THE EFFECT OF BUDGET PLANNING AND HUMAN …digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/... ·...

TESIS

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP

PENYERAPAN ANGGARAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI

THE EFFECT OF BUDGET PLANNING AND HUMAN RESOURCE COMPETENCE ON BUDGET ABSORPTION

WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS MODERATOR

MUHAMMAD IQBAL

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDINMAKASSAR

2018

ii

TESIS

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP

PENYERAPAN ANGGARAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI

THE EFFECT OF BUDGET PLANNING AND HUMAN RESOURCE COMPETENCE ON BUDGET ABSORPTION

WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS MODERATOR

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD IQBALP3400215007

kepada

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDINMAKASSAR

2018

iv

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD IQBAL

NIM : P3400215007

Jurusan/Program Studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DENGAN

KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/ diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Januari 2018

Yang membuat pernyataan,

MUHAMMAD IQBAL

v

PRAKATA

Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena

atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada

Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Hasanuddin Makassar.

Tesis ini membutuhkan proses yang panjang dalam penyelesaiannya.

Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan

kepada Bapak Drs. Harryanto, M.Com.,Ph.D dan Ibu Dr. Andi Kusumawati,

SE.,Ak.,M.Si.,CA sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk

membimbing, memotivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi

panjang yang telah dilakukan. Begitupun ucapan terima kasih penulis sampaikan

kepada Ibu Prof. Dr. Mediaty, SE.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Dr. Nirwana,

SE.,Ak.,M.Si.,CA serta kepada Bapak Dr. Tawakkal, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku tim

penguji/penilai atas waktu yang diluangkan untuk memberikan masukan-

masukan yang membangun dalam rangka penyelesaian tesis ini. Ucapan terima

kasih juga peneliti tujukan kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang

telah memberi izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dibeberapa

Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Terima kasih yang besar juga penulis ucapkan kepada teman-teman

seperjuangan Mahasiswa Magister Akuntansi Unhas Angkatan 2015 atas

kekompakannya yang senantiasa saling membantu saat menemui kesulitan dan

saling berbagi pengalaman serta dukungan semangat terutama bagi peneliti.

Insyaa Allah buah dari perjuangan kita hari ini akan menjadi bekal untuk lebih

baik dihari esok.

vi

Ungkapan terima kasih yang paling khusus penulis ucapkan kepada

keluarga terhebat, kudua orang tua tercinta, nenek, tanta dan kedua adik yang

telah memberikan pengorbanan yang cukup besar serta telah mendoakan,

memberi inspirasi, serta memberikan dukungan dan kasih sayangnya, baik moril

dan materil selama penulis menempuh pendidikan magister ini.

Akhir kata dengan segala hormat dan kerendahan hati, peneliti menyadari

bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan

kritikan serta saran untuk kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat

bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Makassar, Januari 2018

MUHAMMAD IQBAL

vii

ABSTRAK

MUHAMMAD IQBAL. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi (dibimbing oleh Harryanto dan Andi Kusuma).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran, baik secara langsung maupun melalui komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer. Sampel sebanyak 96 responden. Responden tersebut merupakan aparatur pengelola anggaran, yaitu kepala satuan kerja selaku pengguna anggarankepala bagian keuangan, kepala bagian perencanaan, dan bendahara pengeluaran pada setiap satuan kerja sebanyak 25 satuan kerja Pemerintah kabupaten Polewali Mandar. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis multiple regression (regresi berganda) dan moderated regression analysis (MRA) dengan alat bantu statistical package for the social sciences (SPSS).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. variabel komitmen organisasi tidak memoderasi hubungan perencanaan anggaran dengan penyerapan anggaran. namun mampu memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran.

Kata Kunci: perencanaan anggaran, kompetensi SDM, penyerapan anggaran, komitmen organisasi

viii

ABSTRACT

MUHAMMAD IQBAL. The Effect of Budget planning and the Competence of the Human Resources on the Budget Absorption with the Organizational Commitment as the Moderate (supervised by Harryanto dan Andi Kusuma).

This research aimed to investigate the effects of the budget planning and the competence of the human resources on the budget absorption either directly or through the organizational commitment as the moderating variable in the Government of Polewali Mandar Regency.

The research used the qualitative opproach. The data used were the primary data. The 96 samples as respondents were chosen using the purposive sampling technique. Those respondent were the apparaturs of budget management, namely the head of work unit as the user of budget, the head of financial departement, the head of planning and the treasurers of each work unit in the work units of the Regional Government of Polewali Mandar Regancy. the method of the data collection was the survey using the questionnaires distributed to the respondents. The data were then analyzed using the multiple Regression analysis and the Moderated regression Analysis (MRA) with the help of the Statistical Package for the Sosial Sciences (SPSS).

The research results indicated that the budget planning and the competence of human resources had positive and signicant effect on the level of the budget absorption. The variable of the organizational commitment did not moderate the budget planning with the budget absorption, though it could moderate the correlation of the competence of the human resources with the budget absorption.

Keywords: planning, budget, competence of human resources, budget absorption, organization commitment

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..................................................................................... iHALAMAN JUDUL ........................................................................................ iiHALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... iiiHALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ................................. ivPRAKATA ...................................................................................................... vABSTRAK ...................................................................................................... viiABSTRACT ................................................................................................... viiiDAFTAR ISI ................................................................................................... ixDAFTAR TABEL ........................................................................................... xiDAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiiDAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................... 11.1 Latar Belakang ...................................................................... 11.2 Rumusan Masalah................................................................. 161.3 Tujuan Penelitian................................................................... 161.4 Kegunaan Penelitian ............................................................. 17

1.4.1 Kegunaan Teoritis ........................................................ 171.4.2 Kegunaan Praktis ......................................................... 17

1.5 Ruang Lingkup Penelitian...................................................... 171.6 Sistematika Penulisan ........................................................... 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA................................................................. 202.1 Tinjauan Teori dan Konsep ................................................... 20

2.1.1 Keuangan Publik .......................................................... 202.1.2 Teori Perilaku Organisasi ............................................. 222.1.3 Penyerapan Anggaran ................................................. 242.1.4 Perencanaan Anggaran ............................................... 262.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia............................. 302.1.6 Komitmen Organisasi ................................................... 32

2.2 Tinjauan Empiris.................................................................... 37

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS............................... 413.1 Kerangka Pemikiran .............................................................. 413.2 Hipotesis................................................................................ 42

3.2.1 Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran...................................................................... 42

3.2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran ................................................. 45

3.2.3 Komitmen Organisasi memoderasi Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran ................. 47

3.2.4 Komitmen Organisasi memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran...................................................................... 49

x

BAB IV METODE PENELITIAN................................................................ 514.1 Rancangan Penelitian ........................................................... 514.2 Lokasi Penelitian ................................................................... 514.3 Populasi dan Sampel............................................................. 524.4 Jenis dan Sumber Data ......................................................... 534.5 Metode Pengumpulan Data................................................... 534.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ........................ 54

4.6.1 Variabel Penelitian ....................................................... 544.6.2 Definisi Operasional ..................................................... 54

4.7 Instrumen Penelitian.............................................................. 584.8 Teknik Analisis Data .............................................................. 58

4.8.1 Analisis Statistik Deskriptif ........................................... 584.8.2 Uji Kualitas Data........................................................... 594.8.3 Uji Asumsi Klasik.......................................................... 604.8.4 Model Analisis Data ..................................................... 614.8.5 Pengujian Hipotesis ..................................................... 62

BAB V HASIL PENELITIAN .................................................................... 645.1 Karakteristik Responden Penelitian....................................... 645.2 Statistik Deskriptif .................................................................. 665.3 Uji Kualitas Data .................................................................... 745.4 Uji Asumsi Klasik ................................................................... 765.5 Uji Hipotesis........................................................................... 78

BAB VI PEMBAHASAN............................................................................ 856.1 Perencanaan Anggaran berpengaruh positif signifikan

terhadap Penyerapan Anggaran ........................................... 856.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif

signifikan terhadap Penyerapan Anggaran ........................... 866.3 Komitmen Organisasi memperkuat hubungan Perencanaan

Anggaran dengan Penyerapan Anggaran ............................. 886.4 Komitmen Organisasi memperkuat hubungan Kompetensi

Sumber Daya Manusia dengan Penyerapan Anggaran ........ 91

BAB VII PENUTUP .................................................................................... 947.1 Kesimpulan............................................................................ 947.2 Implikasi................................................................................. 957.3 Keterbatasan Penelitian ........................................................ 967.4 Saran ..................................................................................... 96

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 97

xi

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Pencairan Anggaran Belanja Pemerintah Kabapaten Polewali Mandar Tahun 2012-2015 .................................................................. 6

1.2 Persentase Kemiskinan Sulawesi Barat Tahun 2011-2015 ................ 8

2.1 Review Penelitian Terdahulu .............................................................. 37

4.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ..................................... 57

5.1 Karakteristik Responden .................................................................... 64

5.2 Deskripsi Kuesioner Penelitian ........................................................... 65

5.3 Statistik Deskriptif ............................................................................... 67

5.4 Ikhtisar Rentang Skala ........................................................................ 69

5.5 Deskripsi item Pertanyaan Variabel Perencanaan Anggaran (X1) ..... 69

5.6 Deskripsi item Pertanyaan Variabel Komptensi SDM (X2) ................. 71

5.7 Deskripsi item Pertanyaan Variabel Komitmen Organisasi (M) .......... 72

5.8 Deskripsi item Pertanyaan Variabel Penyerapan Anggaran (Y) ......... 73

5.9 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian .............................................. 75

5.10 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian .......................................... 76

5.11 Hasil Uji one-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ............................... 77

5.12 Hasil Uji Asumsi Multikolinearitas ....................................................... 77

5.13 Hasil Uji Hipotesis Pertama ................................................................ 78

5.14 Hasil Uji Hipotesis Kedua ................................................................... 80

5.15 Hasil Uji Hipotesis Ketiga ................................................................... 81

5.16 Hasil Uji Hipotesis Keempat ............................................................... 82

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3.1 Kerangka Pemikiran ........................................................................... 42

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Kuesioner Penelitian .......................................................................... 103

2. Analisis Statistik Deskriptif .................................................................. 109

3. Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen .............................................. 112

4. Uji Asumsi Klasik ................................................................................ 116

5. Hasil Moderat Analisis Regresi (MRA) dan Pengujian Hipotesis ....... 119

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau lebih

dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah serta Undang-Undang Nomor

25 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah telah menciptakan perubahan yang mendasar terhadap tata pelaksanaan

pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara, serta menjadi

langkah awal kemunculan Otonomi Daerah. Otonomi daerah mengamanahkan

pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dan keberadaannya terpisah

dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah pusat guna mengalokasikan

sumber-sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda

(Philip Mahwood, 1983). Sejalan dengan pendapat tersebut, Vincent Lemius

(1986) juga mengatakan bahwa otonomi daerah merupakan suatu kebebasan

atau kewenangan dalam mengambil suatu keputusan politik maupun administratif

sesuai dengan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi.

Penerapan undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan undang-

undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah memberi harapan agar pemerintah mampu meningkatkan

efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan lebih

memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan

antara pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta

peluang dan tantangan dalam persaingan global. Selain itu, pemerintah juga

2

diharapkan mampu mempercepat laju kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan

peningkatan daya saing daerah (Yani, 2013). Lebih sederhana dikatakan oleh

Oates (1977) bahwa adanya desentralisasi memungkinkan penyesuaian

pelayanan publik dengan permintaan lokal, sehingga dapat meningkatkan

efisiensi dan inovasi, dan menciptakan persaingan antar jurisdiksi.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom tersebut, maka

salah satu aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah

adalah masalah anggaran dan pengelolaannya. Secara umum anggaran dapat

didefinisikan sebagai rencana terperinci dari pendapatan dan penggunaan

sumber daya keuangan dan sumber daya-sumber daya lainnya pada satu

periode tertentu (Garrison, Noreen, dan Brewer. 2007). Sedangkan menurut

Robert D Lee, et al. (1978) bahwa “Budget a document or a collection of

documents that refer to the financial condition of an organization (family,

corporation, government), including information on revenues, expenditures,

activities, and purposes or goals”.

Sama halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik pada

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga merupakan pelaksana pengelolaan

anggaran yang dilaksanakan dalam periode satu tahun. Yani (2013) menyatakan

bahwa langkah awal dari pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan

kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Permendagri

Nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa segala bentuk Penerimaan Daerah

maupun Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan dan pengeluaran daerah

tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi.

3

Tahun anggaran APBD juga mengikuti tahun anggaran APBN yaitu

dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun

yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan

keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu

tersebut. Total pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan

yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber

pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang

telah ditetapkan.

Sedangkan berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan

dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Belanja

adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo

anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Erlina, 2008). Sedangkan

Permendagri nomor 21 tahun 2011, mendefinisikan belanja daerah sebagai

kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih. Oleh karena itu serapan belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran

belanja yang telah ditetapkan. Meskipun demikian bukan berarti capaian

penyerapan anggaran belanja diperbolehkan lebih rendah dari yang telah

direncanakan. Penyerapan anggaran merupakan rencana sistematis yang

berisikan tentang keseluruhan aktivitas dan kegiatan yang berlaku dalam waktu

tertentu untuk selanjutnya diwujudkan secara nyata (Mardiasmo, 2009). Secara

garis besar penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pencapaian dari suatu

estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang

pada suatu saat tertentu.

Persoalan penyerapan anggaran melebihi pagu anggaran masih kerap

terjadi dibeberapa kementrian maupun lembaga dan satuan kerja pemerintah.

Seperti temuan di Kementrian Perhubungan yaitu terdapat pembengkakan

4

anggaran sebesar Rp 5.35 trilliun, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

sebesar Rp 1.9 trilliun dan pada Kementrian Kelautan dan Perikanan sebesar

Rp. 1.5 trilliun (BPK, 2015). Atas permasalahan ini, kepala BPK menyatakan

bahwa serapan belanja yang melebihi batas yang telah ditetapkan akan

berdampak buruk terhadap kas pemerintah berupa penambahan biaya yang

menyebabkan kerugian dan hutang negara (Poernomo, 2016).

Sedangkan untuk penyerapan belanja yang rendah memiliki resiko lebih

luas. BPKP (2011) menjelaskan bahwa penyerapan anggaran yang tidak

memenuhi target menyebabkan dana terlambat atau bahkan tidak tersalurkan

kepada masyarakat dan tidak tersalurkan kesistem perekonomian, sehingga

penerima manfaat tidak sepenuhnya bisa menikmati hasil pembangunan dan

pelayanan yang dibiayai oleh anggaran publik. Senada dengan pernyataan

tersebut, hasil penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga

menyatakan bahwa penyerapan anggaran belanja yang rendah adalah

permasalahan serius oleh karena akan memperburuk perekonomian secara

umum (Willy, 2013).

Terdapat dua sudut pandang terkait rendahnya penyerapan anggran,

yang pertama yaitu jumlah realisasi anggaran pada akhir tahun diperbandingkan

dengan jumlah anggarannya dan yang kedua dari segi ketidakproporsionalan

serapannya (Halim, 2014). Kondisi penyerapan anggaran yang rendah

memperlihatkan adanya permasalahan yang serius dikalangan pengguna

anggaran yang selalu saja terulang setiap tahun. Dan apabila dikaji lebih runut,

belanja pemerintah memang selalu melonjak drastis dipertengahan sampai akhir

triwulan ketiga tahun anggaran. Trennya adalah empat bulan terakhir selalu

melonjak dengan sangat tajam (Anfujatin, 2016).

Meskipun dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, tinggi

rendahnya penyerapan anggaran bukanlah merupakan target alokasi anggaran

5

karena anggaran berbasis kinerja lebih fokus pada kinerja ketimbang penyerapan

itu sendiri. Untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, yang dilihat adalah output

serta outcome-nya. Akan tetapi variabel pendorong pertumbuhan perekonomian

Indonesia sampai saat ini masih lebih didominasi oleh faktor konsumsi, sehingga

belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah menjadi pendorong

utama percepatan pertumbuhan. Jadi, kegiatan yang langsung menyentuh

kepentingan masyarakat, makin awal pelaksanaan kegiatannya maka manfaat

serta efek stimulusnya juga akan semakin besar. Dan apabila pelaksanaanya

cenderung lambat bahkan hingga akhir tahun, maka yang dirugikan adalah

masyarakat, karena manfaat yang akan diterima tertunda (Halim, 2014).

World Bank (2015) menyebut bahwa negara-negara berkembang seperti

halnya Indonesia mempunyai permasalahan yang seragam dalam penyerapan

anggaran yang disebut “slow back-loaded”, artinya penyerapan rendah pada

awal sampai tengah tahun anggaran, namun melonjak memasuki akhir tahun

anggaran. Penumpukan pencairan dana ditriwulan IV merupakan cerminan

bahwa penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah

di tetapkan (Syarah, 2016).

Permasalahan “slow back-loaded”, juga menjadi pekerjaan rumah bagi

pemerintah daerah, salah satunya terjadi pada kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan keterangan wakil DPRD provinsi Sulawesi Barat bapak Hasan.S

yang mengatakan bahwa secara umum Pemprov Sulawesi Barat dan seluruh

kabupaten yang berada dalam lingkup wilayah pemprov Sulawesi Barat memiliki

permasalahan yang sama dalam penyerapan anggaran. Sekalipun penyerapan

memenuhi target pada akhir tahun, namun persentase capaian terlihat

menumpuk diakhir tahun anggaran. Pola semacam ini tentu tidak sehat untuk

perekonomian daerah dan kemakmuran masyarakat secara umum. Salah satu

kabupaten yang menjadi perhatiannya adalah kabupaten Polewali Mandar yang

6

dianggap masih belum mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran.

Menurutnya permasalahan seperti ini disebabkan kurang maksimalnya kinerja

para satuan kerja daerah (indonesiatimur.co). Berikut hasil pencairan anggaran

belanja pemerintah kabupaten Polewali Mandar tahun 2012-2015.

Tabel 1.1 Pencairan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Polman

tahun 2012-2015

Tahun Triwulan

I II III IV Total

2012 11.8 % 19.3 % 29.4 % 34.2 % 94.7 %

2013 12.3 % 20.2 % 26.2 % 32.6 % 94.3 %

2014 10.1 % 18.8 % 28.0 % 35.8 % 92.7 %

2015 11,5 % 19.4 % 27.4 % 33.1 % 90.4 %

Rata-Rata 11.4 % 19.4 % 27.8 % 34.7 % 93.0 %

Sumber: Pemkab Polewali Mandar (Data diolah)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa capaian penyerapan anggaran

kabupaten Polewali Mandar memiliki penyerapan yang belum maksimal dan pola

penyerapan anggaran dari triwulan ke triwulan belum memenuhi target

proporsional. Padahal untuk ukuran penyerapan anggaran triwulan, telah

ditargetkan perencanaan penarikan dana untuk tahun 2012 hingga 2015 sebesar

15-20% untuk triwulan pertama, 25-30 untuk triwulan kedua, 25-30 untuk

teriwulan ketiga dan 20-25 untuk triwulan keempat.

Merujuk pada rencana target yang telah ditetapkan, terlihat adanya

ketidakproporsionalan dalam penyerapan anggaran. Pada data penyerapan 2012

sampai 2015 menunjukkan rata-rata penyerapan pada triwulan pertama hanya

sekitar 11,4%, dan triwulan kedua sekitar 19,4. Sekalipun pada triwulan ketiga,

penyerapan anggaran cukup ideal dari segi pencapaian tiap triwulan yaitu

sebesar 27,8%, akan tetapi secara kumulatif belum menyentuh angka ideal yaitu

70-75%, namun hanya berkisar angka 58,6%. Hal tersebut berarti bahwa

anggaran yang akan dicairkan pada triwulan keempat mencapai angka 41,4%

dari total anggaran belanja apabila penyerapan diasumsikan dapat terserap

hingga 100%.

7

Target yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Polewali Mandar

tersebut, sesuai dengan pola ideal penyerapan anggaran yang dipersyaratkan

oleh Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu 2015 yaitu 15% untuk triwulan pertama,

20-25% untuk triwulan kedua, 30-35 untuk triwulan ketiga dan 20-30% untuk

triwulan keempat. Berdasarkan data Dirjen Perbendaharaan, tren penyerapan

anggaran kementrian/lembaga dan pemerintah daerah dari tahun 2009 sampai

tahun 2014 pada triwulan pertama hanya berkisar 9,5% dan untuk triwulan kedua

sebesar 18,4%. Hal tersebut memaksa terjadinya penumpukan pada triwulan

ketiga dan keempat.

Rendahnya capaian penyerapan anggaran, sangat bertentangan dengan

prisnsip “the three Es” (Ekonomis, Efesien, Efektif) dalam teori anggaran sektor

publik (Jones dan Pendlebury, 1998). Selain itu, hal tersebut juga akan

berdampak terhadap perekonomian nasional secara umum. Pertama, tidak

berjalannya fungsi kebijakan fiskal dalam rangka peningkatan pertumbuhan

ekonomi secara efektif. Kedua, hilangnya manfaat belanja disebabkan anggaran

yang telah dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan yang berarti

terjadi idle money. Ketiga, terlambatnya pelaksanaan program pemerintah terkait

dengan penanggulangan kemiskinan. Keempat, penumpukan tagihan pada akhir

tahun anggaran yang sangat tidak sehat bagi manajemen kas pemerintah

(Seftianova 2013). Terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal.

Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarkat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktifitas tenaga

kerja, pengurangan angka kemiskinan dan terwujudnya stabilisasi makro

ekonomi (David, 2010). Penelitian Priatno (2013) juga menyimpulkan bahwa

apabila penyerapan anggaran yang rendah masih terus berlanjut, hal ini akan

mengganggu rencana kinerja kebijakan APBD terhadap perekonomian secara

umum dan akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan

8

tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan yang merupakan sasaran kebijakan

fiskal secara khusus.

Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh rendanhnya penyerapan

anggaran yang disebutkan di atas secara nyata dapat dilihat pada kabupaten

Polewali Mandar. Seperti halnya persentase angka kemiskinan yang menjadi

angka tertinggi dari beberapa kabupaten dalam lingkup wilayah pemprov

Sulewesi Barat. Berikut persentase angka kemiskinan kabupaten dalam lingkup

wilayah pemprov Sulawesi Barat berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS)

provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 1.2 Persentase Kemiskinan Sulawesi Barat Tahun 2011-2015

Tahun Kabupaten

Polman Majene Mamasa Mamuju Matra

2011 19.10 % 18.42 % 16.25 % 8.17 % 6.20 %

2012 18.02 % 17.29 % 15.04 % 7.59 % 5.77 %

2013 17.79 % 16.40 % 14.38 % 7.11 % 5.30 %

2014 18.43 % 15.29 % 13.92 % 6.81 % 4.71 %

2015 18.70 % 15.05 % 6.72 %

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa persentase kemiskinan kabupaten

Polewali Mandar masih menjadi yang tertinggi di lingkup wilayah pemprov

Sulawesi Barat dengan rata-rata 18.4%. Angka tersebut bahkan di atas dari rata-

rata presentase angka kemiskinan nasional selama lima tahun terakhir yaitu

sebesar 11.61%. Kabupaten Polewali Mandar juga memiliki angka persentase

yang fluktuatif dari tahun ketahunnya.

Dampak lain yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah infrastruktur

jalan dan jembatan yang mengalami penurunan nilai manfaat akibat

keterlambatan dalam perbaikan. Beberapa kecamatan dan desa di kabupaten

Polewali Mandar seperti Desa Siporaki, Desa Kalumammang, Desa Puppuring,

Kecamatan Matangnga, Kecamatan Tutar dan wilayah-wilayah lainnya, masih

memiliki infrastruktur jalan dan jembatan yang buruk. Perbaikan yang tertunda

dan memakan waktu yang lama menjadi permasalahan tersendiri. Seperti

9

keterangan kepala desa siporaki yang mengatakan bahwa jalan utama dan jalan-

jalan tani serta jembatan untuk penghubung antar desa dan akses lahan

mengalami kerusakan hingga angka 70%. Sementara menurutnya, wilayah-

wilayah yang saling terhubung oleh infrastruktur yang bermasalah tersebut

memiliki potensi yang cukup tinggi dalam bidang pertanian dan perkebunan.

Akibatnya, masyarakat menjadi merugi oleh karena keuntungan yang diperoleh

hampir sama dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam mendistribusi hasil

panen (parepos.fajar.co.id). Dengan demikian perekonomian masyarakat

menjadi tertunda oleh karena hilangnya manfaat secara agregasi yang

memengaruhi besarnya tingkat pertumbunhan perekonomian (Herriyanto, 2012).

Selain kemiskinan dan infrastruktur jalan, permasalahan lain seperti pelayanan

kesehatan yang dan ketersediaan sarana pendidikan berupa gedung-gedung

sekolah yang layak juga masih sering didengungkan oleh masyarakat. Tentu hal-

hal semacam ini menjadi tolok ukur tersendiri oleh masyarakat mengenai

pengelolaan anggaran yang di percayakan kepada pemerintah namun masih

belum bisa dioptimalkan.

Berdasarkah hasil monitoring oleh Dirjen Perbendaharaan pada tahun

2010-2013 yang dilaksanakan terhadap seluruh kantor pembayaran KPPN di

seluruh Indonesia, menemukan beberapa faktor tentang rendahnya penyerapan

anggaran, antara lain yaitu tahap perencanaan yang buruk (Setyanova, 2013).

Hasil survei tersebut kemudian dipertegas oleh hasil laporan Dirjen Perimbangan

Keuangan pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa besar kecilnya tingkat

penyerapan belanja daerah dalam mendanai pelayanan publik sangat

dipengaruhi oleh proses perencanaan anggaran, oleh karena tahap perencanaan

yang tidak maksimal merupakan hambatan yang signifikan yang dapat

mencegah penyerapan anggaran. Kedua pernyataan di atas juga sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Imam Dwi Kuswoyo yang menunjukkan bahwa

10

penyebab utama penumpukan penyerapan anggaran belanja salah satunya

disebabkan oleh perencanaan anggaran yang kurang maksimal.

Pada dasarnya, perencanaan (planning) merupakan proses yang diawali

dengan penetapan tujuan berupa penentuan strategi untuk pencapaian tujuan

secara menyeluruh serta perumusan sistem perencanaan untuk

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga

tercapainya tujuan tersebut (Robbins dan Coulter, 2002 dalam Bastian, 2010).

Sementara itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1)

mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber

daya yang tersedia.

Tahap perencanaan anggaran pemerintah daerah dikoordinir oleh satuan

kerja daerah, sementara untuk tahap penganggaran dikelola oleh Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD). Setiap tahun, penyusunan APBD dimulai dari

penyusunan RKPD dengan menyiapkan rancangan kebijakan umum, program

indikatif, dan pagu indikatif. Rancangan RKPD ini selanjutnya disampaikan ke

DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan. Setelah disepakati

bersama dengan DPRD, maka kebijakan umum anggaran serta program prioritas

dan plafon anggaran sementara yang telah disahkan, akan menjadi dasar bagi

satuan kerja untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA ini

selanjutnya digunakan untuk menyusun RAPBD yang kemudian wajib

disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan diperbaiki sebelum disetujui untuk

ditetapkan menjadi APBD (PP No 58 tahun 2005).

Prinsip anggaran yang diterapkan oleh pemerintah adalah anggaran

berbasis kinerja, yaitu penyusunan anggaran yang didasarkan pada target kinerja

yang ditetapkan terlebih dahulu. Idealnya kegiatan yang direncanakan

merupakan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan baik dari segi jenis maupun

11

jumlahnya dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi organisasi sehingga

diharapkan dapat meminimalisir deviasi antara kebutuhan dengan jenis dan

jumlah kegiatan yang dicantumkan dalam RKA (Anfujatin, 2016). Beberapa

satuan kerja di kabupaten Polewali Mandar masih kesulitan dalam menerapkan

prinsip tersebut, terbukti dengan sorotan yang dilayangkan oleh ikatan akademisi

Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) yang mengemukakan bahwa terdapat

beberapa kegiatan yang dianggarkan dalam perencanaan yang tidak berdampak

langsung pada masyarakat kecil sehingga perencanaan yang dilakukan terkesan

kurang serius dan kurang memikirkan masyarakat (terassulbar.co. 2016).

Permasalahan lain yang sering muncul adalah penetapan anggaran oleh

pemerintah daerah dan DPRD yang terlalu lama sehingga waktu pelaksanaan

program/kegiatan ikut bergeser dari waktu yang telah ditetapkan sehingga secara

otomatis akan memangkas periode penyerapan (Nina et.al, 2016). Seperti halnya

yang terjadi pada TAPD Polewali Mandar yang tidak kunjung menemukan titik

temu dengan Banggar DPRD. Permasalahan yang terjadi disebabkan oleh

ketidaksesuaian jumlah anggaran yang direncanakan oleh pihak pemerintah

dengan apa yang menjadi keinginan DPRD pada belanja tertentu sehingga

mengakibatkan keterlambatan pengesahan anggaran untuk periode anggaran

2016 (radarsulbar, 2016).

Pada dasarnya harapan penyerapan anggaran yang maksimal tanpa

dibarengi dengan perencanaan anggaran yang baik dapat dikatakan sebagai

suatu hal yang hampir mustahil akan terwujud (Halim, 2014). Yunarto (2011) juga

mengemukakan bahwa, perencanaan anggaran yang buruk sering menimbulkan

hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga harus direvisi atau bahkan tidak

dapat direalisasikan sama sekali.

Selain perencanaan, kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga

merupakan unsur utama dalam pengelolaan anggaran. SDM merupakan

12

rancangan sistem-sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan

penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan

organisasi (Mathis dan Jackson, 2006). SDM menjadi unsur utama dalam setiap

aktivitas yang dilakukan, dengan kompetensi berupa pengalaman dan motivasi

yang dimiliki menjadikan SDM sebagai faktor kunci dalam pengelolaan anggaran

(Zarianah, 2015). Kompetensi SDM memang mutlak diperlukan agar pengelolaan

anggaran dapat terlaksana dengan baik karena SDM yang buruk menjadikan

pengelolaan anggaran buruk dan berakibat terlambatnya realisasi anggaran

(Nina et al. 2016).

Senada dengan itu, hasil penelitian Sutiono (1997) juga menemukan

bahwa faktor yang memengaruhi lambatnya daya serap keuangan, salah satunya

disebabkan karena kualitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan belum

memadai dan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan daerah. Kondisi

seperti ini dapat dilihat dari masih adanya pejabat yang tidak teliti dalam

menyusun perencanaan dan penganggaran. Pejabat tersebut hanya

mengusulkan program pembangunan, namun tidak mengetahui situasi

sebenarnya yang ada di lapangan. Ketika anggaran sudah disahkan maka terjadi

kesulitan untuk merealisasikan karena terdapat berbagai kendala lapangan

(Halim, 2014). Permasalahan yang sama juga diutarakan oleh anggota DPRD

Kabupaten Polewali Mandar dari fraksi PAN yaitu bapak Jamar Jasin Badu yang

menjelaskan bahwa masih banyak pejabat pada satuan kerja yang belum cermat

membedakan antara jenis belanja yang dialokasikan, sehingga belanja modal

kabupaten Polewali Mandar masih sangat minimalis dari total biaya

pembangunan yang ada (antaranews.com, 2016).

Permasalahan utama lainnya adalah kurangnya pejabat yang memenuhi

kualifikasi sesuai dengan regulasi seperti dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini

menyebabkan seorang pejabat dipaksa untuk mengerjakan banyak kegiatan

13

yang bahkan tidak sesuai dengan tugas pokoknya. Seperti keterangan salah

seorang pegawai dari dinas pendidikan kabupaten Polewali Mandar yang

mengemukakan bahwa terdapat beberapa pegawai yang terpaksa rangkap

jabatan, dan disisi lain ada pula yang ditempatkan tidak sesuai dengan

spesifikasi keilmuan dan keahliannya.

Hakekatnya dalam suatu organisasi baik organisasi private maupun

organisasi public, kedudukan manusia merupakan unsur utama yang memiliki

karakteristik seperti kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan,

dan pengalaman. Komponen karakteristik inilah yang kemudian membentuk

perilaku seseorang dan akan menggerakkan serta membawa organisasi untuk

mencapai tujuan (Thoha, 2011). Setiap organisasi mutlak membangun SDM

yang profesional dan memiliki kompetensi yang tinggi. SDM yang kompeten

merupakan keunggulan tersendiri dalam suatu organisasi sekaligus sebagai

pendukung daya saing organisasi pada era globalisasi dalam menghadapi

lingkungan kerja serta kondisi sosial masyarakat yang mengalami perubahan

yang dinamis (David, 2016). Ditambah dengan adanya regulasi/aturan sebagai

pedoman dalam bekerja yang memerlukan pemahaman terhadap aturan yang

mengikat dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang diambil dengan aturan

yang ada (Putri, 2014).

Beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perencanaan

anggaran dan sumber daya manusia (SDM) berpengaruh pada keterlambatan

perencanaan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) berpengaruh pada

keterlambatan penyerapan anggaran dilaksanakan oleh Dwi Kuswoyo (2011),

Hendris Herriyanto (2012), Mashudi Adi Nugroho (2013), Monik Zarinah (2015),

Cut Malahayati (2015), Eko Suryanto (2015), Nina et al. (2016), Ledy et al.

(2016) dan Anfujatin (2016). Akan tetapi, hasil penelitian yang menyatakan

bahwa faktor perencanaan berpengaruh pada penyerapan anggaran ternyata

14

tidak didukung oleh hasil penelitian Ratih Seftianova (2013), Helmy Adam (2013)

dan Ahmad Rifai (2016) yang menyatakan sebaliknya, bahwa perencanaan tidak

terdapat pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Begitupun yang diungkapkan

Prasetyo Adi Priatno (2013), Biana (2016) dan Ahmad Rifai (2016) yang

menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh

terhadap penyerapan anggaran.

Merujuk pada berbagai ulasan hasil penelitian sebelumnya, dimana

terdapat ketidakkonsistenan hasil yang memengaruhi faktor perencanaan

anggaran dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada penyerapan

anggaran. Sehingga diduga terdapat faktor lain yang bersifat situasional yang

saling berinteraksi dalam memengaruhi satu situasi tertentu. Dimana faktor

tersebut mampu memperkuat ataupun melemahkan hubungan atau menjelaskan

kedudukan faktor-faktor lainnya. Salah satu faktor yang diyakini mampu

memengaruhi hubungan tersebut adalah komitmen organisasi.

Allen dan Meyer (1991) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai

suatu kondisi psikologis yang menggambarkan hubungan anggota organisasi

(pegawai/karyawan) dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap

keputusan individu untuk melanjutkan atau tidak keanggotannya dalam

berorganisasi. Komitmen organisasional juga merupakan identifikasi dan

keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi dan bersedia serta

berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi (Mowday, 1982). Singkatnya,

Lincoln (1994) menyebutkan bahwa komitmen organisasional mencakup

kebanggaan anggota, kesetiaan anggota, dan kemauan anggota pada

organisasi. Tingginya komitmen organisasi yang dimiliki oleh seseorang akan

menimbulkan rasa tanggungjawab yang tinggi pula (Fatimah, 2012).

Sementara itu, dalam konsep penganggaran sektor publik disebutkan

bahwa salah satu karakteristik yang wajib dimiliki oleh pemerintah selaku

15

pengelola anggaran adalah komitmen yang tinggi terhadap nilai, tujuan dan

fungsi organisasi pemerintah. Dengan adanya komitmen, teori anggaran sektor

publik meyakini akan lebih memudahkan dalam pencapain target pemerintah.

Selanjutnya, Merchant (1981) mengemukakan bahwa kadar komitmen

organisasi yang baik yang dimiliki pengelola anggaran, akan sangat

memungkinkan para pengelola lebih mudah dalam mengkomunikasikan,

mengungkapkan serta memberikan informasi lokal (pribadi) yang diketahui untuk

dimasukkan dalam standar atau sebagai dasar penilaian sebuah anggaran.

Hasil penelitian yang dilakukan Nouri dan Parker (1996) menyimpulkan

bahwa semakin tinggi komitmen organisasi seorang individu maka semakin tinggi

kerelaan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Ratifah dan Ridwan

(2012) juga menyatakan bahwa kepercayaan dari seseorang terhadap nilai-nilai

organisasi, dan kerelaan seseorang untuk mendukung dalam merealisasikan

tujuan organisasi serta kesetiaan untuk tetap menjadi bagian organisasi

merupakan unsur-unsur yang merupakan dasar dari komitmen organisasi.

Anggota organisasi akan merasa senang dalam bekerja jika merasa terikat

dengan nilai dan tujuan organisasi, hal ini akan berdampak pada tanggung jawab

dan kesadaran yang dimiliki anggota dalam menjalankan organisasi (Randall,

1990).

Fenomena mengenai penyerapan anggaran yang belum maksimal dan

belum proporsional merupakan hal yang setiap tahun terjadi, sehingga perlu

suatu kajian penelitian untuk mengetahui penyebab tersebut. Penelitian ini

terinspirasi oleh penelitian yang dilakukan oleh Eko Saryanto (2017). Penelitian

tersebut meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran

pada salah satu SKPD di kota Palu. Hal yang menjadi pembeda pada penelitian

ini adalah ditambahkannya variabel moderasi yaitu komitmen organisasi yang

diduga mampu memperkuat penjelasan hubungan variabel-variabel yang ada.

16

Pada penelitian sebelumnya hanya dilakukan pada satu SKPD saja, namun pada

penelitian ini mengambil beberapa SKPD yang berada dalam lingkup pemerintah

kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut di atas, maka peneliti

tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan

penyerapan anggaran yaitu faktor perencanaan anggaran dan faktor kompetensi

sumber daya manusia dengan judul “Pengaruh Perencanaan Anggaran dan

Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran

dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka yang

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap tingkat Penyerapan

Anggaran?

2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap tingkat

Penyerapan Anggaran?

3. Apakah Komitmen Organisasi dapat memoderasi hubungan Perencanaan

Anggaran terhadap tingkat Penyerapan Anggaran?

4. Apakah Komitmen Organisasi dapat memoderasi hubungan Kompetensi

Sumber Daya Manusia terhadap tingkat Penyerapan Anggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan,

maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap tingkat Penyerapan Anggaran.

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap tingkat Penyerapan

Anggaran.

17

3. Kemampuan Komitmen Organisasi dalam memoderasi pengaruh

Perencanaan Anggaran terhadap tingkat Penyerapan Anggaran pemerintah.

4. Kemampuan Komitmen Organisasi dapat memoderasi pengaruh Kompetensi

Sumber Daya Manusia terhadap tingkat Penyerapan Anggaran pemerintah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan,

secara umum pada bidang ilmu akuntansi dan secara khusus pada bidang

sektor publik (keuangan/anggaran).

2. Memberikan tambahan informasi kepada penelitian di bidang akuntansi dan

dibidang sektor publik khususnya mengenai variabel Perencanaan

Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan

Keterlambatan Penyerapan Anggaran.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Guna menambah pengetahuan dalam bidang penelitian mulai dari

pengumpulan data, pengolahan data hingga penyajian dalam bentuk

laporan.

2. Bagi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, diharapkan dapat digunakan

sebagai sumbang saran bagi pemerintah daerah dalam mencapai tingkatan

penyerapan anggaran pemerintah.

3. Bagi akdemik, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi pada

penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dalam lingkup pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan fokus

18

penelitian pada aparat yang terlibat langsung dalam pengelolaan

keuangan/anggaran, yaitu; Kepala SKPD, Kepala Bidang Keuangan, Kepala

Bidang Perencanaan dan Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan

sistematika penulisan, bab ini berisi tinjauan secara umum perencanaan

penelitian yang akan dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan teori dan konsep serta tinjauan

empiris. Bab ini membahas mengenai teori yang manjadi dasar dalam proses

meneliti. Peneliti mengkajinya dari berbagai sumber baik penelitian-penelitian

terdahulu sehubungan dengan judul sehingga menghasilkan hipotesis dan

digambarkan di kerangka pikir berupa alur penelitian yang akan dilakukan

peneliti.

Bab III Kerangka Konseptual dan Hipotesis, menguraikan kerangka

konseptual dan proses penurunan hipotesis penelitian. Bab ini menjelaskan

mekanisme pembentukkan hipotesis berdasarkan konsep penurunan logis.

Bab IV metode Penelitian, menguraikan rancangan penelitian, lokasi dan

waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, sumber data,

metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional serta

teknik analisis data.Bab ini menjelaskan teknik pengolahan data sampai pada

penggunaan alat analisis yang digunakan peneliti.

Bab V hasil penelitian, menguraikan deskripsi data dan deskripsi hasil

penelitian yang diperoleh berdasarkan metode dan prosedur yang diuraikan

dalam metodologi penelitian yang terdiri atas paparan data yang disajikan

19

dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis

data.

Bab VI pembahasan, menguraikan dan membahas hasil analisis data

penelitian sebagai dasar dalam menarik kesimpulan.

Bab VII penutup. menguraikan mengenai kesimpulan, implikasi dan

keterbatasan penelitian serta saran dari pembahasan yang dilakukan terhadap

hasil yang diperoleh dari penelitian

20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Keuangan Publik

Keuangan publik merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari

tentang aktivitas finansial pemerintah. Glen A. Welsch, et.al (2000), menjelaskan

bahwa keuangan publik merupakan suatu bentuk pernyataan dari sebuah

rencana dan juga kebijaksanaan. Kebijaksanaan tersebut menyangkut

manajemen yang digunakan dalam periode tertentu, yaitu petunjuk dalam

periode tersebut. Sementara menurut Suparmoko (1992), bahwa keuangan

publik merupakan suatu ilmu tentang pengaruh-pengaruh dari anggaran

penerimaan dan belanja negara (publik) terhadap perekonomian, terutama

pengaruh terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti

pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi pendapatan yang lebih merata,

peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja. Dengan demikian, Otto

Eckstein (1990) menulis bahwa keuangan publik merupakan studi tentang

dampak anggaran terhadap ekonomi, terutama pengaruhnya terhadap

pencapaian objek ekonomi utama seperti pertumbuhan, stabilitas, keadilan dan

efisiensi.

Pada dasarnya, keuangan publik menjelaskan belanja publik dan teknik-

teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut.

Keuangan publik juga menganalisis pengeluran-pengeluaran publik untuk

membantu dalam memahami mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh

negara dan mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak

tertentu. Keuangan publik juga mempelajari proses pengambilan keputusan oleh

pemerintah, karena setiap keputusan mempunyai pengaruh pada ekonomi dan

21

keuangan rumah tangga dan swasta. Sehingga, penting untuk mengembangkan

model-model perekonomian yang membantu menjelaskan arti alokasi sumber

daya yang efisien atau optimal, arti keadilan, dan antisipasi akibat finansial

maupun ekonomi atas suatu keputusan publik. Dengan demikian, fokus

keuangan publik adalah mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah dan

menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi

sumber daya, ditribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi.

Hakekatnya, tujuan utama keuangan publik adalah mengatur sektor-

sektor penting negara (industri, pertanian, perdagangan luar negeri dan

transportasi) dan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi pemerintah dan sektor

swasta. Menyediakan layanan dasar kepada masyarakatnya seperti pembelaan,

pemeliharaan hukum dan ketertiban, perlindungan kehidupan dan harta benda.

Menyediakan layanan sosial bagi masyarakat, pendidikan, perawatan kesehatan

dan jaminan sosial. Memastikan stabilitas ekonomi dan mencapai tingkat

pembangunan yang wajar untuk menunjukkan prioritas investasi.

Bahasan keuangan publik dimulai dari kondisi dan alasan perlunya peran

pemerintah dalam perekonomian. Hal ini menyangkut adanya eksternalitas yang

perlu dikendalikan pemerintah, adanya barang publik yang perlu disediakan oleh

pemerintah, adanya mekanisme pasar yang perlu diintervensi pemerintah karena

berbagai alasan, perlunya pencapaian kondisi stabil dalam ekonomi dimana

peran pemerintah sangat dominan, dan sebagainya. Kemudian, bahasan

keuangan publik mencakup masalah-masalah kreasi memperoleh pendapatan

yang dilakukan oleh pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah dapat

mencakup pajak dan non pajak. Selanjutnya keuangan publik akan membahas

aspek belanja publik yang merupakan aktivitas utama pemerintah dalam

penyediaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Contoh

belanja pemerintah meliputi kesehatan, pendidikan dan pertahanan, dimana

22

bahasan tersebut akan dihubungkan dengan aspek efisiensi penyediaan jasa

tersebut.

Aspek pembiayaan merupakan bahasan keuangan publik berikutnya.

Secara tipikal, pemerintah perlu memberikan stimulus pada perekonomian

melalui kebijakan belanjanya yang mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu,

dimana belanja tersebut dapat didanai oleh pendapatan yang dihasilkan dari

kegiatan pemerintah. Bahasan keuangan publik yang terakhir menyangkut

kegiatan analisis hubungan antara kebijakan pemerintah dengan perekonomian

yang dikelola oleh rumah tangga dan swasta.

Implikasi keuangan publik terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan

bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai suatu lembaga

pemerintahan akan senantiasa berupaya menjalankan pemerintahan dengan

pengembangan teknik-teknik ekonomi demi mengoptimalkan pendapatan dan

merealisasikan alokasi belanja secara cepat dan merata guna menjaga stabilitas

ekonomi secara khusus dan menjamin ketersediaan pelayanan dasar terhadap

masyarakat.

2.1.2 Perilaku Organisasi

Teori perilaku organisasi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari

mengenai perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi serta dampak

terhadap kinerja, baik kinerja organisasi, kinerja kelompok ataupun kinerja secara

individual. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi.

Studi tersebut merupakan bidang telaah akademik khusus yang mempelajari

organisasi, dengan memanfaatkan metode-metode dari sosiologi, ekonomi, ilmu

politik, antropologi serta psikologi.

Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2008), perilaku

organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh

23

individu, kelompok dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang

bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu

organisasi. Adapun yang dikemukakan oleh Kelly dalam Thoha (2014) bahwa

perilaku organisasi merupakan sebagai suatu sistem studi dari sifat organisasi

seperti misalnya bagaimana organisasi dimulai, tumbuh dan berkembang dan

bagaimana pengaruh terhadap anggota-anggota sebagai individu, kelompok-

kelompok pemilih, organisasi-organisasi lainnya dan institusi-institusi yang lebih

besar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku organisasi adalah hakikat

mendasar pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat

perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Perilaku

organisasi juga secara langsung berhubungan dengan pengertian, ramalan dan

pengendalian terhadap tingkah laku individu dalam organisasi, dan bagaimana

perilaku individu tersebut memengaruhi usaha-usaha pencapaian tujuan

organisasi. Kerangka dasar perilaku organisasi didukung minimal dua komponen,

yaitu individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku

tersebut.

Oleh karena itu, untuk memahami perilaku organisasi sebaiknya diketahui

terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Salah

satu cara untuk memahami sifat-sifat manusia ialah dengan menganalisis prinsip-

prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian dari padanya. Menurut Thoha

(2014) bahwa terdapat prinsip-prinsip perilaku dalam berorganisasi antara lain :

a) Manusia berperilaku berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

b) Manusia berperilaku berdasarkan kebutuhan.

c) Manusia berperilaku berdasarkan lingkungan yang diketahuinya.

d) Manusia berpikir tentang masa depan, dan membuat pilihan tentang

bagaimana bertindak.

24

e) Manusia bereaksi terhadap senang atau tidak senang.

f) Sikap dan perilaku manusia ditentukan berbagai faktor internal.

2.1.3 Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran yang terjadi pada pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah di indonesia memiliki kondisi yang identik. Diistilahkan oleh

World Bank (2005) yaitu lambat di awal tahun namun menumpuk di akhir tahun

(slow and back-loaded expenditure). Penyerapan anggaran yang menumpuk

pada akhir tahun biasanya belanja yang nonrecurrent, seperti belanja modal dan

dana bantuan sosial.

Menurut Halim (2014), bahwa penyerapan anggaran adalah pencapain

dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang

dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih

mudah, masyarakat umum menyebutnya pencairan anggaran. Oleh karena yang

diamati adalah entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik, maka

penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran

sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.

Senada dengan pendapat Halim, menurut Kuncoro (2013) bahwa

penyerapan anggaran adalah salah satu dari beberapa tahapan dalam siklus

anggaran yang dimulai dari perencanaan annggaran, penetapan dan

pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD),

penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban

anggaran.

Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pada ketercapaian target

anggaran, seperti seberapa besar yang berhasil dicapai. Penilaian terhadap

kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang

dianggarkan” (Mardiasmo, 2009). Sedangkan menurut Lusiana (1997) dalam Adi

25

(2013) menyatakan bahwa kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik

dan berhasil apabila prestasi penyerapan anggaran sesuai dengan prestasi

aktual fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan anggapan bahwa prestasi

fisik aktual pekerjaan tersebut adalah relatif sama dengan target prestasi

penyelesaian pekerjaan yang telah direncanakan. Sederhananya, dari pendapat

tersebut dapat dikatakan bahwa suatu penyerapan anggaran dikategorikan baik

apabila telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Terdapat dua sudut pandang mengenai rendahnya penyerapan anggaran

(Halim 2014). Ada pun pendapat tersebut sebagai berikut:

1) Penyerapan anggaran yang dimaksud adalah realisasi anggaran pada

akhir tahun dibandingkan dengan anggarannya.

2) Dari segi ketidakproporsionalitasnya penyerapan anggaran.

Selanjutnya menurut Lubis (1993) dalam Shenny (2012), mengatakan

bahwa efektivitas penyerapan anggaran lebih menekankan pada pencapaian

segala sesuatu yang dilaksanakan berdaya guna yang berarti tepat, cepat,

hemat, dan selamat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Tepat, diartikan bahwa apa yang dikehendaki tercapai memenuhi target

dan apa yang diinginkan menjadi realitas.

2) Cepat, diartikan bahwa pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai atau

sebelum waktu yang ditetapkan.

3) Hemat, diartikan bahwa tidak terjadi pemborosan dalam bidang apapun

dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan tersebut.

4) Selamat, diartikan bahwa tidak mengalami hambatan-hambatan yang

dapat menyebabkan kegagalan sebagian atau seluruh usaha pencapaian

tujuan.

26

2.1.4 Perencanaan Anggaran

Secara umum perencanaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang

dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan

keadaan sekarang maupun keadaan telah lalu. Perencanaan (planning)

merupakan proses yang diawali dengan penetapan tujuan organisasi berupa

penentuan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta perumusan

sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan

tersebut (Robbins dan Coulter, 2002 dalam Bastian, 2010). Perencanaan dapat

dilihat dalam tiga kategori, yaitu:

1) Kategori Proses

Perencanaan merupakan suatu proses dasar yang digunakan untuk

memilih tujuan dan menentukan cara atau strategi dalam pencapaian

tujuan tersebut.

2) Kategori Fungsi Manajemen

Perencanaan berfungsi pada kondisi dimana pimpinan menggunakan

pengaruh atau wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan

serta kegiatan organisasi.

3) Kategori Pengambilan Keputusan

Perencanaan adalah pengambilan keputusan jangka panjang atau yang

akan datang mengenai hal yang akan dilakukan, cara pelaksanaan, dan

waktu serta pelaku hal tersebut. Dalam perencanaan, keputusan yang

diambil belum tentu sesuai dengan tujuan sebelumnya sehingga

implementasi perencanaan tersebut akan dibuktikan pada masa yang

akan datang.

Pokok dari perencanaan adalah salah satu langkah antisipasi atas

kejadian di masa depan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di awal.

27

Perencanaan anggaran adalah salah satu bagian dari perencanaan organisasi,

baik untuk organisasi publik maupun organisasi privat.

Menurut Conyers dan Hills dalam Kuncoro (2012), perencanaan diartikan

sebagai suatu proses yang berkesinambungan mencakup keputusan-keputusan

atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Merujuk pada definisi

tersebut, terdapat empat elemen dasar perencanaan, yaitu :

1) Merencanakan berarti menentukan pilihan

Hal tersebut dapat diartikan bahwa tahap perencanaan adalah proses

pemilihan berbagai sumber daya yang akan digunakan dalam

mewujudkan tujuan yang diinginkan.

2) Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya

Pada tahap perencanaan dilaksanakan suatu proses alokasi besarnya

sumber daya-sumber daya yang digunakan dalam mewujudkan tujuan

yang diinginkan. Oleh karena itu pilihan berarti menentukan prioritas

pembangunan daerah, baik fokus (sektoral) maupun lokusnya (wilayah).

Lokus memperlihatkan wilayah (kabupaten/kota/kecamatan/kawasan)

yang ingin dikerjakan, sedangkan fokus memperhatikan sektor yang

menjadi prioritas.

3) Perencanaan adalah alat untuk mencapai tujuan

Tujuan ini tercermin dari target atau ukuran kinerja yang ingin dicapai.

4) Perencanaan untuk masa depan

Diartikan bahwa perencanaan merupakan tahap yang diperlukan dalam

menentukan masa depan.

Berbicara tentang perencanaan dan penganggaran anggaran pemerintah,

sejak tahun 1990 proses tersebut sudah berubah secara substansial, aspek

perubahan dan tuntutan yang mendasar terletak pada pertanggungjawaban dari

28

kinerja pemerintah dan ketersediaan dari teknologi informasi (Kelly et al.2008). Di

Indonesia, tuntutan perubahan tersebut mulai terasa sejak tahun 1998,

dikarenakan adanya tuntutan reformasi yang menuntut untuk diwujudkannya

sistem tata kelola pemerintah yang baik. Sehingga Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 menekankan pengintegrasian sistem pertanggungjawaban kinerja

kedalam sistem penganggaran. Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 19 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut memaparkan bahwa rencana kerja dan

anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja (kinerja) yang akan dicapai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 menyebutkan bahwa ketentuan

mengenai penyusunan dan penetapan APBD/APBN dalam undang-undang

tersebut meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah,

penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan

penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem

penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran dan

penggunaan kerangka pengeluaran jangkamenengah dalam penyusunannn

anggaran.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RKPD merupakan tahapan awal dalam perumusan APBD.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana

Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada

Rencana Kerja Pemerintah Pusat. RKPD tersebut memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah,

rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan

29

langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara.

Setelah RKPD ditetapkan, Pemerintah daerah perlu menyusun Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) yang kemudian menjadi acuan bagi Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) SKPD. Rancangan KUA memuat target pencapaian

kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh

pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang

disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah,

sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang

mendasarinya. Kebijakan Umum APBD (KUA)

3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah

menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan; menentukan skala

prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; menentukan urutan

program untuk masing-masing urusan; dan menyusun plafon anggaran

sementara untuk masing-masing program.

4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Selanjutnya menyusun RKA-SKPD yang memuat rencana pendapatan,

rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta

rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dijabarkan sampai

30

dengan penjabaran objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta

prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD juga memuat

informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya,

prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

5. Penyiapan Raperda APBD.

Selanjutnya, berdasarkan pada RKA-SKPD yang telah disusun

oleh SKPD dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD.

Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara

RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun

anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian

kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis

belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta

sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

6. Penetapan APBD

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan

kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan

oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan

rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah

tentang penjabaran APBD tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31

Desember tahun anggaran sebelumnya.

2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Spencer dan Spencer (1993), yang dikutip oleh Sutrisno (2009),

kompetensi merupakan suatu hal yang mendasari karakteristik dari seorang

individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan.

Kompetensi juga berkaitan dengan efektifitas kinerja seorang individu dalam

31

pekerjaannya. Senada dengan pendapat tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor

101 Tahun 2000 pasal 3, menjelaskan bahwa yang dimaksud kompetensi adalah

kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik

berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap perilaku yang diperlukan

dalam menunjang pelaksanaan tugas dalam jabatannya. Penilaian terhadap

pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan kinerja para

karyawan yang ada di dalam sebuah organisasi, dengan bukti penguasaan

mereka terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap sebagai hasil

belajar (Sutrisno, 2009).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat kita tarik suatu kesimpulan

bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang

harus dimiliki oleh sumber daya manusia dalam sebuah organisasi untuk

menunjang keterlaksanaan tugas sesuai dengan yang seharusnya. Oleh karena

itu perlu untuk lebih menekan kompetensi apa yang harus dikuasai oleh sumber

daya manusia dalam suatu organisasi, agar dapat dinilai sebagai wujud dari hasil

pelaksanaan tugas yang memberi dampak secara langsung terhadap

pengalaman.

Terdapat tiga komponen utama pembentukan kompetensi (Hutapea dan

Thoha, 2008) yaitu:

1) Knowledge (Pengetahuan)

Informasi yang dimiliki seorang individu untuk melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya haruslah sesuai dengan bidang yang digelutinya

(tertentu), misalnya akuntansi, anggaran dan pengorganisasian.

2) skill (Kemampuan)

Keahlian yang dimiliki oleh seorang individu untuk melaksanakan tugas

atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya standar perilaku

32

para karyawan dalam memilih motode kerja yang dianggap lebih efektif

dan lebih efisien.

3) Attitude (Perilaku)

Perasaan (senang dan tidak senang, suka dan tidak suka) atau

reaksi/tindakan terhadap suatu rangsangan yang bersumber dari luar.

Misalnya reaksi terhadap kondisi pereknomian, perasaan terhadap

penurunan laba.

Konsep dasar kompetensi bersumber dari konsep individu yang memiliki

tujuan untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mengembangkan kemampuan

individu agar dapat bekerja lebih baik. Individu merupakan komponen utama

yang menjadi pelaku dalam organisasi. Oleh sebab itu, kemampuan organisasi

sangat bergantung pada kemampuan individu-individu yang ada di dalamnya.

2.1.6 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan dimensi perilaku penting yang dapat

digunakan untuk menilai kecenderungan seseorang untuk bertahan sebagai

anggota organisasi. Komitmen organisasi merupakan identifikasi dan keterlibatan

seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi dan bersedia serta berusaha

keras bagi pencapaian tujuan organisasi (Mowday, 1982 dalam Sopiah 2008).

Sedangkan menurut Robbins (2008) bahwa komitmen organisasi dapat

didefinisikan sebagai bagaimana tingkat seorang anggota mengidentifikasi

dirinya dengan organisasi dan tujuan organisasi, serta harapan anggota

organisasi untuk bertahan dalam organisasi. Sopiah (2008) juga menyatakan

bahwa komitmen organisasional merupakan dimensi perilaku penting yang

digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai

anggota organisasi. Komitmen organisasional teridentifikasi dalam tiga

komponen yaitu komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen

33

berkelanjutan. Pada dasarnya anggota organisasi itu ingin berkontribusi untuk

mencapai tujuan organisasi dimana untuk mencapai tujuan tersebut dipengaruhi

oleh sifat komitmen yang berbeda-beda (Meyer dan Allen, 1991).

Porter et al. (1973), mengatakan bahwa komitmen organisasional terdiri

dari tiga faktor, yaitu :

a) Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi.

b) Kemauan yang besar untuk berusaha bagi organisasi.

c) Kepercayaan yang kuat dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan

organisasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

anggota organisasi yang memiliki komitmen organisasi akan bekerja melakukan

yang terbaik untuk kepentingan organisasi, menganggap bahwa hal yang penting

harus dicapai adalah pencapaian tugas dalam organisasi dan adanya keinginan

untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Komitmen anggota

terhadap organisasi juga mencakup unsur loyalitas terhadap organisasi,

keterlibatan dalam pekerjaan dan identifikasi terhadap nilai dan tujuan

organisasional.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa terdapat tiga dimensi terpisah

dalam komitmen organisasi (Meyer dan Allen, 1991), yaitu:

a) Komitmen afektif (Affective commitment)

Berkaitan dengan keterikatan emosional dan keterlibatan anggota pada

organisasi. Anggota yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus

bekerja dalam organisasi karena keinginan yang timbul dari diri mereka

sendiri dan memiliki kedekatan emosional terhadap organisasi. Hal ini

berarti orang tersebut akan berkeinginan untuk berkontribusi secara

maksimal terhadap organisasi.

34

b) Komitmen Berkelanjutan (Continuance commitment)

Menunjukkan adanya pertimbangan untung rugi dalam diri anggota

berkaitan dengan keinginan tetap bekerja atau meninggalkan organisasi.

Komitmen berkelanjutan menunjukkan komitmen anggota organisasi yang

lebih disebabkan oleh biaya hidup. Dengan demikian, semakin besar

perolehan pendapatan anggota yang diberikan oleh organisasi, maka

akan semakin besar kepuasan kerja, prestasi kerja dan begitu juga

sebaliknya. Anggota dengan komitmen berkelanjutan yang tinggi akan

bertahan dalam organisasi karena adanya kesadaran kerugian besar

yang akan dialami jika meninggalkan organisasi.

c) Komitmen normatif (Normative commitment)

Menggambarkan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi

yang didasarkan pada adanya keyakinan tentang “apa yang benar” serta

berkaitan dengan masalah moral. Komitmen normatif menimbulkan

perasaan kewajiban pada anggota untuk memberi balasan atas apa yang

telah diterimanya dari organisasi. Anggota organisasi dengan komitmen

normatif yang tinggi akan tetap bertahan dalam organisasi karena merasa

adanya suatu kewajiban atau tugas yang memang sudah sepantasnya

dilakukan atas benefit yang telah diberikan organisasi. Komitmen normatif

diartikan sebagai suatu tingkatan dimana seseorang terikat secara

psikologis pada organisasi yang memperkerjakannya melalui pendalaman

tujuan organisasi, nilai-nilai, serta misinya. Faktor komitmen anggota

terhadap organisasi, sangat terkait erat dengan penghargaan organisasi

terhadap anggotanya (Baron dan Gerald, 1990). Artinya semakin tinggi

penghargaan organisasi terhadap anggotanya, maka akan semakin tinggi

pula komitmen anggota terhadap organisasinya.

35

Allen dan Meyer (1997) dalam Djati dan Adiwijaya (2009) berpendapat

bahwa setiap komponen tersebut memiliki dasar yang berbeda, sebagai berikut :

a) Komponen afektif (Affective commitment) berkaitan dengan emosional,

identifikasi dan keterlibatan anggota di dalam suatu organisasi.

b) Komitmen normatif (Normative commitment) merupakan perasaan-

perasaan anggota tentang kewajiban yang diberikan organisasi.

c) Komitmen berkelanjutan (Continuance commitment) berarti komponen

berdasarkan persepsi anggota tentang kerugian yang akan dihadapi jika

meninggalkan organisasi.

Anggota organisasi dengan komponen afektif tinggi masih bergabung

dengan organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Anggota yang memiliki komponen normatif tinggi tetap menjadi anggota

organisasi karena mereka harus melakukannya. Setiap anggota memiliki dasar

dan perilaku yang berbeda tergantung pada komitmen organisasional yang

dimilikinya. Anggota yang memiliki komitmen organisasional dengan dasar afektif

memiliki tingkah laku yang berbeda dengan anggota yang berdasarkan

berkelanjutan. Seseorang yang ingin menjadi anggota akan memiliki keinginan

untuk menggunakan usaha yang sesuai dengan tujuan organisasi. Sebaliknya

mereka yang terpaksa menjadi anggota akan menghindari kerugian finansial dan

kerugian lain, sehingga mungkin hanya melakukan usaha yang tidak maksimal.

Sementara itu, komponen normatif yang berkembang sebagai hasil dari

pengalaman sosialisasi, tergantung dari sejauh apa perasaan kewajiban yang

dimiliki anggota. Komponen normatif menimbulkan perasaan kewajiban pada

anggota untuk memberi balasan atas apa yang telah diterimanya dari organisasi.

Menurut Marthin dan Nicholas (dalam Amstrong, 1999), ada tiga pilar

besar dalam komitmen anggota organisasi terhadap organisasinya, meliputi A

36

sense of belonging to the organization, A sense of exctiment in the job,

Ownership.

a) A Sense of belonging to the organization.

Untuk memiliki rasa tersebut, maka salah satu pihak dalam manajemen

harus mampu membuat anggota mampu mengidentifikasinya dirinya

terhadap organisasi, merasa yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah

berharga bagi organisasi, merasa nyaman dengan organisasi tersebut,

merasa mendapat dukungan yang penuh dari organisasi dalam bentuk

misi yang jelas (apa yang direncanakan untuk dilakukan), nilai yang ada

(apa yang diyakini sebagai hal yang penting oleh manajemen) dan

norma-norma yang berlaku (cara berperilaku yang bisa diterima oleh

organisasi).

b) A sense of excitement in the job.

Perasaan bergairah terhadap pekerjaan, bisa dimunculkan dengan cara

mengenali faktor-faktor motivasi intrinsik dalam mengatur desain

pekerjaan, kualitas kepemimpinan, kemampuan manajer dan supervisor

untuk mengenali bahwa motivasi dan komitmen anggota bisa meningkat

jika ada perhatian terus menerus, memberi delegasi atas wewenang,

memberi kesempatan serta ruang yang cukup bagi anggota untuk

menggunakan keterampilan dan keahliannya secara maksimal.

c) Ownership.

Pentingnya rasa memiliki bisa muncul jika anggota organisasi merasa

bahwa mereka benar-benar diterima menjadi bagian atau kunci penting

dari organisasi. Konsep penting ownership akan meluas dalam bentuk

partisipasi dalam membuat keputusan-keputusan dan mengubah praktik

kerja, yang ada pada akhirnya akan memengaruhi keterlibatan anggota.

Jika anggota organisasi merasa dilibatkan dalam membuat keputusan-

37

keputusan dan jika anggota merasa ide-idenya didengar dan jika anggota

memberi kontribusi yang ada pada hasil yang dicapai, maka anggota

akan cenderung menerima keputusan-keputusan atau perubahan yang

dilakukan dan akhirnya akan merasa puas.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian tentang faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam

keterlabatan penyerapan anggaran pemerintah baik Pemerintah Daerah,

Kementrian/Lembaga dan SKPD telah banyak dilakukan sebelumnya.

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

No Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian

1 Kaharuddin (2012)

Faktor - faktor yang mempengaruhi penyerapan belanja daerah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Belanja Dana Alokasi Khusus di Bidang Pendidikan, 2010)

Analisis faktor menunjukkan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penyerapan belanja Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010 yaitu faktor regulasi, faktor pelaksanaan anggaran, faktor kapasitas sumber daya manusia, faktor penganggaran daerah, dan faktor pengawasan.

2 Kaharuddin (2012)



38

Lanjutan Tabel 2.1


3 Kaharuddin (2012)



4 Iwan Dwi Kuswoyo (2012)

Analisis atas Faktor - Faktor yang meyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja Di Wilayah KPPN Kediri).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkonsentrasinya penyerapan anggaran belanja di akhir tahun anggaran disebabkan oleh faktor perencanaan

5 Halim, et al. (2012)

Identifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/kota di provinsi riau tahun 2011

Hasil penelitian menunjukan bahwa masing-masing daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau memiliki faktor faktor berbeda-beda yang mengakibatkan rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif, dan pengaruh lingkungan eksternal kurang signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

39

Lanjutan Tabel 2.1


6 Sulaeman, et al. (2011)

Penyerapan Anggaran di Kementrian Keuangan Indonesia dan Faktor faktor yang mempengaruhi

Perencanaan kegiatan yang baik dan menyeluruh merupakan faktor yang paling penting yang memengaruhi serapan anggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

7 Purtanto (2015)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: (Studi atas Persepsi pada Pegawai Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Tegal).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen manajemen dan perencanaan berpengaruh positif serta signifikan terhadap penyerapan anggaran, monitoring dan evaluasi berpengaruh positif namun tidak memiliki signifikansi tinggi, kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif, dan pengaruh lingkungan eksternal kurang signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

8 Priatno dan Khusaini (2013)

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

9 Fitriany, Nur (2014) Faktor-faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun (studi di Kota Pekalongan tahun 2013).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel sumber daya manusia dan dokumen yang memiliki pengaruh positif dan signifikan

40

Lanjutan Tabel 2.2


10 Gregorius.et al (2015)

Exploring the factors that impact the accumulation of budget Absorption in the end of the fiscal year 2013

Faktor Penerapan Anggaran (X2), Faktor Internal Unit Kerja (X3), Faktor Sumber Daya Manusia (X4), Faktor Dokumen (X5), dan Faktor Administrasi (X6) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Akumulasi Penyerapan Anggaran di Kota Pekalongan. Secara parsial, hanya Faktor Sumber Daya Manusia dan Faktor Dokumen yang berpengaruh signifikan terhadap Akumulasi Anggaran Penyerapan, sedangkan yang lainnya tidak signifikan.

11 Hendris Heriyanto (2012)

Faktor - faktor yang memengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja di kementrian, lembaga di wilayah Jakarta. FE Universitas Indonesia. Jakarta.

Hasil penelitian ini menyatakan keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja di wilayah Jakarta disebabkan oleh: (1)Faktor Perencanaan (2) Faktor Administrasi (3) Faktor SDM (4)Faktor Dokumen Pengadaan (5) Faktor Ganti Uang

41

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Public Finance Theory (keuangan publik) bertujuan untuk mengatur

sektor-sektor penting negara/daerah seperti industri, pertanian, perdagangan dan

transportasi serta untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi pemerintah dan sektor

swasta. Menyediakan layanan dasar kepada masyarakat seperti pembelaan,

pemeliharaan hukum dan ketertiban, perlindungan kehidupan dan harta benda.

Menyediakan layanan sosial bagi masyarakat, pendidikan, perawatan kesehatan

dan jaminan sosial. Memastikan stabilitas ekonomi dan mencapai tingkat

pembangunan yang wajar. Keseluruhan tujuan ditentukan oleh jenis dan bentuk

strategi kebijakan pemerintah dan ditentukan oleh besarnya anggaran yang

ditetapkan pada tahapan perencanaan, dan sejauh mana konsistensi dalam

merealisasikan perencanaan sebagaimana tercantum pada dokumen

pelaksanaan anggaran pada masing-masing instansi yang disebut DPA-SKPD.

Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan akan

berimplikasi pada penyerapan anggaran daerah, namun pada sisi yang lain,

aparatur pemerintah sebagai sumber daya manusia yang diberikan wewenang

untuk terlibat langsung dalam perencanaan anggaran sekaligus sebagai

pelaksana anggaran juga dituntut agar memiliki kapasitas atau kemampuan yang

memadai. Sebab kualitas perencanaan anggaran serta pelaksansanaan kegiatan

akan ditetukan oleh kualitas sumber daya yang terlibat dalam proses

perencanaan.

Perencanaan yang terintegrasi dan kompetensi sumber daya manusia

yang tinggi diyakini menjadi unsur tercapainya target penyerapan anggaran.

Namun sejauh mana kedua unsur tersebut mampu memengaruhi penyerapan

42

anggaran, juga bergantung pada komitmen organisasi yang dimiliki oleh aparatur

pemerintah oleh karena komitmen terhadap organisasilah yang mampu

menentukan bagaimana pengelola anggaran berperilaku dalam pencapaian

tujuan organisasi.

Penelitian ini akan akan meneliti apakah perencanaan anggaran, dan

kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran dan apakah

komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara perencanaan

anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan

anggaran, sehingga secara skematis kerangka penelitian dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

3.2 Hipotesis

3.2.1 Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Langkah awal dari pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan

kegiatan seperti perencanaan. pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan (Yani, 2013). Dalam

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian

Perencanaan Anggaran (X1)

Kompetensi SDM (X2)

Penyerapan Anggaran (Y)

Komitmen Organisasi (M)

H1

H2

H3 H4

43

pengelolaan anggaran, public finance theory (keuangan publik) pada pendekatan

“normative” mengisyarakat bahwa untuk mencapai suatu tujuan, pemerintah

hendaknya terlebih dulu menetapkan rencana kebijakan dan kemudian

dilaksanakan dalam kegiatan pencapaian tujuan (Jaelani, 2015). Lebih lanjut

teori ini menekankan pentingnya perencanaan alokasi sumber daya serta

mengetahui pengaruh dari penetapan rencana alokasi tersebut terhadap individu,

masyarakat dan pemerintah karena pada hakekakatnya pengelolaan keuangan

publik adalah proses peningkatan perkonomian dan kesejahteraan (Poole, 1956).

Perencanaan (planning) merupakan proses yang diawali dengan

penetapan tujuan organisasi berupa penentuan strategi untuk pencapaian tujuan

secara menyeluruh serta perumusan keseluruhan sistem perencanaan untuk

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi, hingga

tercapainya tujuan tersebut (Robbins and Coulter, 2002). Selanjutnya Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan perencanaan

sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,

melalui urutan pilihan-pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia.

Perencanaan adalah unsur penting dalam sebuah organisasi. Baik

organisasi publik atau organisasi privat, perencanaan merupakan acuan dan

penentuan segala aktivitas yang perlu dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan (Ledy et al, 2016). Setiap organisasi, yang

telah menetapkan tujuan dan diformulasikan ke dalam perencanaan akan lebih

mudah untuk mencapai target kinerjanya sesuai dengan visi dan misi organisasi

tersebut (Locke, 1996). Oleh karena itu, pemerintah wajib merumuskan langkah-

langkah yang konkrit dan proaktif dalam perencanaan yang konfrehensif agar

sasaran anggaran dan kinerja pemerintah mudah direalisasikan (David, 2010).

44

Menurut Arif dan Halim (2013) bahwa semakin matang pengelola

anggaran dalam merencanakan, maka program kerja/kegiatan dalam satu tahun

anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target penyerapan anggaran

dapat tercapai. Sebaliknya, apabila perencanaan anggaran belum dilakukan

dengan baik serta belum sesuai dengan prinsip perencanaan anggaran akan

mengakibatkan keterlambatan pengesahan anggaran (Ulfa, 2013).

Keterlambatan-keterlambatan tersebut akan berdampak pada tidak berjalannya

program kerja pemerintah yang secara tidak langsung tentunya akan memberi

dampak buruk terhadap kinerja pemerintah seperti timgkat penyerapan anggaran

yang belum maksimal (Arif, 2013).

Hasil penelitian Bakara (2000) menemukan hubungan yang positif dan

signifikan antara perencanaan anggaran dengan penyerapan anggaran. Sejalan

dengan hasil penelitian Sulaeman, et al. (2011), Kuswoyo (2011), Herriyanto

(2012), Suakadi (2012), Priatno (2013), Zarinah (2015) dan Malahayati (2015),

Nina et al. (2016), Ledy et al. (2016) dan Anfujatin (2016) manyatakan bahwa

faktor perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berbeda

dengan Seftianova (2013) dan Helmy Adam (2013) serta Ahmad Rifai (2016)

yang menunjukkan bahwa perencanaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan

anggaran.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah ada maka

penelitian ini kembali dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali pengaruh

perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran, maka dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut:

H1 : Perencanaan Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap

Penyerapan Anggaran

45

3.2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran

Salah satu asas profesional yang diatur dalam public finance theory yang

mengharuskan pengelolaan anggaran ditangani oleh tenaga yang ahli. Oleh

karena itu pemerintah sebagai satu kesatuan organisasi dalam menata

organisasinya dengan efektif dan efisien memerlukan sumber daya manusia yang

berkualitas agar dapat mendukung pemerintah daerah menjalankan fungsinya,

dalam pengeloaan keuangan daerah yang harus dilakukan dengan baik dan

benar.

Menurut Yunita (2016) sumber daya manusia memang merupakan salah

satu elemen yang penting dalam organisasi. Kualitas sumber daya manusia yang

dimiliki oleh organisasi akan menentukan kemampuan organisasi terhadap

pencapaian tujuannya. Dalam sebuah organisasi, kedudukan manusia

merupakan unsur utama yang memiliki karakteristik seperti kemampuan,

kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman. Komponen-

komponen karakteristik semacam inilah yang kemudian membentuk perilaku

seseorang dan akan menggerakkan serta membawa organisasi untuk mencapai

tujuan organisasi (Thoha, 2011).

Richard dan Peggy (1991) juga menyimpulkan bahwa sebagai suatu

organisasi yang memiliki tujuan luhur, organisasi pemerintahan membutuhkan

sumber daya manusia yang kompeten guna pencapaian serta mengoptimalkan

pendapatan serta merealisasikannya dalam bentuk belanja secara maksimal

demi terwujudnya kesejahteraan. Sumber daya manusia yang kompeten akan

menjadi kelebihan tersendiri bagi organisasi pemerintah sekaligus sebagai

pendukung daya saing pada era globalisasi dalam menghadapi lingkungan serta

kondisi sosial masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dinamis (Putri,

2014). Dan lebih utama, sumber daya manusia yang kompeten akan sangat

46

menentukan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi dengan

peningkatan kinerja yang diharapkan (Arsyiati, Darwanis, dan Djalil, 2008).

Sebaliknya, apabila suatu organisasi memiliki sumber daya manusia yang

kurang kompeten akan berakibat pada menurunnya pencapaian tujuan

organisasi. Sutiono (1997) menegaskan bahwa organisasi pemerintah yang

memiliki sumber daya manusia di bawah kapasitas atau belum memadai sangat

berefek pada kinerja pemerintah itu sendiri, seperti tidak tercapainya target

pendapatan dan penyerapan anggaran yang direncanakan. Kompetensi sumber

daya memang memiliki peran penting terhadap tingkat penyerapan anggaran.

Semakin kompeten sumber daya manusia maka semakin baik pula kinerjanya

dalam merealisasikan anggaran, sehingga anggaran dapat terealisasi secara

proporsional dan tujuan anggaran dapat dicapai (Zarinah, Darwanis, dan

Abdullah, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Sutiono (1997) menunjukkan bahwa

lambatnya realisasi daya serap keuangan Program Inpres Dati II di Kabupaten

dati II Bandung dan kabupaten dati II Bekasi salah satunya dipengaruhi oleh

kapasitas SDM yang belum memadai. Hasil penelitian ini juga didukung oleh

Kaharuddin (2012), Halim, et al. (2012), Arif (2013), Priatno dan Khusaini (2013),

Nugroho (2013), Fitriany, Nur (2014), Gregorius, et al. (2015), Zarinah (2015),

Purtanto (2015), Malahayati (2015), Nina et al. (2016), dan Anfujatin (2016).

Berbeda dengan Prasetyo Adi Priatno (2013), Biana A Inapty (2016) dan Ahmad

Rifai (2016) yang menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia tidak

mempunyai pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah ada maka

penelitian ini kembali dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali pengaruh



47

H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan

terhadap Penyerapan Anggaran

3.2.3 Komitmen Organisasi memoderasi Perencanaan Anggaran terhadap

Penyerapan Anggaran

Terdapat hasil berbeda yang ditunjukkan pada penelitian Seftianova

(2013), Helmy Adam (2013) dan Ahmad Rifai (2016) yang menyatakan akurasi

perencanaan tidak berpengaruh terhadap kualitas penyerapan anggaran baik

dari segi tingkat penyerapan anggaran maupun proporsionalitas penyerapan

anggaran antar periode.

Shield (1993) menjelaskan bahwa hubungan yang ada dalam

perencanaan anggaran dengan penyerapan anggaran berbeda dari satu situasi

dengan situasi lainnya sehingga menyebabkan perbedaan hasil penelitian.

Govindarajan (1986) mengungkapkan bahwa untuk merekonsiliasi perbedaan

tersebut diperlukan suatu pendekatan yang bersifat situasional. Teori perilaku

organisasi menjelaskan bahwa setiap kondisi yang melibatkan individu-individu

dan organisasi dalam pencapaian tujuan maka akan bergantung pada berbagai

faktor yang saling memengaruhi (Thoha, 2014). Pendekatan kontingensi dalam

teori perilaku organisasi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang

berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai

keefektifannya. Hal tersebut memungkinkan adanya variabel-variabel lain yang

dapat bertindak sebagai variabel moderating yang memengaruhi hubungan

perencanaan terhadap tingkat penyerapan anggaran (Gul dan Chia, 1994).

Variabel moderating tersebut salah satunya adalah komitmen organisasi (Julian,

2014). Oleh karena dalam pengeloaan anggaran sektor publik, komitmen

merupakan bagian penting untuk mencapai sasaran yang ditetapkan (Halim dan

Kusufi 2012).

48

Salah satu prinsip dasar teori perilaku organisasi menyebutkan bahwa,

individu yang mengetahui kondisi lingkungan sekitarnya serta mengetahui

kebutuhan yang ada pada lingkungan tersebut maka orang tersebut akan

berupaya melakukan apa yang akan menguntungkan lingkungannya (Thoha,

2010). Dapat diartikan bahwa seseorang yang memiliki komitmen tinggi dalam

dirinya, akan memperkuat niatannya untuk bertindak demi pencapaian tujuan dan

kebutuhanya lingkungannya tersebut.

Menurut Chong dan Chong (2002) komitmen merupakan suatu alat bantu

psikologis dalam menjalankan organisasi untuk mencapai kinerja yang telah

ditetapkan. Komitmen organisasi yang kuat dalam diri individu akan

menyebabkan individu berusaha keras mencapai tujuan dan kepentingan

organisasi serta kemauan untuk mengerahkan usaha atas nama organisasi

sehingga akan meningkatkan kinerja organisasi (Nouri dan Parker, 1998). Seperti

halnya penelitian yang dilakukan oleh Sardjito (2007) pada pemerintah daerah

yang menyimpulkan bahwa dalam merencanakan berbagai program dan

kegiatan, adanya komitmen yang tinggi dari aparatur pemerintah daerah mampu

menghasilkan perencanaan program/kegiatan dan pengalokasian anggaran yang

baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Kemudian penelitian Testa

(2001) menyatakan bahwa komitmen organisasional memberikan pengaruh

positif terhadap keinginan karyawan dalam memberikan pelayanan. Serta

penelitian yang dilakuakan Malhotra dan Mukherjee (2004), Chong dan Chong

(2002), yang menyatakan bahwa komitmen organisasional memberikan

pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ada maka penelitian ini kembali

dilakukan dengan tujuan untuk menguji interaksi komitmen organisasi dengan



49

H3 : Komitmen Organisasi memperkuat hubungan Perencanaan Anggaran

dengan Penyerapan Anggaran

3.2.4 Komitmen Organisasi memoderasi Kompetensi Sumber daya

Manusia terhadap Penyerapan Anggaran

Wexley and Gary (2005) mengatakan bahwa dalam teori perilaku

organisasi, perilaku seseorang yang berbeda-beda dipengaruhi oleh kemampuan

yang dimilikinya. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih terhadap tujuan

yang ditetapkan oleh organisasi akan semakin menonjolkan kemampuan dirinya

demi pencapaian tujuan tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang tidak memiliki

kemampuan yang memadai maka akan menampakkan perilaku yang berbeda

Sejalan dengan teori tersebut, Meyer dan Allen (1991) mengemukakan

bahwa pada dasarnya setiap manusia dalam suatu organisasi ingin berkontribusi

untuk mencapai tujuan organisasi dimana untuk mencapai tujuan tersebut

dipengaruhi oleh komitmen yang berbeda-beda. Komitmen yang dimiliki

menjadikan seorang individu mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan

tujuan organisasi, sehingga harapan individu untuk menjadi bagian dalam

organisasi menjadi lebih tinggi (Robbins, 2008). Selanjutnya, Porter et al. (1973),

mengatakan bahwa anggota organisasi yang memiliki komitmen organisasi akan

bekerja melakukan yang terbaik dengan mengerahkan upaya secara maksimal

untuk kepentingan organisasi, menganggap bahwa hal yang penting harus

dicapai adalah pencapaian tugas dalam organisasi dan adanya keinginan untuk

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi.

Penelitian yang dilakukan Sardjito (2007) menyatakan bahwa komitmen

organisasi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah

daerah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Alumbida et al. (2016)

yang menyimpulkan bahwa komitmen organisasi memengaruhi setiap pengelola

50

anggaran dimasing-masing SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan

memberikan usaha maksimalnya kepada organisasi guna mencapaian tujuan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Nouri dan Parker (1996) menyatakan

bahwa semakin tinggi komitmen organisasi seorang individu maka semakin tinggi

kerelaan dalam mengoptimalkan potensi yang ia miliki. Hasil ini didukung oleh

penelitian Wentzel (2002), Puspitawati (2013), Juliani (2014) dan Wardhana

(2015) yang secara umum menyimpulkan bahwa dengan adanya komitmen

terhadap organisasi menjadikan anggota organisasi tersebut senantia berusaha

yang terbaik untuk organisasinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ada maka penelitian ini kembali

dilakukan dengan tujuan untuk menguji interaksi komitmen organisasi dengan

kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran, maka dapat

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Komitmen Organisasi memperkuat hubungan Kompetensi Sumber Daya

Manusia dengan Penyerapan Anggaran

51

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai

berikut: (1) jenis penelitian adalah penelitian explanatory yang bertujuan untuk

mengetahui hubungan kausal antara variabel melalui suatu pengujian hipotesis

(hypothesisi testing) (Jogiyanto, 2013); (2) pengujian hipotesis dengan penelitian

kausal (causal) dan penarikan kesimpulan berdasarkan statistik inferensi; (3)

dimensi waktu penelitian ini melibatkan satu waktu tertentu (cross section); (4)

metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan

kepada responden individu (Jogiyanto, 2013); dan (5) unit analisis dalam

penelitian ini adalah individu, yaitu pegawai pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di kabupaten Polewali Mandar .

Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk mengetahui apakah

perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel

independen memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran sebagai variabel

dependen. Serta apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh

perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap

penyerapan anggaran.

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) kabupaten Polewali Mandar. Waktu penelitian direncanakan akan

dilaksanakan pada bulan oktober hingga nopember tahun 2017.

52

4.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mengacu pada seluruh kelompok individu, kejadian

ataupun bentuk apapun yang ingin diteliti (Sekaran dan Bougie, 2009). Populasi

dalam penelitian ini adalah pejabat/pegawai pada Satuan Kerja Pemerintah

Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Polewali Mandar. Dengan

total subjek sebanyak 534 orang dari 25 satuan kerja yang terdiri atas Badan dan

Dinas. Sementara itu, untuk menentukan jumlah sampel, digunakan metode

purposive sampling yaitu metode penentuan sampel dengan mengambil sampel

dari popolasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Sekaran dan Bougie, 2009).

Dalam penelitian ini, perumusan kriteria sampel didasarkan pada tujuan

penelitian, dimana kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh pejabat/pegawai

pengelola anggaran pada masing-masing SKPD diyakini mampu menjawab

permasalahan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Selaku Pengguna Anggaran (PA) yang bertugas menyusun RKA dan DPA-

SKPD, melaksanakan dan mengawasi serta mempertanggungjawabkan

penggunaan anggaran pada satuan kerjanya.

2. Kepala Bagian Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Memiliki tanggung jawab dalam menyusun rencana dan program kerja

keuangan SKPD, menyusun rincian rancangan kebutuhan anggaran,

perubahan, dan laporan keuangan SKPD.

3. Kepala Bagian Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, membina,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas perencanaan, menyusun

program kerja, menyusun rencana kerja, menyusun anggaran dan

memverifikasi usulan rencana kegiatan.

53

4. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Memiliki tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana untuk

keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD

Dengan demikian, terdapat 4 subjek yang memenuhi kriteria sebagai

sampel penelitian untuk masing-masing SKPD. Oleh karena terdapat 25 SKPD,

maka jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 100 responden.

4.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data kuantitatif,

yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka, yang menunjukkan nilai

terhadap besarnya variabel yang diwakilinya. Data dalam penelitian ini

berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder. Data primer

adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi anggota

sampel berupa kuesioner, sedangkan data sekunder berupa data pendukung

antara lain : jurnal, buku-buku, artikel-artikel, bahan kuliah, internet dan literatur

lainnya yang terkait dengan penelitian.

4.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui survey dengan menyebarkan

kuesioner yang didistribusikan secara langsung sendiri oleh peneliti kepada

pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah kabupaten Polewali Mandar. Kuesioner yang diberikan berisi

sejumlah permohonan pengisian kuesioner kepada para responden disertai

daftar pertanyaan atau pernyataan terstruktur disampaikan kepada responden

untuk ditanggapi sesuai dengan kondisi yang dialami oleh responden yang

bersangkutan. Dalam kuesioner ini digunakan model pertanyaan tertutup.

Bentuk tertutup yakni pertanyaan yang sudah disertai alternatif jawaban

54

sebelumnya, sehingga responden dapat memilih salah satu dari alternatif

jawaban tersebut.

4.6 Variabel Penelitian dan definisi Operasional

4.6.1 Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis, yaitu:

1. Variabel Independen atau biasa juga disebut variabel bebas adalah variabel

yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel dependen (Sugiyono, 2015). Variabel independen dalam penelitian

ini adalah Perencanaan Anggaran (X1); Kompetensi Sumber Daya Manusia

(X2).

2. Variabel Moderasi adalah variabel yang memengaruhi (memperkuat dan

memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen

(Sugiyono, 2015). Variabel moderating dalam penelitian ini adalah Komitmen

Organisasi (M).

3. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi

atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2015).

Variabel dependen dalam penelitian ini dalah Penyerapan Anggaran (Y).

4.6.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah sebuah definisi untuk setiap variabel-

variabel penelitian yang ada, dengan tujuan untuk menjelaskan karakteristik dari

obyek ke dalam elemen-elemen yang diobservasi, sehingga konsep dapat diukur

dan dioperasikan ke dalam penelitian (Sugiyono, 2015). Pengukuran variabel

menggunakan skala likert lima (5) poin. Definisi operasional dan pengukuran

variabel penelitian ini adalah:

1. Penyerapan Anggaran (Y) merupakan ukuran capaian dari suatu estimasi

target selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat

tertentu (Halim, 2014). Penyerapan anggaran dilaksanakan melalui pencairan

55

dana satuan kerja yang bisa dinilai dari tinggi atau rendahnya jumlah

anggaran yang dicairkan atau direalisasikan oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran. Dalam penelitian ini, variabel

penyerapan anggaran diukur dengan menggunakan empat (4) indikator dan

dijabarkan kedalam enam (6) pertanyaan yang diadopsi dari penelitian

Hendris Herriyanto (2012), Monik Zarinah (2015) dan Eko Saryanto (2017)

yaitu: (1) Perbandingan realisasi dengan target; (2) Realisasi per-triwulan; (3)

Konsistensi pelaksanaan (waktu dan kegiatan).

2. Perencanaan Anggaran (X1) merupakan suatu kegiatan pengalokasian

anggaran yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan

memperhatikan keadaan saat ini maupun keadaan telah lalu. Perencanaan

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyusunan RKA- SKPD

sebagai dasar penyusunan APBD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD

setelah APBD tersebut ditetapkan. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003

tentang keuangan negara menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintah daerah, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konteks

keuangan daerah, prosedur penganggaran dan penetapan anggaran

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan. Dalam

penelitian ini, variabel perencanaan anggaran diukur dengan menggunakan

enam (6) indikator dan dijabarkan kedalam sepuluh (10) pertanyaan yang

digunakan Suhadak, et al (2007), Anfujatin (2016) dan Eko Saryanto (2017),

yaitu: (1) Kesesuaian dengan kebutuhan (Prioritas); (2) Kesesuaian dengan

aturan; (3) Ketepatan waktu (Disiplin); (3) Mudah dipahami; (4) Kesalahan

administrasi (revisi); (5) Partisipatif

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) merupakan merupakan suatu hal

yang mendasari karakteristik dari seorang individu yang dihubungkan dengan

56

hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan (Spencer dan Spencer, 1993).

UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa

kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup

aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan

standar yang ditetapkan. Sumber daya manusia dengan kapabilitas yang

tinggi hanya dapat diwujudkan jika mereka memiliki kompetensi yang prima.

Sebaliknya, keunggulan kompetensi akan menghasilkan profil kapasitas SDM

terbaik. Variabel Kompetensi SDM diukur dengan menggunakan 3 (tiga)

indikator dan dijabarkan kedalam sembilan (9) pertanyaan yang digunakan

oleh Hendris Herriyanto (2012), Anfujatin (2016) dan Eko Saryanto (2017),

yaitu: (1) Knowledge; (2) Skill; (3) Attitude

4. Komitmen Organisasi (M) merupakan suatu dimensi perilaku penting yang

digunakan untuk menilai kecenderungan sesorang untuk bertahan sebagai

anggota organisasi (Sopia, 2008). Komitmen organisasi memiiki arti lebih dari

sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan

anggota untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya.

Variabel komitmen organisasi diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator

dan dijabarkan kedalam delapan (8) pertanyaan yang digunakan oleh Porter

et al. (1973), Ni Komang Ayu Rustini (2015), dan Putu, et al yaitu (1)

Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi; (2) Kemauan

yang besar untuk berusaha bagi organisasi; (3) Kepercayaan yang kuat dan

penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi.

Variabel penelitian dan definisi operasional secara ringkas ditunjukan

pada table 4.1 berikut:

57

Tabel 4.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Definisi Operasional Indikator SkalaPenyerapan Anggaran (Y)

Penyerapan anggaran adalah suatu ukuran capaian dari suatu estimasi target selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (Halim, 2014).

1. Perbandingan realisasi dengan target realisasi.

2. Realisasi per-triwulan3. Konsistensi pelaksanaan

(kegiatan dan waktu)

Hendris Herriyanto (2012) dan Eko Saryanto (2017)

Likert(1 – 5)


Perencanaan (X1) adalah proses pendefinisian tujuan, penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan serangkaian rencana komprehensif untuk mengkoordinasikan dan menggabungkan dengan berbagai aktivitas (Sunyoto dan Burhanudin, 2015).

1. Kesesuaian dengan kebutuhan2. Kesesuaian dengan aturan3. Mudah dipahami4. Kesalahan administratif5. Ketepatan waktu6. Partisipatif

Suhadak, et al (2007), Anfujatin (2016) dan Eko Saryanto (2017).

Likert(1 – 5)

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)

Kompetensi Sumber Daya manusia (SDM) merupakan kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efesien (Zuriati, 2012),

1. Knowledge2. Skill3. Attitude

Hendris Herriyanto (2012), Anfujatin (2016) dan Eko Saryanto (2017), Putu, et al (2017).

Likert(1 – 5)

Komitmen Organisasi (M)

Komitmen organisasi merupakan identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi dan bersedia serta berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi (Mowday, 1982).

1. Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi.

2. Kemauan yang besar untuk berusaha bagi organisasi.

3. Kepercayaan yang kuat dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi.

Porter et al. (1973), Ni Komang Ayu Rustini (2015), dan Putu, et al (2017)

Likert(1 – 5)

58

4.7 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner (angket) yakni

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis

kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012). Pernyataan dalam kuesioner

ini diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Instrumen penelitian ini

digunakan untuk mengumpulkan data yang merupakan penggambaran variabel

yang akan diteliti dan berfungsi sebagai pembuktian hipotesis.

Kuisioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan

sebelumnya yang akan dijawab oleh responden (Sekaran, 2014). Kuisioner

disusun dalam skala likert yang didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek

setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 (lima) poin. Jawaban

diberi skor dengan menggunakan 5 (lima) poin skala likert. Pilihan jawaban dan

skor penelitian yang digunakan untuk setiap pertanyaan/pernyataan adalah skor

1 (satu) untuk jawaban sangat tidak setuju (STS), skor 2 (dua) untuk jawaban

tidak setuju (TS), skor 3 (tiga) untuk jawaban netral (N), skor 4 (empat) untuk

jawaban setuju (S), dan skor 5 (lima) untuk jawaban sangat setuju (SS)

(Sekaran, 2014).

4.8 Teknik dan Analisis Data

4.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan

deskripsi mengenai variabel-variabel peneltian, yaitu pengaruh Perencanaan

Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan

Anggaran, serta pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber

Daya Manusia yang dimoderasi oleh Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan

Anggaran. Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui distribusi

frekuensi jawaban dari hasil kuisioner. Dengan cara mengumpulkan data dari

59

hasil jawaban responden dan selanjutnya ditabulasi dalam tabel dan dilakukan

pembahasan secara deskriptif. Ukuran deskriptif adalah pemberian angka, baik

dalam jumlah responden beserta nilai rata-rata jawaban responden maupun

presentase.

4.8.2 Uji Kualitas Data

1. Validitas Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Menurut Ghozali (2013) suatu kuesioner dikatakan valid apabila

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur

oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dengan korelasi pearson, instrumen

dinyatakan valid jika nilai korelasi >0.3 item pertanyaan atau pernyataan

dikatakan valid.

2. Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner

yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dapat

dikatakan reliable atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan

adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Dengan demikian uji

reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsisten atau tidaknya jawaban

responden terhadap kuisioner-kuisioner penelitian.

Uji reliabilitas yaitu dengan melihat nilai cronbach alpha. Jika nilai

cronbach alpha lebih besar dari 0,60 maka butir-butir pertanyaan atau

pernyataan pada masing-masing variabel penelitian tersebut dinyatakan reliable

atau handal. Uji reliabilitas akan diukur dengan menggunakan program komputer

SPSS.

60

4.8.3 Uji Asumsi Klasik

1. Pengujian Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi,

variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak.

Dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov, data dikatakan

berdistribusi normal apabila signifikansi untuk variabel yang dianalisis memiliki

nilai signifikansi (asymp.sig) lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan

yaitu 0,05 (Ghozali, 2013).

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikoloniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya hubungan linier antar variabel independen. Model regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel (bebas) independen.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi,

salah satunya dapat dilihat dari nilai tolerance atau variance inflation factor (VIF).

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian yang lebih

sederhana, setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan

diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas

variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen

lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi

(karena VIF=1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum digunakan untuk menunjukkan

adanya multikolonieritas adalah nilai Tolenrance < 0,10 atau sama dengan nilai

VIF > 10 (Ghozali, 2013).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan

terhadap pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu

61

pengamatan terhadap pengamatan lainnya tetap maka disebut

homoskedastisitas dan jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas

(Ghozali, 2013).

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya

heteroskedastisitas, salah satunya dengan melihat grafik (Ghozali 2013) yaitu

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya

(SRESID). Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara

SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan

sumbu X adalah residual (Y prediksi -Y sesungguhnya) yang telah di studentized.

Dasar analisis:

a) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu

yang diatur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka

mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas.

b) Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas.

4.8.4 Model Analisis Data

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen dalam

penelitian maka digunakan analisis Regresi Berganda (Multiple Regression) dan

Moderated Regression Analysis (MRA) dengan alat bantu SPSS (Statistical

Package for the Social Sciences). Moderated Regression Analysis (MRA)

merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan

regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel

independen). Alasan penggunaan alat analisis Moderated Regression Analysis

(MRA) karena dalam peneltian ini terdapat variabel moderasi.

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh

perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap

penyerapan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.

62

Y = + 1X1 + ε ………………………. H1α β

Y = + 1X2 + ε ………………………. H2α β

Y = + 1X1 + 2 (X1 * M) + ε ………………………. H3α β β

Y = + 1X2 + 2 (X2 * M) + ε ………………………. H4α β β

Persamaan matematis untuk hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai

berikut:

Keterangan:

Y = Penyerapan Anggran

= Konstantaα

= Koefisien regresiβ

X1 = Variabel Perencanaan Anggaran

X2 = Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

M = Variabel Komitmen Organisasi

= Error Termε

(X1*M) = Interkasi antara Perencanaan Anggaran dengan Komitmen

Organisasi

(X2*M) = Interkasi antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan

Komitmen Organisasi

4.8.5 Pengujian Hipotesis

1. Uji-t

Model penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian secara parsial

menggunakan Uji-t (t-test) dengan tingkat signifikansi ( = 0,5%). Jika t-hitung > α

t-tabel (df: 96-4=92, sehingga t-tabel=1,661585) maka terdapat pengaruh,

sebaliknya jika t-hitung < t-tabel maka tidak ada pengaruh yang terjadi. Jika nilai

63

probabilitas < tingkat signifikansi berarti signifikan, sebaliknya jika nilai

probabilitas > tingkat signifikan maka tidak signifikan.

2. Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi R-Square ( ) digunakan untuk R2

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi

variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar antara 0 (nol) sampai dengan

1 (satu). Apabila nilai R-Square ( ) semakin kecil atau mendekati nol R2

menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas/rendah, bila R-Square ( ) R2

semakin besar mendekati 1 (satu) menunjukkan bahwa variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi dependen (Ghozali, 2013).

64

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Karakteristik Responden Penelitian

Tabel 5.1 berikut menyajikan karakteristik identitas 96 responden

penelitian yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lama bekerja.

Tabel 5.1. Karakteristik Responden Penelitian

No Karakteristik Kriteria Frekuensi (orang) Persentase (%)

Laki-laki 57 59.38Perempuan 39 40.621 Jenis Kelamin

Jumlah 96 10020 – 29 tahun 9 9.3830 – 39 tahun 45 46.87

>40 tahun 35 36.46*Tidak mengisi 7 7.29

2 Usia

Jumlah 96 100SMA/ Sederajat 0 0

Sarjana (S1) 57 58.00Magister (S2) 37 39.00Doktor (S3) 2 2.00

3 Pendidikan

Jumlah 96 1001 - 5 Tahun 0 0

6 - 10 Tahun 15 15.6211 - 15 Tahun 36 37.50

> 16 Tahun 45 46.884 Lama Bekerja

Jumlah 96 100Sumber: data primer diolah, 2017

Jumlah kuesioner yang disebarkan adalah sebanyak 100 eksemplar.

Akan tetapi, dari 100 eksemplar hanya 98 eksemplar yang diterima kembali dan

sebanyak 2 eksemplar yang dinyatakan tidak kembali sampai batas waktu yang

telah ditentukan. Kuesioner yang tidak kembali dikarenakan kesibukan dari

responden yang mengakibatkan tidak sempat mengisi kuesioner yang telah

diberikan. Dari 98 eksemplar yang diterima kembali, terdapat 2 eksemplar yang

dinyatakan gugur atau tidak layak untuk diolah karena terdapat beberapa

pertanyaan/pernyataan pada kuesioner tersebut tidak isi oleh responden. Untuk

lebih jelasnya, Tabel 5.2 menggambarkan deskripsi kuesioner penelitian.

65

Tabel 5.2 Deskripsi Kuesioner Penelitian

Kuesioner yang disebar

Kuesioner yang tidak kembali

Kuesioner yang kembali

Kuesioner yang gugur

Kuesioner yang dapat diolah

100 2 2% 98 98% 2 2% 96

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa responden:

1. Jenis Kelamin

Sebagian besar responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah

berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 57 responden atau 59.38%, sedangkan

responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 39 responden atau

40.62%. Perbedaan tidak terlalu signifikan antara jumlah responden yang

berjenis kelamin laki-laki dan responden yang berjenis kelamin perempuan jika

dikaitkan dengan penelitian ini.

2. Usia

Berdasarkan data hasil penelitian, sebagian responden yang

berpartisipasi dalam penelitian ini berusia antara 30-39 tahun yaitu sebanyak 45

responden atau sebesar 46.87%. Selanjutnya responden yang berusia diatas 40

tahun yaitu sebanyak 35 responden atau sebesar 36.46%, responden berusia

20-29 tahun yaitu sebanyak 9 responden atau sebesar 9.38%. Namun terdapat

beberapa responden yang tidak mencantumkan usia pada lembar kuesioner

yaitu sebanyak 7 responden atau sebesar 7.29%. Usia responden

memperlihatkan tingkat kedewasaan dan kematangan, sehingga dapat

memengaruhi kualitas jawaban dan persepsi responden mengenai perencanaan

anggaran, kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi serta


66

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan responden digunakan sebagai indikator untuk

mengetahui tingkat intelektualitas responden yang berpartisipasi dalam penelitian

ini, sehingga dapat memengaruhi kualitas jawaban dan persepsi responden

mengenai perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, komitmen

organisasi dan penyerapan anggaran. Sebagian besar responden yang

berpartisipasi dalam penelitian ini memiliki jenjang pendidikan Sarjana (S1) yaitu

sebanyak 57 responden atau sebesar 58%. Selain itu, responden yang memiliki

jenjang pendidikan Magister (S2) yaitu sebanyak 37 responden atau sebesar

39% dan jenjang pendidikan Doktor (S3) yaitu sebanyak 2 responden atau

sebesar 2%.

4. Lama Bekerja

Lama bekerja diyakini akan menjadi salah faktor yang mampu

memengaruhi jawaban responden atas pertanyaan/pernyataan dalam penelitian.

Berdasarkan data lama bekerja yang dihasilkan, mayoritas responden telah

bekerja selama lehih dari 16 tahun yaitu sebanyak 45 responden atau sebesar

46.88%, kemudian sebanyak 36 responden atau sebesar 37.50% telah bekerja

selama 10 sampai 15 tahun dan sebanyak 15 responden atau sebesar 15.62%

telah bekerja selama 6 sampai 10 tahun. Berdasarkan data tersebut, mayoritas

responden sudah berpengalaman dalam bekerja dengan durasi waktu yang

relatif lama.

5.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif variabel penelitian memberikan gambaran suatu data.

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai minimum (Min),

maximum (Max), rata-rata (Mean), standar deviasi (SD) dan frekuensi pilihan

jawaban setiap variabel. Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini

67

sebanyak 96 responden. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka hasil

jawaban responden secara lengkap disajikan pada Lampiran III dan teringkas

pada Tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3 Statistik Deskriptif

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Perencanaan Angaran (X1) 25 48 38.60 5.004Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) 28 41 34.94 2.686Komitmen Organisasi (M) 25 39 31.39 3.096Penyerapan Anggaran (Y) 17 28 23.28 2.297

Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel 5.3 di atas dapat dilihat bahwa variabel perencanaan

anggaran yang merupakan variabel independen (X1) mempunyai nilai standar

deviasi sebesar 5,004 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 38,60. Hal ini

menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 5,004 dari nilai rata-rata (mean)

jawaban responden atas item pertanyaan/pernyataan tentang perencanaan

anggaran. Variabel perencanaan anggaran (X1) yang diukur menggunakan

kuesioner yaitu terdiri dari 10 butir pernyataan/pernyataan dengan skala Likert

yang terdiri dari 5 alternatif jawaban. Dimana skor 5 (sangat setuju) untuk skor

tertinggi dan skor 1 (sangat tidak setuju) untuk skor terendah. Dari butir

pernyataan yang ada, diperoleh total skor tertinggi (maximum) sebesar 48 dan

skor terendah (minimum) sebesar 25. Sedangkan untuk variabel kompetensi

sumber daya manusia (SDM) yang merupakan variabel independen (X2)

mempunyai nilai standar deviasi sebesar 2,686 dan nilai rata-rata (mean)

sebesar 34,94. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 2,686 dari

nilai rata-rata (mean) jawaban responden atas item pertanyaan/pernyataan

mengenai kompetensi sumber daya manusia (SDM). Variabel kompetensi

sumber daya manusia (X2) yang diukur menggunakan kuesioner yaitu terdiri dari

9 butir pernyataan/pernyataan dengan skala Likert yang terdiri dari 5 alternatif

jawaban. Dimana skor 5 (sangat setuju) untuk skor tertinggi dan skor 1 (sangat

68

tidak setuju) untuk skor terendah. Dari butir pernyataan yang ada, diperoleh total

skor tertinggi (maximum) sebesar 41 dan skor terendah (minimum) sebesar 28.

Selanjutnnya untuk variabel moderasi (M) yaitu komitmen organisasi

mempunyai nilai standar deviasi sebesar 3,096 dan nilai rata-rata (mean)

sebesar 31,39. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 3.096 dari

nilai rata-rata (mean) jawaban responden atas pertanyaan/pernyataan mengenai

komitmen organisasi. Variabel komitmen organisasi (M) yang diukur

menggunakan kuesioner yaitu terdiri dari 8 butir pernyataan/pernyataan dengan

skala Likert yang terdiri dari 5 alternatif jawaban. Dimana skor 5 (sangat setuju)

untuk skor tertinggi dan skor 1 (sangat tidak setuju) untuk skor terendah. Dari

butir pernyataan yang ada, diperoleh total skor tertinggi (maximum) sebesar 39

dan skor terendah (minimum) sebesar 25. Dan variabel dependen (Y) yaitu

penyerapan anggaran mempunyai nilai standar deviasi sebesar 2,297 dan nilai

rata-rata (mean) sebesar 23,28. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan

sebesar 2,297 dari nilai rata-rata (mean) jawaban responden atas

pertanyaan/pernyataan mengenai penyerapan anggaran. Variabel penyerapan

anggaran (X1) yang diukur menggunakan kuesioner yaitu terdiri dari 6 butir

pernyataan/pernyataan dengan skala Likert yang terdiri dari 5 alternatif jawaban.

Dimana skor 5 (sangat setuju) untuk skor tertinggi dan skor 1 (sangat tidak

setuju) untuk skor terendah. Dari butir pernyataan yang ada, diperoleh total skor

tertinggi (maximum) sebesar 28 dan skor terendah (minimum) sebesar 17.

Rincian hasil statistik deskriptif tersebut di atas menunjukkan nilai rata-

rata (Mean) lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi (SD) pada masing-

masing variabel yang mengindikasikan bahwa nilai penyimpangan data kecil,

maka nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

Hal tersebut dikarenakan standar deviasi (SD) merupakan pencerminan

penyimpangan yang sangat tinggi sehingga penyebaran data menunjukkan hasil

69

yang normal dan tidak bias. Sedangkan apabila nilai rata-rata (mean) lebih kecil

dari nilai standar deviasi (SD), mengindikasikan hasil yang kurang baik, maka

penyebaran data dianggap tidak normal dan menyebabkan bias.

Selanjutnya untuk melihat distribusi frekuensi atas jawaban responden

dari hasil tabulasi skor data serta intersepsi skor item pada variabel penelitian

akan disajikan pada tebel berikut:

Berdasarkan rumus yang digunakan yaitu:

C =5 - 1

5= 0,80

Hasil perhitungan rentang skala menunjukkan nilai 0,80 dengan demikian

rentang skala 0,80 tersebut dapat dijelaskan nilai numeriknya sebagai berikut:

Tabel 5.4 Ikhtisar Rentang SkalaRentang Kategori

1≤ X <1.801,80≤ X <2,602,60≤ X <3,403,40≤ X <4,20

4,20≤ X <5

SRRST

ST

Ket : SR = Sangat rendahR = RendahS = SedangT = TinggiST = Sangat tinggi

Tabel 5.5 Deskripsi item Pertanyaan Variabel Perencanaan Anggaran (X1)

Jawaban Responden

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju Netral Setuju Sangat

Setuju

Bobot 1 2 3 4 5

Total Rata-rata Ket

F - 4 32 42 18 96Skor - 8 96 168 90 364X1.1

% - 4,2 33,3 43,8 18,8 1003,77 T

F - - 11 54 31 96Skor - - 33 216 155 404X1.2

% - - 11,5 56,2 32,3 1004,21 ST

70

F - 2 13 66 15 96Skor - 4 39 264 75 382X1.3

% - 2,1 13,5 68,8 15,6 1003,98 T

F - 16 15 50 15 96Skor - 32 45 200 75 352X1.4

% - 16,7 15,6 52,1 15,6 1003,67 T

F - 7 15 55 19 96Skor - 14 45 220 95 374X1.5

% - 12,5 11,5 53,1 22,9 1003,90 T

F - - 16 70 10 96Skor - - 48 280 50 370X1.6

% - - 16,7 69,8 13,5 1003,85 T

F - 3 21 49 23 96Skor - 6 63 196 115 380X1.7

% - 3,1 21,9 51,0 24,0 1003,96 T

F - 2 21 61 12 96Skor - 4 63 244 60 371X1.8

% - 2,1 20,8 61,5 15,6 1003,86 T

F - 6 30 44 16 96Skor - 12 90 176 80 358X1.9

% - 6,3 31,3 45,8 16,7 1003,73 T

F - 17 17 50 12 96Skor - 36 54 200 50 340X1.10

% - 17,7 17,7 51,1 12,5 1003,54 T

Rata-rata Keseluruhan 3,85 TSumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 96 responden yang

diteliti, sebagian besar menjawab pada skor 4 dan skor 3 yaitu setuju dan netral.

Dari 10 item pertanyaan/pernyataan, 9 diantaranya memiliki rata-rata pada

kategori tinggi (rentang 3,40≤ sampai <4,20) dan 1 item lainnya yaitu

pernyataan/pernyataan kedua (X1.2) merupakan item yang memiliki rata-rata

tertinggi sebesar 4,21 atau berada pada kategori sangat tinggi (rentang 4,20≤

sampai <5).

Kategori dengan nilai rata-rata tertinggi untuk pernyataan/pertanyaan

kedua (X1.2) menjelaskan bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan seperti

penyusunan DPA sudah berdasarkan KUA-PPAS yang telah disetujui oleh

Kepala Daerah dan DPRD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator

“Keseuaian dengan aturan” menjadi indikator paling dominan mempersepsikan

variabel perencanaan anggaran (X1).

Secara rata-rata keseluruhan variabel perencanaan anggaran (X1)

memiliki nilai sebesar 3,85 dan berada pada kategori tinggi (rentang 3,40≤

71

sampai<4,20). Hal ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran

dipersepsikan tinggi oleh responden.

Tabel 5.6 Deskripsi item Pertanyaan Variabel Komptensi SDM (X2)

Jawaban Responden

Sangat Tidak Setuju


Setuju

Bobot 1 2 3 4 5

Total Rata-rata Ket

F - - - 65 31 96Skor - - - 260 155 415X2.1

% - - - 67,7 32,3 1004,32 ST

F - - 17 69 10 96Skor - - 51 276 50 377X2.2

% - - 17,7 71,9 11,4 1003,93 T

F - - 18 69 9 96Skor - - 54 276 45 375X2.3

% - - 18,8 71,9 9,4 1003,91 T

F - 2 4 74 16 96Skor - 4 12 296 80 392X2.4

% - 2,1 4,2 77,1 16,7 1004,08 T

F - 1 23 68 4 96Skor - 2 69 272 20 363X2.5

% - 1,0 24,0 70,8 4,2 1003,78 T

F - - 19 68 9 96Skor - - 57 272 45 374X2.6

% - - 20,8 56,3 13,5 1003,90 T

F - 1 32 54 9 96Skor - 2 96 216 45 359X2.7

% - 1,0 33,3 56,3 9,4 1003,74 T

F - 3 24 58 11 96Skor - 6 72 232 55 365X2.8

% - 3,1 17,7 66,7 12,5 1003,80 T

F - 10 33 50 3 96Skor - 20 99 200 15 334X2.9

% - 8,3 27,1 58,3 6,3 1003,48 T




Dari 9 item pertanyaan/pernyataan, 8 diantaranya memiliki rata-rata pada

kategori tinggi (rentang 3,40≤ sampai <4,20) dan 1 item lainnya yaitu

pernyataan/pernyataan pertama (X2.1) merupakan item yang memiliki rata-rata

tertinggi sebesar 4,32 atau berada pada kategori sangat tinggi (rentang 4,20≤

sampai <5).

72


pertama (X2.1) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang

menjadi pengelola kegiatan organisasi pemerintah pada dasarnya sudah

memahami bahwa DPA-SKPD yang telah disahkan selanjutnya dijadikan

pedoman dalam menjalankan kegiatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa indikator “Knowledge (Pengetahuan)” menjadi indikator paling dominan

mempersepsikan variabel kompetensi sumber daya manusia (X2).

Secara rata-rata keseluruhan variabel kompetensi sumber daya manusia

(X2) memiliki nilai sebesar 3.88 dan berada pada kategori tinggi (rentang 3,40≤

sampai <4,20). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya

manusia dipersepsikan tinggi oleh responden.

Tabel 5.7 Deskripsi item Pertanyaan Variabel Komitmen Organisasi (M)

Jawaban Responden

Sangat Tidak Setuju


Setuju

Bobot 1 2 3 4 5

Total Rata-rata Ket

F - - 7 69 20 96Skor - - 24 260 115 397M.1

% - - 7,3 71,9 20,8 1004,14 T

F - - 6 76 14 96Skor - - 18 304 70 392M.2

% - - 7,3 66,7 17,7 1004,08 T

F - - 11 67 18 96Skor - - 33 268 90 391M.3

% - - 6,3 49,0 21,9 1004,07 T

F - - 17 56 23 96Skor - - 51 224 115 390M.4

% - - 17,7 58,3 24,0 1004,06 T

F - - 18 65 13 96Skor - - 54 260 65 379M.5

% - - 11,5 56,3 18,8 1003,95 T

F - 17 30 45 4 96Skor - 34 90 180 20 324M.6

% - 17,7 31,3 46,9 4,2 1003,38 S

F - 9 15 62 10 96Skor - 18 45 248 50 361M.7

% - 5,2 2,1 74,0 18,8 1003,76 T

F - 2 17 61 16 96Skor - 4 51 244 80 379M.8

% - 2,1 17,7 63,5 16,7 1003,95 T

Rata-rata Keseluruhan 4,01 T

73



diteliti, sebagian besar menjawab pada skor 4 dan skor 5 yaitu setuju dan sangat

setuju. Dari 8 item pertanyaan/pernyataan, pernyataan/pertanyaan keenam (M6)

menjadi item dengan persepsi terendah yang berada pada kategori sedang

(rentang 2,60≤ sampai <3,40). Sedangkan 7 item pernyataan/pertanyaan lainnya

memiliki rata-rata pada kategori tinggi (rentang 3,40≤ sampai <4,20). Item

pertanyaan/pernyataan pertama (M1) merupakan item yang memiliki persepsi

rata-rata tertinggi sebesar 4,14.


pertama (M1) menjelaskan bahwa pemerintah selaku pengelola anggaran,

sangat memperhatikan nilai-nilai pengelolaan anggaran publik dalam

menjalankan tanggungjawab penugasan instansi/organisasi. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa indikator “Kepercayaan yang kuat dan penerimaan

terhadap nilai dan tujuan organisasi” menjadi indikator paling dominan

mempersepsikan variabel komitmen organisasi (M).

Secara rata-rata keseluruhan variabel komitmen organisasi (M) memiliki

nilai sebesar 4,01 dan berada pada kategori tinggi (rentang 3,40≤ sampai <4,20).

Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi dipersepsikan tinggi

oleh responden.

Tabel 5.8 Deskripsi item Pertanyaan Variabel Penyerapan Anggaran (Y)

Jawaban Responden

Sangat Tidak Setuju


Setuju

Bobot 1 2 3 4 5

Total Rata-rata Ket

F - 5 21 61 9 96Skor - 10 63 244 45 362Y.1

% - 5,2 21,9 63,5 9,4 1003,77 T

F - 1 17 66 12 96Skor - 2 51 264 60 377Y.2

% - 1,0 17,7 68,8 12,5 1003,93 T

Y.3 F - 4 16 71 5 96 3,80 T

74

Skor - 8 48 284 25 365% - 4,2 16,7 74,0 5,2 100F - 1 18 76 1 96

Skor - 2 54 304 5 365Y.4% - 1,0 8,3 80,2 10,4 100

3,80 T

F - - 21 57 18 96Skor - - 63 228 90 381Y.5

% - - 19,8 59,4 20,8 1003,97 T

F - 3 20 71 2 96Skor - 6 60 284 10 360Y.6

% - 3,1 20,8 74,0 2,1 1003,75 ST




Dari 6 item pertanyaan/pernyataan, seluruhnya memiliki rata-rata pada kategori

tinggi (rentang 3,40≤ sampai <4,20). Item pertanyaan/pernyataan pertama (Y5)

merupakan item yang memiliki rata-rata tertinggi sebesar 3,97. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pelaksananaan kegiatan sudah sesuai dengan program

kegiatan yang direncanakan, dengan kata lain bahwa indikator konsistensi

pelaksanaan, berdasarkan jenis kegiatan dan waktu pelaksanaan menjadi

indikator yang paling dominan dalam mempersepsikan variabel penyerapan

anggaran (Y).

Secara rata-rata keseluruhan variabel penyerapan anggaran (Y) memiliki

nilai sebesar 3.84 dan berada pada kategori tinggi (rentang 3,40≤ sampai <4,20).

Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi dipersepsikan tinggi

oleh responden.

5.3 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan kuesioner sebagai instrumen

penelitian (disajikan pada lampiran 1) yang menggunakan skala likert dengan

poin 1 sampai dengan 5, pilihan jawaban dari sangat tidak setuju (STS) hingga

sangat setuju (SS). Sebelum data penelitian yang telah diperoleh dari jawaban

75

pertanyaan/pernyataan kuisioner dapat digunakan untuk analisis selanjutnya,

maka diperlukan adanya pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian.

Pengujian validitas dengan korelasi pearson, instrumen dinyatakan valid apabila

nilai korelasi (r) ≥ 0.3 (Ghozali, 2013). Hasil uji validitas setiap variabel secara

lengkap disajikan pada lampiran IV dan teringkas pada Tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5.9 Hasil Uji Validitas Instrumen PenelitianVariabel Item Korelasi Kesimpulan

X1.1 0.657 ValidX1.2 0.613 ValidX1.3 0.671 ValidX1.4 0.692 ValidX1.5 0.659 ValidX1.6 0.513 ValidX1.7 0.671 ValidX1.8 0.589 ValidX1.9 0.767 Valid

Perencanaan Anggaran(X1)

X1.10 0.777 ValidX2.1 0.508 ValidX2.2 0.449 ValidX2.3 0.638 ValidX2.4 0.646 ValidX2.5 0.421 ValidX2.6 0.356 ValidX2.7 0.329 ValidX2.8 0.644 Valid

Kompetensi Sumber Daya Manusia(X2)

X2.9 0.653 ValidM.1 0.481 ValidM.2 0.354 ValidM.3 0.480 ValidM.4 0.588 ValidM.5 0.555 ValidM.6 0.751 ValidM.7 0.827 Valid

Komitmen Organisasi(M)

M.8 0.732 ValidY.1 0.656 ValidY.2 0.666 ValidY.3 0.762 ValidY.4 0.787 ValidY.5 0.572 Valid

Penyerapan Anggaran(Y)

Y.6 0.715 ValidSumber: data primer diolah, 2017

Tabel 5.9 di atas menunjukkan nilai korelasi semua item

pertanyaan/pernyataan dari semua variabel pada kuesioner memiliki nilai di atas

atau lebih besar sama dengan 0.03 (≥0.3). Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa seluruh item pertanyaan/pernyataan telah memenuhi syarat validitas.

76

2. Uji Reliabilitas

Tahapan berikutnya disajikan pengujian reliabilitas instrumen penelitian.

Instrumen penelitian dinyatakan reliabel jika nilai cronbach alpha di atas atau

lebih besar sama dengan 0.6 (≥0.6). Hasil uji realibilitas secara lengkap disajikan

pada Lampiran IV dan teringkas pada Tabel 5.6 berikut ini.

Tabel 5.10 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen PenelitianVariabel Alpha Cronbach Keterangan

Perencanaan Anggaran (X1) 0.875 ReliabelKompetensi Sumber Daya Manusia (X2) 0.656 ReliabelKomitmen Organisasi (M) 0.761 ReliabelPenyerapan Anggaran (Y) 0.772 Reliabel


Tabel 5.10 di atas menunjukkan nilai cronbach alpha kelima variabel

penelitian memilki nilai di atas atau lebih besar sama dengan 0.6 (≥0.6). Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi

persyaratan valid dan reliabel, sehingga data yang diperoleh dari instrumen

penelitian (kuesioner) dapat digunakan untuk analisis pada tahapan selanjutnya.

5.4 Uji Asumsi Klasik

Pengujian statistik dengan analisis regresi dapat dilakukan dengan

pertimbangan tidak adanya pelanggaran terhadap uji asumsi klasik. Asumsi-

asumsi klasik tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas menggunakan uji kolmogorov smirnov. Jika hasil

pengujian menunjukkan nilai (asymp.sig) lebih besar dari 0.05 (sig>0.05), maka

asumsi normalitas terpenuhi. Sebaliknya jika nilai lebih kecil dari 0.05 (sig<0.05),

maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov secara lengkap disajikan pada Lampiran V

dan teringkas pada Tabel 5.11 berikut ini:

Tabel 5.11 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov TestVariabel Sig Keterangan

77

Perencanaan Anggaran 0.093 NormalKompetensi SDM 0.239 NormalKomitmen Organisasi 0.224 NormalPenyerapan Anggaran 0.104 Normal


Dari Tabel 5.11 tersebut dapat dilihat bahwa nilai sig kolmogorov smirnov

seluruhnya di atas atau lebih besar dari 0.05 (sig>0.05) maka asumsi normalitas

terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam suatu

model regresi, dapat dilihat dari nilai tolerance atau variance inflation factor (VIF).

Nilai cutoff yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolonieritas

adalah apabila nilai Tolenrance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali,

2013). Hasil uji asumsi multikoliniearitas secara lengkap disajikan pada lampiran

V dan teringkas pada Tabel 5.12 berikut ini:

Tabel 5.12 Hasil Uji Asumsi Non-Multikolinieritas

Variabel Tolerance VIF KeteranganPersamaan 1 1.000 1.000 Non MultikolinieritasPersamaan 2 1.000 1.000 Non MultikolinieritasPersamaan 3 0.213 4.687 Non MultikolinieritasPersamaan 4 0.450 2.330 Non Multikolinieritas

Sumber: data diolah, 2017

Dari Tabel 5.12 di atas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance pada

keseluruhan model bernilai di atas 0,10 (>0,10) dan nilai VIF masing-masing

model di bawah 10 (<10). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat

multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi

heteroskedastisitas. Pada saat terdeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat

dilihat pada grafik plot (scatterplot). Terjadinya heteroskedastisitas dapat jika

grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar

78

kemudian menyempit. Namun jika tidak terjadi pola yang jelas, serta titik-titik

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas.

Jika dilihat pada lampiran IV uji asumsi klasik, semua grafik plot yang ada

menunjukkan bahwa persamaan yang telah diuji tidak mengandung

heteroskedastisitas. Artinya bahwa tidak ada korelasi antara besarnya data

dengan residual, sehingga bila data diperbesar tidak menyebabkan residual

(kesalahan) yang semakin besar pula.

5.5 Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Tabel 5.13 merupakan hasil perhitungan dari uji regresi perencanaan

anggaran (X1), terhadap penyerapan anggaran (Y), dengan bantuan aplikasi

SPSS versi 21. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh nilai koefisien determinasi

R square sebesar 0.515 atau 51.5%. Artinya bahwa variabel penyerapan

anggaran dipengaruhi sebesar 51.5% oleh perencanaan anggaran, sedangkan

48.5% sisanya, dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar variabel yang

diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 5.13 Hasil Uji Hipotesis Pertama

Variabel Koefisien T Sig t Ket

Konstanta 10.564 8.229 0.000Perencanaan Anggaran (X1) 0.329 9.988 0.000 SignifikanRsquare = 0.515Sumber: data penelitian diolah, 2017

Adapun model persamaan regresi untuk menguji hipotesis yang pertama

adalah sebagai berikut:

Y = α + β1X1 +

= 10.564 + 0.329 X1 +

79

Keterangan:Y = Penyerapan Anggaranα = Konstantaβ = Koefisien RegresiX1 = Perencanaan Anggaran = Error Term

Pengujian hipotesis secara parsial digunakan uji-t yaitu untuk menguji

secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut uji hipotesis

pertama dalam penelitian ini.

Uji-t pengaruh variabel Perencanaan Anggaran (X1) terhadap

Penyerapan Anggaran (Y). Pada variabel perencanaan anggaran diperoleh nilai

t-hitung ≥ t-tabel (9.988 >1.661) dan nilai signifikansi-t sama dengan 0.000 (sig t

≤ 0.05), maka secara parsial variabel perencanaan anggaran (X1) berpengaruh

signifikan terhadap penyerapan anggaran (Y). Berdasarkan atas nilai koefisien

regresi (0.329) bertanda positif, yang berarti bahwa semakin meningkat variabel

perencanaan anggaran (X1), maka akan semakin meningkat pula penyerapan

anggaran (Y). Sebaliknya, semakin rendah perencanaan anggaran (X1), maka

akan semakin rendah pula tingkat penyerapan anggaran (Y). Sesuai dengan

penjelasan tersebut, maka H1 yaitu: Perencanaan anggaran berpengaruh positif

dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, dinyatakan diterima.

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap

Penyerapan Anggaran

Tabel 5.14 merupakan hasil perhitungan dari uji regresi kompetensi

sumber daya manusia (X2), terhadap penyerapan anggaran (Y), dengan bantuan

SPSS versi 21. Berdasarkan tersebut, diperoleh nilai koefisien determinasi R

square sebesar 0.458 atau 45.8%. Artinya bahwa variabel penyerapan anggaran

dipengaruhi sebesar 45.8% oleh kompetensi SDM, sedangkan 54.2% sisanya,

80

dipengaruhi oleh variabel lain yang berada diluar variabel yang diteliti dalam

penelitian ini.

Tabel 5.14 Hasil Uji Hipotesis Kedua

Variabel Koefisien T Sig t Ket

Konstanta 3.067 1.348 0.000Kompetensi SDM (X2) 0.579 8.908 0.000 SignifikanRsquare = 0.458Sumber: data penelitian diolah, 2017

Adapun model persamaan regresi untuk menguji hipotesis yang kedua


Y = α + β1X2 +

= 3.067 + 0.579 X2 +

Keterangan:

Y = Penyerapan Anggaranα = Konstantaβ = Koefisien RegresiX2 = Kompetensi SDM = Error Term

Pengujian hipotesis secara parsial digunakan uji-t yaitu untuk menguji

secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut uji hipotesis

kedua dalam penelitian ini.

Uji-t pengaruh variabel Kompetensi SDM (X2) terhadap Penyerapan

Anggaran (Y). Pada variabel kompetensi SDM diperoleh nilai t-hitung ≥ t-tabel

(8.908 >1.661) dan nilai signifikansi-t sama dengan 0.000 (sig t ≤ 0.05), maka

secara parsial variabel kompetensi SDM (X2) berpengaruh signifikan terhadap

penyerapan anggaran (Y). Berdasarkan atas nilai koefisien regresi (0.579)

bertanda positif, yang berarti bahwa semakin meningkat variabel kompetensi

SDM (X2), maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran (Y).

Sebaliknya, semakin rendah kompetensi (X2), maka akan semakin rendah pula

tingkat penyerapan anggaran (Y). Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka H2

81

yaitu: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikasn

terhadap penyerapan anggaran, dinyatakan diterima.

3. Pengaruh Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi

Hubungan Perencanaan Anggaran dengan Penyerapan Anggaran

Tabel 5.15 merupakan hasil perhitungan dari uji komitmen organisasi (M)

sebagai pemoderasi hubungan perencanaan anggaran (X1) terhadap

penyerapan anggaran (Y), dengan bantuan SPSS versi 21. Berdasarkan Tabel

5.11, diperoleh nilai koefisien determinasi R square yang menunjukkan nilai

sebesar 0.424 atau 42.4%. Artinya bahwa variabel penyerapan anggaran

dipengaruhi sebesar 42.4% oleh interaksi perencanaan anggaran dan komitmen

organisasi, sedangkan 57.6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel

yang diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 5.15 Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Variabel Koefisien T Sig t KetKonstanta 11.294 8.087 0.000Perencanaan Anggaran (X1) 0.242 3.477 0.001 SignifikanInteraksi (X1*M) 0.002 1.301 0.197 Tidak Signifikan

Rsquare = 0.424Sumber: data penelitian diolah, 2017

Adapun model persamaan regresi untuk menguji hipotesis yang ketiga


Y = α + β1X1 + β2X1M +

= 11.294+ 0.242X1 + 0.002 X1M +

Keterangan:

Y = Penyerapan Anggaranα = Konstantaβ =Koefisien RegresiX1 = Perencanaan AnggaranX1*M = Interaksi antara Perencanaan Anggaran dengan Komitmen Organisasi = Error Term

82

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih

besar dari t-tabel (1.301<1.661) dengan tingkat signifikan 0.197 yang lebih besar

atau sama dengan 0.05. Hasil ini memperlihatkan bahwa komitmen organisasi

tidak memoderasi hubungan antara perencanaan anggaran dengan penyerapan

anggaran. Dengan demikian H3 yaitu: komitmen organisasi memperkuat

hubungan perencanaan anggaran dengan penyerapan anggaran, dinyatakan

ditolak.

4. Pengaruh Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi Hubungan

Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Penyerapan Anggaran

Tabel 5.16 merupakan hasil perhitungan dari uji komitmen organisasi (M)

sebagai pemoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia (X2) terhadap

penyerapan anggaran (Y), dengan bantuan aplikasi SPSS versi 21. Berdasarkan

Tabel 4.12, diperoleh nilai koefisien determinasi R Square sebesar 0.401 atau

40.1%. Artinya bahwa variabel penyerapan anggaran dipengaruhi sebesar 40.1%

oleh interaksi kompetensi sumber daya manusia dengan komitmen organisasi,

sedangkan 59.9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel yang diteliti

dalam penelitian ini.

Tabel 5.16 Hasil Uji Hipotesis Keempat

Variabel Koefisien T Sig t KetKonstanta 4.818 2.114 0.037Kompetensi SDM (X1) 0.381 4.089 0.000 SignifikanInteraksi (X2*M) 0.050 2.849 0.005 Signifikan

Rsquare = 0.401Sumber: data penelitian diolah, 2017

Adapun model persamaan regresi untuk menguji hipotesis yang keempat


Y = α + β1X2 + β2X2M +

= 4.818+ 0.381X2 + 0.050X2M +

83

Keterangan:

Y = Penyerapan Anggaranα = Konstantaβ = Koefisien RegresiX2 = Kompetensi SDMX2*M = Interaksi antara Kompetensi SDM dengan Komitmen Organisasi = Error Term

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih

besar dari t-tabel (2.849 >1.661) dengan tingkat signifikan 0.005 yang lebih kecil

dari 0,05. Hasil ini memperlihatkan bahwa komitmen organisasi secara signifikan

memoderasi hubungan diantara kompetensi SDM dengan penyerapan anggaran.

Koefisien regresi yang positif (0.05) berarti apabila komitmen organisasi semakin

meningkat (tinggi), maka akan meningkatkan dan memberikan dampak positif

dalam hubungan kompetensi SDM dengan penyerapan anggaran. Dengan

demikian H4 yaitu: komitmen organisasi memperkuat hubungan antara

kompetensi sumber daya manusia (SDM) dengan penyerapan anggaran,

dinyatakan diterima.

84

BAB VI

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dan temuan penelitian serta

hubungannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

6.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian variabel perencanaan anggaran (X1)

terhadap variabel penyerapan anggaran (Y) dengan tingkat signifikansi 0.000

serta nilai koefisien regresi 0.329 menunjukkan adanya pengaruh positif

signifikan. Ini berarti bahwa semakin baik perencanaan anggaran maka tingkat

penyerapan anggaran akan semakin meningkat pula. Dengan kata lain semakin

matang pengelola anggaran dalam mengelola dan merencanakan, maka

program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik,

sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. Hasil tersebut sesuai

dengan hipotesis pertama yang menduga adanya pengaruh perencanaan

anggaran (X1) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y), sehingga hipotesis

pertama dinyatakan diterima.

Hasil di atas sejalan dengan pendekatan “normative” pada public finance

theory (keuangan publik) yang dikemukakan oleh Harvey S. Rossen (2008).

Pendekatan ini memfokuskan pada permasalahan kebijakan-kebijakan keuangan

pemerintah (fiscal policy) yaitu bagaimana seharusnya pemerintah menentukan

kebijakan mengenai teknik dalam kebijakan pendapatan dan melakukan berbagai

kebijakan mengenai alokasi sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang

tersedia demi menciptakan efisiensi alokasi, stabilisasi ekonomi, pemerataan

serta kesejahteraan. Normative public finance juga mengisyaratkan bahwa

dengan adanya keinginan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu maka terlebih

dahulu pemerintah merumuskan rencana kebijakan yang kemudian diterapkan

dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

85

Pendekatan normative tersebut menegaskan hasil penelitian bahwa

tingkat kematangan perencanaan berbanding lurus dengan hasil yang akan

diperoleh. Perencanaan memang dapat dikatakan sebagai tahapan yang paling

krusial dalam konteks pengelolaan anggaran, oleh karena seluruh kegiatan yang

dirumuskan dalam perencanaan pada akhirnya akan menjadi tolok ukur besarnya

kebutuhan anggaran yang harus disediakan, sehingga keberhasilan pengelolaan

anggaran dimulai dari perencanaannya. Dengan kata lain, semakin matang

pengelola anggaran dalam merencanakan, maka program/kegiatan dalam satu

tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target penyerapan

anggaran dapat tercapai. Begitupun sebaliknya, apabila perencanaan anggaran

dan program/kegiatan tidak berjalan selaras, maka akan menjadi pemicu

minimnya penyerapan anggaran.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bakara

(2000) yang menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi

penyerapan anggaran pembangunan di Pemerintah Daerah DKI Jakarta adalah

perencanaan anggaran. Menurutnya, perencanaan anggaran yang baik sangat

mampu meminimalisir hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga tingkat

pencapaian target lebih tinggi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh

Herriyanto (2012), juga menunjukkan bahwa faktor perencanaan berpengaruh

terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja

kementerian/lembaga di wilayah Jakarta. Penelitian tersebut menemukan

beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam perencanaan yaitu

pemblokiran kegiatan, pengesahan yang terlambat, DIPA yang perlu direvisi

serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan DIPA. Senada

dengan hasil penelitian dilakukan oleh Ulfa (2013) yang dilaksanakan pada

Sekretariat DPRD DKI Jakarta T.A 2010, menemukan bahwa perencanaan

anggaran yang tidak dilakukan sesuai dengan prinsip perencanaan anggaran

86

yang baik mengakibatkan keterlambatan pengesahan anggaran, sehingga

menghambat penyerapan anggaran. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang

lain seperti Akadira (2010), Zarinah (2015), Malahayati (2015), Sulaeman, et al.

(2011), Kuswoyo (2011), Priatno (2013), Nina et al. (2016), Ledy.S et al. (2016)

serta Anfujatin (2016).

6.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan

Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian variabel kompetensi sumber daya manusia

(X2) terhadap variabel penyerapan anggaran (Y) dengan tingkat signifikansi

0.000 serta nilai koefisien regresi 0.579, menunjukkan adanya pengaruh positif

signifikan. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya

manusia (SDM) maka tingkat penyerapan anggaran akan semakin meningkat.

Dengan kata lain, semakin kompeten pengelola anggaran, maka tujuan

organisasi seperti penyerapan anggaran lebih mudah terealisasi. Hasil tersebut

sesuai dengan hipotesis kedua yang menduga adanya pengaruh kompetensi

sumber daya manusia (X2) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y), sehingga

hipotesis kedua dinyatakan diterima.

Hasil ini sesuai dengan asas profesional yang diatur dalam public finance

theory yang mengharuskan pengelolaan anggaran ditangani oleh tenaga yang

ahli. Kemudian dari sisi tujuan utama public finance, yaitu menentukan alokasi

sumber daya serta mengetahui pengaruhnya dari penempatan tersebut terhadap

keperluan individu maupun keperluan masyarakat serta pemerintah seperti

mengatur sektor-sektor penting pemerintahan, memfasilitasi kegiatan ekonomi

pemerintah dan sektor swasta, menyediakan layanan dasar kepada

masyarakatnya, menyediakan layanan sosial, memastikan stabilitas ekonomi dan

mencapai tingkat pembangunan. Terkait dengan peran pemerintah yang besar

87

dalam menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat yang optimal dan

kebijakan pemerintah harus ditujukan untuk mencapai alokasi sumber ekonomi

yang efisien, redistribusi pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi, maka

permasalahan pemerintah menjadi demikian kompleks yang tidak hanya melihat

pada sisi anggaran saja tetapi juga pengaruh langsung dan tidak langsung dari

kegiatan perekonomian agregat. Oleh sebab itu pemerintah dituntut memiliki

sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola aktivitas pemerintahan

seperti menentukan kebijakan dan pengelolaan anggaran. Kompetensi yang

dimiliki aparatur pemerintah, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun

sikap perilaku diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dalam

jabatannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutiono

(1997) yang menunjukkan bahwa lambannya realisasi daya serap keuangan

Program Inpres Dati II di Kabupaten dati II Bandung dan kabupaten dati II

Bekasi, menunjukkan mekanisme koordinasi antar satuan kerja/dinas terkait tidak

berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan oleh kualitas sumber

daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan anggaran belum memadai

secara kualitas serta belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan daerah.

Sumber daya manusia yang belum memadai akan mengurangi kualitas

pengelolaan anggaran yang pada akhirnya akan menjadikan target-target

pemerintah menjadi semakin terbengkalai.

Hevesi (2005) juga yang menyimpulkan bahwa sumber daya manusia

yang kompeten bisa menghindari keterlambatan realisasi anggaran belanja.

Kompetensi sumber daya manusia mutlak diperlukan agar dalam pengelolaan

anggaran dapat dilaksanakan. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari

seseorang yang memiliki ketrampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan

kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Hasil yang sama juga

88

dikemukan oleh Putri (2014) dengan judul Analisis faktor-faktor yang

memengaruhi penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di

Pemerintah Provinsi Bengkulu, menemukan bahwa kompetensi sumber daya

manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian Herryanto

(2012) menemukan bahwa minimnya kapasitas sumber daya manusia

merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keterlambatan penyerapan

anggaran belanja pada satuan kerja kementrian/lembaga di wilayah Jakarta. Hal

senada ditemukan dalam Penelitian Arif (2013) bahwa minimnya kapasitas SDM

merupakan faktor penyebab minimnya penyerapan APBD T.A 2011 di Kabupaten

Pelalawan Provinsi Riau. Penelitian Zarinah (2015) juga menemukan bahwa

kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan

anggaran SKPD di Kabupaten Aceh Utara.

6.3 Pengaruh Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi Perencanaan

Anggaran dengan Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian variabel komitmen organisasi (M) sebagai

pemoderasi hubungan antara perencanaan anggaran (X1) dan penyerapan

anggaran (Y) dengan tingkat signifikansi 0.197, menunjukkan bahwa komitmen

organisasi tidak memengaruhi hubungan perencanaan anggaran dengan

penyerapan anggaran. Dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya komitmen yang

dimiliki aparatur pemerintah selaku pengelola anggaran, tidak mampu

memengaruhi hubungan perencanaan anggaran terhadap tingkat penyerapan

anggaran. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis ketiga yang menduga bahwa

komitmen organisasi memperkuat hubungan perencanaan anggaran dengan

penyerapan anggaran dinyatakan ditolak.

89

Dalam teori perilaku organisasi dijelaskan bahwa setiap manusia berpikir

tentang masa depan, baik tentang pribadi maupun lingkungannya serta membuat

pilihan tentang bagaimana ia bertindak. Seseorang yang berpikir tentang masa

depan akan senantiasa berupaya melakukan apa yang akan menguntungkan

bagi diri dan lingkungannya. Terlebih apabila seseorang tersebut meyakini

bahwa orang lain yang berinteraksi dan selingkup dengannya memiliki tujuan

yang sama, maka hal tersebut akan semakin memicu seseorang untuk bertindak

dengan menentukan pilihan-pilihan yang memihak. Teori tersebut menekankan

bahwa komitmen terhadap lingkungan (organisasi) merupakan keyakinan dan

dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Komitmen

organisasi yang kuat akan mendorong pengelola anggaran yang berpartisipasi

dalam perencanaan anggaran untuk mengerahkan segala kemampuan yang

dimiliki demi perencanaan anggaran yang akurat sebagai panduan tindakan yang

akan diambi dimasa yang akan datang.

Namun hal tersebut tidak akan terjadi, ketika tidak maksimalnya

keterlibatan pengelola anggaran dalam perencanaan. Hal ini dibuktikan dari

jawaban responden yang menyatakan bahwa dalam proses perencanaan

anggaran yang dilakukan masih belum sepenuhnya melibatkan seluruh unit

terkait. Ketidakterlibatan keseluruhan unit terkait tentu saja akan memengaruhi

komitmen mereka terhadap organisasi dan akan berdampak pada tujuan

organisasi yang ingin dicapai.

Marthin dan Nicholas (1999) mengemukakan tentang pilar besar yang

mampu memengaruhi komitmen anggota organisasi terhadap organisasinya

yang salah satunya adalah Ownership (Affective commitment). Ownership

menjelaskan bahwa rasa memiliki dari seorang anggota organisasi bisa muncul

jika anggota organisasi merasa bahwa mereka benar-benar terlibat dan diterima

menjadi bagian atau kunci penting dari organisasi. Konsep penting ownership

90

akan meluas dalam bentuk partisipasi dalam membuat keputusan-keputusan dan

mengubah praktik kerja, yang ada pada akhirnya akan memengaruhi keterlibatan

anggota. Jika anggota organisasi merasa dilibatkan dalam membuat keputusan-

keputusan dan jika anggota merasa ide-idenya didengar dan jika anggota

memberi kontribusi yang ada pada hasil yang dicapai, maka anggota akan

cenderung meningkatkan perhatian terhadap organisasi.

Sementara itu pada konsep penganggaran sektor publik juga

mengemukakan bahwa dibutuhkan koordinasi yang kuat antar unit-unit kerja

pemerintah dalam mengelola keuangan publik demi tercapainya pemenuhan

kebutuhan masyarakat. Jadi semakin kecil/kurang keterlibatan pengelola

anggaran maka akan semakin rendah pula komitmen dalam proses perencanaan

sehingga akan memengaruhi keberhasilan tujuan organisasi, yaitu tidak

tercapainya target penyerapan anggaran. Komitmen semua pemangku

kepentingan adalah kunci keberhasilan program dan besarnya komitmen ini

bergantung pada sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan.

Hasil penelitian didukung oleh penelitian Putu (2016) yang menyimpulkan

bahwa komitmen yang tinggi dari aparatur pemerintah tidak memperkuat

pengaruh perencanaan anggaran terhadap peningkatan realisasi belanja

pemerintah. Hasil penelitian tersebut menitikberatkan pada rendahnya keinginan

pengelola anggaran untuk tetap menjadi anggota organisasi sehingga

memengaruhi performa dalam merencanakan anggaran. Akan tetapi hasil

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sardjito (2007)

yang menyimpulkan bahwa dalam merencanakan berbagai program dan

kegiatan, adanya komitmen yang tinggi dari aparatur pemerintah daerah mampu

menghasilkan perencanaan program dan kegiatan dan pengalokasian anggaran

yang baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Serta penelitian Testa

(2001) menyatakan bahwa komitmen organisasional memberikan pengaruh

91

positif terhadap keinginan karyawan dalam memberikan pelayanan. Dan

penelitian yang dilakuakan Malhotra dan Mukherjee (2004), Chong dan Chong

(2002) yang menyatakan bahwa komitmen organisasional memberikan pengaruh

positif terhadap kualitas pelayanan yang baik.

6.4 Pengaruh Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi Hubungan

Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian variabel komitmen organisasi (M) sebagai

pemoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia (X2) dan

penyerapan anggaran (Y) dengan tingkat signifikansi 0.005 dan koefisien regresi

bertanda positif sebesar 0.050, menunjukkan bahwa komitmen organisasi

memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan penyerapan

anggaran. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi maka

usaha pengelola anggaran (pemerintah) dalam upaya meningkatkan penyerapan

anggaran juga akan mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil tersebut,

hipotesis keempat yang menduga bahwa komitmen organisasi memperkuat

hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan penyerapan anggaran

dinyatakan diterima.

Hasil ini sesuai dengan salah satu prinsip dasar perilaku manusia yang

dijelaskan dalam teori perilaku organisasi yaitu setiap manusia berperilaku sesuai

dengan pemahaman terhadap lingkungannya. Sesorang yang memiliki

pengetahuan lebih serta memahami terhadap tujuan yang ditetapkan oleh

lingkungan/organisasi senantiasa akan menonjolkan kelebihan serta

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki demi pencapaian tujuan

organisasi. Sebaliknya, apabila seseorang tidak memiliki pemahaman yang

cukup tentang apa dan bagaimana lingkungan/organisasi bekerja maka akan

92

menunjukkan kapasitas yang berbeda pula, seperti kecenderungan dalam

mengabaikan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

Oleh karena itu, kedudukan komitmen yang kuat terhadap organisasi

yang ada dalam diri setiap orang, akan memicu orang tersebut untuk berusaha

keras mencapai tujuan organisasi serta memiliki pandangan positif dan lebih

berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi. Sebaliknya,

seseorang dengan komitmen organisasi yang rendah akan mempunyai perhatian

yang rendah pada pencapaian tujuan organisasi dan cenderung berusaha

memenuhi kepentingan pribadinya saja.

Meyer dan Allen (1991) menjelaskan salah satu dimensi dari komitmen

yang berkaitan dengan keinginan anggota untuk berkontribusi secara maksimal

terhadap organisasi yaitu komitmen afektif. Anggota yang memiliki komitmen

afektif yang kuat akan terus bekerja dalam organisasi karena keinginan yang

timbul dari diri mereka sendiri dan memiliki kedekatan emosional terhadap

organisasi, oleh karena nilai, tujuan dan tanggungjawab yang dibebankan

kepadanya. Dengan demikian, komitmen organisasi sangat dibutuhkan

pemerintah dalam memaksimalkan usahanya sebagai pengelola anggaran guna

mencapai tujuan berupa penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah

ditetapkan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh

Sardjito (2007) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memberikan

pengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Begitupun hasil

penelitian yang dilakukan Alumbida et al. (2016) yang menyimpulkan bahwa

komitmen organisasi memengaruhi setiap pengelola anggaran dimasing-masing

SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memberikan usaha maksimalnya

kepada organisasi guna mencapaian tujuan. Selanjutnya penelitian yang

dilakukan Nouri dan Parker (1996) menyatakan bahwa semakin tinggi komitmen

93

organisasi seseorang/individu maka semakin tinggi kerelaan dalam

mengoptimalkan potensi yang ia miliki. Hasil ini didukung oleh penelitian Wentzel

(2002), Puspitawati (2013), Juliani (2014) dan Wardhana (2015) yang secara

umum menyimpulkan bahwa dengan adanya komitmen terhadap organisasi

menjadikan anggota organisasi tersebut senantia berusaha yang terbaik untuk

organisasinya.

94

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji 4 (empat) hipotesis dengan menggunakan Multiple

Regression dan Moderated Regression Analysis dengan alat bantu Statistical

Package for the Social Sciences (SPSS), dimana penelitian dilaksanakan pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah Kabupaten Polewali

Mandar, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh positif signifikan faktor perencanaan anggaran terhadap

penyerapan anggaran. Hal ini bermakna semakin baik perencanaan

anggaran maka akan semakin baik tingkat penyerapan anggaran. Ini berarti

bahwa semakin matang aparatur pemerintah sebagai pengelola anggaran

dalam merencanakan, maka setiap program kerja/kegiatan tersebut dalam

satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik pula, sehingga target

penyerapan anggaran dapat tercapai.

2. Terdapat pengaruh positif signifikan kompetensi sumber daya manusia

(SDM) terhadap penyerapan anggaran. Hal ini bermakna apabila aparatur

pemerintah pengelola anggaran didukung oleh kompetensi yang tinggi, maka

akan memengaruhi perilaku kerja paparatur pemerintah yang kemudian akan

memengaruhi kinerjanya serta kinerja organisasi secara umum. Artinya,

semakin tinggi kompetensi pengelola anggaran (SDM), akan semakin

meningkatkan kinerja organisasi yang dalam hal ini adalah target


3. Komitmen organisasi tidak memoderasi hubungan antara perencanaan

anggaran dengan penyerapan anggaran. Hal tersebut berarti bahwa tinggi

rendahnya komitmen organisasi yang dimiliki pemerintah sebagai pengelola

95

anggaran tidak akan memengaruhi hubungan perencanaan anggaran

dengan tingkat penyerapan anggaran.

4. Komitmen organisasi memoderasi hubungan antara kompetensi sumber

daya manusia dengan penyerapan anggaran. Hal tersebut berarti bahwa

komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh kompetensi sumber

daya manusia terhadap penyerapan anggaran. Dengan kata lain, semakin

tinggi komitmen organisasi, maka usaha pengelola anggaran (pemerintah)

dalam upaya meningkatkan penyerapan anggaran juga akan mengalami

peningkatan.

7.2 Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi baik secara teoritis maupun

secara praktis dalam bidang pengelolaan anggaran daerah seperti:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penambahan

literatur atau referensi dalam ilmu akuntansi khususnya keuangan daerah

mengenai tingkat penyerapan anggaran belanja daerah yang dikaitkan

dengan perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan

komitmen organisasi.

2. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu keuangan

daerah, serta dapat memberikan suatu gambaran mengenai persepsi para

pengelola anggaran daerah, sehingga pemerintah dapat lebih berusaha

meningkatkan dan mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan program

kerja/kegiatan serta alokasi dana agar dapat meningkatkan penyerapan

anggaran. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi

pengembangan ilmu akuntansi secara umum.

96

7.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memilik beberapa keterbatasan antara lain:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat mengganggu hasil penelitian,

yaitu ketidakmampuan peneliti untuk menjamin atau mengendalikan

sepenuhnya kesungguhan, keterbukaan, serta kejujuran responden dalam

memilih opsi jawaban sesuai dengan keadaan dan kenyataan, baik karena

ketidakmampuan atau pemahaman yang kurang serta adanya unsur tekanan

dari pihak tertentu.

2. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada faktor perencanaan anggaran,

kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi dalam

meningkatkan penyerapan anggaran yang tinggi. Tidak menutup

kemungkinan masih ada fakto-faktor lainnya yang mampu memengaruhi

penyerapan anggaran namun belum diuji dalam penelitian ini.

3. Penelitian hanya mengambil lokasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Pemerintah kabupaten Polewali Mandar, sehingga untuk Pemerintah

kabupaten/kota lain yang berbeda, dimungkinkan terjadinya perbedaan

kesimpulan.

7.4 Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka diuraikan beberapa saran

untuk menjadi pertimbangan dan menjadi rekomendasi untuk pihak-pihak yang

terkait. Adapun saran yang dimaksudkan disebutkan di bawah ini:

1. Bagi pihak Pemerintah

a. Disarankan kepada pihak pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten

Polewali Mandar untuk senantiasa memaksimalkan perencanaan

anggaran yang dilakukan serta berupaya meningkatkan kompetensi para

pengelola anggaran dengan mengacu kepada prinsip-prinsip anggaran

97

sektor publik, sehingga penyerapan anggaran terus mengalami

peningkatan.

b. Selanjutnya, disarankan kepada pemerintah khususnya pemerintah

kabupaten Polewali Mandar agar menumbuhkan komitmen bagi

pengelola anggaran terhadap tujuan-tujuan organisasi pemerintah sesuai

dengan karakteristik anggaran sektor publik yang menuntut adanya

komitmen dalam mengelola keuangan publik.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

a. Diharapkan agar peneliti lebih mampu mengendalikan kesungguhan,

keterbukaan, serta kejujuran responden dalam memilih opsi jawaban

sesuai dengan keadaan dan kenyataan di lapangan.

b. Penelitian ini hanya fokus pada satu kabupaten dengan jumlah sampel

yang kecil dan terbatas, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat

dikembangkan pada beberapa kabupaten/kota untuk mendapatkan data

yang lebih lengkap. Serta memperpanjang waktu penelitian sehingga data

yang diperoleh lebih akurat, lebih menyeluruh agar dapat melengkapi

berbagai kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini.

c. Penelitian ini hanya menguji dua variabel bebas yaitu perencanaan

anggaran dan kompetensi sumber daya manusia, serta satu variabel

moderasi yaitu komitmen organisasi, maka disarankan untuk peneliti

selanjutnya agar menguji variabel-variabel yang lain.

97

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen. I., 1991. The Theory of Planned Behaviour. In: Organizational Behaviour and Human Decision Process. Amherst, MA: Elsevier, 50: 179-211

_______, 2005, Attitudes, Personality and Behavior, 2nd Edition, McGraw-Hill Professional Publishing, Berkshire, GBR.

Akadira, Tora. 2010. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah” (tesis). Jakarta: Universitas Indonesia.

Anggaeni, Shenny.2012. Hubungan Penyusunan Anggaran Belanja Modal Dengan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Modal. Studi pada Pemeritah Kabupate/Kota Wilayah IV Priangan Jawa Barat. Universitas Pendidikan Indonesia.

Angle, H.L., & Perry, J.L. (1981). An Empirical Assessment of Organizational Commitment and Organizational Effectiveness. Administrative Science Quarterly, 27,1-14.

Allen, J. Natalie., Meyer, P. John. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology.

Alexander, J. A. & Weiner B.J. R.J. 2001. Change in The Structure, Composition, and Activity of Hospital Governing Boards, 1989 – 1997: Evidence from two National Survey. The Millbank Quarterly, Vol. 79, No. 2

Anfujatin. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD Kabupaten Tuban. DIA, Jurnal Administrasi Publik ISSN: 0216-6496 Juni 2016, Vol. 14, No. 1

Arif, Emkhad. 2012. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011. Tesis. Riau: Universitas Islam Riau.

Bakara F.S. 2000. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pembangunan Pemda DKI Jakarta. Tesis. Universitas Indonesia.

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (edisi ketiga). Jakarta: Erlangga.

BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pemerintah). 2011. Menyoal Penyerapan Anggaran. Paris Review Tahun III No. 6. Desember 2011

Ciptowiyono, Isharyanto. 2015. APBD dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: NDU

98

Chong, V. K. dan K. M. Chong. 2002. Budget Goal Commitment and Informational Effect of Budget Participation on Performance: A Structural Equation Modeling Approach. Behavioral Research In Accounting. Vol 14.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kursus Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dedi Nordiawan. 2012, Anggaran disuatu pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat

Deiby Isilda, Alumbida. Saerang, David. Ilat, Ventje. 2016. Pengaruh Perencanaan, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Administrasi Publik Juli 2016, Vol. 14, No. 1

Dwi Kuswoyo, Iwan. 2011. “Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran: Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri” (tesis). (Tidak Dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.

Garrison, Noreen, and Brewer, 2007. Managerial Accounting, Akuntansi Manajerial, edisi 11, diterjemahankan oleh Nuri Hinduan dan Edwart tanujaya,penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

Gagola, Ledy. Sondakh, Jullie. Warongan, Jessy. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Magister Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi

Govindarajan, V. 1986.Impact of Participation in Budgetary Process on Job Attitudes and Performance. Universalistic and Contigency F Decision Science.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Greenberg Jerald dan Baron Robert, 2003. “behaviour in Organizations. Edition 8. Upper Sadle River-New Jersey : pearson Educations. Inc.

Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta : Salemba Empat.

Handoko, T. Hani, 2000. Manajemen, Edisi Kedua. BPFE: Yogyakarta.

Harvey S. Rossen, Public Finance: Essay for the Encyclopedia of Public Choice (Princeton University: CEPS Working Paper No. 80, Maret 2002), Vol 1.

99

Herriyanto, Hendris. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementrian di Wilayah Jakarta. Tesis. Depok: Universitas Indonesia.

Hutapea, Parulin dan Nurianna Thoha. 2008. Kompetensi Plus: Teori, Desai, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis.Gramedia Pusaka Utama: Jakarta.

Imam, Yunarto. 2011. “Memahami Proses Penganggaran untuk Mendorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran”, Paris Review BPKP.

Jogiyanto, 2007. Sistem Informasi Keperilakuan, Yogyakarta : Penerbit Andi.

_______. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. BPEF.Yogyakarta.

Kusuma, Arya, I Gede. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Pada Ketepatan Anggaran (Studi Empiris Di Skpd Pemerintah Provinsi Bali) . Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana. Bali

Mathieu, J. E., & Zajac, D.M. (1990) A review and meta analysis of the antecedents, correlates, consequences of organizational commitment. Psychological bulletin. 108, 171-194.

Malahayati, Cut. 2015. “Pengaruh Kapasitas SDM, Perencanaan Anggaran & Pelaksanaan Anggaran terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemkot Banda Aceh” (tesis). Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Malhotra, N. dan Mukherjee, A. 2004. The relative influence of organizational commitment and job satisfaction on service quality of customer contact employees in bankin call centres, Journal of Service Marketing, 18 (3).

Mudrajad, Kuncoro. 2013. “Mudah Memahami dan menganalisis Indikator ekonomi”. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mashudi, Adi Nugroho. 2013. Analisis Faktor-faktor yang menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir tahun (Studi Kasus di KPPN Malang). Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Munandar, M. 2007. Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Mowday, R.T., Porter LW., dan Steers, R.M., 1979, Employee-Organizational Linkages : The Psychology Of Commitment, Absenteeism And Turnover: Academic Press, New York.

100

McNeese-Smith, Donna, 1996, “Increasing Employee Productivity, Job Satisfaction and Organizational Commitment,” Hospital & Health Services Administration, Vol.41

Musgrave, Richard A. dan Musgrave, Peggy B. (1991). Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik. Edisi Ke-5.Jakarta: Erlangga.

M.Suparmoko, 1992. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Jakarta : Salemba Empat

Nurlaila, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia I. Ternate: Penerbit LepKhair.

Nouri, H. dan R. J. Parker, 1996. The Effect of Organizational Commitment and Relation Between Budgetary Participation and Budgetary Slack. Behavior Research in Accounting 8.

Rifai, Ahmad dan Inapty, Biana Adha.2016. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Pemprov NTB).Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis.

Richard A. Musgrave, 1959. The Theory of Public Finance. New York: McGraw-Hill

Robbins dan Coulter, 2002. Management, 7th edition. Prentice Hall, Inc.,New Jersey.

Rosianti, Camelia. dan Mangoting Yenny. 2014. Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion dengan Intrinsic dan Extrinsic Religiosity sebagai Variabel Moderating. Tax & Accounting Review, Vol. 4, No.1

Sardjito, Bambang dan Muthaher Osmad. 2007. “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 2 No.1

Seftianova, Ratih dan Adam, Helmy.2013. Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satker Wilayah KPPN Malang.Jurnal Ilmiah: 4(1): 75-84.

Spencer, Lyle and Signe M. Spencer. 1993. Competence at Work, Models For Superior Performance. Canada : John Wiley & Sons, Inc.

Testa, M.R. 2001. Organizational commitment, job satisfaction, and effort in the service environtment, Journal of Psychology, 135 (2).

Thoha, Miftah, 2001, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Oates, Wallace, 1977. The Political Economy of Fiscal Federalism. Lexington, MA and Toronto: Lexington Books.

101

Putu. Ni lu, Dwirandrah, Gede.Made, 2016. Kemampuan Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi SDM Pada Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.4 (2017)

Philip Mahwood, Local Government in the Third World (Chichester: John Wiley & Sons, 1983), B. C. Smith, Decentralization. Making Decentralization Accountable.

Putri, Carlin Tasya. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Skripsi. Bengkulu: Universitas Bengkulu.

Priatno, Prasetyo Adi. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmiah. 1(2):

Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. Perilaku Organisasi Edisi ke-12, Jakarta: Salemba Empat.

Robert D. Lee, Jr and Ronald W. Johnson. 1978. Public Budgeting System, Second Edition, (Baltimore:University Park Press).

Sardjito, Bambang, dan Muthaher, Osmad. 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X. Makasar, 26-28.Juli 2007.

Sihombing, Pram Wibawa dan Iman Widhiyanto. 2008. Modul Perencanaan Kas: Revisi 3. Jakarta: Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Seftianova, Ratih dan Helmy Adam. 2013. “Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran pada Satker Wilayah KPPN Malang” dalam Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi (JRAK) Vol. 4 No. 1.

Sekaran, Uma and Bougie, Roger. 2009.Research Methods for Business: A Skill Building Approach. Fifth Edition.John Wiley and Sons.(SB).

Sutrisno, Edi. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.

Sudarwati, Nina. Karamoy, Herman. Pontoh, Winston. 2016. Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja di Akhir Tahun (Studi

102

Kasus pada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado). Magister Akutansi, Universitas Sam Ratulangi

Utomo, Kabul Wahyu. 2002. “Kepemimpinan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Cityzenship (OCB), Kepuasan Kerja dan Perilaku Organisasional (Penelitian Empiris pada Pemda Kota Kebumen)” dalam Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen Vol. 2.

Vandenberg, R.J da n Lance, E.E. 1992. Examing the Causal Order of Job Satisfaction and Organizational Commitment. Journal of Management. Vol. 18: 153-162.

Vincent Lemius, 1986. Tentang Otonomi Daerah. Jakarta: Binarupa Aksara

Wibowo, 2014. Manajemen Kinerja, Edisi keempat, Rajawali Pers, Jakarta.

Winardi. J, 2003. Teori organisasi dan Pengorganisasian, Rajawali Pers: Jakarta

Welsch Glenn A, Hilton Ronald W, Gordon Paul, 2000, “Anggaran”, penerjemah Purwatiningsih dan Moudy Marouw, Buku Dua, Salemba Empat, Jakarta

Wenzel. 2002. Infection control in the hospital, in International society for infectious diseases.(2nd ed). Bast Companies. Boston.

Williams, Mike. 2004. “Government Cash Management Good and Bad - Practise”

Yani, Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Zarinah, Monik. 2015. “Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran SKPD Kabupaten Aceh Utara” (tesis). Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

103

Lampiran I :

KUESIONER

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DENGAN KOMITMEN

ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI

Disusun Oleh :

MUHAMMAD IQBAL

P3400215007

PROGRAM PASCASARJANA JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR 2017

104

Kepada

Yth. Bapak/Ibu .......................

di

Tempat

KUESIONER PENELITIAN

Makassar, 2017

Lamp. : 6 Lbr

Perihal : Permohonan Bantuan

Pengisian Kuesioner

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal

NIM : P3400215007

Prodi : Magister Akuntansi

Universitas : Universitas Hasanuddin

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, maka dalam rangka penelitian ilmiah

untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Saya memohon Bapak/Ibu Pejabat Struktural untuk

berpartisipasi mengisi kuesioner penelitian (terlampir). Informasi yang Bapak /Ibu berikan

akan sangat membantu untuk mendapatkan bukti empiris penelitian saya dengan judul

“PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA

MANUSIA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DENGAN KOMITMEN

ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI”.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, oleh karena itu

dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya.

Informasi yang terkumpul melalui kuesioner ini hanya akan digunakan untuk

kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika

penelitian.

Atas kerja sama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini,

saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Muhammad Iqbal

105

I. Identitas Responden

1. Nama responden* :………………………………….. *boleh tidak diisi

2. Usia : ……………….tahun

3. Jenis Kelamin :

a. Laki-laki

b. Perempuan

4. Pendidikan Terakhir :

a. SMA

b. Sarjana (S1)

c. Masgister (S2)

d. Doktor (S3)

5. Pangkat/Golongan :

6. Jabatan Sekarang :

7. Unit Kerja :

8. Lama bekerja :………………..tahun

II. Petunjuk pengisian

1. Sebelum menjawab pertanyaan/pernyataan kuesioner dimohon kepada responden

terlebuh dahulu mengisi identitas sesuai dengan formulir isian yang disediakan.

2. Mohon untuk menjawab sesuai dengan pengalaman/pendapat Anda sendiri

dan berdasarkan pada Instansi tempat Anda bekerja tanpa ada paksaan dari

pihak manapun (jujur) maupun yang terjadi pada Instansi yang lain.

3. Bapak/ Ibu dimohon untuk memberikan tanda tanda silang (X) atau check list(√)

pada salah satu pilihan jawaban yang telah disediakan. Skala yang digunakan antara

1 sampai dengan 5, dimana :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 3 = Netral (N) 5 = Sangat Setuju (SS)

2 = Tidak Setuju (TS) 4 = Setuju (S)

106

III. Daftar Pertanyaan

Perencanaan Anggaran

No. PERTANYAAN STS TS N S SS

1 2 3 4 5

1 Perencanaan kegiatan sudah sesuai dengan

Kebutuhan Masyarakat

2 DPA yang disusun berdasarkan KUA-PPAS yang telah

disetujui oleh Kepala Daerah dan DPRD.

3 Dalam penyusunan anggaran, tidak terjadi salah

penentuan akun DPA-SKPD

4 Apabila terjadi revisi DPA, tidak menjadi penyebab

keterlambatan dalam penetapannya

5 Dalam penyusunan anggaran, waktu yang tersedia

sudah cukup sehingga data pendukung bisa lengkapi

6 DPA-SKPD mudah dipahami oleh pejabat/ pegawai.

7

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun dalam

DPA sudah sesuai dengan standar biaya Pemerintah

Daerah.

8 DPA-SKPD disahkan tepat waktu, sesuai dengan

perencanaan SKPD.

9 Program/kegiatan yang tertera pada DPA-SKPD

dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan

10

Penyusunan rencana SKPD sudah melibatkan seluruh

unit terkait yang telah ditunjuk sesuai dengan

perundang-undangan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia


1 2 3 4 5

1

Saya memahami DPA-SKPD yang telah disahkan

untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan

SKPD

2

Saya memahami penatausahaan keuangan daerah

sesuai dengan aturan (Permendagri No.13 Tahun

2006)

3 Saya memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam

107

penatausahaan keuangan daerah

4

Saya terlibat dalam pengelolaan kegiatan SKPD

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi keilmuan yang

Saya miliki.

5 Keterbatasan pelaksana dan pengelola

program/kegiatan yang bersertifikat.

6 Adanya pelaksana dan pengelola kegiatan yang

mengemban tugas lebih dari satu (rangkap tugas)

7 Adanya pejabat/pegawai pengelola kegiatan yang

sering mengalami mutasi antar SKPD

8

Pejabat/pegawai pengelola kegiatan sudah disiplin

dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya.

9 SKPD sudah menerapkan mekanisme reward dan

punishment terhadap pejabat/pegawai

Komitmen Organisasi Anggaran


1 2 3 4 5

1

Saya sangat memperhatikan nilai-nilai pengelolaan

anggaran publik dalam menjalankan berbagai

penugasan instansi kepada Saya

2

Dalam pengelolaan anggaran, saya tidak pernah

terpengaruh oleh lingkungan yang bertentangan

dengan tujuan instansi Saya.

3 Saya merasa bahwa apa yang menjadi tujuan instansi

merupakan tujuan Saya.

4 Saya benar-benar merasakan bahwa permasalahan

instansi adalah permasalah Saya.

5 Saya senantiasa merasa bangga menyatakan kepada

orang lain bahwa Saya bekerja pada instansi ini

6

Saya bersedia untuk menyediakan dana secara

pribadi/mandiri untuk belajar terkait tugas Saya pada

instansi ini

7 Saya bersedia menyediakan waktu secara mandiri

untuk belajar terkait tugas Saya pada instansi ini

108

8

Saya melakukan pendidikan berkelanjutan untuk

menghadapi perubahan lingkungan yang semakin

kompleks demi kemajuan instansi ini.

Penyerapan Anggaran


1 2 3 4 5

1 Penyerapan anggaran belanja mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun

2 Tingkat penyerapan anggaran belanja sudah sesuai

dengan target.

3 Penyerapan anggaran belanja tidak mengalami

penumpukan di akhir tahun.

4 Penyerapan anggaran belanja per triwulan sudah

proporsional.

5 Penyerapan anggaran belanja dilaksanakan sesuai

dengan program kegiatan yang direncanakan

6 Penyerapan anggaran belanja sesuai dengan waktu

kegiatan yang direncanakan

“Atas partisipasi dan waktunya kami ucapkan Terima Kasih”

Apabila terdapat hal-hal yang yang kurang jelas dapat menghubungi Muhammad Iqbal,

Kontak Person/HP. 082343417746 atau dapat pula melalui email [email protected]

mailto:[email protected]

109

Lampiran II : Analisis Statistik Deskriptif

Tabel Statistik Deskriptif

Tabel Frekuensi Jawaban

110

Lanjutan Lampiran II

111

Lanjutan Lampiran II

112

Lampiran III : Tabel Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen


113

Lanjutan Lampiran III

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)

114


Komitmen Organisasi

115


Penyerapan Anggaran (Y)

116

Lampiran IV : Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov TestPerencanaan

AnggaranKompetensi

SDMKomitmen Organisasi

Penyerapan Anggaran

N 96 96 96 96Mean 38.60 34.94 31.39 23.28

Normal Parametersa,bStd. Deviation 5.004 2.686 3.096 2.297Absolute .126 .105 .107 .217Positive .056 .105 .061 .102Most Extreme

Differences Negative -.126 -.072 -.107 -.117Kolmogorov-Smirnov Z 1.238 1.031 1.046 1.122Asymp. Sig. (2-tailed) .093 .239 .224 .104a. Test distribution is Normal.b. Calculated from data.

Coefficientsa

Collinearity StatisticsModel

Tolerance VIF

1 Perencanaan Anggaran 1.000 1.000

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Coefficientsa


Tolerance VIF

1 Kompetensi SDM 1.000 1.000


Coefficientsa


Tolerance VIF

Perencanaan Anggaran .213 4.6871

Interaksi X1.M .213 4.687a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Coefficientsa


Tolerance VIF

Kompetensi SDM .450 2,2201

Interaksi X2.M .450 2.220a. Dependent Variable: Y

Lanjutan Lampiran IV

117

Lanjutan Lampiran IV

119

Lampiran V: Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis 1

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

Model

B Std. Error Beta

t Sig.

(Constant) 10.564 1.284 8.229 .0001

Perencanaan Anggaran .329 .033 .718 9.988 .000a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Uji Hipotesis 2

Coefficientsa


Model

B Std. Error Beta

t Sig.

(Constant) 3.067 2.276 1.348 .0001

Kompetensi SDM .579 .065 .677 8.908 .000


Uji Hipotesis 3

Coefficientsa


Model

B Std. Error Beta

t Sig.

(Constant) 11.294 1.397 8.087 .000Perencanaan Anggaran .247 .071 .539 3.477 .0011Interaksi X1.M .002 .002 .202 1.301 .197


Uji Hipotesis 4

Coefficientsa


Model

B Std. Error Beta

t Sig.

(Constant) 4.818 2.279 2.114 .037Kompetensi SDM .381 .093 .446 4.089 .0001Interaksi X2.M .005 .002 .311 2.849 .005


Lanjutan Lampiran V

120

Koefisien Determinasi

Model SummaryModel R R Square Adjusted R

SquareStd. Error of the

Estimate1 .718a .515 .510 1.609a. Predictors: (Constant), Perencanaan Anggaran

Model SummaryModel R R Square Adjusted R

SquareStd. Error of the

Estimate1 .677a .458 .452 1.701a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1 .624a .424 .413 1.603a. Predictors: (Constant), Interaksi X1.M, Perencanaan Anggaranb. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1 .608a .401 .391 1.640a. Predictors: (Constant), Interaksi X2.M, Kompetensi SDMb. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

THE EFFECT OF BUDGET PLANNING AND HUMAN …digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/... ·...

Documents

Transcript of THE EFFECT OF BUDGET PLANNING AND HUMAN …digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/... ·...