repository.unhas.ac.idrepository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6612... · Web...
211
SKRIPSI PENGARUH FAKTOR KOMPETENSI, INDEPEDENSI DAN SIKAP PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT DALAM MENINGKATKAN KINERJA INSPEKTORAT (Studi Empiris Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan) ARIF YUSRI A311 08 885 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
Transcript of repository.unhas.ac.idrepository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6612... · Web...
SKRIPSIPENGARUH FAKTOR KOMPETENSI, INDEPEDENSI DAN
SIKAP PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT DALAM MENINGKATKAN
KINERJA INSPEKTORAT (Studi Empiris Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan)
ARIF YUSRI
A311 08 885
JURUSAN AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDINMAKASSAR
2013
SKRIPSIPENGARUH FAKTOR KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN
SIKAP PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT DALAM MENINGKATKAN
KINERJA INSPEKTORAT (Study Empiris pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan)
Disusun dan diajukan oleh
ARIF YUSRI
A31108885
Telah di periksa dan disetujui untuk di seminarkan
Makassar, April 2013
Pembimbing I Pembimbing II
Drs. Asri Usman, M.Si Ak Drs. Abdul Rahman,Ak
NIP :196510181994121001 NIP :196601101992031001
Ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Dr. H.Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si
NIP : 196305151992031003
PERNYATAAN KEASLIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : Arif Yusri
NIM : A311 08 885
Jurusan/Program studi : Akuntansi
Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa skripsi yang
berjudul “ Pengaruh Faktor Kompetensi, Independensi Dan Sikap Profesional
Auditor Terhadap Kualitas Audit Dalam Meningkatkan Kinerja Inspektorat
(Studi empiris pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan)” adalah benar karya
ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini
tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh orang lain kecuali yang
secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan
daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat di
buktikan terdapat unsur unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas
perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ( UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 ).
Makassar,
Yang membuat pernyataan,
Arif Yusri
PRAKATA
Puji Syukur kepada Tuhan Pecinta pemilik segala Cinta yang senantiasa
memberikan Cinta dan kasih sayang kepada yang di Cintainya. Yang Awal dari
segala yang Awal dan Yang Akhir dari segala Yang Akhir. Dialah Tuhan Esa, Allah
SWT. Salam dan Shalawat kepada Rasulullah Muhammad dan Keluarganya serta
para sahabat-sahabatnya. penulis Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul “ Pengaruh Faktor Kompetensi, Independensi Dan Sikap
Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit Dalam Meningkatkan Kinerja
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Empris pada Inspektorat Provinsi
Sulawaesi Selatan )”, yang disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program
Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik
tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, maka dari itu penulis
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut
membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:
1. Prof. DR. Idrus A. Paturusi, Sp.B, Sp.BO, Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. DR. Muhammad Ali, SE, MS, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Hasanuddin.
3. DR. Darwis Said, SE, MSA, Ak. Pembantu Dekan bidang Akademik Fakultas
Ekonomi Universitas Hasanuddin.
4. Drs. Hamid Habbe selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univer-
sitas Hasanuddin
5. Drs. Syahrir, SE, M.Si, Ak. Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin.
6. Dra. Andi Kusumawati, M.Si, Ak. Selaku penasehat Akademik Penulis se-
lama menimbah ilmu pada fakultas ekonomi Universitas Hasanuddin.
7. Drs. Asri Usman, M.Si Ak selaku pembimbing 1 yang setia menuntun penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Drs. Abdul Rahman, Ak selaku pembimbing II yang selalu menasehati
penulis untuk tetap berada dijalan-NYA
9. Seluruh staf pengajar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berarti
selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Ayahanda, ibunda, kakanda dan Adinda yang tidak pernah berhenti mem-
berikan dukungan pada penulis, pada kesempatan ini penulis mengucapkan
terima kasih tidak terhingga karena berkat do’a dan restu mereka, penulis da-
pat myelesaikan pendidikan ini.
11. Kanda-kanda senior yang telah memberikan masukan dan saran serta kri-
tikan untuk kesempurnaan skripsi ini.
12. Teristimewa kepada teman-teman angkatan keluarga besar 08STACKLE
Habib sebagai ketua angkatan, Randy sahabat pertamaku sejak pertama kali
menginjakkan kaki di FE-UH, Mursyid ketua IMA terbaik sepanjang masa,
Adyatma selaku pembimbing III, Oe ibu angkatan yang selalu memberikan
motifasipada penulis dalam menyeleasikan skripsi.serta semua anak
08stackle yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu,
13. Buat Ma’ce-Ma’ce: Mama AJI+bapak, K’Lela dan stafya, keluarga besar
P.Asri, mama Rohani, Mama mala, dll terima kasih dan maaf sekiranya ada
kesalahan yang lahir dari kebodohan dan ego.
14. Kawan-kawan di IMA, IMMAJ, HIMAJIE, SEMA FE-UH, IMAI dan KPM-PM
POLMAN Semoga bisa konsisten untuk menjaga tradisi intelektual dan
independensi organisasi
Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari atas
segala kekurangan dan keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun
sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dengan harapan, semoga
skripsi ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam bidang kajian yang peneiliti
tulis dan guna pengembangan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.
Makassar, April 2013
Penulis
A B S T R A K
“Pengaruh faktor kompetensi, independesi dan sikap professional auditor terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat
( study empiris pada inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan )”
Arif YusriAsri Usman
Abdul Rahman
Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh antara faktor kompetensi, independesi, dan sikap profesional auditor inspektorat secara parsial dan simultan terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Pengawasan inspektorat berdasarkan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan tingkat Pusat.
Variabel independen yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kompetensi, Independensi pemeriksa dan sikap professional aparatur Inspektorat, sedangkan untuk variabel dependen yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit dalam meningkatkan inerja inspektorat. Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada aparatur inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis yang akan penulis gunakan untuk menguji hipotesisi adalah regresi linier berganda, analisis ini didasarkan pada data dari 42 responden yang penelitiannya melalui kuesioner
Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi, independensi dan sikap professional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan dapat meningkatkan kinerja inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Serta secara parsial bahwa variabel kompetansi (X1), independensi (X2), dan sikap professional (X3), berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil koefisien regresi dapat diketahui bahwa variabel kompetansi (X1), independensi (X2), sikap professional (X3), memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit yang dapat menunjang peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
Kata Kunci : Kompetensi, independesi, sikap professional, kualitas audit dan kinerja inspektorat
ABSTRACT
factor Effect competence, independence and professional attitude for audit quality to increase work achievement Of inspectorat ( empiric
study from inspectorat of south Sulawesi )”
Arif YusriAsri Usman
Abdul Rahman
In this research, the writer would like to know the positive and significant effect among competence, independence and professional attitude partially and simultaneously to inspectorat work achievemnt South Sulawesi. This inspectorat controll is based on regional government implementation and conducted structurally from regency/city level, province to centre level.
The writer will conduct independent variable, it is competence, independence and professional attitude for dependent variable is inspectorat work achievement the data in this research is primer data taken from questioner implementation directly to inspectorat apparaturs of south Sulawesi. Analysis method that is used to examine hypotesis is double regression linear. This analysis is based on 50 respondents through questioner
This research show simultan way are competence, independent and professional attitude influence significantly to inspektorat work achievement of shout Sulawesi and parcial way competence variable (X1), independent (X2), professional attitude (X3), influence positive and significantly to inspektorat work achievement of shout Sulawesi. From this koefisient regresion we can know are competence variable (X1), independent (X2) and professional attitude (X3), have influence positive and significantly to to inspektorat work achievement of shout Sulawesi.
Key words: Competence, Independece, Professional attitude and Inspectorat work achievement
Researcher
Arif Yusri
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL……………………………………………………………………. i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI…………………………………….. ii
PERNYATAAN KEASLIAN ……………………………………….………………… iii
PRAKATA ………….…………………………………………………………............. Iv
ABSTRAK …………….………………………………………………….……………. v
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………. vi
BAB I : PENDAHULUAN
9
1.1 Latar Belakang ………………………………………………….. 1
1.2 Rumusan Masalah…………………………………………......... 10
1.3 Tujuan penelitian ..……………………………………………. 10
1.4 Manfaat Penelitian……………………..……………………….. 10
1.4.1 Manfaat Teoritis …………………………………………… 10
1.4.2 Manfaat Praktisi ,,,,,,,,,..………………………………….. 11
1.5 Sistematika Penulisan …………………………………………. 11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan teori ……………………………………………….. 13
2.2 Pengertian Kualitas audit ……………………………………… 16
2.2.1 Kualitas Audit Sektor Swasta ……………………………. 19
2.2.2 Kualitas Audit Sektor Publik …………………………….. 20
2.3 Pengertian Kinerja …………………………………………….. 22
2.4 Pengukura Kinerja ……………………………………………. 25
2.4.1 Manfaat Pengukuran Kinerja ….,,,……………………… 27
2.4.2 Metode Pengukuran Kinerja ….……………….………... 29
2.5 Pengawasan ………………………………………………… 31
2.5.1 Pengertian pengawasan .………………………… 31
2.5.2 Jenis jenis pengawasan …………………………… 33
2.5.3 Tujuan Pengawasan … ……………………………… 34
2.6 Inspektorat …………………………………………………… 35
2.6.1 Dasar Hukum ………………………………………... 36
2.6.2 Pengawasan Inspektorat .………………………………. 37
2.6.3 Teknik dan Obyek pengawasan Inspektorat ………… 38
2.7 Fakto-faktor yang mempengaruhi kualiat audit dalam
meningkatkan kinerja nspektorat………………..………… 39
2.7.1 Kompetensi Aparatur Inspektorat …………………… 39
2.7.2 Independensi Pemeriksa …………………………… 48
2.7.3 Sikap Professional …….…………………………… 50
2.8 Penelitian Terdahulu ……………..………………………… 52
2.9 Kerangka Pikir ……………………………………………… 54
2.10 Hipotesis Penelitian …………………………………………… 55
BAB III : METODA PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian …………………………………………… 57
3.2 Populasi dan sampe ………………………………………… 58
3.2.1 populasi ……………………………………………………. 58
3.2.2 sampel ……………………………………………………. 58
3.3 Jenis dan Sumber Data ………………………………………. 58
3.4 Motoda Pengumpulan Data ………………………………… 59
3.5 Defenisi oprasional dan variable penelitian…..…………… 60
3.5.1 Variabel Tergantung ………………………………….. 60
3.5.2 Variabel Bebas …………………………………………. 62
3.6 Metoda Pengolahan Data ………………………………… 64
3.6.1 Model analisis Data ………………………………… 64
3.6.2 Teknik analisis data …………………………………… 65
3.6.3 Uji kualitas Data …,,,,,,,,,,,…………………………… 66
3.6.3.1 Uji Validitas ……………………………………….. 66
3.6.3.2 Uji Reliabilitas …………………………………….. 67
3.6.4 Uji Asumsi Klasik ……………………………………. 67
3.6.4.1 Uji Normalitas …………………………………… 67
3.6.4.2 Uji Multikoliniaritas ……………………………...… 68
3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas …………………………… 68
3.6.5 Uji Hipotesis …………………………………………….... 69
BAB IV ; HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian ..…………………………………. 73
4.1.1 Deskripsi Lokasi ………………………………………….. 73
4.1.2 Profil Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan ………….. 73
4.1.2.1 Struktur Organisasi ………………………………. 73
4.1.2.2 Fungsi Organisasi ……………………………….. 75
4.2 Hasil Penelitian ………………………………………………….. 76
4.2.1 Karakt eristic Distribusi Responden ………………………. 76
4.2.2 Deskripsi Variabel Penelitian ……………………………… 76
4.2.3 Uji Kualitas Data ……………………………………………. 84
4.2.3.1 Uji Valimditas ………………………………………… 84
4.2.3.2 Uji Realibilitas ………………………………………… 86
4.2.4 Uji Asumsi Klasik ………………………………………….. 87
4.2.4.1 Uji Normalitas Data ………………………………… 87
4.2.4.2 Uji Multikolinearitas ………………………………… 88
4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas ……………………………... 88
4.2.5 Pengujian Hipotesis ……………………………………… 89
4.2.5.1 Pengujian Hipotesis Pertama Dengan Uji T ..…… 90
4.2.5.2 Pengujian Hipotesis Kedua dengan uji T ...……… 91
4.2.5.3 Pengujian Hipotesis Ketiga Dengan Uji T ………… 92
4.2.5.4 Pengujian Hipotesis Keempat Dengan Uji F …….. 93
4.2.6 Hasil Persamaan Regresi ………………………………… 94
4.2.7 Analisis koefisien determinasi (R2) .. .................................. 96
4.2.8 Pembahasan Uji Hipotesis ...……………………………… 97
4.2.8.1 Pengaruh kompetensi Terhadap Kualitas Audit Dalam
Meningkatkan Kinerja Inspektoat……………… 100
4.2.8.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit
Dalam Meningkatkan Kinerja Inspektoat……… 100
4.2.8.3 Pengaruh Sikap Profesional Terhadap Kualitas Audit
Dalam Meningkatkan Kinerja Inspektoat……… 101
4.2.8.4 Pengaruh Keseluruhan variable Terhadap Kualitas
Audit Dalam Menigkatkan Kinerja Inspektoat…… 102
BAB V ; PENUTUP
5.1 Kesimpulan .…….…………………………………………….… 103
5.2 Saran …………….………………………………………………… 106
5.3 Keterbatasan Penelitian …………………………………......... 107
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………. 108
LAMPIRAN …………………………………………………………………………… 112
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka menigkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan
pemerintahan daerah, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi
masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan.
Penyelenggaran pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang
sangat medesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya
yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai
upaya penyampaian kebijakaan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana
program pemerintahan.
Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya good
governance di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, Hal ini
ditandai oleh adanya tuntutan dari masyarakat, akan menunjang terciptanya
aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam
menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tuntutan dari masyarakat itu timbul karena ada sebabnya, yaitu adanya praktek-
praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah, salah satunya
disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh
badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri.
Sesuai Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan
semua urusan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian, hingga evaluasi. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi
yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan berkesinambungan.
Kewajiban tersebut bisa terpenuhi apabila mampu mengelola potensi daerahnya,
yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya
keuangan secara optimal.
Pelaksanaan reformasi diberbagai bidang mengharuskan pemerintah
menanggapi tuntutan masyarakat, yaitu pelaksanaan otonomi daerah secara luas,
nyata dan bertanggungjwab, terutama dibidang keuangan. Peran sebagai pengontrol
dan penjaga kepentingan publik terkait dengan bidang keuangan adalah auditor.
Dalam melaksanakan peran audit auditor bertanggung jawab untuk merencanakan
dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan yang memdai apakah laporan
keuangan bebas dari salah saji yang material.dengan didukung oleh kompetensi dan
teknik teknik audit serta kompetensi lain, yang diperoleh melalui jenjang pendidikan
formal maupun informal serta pengalaman dalam praktik audit, maka auditor harus
mampu mengumpulkan serta mengevaluasi bukti bukti yang digunakan untuk
mendukung jusgment yang di berikan.
Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan
pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum
pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih
dan berwibawa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008
tentang “Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2009”, pasal 1 yaitu :
“Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah
daerah adalah inspektorat daerah. Menurut ( Falah, 2005, dalam Nur Fitri, 2010:15 )
inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan
umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga
dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit
yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang
diawasi (Mardiasmo,2002).
Inspektorat provinsi, adalah lembaga yang berbentuk badan, merupakan unsur
penunjang pemerintah provinsi, dibidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang
Kepala Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
Peranan dari Inspektorat Provinsi di dorong untuk membantu Gubernur menyajikan
laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diterima umum
Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur
dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007. Dalam pasal
tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan
pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai
berikut :
1. Perencanaan program pengawasan,
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
.Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Provinsi Sulawesi
Selatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Tahun 2008, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam
menyelenggarakan Pemerintah Provinsi dibidang pengawasan. Tugas pokok
tersebut adalah untuk: pertama, merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang
pengawasan; kedua, menyusun rencana dan program dibidang pengawasan; ketiga,
melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; dan keempat,
melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Provinsi
Sulawesi Selatan mempunyai kewenangan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan
pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan
dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus; (2)
Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari
setiap unit/satuan kerja; (3) Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di
lingkungan Inspektorat Provinsi; dan (4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Inspektorat Provinsi.
Struktur organisasi Inspektorat Provinsi terdiri dari Inspektur, Sekretariat,
Inspektur Pembantu Wilayah dan kelompok jabatan fungsional. demikian,
pelaksanaan tugas dan wewenang pemeriksaan dilakukan oleh seluruh pegawai
pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan
good government. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan.
Nur Fitri ( 2010:15 ) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit
pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang
memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat
maupun daerah dan hal tersebut dialami oleh organisasi publik karena output yang
dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain,
ukuran kualitas audit pemerinthan masih menjadi perdebatan.
Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan agar dapat diketahui sejauhmana
tingkat pencapaian hasil kinerja ataupun tingkat kegagalan yang dialami sehingga
dengan kondisi yang diketahui kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan pada
masa mendatang. Ada bebarapa cara yang dapat digunakan dalam mengukur
kinerja antara lain :
1. mengukur dari aspek hasil
2. mengukur dari aspek proses
3. mengukur dari aspek sosial.
Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /
program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi
( Indra Bastian 2006;274 dalam Nur Fitri, 2010:17 ). Kinerja merupakan kondisi
yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu sehingga
dapat diperoleh informasi tentang tingkat pencapaian hasil suatu instansi
dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak
positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Dengan adanya
informasi mengenai kinerja suatu instansi, akan dapat diambil tindakan yang
diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama dan
tugas pokok instansi sebagai bahan untuk perencanaan serta untuk menentukan
tingkat keberhasilan (persentasi pencapaian misi) instansi.
kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat
mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi
dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan,
dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar
auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.
Angelo (1981) mendefinisikan audit quality (kualitas audit) sebagai
probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya
suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu
pelanggaran tergantung pada kemampuan teknikal auditor dan independensi auditor
tersebut. Beberapa penelitian seperti De Angelo (1981); Goldman & Barlev (1974);
Nichols & Price (1976) umumnya mengasumsikan bahwa auditor dengan
kemampuannya akan dapat menemukan suatu pelanggaran dan kuncinya adalah
auditor tersebut harus independen. Tetapi tanpa informasi tentang kemampuan
teknik (seperti pengalaman audit, pendidikan, profesionalisme, dan struktur audit
perusahaan), kapabilitas dan independensi akan sulit dipisahkan.
Ukuran perusahaan audit menurut Deis & Giroux (1992) diukur dari jumlah
klien dan prosentase dari audit fees dalam usaha mempertahankan kliennya untuk
tidak berpindah pada perusahaan audit yang lain.
Beberapa penelitian di Amerika dan Australia (dalam nasrullah djamil
2009;12) menyebutkan bahwa adanya hubungan antara kualitas audit dengan
ukuran perusahaan audit. Hubungan tersebut terjadi dalam kaitannya dengan
reputasi perusahaan audit tersebut. Diantaranya sebagai berikut :
1. DeAngelo (1981) berargumentasi bahwa kualitas audit secara langsung
berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, dengan proksi untuk ukuran
perusahaan audit adalah jumlah klien. Perusahaan audit yang besar adalah
dengan jumlah klien yang lebih banyak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
perusahaan audit yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit
yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan audit yang kecil. Karena
perusahaan audit yang besar jika tidak memberikan kualitas audit yang tinggi
akan kehilangan reputasinya, dan jika ini terjadi maka dia akan mengalami
kerugian yang lebih besar dengan kehilangan klien.
2. Libby (1979) melaporkan bukti bahwa bank loan officers menganggap bahwa
adanya perbedaan dalam reputasi dari accounting firms, dia membedakan
antara the big eight group dan non the big eight.
3. Shockley (1981) mengindikasikan bahwa persepsi dari independen auditor
secara signifikan berbeda antara perusahaan audit yang besar dan kecil.
4. Lennox (1999), menyatakan bahwa perusahaan audit yang besar lebih mampu
menangkap signal akan penyelewengan keuangan yang terjadi dan
mengungkapkannya dalam pendapat audit mereka.
5. Dye (1993) Auditor yang mempunyai kekayaan atau asset yang lebih besar
mempunyai dorongan untuk menghasilkan laporan audit yang lebih akurat
dibandingkan dengan auditor dengan kekayaan yang lebih sedikit. Auditor
yang memiliki kekayaan lebih besar (deeper pockets) adalah audit size firms
yang besar.
Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang di perlukan untuk
menyelesaikan tugas yang di bebankan kepada individu ( IAI,2001). Adapun
Indikator dari Kompetensi atau kemampuan yang di miliki oleh aparatur inspektorat
dapat diperoleh melalui (1) tingkat pendidikan, (2) kedisiplinan, (3) penglaman
bekerja (4) pendidikan dan pelatihan (5) kompetensi teknis atau pengetahuan dasar
tentang pengawasan lembaga pemerintahan. Dengan menggunakan pelayanan ini
pada siapapun mereka yang mempunyai pengetahuan penting, kemampuan dan
pengalaman dalam melakukan pelayanan pemeriksaan internal yang sesuai dengan
standar internasional untuk praktek professional dari pemeriksa internal serta terus
menerus memperbaiki keahlian mereka dan keefektifan dan kualitas dari pelayanan
mereka ( The IIA Board Of Directors, 17 juni 2000 dalam Agus Mulyono 2009:11).
Selain kompetensi, seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam
melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa
adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (BPKP, 1998).
Pernyataan standar umum kedua SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan
dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas
dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi
yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar umum
kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk
dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat,
simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang
dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.
Sementara itu, sikap profesional juga penting dalam kualitas audit untuk
meningkatkan kinerja aparat pengawasan. Menurut Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran
kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib
menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tertuang
dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun
2007. Pernyataan standar umum pertama SPKN adalah: “Pemeriksa secara kolektif
harus memiliki sikap profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas
pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi
pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan
dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan,
keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut.
Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen,
pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk
membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki
kompetensi yang memadai. Indikator yang dapat di gunakan dalam mengukur sikap
professional aparatur Inspektorat yaitu (1) kemahiran dan keahlian di bidangnya dan
(2). Kemampuan bersosialisasi
Dari hal-hal yang telah penulis kemukakan di atas mendorong dan
memotifasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kualitas audit
dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang perlu di
dukung dengan faktor-faktor yang memadai oleh sebab itu penulis memilih judul
penelitian “Pengaruh Faktor Kompetensi, Independensi Dan Sikap Profesional
Auditor Terhadap Kualitas Audit Dalam Meningkatkan Kinerja Inspektorat
(Studi Empiris pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan)”.
1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka
penulis membuat rumusan masalah yang di gunakan dalam penelitian yang di
lakukan yaitu sebagai berikut :
1. Apakah faktor Kompetensi, Independesi pemeriksa; dan Sikap Profesional au-
ditor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas audit
dalam meningkatkan kinerja inspektorat provinsi Sulawesi selatan?
2. Apakah faktor Kompetensi, Indpendensi dan Sikap Profesional auditor secara
simultan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas
audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat provinsi Sulawesi selatan?
1.3 Tujuan penelitian
Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut di atas, maka
penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh antara faktor
Kompetensi aparatur Inspektorat, Independensi aparatur inspektorat dan Sikap
Profesional aparatur inspektorat secara parsial atau simultan terhadap kualitas
audit dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
1.4 Manfaat penelitian
1.5.1 Manfaat teoritis
Manfaat penelitian yang dibuat oleh penulis ini adalah sebagai berikut
1. Bagi Penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai
faktor faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit demi menunjang
peningkatan kinerja Inspektorat serta untuk mengembangkan dan men-
erapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah
dengan yang ada di dalam dunia kerja.
2. Dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin lebih
menambah wacana pengetahuan khususnya dibidang perilaku akun-
tansi.
3. Bagi civitas akademika dapat menambah informasi sumbangan pemiki-
ran dan bahan kajian dalam penelitian.
1.5.2 Manfaat praktis
Bagi lembaga-lembaga yang terkait
1. Bagi Inspektorat Provinsi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran tentang faktor, Kompetensi apartur inspektorat,
Independensi pemeriksa dan Sikap professional yang dibutuhkan dalam
memperbaiki kualitas audit untuk menunjang peningkatkan kinerja In-
spektorat Provinsi Sulawesi Selatan di masa yang akan datang.
2. Bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini diharapkan da-
pat berguna sebagai bahan masukan dalam memahami fungsi, peran,
tanggungjawab dan tugas inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan demi
meningkatnya kualitas audit yang dapat menunjang kinerja inspektorat
Provinsi Sulawesi selatan.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini
dibagi dalalm 5 (Lima) bab dengan gambaran sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan merupakan bab yang membahas latar belakang,
rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sstematika
penulisan yang menjelaskan kondisi umum permasalahan
yang diangkat dalam penelitian serta alasan utama tema
penelitian yang dibahas.
BAB II : Landasan teori merupakan bab yang membahas tentang teori-
teori yang relevan dan mendasari di dalam penelitian yang
akan di lakukan oleh penulis.
BAB III : Metode penelitian merupakan bab yang berisi penjelasan
tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan
sumber data, metode pengolahan data dan defenisi oprasional
BAB IV : Hasil penelitian merupakan bab yang berisi tentang
penjelasan mengenai deskriptif penelitian, hasil uji asumsi
klasik, uji kualitas data, uji hipotesis penelitian dan gambaran
mengenai hasil uji regresi dalam hipotesis penelitian.
BAB V : Penutup merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari
hasil penelitian, saran untuk peneliti selanjutnya serta
keterbatasan penelitian.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
Auditing adalah proses pengumpulan atas pengevaluasian bahan bukti tetang
informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh
seorang yang kompeten dan independen serta professional untuk dapat
menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria
yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Pemeriksaan
adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, obyektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan untuk
dinilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara.
Auditor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam menghimpun dan
menafsirkan bukti pemeriksaan ( Arens, 2004 dalam Darlisman Dalmy, 2009:31 ),
dapat dibedakan menjadi
1. Auditor Internal, yaitu auditor yang bekerja pada suatu perusahaan untuk
melakukan audit bagi kepentingan manajemen
2. Auditor Eksternal yaitu auditor yang memberikan jasa profesinalnya
kepada pihak ekstern diluar perusahaan.
3. Auditor Pemerintahan, yaitu auditor yang bekerja bagi kepentingan pemer-
intah, yatu melaksanakan fungsi sebagai aparat pengawasan Intern Pe-
merintah Daerah.
Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif yang
dilakukan auditor internal, tapi juga sebagai operasi control yang berbeda-beda
dalam organisasi untuk menentukan apakah informasi keuangan opearasi telah
akurat dan dapat diandalkan, resiko yang dihadapi, aturan sudah diikuti dan kriteria
yang memuaskan serta sumber daya digunakan secara efisien dan ekonomis sesuai
tujuan organisasi. Pada dasarnya pemeriksa intern diarahkan untuk membantu
seluruh anggota pimpinan, agar mereka dapat melaksanakan kewajiban-
kewajibannya dalam mencapai tujuan organisasi secara hemat, efisien dan efektif.
Bantuan tersebu disampaikan kepada para anggota pimpinan dengan berbagai
analisis, penilaian, kesimpulan dan konsultasi yang dilakukan. Kegiatan kegiatan
pemeriksa itern adalah sebagai berikut ( akmal 2007, dalam Darlisman Dalmy,
2009:33 )
1. Menilai ketepatan dan kecukupan pengendalian manajemen.
2. Mengidentifikasi dan megukur resiko.
3. Menentukan tingkat ketaatan terhadap kebijakan rencana, prosedur,
peraturan dan perundang-undangan.
4. Memastika pertanggungjwaban dan perlindungan terhadap aktiva
5. Menentukan tingkat keandalan data/informasi
6. Menilai apakah penggunaan sumber daya alam sudah ekonomis dan
efisien serta apakah tujuan organisasi sudah tercapai.
7. Mencegah dan mendeteksi kecurangan
8. Memberikan jasa.
Prinsip – prisip pemeritahan yang bersih atau Good Governance yang
merupakan tiga pilar utama dan menjadi elemen dasar dan saling berkaitan ( Joko
Widodo,2001:122) dalam bukunya Good Governance telaah dari dimensi
Akuntanbilitas Dan Kontrol Birokrasi, ketiga elemen dasar tersebut adalah
partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi adalah membuka pintu seluas-
lasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan dapat berperan serta
berpartisipasi secara aktif, transparansi adalah jalannya pemeritahan harus
diselenggarakan secara transparan dan pelaksananya aharus dapat
dipetanggungjawabkan, sedangkan akuntabilitas dalam bahasa akuntansi
merupakan kemampuan meberikan pertanggungjawaban yang merupakan dasar
dari laporan keuangan ( Wilopo,2001dalam Darlisman Dalmy, 2009:38)
Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan,
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara dan standar audit
pemerintahan (SAP). Jenis-jenis pemeriksaan adalah Pemeriksaan keuangan,
Pemeriksaaan kinerja dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/ penugasan tertentu.
Kinerja adalah kesedian seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu
kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil
yang seperti di harapkan. Jika di kaitkan dengan perfornance sebagai kata benda (
Noun ) dimana salah satu entrynya adalah hasil kinerja yang dicapai oleh seseorang
atau sekelompok orang dalm suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan
tanggungjawab masing masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara
legal, tidak melanggar hokum, dan tidak bertentangna dengan moral dan etika.
Kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan
penyedian jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat ekonomis,
efektif dan efisien. Berdasarkan pengertian diatas penulis menarik kesimpulan
bahwa kinerja merupakan kualiatas dan kuantitas dari suatu hasi kerja ( output )
individu aupun kelompok dalam suatu aktifitas tertentu yang diakibatkan oleh
kemampuan alami dan kemampuan yang di peroleh dari proses serta keinginan
untuk berprestasi lebih baik.
2.2 Pengertian Kualitas Audit
De Angelo (1981) mendefinisikan audit quality (kualitas audit) sebagai
probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya
suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu
pelanggaran tergantung pada kemampuan teknikal auditor dan independensi auditor
tersebut. Beberapa penelitian seperti De Angelo (1981); Goldman & Barlev (1974);
Nichols & Price (1976) umumnya mengasumsikan bahwa auditor dengan
kemampuannya akan dapat menemukan suatu pelanggaran dan kuncinya adalah
auditor tersebut harus independen. Tetapi tanpa informasi tentang kemampuan
teknik (seperti pengalaman audit, pendidikan, profesionalisme, dan struktur audit
perusahaan), kapabilitas dan independensi akan sulit dipisahkan.
Dalam Nataline (2007) disebutkan ada sembilan elemen pengendalian
kualitas yang harus diterapkan oleh kantor akuntan dalam mengadopsi kebijakan
dan prosedur pengendalian kualitas untuk memberikan jaminan yang memadai agar
sesuai dengan standar profesional di dalam melakukan audit, jasa akuntansi, dan
jasa review. Sembilan elemen pengendalian tersebut adalah sebagai berikut.
1) Independensi
Seluruh auditor harus independen terhadap klien ketika melaksanakan tugas.
Prosedur dan kebijakan yang digunakan adalah dengan mengkomunikasikan aturan
mengenai independensi kepada staf.
2) Penugasan personel untuk melaksanakan perjanjian
Personel harus memilik pelatihan teknis dan profesionalisme yang
dibutuhkan dalam penugasan. Prosedur dan kebijakan yang digunakan yaitu dengan
mengangkat personel yang tepat dalam penugasan untuk melaksanakan perjanjian
serta memberi kesempatan partner memberikan persetujuan penugasan.
3) Konsultasi
Jika diperlukan personel yang dapat mempunyai asisten dari orang yang
mempunyai keahlian, judgement, dan otoritas yang tepat. Prosedur dan kebijakan
yang diterapkan adalah mengangkat individu sesuai dengan keahliannya.
4) Supervisi
Pekerjaan pada semua tingkat harus disupervisi untuk meyakinkan telah
sesuai dengan standar kualitas. Prosedur dan kebijakan yang digunakan adalah
menetapkan prosedur-prosedur untuk me-review kertas kerja dan laporan serta
menyediakan supervisi pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
5) Pengangkatan
Karyawan baru harus memiliki karakter yang tepat untuk melaksanakan
tugas secara lengkap. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah selalu
menerapkan suatu program pengangkatan pegawai untuk mendapatkan karyawan
pada level yang akan ditempati.
6) Pengembangan profesi
Personel harus memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi
tanggung jawab yang disepakati. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah
menyediakan progam peningkatan keahlian spesialisasi serta memberikan informasi
kepada personel tentang aturan profesional yang baru.
7) Promosi
Personel harus memenuhi kualifikasi untuk memenuhi tanggung jawab yang
akan mereka terima di masa depan. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah
menetapkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap tingkat pertanggungjawaban
dalam kantor akuntan serta secara periodik membuat evaluasi terhadap personel.
8) Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien
Kantor akuntan publik harus meminimalkan penerimaan penugasan
sehubungan dengan klien yang memiliki manajemen dengan integritas yang kurang.
Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menetapkan kriteria dalam
mengevaluasi klien baru serta me-review prosedur dalam kelangsungan kerja sama
dengan klien.
9) Inspeksi
Kantor akuntan harus menentukan prosedur-prosedur yang berhubungan
dengan elemen-elemen yang lain yang akan diterapkan secara efektif. Prosedur dan
kebijakan yang diterapkan adalah mendefinisikan luas dan isi program inspeksi serta
menyediakan laporan hasil inspeksi untuk tingkat yang tepat.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan
auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar
pengendalian mutu. Selanjutnya De Angelo (1981) mendefinisikan audit quality
sebagai probabilitas (kemungkinan) dimana seorang auditor menemukan dan
melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.
Deis dan Giroux (1992) menjelaskan adapun kemampuan untuk menemukan salah
saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi
auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut
tergantung pada independensinya.
Dari pengertian tentang kualitas audit tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat
mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi
dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan,
dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar
auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.
2.2.1 Kualitas Audit sector swasta ( private sector )
Seperti yang telah diungkapkan bahwa kualitas audit adalah probabilitas
seorang auditor, dapat menemukan dan melaporkan suatu penyelewengan yang
terjadi dalam sistem akuntansi klien. Probabilitas penemuan penyelewengan
tergantung pada kemampuan teknikal auditor, seperti pengalaman auditor,
pendidikan, profesionalisme dan struktur audit perusahaan. Sedangkan probabilitas
auditor tersebut melaporkan penyelewengan tersebut tergantung pada
independensi auditor.
Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang
dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau
standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (profesional qualities)
auditor independen, pertimbangan (judgment) yang digunakan dalam pelaksanaan
audit dan penyusunan laporan auditor.
1. Standar Umum: auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang
memadai, independepensi dalam sikap mental dan kemahiran profesional
dengan cermat dan seksama
2. Standar pelaksanaan pekerjaan lapangan: perencanaan dan supervisi audit,
pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern, dan bukti audit
yang cukup dan kompeten.
3. Standar pelaporan: pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum, pernyataan mengenai ketidakkonsistensian
penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan informatif
dalam laporan keuangan, dan pernyataan pendapat atas laporan keuangan
secara keseluruhan.
2.2.2. Kualitas Audit Sektor Publik ( Public Sector )
Secara teknik audit sektor publik adalah sama saja dengan audit pada sektor
swasta. Mungkin yang membedakan adalah pada pengaruh politik negara yang
bersangkutan dan kebijaksanaan pemerintahan. Tuntutan dilaksanakannya audit
pada sektor publik ini, adalah dalam rangka pemberian pelayanan publik secara
ekonomis, efisien dan efektif. Dan sebagai konsekuensi logis dari adanya
pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam menggunakan dana, baik yang
berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah itu sendiri.
Agar pelaksanaan pengelolaan dana masyarakat yang diamanatkan tersebut
transparan dengan memperhatikan value for money, yaitu menjamin dikelolanya
uang rakyat tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada kepentingan publik, maka diperlukan suatu pemeriksaan (audit)
oleh auditor yang independen.
Pelaksanaan audit ini juga bertujuan untuk menjamin dilakukannya
pertanggung jawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun
pemerintah pusat. Pengertian audit menurut Malan (1984) adalah suatu proses
yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif
mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaian dengan standar
yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikannya kepada pihak
pemakai.
GAO standard (Malan, 1984) menyatakan bahwa Governmental audit dibagi
dalam 3 elemen dasar yaitu:
1. Financial and compliance yang bertujuan untuk menentukan apakah operasi
keuangan dijalankan dengan baik, apakah pelaporan keuangan dari suatu audit
entity disajikan secara wajar dan apakah entity tersebut telah mentaati hukum
dan peraturan yang ada.
2. Economy dan efficiency, untuk menentukan apakah entity tersebut telah
mengelola sumber-sumber (personnel, property, space and so forth) secara
ekonomis, efisien dan efektif termasuk sistem informasi manajemen, prosedur
administrasi atau struktur organisasi yang cukup.
3. Program results, menentukan apakah hasil yang diinginkan atau keuntungan
telah dicapai pada kos yang rendah.
Ketiga hal tersebut dijalankan auditor dalam melakukan pemeriksaan untuk
mencapai kualitas audit yang baik. Dan berdasarkan beberapa pendapat dapat
dianggap bahwa kualitas audit yang baik itu adalah pelaksanaan audit yang
mendasarkan pada pelaksanaan Value For Money (VFM) audit yang dilakukan
secara independen, keahlian yang memadai, judgment dan pengalaman.
VFM audit menurut Mardiasmo (2000) merupakan ekspresi pelaksanaan
lembaga sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen dasar yaitu ekonomi,
efisiensi dan efektivitas.
Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada
harga yang termurah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan
input value
Efisiensi: tercapainya output yang maksimum dengan input tertentu.
Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan
standar kinerja yang telah ditetapkan
Efektivitas: menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan
target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan
perbandingan outcome dengan output (target/result).
2.3 Pengertian Kinerja
kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan keputusan lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003, kinerja merupakan
gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi suatu entitas. Kinerja instansi pemerintahan adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah yang
meneidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah di tetapkan ( LAN,2003 )
Istilah kinerja sering diidentikkan dengan istilah prestasi. Istilah kinerja atau
prestasi merupakan pengalih bahasa dari kata Inggris yaitu ‘performance’. Menurut
(nelson 1997) Kinerja atau performance merupakan perilaku dari suatu organisasi
yang secara langsung berhubungan dengan aktifitas hasil kerja, pencapaian tugas
dimana istilah tugas berasal dari pemikiran aktifitas yang dibutuhkan oleh
pekerja.Bebrapa defenisi kinerja menurut para ahli sebagai berikut
menurut Bambang Kusriyanto dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005:
9) “kinerja adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja
per satuan waktu (lazimnya per jam).” Sedangkan menurut Faustino Cardosa
Gomes dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, (2005: 9) “ Definisi kinerja sebagai
ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan
produktivitas.” Serta ,menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005: 9) sendiri
bahwa kinerja adalah
“kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja, atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.” http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2035474-defenisi-kinerja-menurut-para-ahli/#ixzz2BcOSwOB5
Gibson (1997:6) mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari pekerjaan yang
terkait dengan tujuan organisasi seperti kualitas, efisien dan kriteria efektifitas kerja
lainnya. sedangkan Menurut Minner (1988:56) kinerja didefinisikan sebagai tingkat
kebutuhan seorang individu sebagai pengharapan atas pekerjaan yang
dilakukannya. Setiap harapan dari tiap individu dinilai berdasarkan peran. Jika peran
yang dimainkan seseorang individu tidak diketahui dengan jelas atau nampak
samar, maka setiap individu tidak akan mengetahui secara persis apa yang
diharapkannya. Kinerja juga merupakan hasil yang telah dicapai seseorang, yang
berhubungan dengan tugas dan peran yang dilakukannya, (Robins, 2001:1d dalam
Nur Fitri 2010:29,), mengaanggap bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang harus
dicapai oleh pekerja dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku
untuk suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa kinerja organisasi
mensyaratkan strategi, lingkungan, teknologi, dan budaya organisasi bersatu.
Kinerja karyawan adalah sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan dan
motivasi.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa
penilaian prestasi kerja (kinerja) adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis
untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Disamping itu,
juga untuk menentukan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggapan yang
lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan
dalam hal promosi jabatan dan penentuan imbalan. Serta kinerja sebagai hasil kerja
yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu
tersebut dalam suatu organisasi pada suatu periode tertentu, yang dihubungkan
dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari organisasi dimana individu
tersebut bekerja.
Tujuan dari penilaian prestasi kerja (kinerja) adalah untuk memperbaiki atau
meningkatkan kinerja organisasi dari SDM organisasi. Secara spesifik, tujuan dari
evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan Agus Sunyoto dalam A.A. Anwar Prabu
Mangkunegara, (2005: 10) adalah:
1. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan
kinerja.
2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang karyawan, sehingga
mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-
kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.
3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan
dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau
terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.
4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan,
sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan
potensinya.
5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai
dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian
menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah.
Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi
dalam periode tertentu. Untuk menilai keberhasilan organisasi sektor publik maka
perlu dilakukan pengukuran terhadap kinerja sektor publik tersebut. Pengukuran
kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan
dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang
dari tujuan yang ditetapkan.
2.4 Pengukuran Kinerja
Beberapa Definisi pengukuran kinerja berdasarkan pendapat para ahli yaitu
sebagai berikut Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara 2005:9, kinerja diartikan
sebagai ”Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya.” Sedangkan menurut Nawawi. H. Hadari ”pengukuran kinerja
adalah hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik/mental
maupun non fisik/non mental.” Sementara itu menurut Bernaden dan Russel,
sebagaimana dikutip oleh Gomes, Faustino Cardoso (2000: 22) Kinerja diartikan
sebagai ”Cacatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau
kegiatan karyawan selama suatu periode waktu tertentu.”. D Stout (1993) dalam
bukunya Performance Measurement Guide (Indra Bastian, 2006 dalam Nur Fitri,
2010:26 ), juga menyatakan bahwa “Pengukuran atau penilaian kinerja merupakan
proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah
pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan
berupa produk, jasa, ataupun suatu proses”. James B. Whittaker (1993), dalam
Government Performance and Result Act, A Mandate for Strategic Planning and
Performance Measurement dalam (Indra Bastian, 2006 dalam Nur Fitri, 2010:26)
juga mendefenisikan penguuran kinerja yaitu “Pengukuran/penilaian kinerja adalah
suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan
akuntabilitas”.
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan
organisasi harus diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan visi dan misi
organisasi. Suatu produk dan jasa akan kehilangan nilai apabila kontribusi produk
dan jasa tersebut tidak dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi organisasi.
2.4.1 Manfaat pengukuran kinerja
Robinson (2002 dalam Nur Fitri 2010:39), mengemukakan beberapa alasan
sehingga pengukuran kinerja sektor publik sangat penting sebagai strategi untuk
memperkuat daya kompetisi sektor publik.
1. Sebagai fasilitas pembelajaran untuk perbaikan layanan. Tidak dapat
dipungkiri hasil pengukuran kinerja sektor publik menjadi data awal
bagi perbaikan layanan.
2. Sebagai pembelajaran memperbaiki praktek manajemen. Data pen-
gukuran kinerja sektor publik menyediakan kesempatan bagi para
manajer sector publik untuk mempelajari implikasi atas aktivitas yang
mereka rekomendasikan. Pengukuran secara potensial memperbaiki
kualitas manajemen, yang akhirnya memperbaiki kinerja penyediaan
layanan.
3. Sebagai alat pelaporan akuntabilitas dan transparansi. Data penguku-
ran kinerja sektor publik membantu para manajemen memerhatikan
pembelanjaan dana publik beserta prestasi yang tercapai. Dengan se-
makin meningkatnya tekanan atas akuntabilitas dan keterbukaan pe-
merintah, data kinerja keuangan sektor publik menjadi esensial.
4. Sebagai alat ungkap sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal
ini laporan kinerja akan menjadi bagaian dari pertanggung jawaban
hukum pemerintah kepada parlemen atau auditor negara. Disinilah
pentingnya adanya tuntutan hukum agar laporan kinerja menjadi
bagian dari akuntabilitas sektor publik.
Sedangkan manfaat pengukuran kinerja, menurut Sedarmayanti (2009)
mengemukakan bahwa sebagai berikut.
1. Meningkatkan prestasi kerja. Dengan adanya penilaian, baik pimpinan
maupun karyawan memperoleh umpan balik dan mereka dapat memperbaiki
pekerjaan/prestasinya.
2. Memberikan kesempatan kerja yang adil. Penilaian akurat dapat menjamin
karyawan memperoleh kesempatan menempati posisi pekerjaan sesuai
kemampuannya.
3. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Melalui penilaian kinerja,
terdeteksi karyawan yang kemampuannya rendah sehingga memungkinkan
adanya program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka.
4. Penyesuaian kompensasi. Melalui penilaian, pimpinan dapat mengambil
keputusan dalam menentukan perbaikan pemberian kompensasi, dan
sebagainya.
5. Keputusan promosi dan demosi Hasil penilaian kinerja dapat digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mempromosikan atau
mendemosikan karyawan.
6. Mendiagnosis kesalahan desain pekerjaan. Kinerja yang buruk mungkin
merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian kinerja
dapat membantu mendiagnosis kesalahan tersebut.
7. Menilai proses rekrutmen dan seleksi. Kinerja karyawan baru yang rendah
dapat mencerminkan adanya penyimpangan proses rekruitmen dan seleksi.
Berdasarkan penjelasan diatas, pengukuran kinerja sektor publik dapat
dinyatakan dalam dua fungsi utama yang saling terkait yaitu pembelajaran untuk
meningkatkan efesiensi dan efektivitas layanan serta pendorong akuntabilitas dan
transparansi sebagai bagian dari tuntutan hukum.
2.4.2 Metode pengukuran kinerja
Aspek penting dari suatu sistem pengukuran kinerja adalah standar yang
jelas. Sasaran utama dari adanya standar tersebut ialah teridentifikasinya
unsurunsur kritikal suatu pekerjaan. Standar itulah yang merupakan tolok ukur
seseorang melaksanakan pekerjaannya. Standar yang telah ditetapkan tersebut
harus mempunyai nilai komparatif yang dalam penerapannya harus dapat berfungsi
sebagai alat pembanding antara prestasi kerja seorang karyawan dengan karyawan
lain yang melakukan pekerjaan sejenis.
Metode penilaian prestasi kinerja pada umumnya dikelompokkan menjadi 3
macam, yakni: (1) Result-based performance evaluation, (2) Behavior-based
performance evaluation, (3) Judgment-based performance evaluation, sebagai
berikut, (Robbins, 2003).
1. Penilaian performance berdasarkan hasil (Result-based performance
evaluation). Tipe kriteria performansi ini merumuskan performansi pekerjaan
berdasarkan pencapaian tujuan organisasi, atau mengukur hasil-hasil akhir
(end results). Sasaran performansi bisa ditetapkan oleh manajemen atau
oleh kelompok kerja, tetapi jika menginginkan agar para pekerja
meningkatkan produktivitas mereka, maka penetapan sasaran secara
partisipatif, dengan melibatkan para pekerja, akan jauh berdampak positif
terhadap peningkatan produktivitas organisasi. Praktek penetapan tujuan
secara partisipatif, yang biasanya dikenal dengan istilah Management By
Objective (MBO), dianggap sebagai sarana motivasi yang sangat strategis
karena para pekerja langsung terlibat dalam keputusan-keputusan perihal
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Para pekerja akan cenderung
menerima tujuan-tujuan itu sebagai tujuan mereka sendiri, dan merasa lebih
bertanggung jawab untuk dan selama pelaksanaan pencapaian tujuan-tujuan
itu.
2. Penilaian performansi berdasarkan perilaku (Behavior Based Performance
Evaluation). Tipe kriteria performansi ini mengukur sarana (means)
pencapaian sasaran (goals) dan bukannya hasil akhir (end result). Dalam
praktek, kebanyakan pekerjaan tidak memungkinkan diberlakukannya
ukuranukuran performansi yang berdasarkan pada obyektivitas, karena
melibatkan aspek-aspek kualitatif. Jenis kriteria ini biasanya dikenal dengan
BARS (behaviorally anchored rating scales) dibuat dari critical incidents yang
terkait dengan berbagai dimensi performansi. BARS menganggap bahwa
para pekerja bisa memberikan uraian yang tepat mengenai perilaku atau
perfomansi yang efektif dan yang tidak efektif. Standar-standar dimunculkan
dari diskusidiskusi kelompok mengenai kejadian-kejadian kritis di tempat
kerja. Sesudah serangkaian session diskusi, skala dibangun bagi setiap
dimensi pekerjaan. Jika tercapai tingkat persetujuan yang tinggi diantara para
penilai maka BARS diharapkan mampu mengukur secara tepat mengenai
apa yang akan diukur. BARS merupakan instrumen yang paling bagus untuk
pelatihan dan produksi dari berbagai departemen. Sifatnya kolaboratif
memakan waktu yang banyak dan biasa pada jenis pekerjaan tertentu,
adalah job specific, tidak dapat dipindahkan dari satu organisasi ke
organisasi lain.
3. Penilaian performansi berdasarkan judgement (Judgement-Based
Performance Evaluation) Tipe kriteria performansi yang menilai dan/atau
mengevaluasi perfomansi kerja pekerja berdasarkan deskripsi perilaku yang
spesifik, quantity of work, quality of work, job knowledge, cooperation,
initiative, dependability, personal qualities dan yang sejenis lainnya.
Dimensidimensi ini biasanya menjadi perhatian dari tipe yang satu ini. (1)
Quantity of work, jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu
yang ditentukan; (2) Quality of work, kualitas kerja yang dicapai berdasarkan
syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya; (3) Job knowledge, luasnya
pengetahuan mengenai pekerjaan dan ketrampilannya; (4) Cooperation,
kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain (sesame anggota
organisasi). (5) Initiative, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru
dan dalam memperbesar tanggung jawabnya; (6) Personal qualities,
menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahtamahan dan integritas
pribadi.
2.5 Pengawasan
2.5.1 Pengertian pengawasan
Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengawasan
antara lain (Winardi 2000, dalam Nur Fitri 2010:30) mendefenisikan pengawasan
"Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam
upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan".
Sedangkan menurut Basu Swasta (1996, hal. 216) "Pengawasan merupakan
fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti
yang diinginkan". menurut Sujamto (1986;19) dalam bukunya yang berjudul
“Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan”,mengatakan bahwa “Pengawasan
adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui atau menilai kenyataan yang
sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang
semestinya atau tidak”.
Definisi lain menurut ( Revrisond Baswir, 1999: 118 ) dalam bukunya
“Akuntansi Pemerintahan Indonesia”, mengemukakan bahwa ”Pengawasan adalah
suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan
atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang
telah ditetapkan”. selanjutnya menurut Komaruddin (1994:104) " pengawasan
adalah “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana
aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan
rencana yang berarti".
Lebih lanjut menurut Kadarman (2001:159) Pengawasan adalah:
“suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.” http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2035474-defenisi-pengawasan-menurut-para-ahli/#ixzz2BcOSwOB5 )
Dari beberapa pendapat para ahli tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa penekanan dari pengawasan lebih pada upaya untuk mengenali
penyimpangan atau hambatan didalam pelaksanaan kegiatan tersebut Serta
pengawasan adalah suatu kegiatan perencanaan untuk mengawasi atau merancang
karyawan yang bekerja disebuah perusahaan yang telah menetapkan kinerja aktual
dengan standar yang telah ditentukan oleh manajer didalam kegiatan dan
menetapkan suatu hasil yang diinginkan.
Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan
diharapkan agar dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi sehingga
pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai
tujuannya secara maksimal.
2.5.2 Jenis-jenis pengawasan
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan definisi
empat jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional,
Pengawasan Legislatif, Pengawasan Masyarakat.
dapun pengertian setiap jenis pengawasan tersebut menurut PP Nomor 20
Tahun 2001 adalah :
1. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan
tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat
pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern
Pemerintahan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum
pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengawasan Legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga
Perwakilan Rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas
umum pemerintah dan pembangunan.
4. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga
masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur
pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran,
gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang
dissampaikan baik secara langsung maupun melalui media.
2.5.3 Tujuan pengawasan
Secara umum tujuan pengawasan adalah menjamin agar pemerintah daerah
berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, bebas korupsi,
kolusi dan nepotisme, sedangkan secara khusus yaitu :
1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Menilai kesesuaian dengan pedoman akuntansi yang berlaku.
3. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan
efektif.
4. Mendeteksi adanya kecurangan.
Terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan
tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana dan
perundang-undangan yang berlaku dilakukan dengan baik oleh aparat intern
maupun ekstern pemerintah adalah tujuan pengawasan fungsional menurut Instruksi
Presiden No. 1 Tahun 1989.
Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang
sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya
terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan,
maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali, agar
dapat segera diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka
pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai
tujuaannya secara maksimal.
2.6 Inspektorat
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sulawesi selatan, Inspektorat adalah sebagai Sentral Administrasi
Pelaksanaan Pemerintah Daerah yang melaksanakan Koordinasi Penyusunan
Kebijakan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, serta
memberikan Pelayanan Administrasi kepada Perangkat Daerah serta Peraturan
Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat
Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Inspektorat merupakan unsur pendukung tugas
Gubernur dibidang pengawasan, dan dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
Pada Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana
Organisasi Inspektorat harus mempunyai kompetensi untuk mampu menjadi
pengawas Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan
pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan dengan baik dan lancar
sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
2.6.1 Dasar Hukum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) pada Inspektorat
Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan atas :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
4. Surat Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor :
B/63/M.PAN/1/2006 tanggal 18 Januari 2006 perihal Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Akuntabilats Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2005
dan Penetapan Kinerja Tahun 2006.
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.6.2 Pengawasan inspektorat
Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan lembaga
pengawasan keuangan internal dilingkungan pemerintah daerah provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Tugas pokok Inspektorat adalah membantu Kepala Daerah
(Gubernur/Bupati/Walikota) melaksanakan pengawasan umum terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan umum, agraria, keuangan, perlengkapan dan
kekayaan daerah, perekonomian, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kesatuan
bangsa, dan perlindungan masyarakat dilingkungan pemerintah daerah.
Berikut adalah tugas yang dilakukan oleh pengawas dan auditor eksternal
pemerintah menurut ( Indra Bastian, 2007:35 dalam Nur Firi, 2010:33 ) yaitu :
PENGAWAS AUDTOR EKSTERNAL
Melakukan tinjauan terhadap sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi pemda (melihat kelemahan dan menganalisis penyebabnya).
Memeriksa dan menyempur-nakan Laporan Keuangan Daerah yang disusun oleh bagian keuangan pemda.
Membantu kepala daerah dalam menentukan kewa-jaran laporan keuangan yang disusunnya.
Memberikan opini/pendapat ten-tang kewajaran Laporan Keuan-gan Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan BPK dalam LPJ kepala daerah.
2.6.3 Teknik dan obyek pemeriksaan inspketorat
Menurut ( Indra Bastian, 2007:35 dalam Nur Fitri, 2010:33 ) tujuan
pemeriksaan internal adalah mencari dan membuktikan kebenaran serta kesesuaian
antara pemakaian dan perkembangan dari kegiatan masing-masing unit kerja.
Wewenang inspektorat dalam melakukan pemeriksaan yang dilakukan pada tingkat
daerah yang menyangkut tentang pengawasan dan pemeriksaan terhadap
keuangan dan aset daerah, yaitu :
1. Pelaksanaan APBD.
2. Penerimaan pendapatan daerah dan Badan Usaha Daerah.
3. Pengadaan barang/jasa serta pemeliharaan/penghapusan barang/jasa.
4. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidangnya.
5. Penelitian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi.
6. Penyelesaian ganti rugi.
7. Inventarisasi dan penilaian kekayaan pejabat dilingkungan pemda.
Untuk melakukan pemeriksaan, auditor internal pemerintah baik dari pemerintah
pusat yaitu BPKP maupun pemerintah daerah, yaitu inspektorat, harus
memperhatikan beberapa hal yang berhubungan dengan pemeriksaan, yaitu :
kesesuaian antara sifat dan kebutuhan kegiatan, kemungkinan adanya umpan balik,
efisiensi dan efektivitas, nilai hasil yang ekonomis (output), fleksibel, kesesuaian
dengan pola organisasi, menjamin tindakan korektif, pengawasan diri sendiri,
pengawasan secara pribadi dari pimpinan, dan faktor manusia. ( Indra Bastian,
2007:240 dalam Nur Fitri 2010:36 )
Inspektorat dalam proses pemeriksaannya ke satuan-satuan kerja diawali
dengan mendata semua kegiatan yang ada pada satuan kerja tersebut, apabila ada
temuan maka pihak inspektorat wajib mengangkat temuan tersebut kemudian
membuat laporan yang diserahkan kembali ke satuan kerja tersebut untuk
ditanggapi. Apabila masih terdapat kekurangan atas tanggapan dari satuan kerja
tersebut, pihak Inspektorat dapat memberikan tenggang waktu untuk
melengkapinya, dan apabila memang tidak dapat dipenuhi oleh unit kerja tersebut,
pihak Inspektorat berhak memanggil pimpinan unit kerja untuk memberikan
penjelasan dan selanjutnya akan dibahas pada tingkat pemerintahan daerah
(Gubernur) sebagai pucuk pimpinan.
2.7 Faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kualitas audit dalam
meningkatkan kinerja Inspektorat
Ada beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit aparatur
inspektorat dalam meningkatkan kinerja Inspektorat yaitu antara lain :
2.7.1 Kompetensi Aparatur Inspektorat
Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk
menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada individu ( IAI,2001). Kompetensi atau
kemampuan yang dimiliki oleh aparatur inspektorat dapat diperoleh dari
menggunakan pelayanan ini pada siapapun mereka yang mempunyai pengetahuan
penting, kemampuan dan pengalaman dalam melakukan pelayanan pemeriksaan
internal yang sesuai dengan standar internasional untuk praktek professional dari
pemeriksa internal serta terus menerus memperbaiki keahlian mereka dan
keefektifan dan kualitas dari pelayanan mereka ( The IIA Board Of Directors, 17 juni
2000, dalam Agus Mulyono 2009:41 ).
Adapun indikator yang penulis gunakan dalam menilai kompetensi yang dimiliki
oleh aparatur Inspektorat antara lain (1) tingkat pendidikan, (2) kedisiplinan, (3)
pengalaman bekerja serta (4) pendidikan dan pelatihan. Berikut penjabaran dari
indicator-indikator yang di gunakan untuk menilai kompetensi aparatur inspektorat :
1. Tingkat pendidikan
Pendidikan pada dasarnya dimaksudkan untuk mempersiapkan
sumber daya manusia sebelum memasuki pasar kerja. Dengan pengetahuan
yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat
memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan. Pendidikan
mempunyai fungsi sebagai penggerak sekaligus pemacu terhadap
kemampuan sumber daya manusia dalam meningkatkan prestasi kerjanya,
dan nilai kompetensi seorang pekerja dapat dipupuk melalui program
pendidikan, pengembangan dan pelatihan ( Irianto, 2001:75).
Menurut Iriato (2001) bahwa nilai-nilai kompetensi dapat dipupuk
melalui program pendidikan, pengembangan dan pelatihan yang berorientasi
pada tuntutan kerja aktual dengan menekankan pada pengembangan skill,
knowledge dan ability yang secara signifikan akan dapat memberi standar
dalam sistem dan proses kerja yang diterapkan. Menurut Instruksi Presiden
No. 15 Tahun 1974, pendidikan adalah segala usaha untuk membina
kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmani
dan rohaniah, yang berlangsung seumur hidup, baik didalam maupun diluar
sekolah, dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat
adil dan makmur berdasarkan pancasila.
Pendidikan ditujukan untuk memperbaiki kinerja pegawai dalam
melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Menurut Tillaar
(1997:151) bahwa pendidikan mempunyai peranan dan fungsi untuk
mendidik seorang warga negara agar memiliki dasar-dasar karakteristik
seorang tenaga kerja yang dibutuhkan, terutama oleh masyarakat modern,
sedangkan pelatihan mempunyai karakteristik yang diinginkan oleh lapangan
kerja. Pendidikan membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk
dapat mengerjakan sesuatu lebih cepat dan tepat, sedangkan latihan
membentuk dan meningkatkan keterampilan kerja. Dengan demikian
semakin tinggi tingkat pendidikan dan latihan seseorang semakin besar
tingkat kinerja yang dicapai. Dengan demikian pendidikan berkaitan dengan
mempersiapkan calon tenaga kerja yang diperlukan oleh suatu instansi atau
organisasi dengan menekankan pada kemampuan kognitif, afektif, dan
psychomotor.
Menurut Hasibuan (1987:137 dalam Nur Fitri 2010:37) bahwa fungsi
pendidikan dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan meliputi dua dimensi
penting yaitu Dimensi kuantitatif yang meliputi fungsi pendidikan dalam
memasok tenaga kerja yang tersedia dan dimensi kualitatif yang menyangkut
fungsi penghasil tenaga terdidik dan terlatih yang akan menjadi sumber
penggerak pembangunan. Fungsi pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu
sistem pemasok tenaga kerja yang terdidik, terlatih dan dipercaya dapat
meningkatkan kinerja.
2. Kedisiplinan
Disiplin kerja sangat penting bagi pegawai yang bersangkutan
maupun bagi organisasi karena disiplin kerja akan mempengaruhi
produktivitas kerja pegawai. Oleh karena itu, pegawai merupakan motor
penggerak utama dalam organisasi. Disiplin kerja yang baik mencerminkan
besarnya rasa tanggung jawab sesorang terhadap tugas-tugas yang
diberikan kepadanya. Menurut Hasibuan (2005) menyatakan bahwa “Disiplin
adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan
perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku”. Sedangkan menurut
Sutrisno (2009) menyatakan “Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap
hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketepatan
perusahaan”.
Kemudian, menurut Fathoni (2006) menyatakan bahwa “Disiplin
adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan
perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku”. Sedangkan menurut
Heidjrachman dan Husnan (2002) menyatakan bahwa “Disiplin adalah setiap
perorangan dan juga kelompok yang menjamin adanya kepatuhan terhadap
perintah dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan
seandainya tidak ada perintah”. Disiplin adalah tindakan manajemen untuk
memberikan semangat kepada pelaksanaan standar organisasi, ini adalah
pelatihan yang mengarah pada upaya membenarkan dan melibatkan
pengetahuan-pengetahuan sikap dan perilaku pegawai sehingga ada
kemauan pada diri pegawai untuk menuju pada kerjasama dan prestasi yang
lebih baik (Werther dan Davis, 2003).
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa disiplin
kerja adalah suatu keadaan tertib dimana keadaan seseorang atau
sekelompok orang yang tergabung dalam sebuah organisasi tersebut
berkehendak mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan orgaisasi baik
yang tertulis maupun tidak tertulis dengan dilandasi kesadaran dan
keinsyafan akan tercapainya suatu kondisi antara keinginan dan kenyataan
dan diharapkan agar para pegawai memiliki sikap disiplin yang tinggi dalam
bekerja sehingga produktivitasnya meningkat.
Secara khusus tujuan disiplin kerja para pegawai, antara lain :
1. Agar para pegawai menepati segala peraturan dan kebijakan
ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan organisasi yang
berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan perintah
manajemen dengan baik
2. Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta
mampu memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu
yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan bidang pekerjaan
yang diberikan kepadanya,
3. Pegawai dapat menggunakan, dan memelihara sarana dan prasarana,
barang dan jasa organisasi dengan sebaik-baiknya,
4. Para pegawai dapat bertindak dan berpartisipasi sesuai dengan norma-
norma yang berlaku pada organisasi,
5. Pegawai mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan
harapan organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Berdasarkan tujuan disiplin kerja maka disiplin kerja pegawai harus
ditegakkan dalam suatu organisasi. Tanpa dukungan organisasi pegawai
yang baik, sulit bagi organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Jadi,
kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan/organisasi untuk
mencapai tujuannya.
3. Pengalaman bekerja
Menurut ( Loehoer, 2002:2) pengalaman merupakan akumulasi
gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi
secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan
penginderaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002),
pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai,
ditanggung dan sebagainya. Selain itu, pengalaman merupakan suatu proses
pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik
dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu
proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih
tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahaan yang relatif tepat dari
perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktek. (Knoers &
Haditono, 1999).
Dian Indri Purnamasari (2005) memberikan kesimpulan bahwa
seorang karyawan yang memiliki pengalaman bekerja yang tinggi akan
memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: (1) mendeteksi
kesalahan; (2) memahami kesalahan; dan (3) mencari penyebab munculnya
kesalahan. Keunggulan tersebut bermanfaat bagi pengembangan keahlian.
Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu akan mempengaruhi
pelaksanaan suatu tugas. Seseorang yang berpengalaman, memiliki cara
berpikir yang lebih terperinci, lengkap dan sophisticated dibandingkan
seseorang yang belum berpengalaman (Taylor dan Tood, 1995).
(http://rac.uii.ac.id.pdf di akses pada tanggal 18 Oktober 2012)
Kualitas sumber daya manusia juga ditentukan oleh masa kerja,
karena dengan masa kerja yang lebih lama, baik eksekutif maupun legislatif
tentunya telah berpengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan
masalah-masalah pemerintahan khususnya dalam penyusunan anggaran
dan laporan keuangan. Dalam literatur psikologi dan auditing menunjukkan
bahwa efek dilusi dalam auditing bisa berkurang oleh auditor yang
berpengalaman karena struktur pengetahuan yang baik dari auditor yang
berpengalaman menyebabkan mereka mengabaikan informasi yang tidak
relevan (Sandra, 1999 dalam Yudhi dan Meifida, 2006). Dengan kata lain,
kompleksitas tugas yang dihadapi sebelumnya oleh seseorang akan
menambah pengalaman serta pengetahuannya. Pendapat ini didukung oleh
Abdolmohammadi dan Wright (1987 dalam Yudhi dan Meifida, 2006) yang
menunjukkan bahwa auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat
kesalahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan auditor yang lebih
berpengalaman.
Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan
yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi
seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas
pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan
semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan (Abriyani Puspaningsih, 2004).
Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas
kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang
sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan
tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang,
pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan
peningkatan kinerja (Payama J. Simanjutak, 2005).
Pengetahuan auditor tentang audit akan semakin berkembang
dengan bertambahnya pengalaman bekerja. Pengalaman kerja akan
meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas kerja.
Menurut pendapat Tubbs (1992) dalam Putri Noviyani (2002:483) jika
seorang auditor berpengalaman, maka (1) auditor menjadi sadar terhadap
lebih banyak kekeliruan, (2) auditor memiliki salah pengertian yang lebih
sedikit tentang kekeliruan, (3) auditor menjadi sadar mengenai kekeliruan
yang tidak lazim, dan (4) hal-hal yang terkait dengan penyebab kekeliruan
departemen tempat terjadinya kekeliruan dan pelanggaran serta tujuan
pengendalian internal menjadi relatif lebih menonjol.
Selain itu, untuk membuat audit judgement, pengalaman merupakan
komponen keahlian audit yang penting dan merupakan faktor yang sangat
vital dan mempengaruhi suatu judgement yang kompleks (Jurnal Bisnis dan
Ekonomi Vol 9 2002:6). Pengalaman merupakan salah satu elemen penting
dalam tugas audit, sehingga tidak mengherankan apabila cara memandang
dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan
antara auditor berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman akan
berbeda, demikian halnya dalam mengambil keputusan dalam tugasnya.
4. Pendidikan dan Pelatihan
Pelatihan menurut Gary Dessler (1997:263) dikutip dari http://jurnal-
sdm.blogspot.com: 2012 (di akses pada tanggal 18 Oktober 2012). “Pelatihan
adalah proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang,
keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan
mereka”.
Menurut Moekijat (1991:55) dikutip dari http://jurnal-
sdm.blogspot.com: 2012 (di akses pada tanggal 18 Oktober 2012). Tujuan
umum dari pelatihan adalah :
a. Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan
dengan lebih cepat dan lebih efektif.
b. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat disele-
saikan secara rasional.
c. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kerja sama dengan
teman-teman pegawai dan pimpinan.
Boner dan Walker (1994), mengatakan bahwa peningkatan
pengetahuan yang muncul dari penambahan pelatihan formal sama bagusnya
dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional. Auditor harus
menjalani pelatihan yang cukup. Pelatihan disini dapat berupa kegiatan-kegiatan
seperti seminar, simposium, lokakarya, dan kegiatan penunjang keterampilan
lainnya. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, pengarahan yang diberikan oleh
auditor senior kepada auditor pemula (junior) juga bisa dianggap sebagai salah
satu bentuk pelatihan karena kegiatan ini dapat meningkatkan kerja auditor,
melalui program pelatihan dan praktek-praktek audit yang dilakukan para auditor
yang mengalami proses sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan
perubahan situasi yang akan ia temui, struktur pengetahuan auditor yang
berkenaan dengan kekeliruan mungkin akan berkembang dengan adanya
program pelatihan auditor untuk menambah pengalaman auditor.
(http://rac.uii.ac.id.pdf di akses pada tanggal 18 Oktober 2012)
2.7.2 Independensi pemeriksa
Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang
diperiksanya. Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan
pekerjaannya secara bebas dan obyektif. Kemandirian para auditor internal dapat
memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat
diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya.
Menurut ( Boynton dalam Rohman, 2007), fungsi auditor internal adalah
melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian
yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan
organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih
memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, auditor internal pemerintah
daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.
Seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam melakukan audit
agar dapat memberiksan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada
pengaruh dari pihak berkepentingan (BPKP,1998). Pernyataan standar umum kedua
SPKN adalah : “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan,
organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan
penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat
mempengaruhi independensinya”.
Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para
pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya
sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi
dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak
memihak oleh pihak manapun. SPKN merinci tiga macam ganguan terhadap
independensi :
1. Gangguan pribadi
Adalah gangguan independensi yang berasal dari diri pemeriksa yang
bersangkutan. Gangguan ini dapat dipengaruhi karena hubungan
keluarga, pengalaman pekerjaan, dan kepentingan tertentu antara
pemeriksa dengan entitas yang diperiksa (Par 19 PSP 01).
2. Gangguan ekstern
Adalah gangguan independensi yang dialami oleh pemeriksa dan atau
organisasi pemeriksa yang berasal dari ekstern organisasi pemeriksa
(Par 23 PSP 01).
3. Gangguan organisasi
Adalah gangguan independensi yang dipengaruhi oleh kedudukan,
fungsi dan struktur organisasi pemeriksa (Par 25-25 PSP 01).
Independensi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemeriksa.
Independensi sangat menentukan kredibilitas pemeriksa dan laporan hasil
pemeriksaan yang dihasilkan oleh pemeriksa tersebut. Pemeriksa memang harus
memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang yang dibutuhkan untuk
memeriksa, tetapi apabila pemeriksa tersebut tidak independen, maka seberapa
hebatnya laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan, pada akhirnya pengguna
laporan tetap akan meragukan kredibilitas laporan tersebut (SPKN, 2008:18).
2.7.3 Sikap Profesional
Menurut Arifin Lubis (2009), Sikap Profesional adalah kemampuan dan
keahlian spesifik pada bidang-bidang tertentu yang telah dipilih seseorang. Sikap
professional tidak cukup hanya “mampu mengerjakan” tetapi juga memiliki
kemampuan “memecahkan masalah” (trouble shooting) dibidangnya. Hal ini
memungkinkan auditor dengan cepat dan cekatan mengembangkan dan
memperagakan pengetahuan kerja yang baru dan berbeda dalam kaitannya dengan
persoalan, orang-orang dan situasi kerja.
Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan
keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tertuang dalam Peraturan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Pernyataan
standar umum pertama SPKN adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki
sikap profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan
Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung
jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para
pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman
yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi
pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan
berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa
dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.
indikator yang dapat di gunakan untuk mengukur sikap professional aparatur
Inspektorat ( pemeriksa ) yaitu (1) Kemahiran dan keahlian di bidangnya dan (2).
Kemampuan Berkomunikasi
1. Kemahiran dan keahlian
Pemeriksa juga dituntut untuk mampu menggunakan kemahiran
profesionalnya secara cermat dan seksama (due professional care). Hal ini
sangat penting karena pada dasarnya tugas pemeriksa adalah menilai
pekerjaan orang lain. Hasil penilaian pemeriksa tersebut kemudian akan
digunakan oleh pihak lain. Untuk itu, agar mampu memberikan penilaian
yang akurat maka pemeriksa harus bekerja secara cermat dan seksama
(SPKN, 2008:20)
Kecermatan dan keseksamaan pemeriksa dalam melaksanakan
pemeriksaan mencakup prinsip-prinsip pelayanan publik, penentuan jenis,
metode dan lingkup pemeriksaan, penerapan sikap skeptisme profesional
(professional skeptism), sikap pemeriksa terhadap kejujuran pihak yang
diperiksa, dan penerapan standar pemeriksaan (Par 28-32 PSP 01).
1. Kemampuan Bersosialisasi ( Relationship )
Dalam pemerintahan khususny dibidang pengawasan dan
pemeriksaan, Kemampuan dalam membangun hubungan (bersosialisasi)
dengan orang lain sangat menentukan keberhasilan kinerja. Tidak heran
sejumlah studi ilmiah menyimpulkan 85% kunci sukses ditentukan bukan dari
keahlian/keterampilan teknis melainkan kemahiran dalam menjalin hubungan
baik dengan orang lain. Bila ingin menjadi seorang yang profesional dalam
bekerja, apapun tujuan dan bidang yang pilih, sudah menjadi tuntutan untuk
daparbunt menjalin hubugan yang baik dengan orang banyak dari berbagai
kalangan. Karena masyarakat mungkin masih bisa menerima orang yang
tidak punya keahlian khusus tapi mereka sulit menerima orang yang tidak
bisa berhubungan baik dengan orang lain. Seberapa jauh dan dalamnya
suatu hubungan dapat terjalin ditentukan oleh komunikasi. Seorang yang
profesional harus mampu mengkomunikasikan suatu hal dengan jelas dan
tepat pada sasaran.
2.8 Penelitian terdahulu
Sebagai acuan dari penelitian ini dapat disebutkan beberapa hasil penelitian
yang telah dilakukan antara lain, yaitu :
Alim (2007) penelitiannya berjudul pengaruh kompetensi dan independensi
terhadap kualitas auditor dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Penelitian
ini berhasil membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap
kualitas auditor. Sementara itu, interaksi kompetensi dan etika auditor tidak
berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. Penelitian ini juga menemukan
bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor.
Nur Fitri (2010) dalama penelitiannya yang berjudul Analisi Faktor faktor yang
mempengaruhi kinerja inspektorat kabupaten Polewali Mandar ( studi empiris pada
inspektorat kabupaten polewali mandar ) adapun hasil penelitian tersebut tingkat
pendidikan idependesi dan kecakapan professional berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja inspektorat polewali mandar sedangkan kecukupan waktu
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja inspektorat polewali
mandar, penelitian ini juga membuktikan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan
terhadap kinerja inspektorat kabupaten Polewali Mandar.
Selain itu, Rizal Iskandar Batubara (2008) dalam penelitiannya tentang
analisis pengaruh latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan
berkelanjutan, dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan
(studi empiris pada Bawasko Medan). Adapun hasil penelitian tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan,
dan independensi pemeriksa secara simultan berpengaruh terhadap kualitas
hasil pemeriksaan pada Bawasko Medan.
2. Secara parsial hanya latar belakang pendidikan yang tidak berpengaruh se-
cara signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Bawasko Medan.
Sedangkan Meier dan Fuglister (1992) melakukan penelitian tentang How to
improve audit quality perception of auditors and client, dalam penelitiannya tersebut
mengungkapkan bahwa pengalaman dalam melakukan audit mempunyai dampak
yang signifikan terhadap kualitas auditor. Hasil wawancara yang dilakukan Meier
dan Fuglister (1992) terhadap auditor dan klien menunjukkan bahwa klien dan
auditor setuju bahwa pelatihan dan supervisi akan meningkatkan kualitas auditor.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Samekto, Agus dalam (Ventura Vol 4
2001:77) dikemukakan jika waktu aktual yang diberikan tidak cukup, maka auditor
dalam melaksanakan tugas tersebut dengan tergesa-gesa sesuai dengan
kemampuannya atau mengerjakam hanya sebagian tugasnya. Sebaliknya bila
batasan waktu terlalu longgar, maka fokus perhatian auditor akan berkurang pada
pekerjaannya sehingga akan cenderung gagal mendeteksi bukti audit.
Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh agus mulyono mengenai
fakor-faktor kompetensi serta pengaruhnya terhadap kinerja aparatur ispektorat
kabupaten deli serdang mengatakan bahwa latar belakag pendidikan pemeriksa,
kompetensi teknis, pelatihan sertifikasi jabatan serta pendidikan dan peltihan secara
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatu inspektorat
kabupaten deli serdang serta secara parcial masing-masing berpengaruh signifikan
terhadap kinerja inspektorat kabupaten deli serdang tetapi yang mempunyai
pengaruh paling besar adalah kompetensi teknik.
2.9 Kerangka pikir
Berdasarkan beberapa teori dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
terdahulu, maka dapat diungkapkan suatu kerangka berpikir yang berfungsi sebagai
penuntun, alur pikir dan sekaligus sebagai dasar dalam penelitian yang secara
diagram sebagai berikut :
Gambar 2.1 Kerangka Pikir
Kompetensi Aaratur Inspektorat
Variabel Independen Variabel Dependen
2.10 Hipotesis Penenlitian
Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas dan hasil hasil penelitian
sebelumnya maka dapat di simpulkan hipotesis penelitian yang digununakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Independensi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kualitas audit dalam meningkatkan kinrja inspektorat provinsi Sulawesi
selatan
2. Sikap Profesional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kualitas audit dalam meningkatkan kinrja inspektorat provinsi Sulawesi
selatan
3. Kompetensi secara parsial berpegaruh namun tidak signifika terhadap
kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat provinsi Sulawesi
selatan.
Independensi pemeriksa
Sikap Profesional
Kualitas Audit dalam meningkatkan Kinerja
Inspektorat
4. Secara simultan kompetensi, Independensi dan sikap professional
berpengaruh positif terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja
inspektorat provinsi Sulawesi selatan.
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi dan obyek penelitian
Penelitian mengenai pengaruh faktor Kompetensi, Independensi, Sikap
Profesional aparatur Inspektorat terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan ini dilaksanakan dilingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui bagaimana faktor kompetensi,
independensi pemeriksa dan sikap professional terhadap kualitas audit dapat
meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, maka dalam penelitian
ini unit analisisnya adalah organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini
dikarenakan peran Aparatur Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berhubungan dengan semua Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dengan
melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan regular terhadap Dinas, Badan dan
Kantor dilingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan program
kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) yang telah disahkan Gubernur. Keberhasilan
kinerja pegawai sangat mempengaruhi kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
yang sekaligus cerminan keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara
keseluruhan.
3.2 Populasi dan sampel
3.2.1 Populasi
Menurut ( Sugiyono,1997:57 ), definisi populasi yaitu “Populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek dan subyek yang menjadi kuantitas dan
karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik
kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor Inspektorat Provinsi
Sulawesi Selatan.
3.2.2 Sampel
Sampel adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Untuk sampel penelitian, penulis mengambil sampel total limah puluh orang, untuk
aparatur Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode
sampel secara acak sederhana (simple random sampling) yaitu teknik pengambilan
sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan
strata yang ada dalam populasi itu. Jenis sampel dalam penelitian ini adalah
probabilitas yaitu sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama
bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel.
3.3 Jenis dan sumber data
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :
1. Data primer adalah data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini
dan diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara dari sumber asli/
utama untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang kemudian dikem-
bangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis di dalam mengambil kes-
impulan. Misalnya: kuesioner dengan pihak instansi yang berkaitan yaitu
aparatur Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan sumber lain dengan
pendekatan studi kepustakaan melalui literatur-literatur, buku-buku, catatan
dan laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter)
yang dipublikasikan maupun data instansi/badan yang berhubungan den-
gan obyek penelitian. Misalnya: gambaran umum Inspektorat Prvinsi Su-
lawesi Selatan
3.4 Metode pengumpulan data
Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui cara :
1. Penelitian lapangan (field research)
Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner (questionnaire) yaitu teknik
pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan yang diisi oleh
pejabat yang bersangkutan dan penulis membuat pertanyaan yang mengacu
pada indikator masing-masing variabel. Kuesioner dikirimkan secara langsung
ke instansi yang menjadi obyek penelitian. Jumlah kuesioner yang disediakan
peneliti sebanyak lima puluh eksemplar, untuk aparatur Inspektorat Provinsi
Sulawesi Selatan.
Adapun bagian bagian dalam kuisioner yang di ajukan penulis yitu sebagai
berikut :
a. Bagian pertama terdiri dari data kuesioner berisi tentang data umum dan
identitas responden.
b. Bagian kedua, berkaitan dengan variabel-variabel yang tercakup ke
dalam komponen kinerja Inspektorat, pada bagian ini terdiri dari
pertanyaan-pertanyaan yang mewakili masing-masing variabel
independen, yaitu Kompetensi aparatur inspektorat, Independensi
pemeriksa dan Sikap Profesional aparatur inspektorat
c. Bagian ketiga dari kuesioner berisi pertanyaan pertnyaan yang
berhubungan dengan kualitas audit dalam meningkatkan kinerja
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Penelitian kepustakaan (library research)
Dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu sumber informasi
dari para ahli maupun penulis yang kompeten dalam membahas masalah yang
diteliti dengan mengumpulkan bahan-bahan teoritis agar diperoleh suatu
pengertian yang mendalam dan menunjang proses pembahasan terhadap
data faktual. Teknik yang digunakan adalah membaca textbook, menelusuri
website/situs yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan
penelitian ini, maupun literatur lain yang sekiranya dapat menunjang data
primer dan penelitian yang dilakukan penulis.
3.5 Defenisi Oprasional variabel penelitian
3.5.1 Variabel Tergantung ( Dependent variable )
Variabel Tergantung atau Dependent Variable (Y) yang di gunakan
dalam penelitian ini yaitu Kualitas Audit dalam meningkatkan Kinerja
Inspektorat sebagai variabel yang keberadaannya merupakan sesuatu yang
dipengaruhi atau dihasilkan oleh variabel independent.
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab
masing-masing. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan
diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui sejauh mana
tingkat pencapaian suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban
suatu organisasi.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat kualitas audit
sebagai salah satu alat yang dapat digunakan dalam mengukur peningkatan
kinerja inspektorat provinsi Sulawesi selatan.
Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada
saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang
terjadi dalam sistem akuntans dan melaporkannya dalam laporan keuangan
auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman
pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.
Ada beberapa Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur
kinerja inspektorat yaitu sebagai berikut
1. aparat inspektorat memahami dan menguasai tugas pokoknya;
2. program kerja pemeriksaan tahunan (PKPKT) setiap tahunnya tercapai;
3. laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dijalankan telah sesuai dengan aturan-
aturan yang ada;
4. ekspose hasil pemeriksaan dilaksanakan tepat waktu;
5. hasil pengawasan senantiasa di follow-up;
6. aparat inspektorat mengerti visi, misi, dan tujuan organisasi;
7. aparat inspektorat melaksanakan tugas pemeriksaan dengan baik;
8. kerja sama antar pegawai dalam menjalankan tugas sangat baik;
9. anggota tim yang tidak melaksanakan tugas diberi sanksi oleh ketua tim;
10. aparat inspektorat dapat bekerja sama secara profesional dengan instansi
terkait.
3.5.2 Variabel Bebas ( Independent variabel)
Variabel Bebas atau Independent Variable (X) yaitu suatu variabel
yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, sebaliknya variabel
ini akan mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independent atau variable
bebas yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu :
a. Kompetensi Aparatur Inspekotrat (X1)
Kompetensi aparatur inspektorat adalah kemampuan yang di miliki oleh
apartur inspektorat provinsi Sulawesi Selatan, dalam peelitian ini ada
beberapa indikator yang digunakan untuk megukur kompetesi apartur
inspektorat yaitu dilihat dari (1) tingkat pendidikan, dimana standar tingkat
pendidikan untuk aparatur inspektorat adalah strata satu (S1). (2)
kedisiplinan, kedisiplinan sangat dibutuhkan oleh seorang pengawas
khususnya dalam pengwasan pemerintahan karena dengan tingkat
kedisiplinan pengawas yang tinggi akan meningkatkan kualitas pemeriksaan
dan dapat menunjang peningkatan kierja organisasi. Kompetensi juga dapat
di ukur melalui (3) pengalaman kerja semakin lama aparatur inspektorat
bekerja maka kemampuan yang di miliki semakin luas serta (4) pendidikan
dan pelatihan dimana kompetensi aparatur inspektorat akan semakin baik
ketika staf aparatur inspektorat sering mengikuti pendidikan dan pelatihan.
b. Independensi Pemeriksa (X2)
Independensi pemeriksa yaitu pemeriksa bebas dari intervensi dan
mendapat dukungan dari pimpinan tertinggi; memiliki sikap netrl dan tidak
bias; dapat menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan,
melaksanakan dan melaporkan hasil audit serta tdak mempunyai hubungan
dekat dengan auditee. Ada beberapa Indikator yang di gunakan dalam
penelitian ini untuk mengukur independensi pemeriksa/pengawas inspektorat
provinsi Sulawesi selatan yaitu (1) gangguan pribadi atau hal yang timbul
dari pribadi pemeriksa yang dapat mengganggu independensi pemeriksa, (2)
ganguan ekstern atau hal yang timbul diluar pribadi pemriksa dan instansi
yang dapat mempengaruhi independensi pemeriksa dan (3) ganguan
organisasi atau masalah yang terjadi dalam Inspektorat Provinsi Sulawesi
Selatan yang dapat mempengaruhi independnsi pemeriksa. sehingga
kualitas hasil pemeriksaan juga independen dan lebih baik.
c. Sikap Profesional (X3)
Dalam mengukur Sikap profesional aparatur Inspektorat dapat
menggunakan dua indikator yaitu dari 1) kemahiran dan keahlian
dibidangnya dan 2) kemampuan bersosialisasi aparat Inspektorat Provinsi
Sulawesi Selatan. Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan
pemeriksaan keuangan secara kolektif harus memiliki keahlian yang
dibutuhkan serta memiliki sertifikasi keahlian yang diterima umum, semakin
baik sikap seorang pemeriksa pada bidang pemeriksaan maka kualitas hasil
pemeriksaan akan semakin baik. Selain itu kemampuan bersosialisasi juga
harus dimiliki oleh aparat Inspektorat Provinsi, sebagai seorang pemeriksa
bersosialisasi adalah hal yang sangat penting, semakin baik seorang
pemeriksa bersosialisasi dengan obyek yang diperiksa maka tingkat
kebenaran dan keandalan informasi yang akan didapatkan periksa semakin
kuat.
3.6 Metode Pengolahan Data
3.6.1 Model analisis data
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis
regresi linear berganda (Multiple Regression Analysis). Analisis ini dimaksudkan
untuk mengungkapkan pengaruh antara variabel dependen dengan variabel
independen, serta keterkaitan antara variable independent yang satu dengan
variable independent yang lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan yang
mengarah pada tujuan penelitian.
Menurut ( Sugiyono, 2009: 23 ) analisis regresi adalah :
“Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan suatu variabel yaitu variabel tak bebas/dependent variable, pada satu atau lebih variabel yang lain, yaitu variabel bebas/independent variable, dengan maksud menduga dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung (mean) atau rata-rata populasi dari variabel tak bebas, dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap (dalam pengambilan sampel berulang) dari variabel bebas.”
Persamaan regresi linear berganda menurut Sugiyono (2009:92 ) dalam bukunya
Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif sebagai berikut :
Y = a + B1X1 + B2X2 + B3X3 + ε
Dimana:
Y = skor kinerja Inspektorat
a = konstanta atau intercep
X1 = Kompetensi Aparatur Inspektorat
X2 = Independensi Pemeriksa
X3 = Sikap Professional
B1 . . . . . . B3 = koefisien regresi yang akan dihitung
ε = faktor kesalahan
berdasarkan persamaan regresi linear diatas penulis mnganalisa sesuai dengan
hipotesis yang penulis gunakan yaitu :
pengujian hipotesis secara parcial untuk mengetahui pengaruh masing-masing
variable independent terhadap variable dependent
1. Y1 = a + B1 X1 + ε
2. Y2 = a + B2 X2 + ε
3. Y3 = a + B3 X3 + ε
Pengujian hipotesis secara simultan untuk mengetahui pengaruh keseluruhan
variable independent terhadap variable dependent.
4. Y4 = a + B1X1 + B2X2 + B3X3 + ε
3.6.2 Teknik analisis data
Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model
regresi. Dalam suatu penelitian, kemungkinan munculnya masalah dalam analisis
regresi cukup sering dalam mencocokkan model prediksi ke dalam sebuah model
yang dimasukkan ke dalam serangkaian data. Penelitian diuji dengan beberapa uji
statistik yang terdiri dari uji kualitas data, pengujian asumsi klasik, statistik deskriptif
dan uji statistik untuk pengujian hipotesis.
3.6.3 Uji kualitas data
Untuk menguji kualitas data dalam hal ini, data memiliki kedudukan yang
sangat penting karena merupakan penggambaran variabel yang diteliti akan
berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis, oleh karena itu benar tidaknya data
sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Dilain pihak, benar tidaknya
data, bergantung pada baik tidaknya instrumen data, kuesioner sebagai instrumen
yang baik harus memenuhi persyaratan valid dan reliabel.
Ketepatan pengujian dan pengukuran suatu kuesioner sangat bergantung
pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak
akan berguna jika instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian tidak
memiliki reliabilitas (tingkat keandalan) dan validitas (tingkat kesahihan) yang tinggi.
Pengujian dan pengukuran tersebut masing-masing akan menunjukkan konsistensi
dan akurasi data yang dikumpulkan.
3.6.3.1 Uji validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa nyata suatu penguj atau
instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengukuran valid jika mengukur
tujuannya nyata atau benar.
Uji validitas isi adalah suatu alat yang mengukur sejauh mana kuesioner atau
alat ukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai kerangka konsep.
Uji validitas dihitung dengan menggunakan korelasi person dan setelah dilakukan
pengukuran dengan SPSS akan dilihat tingkat signifikan atas semua pertanyaan.
Pengujian validitas instrumen dengan bantuan perangkat lunak SPSS, nilai validitas
dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation. Suatu instrumen
dinyatakan valid apabila koefisien korelasi r hitung lebih besar dibandingkan
koefisien korelasi r table pada taraf signifikasi 1% atau 5%.
3.6.3.2 Uji reliabilitas
Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas satu skor dari suatu
instrumen pengukur. Uji reliabilitas hanya dilakukan pada pertanyaan yang dianggap
sah. Uji reliabilitas pengukuran dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
cronbach`s alpha dengan bantuan software SPSS. Koefisien cronbach`s alpha yang
lebih dari nilai r table disebut reliabel. Ada juga yang berpendapat reliabel jika alpha
lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan keandalan instrumen. Selain itu,
cronbach`s alpha yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi
konsistensi internal reliabilitasnya.
3.6.4 Uji Asumsi Klasik
3.6.4.1 Normalitas
Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependent,
independent, atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal, atau tidak.
Jika datanya ternyata tidak berdistribusi normal, analisis nonparametrik dapat
digunakan. Jika data berdistribusi normal, analisis parametrik termasuk model-
model regresi dapat digunakan.
Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui
dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data
menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi
memenuhi asumsi normalitas.
3.6.4.2 Uji multikoliniaritas
Pada bagian ini dilakukan uji untuk mengetahui kuat hubungan di antara
variabel-variabel penyebab (independent). Jika terjadi hubungan yang kuat, maka
perlu upaya untuk menguranginya hingga menjadi lemah. Jika tidak berhasil, salah
satu variabel independen tersebut harus dikeluarkan dari penelitian karena dianggap
tumpang tindih/mirip dengan salah satu variabel bebas lainnya. Ketentuan untuk
mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yaitu :
Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10, dan nilai
Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari
multikolinieritas VIF = 1/Tolerance, jika VIF = 0 maka Tolerance = 1/10 atau 0,1.
Semakin tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance.
3.6.4.3 Uji heteroskedastisitas
Pada bagian ini dilakukan uji untuk mengetahui apakah regresi linear yang
berhasil ditetapkan tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Jadi, yang diharapkan
adalah terjadinya homoskedastisitas. Untuk melihat adanya heteroskedastisitas
maka dilakukan dengan pola tertentu dari titik-titik data pada scatter graft, cara
memprediksinya adalah :
a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0.
b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang
melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
d. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.
3.6.5 Uji hipotesis
Untuk menguji hipotesis yang diajukan dilakukan dengan melihat rata-rata nilai
variabel yang dipakai. Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh factor
kompetensi, independensi dan sikap professional aparatur ispektorat terhadap
kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat Provisi Sulawesi Selatan
digunakan dua bentuk pengujian hipotesis yaitu secara simultan dengan uji F( untuk
melihat pengaruh kompetensi, independensi dan sikap profesional secara bersama-
sama terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat ), dan secara
parsial dengan uji t ( untuk melihat pengaruh masing masing variable terhadap
kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat )
2.6.5.1 Statistik uji t
Menurut Muhammad Firdaus (2004:87 ), statistik uji t digunakan untuk menguji
secara sendiri-sendiri hubngan antara variabel bebas (variabel x) dan variabel
terikat (variabel y).
Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah
sebagai berikut :
Ho : B = 0, Kompetensi aparatur inspektorat , independensi pemeriksa dan
Sikap profesional tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja
inspektorat.
Ha : B ≠ 0, Kompetensi aparatur inspektorat , independensi pemeriksa dan
Sikap profesional berpengaruh secara parsial terhadap kinerja inspektorat.
Untuk mencari t table dengan df = N-2, taraf nyata 5 % dapat dilihat dengan
menggunakan table statistik. Nilai t table dapat dilihat dengan menggunakan
table t. Dasar pengambilan keputusan adalah :
a. Jika t hitung > t tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak
b. Jika t hitung < t tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima keputusan
statistik hitung dan statistik tabel dapat juga dilakukan
berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan :
c. Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka Ha diterima dan Ho
ditolak.
d. Jika probabilitas < tingkat signifikan, maka Ha ditolak dan Ho
diterima.
2.6.5.2 Statistik uji F
Menurut Muhammad Firdaus (2004:88), statistik uji F digunakan
untuk mengetahui pengaruh sekelompok variabel bebas secara bersama-
sama terhadap variabel tidak bebas dengan analisis varian. Adapun langkah-
langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah sebagai berikut:
Ho : B = 0, Kompetensi aparatur inspektorat , independensi pemeriksa dan
Sikap profesional tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja
inspektorat.
Ha : B ≠ 0, Kompetensi aparatur inspektorat, Independensi pemeriksa dan
Sikap professional pengaruh secara simultan terhadap kinerja inspektorat.
Pada table ANOVA didapat uji F yang menguji semua sub variabel bebas yang
akan mempengaruhi persamaan regresi. Dengan menggunakan derajat
keyakinan 95 % atau taraf nyata 5 % serta derajat kebebasan df1 dan df2 untuk
mencari nilai F tabel. Nilai F tabel dapat dilihat dengan menggunakan F tabel.
Dasar pengambilan keputusan adalah :
a. Jika F hitung > F tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak
b. Jika F hitung < F tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima
keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga dilakukan
berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan.
c. Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka Ha diterima dan Ho
ditolak.
d. Jika probabilitas < tingkat signifikan, maka Ha ditolak dan Ho
diterima.
Dari penjelasan diatas Pengujian hiipotesis yang sebelumnya telah
ditentukan oleh peneliti dengan melakukan uji hipotesis berdasarkan uji T dan uji f .
adapun hipotesis penelitiannya yaitu sebagai berikut :
a. variable kompetensi secara parcial mempengaruhi kualitas audit dalam
meningkatkan kinerja inspektorat provinsi Sulawesi selatan.
b. variable Independensi auditor secara parcial mempengaruhi kualitas audit
dalam meningkatkan kinerja inspektorat provinsi Sulawesi selatan.
c. variable Sikap Profesional secara parcial mempengaruhi kualitas audit dalam
meningkatkan kinerja inspektorat provinsi Sulawesi selatan.
d. Keseluruhan variable dependent yaitu kompetensi, independensi dan sikap
profesional secara simultan mempengaruhi kualitas audit dalam
meningkatkan kinerja inspektorat provinsi Sulawesi selatan.
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian
4.1.1 Deskripsi Lokasi
Lokasi penelitian ini dilakukan dilingkungan kantor Inspektorat
Provinsi Sulawesi Selatan, inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan ini beralamat
diJalan Pettarani No. 12 Makassar Sulawesi Selatan
4.1.2 Profil Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
4.1.2.1 Struktur Organisasi
Susunan struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
terdiri dari :
Inspektur, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan bidang
pengawasan berdasarkan asas desentralisasi dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.
Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan
dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua
unsur dilingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan
kabupaten/kota. Sekretaris membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan , yang bertugas menyiapkan bahan penyusunan
dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan
menyiapkan rancangan perundang-undangan, dokumentasi, dan pengolahan
data pengawasan.
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan , mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan, menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil
pengawasan aparat pengawas fungsional, dan melakukan administrasi
pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
3. Sub Bagian Administrasi Umum , mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, keuangan, dan penatausahaan surat menyurat dan urusan
rumah tangga.
Inspektur Pembantu, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap urusan pemerintahaan daerah dan kasus pengaduan. Inspektur
pembantu wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan
pada instansi/satuan kerja lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dan Kabupaten/Kota.
Masing-masing Inspektur Wilayah membawahi :
1. Seksi Pengwas Pemerintah bidang Pembangunan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan;
3. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan.
Seksi Pengawas (Pembangunan, Pemerintahan, dan
Kemasyarakatan) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap
urusan pemerintahaan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang
tugasnya, dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. Pengusulan program pengawasan diwilayah kerja sesuai bidang tugasnya;
2. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahaan daerah
sesuai bidang tugasnya; dan
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan
sesuai bidangnya.
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional terdiri atas
Pejabat Fungsional Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang mempunyai
tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-
masing serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.1.2.2 Fungsi Organisasi
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat provinsi
mempunyai fungsi :
1. Menyusun perencanaan program pengawasan;
2. Melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
3. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan; dan
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Karakteristik Distribusi Responden
Deskripsi responden adalah gambaran dari seluruh populasi yang digunakan
sebagai sampel dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah aparat
dilingkungan Inspektorat Provinsi Sulawsi Selatan. Dalam penelitian ini peneliti
menyebarkan kuesioner sebanyak 50 eksemplar kepada aparat dilingkungan
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Seluruh kuesioner yang disebarkan sebanyak
50 eksemplar, kembali 42 dan yang tidak kembali sebanyak 8 eksemplar.
Tabel 4.1 Pengumpulan Data
Keterangan Jumlah Persentasi (%)Kuisioner yang dikirim berjumlah 50 eksemplarKuisioner yang tidak kembaliKuisioner yang kembaliKuisioner yang dapat digunakan dalam penelitian
50-8
42
42
100-
1486
86
4.2.2 Deskripsi variabel penelitian
Deskripsi variabel penelitian untuk menunjukkan tanggapan responden
mengenai pengaruh Faktor Kompetensi , Independensi dan Sikap Profesional
aparatur Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kualitas audit dalam
meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut dijelaskan
tanggapan responden dari variabel dependen dan independen.
1). Variabel Kompetensi ( X 1 )
Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk
menyelesaikan tugas yang di bebankan kepada individu ( IAI,2001). Kompetensi
atau kemampuan yang dimiliki oleh aparatur inspektorat dapat diperoleh dari
menggunakan pelayanan ini pada siapapun mereka yang mempunyai pengetahuan
penting, kemampuan dan pengalaman dalam melakukan pelayanan pemeriksaan
internal yang sesuai dengan standar internasional untuk praktek professional dari
pemeriksa internal serta terus menerus memperbaiki keahlian mereka dan
keefektifan dan kualitas dari pelayanan mereka ( The IIA Board Of Directors, 17 juni
2000, dalam Agus Mulyono 2009:41 ).
Adapun indikator yang penulis gunakan dalam menilai kompetensi yang dimiliki
oleh aparatur Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan antara lain (1) tingkat
pendidikan, (2) kedisiplinan, (3) pengalaman bekerja serta (4) pendidikan dan
pelatihan. Berikut tanggapan responden terhadap variable kompetensi :
Tabel 4.2
Tanggapan responden terhadap kompetensi
Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Ragu ragu
Setuju Sangat setuju
ITEM 1 2 3 4 5 TOTALF 0 5 1 23 13 42
X 1.1 % 0 11,905 2,381 54,763 30,951 100%F 0 3 3 27 9 42
X 1.2 % 0 7,143 7,143 64,287 21,427 100%F 0 0 2 28 12 42
X 1.3 % 0 0 4,762 66,668 28,57 100%F 1 0 2 22 17 42
X 1.4 % 2,381 0 4,762 52,382 40,475 100%F 1 0 4 27 10 42
X 1.5 % 2,381 0 9,524 64,287 23,81 100%F 0 0 4 28 10 42
X 1.6 % 0 0 9,524 66,668 23,81 100%
F 0 1 4 26 11 42X 1.7 % 0 2,381 9,524 61,904 26,191 100%
F 0 0 7 26 9 42X 1.8 % 0 0 16.667 61,904 21,427 100%
F 0 0 5 21 16 42X 1.9 % 0 0 11,905 50,001 38.094 100%
F 0 1 4 24 13 42X 1.10 % 0 2,381 9,524 57,142 30,951 100%
F 0 1 4 26 11 42X 1.11 % 0 2,381 9,524 61,904 26,191 100%
Sumber : Data primer setelah diolah,2013
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 42 responden yang diteliti memberikan
jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat dijelaskan bahwa kuisioner
yang ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju
dan sangat setuju serta paling sedikit pada kategori tidak setuju dan sangat tidak
setuju.
Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa sesuai indikator yang digunakan
dalam menilai kompetensi aparatur inspektorat ternyata paling banyak responden
memberikan penilaian kategori setuju dan paling sedikit responden memberikan
penilaian pada kategori tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
pada umumnya responden setuju bila kompetensi dengan indikator (1) tingkat
pendidikan, (2) kedisiplinan, (3) pengalaman bekerja serta (4) pendidikan dan
pelatihan dapat meningkatkan kualitas audit serta menunjang peningkatan kinerja
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
Independensi pemeriksa ( X.2 )
Independensi pemeriksa yaitu pemeriksa bebas dari gangguan pribadi,
ekstern, dan organisasi sehingga kualitas audit juga independen dan lebih baik.
Indikator independensi yaitu bebas dari intervensi dan mendapat dukungan dari
pimpinan tertinggi; memiliki sikap netral dan tidak bias; dapat menghindari konflik
kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil audit; dan
tidak mempunyai hubungan dekat dengan auditee. Berikut tanggapan responden
terhadap independensi pemeriksa.
Adapun indicator variabel yang penulis gunakan dalam menilai variable
Independensi aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan antara lain (1) pribadi,
(2) eksternal, dan (3) Organisasi. Berikut penjabaran indikator variable Independensi
Tabel 4.3
Tanggapan responden terhadap variable Independesi auditor
Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Ragu ragu
Setuju Sangat setuju
ITEM 1 2 3 4 5 TOTALF 0 0 5 25 12 42
X 2.1 % 0 0 11,905 59,523 28,572 100%F 0 0 5 19 18 42
X 2.2 % 0 0 11,905 45,237 42,858 100%F 0 0 5 24 13 42
X 2.3 % 0 0 11,905 57,142 30,953 100%F 0 1 4 31 6 42
X 2.4 % 0 2,381 9,524 73,809 14,286 100%F 0 0 10 21 11 42
X 2.5 % 0 0 23,81 50,001 26,189 100%F 0 0 3 26 13 42
X 2.6 % 0 0 7,143 61,904 30,953 100%F 0 1 6 22 13 42
X 2.7 % 0 2,381 14,286 52,38 30,953 100%Sumber : Data primer setelah diolah,2013
Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa 42 responden yang diteliti memberikan
jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat dijelaskan bahwa tanggapan
responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju dan sangat setuju
serta paling sedikit responden memilih pada kategori tidak setuju sebanyak
Dari pernyataan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa sesuai
indikator yang penulis gunakan ternyata paling banyak responden memberikan
penilaian pada kategori setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian
pada kategori tidak setuju dan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada
umumnya responden setuju bila independensi pemeriksa dengan indicator yang
penulis gunakan yaitu gangguan pribadi, gangguan eksternal dan gangguan
organisasi dapat meningkatkan kualitas audit juga dapat menunjang peningkatan
kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
Sikap Profesional (X 3)
Sikap profesional dilihat dari kemahiran, keahlian dan kemampuan aparat
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Pemeriksa yang ditugaskan untuk
melaksanakan pemeriksaan keuangan secara kolektif harus memiliki keahlian yang
dibutuhkan serta memiliki sertifikasi keahlian yang diterima umum, semakin cakap
seorang pemeriksa pada bidang pemeriksaan maka kualitas audit akan semakin
baik sehingga dapat menunjukkan kinerja yang baik pula. Sikap professional akan
diukur dengan menggunakan indicator variable yaitu 1). Kemahiran dan keahlian
dibidang akuntansi dan auditing, keahlian dan kemahiran dibidang administrasi
pemeintahan dan hokum. Serta 2). Kemampuan bersosialisasi atau memiliki
keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain. Berikut penjabara indikator
yang peneliti gunakan dala menilai Sikap professional
Tabel 4.4
Tanggapan responden terhadapvariabel sikap profesional
Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Ragu ragu
Setuju Sangat setuju
ITEM 1 2 3 4 5 TOTALF 0 1 5 20 16 42
X 3.1 % 0 2,381 11,905 47,62 38,094 100F 0 2 6 20 14 42
X 3.2 % 0 4,762 14,286 47,62 33,332 100F 0 1 5 20 16 42
X 3.3 % 0 2,381 11,905 47,62 38,094 100F 0 1 2 22 17 42
X 3.4 % 0 2,381 4,762 52,38 40,477 100Sumber : Data primer setelah diolah,2013
Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa 42 responden yang diteliti dalam
variable sikap profesional sejalan dengan variable kompetensi dan independensi
auditor bahwa Berdasarkan kuisioner yang ditanggapi responden dengan penilaian
paling banyak pada kategori setuju total responden dan paling sedikit pada kategori
tidak setuju dan sangat tidak setuju dari total responden.
Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa sesuai indikator yang
digunakan dalam profesional ini pernyataan paling banyak responden memberikan
penilaian kategori setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian pada
kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa pada umumnya responden setuju bila variable sikap profesional dengan
indikator sikap profesional diukur dengan menggunakan indikator 1). Kemahiran dan
keahlian di bidang akuntansi dan auditing, keahlian dan kemahiran di bidang
administrasi pemeintahan dan hokum. Serta 2). Kemampuan bersosialisasi atau
memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain juga dapat
meningkatkan kualitas audit serta menunjang peningkatan kinerja Inspektorat
Provinsi Sulawesi Selatan.
Kualitas audit dalam meningkatkan kinerja Inspektorat (Y)
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sulawesi selatan, Inspektorat adalah sebagai Sentral Administrasi
Pelaksanaan Pemerintah Daerah yang melaksanakan Koordinasi Penyusunan
Kebijakan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, serta
memberikan Pelayanan Administrasi kepada Perangkat Daerah serta Peraturan
Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat
Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Inspektorat merupakan unsur pendukung tugas
Gubernur dibidang pengawasan, dan dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah oleh
karna itu kualitas audit aparatur inspektorat sangat menujang peningkatan kinerja
inspektorat serta terciptanya good governance berikut hasil tanggapan responden
terhadap kinerja inspektorat provinsi Sulawesi Selatan;
Tabel 4.5
Tanggapan responden terhadap kinerja inspektorat
S.tidak setuju
Tidak setuju
Ragu ragu
Setuju Sangat setu
ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL
F 0 1 4 24 13 42Y.1 % 0 2,381 9,524 57,142 30,953 100
F 0 0 2 29 11 42Y.2 % 0 0 4,762 69,047 26,191 100
F 0 0 4 27 11 42Y.3 % 0 0 9,524 64,285 26,191 100
F 0 0 5 25 12 42Y.4 % 0 0 11,905 59,523 28,572 100
F 1 1 2 32 6 42Y.5 % 2,381 2,381 4,762 76,19 14,286 100
F 0 1 4 25 12 42Y.6 % 0 2,381 9,524 59,523 28,572 100
F 0 0 3 31 8 42Y.7 % 0 0 7.143 73.809 19,048 100
F 0 0 1 31 10 42Y.8 % 0 0 2,381 73,809 23,81 100
F 0 1 4 29 8 42Y.9 % 0 2,381 9,524 69,047 19,048 100
F 0 0 2 26 14 422Y.10 % 0 0 4,762 61,904 33,334 100
F 0 1 1 29 11 42Y.11 % 0 2,381 2,381 69,047 26,191 100
F 0 0 2 31 9 42Y.12 % 0 0 4,762 73,809 21,429 100
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2013
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa 42 responden yang diteliti memberikan
jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat dijelaskan berdasarkan
kuisioner yang ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori
setuju dan sangat setuju dari total responden dan penilaian paling sedikit pada
kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju dari total responden.
Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa sesuai indikator yang digunakan
ternyata paling banyak responden memberikan penilaian kategori setuju dan paling
sedikit responden memberikan penilaian pada kategori sangat tidak setuju. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden setuju bila kualitas
audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat diukur dengan menggunakan indikator
: aparat inspektorat memahami dan menguasai tugas pokoknya; program kerja
pemeriksaan tahunan (PKPKT) setiap tahunnya tercapai; laporan hasil pemeriksaan
(LHP) yang dijalankan telah sesuai dengan aturan-aturan yang ada; ekspose hasil
pemeriksaan dilaksanakan tepat waktu; hasil pengawasan senantiasa di follow-up;
aparat inspektorat mengerti visi, misi, dan tujuan organisasi; aparat inspektorat
mengetahui jumlah PKPT setiap tahun; aparat inspektorat melaksanakan tugas
pemeriksaan dengan baik; aparat inspektorat hadir tiap waktu ke instansi terkait
ketika melakukan pemeriksaan; kerja sama antar pegawai dalam menjalankan tugas
sangat baik; anggota tim yang tidak melaksanakan tugas diberi sanksi oleh ketua
tim; aparat inspektorat dapat bekerja sama secara profesional dengan instansi
terkait.
4.2.3 Uji kualitas data
Sebelum melakukan pengujian data dan pengujian hipotesis, terlebih
dahulu dilakukan pengujian atas kualitas data untuk menjamin bahwa data yang
diperoleh sudah dapat digunakan dalam penarikan kesimpulan. Pengujian ini
secara umum diarahkan untuk menguji alat ukur yang digunakan (kuesioner) serta
data yang diperoleh dari responden.
4.2.3.1 Uji validitas
Pengujian validitas instrumen dengan bantuan SPSS 20 for windows, nilai
validitas dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation. Jika angka
korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik (r hitung > r tabel) maka
instrumen tersebut dikatakan valid. Angka kritik pada penelitian ini N-2 = 42-2 = 40
dengan taraf signifikan 5% maka angka kritik untuk uji validitas pada penelitian
adalah 0,254. Berdasarkan pengujian validitas instrumen, nilai corrected item-total
correlation bernilai positif dan diatas nilai r tabel 0,254 yang artinya semua
pertanyaan dapat dikatakan valid. Hasil uji validitas variabel kualitas audit dalam
meningkatkan Kinerja Inspektorat (Y), Kompetensi (X1), Independensi (X2), Sikap
Profesional (X3), adalah sebagai berikut
Tabel 4.6 Uji Validitas Variabel Penelitian
Instrumen Variabel Butir Instrumen
r hitung R tabel Ket
Y 1 0,609 0,254 ValidY 2 0,660 0,254 ValidY 3 0,575 0,254 ValidY 4 0,518 0,254 Valid
Kualita audit dalam Y 5 0,498 0,254 Validmeningkatkan kinerja Y 6 0,752 0,254 Valid
Inspektorat (Y) Y 7 0,586 0,254 ValidY 8 0,485 0,254 ValidY 9 0,634 0,254 Valid
Y 10 0,452 0,254 ValidY 11 0,548 0,254 ValidY 12 0,629 0,254 ValidX 1.1 0,384 0,254 ValidX 1.2 0,270 0,254 ValidX 1.3 0,305 0,254 ValidX 1.4 0,639 0,254 Valid
Kompetensi aparatur X 1.5 0,490 0,254 ValidInspektorat (X1) X 1.6 0,378 0,254 Valid
X 1.7 0,566 0,254 ValidX 1.8 0,608 0,254 ValidX 1.9 0,535 0,254 Valid
X 1.10 0,407 0,254 ValidX 1.11 0,458 0,254 ValidX 2.1 0,728 0,254 ValidX 2.2 0,783 0,254 Valid
Independensi aparatur X 2.3 0,611 0,254 ValidInspektorat (X2) X 2.4 0,387 0,254 Valid
X 2.5 0,624 0,254 ValidX 2.6 0,570 0,254 ValidX 2.7 0,592 0,254 ValidX 3.1 0,814 0,254 Valid
Sikap Profesional X 3.2 0,857 0,254 Valid(X3) X 3.3 0,889 0,254 Valid
X 3.4 0,865 0,254 ValidSumber : data primer setelah di olah 2013
4.2.3.2 Uji reliabilitas
Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban
responden atas seluruh butir pertanyaan atau pertanyaan yang digunakan. Teknik
statistik yang digunakan untuk pengujian tersebut adalah cronbach`s alpha dengan
bantuan SPSS for windows. Koefisien cronbach`s alpha yang lebih dari nilai r table
disebut reliabel. Ada juga yang berpendapat reliabel jika alpha lebih besar dari 0,60.
Hal ini menunjukkan keandalan instrumen. Selain itu, cronbach`s alpha yang
semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal
reliabilitasnya.
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach Alpha (α)
Kriteria Kesimpulan
X1 0,682 0,60 ReliabelX2 0,754 0,60 ReliabelX3 0,883 0,60 ReliabelY 0,844 0,60 ReliabelSumber : Data Primer Setelah Diolah, 2013
Dari tabel 4.7 diatas, dapat dilihat hasil uji realiabilitas untuk seluruh
pertanyaan pada variable sebesar 0,682 X1, 0,754 X2, 0,883 X3 dan 0,844 Y ini
menunjukkan bahwa cronbach’s alpha lebih besar dari kriteria yaitu 0,60 maka dapat
dinyatakan instrumen tersebut reliabel.
4.2.4 Uji asumsi klasik
Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan
pengujian asumsi klasik, pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi terpenuhinya
asumsi-asumsi dalam model regresi berganda dan untuk menginterpretasikan data
agar lebih relevan dalam menganalisis. Dalam melakukan penelitian ini peneliti
hanya menggunakan 3 alat uji sebab data yang peneliti gunakan merupakan data
primer dalam bentuk kuisioner dan tidak berhubungan dengan model data yang
memakai rentang waktu. Pengujian asumsi klasik ini meliputi :
4.2.4.1 Uji normalitas data
Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara
variabel dependen dan variabel independen keduanya memiliki distribusi normal
atau tidak yang dapat dilihat dari rasio skewness dan rasio kurtosis, jika kedua rasio
ini berada di antara -2 hingga +2 maka data dalam keadaan normal hasil uji
normalitas dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 4.8 Hasil uji Normalitas
Descriptive Statistics
42 -7,62488 5,42874 ,0000000 2,834101 -,646 ,365 ,248 ,71742
Unstandardized ResidualValid N (listwise)
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. ErrorN Minimum Maximum Mean Std.
DeviationSkewness Kurtosis
Bersarkan table 4.8 diatas rasio skewness yaitu 0,646/0,365 dan rasio
kurtosis yaitu 0,248/0,717. Karena kedua rasio berada diantara -2 hingga +2 maka
dapat disimpulkan bahwa variable dependen dan variable independen berdistribusi
normal.
4.2.4.2 Uji multikolinearitas
Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana variabel independen saling
berkorelasi satu dengan lainnya. Persamaan regresi berganda yang baik adalah
persamaan yang bebas dari adanya multikolinearitas antara variabel independen.
Alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur ada tidaknya variabel yang
berkorelasi, maka digunakan alat uji atau deteksi Variance Inflation Factor (VIF).
Dimana nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1.
Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
9,936 6,409 1,550 ,129,429 ,156 ,366 2,746 ,009 ,630 1,588,392 ,188 ,258 2,085 ,044 ,735 1,360,531 ,251 ,300 2,115 ,041 ,556 1,798
(Constant)x1x2x3
Model1
B Std. Error
UnstandardizedCoefficients
Beta
StandardizedCoefficients
t Sig. Tolerance VIFCollinearity Statistics
Dependent Variable: ya.
Sumber : Data primer setelah diolah,2013
Pada output bagian ini, terlihat bahwa dari masing-masing variabel
independen dengan nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari
0,1. Sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi ini bahwa uji multikolinearitas
terpenuhi.
4.2.4.3 Uji heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model
regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan
yang lain tetap maka disebut homokedastisitas, dan jika varian berbeda disebut
heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.
Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat
tabel dibawah ini :
Tabel 4.10 Hasil uji heterokedastisitas
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
T Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 9.936 6.409 1.550 .129x1 .429 .156 .366 2.746 .009x2 .392 .188 .258 2.085 .044x3 .531 .251 .300 2.115 .041
a. Dependent Variable: ySumber : Data Primer Setelah Diolah, 2013
Berdasarkan tabel 4.10 diatas, diperoleh hasil bahwa nilai sig. x1 (0,009), x2
(0,044), x3 (0,041), lebih kecil dari α (0,05) artinya variabel-variabel tersebut
mengalami heterokedastisitas.
4.2.5 Pengujian hipotesis
Untuk menguji hipotesis penelitian bahwa 1). Apakah variabel kompetensi
secara parcial berpengaruh terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja
inspektorat; 2). Apakah variabel independensi auditor secara parcial berpengaruh
terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat; 3). Apakah
vaeriabel sikap profesional secara parcial berpengaruh terhadap kualitas audit
dalam meningkatkan kinerja inspektorat dan 4) keseluruhan variabel secara simultan
berpengaruh terhadp kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat dengan
uji F dan uji parsial dengan uji t.
4.2.5.1 Pengujian Hipotesis Pertama dengan Uji t
Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, pembahasan akan dilanjutkan
dengan pengujian hipotesis, dengan memperhatikan nilai t hitung dari hasil regresi
tersebut untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap
variabel dependen dengan tingkat kepercayaan 95% atau α 5%. Dengan syarat
apabila nilai variabel independen signifikan terhadap variabel dependen maka
terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen,
sehingga apabila tidak signifikan maka tidak terdapat pengaruh antara variabel
independen terhadap variabel variabel dependen.
Pada penelitian ini uji t digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak dengan mengetahui apakah variabel
independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
Adapun metode dalam penentuan t tabel menggunakan ketentuan tingkat
signifikan 5% dengan df=n-k-1 (pada penelitian ini df=42-4-1=37), sehingga didapat
nilai t tabel sebesar 2,022691 berikut table pengujian hipotesis pertama yaitu
pengaruh variable kompetensi secara parcial terhadap kualitas audit dalam
meningkatkan kinerja inspektorat :
Tabel 4.11 Uji hipotesis pertama dengan Uji t
Variable t Hitung t table Sig. KeputusanKompetensi 2,746 2,022691 0,009 Hipotesis
terbuktiSumber : Data Primer Setelah Diolah, 2013
Dari tabel 4.11 di atas, diketahui nilai t hitung dari variabel kompetensi
sebesar 2,746 Dari nilai tersebut yang kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel
sehingga dapat diketahui pengaruh dari masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen.
Nilai t hitung variabel kompetensi 2,746 dengan nilai signifikansi 0,009
sedangkan t tabel menunjukkan 2,022691 sehingga dapat disimpulkan bahwa t tabel
< t hitung yang artinya secara parsial variable kompetensi berpengaruh signifikan
terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat.
4.2.5.2 Pengujian Hipotesis Kedua dengan Uji t
Untuk mengetahui pengaruh variabel independensi secara parsial terhadap
kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat dengan tingkat kepercayaan
95% atau α 5%. Apabila signifikan terhadap kualitas audit dalam meningkatkan
kinerja inspektorat maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap
variabel dependen, dan apabila tidak signifikan maka tidak terdapat pengaruh antara
variabel independen terhadap variabel variabel dependen. berikut table uji hipotesis
kedua yaitu pengaruh variable independensi terhadap kualitas audit dalam
meningkatkan kinerja inspektorat
Tabel 4.12 Uji hipotesis keduaVariable t Hitung t table Sig. Keputusan
Independensi 2,085 2,022691 0,044 Hipotesis terbukti
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2013
Dari tabel 4.12 diatas, diketahui nilai t hitung dari variabel independensi, dari
nilai tersebut yang kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel sehingga dapat
diketahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel
dependen.
Nilai t hitung variabel independensi 2,085 dengan nilai signifikansi 0,044
sedangkan t tabel menunjukkan 2,022691 sehingga dapat disimpulkan bahwa t tabel
< t hitung yang artinya variabel independensi secara parsial berpengaruhi signifikan
terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat.
4.2.5.3 Pengujian Hipotesis Ketiga dengan Uji t
Untuk mengetahui pengaruh variabel sikap profesional secara parsial
terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat dengan tingkat
kepercayaan 95% atau α 5%. Apabila signifikan terhadap kualitas audit dalam
meningkatkan kinerja inspektorat maka terdapat pengaruh antara variabel
independen terhadap variabel dependen, dan apabila tidak signifikan maka tidak
terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel variabel dependen.
berikut table uji hipotesis ketiga yaitu pengaruh variable sikap profesional terhadap
kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat :
Tabel 4.13 Uji hipotesis ketiga dengan uji t
Variable t Hitung t table Sig. KeputusanSikap Profesional 2,115 2,022691 0,041 Hipotesis
terbuktiSumber : Data Primer Setelah Diolah, 2013
Dari tabel 4.13 diatas, diketahui nilai t hitung dari variabel sikap profesional,
dari nilai tersebut yang kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel sehingga dapat
diketahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel
dependen.
Nilai t hitung variabel sikap profesional 2,115 dengan nilai signifikansi 0,041
sedangkan t tabel menunjukkan 2,022691 sehingga dapat disimpulkan bahwa t tabel
< t hitung yang artinya sikap profesional secara parsial juga berpengaruh signifikan
terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat.
4.2.5.4 Pengujian hipotesis keempat dengan uji F
Pengujian hipotesis keempat ini yaitu untuk mencari pengaruh variabel
independen secara simultan terhadap variabel dependen dianalisis dengan
menggunakan uji F, yaitu dengan memperhatikan signifikansi nilai F pada output
perhitungan dengan tingkat alpha 5%. Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5%
maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel
dependen. Hasil pengujian uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.18 di
bawah ini :
Tabel 4.14 Hasil Uji Hipotesis Keempat dengan Uji F
Model Sum of Squares
Df Mean Square F Sig.
1Regression 443.826 3 147.942 17.071 .000b
Residual 329.317 38 8.666Total 773.143 41
a. Dependent Variable: yb. Predictors: (Constant), x3, x2, x1
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2013
Pada hasil uji regresi dalam penelitian ini, diketahui nilai uji F sebesar
17,071 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang disyaratkan
sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel
independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh
terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja Inspektorat (Y). Hal tersebut
berarti jika kompetensi aparatur inspektorat (X1), independensi pemeriksa (X2), dan
sikap profesional (X3) secara bersama-sama mengalami kenaikan maka akan
berdampak pada peningkatan kualitas audit dan menunjang kinerja inspektorat yang
lebih baik (Y), sebalikanya jika kompetensi aparatur inspektorat (X1), independensi
pemeriksa (X2), dan sikap profesional (X3) secara bersama-sama mengalami
penurunan maka akan berdampak pada kualitas audit dan menyebabkan penurun
kinerja inspektorat (Y)
4.2.6 Hasil persamaan regresi
Untuk mempermudah pembacaan hasil dan interpretasi analisis regresi maka
digunakan persamaan. Persamaan atau model tersebut berisi konstanta dan
koefisien-koefisien regresi yang didapat dari hasil pengolahan data yang telah
dilakukan sebelumnya. Persamaan regresi yang telah dirumuskan kemudian dengan
bantuan program SPSS for windows dilakukan pengolahan data sehingga didapat
persamaan akhir bedasarkan hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut :
Persamaan regresi untuk variable kompetensi secara parcial berpengaruh
terhadap kualitas audit yang dapat menunjang peningkatan kinerja
inspekorat.
Y1 = a + B1 X1 + ε
Y1 = 9,936 + 0,429 X1 + ε
Persamaan regresi untuk variable independensi secara parcial berpengaruh
terhadap kualitas audit yang dapat meningkatkan kinerja inspekorat.
Y2 = a + B2 X2 + ε
Y2 = 9,936 + 0,329 X1 + ε
Persamaan regresi untuk variable sikap profesional secara parcial
berpengaruh terhadap kualitas audit yang dapat menunjang peningkatan
kinerja inspekorat.
Y3 = a + B3 X3 + ε
Y3 = 9,936 + 0,531 X1 + ε
Persamaan regresi untuk variable kompetensi, independensi dan sikap
profesional secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dapat
menunjang peningkatan kinerja inspekorat.
Y4 = a + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + ε
Y4 = 9,936 + 0,429 X1 + 0,392 X2 + 0,531 X3 + ε
Secara statistik keempat persamaan regresi diatas dapat dinyatakan sebagai
berikut:
a. Pada model regresi ini, nilai konstanta yang tercantum sebesar 9,936 dapat
diartikan jika variabel bebas dalam model diasumsikan sama dengan nol,
maka tingkat atau besarnya kinerja inspektorat akan sebesar 9,936 persen.
b. Nilai besaran koefisien regresi B1 sebesar 0,429 pada penelitian ini dapat di-
artikan bahwa variabel kompetensi (X1) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat (Y). Hal ini
menunjukkan bahwa ketika kompetensi mengalami peningkatan sebesar
satu satuan, sementara variabel independen lainnya bersifat tetap, maka
kualitas audit inspektorat juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,429
persen sehingga mendukung peningkatan kinerja audit.
c. Nilai besaran koefisien regresi B2 sebesar 0,392 pada penelitian ini dapat di-
artikan bahwa variabel independensi auditor (X2) berpengaruh positif dan sig-
nifikan terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat (Y).
Hal ini menunjukkan bahwa ketika independensi aparatur inspektoratdalam
hal ini auditor mengalami peningkatan sebesar satu satuan, sementara vari-
abel independen lainnya bersifat tetap, maka kualitas audit aparatur inspek-
torat juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,392 persen dan men-
dorong kinerja inspektorat jadi lebih baik.
d. Nilai besaran koefisien regresi B3 sebesar 0,531 pada penelitian ini dapat di-
artikan bahwa variabel Sikap professional (X3) berpengaruh positif dan sig-
nifikan terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat (Y).
Hal ini menunjukkan bahwa ketika sikap profesional aparatur inspektorat
mengalami peningkatan sebesar satu satuan, sementara variabel indepen-
den lainnya bersifat tetap, maka kualitas audit aparatur inspektorat juga akan
mengalami peningkatan sebesar 0,531 persen dan juga akan meningkatkan
kinerja inspektorat.
4.2.7 Analisis koefisien determinasi (R2)
Koefisien determinasi dapat menjelaskan variabel dependen apabila (R2) >
50%. Dalam penelitian ini koefisien determinasi (R2) sebesar 0,874 (87,4%).
Sehingga dapat dikatakan bahwa kusalitas audit dalam meningkatkan kinerja
inspektorat (Y) mampu dijelaskan oleh kompetensi aparatur inspektorat (X1),
independensi auditor (X2), dan sikap profesional (X3) sebesar 84% sedangkan
selebihnya sebesar 12,6% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Demikian juga
jika dilihat dari nilai adjusted R2 yang bernilai 0,840 (84%) yang artinya nilai R2 yang
disesuaikan terhadap variabel bebas yang ada. Berarti 84% variabel bebas dapat
menjelaskan variabel terikatnya sedangkan sisanya 16% dijelaskan oleh sebab-
sebab yang lain.
Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini :
Tabel 4.15 Hasil analisis koefisien determinasi
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .758a .874 .840 2.94385
a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2013
4.2.8 Pembahasan hasil uji Hipotesis
Pada pengujian hipotesis berdasarkan hasil perhitungan dapat dikatakan
bahwa kompetensi aparatur inspektorat (X1), independensi pemeriksa (X2), dan
sikap profesional (X3) berpengaruh signifikan secara parsial maupun secara
simultan terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat (Y). Dari
hasil ini dapat dilihat bahwa semakin baik/tinggi kompetensi aparatur inspektorat,
independensi pemeriksa dan sikap professional tentunya akan menghasilkan
kualitas audit yang baik pula serta memberikan kontribusi yang baik terhadap
peningkatan kinerja inspektorat.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nur Fitri (2010)
melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengruhi kinerja inspektorat
kabupaten polewali mandar. Adapun hasil penelitiannya bahwa Secara parsial
tingkat pendidikan (X1), independensi pemeriksa (X2), pelatihan (X3), kecakapan
profesional (X4), pengalaman bekerja (X5), dan kecukupan waktu (X6) masing-
masing berpengaruh signifikan terhadap kinerja inspektorat, tetapi yang memiliki
pengaruh terbesar terhadap kinerja inspektorat adalah pelatihan. serta secara
simultan keseluruan variable berpengaruh terhadap kinerja inspektorat Kabupaten
Polewali Mandar.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rizal Iskandar Batubara (2008)
melakukan penelitian tentang analisis pengaruh latar belakang pendidikan,
kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan, dan independensi pemeriksa
terhadap kualitas hasil pemeriksaan (studi empiris pada Bawasko Medan). Adapun
hasil penelitiannya bahwa latar belakang pendidikan, kecakapan profesional,
pendidikan berkelanjutan, dan independensi pemeriksa secara simultan
berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Bawasko Medan.
Sedangkan, secara parsial hanya latar belakang pendidikan yang tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Bawasko Medan, hal ini
berbeda dengan hasil yang peneliti dapatkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja inspektorat. Berpengaruh signifikannya dengan kinerja
disebabkan karena tugas-tugas inspektorat merupakan bidang keahlian khusus dan
sebagian besar pendidikan yang dimiliki pegawai inspektorat Kabupaten Polewali
Mandar adalah S1 dan S2.
Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh agus
mulyono mengenai fakor-faktor kompetensi serta pengaruhnya terhadap kinerja
aparatur ispektorat kabupaten deli serdang mengatakan bahwa latar belakag
pendidikan pemeriksa, kompetensi teknis, pelatihan sertifikasi1abatan serta
pendidikan dan peltihan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja aparatu inspektorat kabupaten deli serdang serta secara parcial masing-
masing berpengaruh signifikan terhadap kinerja inspektorat kabupaten deli serdang
tetapi yang mempunyai pengaruh paling besar adalah kompetensi teknik.
Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Alia (2001) yang berjudul
persepsi auditor terhadap kualitas auditor dimana hasilnya menunjukkan bahwa
pengalaman tidak berpengaruh terhadap keahlian auditor, sehingga pengalaman
tidak berpengaruh pula terhadap kinerja inspektorat. Perbedaan tersebut disebabkan
karena penelitian yang dilakukan Alia pada perusahaan swasta sedangkan peneliti
melakukan penelitian pada instansi pemerintah.
Sementara itu, penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Samekto, Agus dalam (Ventura Vol 4 2001:77) dikemukakan jika
waktu aktual yang diberikan tidak cukup, maka auditor dalam melaksanakan tugas
tersebut dengan tergesa-gesa sesuai dengan kemampuannya atau mengerjakam
hanya sebagian tugasnya. Sebaliknya bila batasan waktu terlalu longgar, maka
fokus perhatian auditor akan berkurang pada pekerjaannya sehingga akan
cenderung gagal mendeteksi bukti audit yang signifikan.
Sedangkan dalam penelitian saya menyatakan : Secara parsial kompetensi
(X1), independensi (X2), dan sikap profesional (X3), masing-masing berpengaruh
signifikan terhadap kualitas audit inspektorat, hal ini akan mendukung peningkatan
kinerja inspektorat provinsi Sulawesi Selatan serta secara simultan keseluruhan
variable berpengaruh signifikan terhadap kinerja inspektorat provinsi Sulawesi
Selatan Y. Berikut penjabaran hasi penelitian dari masing masing hipotesis
4.2.8.1 Pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit dalam meningkatkan
kinerja inspektorat
Pada hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh kompetensi terhadap
kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat adalah positif dan signifikan.
Positif terlihat dari koefisien regresi sebesar 0,429 dan signifikan yang dilihat dari
perhitungan uji t untuk hipotesis pertama diperoleh t hitung (2,746) > t tabel
(2,022691).
Pengaruh positif menunjukkan bahwa kompetensi aparatur inspektorat
sejalan dengan kualitas audit inspektorat provinsi Sulawesi Selatan, jika kompetensi
aparatur inspektorat baik atau tinggi akan berpengaruh positif terhadap kualitas audit
inspektorat yang berkualitas baik atau tinggi pula sehingga dapat meningkatkan
kinerja inspektorat, demikian sebaliknya jika kompetensi aparatur inspektorat rendah
maka kualitas audit inspektorat pun akan rendah dan kinerja inspektorat akan
menurun.Berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa kompetensi aparatur
inspektorat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas
audit sehingga dapat meningkatkan kinerja inspektorat.
4.2.8.2 Pengaruh Independensi terhadap kualitas audit dalam meningkatkan
kinerja inspektorat
Pada hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh independensi aparatur
inspektorat provinsi Sulawesi Selatan terhadap kualitas audit dalam meningkatkan
kinerja inspektorat adalah positif dan signifikan. Positif terlihat dari koefisien regresi
sebesar 0,392 dan signifikan yang dilihat dari perhitungan uji t untuk hipotesis kedua
diperoleh t hitung (2,085) > t tabel (2,022691).
Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh independensi aparatur
inspektorat sejalan dengan kualitas audit inspektorat provinsi Sulawesi Selatan, jika
independensi aparatur inspektorat baik atau tinggi akan berpengaruh positif
terhadap kualitas audit dan dapat meningkatkan kinerja inspektorat yang berkualitas
baik atau tinggi atau biasa disebut dengan integritas yang baik, demikian sebaliknya
jika independensi aparatur inspektorat rendah maka kualitas audit inspektorat pun
akan rendah dan dapat mengakibatkan kinerja inspektorat menurun. Berpengaruh
signifikan menunjukkan bahwa independensi aparatur inspektorat juga memiliki
peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas audit demi menunjang
peningkata kinerja inspektorat.
4.2.8.3 Pengaruh Sikap Profesional terhadap kualitas audit dalam
meningkatkan kinerja inspektorat
Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh sikap profesional
aparatur inspektorat terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat
adalah positif dan signifikan. Positif terlihat dari koefisien regresi sebesar 0,531 dan
tingkat signifikan yang dilihat dari perhitungan uji t untuk hipotesis ketiga diperoleh t
hitung (2,115) < t tabel (2,022691).
Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh sikap profesional aparatur
inspektorat sejalan dengan kualitas audit inspektorat provinsi Sulawesi Selatan, jika
sikap profesional aparatur inspektorat baik atau tinggi akan berpengaruh positif
terhadap kualitas audit inspektorat sehingga membuat kinerja inspektorat meningkat,
demikian sebaliknya jika independensi aparatur inspektorat rendah maka kualitas
audit inspektorat pun akan rendah dan kinerja inspektorat akan menurun.
Berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa independensi aparatur inspektorat juga
memiliki peranan yang sangat penting meningkatkan kualitas audit dalam
meningkatkan kinerja inspektorat.
4.2.8.4 Pengaruh Keseluruhan variable terhadap kualitas audit dalam
meningkatkan kinerja Inspektorat
Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji regresi, diketahui nilai
uji F sebesar 17,071 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang
disyaratkan sebesar 0,05. Karna nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5% maka
terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
keseluruhan variabel independen dalam penelitian ini yaitu kompetensi,
independensi dan sikap profesioal secara bersama-sama (simultan) berpengaruh
terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja Inspektorat (Y). Hal tersebut
berarti jika kompetensi aparatur inspektorat (X1), independensi pemeriksa (X2), dan
sikap profesional (X3) secara bersama-sama mengalami kenaikan maka akan
berdampak pada peningkatan kualitas audit inspektorat (Y) sehingga menghasilkan
kinerja inspektorat yang baik, sebalikanya jika kompetensi aparatur inspektorat (X1),
independensi pemeriksa (X2), dan sikap profesional (X3) secara bersama-sama
mengalami penurunan maka akan berdampak pada kualitas audit dan dapat
menurunkan kinerja kineinspektorat (Y)
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara faktor
Kompetensi aparatur Inspektorat, Independensi aparatur inspektorat dan Sikap
Profesional aparatur inspektorat secara parsial terhadap kualitas audit dalam
meningkatkan kinerja inspektorat serta pengaruh komepetensi, independensi
dan sikap profesional secara simultan terhadap kualitas audit dalam
meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. dengan
melakukan studi empiris pada kantor inspektorat provinsi Sulawesi Selatan .
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu auditor Inspektorat provinsi
Suawesi Selatan
Berdasarkan hasil analisis data penulis mendapatkan beberapa
kesimpulan berdasarkan hipotesis yang peulis ajukan, yaitu sebagai berikut:
1. Hipotesis pertama untuk mengetahui pengaruh factor komepetensi
secara parcial terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja
inspektorat.
Kompetensi aparatur inspektorat provinsi Sulawesi Selatan secara
parcial berpengaruh posiif dan signifikan terhadap kualitas audit dan dapat
meningkatkan kinerja inspektorat provinsi Sulawesi Selatan Pengaruh positif
menunjukkan bahwa kompetensi aparatur inspektorat sejalan dengan
kualitas audit untuk menunjang peningkatan kinerja inspektorat provinsi
Sulawesi Selatan, jika kompetensi aparatur inspektorat baik atau tinggi akan
berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan dapat meningkatkan kinerja
inspektorat yang berkualitas baik pula, demikian sebaliknya jika
kompetensiaparatur inspektorat rendah maka kualitas audit inspektorat pun
akan rendahserta dapat menurunkan kinerja inspektorat. Berpengaruh
signifikan menunjukkan bahwa kompetensi aparatur inspektorat memiliki
peranan yang sangat pentingterhadap kualitas audit dalam meningkatkan
kinerja inspektorat.
2. Hipotesis kedua untuk mengetahui pengaruh factor independensi
secara parcial terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja
inspektorat
Independensi aparatur Inspektorat provinsi Sulawesi Selatan secara
parcial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dalam
meningkatkan kinerja inspektorat provinsi Sulawesi Selatan, Pengaruh positif
menunjukkan bahwa pengaruh independensi aparatur inspektorat sejalan
dengan kualitas audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat provinsi
Sulawesi Selatan, jika independensi aparatur inspektorat baik atau tinggi
akan berpengaruh positif terhadap kualitas audit sehingga dapat
meningkatkan kinerja inspektorat yang berkualitas baik pula atau biasa
disebut dengan integritas yang baik, demikian sebaliknya jika independensi
aparatur inspektorat rendah maka kualitas audit inspektorat pun akan rendah
dan mengakibatkan penurunan kinerja inspektorat. Berpengaruh signifikan
menunjukkan bahwa independensi aparatur inspektorat juga memiliki
peranan yang sangat pentig terhadap kualitas audit dalam meningkatkan
kinerja inspektorat.
3. Hipotesis ketiga untuk mengetahui pengaruh faktor sikap profesional
secara parcial terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja
inspektorat
Sikap profesional aparatur inspektorat provinsi Sulawesi Selatan
secara parcial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit
dalam meningkatkan kinerja inspektorat provinsi Sulawesi Selatan Pengaruh
positif menunjukkan bahwa pengaruh sikap profesional aparatur inspektorat
sejalan dengan kualitas audit dalam peningkatan kinerja inspektorat provinsi
Sulawesi Selatan, jika sikap profesional aparatur inspektorat baik atau tinggi
akan berpengaruh positif terhadap kualitas audit inspektorat yang
berkualitas baik sehingga dapat meningkatkan kinerja inspektorat, demikian
sebaliknya jika independensi aparatur inspektorat rendah maka kualitas audit
inspektorat pun akan rendah dan dapat menurunkan kinerja inspektorat.
Berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa independensi aparatur
inspektorat juga memiliki peranan yang sangat penting terhadap kualitas
audit dalam meningkatkan kinerja inspektorat.
4. Hipotesis keempat untuk mengetahui factor kompetensi, independensi
dan sikap profesional secara simultan bersama-sama terhadap kualitas
audit dalam meningkatkan kinerja ispektorat
Kompetensi , Independensi dan Sikap Profesional aparatur
inspektorat provinsi Sulawesi Selatan secara simultan bersama-sama
berpengaru positif terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan jika kompetensi aparatur inspektorat
(X1), independensi pemeriksa (X2), dan sikap profesional (X3) secara
bersama-sama mengalami kenaikan maka akan berdampak pada
peningkatan kualitas audit inspektorat (Y), serta dapat meningkatkan kinerja
inspektorat, begitupun sebalikanya jika kompetensi aparatur inspektorat (X1),
independensi pemeriksa (X2), dan sikap profesional (X3) secara bersama-
sama mengalami penurunan maka akan berdampak pada penurunan
kualitas audit inspektorat (Y) dan dapat mengakibatkan penurunan kinerja
inspektorat.
5.2 Saran
Penelitian ini masih membutuhkan beberapa perbaikan untuk dilakukan pada
penelitian selanjutnya terkait dengan objek kajian yang sejenis dengan penelitian ini
di masa mendatang, diantaranya dengan menambah beberapa variabel lain yang
dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang penyebab adanya variasi
jawaban sebagian kecil responden yang penulis peroleh jawaban kuisionernya.
Sampel responden juga sebaiknya lebih diperluas untuk mendapatkan
keterwakilan yang lebih besar atas populasi penelitian yang diteliti. Perluasan ini
dapat berupa cakupan geografis responden maupun perluasan jangkauan
responden berupa stakeholder-stakeholder yang berkepentingan terhadap penelitian
yang sejenis dengan objek kajian penulis.
5.3 Keterbatasan Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menghadapi beberapa
keterbatasan penelitian. Pengetahuan teknis yang terbatas merupakan faktor yang
paling dominan dalam keterbatasan penelitian ini yang menyebabkan beberapa
kekurangan mendasar dalam penelitian ini. Kekurangan-kekurangan itu antara lain
alat analisis yang terbatas, penggunaan bahasa yang tidak ilmiah dan beberapa
kekurangan lainnya.
Penelitian ini juga kurang memperhitungkan karakteristik individu yang
menjadi responden penelitian penulis. Hal ini kemudian menyebabkan
ketidakmampuan penulis dalam menganalisis penyebab jawaban yang bervariasi
dari responden untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu. Setelah melalui beberapa
proses dan membandingkan beberapa literatur, karakteristik individu ternyata
memegang peranan penting dalam membangun kinerja inspektorat provinsi
Sulawesi Selatan demi mewujudkan good governance.
Penelitian ini menurut penulis kurang mewakili keseluruhan aparatur
inspektorat provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi objek kajian dari penelitian ini.
Hal ini terjadi dikarenakan waktu penelitian yang terbatas sehingga tidak
memungkinkan bagi penulis.
DAFTAR PUSTAKA
Agus Mulyono 2009. Analisis fakor-faktor kompetensi aparatur inspektorat dan
pengaruhnya terhadap kinerja inspektorat kabupaten deli serdang tesis
fakultas ekonomi unsiversitas Sumatra utara
Bastian, Indra. 2006. Akuntasi Sektor Publik : suatu pengantar. Jakarta: Erlangga
___________, 2007 . Audit Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
Boynton, William C. 2003. Modern Auditing. William C. Boynton, Raymond N.
Johnson, Walter G. Kell; alih bahasa, Paul A. Rajoe, Gina Gania, Lehan Seiyo
Busdi; editor, Yati Sumiharti. Edisi 7. Jilid 2. Jakarta : Erlangga
Darlisman Dalmy, 2009. Pengaruh SDM, Komitmen, motivasi terhadap kinerja
auditor dan reward sebagai variabee moderating pada inspektorat provinsi
jambi tesis fakultas ekonomi universitas Sumatra utara
Firdaus, Muhammad. 2004. Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif. Jakarta:
Bumi Aksara
Fitri, Nur 2010 analisis factor-faktor yang mempengaruhi kinerja inspektorat polewali
mandar skripsi fakultas ekonomi universitas Hasanuddin Makassar
Halim, Abdul.2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3
Jakarta : Salemba Empat
Harun.2009. Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia.
Jakarta : Salemba Empat
Ikhsan, Arfan dan Ghozali,Imam. 2006. Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan
Manajemen. Medan : PT. Madju Medan Cipta
Joko Widodo,2001.Good Governance telaah dari dimensi Akuntanbilitas Dan Kontrol
Birokrasi,
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : Unit Penerbit dan
Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN
Mardiasmo.2002.Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi
Nazir, Moh. 2004. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
PER/05/M.PAN/03/2008, tentang pengukuran kualitas audit
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007
tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang fungsi inspektorat
provinsi, kabupaten/kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang jenis jenis
pengawasan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah
Prabu Mangkunegara, A.A. Anwar 2005. Peran dan fungsi inspektorat kabupaten
gorontalo dan pengaruhnya terhadap kinerja
Sarwoko. 2005. Dasar-dasar Ekonometrika. Yogyakarta: Andi
Sedarmayanti, 2003.
Sugyono. 2004. Statistik Non Parametrik. Bandung: Alfabeta
Ulum, Ihyaul. 2009. Audit Sektor Publik suatu pengantar. Jakarta: Bumi Aksara
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Daerah
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang pemeriksaan
Undang-Undang Nomor 2 tahun 1998 tentang sistem pendidikan nasional
Situs-situs yang digunakan antara lain:
http://bpkp.go.id
http://www.bpkp.go.id/index.php?idpage=3369&idunit=28
http://dhoniwidianto.blogspot.com/2009/03/sekilas-tentang-aparat-pengawasan.html
di akses pada tanggal 6 november 2012
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2035474-defenisi-kinerja
menurut-para-ahli/#ixzz2BcOSwOB5 di akses pada tanggal 6 november 2012
http://ssantoso.blogspot.com/2008/08/analisis-regresi-dan-korelasi-materi.html di
akses pada tanggal 8 november 2012
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/uji-asumsi-klasik-regresi-berganda.html di
akses pada tanggal 8 november 2012
http://akuntansi.usu.ac.id/index.php/photo-gallery/category/29/item/2163/jurnal-
akuntansi-25.html di akses pada tanggal 18 Oktober 2012
http://dspace.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/979/bab2.pdf?sequence=2
http://rac.uii.ac.id/server/document/Public/2008052302331901312288.pdf
http://eprints.undip.ac.id/7792/1/Dwi_Cahyadi.pdf
http://www.scribd.com/doc/26707428/Pengaruh-Batasan-Waktu-Audit-pengetahuan
di akses pada tanggal 8 november 2012
LAMPIRAN
A. KUISIONER
UNTUK APARAT INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN
No Responden : ……… (diisi oleh peneliti)
I. Identitas Responden
Jenis Kelamin : ( ) Laki-laki ( ) Perempuan
Pendidikan Terakhir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jabatan/Golongan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan menyilang (X) salah satu diantara nomor 1 sampai 5 dengan petunjuk sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Ragu Ragu (RR)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
PERTANYAAN STS TS RR S SS1 2 3 4 5
KOMPETENSI (X1)
Tingkat Pendidikan
1. Aparat pemeriksa/pengawas yang ditu-gaskan oleh Inspektorat provinsi Su-lawesi Selatan untuk memeriksa harus memiliki pendidikan formal minimal Strata Satu (S-1).
2. Tingkat kualitas aparat pemeriksa/pen-gawas di lingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan organ-isasi.
Kedisiplinan
3. Sebagai aparat pengawas / pemeriksa inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan / pe-meriksaan harus memiliki tujuan dan kemampuan yang jelas.
4. Sebagai aparat pengawas / pemerikasa provinsi sulawesi selatan, Absensi ke-hadiran sangat penting dalam pene-gakan disiplin kerja
5. Aparat pengawas / pemeriksa inspek-torat Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan / pemeriksaan harus memiliki target waktu yang jelas
Pengalaman Bekerja
6. Aparat pengawas / pemeriksa Inspek-torat Provinsi Sulawesi Selatan yang ber- pengalaman seharusnya memiliki cara berpikir yang lebih terperinci dan lengkap
7. Ketika muncul hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas pengawasan / pemeriksaan aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sesegera mungkin mencari jalan keluarnya.
8. Dalam menjalankan tugas pemeriksaan, aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas baru.
Pendidikan dan Pelatihan
9. Sebagai upaya untuk memenuhi tuntu-tan perubahan yang terjadi, maka pen-ingkatan pengetahuan dan keterampilan aparat pengawas / pemeriksa Inspek-torat Provinsi Sulawesi Selatan dalam memeriksa sangat mutlak diperlukan.
10. Aparat pengawas / pemeriksa yang ditu-gaskan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengawasi SKPD X memiliki pelatihan teknis fungsional yang memadai.
11. Aparat pengawas / pemeriksa yang ditu-gaskan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengawasi SKPD X mengikuti pelatihan yang memadai dibidang auditing, akuntansi sektor pub-lik, dan keuangan daerah
INDEPENDENSI PEMERIKSA (X2)
Pribadi
1. Dalam melakukan pengawasan / pe-meriksaaan, aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan menghindari konflik
kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan mel- aporkan hasil audit.
2. Dalam melakukan pengawasan/pe-meriksaan aparat Inspektoarat Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sifat integri-tas dan nilai etika.
Eksternal
3. Dalam melakukan pengawasan/pe-meriksaaan aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan auditee seperti hubungan sosial, kekeluargaan, atau hubungan lainnya.
4. Dalam melakukan pengawasan/pe-meriksaan aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan memiliki hubungan baik dengan lingkungan pekerjaan
Organisasi
5. Dalam melakukan pengawasan/pe-meriksaan, aparat pengawas Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan bebas dari in-tervensi
6. Dalam melakukan pengawasan/ pe-meriksaan, aparat pengawas Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan mendapat dukungan dari pimpinan tertinggi.
7. Dalam melakukan pengawasan/pe-meriksaan aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tu-gas selalu berada di jalur kepemimpinan yang kondusif.
SIKAP PROFESIONAL (X3)
Kemahiran dan Keahlian
1. Aparat pengawas/pemeriksa yang ditu-gaskan oleh Inspektorat Provinsi Su-lawesi Selatan memiliki sertifikasi keahlian sesuai di bidangnya dan diter-ima umum.
2. Aparat pemeriksa yang ditugaskan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pemeriksaan keuan-gan telah memiliki keahlian dibidang akuntansi dan auditing.
3. Aparat pengawas/pemeriksa yang ditu-gaskan oleh Inspektorat Provinsi Su-lawesi Selatan, memiliki keahlian di bidang administrasi pemerintahan dan hukum.
Kemampuan bersosialisasi
4. Aparat pengawas/pemeriksa yang ditu-gaskan oleh Inspektorat Provinsi Su-lawesi Selatan, memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan mampu berkomunikasi secara efek-tif dengan auditi.
KINERJA INSPEKTORAT (Y)
1. Dalam melakukan pengawasan/ pe-meriksaaan, aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan memahami dan men-guasai tugas pokoknya.
2. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang dilakukan oleh Inspek-torat Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahun tercapai.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) su-dah disusun oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.
4. Pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Se-latan dilaksanakan tepat waktu.
5. Hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa di follow-up kepala SKPD X untuk dijadikan se-bagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
6. Aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan mengerti visi, misi, dan tujuan organisasi.
7. Aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan mengetahui jumlah target PKPT setiap tahun.
8. Aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan tugas pe-meriksaan dengan baik.
9. Aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas pen-gawasan / pemeriksaan selalu hadir tepat waktu ke instansi yang terkait.
10. Kerja sama antara aparat Inspektorat Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas pengawasan/ pemeriksaan sangat baik.
11. Anggota tim yang tidak melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksaan akan
diberi sanksi oleh ketua tim/kepala kan-tor.
12. Aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas pen-gawasan/ pemeriksaan dapat bekerja sama secara profesional dengan instansi terkait.
Keterangan : X1 Variabel Independen ( Kompetensi )
X2 Variabel Independen ( Independensi )
X3 Variabel Independen ( Sikap Profesional )
Y Variabel Dependent ( Kinerja Inspektorat )
Wassalam…,
B. Hasil data kuisioner
Hasil kuisioner variable Kompetensi X1
RESPONDENPERTANYAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x1' x11 4 5 5 4 4 3 2 3 4 4 4 42 422 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 443 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 2 32 324 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 43
5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 49 496 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 51 517 4 5 4 1 1 4 4 4 5 5 5 42 428 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 49 499 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 48 48
10 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 47 4711 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 48 4812 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 46 4613 5 4 5 4 5 4 3 3 3 4 5 45 4514 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 43 4315 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4516 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 48 4817 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 47 4718 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 45 4519 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 47 4720 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 48 4821 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4222 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5023 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4224 5 2 4 4 4 5 5 4 4 4 3 44 4425 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 45 4526 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 48 4827 5 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 49 4928 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 40 4029 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 46 4630 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 44 4431 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 41 4132 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 39 3933 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 46 4634 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 46 4635 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 48 4836 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 49 4937 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 52 5238 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 45 4539 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 47 4740 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 51 5141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 45 4542 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 46 46
Hasil kuisioner variable Independensi X2
PERTANYAANRESPONDEN 1 2 3 4 5 6 7 x2' x2
1 3 3 3 3 3 3 3 21 212 3 3 3 4 4 5 2 24 243 3 3 4 4 4 3 3 24 244 4 4 4 4 3 4 4 27 275 4 5 4 4 3 4 4 28 286 4 5 5 3 4 4 5 30 307 5 5 5 4 4 5 4 32 328 4 5 5 4 5 5 5 33 319 5 5 5 4 3 5 5 32 324 4 4 4 3 3 4 5 27 27
11 4 4 4 4 3 4 5 28 2812 4 5 5 4 4 5 5 32 3213 5 5 5 5 3 5 3 31 3114 4 5 5 4 4 4 4 30 3015 3 3 4 4 3 4 3 24 2416 5 4 4 4 4 5 4 30 3017 4 5 4 5 4 5 4 31 3118 3 3 4 4 3 4 3 24 2419 4 5 4 3 4 4 4 28 2820 5 4 3 2 5 5 5 29 2921 4 4 4 4 4 4 4 28 2822 5 5 4 4 5 4 5 32 3223 5 5 4 4 5 4 5 32 3224 4 4 4 4 4 4 4 28 2825 4 4 3 4 4 4 3 26 2626 5 5 4 4 5 5 4 32 3227 4 4 3 4 3 4 4 26 2628 4 4 4 4 4 4 4 28 2829 4 4 4 4 4 4 4 28 2830 4 5 5 5 5 5 4 33 3331 4 4 5 5 5 4 4 31 3132 4 4 4 4 4 3 4 27 2733 4 4 4 4 4 4 4 28 2834 4 5 4 4 5 4 4 30 3035 4 4 4 4 4 4 4 28 3036 4 4 5 5 4 5 4 31 3137 5 5 4 4 5 4 5 32 3238 5 5 4 4 5 4 5 32 3239 4 4 5 4 4 4 4 29 2940 5 5 5 4 4 4 5 32 3241 4 4 5 4 4 4 5 30 30
42 5 4 4 5 5 5 4 32 32
Hasil kuisioner variable Sikap Profesional X3
PERTANYAAN
RESPONDEN 1 2 3 4 x3' x3
1 3 2 4 3 12 122 4 4 4 4 16 163 2 3 3 4 12 124 5 4 4 4 17 175 5 5 5 5 20 206 5 5 5 5 20 207 5 4 4 4 17 178 5 5 5 5 20 209 4 5 5 4 18 18
10 4 5 5 4 18 1811 4 5 4 5 18 1812 4 5 5 5 19 1913 4 4 3 4 15 1514 4 3 3 4 14 1415 5 4 4 4 17 1716 4 4 4 4 16 1617 4 4 4 4 16 1618 3 4 4 4 15 1519 4 5 5 5 19 1920 4 4 4 4 16 1621 4 4 4 4 16 1622 5 5 5 5 20 2023 4 4 4 4 16 1624 4 3 4 4 15 1525 4 4 4 4 16 1626 4 4 4 5 17 1727 3 3 3 2 11 1128 3 4 4 4 15 1529 4 3 4 4 15 1530 5 4 4 5 18 1831 3 3 3 3 12 1232 4 4 4 4 16 1633 5 4 4 5 18 1834 5 4 5 5 19 1935 4 4 4 4 16 16
36 5 4 5 5 19 1937 5 5 5 5 20 2038 4 5 5 4 18 1839 5 5 5 5 20 2040 5 5 5 5 20 2041 5 5 5 5 20 2042 5 4 5 5 19 19
Hasil kuisioner variable Kinerja ( Y )NARASUMBE
RPERTANYAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 y' y1 2 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 4 43 432 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 483 3 3 4 5 1 2 3 3 3 4 2 3 36 364 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 485 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 56 566 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 58 587 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 45 458 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 54 549 3 4 3 5 4 3 4 5 3 4 3 4 45 45
10 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 47 4711 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 48 4812 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 50 5013 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 51 5114 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 53 5315 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4816 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 46 4617 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 52 5218 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 41 4119 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 55 5520 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 54 5421 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4822 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 56 5623 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 51 5124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4825 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4826 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 52 5227 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 5 4 47 4728 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 48
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4830 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 55 5531 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4732 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4833 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 51 5134 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 52 5235 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 53 5336 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 52 5237 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 56 5638 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4839 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 53 5340 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 51 5141 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 53 5342 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 51 51
C. UJI KUALITAS DATA
Uji Validitas
Corre
latio
ns
1,00
0,3
84*
,270
,305
*,6
39**
,490
**,3
78*
,566
**,6
08**
,535
**,4
07**
,458
**.
,012
,084
,050
,000
,001
,014
,000
,000
,000
,007
,002
4242
4242
4242
4242
4242
4242
,384
*1,
000
,141
,331
*,3
68*
,217
-,060
-,073
-,095
-,135
,079
,186
,012
.,3
72,0
32,0
17,1
67,7
06,6
45,5
50,3
94,6
19,2
3942
4242
4242
4242
4242
4242
42,2
70,1
411,
000
,316
*,1
93,0
19-,1
96-,1
32,2
59,1
02-,0
06,3
72*
,084
,372
.,0
41,2
22,9
06,2
15,4
06,0
97,5
22,9
72,0
1542
4242
4242
4242
4242
4242
42,3
05*
,331
*,3
16*
1,00
0,0
91,1
62-,1
50,0
71,0
16-,0
22-,0
46,0
75,0
50,0
32,0
41.
,568
,304
,342
,653
,921
,890
,774
,637
4242
4242
4242
4242
4242
4242
,639
**,3
68*
,193
,091
1,00
0,2
95,1
57,3
38*
,204
,186
,137
,125
,000
,017
,222
,568
.,0
58,3
20,0
29,1
96,2
39,3
88,4
3242
4242
4242
4242
4242
4242
42,4
90**
,217
,019
,162
,295
1,00
0,4
24**
,045
,059
,134
,071
,100
,001
,167
,906
,304
,058
.,0
05,7
75,7
12,3
96,6
55,5
3142
4242
4242
4242
4242
4242
42,3
78*
-,060
-,196
-,150
,157
,424
**1,
000
,430
**,2
52,3
29*
-,003
-,122
,014
,706
,215
,342
,320
,005
.,0
05,1
07,0
33,9
87,4
4042
4242
4242
4242
4242
4242
42,5
66**
-,073
-,132
,071
,338
*,0
45,4
30**
1,00
0,5
48**
,435
**,2
68,0
92,0
00,6
45,4
06,6
53,0
29,7
75,0
05.
,000
,004
,087
,564
4242
4242
4242
4242
4242
4242
,608
**-,0
95,2
59,0
16,2
04,0
59,2
52,5
48**
1,00
0,4
65**
,229
,374
*,0
00,5
50,0
97,9
21,1
96,7
12,1
07,0
00.
,002
,145
,015
4242
4242
4242
4242
4242
4242
,535
**-,1
35,1
02-,0
22,1
86,1
34,3
29*
,435
**,4
65**
1,00
0,5
01**
,303
,000
,394
,522
,890
,239
,396
,033
,004
,002
.,0
01,0
5142
4242
4242
4242
4242
4242
42,4
07**
,079
-,006
-,046
,137
,071
-,003
,268
,229
,501
**1,
000
,479
**,0
07,6
19,9
72,7
74,3
88,6
55,9
87,0
87,1
45,0
01.
,001
4242
4242
4242
4242
4242
4242
,458
**,1
86,3
72*
,075
,125
,100
-,122
,092
,374
*,3
03,4
79**
1,00
0,0
02,2
39,0
15,6
37,4
32,5
31,4
40,5
64,0
15,0
51,0
01.
4242
4242
4242
4242
4242
4242
Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N
tot_
x1
x1_1
x1_2
x1_3
x1_4
x1_5
x1_6
x1_7
x1_8
x1_9
x1_1
0
x1_1
1
Spea
rman
's rh
oto
t_x1
x1_1
x1_2
x1_3
x1_4
x1_5
x1_6
x1_7
x1_8
x1_9
x1_1
0x1
_11
Corre
latio
n is
sig
nific
ant a
t the
0.0
5 le
vel (
2-ta
iled)
.*.
Corre
latio
n is
sig
nific
ant a
t the
0.0
1 le
vel (
2-ta
iled)
.**
.
Corre
latio
ns
1,00
0,7
28**
,783
**,6
11**
,387
*,6
24**
,570
**,5
92**
.,0
00,0
00,0
00,0
11,0
00,0
00,0
0042
4242
4242
4242
42,7
28**
1,00
0,6
16**
,199
,121
,428
**,4
18**
,545
**,0
00.
,000
,207
,445
,005
,006
,000
4242
4242
4242
4242
,783
**,6
16**
1,00
0,4
71**
,105
,374
*,3
40*
,533
**,0
00,0
00.
,002
,510
,015
,028
,000
4242
4242
4242
4242
,611
**,1
99,4
71**
1,00
0,3
58*
,089
,285
,320
*,0
00,2
07,0
02.
,020
,574
,068
,039
4242
4242
4242
4242
,387
*,1
21,1
05,3
58*
1,00
0,1
86,3
84*
-,241
,011
,445
,510
,020
.,2
38,0
12,1
2542
4242
4242
4242
42,6
24**
,428
**,3
74*
,089
,186
1,00
0,2
22,3
25*
,000
,005
,015
,574
,238
.,1
59,0
3642
4242
4242
4242
42,5
70**
,418
**,3
40*
,285
,384
*,2
221,
000
,110
,000
,006
,028
,068
,012
,159
.,4
8942
4242
4242
4242
42,5
92**
,545
**,5
33**
,320
*-,2
41,3
25*
,110
1,00
0,0
00,0
00,0
00,0
39,1
25,0
36,4
89.
4242
4242
4242
4242
Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
latio
n Co
effic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N
tot_
x2
x2_1
x2_2
x2_3
x2_4
x2_5
x2_6
x2_7
Spea
rman
's rh
oto
t_x2
x2_1
x2_2
x2_3
x2_4
x2_5
x2_6
x2_7
Corre
latio
n is
sig
nific
ant a
t the
0.0
1 le
vel (
2-ta
iled)
.**
. Corre
latio
n is
sig
nific
ant a
t the
0.0
5 le
vel (
2-ta
iled)
.*.
Corre
latio
ns
1,00
0,8
14**
,857
**,8
89**
,865
**.
,000
,000
,000
,000
4242
4242
42,8
14**
1,00
0,4
94**
,595
**,7
10**
,000
.,0
01,0
00,0
0042
4242
4242
,857
**,4
94**
1,00
0,8
04**
,653
**,0
00,0
01.
,000
,000
4242
4242
42,8
89**
,595
**,8
04**
1,00
0,6
86**
,000
,000
,000
.,0
0042
4242
4242
,865
**,7
10**
,653
**,6
86**
1,00
0,0
00,0
00,0
00,0
00.
4242
4242
42
Corre
lation
Coe
fficien
tSi
g. (2
-taile
d)N Co
rrelat
ion C
oeffic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
lation
Coe
fficien
tSi
g. (2
-taile
d)N Co
rrelat
ion C
oeffic
ient
Sig.
(2-ta
iled)
N Corre
lation
Coe
fficien
tSi
g. (2
-taile
d)N
tot_
x3
x3_1
x3_2
x3_3
x3_4
Spea
rman
's rh
oto
t_x3
x3_1
x3_2
x3_3
x3_4
Corre
lation
is s
ignific
ant a
t the
0.0
1 lev
el (2
-taile
d).
**.
Corr
elat
ions
1,00
0,6
09**
,660
**,5
75**
,518
**,4
98**
,752
**,5
86**
,485
**,6
34**
,452
**,5
48**
,629
**.
,000
,000
,000
,000
,001
,000
,000
,001
,000
,003
,000
,000
4242
4242
4242
4242
4242
4242
42,6
09**
1,00
0,4
39**
,435
**,1
92,2
68,3
87*
,367
*,2
58,2
97,0
14,3
56*
,175
,000
.,0
04,0
04,2
23,0
87,0
11,0
17,0
99,0
56,9
32,0
21,2
6942
4242
4242
4242
4242
4242
4242
,660
**,4
39**
1,00
0,4
41**
,345
*,4
08**
,418
**,2
18,1
65,4
49**
,225
,183
,379
*,0
00,0
04.
,004
,025
,007
,006
,166
,298
,003
,152
,245
,013
4242
4242
4242
4242
4242
4242
42,5
75**
,435
**,4
41**
1,00
0,3
11*
,308
*,2
94,2
51-,0
50,1
06,0
89,3
62*
,151
,000
,004
,004
.,0
45,0
47,0
59,1
09,7
52,5
03,5
73,0
18,3
4042
4242
4242
4242
4242
4242
4242
,518
**,1
92,3
45*
,311
*1,
000
,105
,295
,219
,228
,094
,271
-,020
,314
*,0
00,2
23,0
25,0
45.
,510
,058
,163
,147
,554
,082
,902
,043
4242
4242
4242
4242
4242
4242
42,4
98**
,268
,408
**,3
08*
,105
1,00
0,2
13,3
33*
,257
,248
,104
,410
**,4
36**
,001
,087
,007
,047
,510
.,1
75,0
31,1
01,1
13,5
14,0
07,0
0442
4242
4242
4242
4242
4242
4242
,752
**,3
87*
,418
**,2
94,2
95,2
131,
000
,562
**,5
69**
,644
**,2
96,3
69*
,379
*,0
00,0
11,0
06,0
59,0
58,1
75.
,000
,000
,000
,057
,016
,013
4242
4242
4242
4242
4242
4242
42,5
86**
,367
*,2
18,2
51,2
19,3
33*
,562
**1,
000
,386
*,2
91,1
08,3
32*
,377
*,0
00,0
17,1
66,1
09,1
63,0
31,0
00.
,012
,061
,495
,032
,014
4242
4242
4242
4242
4242
4242
42,4
85**
,258
,165
-,050
,228
,257
,569
**,3
86*
1,00
0,2
03,1
56,3
07*
,306
*,0
01,0
99,2
98,7
52,1
47,1
01,0
00,0
12.
,197
,322
,048
,049
4242
4242
4242
4242
4242
4242
42,6
34**
,297
,449
**,1
06,0
94,2
48,6
44**
,291
,203
1,00
0,4
84**
,306
*,4
70**
,000
,056
,003
,503
,554
,113
,000
,061
,197
.,0
01,0
48,0
0242
4242
4242
4242
4242
4242
4242
,452
**,0
14,2
25,0
89,2
71,1
04,2
96,1
08,1
56,4
84**
1,00
0,3
54*
,432
**,0
03,9
32,1
52,5
73,0
82,5
14,0
57,4
95,3
22,0
01.
,021
,004
4242
4242
4242
4242
4242
4242
42,5
48**
,356
*,1
83,3
62*
-,020
,410
**,3
69*
,332
*,3
07*
,306
*,3
54*
1,00
0,3
82*
,000
,021
,245
,018
,902
,007
,016
,032
,048
,048
,021
.,0
1242
4242
4242
4242
4242
4242
4242
,629
**,1
75,3
79*
,151
,314
*,4
36**
,379
*,3
77*
,306
*,4
70**
,432
**,3
82*
1,00
0,0
00,2
69,0
13,3
40,0
43,0
04,0
13,0
14,0
49,0
02,0
04,0
12.
4242
4242
4242
4242
4242
4242
42
Cor
rela
tion
Coe
ffici
ent
Sig
. (2-
taile
d)N C
orre
latio
n C
oeffi
cien
tS
ig. (
2-ta
iled)
N Cor
rela
tion
Coe
ffici
ent
Sig
. (2-
taile
d)N C
orre
latio
n C
oeffi
cien
tS
ig. (
2-ta
iled)
N Cor
rela
tion
Coe
ffici
ent
Sig
. (2-
taile
d)N C
orre
latio
n C
oeffi
cien
tS
ig. (
2-ta
iled)
N Cor
rela
tion
Coe
ffici
ent
Sig
. (2-
taile
d)N C
orre
latio
n C
oeffi
cien
tS
ig. (
2-ta
iled)
N Cor
rela
tion
Coe
ffici
ent
Sig
. (2-
taile
d)N C
orre
latio
n C
oeffi
cien
tS
ig. (
2-ta
iled)
N Cor
rela
tion
Coe
ffici
ent
Sig
. (2-
taile
d)N C
orre
latio
n C
oeffi
cien
tS
ig. (
2-ta
iled)
N Cor
rela
tion
Coe
ffici
ent
Sig
. (2-
taile
d)N
tot_
y
y_1
y_2
y_3
y_4
y_5
y_6
y_7
y_8
y_9
y_10
y_11
y_12
Spe
arm
an's
rho
tot_
yy_
1y_
2y_
3y_
4y_
5y_
6y_
7y_
8y_
9y_
10y_
11y_
12
Cor
rela
tion
is s
igni
fican
t at t
he 0
.01
leve
l (2-
taile
d).
**. C
orre
latio
n is
sig
nific
ant a
t the
0.0
5 le
vel (
2-ta
iled)
.*.
Uji Reabilitas
Variabel Cronbach Alpha (α) Kriteria KesimpulanX1 0,682 0,60 ReliabelX2 0,754 0,60 ReliabelX3 0,883 0,60 ReliabelY 0,844 0,60 Reliabel
D. UJI ASUMSI KLASIK
Uji Normalitas
Descriptive Statistics
42 -7,62488 5,42874 ,0000000 2,834101 -,646 ,365 ,248 ,71742
Unstandardized ResidualValid N (listwise)
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. ErrorN Minimum Maximum Mean Std.
DeviationSkewness Kurtosis
Uji Multikolinieritas
roksid
Coefficientsa
9,936 6,409 1,550 ,129,429 ,156 ,366 2,746 ,009 ,630 1,588,392 ,188 ,258 2,085 ,044 ,735 1,360,531 ,251 ,300 2,115 ,041 ,556 1,798
(Constant)x1x2x3
Model1
B Std. Error
UnstandardizedCoefficients
Beta
StandardizedCoefficients
t Sig. Tolerance VIFCollinearity Statistics
Dependent Variable: ya.
Uji Heteroksiditas
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 9.936 6.409 1.550 .129
x1 .429 .156 .366 2.746 .009
x2 .392 .188 .258 2.085 .044
x3 .531 .251 .300 2.115 .041
a. Dependent Variable: y
.E. UJI ANALISIS DESKRIPTIF
Regression
Notes
Output Created 21-APR-2013 13:02:23
Comments
Input Active Dataset DataSet0
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data
File43
Missing Value Handling
Definition of MissingUser-defined missing values
are treated as missing.
Cases Used
Statistics are based on cases
with no missing values for any
variable used.
Syntax
REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS
R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05)
POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT y
/METHOD=ENTER x1 x2 x3.
Resources
Processor Time 00:00:00.06
Elapsed Time 00:00:00.08
Memory Required 1948 bytes
Additional Memory Required
for Residual Plots0 bytes
Variables Entered/Removedb
x3, x2, x1a . EnterModel1
VariablesEntered
VariablesRemoved Method
All requested variables entered.a.
Dependent Variable: yb.
Model Summaryb
,758a ,574 ,540 2,944Model1
R R SquareAdjustedR Square
Std. Error ofthe Estimate
Predictors: (Constant), x3, x2, x1a.
Dependent Variable: yb.
ANOVAb
443,826 3 147,942 17,071 ,000a
329,317 38 8,666773,143 41
RegressionResidualTotal
Model1
Sum ofSquares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), x3, x2, x1a.
Dependent Variable: yb.
Coefficientsa
9,936 6,409 1,550 ,129,429 ,156 ,366 2,746 ,009,392 ,188 ,258 2,085 ,044,531 ,251 ,300 2,115 ,041
(Constant)x1x2x3
Model1
B Std. Error
UnstandardizedCoefficients
Beta
StandardizedCoefficients
t Sig.
Dependent Variable: ya.
Residuals Statisticsa
39,44 55,40 49,86 3,290 42-7,625 5,429 ,000 2,834 42-3,166 1,686 ,000 1,000 42-2,590 1,844 ,000 ,963 42
Predicted ValueResidualStd. Predicted ValueStd. Residual
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Dependent Variable: ya.
ANOVAb
443,826 3 147,942 17,071 ,000a
329,317 38 8,666773,143 41
RegressionResidualTotal
Model1
Sum ofSquares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), x3, x2, x1a.
Dependent Variable: yb.
Coefficientsa
9,936 6,409 1,550 ,129,429 ,156 ,366 2,746 ,009 ,630 1,588,392 ,188 ,258 2,085 ,044 ,735 1,360,531 ,251 ,300 2,115 ,041 ,556 1,798
(Constant)x1x2x3
Model1
B Std. Error
UnstandardizedCoefficients
Beta
StandardizedCoefficients
t Sig. Tolerance VIFCollinearity Statistics
Dependent Variable: ya.
Collinearity Diagnosticsa
3,981 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00,011 19,178 ,12 ,01 ,02 ,70,005 27,559 ,08 ,17 ,90 ,01,003 39,806 ,80 ,82 ,08 ,29
Dimension1234
Model1
EigenvalueCondition
Index (Constant) x1 x2 x3Variance Proportions
Dependent Variable: ya.
Residuals Statisticsa
39,44 55,40 49,86 3,290 42-7,625 5,429 ,000 2,834 42-3,166 1,686 ,000 1,000 42-2,590 1,844 ,000 ,963 42
Predicted ValueResidualStd. Predicted ValueStd. Residual
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Dependent Variable: ya.
Reliability
Warnings
The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated orused in the analysis.
Case Processing Summary
42 100,00 ,0
42 100,0
ValidExcludeda
Total
CasesN %
Listwise deletion based on allvariables in the procedure.
a.
Reliability Statistics
,682 11
Cronbach'sAlpha N of Items
Item-Total Statistics
41,52 11,963 ,155 ,70241,52 12,012 ,262 ,67241,29 12,551 ,265 ,67041,29 11,038 ,413 ,64441,52 11,963 ,250 ,67441,43 12,690 ,187 ,68141,45 11,571 ,382 ,65141,52 11,377 ,475 ,63841,31 11,341 ,442 ,64141,40 11,369 ,407 ,64741,45 11,229 ,464 ,637
x1_1x1_2x1_3x1_4x1_5x1_6x1_7x1_8x1_9x1_10x1_11
Scale Mean ifItem Deleted
ScaleVariance if
Item Deleted
CorrectedItem-TotalCorrelation
Cronbach'sAlpha if Item
Deleted
Reliability
Warnings
The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated orused in the analysis.
Case Processing Summary
42 100,00 ,0
42 100,0
ValidExcludeda
Total
CasesN %
Listwise deletion based on allvariables in the procedure.
a.
Reliability Statistics
,754 7
Cronbach'sAlpha N of Items
Item-Total Statistics
24,88 6,010 ,670 ,68224,74 5,613 ,732 ,66124,86 6,516 ,469 ,72525,05 7,559 ,167 ,78125,02 6,463 ,402 ,74124,81 6,841 ,419 ,73524,93 6,166 ,470 ,726
x2_1x2_2x2_3x2_4x2_5x2_6x2_7
Scale Mean ifItem Deleted
ScaleVariance if
Item Deleted
CorrectedItem-TotalCorrelation
Cronbach'sAlpha if Item
Deleted
Reliability
Warnings
The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated orused in the analysis.
Case Processing Summary
42 100,00 ,0
42 100,0
ValidExcludeda
Total
CasesN %
Listwise deletion based on allvariables in the procedure.
a.
Reliability Statistics
,883 4
Cronbach'sAlpha N of Items
Item-Total Statistics
12,71 3,526 ,685 ,87512,79 3,392 ,745 ,85112,67 3,593 ,787 ,83612,62 3,559 ,778 ,839
x3_1x3_2x3_3x3_4
Scale Mean ifItem Deleted
ScaleVariance if
Item Deleted
CorrectedItem-TotalCorrelation
Cronbach'sAlpha if Item
Deleted
Reliability
Warnings
The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated orused in the analysis.
Case Processing Summary
42 100,00 ,0
42 100,0
ValidExcludeda
Total
CasesN %
Listwise deletion based on allvariables in the procedure.
a.
Reliability Statistics
,844 12
Cronbach'sAlpha N of Items
Item-Total Statistics
45,69 15,634 ,498 ,83445,64 16,040 ,612 ,82645,69 16,609 ,404 ,84045,69 16,951 ,297 ,84845,88 15,229 ,558 ,82945,71 14,599 ,726 ,81445,74 16,247 ,580 ,82845,64 16,869 ,457 ,83645,81 15,865 ,525 ,83145,57 16,983 ,344 ,84345,69 15,634 ,577 ,82745,67 16,179 ,596 ,827
y_1y_2y_3y_4y_5y_6y_7y_8y_9y_10y_11y_12
Scale Mean ifItem Deleted
ScaleVariance if
Item Deleted
CorrectedItem-TotalCorrelation
Cronbach'sAlpha if Item
Deleted
