam Buku Inventaris untukdisampaikan kepada Pengelola;

d) membuat Daftar Mutasi Barang/DMB(bertambah dan/atau berkurang) dalambentuk rekapitulasi barang milik daerah;

e) melaporkan Daftar Mutasi Barang kepadaPengguna untuk menjadi bahan laporan DMBkepada Kepala Daerah melalui Pengelola

6) Penyimpan/Pengurus Barang melakukanpenatausahaan barang daerah yang ada padapengguna masing-masing.

f. PemanfaatanPemanfaatan adalah pendayagunaan barang

milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai,kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah danbangun serah guna dengan tidak mengubah statuskepemilikan.

Pelaku-pelaku yang terlibat dalam TataHubungan Kerja pelaksanaan fungsi Pemanfaatan:1) Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati)

sebagai Pemegang Kekuasaan PBMD,:a) memberikan persetujuan pemanfaatan barang

milik daerah melalui Surat KeputusanGubernur/Walikota/ Bupati;

b) menetapkan besaran sewa/kontribusi dalamhal pemanfaatan barang milik daerah;

2) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola,a) melaksanakan pemanfaatan barang milik

daerah berupa tanah dan/atau bangunansetelah mendapat persetujuan dari KepalaDaerah melalui Surat Perjanjian Pinjam Pakai;

b) menyetujui pemanfaatan barang milik daerahselain tanah dan/atau bangunan yang akandilakukan oleh Pengguna;

c) melaksanakan penyewaan tanah dan/ataubangunan milik Pemerintah Daerah setelahmendapat persetujuan Kepala Daerah danpenyewaan sebagian tanah dan/ataubangunan yang masih digunakan olehPengguna;

d) menandatangani/mengesahkan SuratPerjanjian dalam hal pemanfaatan barangmilik daerah atas nama Kepala Daerah danmitra kerjasama;

e) menetapkan kerjasama pemanfaat-an barangmilik daerah berupa tanah dan/ataubangunan yang telah diserahkan pengguna,setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;

3) Kepala SKPD sebagai Pengguna:a) melaksanakan pemanfaatan barang milik

daerah selain tanah dan/atau bangunansetelah mendapat persetujuan dari Pengelola;

b) mengusulkan kepada Kepala Daerah melaluiPengelola atas barang milik daerah yang akandisewakan;

c) melaksanakan penyewaan selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapat persetujuanPengelola melalui Surat Perjanjian SewaMenyewa;

d) menetapkan kerjasama pemanfaatan selaintanah dan/atau bangunan, setelah mendapatpersetujuan Pengelola;

4) Tim Penaksir Barang bertugas melakukanpengkajian penetapan besaran sewa yang akandimanfaatkan oleh Pihak Ketiga yang akanditetapkan oleh Kepala Daerah dan tugas-tugasterkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Panitia Tender/Lelang sebagai pelaksana tender/lelang dalam rangka pemanfaatan barang milikdaerah yang bertugas berdasarkan ketentuan yangberlaku;



:: Zulpikar

g. Pengamanan dan PemeliharaanPengamanan adalah kegiatan tindakan

pengendalian dalam pengurusan barang milikdaerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakanupaya hukum. Pemeliharaan adalah kegiatan atautindakan yang dilakukan agar semua barang milikdaerah selalu dalam keadaan baik dan siap untukdigunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pelaku-pelaku yang terlibat dalam TataHubungan Kerja pelaksanaan fungsi Pengamanandan Pemeliharaan:1) Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati)

sebagai Pemegang Kekuasaan PBMD menetapkankebijakan pengamanan barang milik daerah

2) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola,:a) melaksanakan penyimpanan bukti

kepemilikan barang milik daerah;b) mengkoordinasikan, mengenda-likan dan

mengawasi pelaksanaan pengamanan danpemeliharaan barang milik daerah;

3) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umumselaku Pembantu Pengelola, melakukan:a) pemagaran dan pemasangan papan tanda

kepemilikan terhadap tanah dan/ataubangunan yang telah diserahkan olehpengguna kepada Kepala Daerah;

b) musyawarah untuk mencapai penyelesaianatas barang milik daerah yang bermasalahdengan pihak lain setelah upaya musyawarahdilakukan oleh Pengguna;

c) koordinasi dengan Biro Hukum dan SKPDTerkait dalam penerapan hukum yangdilakukan melalui tindakan represif/pengambil alihan, penyegelan atau penyitaansecara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP);

d) menghimpun Rencana Tahunan Pemeliha-raan Barang dari setiap SKPD;

e) pelaksanaan pemeliharaan barang milikdaerah sesuai dengan daftar kebutuhanpemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD)yang ada di Sekretariat Daerah;

f) menghimpun seluruh pelaksanaan pemeliha-raan barang dan dilaporkan kepada KepalaDaerah melalui Pengelola

4) Kepala SKPD sebagai Pengguna, melakukan:a) pencatatan barang milik daerah yang berada

dalam kewenangannya dan melaporkannyakepada Pengelola melalui PembantuPengelola;

b) pemasangan label barang milik daerah yangberada dalam kewenangannya berkoordinasidengan Pembantu Pengelola;

c) menyelesaikan bukti kepemilikan barang milikdaerah;

d) pengamanan fisik secara umum tehadapbarang inventaris dan barang persediaan;

e) pemagaran dan pemasangan papan tandakepemilikan terhadap tanah dan/ataubangunan yang dipergunakan untukpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

f) musyawarah untuk mencapai penyelesaianatas barang milik daerah yang bermasalahdengan pihak lain pada tahap awal;

g) menyusun/menetapkan Rencana TahunanPemeliharaan Barang untuk disampaikankepada Pengelola melalui Pembantu Pengelolauntuk dipergunakan sebagai pedoman selamatahun anggaran yang bersangkutan;

h) pelaksanaan pemeliharaan barang milikdaerah sesuai dengan daftar kebutuhanpemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD)yang ada di masing-masing SKPD;

i) penetapan pelaksanaan pemeliha-raanbarang milik daerah dengan Surat PerintahKerja/Surat Perjanjian/Kontrak;

j) melaporkan pelaksanaan pekerjaan/pemeliharaan barang kepada Pengelolamelalui Pembantu Pengelola;

5) Biro/Bagian Hukum sebagai unit kerja yangmembantu dalam pelaksanaan tindakan represif/pengambil alihan, penyegelan atau penyitaansecara paksa yang dilakukan oleh Satuan PolisiPamong Praja (Satpol PP) dalam penyelesaianmasalah barang milik daerah sesuai dengan tugasdan fungsinya:

6) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaiSatuan Kerja yang melaksanakan tindakanrepresif/pengambil alihan, penyegelan ataupenyitaan secara paksa dalam penyelesaianmasalah barang milik daerah sesuai dengan tugasdan fungsinya:

7) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaiSatuan Kerja yang berhubungan dalampenyelesaian masalah barang milik daerah:

8) Kepala UPTD/Unit Kerja sebagai KuasaPengguna melaksanakan:a) pemeliharaan barang milik daerah:b) melaporkan pelaksanaan pekerjaan/

pemeliharaan barang kepada Pengelolamelalui Pembantu Pengelola;

9) Panitia Pemeriksa Barang (PPBD) melakukanpemeriksaan terhadap pekerjaan pemeliharaanbarang yang dilaksanakan oleh SKPD;

10)Pengurus Barang melakukan pencatatan dalamkartu pemeliharaan/perawatan barang.

h. PenilaianPenilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian

yang selektif didasarkan pada data/fakta yangobyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milikdaerah.

Pelaku-pelaku yang terlibat dalam TataHubungan Kerja pelaksanaan fungsi Penilaian:



:: Zulpikar

1) Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati)sebagai Pemegang Kekuasaan PBMD menetapkanTim Penilai barang milik daerah;

2) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola,:3) Panitia/Tim Penilai sebagai pelaksana penilaian

barang milik daerah yang ditetapkan berdasarkanKeputusan Kepala Daerah.

4) Lembaga Penilai adalah perusahaan penilai(Lembaga independen) bersertifikat dibidangpenilaian aset yang memenuhi persyaratan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;

i. PenghapusanPenghapusan adalah tindakan menghapus

barang milik daerah dari daftar barang denganmenerbitkan surat keputusan dari pejabat yangberwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola daritanggung jawab administrasi dan fisik atas barangyang berada dalam penguasaannya.

Pelaku-pelaku yang terlibat dalam TataHubungan Kerja pelaksanaan fungsi penghapusan:1) Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati)

sebagai Pemegang Kekuasaan PBMDmenetapkan:a) penghapusan barang milik Daerah berupa

barang tidak bergerak seperti tanah dan/ataubangunan dengan Keputusan Kepala Daerahsetelah mendapat persetujuan DPRD;

b) kebijakan penghapusan barang milik Daerahuntuk barang-barang inventaris lainnya selaintanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yangdilakukan oleh Pengelola.

c) membentuk Panitia Penghapusan Barangmilik Daerah yang susunan personilnya terdiridari unsur teknis terkait;

d) membentuk Panitia Pelelangan terbatas untukmelaksanakan penjualan/pelelanganterhadap barang yang telah dihapuskan dariDaftar Inventaris Barang Milik Daerah

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)selaku Lembaga Legislatif memberikanrekomendasi penghapusan barang milik Daerahberupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan.

3) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola,:a) melaksanakan penghapusan barang milik

Daerah untuk barang-barang inventarislainnya selain tanah dan/atau bangunansampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyarrupiah) setelah mendapat persetujuan KepalaDaerah;

b) mengajukan permohonan persetujuan kepadaKepala Daerah mengenai rencana pengha-pusan barang dimaksud dengan melam-pirkan Berita Acara hasil penelitian PanitiaPenghapusan;

c) menetapkan penghapusan dengan SuratKeputusan Pengelola atas nama KepalaDaerah, juga menetapkan cara penjualandengan cara lelang umum melalui KantorLelang Negara atau lelang terbatas dan/ataudisumbangkan/dihibahkan atau dimus-nahkan

4) Panitia Penghapusan Barang selaku organisasiadhoc yang dibentuk Kepala Daerah dalampelaksanaan penghapusan barang milik daerah,bertugas:a) meneliti barang yang rusak, dokumen

kepemilikan, administrasi, penggunaan,pembiayaan, pemeliharaan/ perbaikanmaupun data lainnya yang dipandang perlu;

b) melaporkan hasil penelitian atas kondisibarang kepada Kepala Daerah melaluiPengelola

5) Panitia Pelelangan selaku organisasi adhoc yangdibentuk Kepala Daerah untuk melaksanakanpenjualan/pelelangan terhadap barang yangtelah dihapuskan dari Daftar Inventaris BarangMilik Daerah

j. PemindahtangananPemindahtanganan adalah pengalihan

kepemilikan barang milik daerah sebagai tindaklanjut dari penghapusan dengan cara dijual,dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagaimodal Pemerintah Daerah.

Pelaku-pelaku yang terlibat dalam TataHubungan Kerja pelaksanaan fungsi Pemindah-tanganan:1) Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati)

sebagai Pemegang Kekuasaan PBMDmenetapkan:a) pemindahtanganan barang milik daerah, baik

dengan atau tidak mendapat persetujuanDPRD sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan;

b) membentuk Panitia Pelelangan Terbatas;c) membentuk Panitia Penaksir.d) Keputusan Kepala Daerah tentang pelepasan

hak atas tanah dengan ganti rugi atau tukarmenukar berdasarkan persetujuan DPRD

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)selaku Lembaga Legislatif memberikanrekomendasi pemindah-tanganan barang milikdaerah tertentu berdasarkan kebijakan peraturanperundangan.

3) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola: menyiapkansurat permohonan Kepala Daerah kepada DPRDuntuk mengajukan permohonan persetujuan atasrencana pelepasan hak atas tanah dan/ataubangunan dengan cara ganti rugi atau cara tukarmenukar (ruilslag/tukar guling) denganmelampirkan Berita Acara hasil penaksiranPanitia Penaksir;



:: Zulpikar

4) Panitia Pelelangan Terbatas selaku organisasiadhoc yang dibentuk Kepala Daerah untukmelaksanakan pen-jualan/pelelangan terhadapbarang yang telah dihapuskan dari DaftarInventaris Barang Milik Daerah

5) Panitia Penaksir yang bertugas meneliti buktipenguasaan atas tanah dan/atau bangunan:

k. Pembinaan, Pengawasan dan PengendalianPelaku-pelaku yang terlibat dalam Tata

Hubungan Kerja pelaksanaan fungsi Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian:1) Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati)

sebagai Pemegang Kekuasaan PBMD,menetapkan kebijakan dalam melaksanakanPembinaan, Pengawasan dan Pengendaliansesuai dengan peraturan perundangan.

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)selaku Lembaga Legislatif dan mitra PemerintahDaerah melakukan Pengawasan danPengendalian sesuai ketentuan peraturanperundangan.

3) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola,melaksanakan kebijakan Kepala Daerah sebagaiPemegang Kekuasaan PBMD dengan berpedomanpada peraturan perundangan, dan melaksanakankegiatan:a) Pembinaan melalui pemberian pedoman,

bimbingan, pelatihan, dan supervisi.;b) Pengawasan;c) Pengendalian

4) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umumselaku Pembantu Pengelola melakukan kebijakanPengelola dalam pelaksanaan operasionalisasiPembinaan, Pengawasan dan Pengendaliandengan berpedoman pada peraturanperundangan.

5) Kepala SKPD sebagai Pengguna melaksanakankebijakan operasional Pengelola dalam danberkoordinasi dengan Pembantu Pengelola dalampelaksanaan teknis operasionalnya.

6) Kepala UPTD/Unit Kerja sebagai KuasaPengguna melaksanakan teknis operasionalPembinaan, Pengawasan dan Pengendalianberkoordinasi dengan Pembantu Pengeloladengan berpedoman pada kebijakan Pengeloladan Pengguna dan ketetapan peraturanperundangan.

7) Pengurus Barang melaksanakan Pengawasanterhadap barang milik daerah yang menjaditanggung jawabnya dengan mengacu padakebijakan operasional Pengelola dan Pengguna/Kuasa Pengguna dan berpedoman padaperaturan perundangan.

l. PembiayaanPelaku-pelaku yang terlibat dalam Tata

Hubungan Kerja pelaksanaan fungsi Pembiayaan:

1) Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati)sebagai Pemegang Kekuasaan PBMD,menetapkan kebijakan pembiayaan yangdiperlukan dalam pengelolaan barang milikdaerah sesuai dengan peraturan perundangan.

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)selaku Lembaga Legislatif dan mitra PemerintahDaerah menetapkan pembiayaan pengelolaanbarang milik daerah sesuai dengan peraturanperundangan.

3) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola,:a) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

pembiayaan dalam pengelolaan barang milikdaerah;

b). mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaanpengelolaan barang milik daerah;

c) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaanpembiayaan pengelolaan barang milik daerah.

4) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umumselaku Pembantu Pengelola melaksanakanoperasionalisasi kebijakan Pengelola dalampengelolaan pembiayaan berkoordinasi denganPengguna/Kuasa Pengguna.

5) Kepala SKPD sebagai Pengguna merencanakan,melaksanakan dan mengendalikan fungsipembiayaan dalam mengelola barang milikdaerah dalam lingkup kewenangannya denganberkoordinasi kepada Pembantu Pengelola.

6) Kepala UPTD/Unit Kerja sebagai KuasaPengguna melaksanakan perencanaankebutuhan pembiayaan dalam mengelola barangmilik daerah dalam lingkup kewenangannyaberdasarkan usulan Pengurus Barang.

7) Pengurus Barang mengajukan usul pembiayaandalam pelaksanaan tugas pengurusan barangmilik daerah yang menjadi tanggung jawabnyadengan mengacu pada kebijakan operasionalPengelola dan Pengguna/Kuasa Pengguna danberpedoman pada peraturan perundangan.

m. Tuntutan Ganti RugiPelaku-pelaku yang terlibat dalam Tata

Hubungan Kerja pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi:1) Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati)

sebagai Pemegang Kekuasaan PBMD, membentukMajelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi sesuaidengan peraturan perundangan.

2) Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) bertugas memberikan pendapat danpertimbangan apabila ada permasalahan yangmenyangkut kerugian daerah.

3) Lembaga Peradilan sebagai institusi Pemerintahyang berwenang dalam penyelesaian perkarahukum.

4) Terdakwa adalah Pegawai Negeri, PegawaiPerusahan Daerah dan pegawai daerah yangmelakukan perbuatan melanggar hukum atauperbuatan melalaikan kewajiban atau tidakmelaksanakan kewaijiban sebagaimana mestinya



:: Zulpikar

sesuai dengan fungsi atau status jabatannya,sehingga karena perbuatannya tersebutmengakibatkan kerugian bagi daerah.

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASIBerdasarkan data yang telah dianalisis pada

bagian sebelumnya maka hal-hal penting yang dapatdisimpulkan adalah sebagai berikut:

Kelembagaan (organisasi) yang mengelola barangmilik daerah diselenggarakan oleh 3 jenisperangkat daerah, yaitu unit Supporting Staff, olehBiro (Provinsi)/Bagian (Kab/Kota), unitTechnostructure oleh Badan/Kantor, dan operatingcore, operating core, oleh Dinas.

1. Alasan penetapan jenis organisasi pengelolabarang daerah, belum sepenuhnya berdasarkanefektivitas penyelenggaraan tugas pokok danfungsinya serta esensi dan kebermanfaatanbarang daerah sebagai aset yang dapatberkontribusi kepada PAD dan optimalisasipenyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.Di samping itu, pembentukan organisasi dibeberapa Daerah, masih merujuk pada produkhukum/kebijakan pemerintah yang sudah tidakberlaku.

2. Kurang optimalnya kinerja pengelola barang milikdaerah (Biro/Bagian, Badan/Kantor, dan Dinas),cenderung disebabkan masalah yang bersifatstruktural, seperti kejelasan kewenangan yangterjabarkan ke dalam tugas pokok, fungsi danuraian tugas; belum adanya/kurang didukungpengaturan tata hubungan kerja dan mekanismekerja secara jelas dan terstruktur (standard operatingprocedures). Permasalahan lainnya yang dihadapiadalah berkaitan dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, seperti keterbatasan SDM,khususnya kompetensi pengelola); sarana gedunguntuk penyimpanan dan maintenance sertapenganggaran kegiatan operasional. Padahalmelalui pengaturan yang jelas dalam tatahubungan kerja, secara signifikan akanmempengaruhi peningkatan efisiensi danefektivitas pelaksanaan tugas dan fungsiorganisasi. Dengan pengaturan yang jelas makapihak-pihak yang terlibat dapat mengetahui danmemahami kewajiban dan tanggung jawabnyadalam pelaksanaan tugas masing-masing.Selanjutnya dengan ketersediaan prosedur tetap(standard operating procedures) tentunya akanmempermudah pihak-pihak pelaksana dalammenjalankan tugas yang telah ditentukan.

Atas dasar kesimpulan tersebut, beberapa hal yangperlu direkomendasikan untuk perbaikan ataupenyempurnaan kelembagaan dan tata hubungankerja pengelolaan barang milik daerah adalah sebagaiberikut:

1. Efektivitas penyelenggaraan tugas pokok danfungsi serta esensi dan kebermanfaatan barangdaerah sebagai aset yang dapat berkontribusikepada PAD dan optimalisasi penyelenggaraanpelayanan kepada masyarakat, hendaknyamenjadi dasar pertimbangan utama dalammerumuskan dan menetapkan jenis organisasipengelola barang daerah, disamping merujukpada produk hukum/kebijakan pemerintah yangterbaru dan terkait;

2. Kewenangan yang dimiliki organisasi pengelolabarang daerah hendaknya integrative dankomprehensif mencakup seluruh fungsi-fungsipengelolaan barang yang meliputi: perencanaankebutuhan dan penganggaran; pengadaan;penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;penggunaan; penatausahaan; pemanfaatan;pengamanan dan pemeliharaan; penilaian;penghapusan; pemindahtanganan; pembinaan,pengawasan dan pengendalian; pembiayaan; dantuntutan ganti rugi. Dimana kewenangan ituterjabarkan secara jelas dan tegas didalam tugaspokok, fungsi dan uraian tugas di organisasipengelola tersebut;

3. Pengaturan tata hubungan kerja secara jelas dalamtegas antara unit pengelola barang milik daerahdengan perangkat daerah lainnya sebagai kuasapengguna barang dalam bentuk kebijakan KepalaDaerah (Gubernur, Bupati/Walikota);

4. Perlu disusunnya mekanisme kerja dan standardoperating procedures (SOP) pada setiap fungsipengelolaan barang. Dengan mekanismeoperasional yang jelas dalam setiap cakupannyamaka setiap pihak pemangku kepentingan(stakeholders) akan mengetahui dan memahami apayang menjadi tugas dan fungsi serta kewajibandan tanggung jawab mereka.

REFERENSIAshkenas, Ron, Dave Ulrich, Todd Jick, & Steve Kerr,

2002, The Boundaryless Organization Breaking The Chainsof Organizational Structure, New York: Jhon Willey &Sons Inc.

Atmosudirdjo, P. 1996. Teori Organisasi Dalam IlmuAdministrasi. Jakarta: STIA-LAN Press.

Blau, Peter M & Marshall W. Meyer, 2000, Alih bahasaoleh Slamet Rijanto, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern,Jakarta: Prestasi Pustakaraya

Effendy, O.U. 1986. Kepemimpinan dan Komunikasi,Bandung: Alumni

Hamzah, 1991. Menjadi Pendengar yang Baik, Jakarta:Binacipta Aksara.

Jones, Gareth R., 2004, Organizational Theory, Design andChange, Pearson, New Jersey: Prentice Hall, UpperSaddle River,

Lubis, S.B.H dan Huseini, M. 1987. Teori Organisasi: Suatupendekatan makro. Pusat Antar Universitas-Ilmu-ilmuSosial, Jakarta:Universitas Indonesia.



:: Zulpikar

Mintzberg, Henry. 1993. Structure in Fives: DesigningEffective Organizations, New Jersey: Prentice HallInternational.

Pollit, Christopher and Harrison, Stephen, 1994, Handbookof Public Services Management, Oxford: Black WellBusiness.

Robbins, Stephen P. 1995. Teori Organisasi : Struktur,Desain dan Aplikasi, Alih Bahasa : Jusuf Udaya, Jakarta:Arcan.

Suharso, 1989. Ruang Keluarga, Yogyakarta: Kanisius

Peraturan Perundangan dan Kebijakan Pemerintah:Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat DaerahPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang MilikDaerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penataan OrganisasiPerangkat Daerah

Zulpikar Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan ...

Documents

Transcript of Zulpikar Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan ...