THE POWER OF BEING UNDERSTOOD...Negeri (SPLN) (Pasal 2 ayat (4) huruf (a), (b), dan (c)) Orang...

THE POWER

OF BEING

UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

GET TO KNOW US

GLOBAL

NETWORK

GLOBAL

NAMEFIRM

1 11

20 countries

116 offices

10,000+ people

25 countries

38 offices

1,300+ people

44 countries

195 offices

8,700+ people

ASIA PACIFIC AFRICA EUROPE

20 countries

72 offices

3,200+ people

9 countries

15 offices

660+ people

LATIN AMERICA MIDDLE EAST

2 countries

375 offices

18,900+ people

NORTH AMERICA

Globally Indonesia

120+COUNTRIES

810OFFICES

43,000+STAFF

3,800+PARTNERS

56YEARS

$ 5.7BILLION REVENUE

2OFFICES

700+STAFF

40+PARTNERS

35YEARS

3rd

IN # LISTED ENTITIES

AUDITED

When working with RSM, you have access to our global expertise, as well as professionals that have a deep understanding of the local and

regional challenges your business may face. We know that one size does not fit all, and so our experts will provide you with skills, insights

and resources that suit your business depending on the jurisdictions in which you operate.

Our Tax and Consulting Services in Indonesia

Accounting Advisory

Complex Accounting & Financial Reporting

New Accounting Standards & Implementation

Finance & Accounting Outsourcing

Accounting Services

Financial Outsourcing Services

Payroll

Secretarial

Governance Risk Control Consulting Services

Anti Money Laundering

Fraud Prevention, Forensic, Investigation

Process, Risk & Controls

Security Privacy & Risk Consulting

Technology Risk Consulting

Management Consulting

Business Consulting

Operations & Supply Chain

People & Organization

Technology & Digital

Technology Consulting

Application Development & Integration

Data Analytics

Technology Infrastructure

Transaction Support Services &

Corporate Finance

Corporate Finance

Corporate Recovery & Insolvency

Restructuring

Valuation

Other Consulting

Business Establishment & Legal

Executive Search

TAX CONSULTING

Business Tax

Tax Advisory

Tax Audit & Dispute

Tax Compliance

International Tax

Merger & Acquisition

Tax Due Diligence

Tax Structuring

Transfer Pricing

ASIA TAX AWARDS 2020: RSM IS SHORTLISTED AS INDONESIA TAX FIRM OF THE YEAR

UU Pajak Penghasilan (PPh) dalam UU Cipta Kerja

Presentation by: Eny Susetyoningsih

RSM INDONESIA WEBINAR SERIES TUESDAY, 22 DEC 2020

Latar Belakang Perubahan UU PPh

Penghapusan PPhatas dividen dari

dalam negeri

Pengecualiandividen dari luarnegeri dengansyarat tertentu

Perubahan non-objek PPh

Penyesuaian tarifPPh 26

Meningkatkan pendanaan investasi Meningkatkan kepastian hukum

Penentuan subjek pajakorang pribadi

Perubahan non-objek PPh

Perubahan UU PPh: Penentuan Subjek Pajak Orang Pribadi

Meminimalisirperbedaan penafsiranstatus perpajakan WNI

dan WNA

Mengurangi bebanadministrasi perpajakan

Menarik minat WNA yang berkeahlian

khusus

Meningkatkankompetensi tenagakerja di Indonesia

LATAR BELAKANG


Warga Negara Indonesia (WNI)

Warga Negara Asing (WNA)

Pasal 2 ayat (3) huruf (a)

Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri apabila:

c. Dalam suatu tahun pajak berada di

Indonesia dan punya niat untuk bertempat

tinggal di Indonesia

b. Berada di Indonesia > 183 hari dalam jangka

waktu 12 bulan, atau

a. Bertempat tinggal di Indonesia

b. Berada di Indonesia > 183 hari dalam jangka

waktu 12 bulan, atau


Subjek Pajak LuarNegeri (SPLN)

(Pasal 2 ayat (4) huruf(a), (b), dan (c))

Orang pribadi tidakbertempat tinggal di

Indonesia

WNI berada di luarIndonesia > 183 hari selama

12 bulan dan memenuhipersyaratan antara lain

Tempat tinggalPusat kegiatan

utama

Tempatmenjalankan

kebiasaan

Status subjekpajak

Persyaratantertentu lainnya

WNA berada diIndonesia < 183 hari

selama12 bulan

Persyaratan lebih lanjut akan diatur

dalam PMK

Perubahan UU PPh: Pengaturan Objek PPh

Diperlakukan sebagai SPDN

Dikenakan PPh hanya atas penghasilan yang berasal dari Indonesia dengan ketentuan:

a. Memiliki keahlian tertentu dan

b. Berlaku selama 4 tahun pajak terhitung sejakpertama kali menjadi SPDN

Termasuk penghasilan sehubungan denganpekerjaan, jasa , atau kegiatan di Indonesia yang dibayarkan di luar Indonesia

Tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan P3B

WNA dan tinggal selama 4

tahun pertama di Indonesia

(Pasal 4 ayat (1a), (1b),

dan (1c))

Perubahan UU PPh: Pengaturan Non-Objek PPh

Menggerakanpertumbuhan

perekonomian Indonesia

Memberikan ruangpendanaan dari dalamnegeri dan luar negeri

Mendorong penempatandana yang lebih produktif

di Indonesia

Menjaga likuiditas atasdividen yang berasal dari

dalam negeri yang diterimaoleh WPDN (Orang Pribadi

maupun Badan)

LATAR BELAKANG


Pengaturan dividen dari dalam negeri

(Pasal 4 ayat (3) huruf (f) angka (1))

Indonesia

dividenTidak dikenakan

PPh

dividenTidak dikenakan

PPh sepanjang

diinvestasikan di

Indonesia

Indonesia


Dividen yang berasal dari luar negeri

Penghasilan setelah pajak dari BUT diluar negeri

Penghasilan dari luar negeri tidakmelalui BUT

Pasal 4 ayat (3) huruf (f) angka (2), (3), (4) dan (7)

Yang diterima oleh WPDN (Badan atau

Orang Pribadi), dikecualikan dari PPh,

dengan syarat:

❑ Diinvestasikan di Indonesia dalam

jangka waktu tertentu

❑ Jumlah yang diinvestasikan paling

sedikit 30% dari laba setelah pajak

❑ Memenuhi syarat tertentu, khusus

dividen dan penghasilan yang tidak

melalui BUT

Perubahan UU PPh: Pengaturan Dividen dari Luar Negeri (ilustrasi DJP)

Dividen

$30

Dividen

$30

Laba setelah

pajak $100

Luar negeri

Indonesia

$30 dikecualikan dari

PPh dividen

PT A memiliki 100%

saham ABC Ltd

ABC Ltd

diinvestasikan

1

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (f) UU Cipta Kerja

a. Dividen yang diinvestasikan di Indonesia → tidak

dikenakan PPh dividen

b. Jika dividen yang diinvestasikan


Dividen

$30

Dividen

$20

Luar negeri

Indonesia

PT A memiliki 100%

saham ABC Ltd

ABC Ltd

diinvestasikan

Keterangan

❑ $20 dikecualikan dari PPh dividen

❑ $10 dikenakan PPh dividen→ dividen seharusnya

diinvestasikan $30 (30% x 100% (kepemilikan saham) x

$100 (laba setelah pajak)) sementara dividen yang

diinvestasikan (secara aktual) $20

2

Laba setelah

pajak $100

$10 dikenakan

PPh dividen


Dividen

$25

Dividen

$25

Luar negeri

Indonesia

PT A memiliki 100%

saham ABC Ltd

ABC Ltd

diinvestasikan

Keterangan


❑ $5 dikenakan PPh dividen → dividen seharusnya

diinvestasikan adalah $30 (30% x 100% (kepemilikan

saham) x $100 (laba setelah pajak)) sementara, secara

aktual, dividen yang diinvestasikan hanya $25

$5 dikenakan

PPh dividen

Laba setelah

pajak $100

3


Dividen

$23

Dividen

$20

Luar negeri

Indonesia

PT A memiliki 100%

saham ABC Ltd

ABC Ltd

diinvestasikan

Keterangan


❑ $10 dikenakan PPh dividen, karena:

a. Dividen seharusnya diinvestasikan $30 (30% x 100%

(kepemilikan saham) x $100 (laba setelah pajak))

b. Dividen yang aktual diinvestasikan hanya $20

❑ Total PPh dividen $30 - $20 = $10

4

Laba setelah

pajak $100

$10 dikenakan

PPh dividen

Dividen

kurang $7Dividen

kurang $3


Dividen

$3

Luar negeri

Indonesia

PT A memiliki 10%

saham ABC Ltd

ABC Ltd

diinvestasikan

$3 tidak dikenakan

PPh dividen

Laba setelah

pajak $100

5

$3

10% $27

90%

Keterangan

❑ $3 dikecualikan dari PPh dividen→

a. PT A hanya memiliki 10% dari $100 (laba kena

pajak) → $10

b. 30% x $10 (laba setelah pajak) = $3

❑ PT A menginvestasikan $3 ke Indonesia

Total dividen

dibagi $30


Dividen

$10

Luar negeri

Indonesia

PT A memiliki 70%

saham ABC Ltd

ABC Ltd

diinvestasikan

Keterangan


❑ $11 dikenakan PPh dividen, karena:

a. PT A memiliki 70% dari $100 (laba setelah pajak) =

$70

b. 30% x $70 (laba setelah pajak) = $21

c. PT A hanya menginvestasikan $10 → $21 - $10

❑ Total $11 dikenakan PPh dividen

6 Laba setelah

pajak $100

$11 dikenakan

PPh dividen

Dividen

kurang $7

Dividen

kurang $4

$6

30%

Total dividen dibagi

$20

$14

70%

Perubahan UU PPh: Latar Belakang Perubahan Non-Objek PPh

Bagian laba atau SHU yang diterima anggota

dari koperasi

Sisa lebih yang diterima badanatau lembaga

sosial dankeagamaan

Dana setoran danpenghasilan yang

diterima olehBPKH dari hasil

investasinya

Mendorong masyarakat membentuk

koperasi sehingga koperasi menjadi

lembaga yang produktif

Mengurangi beban

PPh atas beberapa

penghasilan yang

diinvestasikan seperti

surat berharga dan

deposito

Menggunakan hasil

usahanya untuk

meningkatkan tingkat

konsumsinya

Menggunakan hasil

usahanya supaya dapat

meningkatkan daya beli

karena kegiatan tidak profit

oriented

SYARAT

Sisa lebih diinvestasikan kembali

dalam jangka waktu 4 tahun sejak

diperoleh sisa lebih tersebut

Pasal 4 ayat (3) huruf (i), (o) dan (p)

Perubahan UU PPh: Penyesuaian Tarif PPh 26

Tarif PPh atas bungatermasuk premium,

diskonto, dan imbalanterkait dengan

pengembalian utang

Tarif PPh atas bungatermasuk premium,

diskonto, dan imbalanterkait dengan

pengembalian utang

(Pasal 26 ayat (1) huruf (b))

> Memperluas pasarpenerbitan obligasi di LN yang dilakukan oleh korporasi ataupemerintah Indonesia

> Mengurangi beban biayaPPh atas bunga bagi investor (SPLN)

> Memberikan dampak yang terhadap pengembanganpasar keuangan

20%< 20%PP →

Aturan sebelumnya UU Cipta Kerja

RSM INDONESIAPlaza ASIA Level 10

Jl. Jend. Sudirman Kav.59Jakarta 12190 Indonesia

www.rsm.id

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD...Negeri (SPLN) (Pasal 2 ayat (4) huruf (a), (b), dan (c)) Orang...

Documents

Transcript of THE POWER OF BEING UNDERSTOOD...Negeri (SPLN) (Pasal 2 ayat (4) huruf (a), (b), dan (c)) Orang...