iv

PERANAN INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT

FUND (ICDF) TAIWAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS

PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

STUDI KASUS : UNIVERSITAS HASANUDDIN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Jurusan

Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Oleh:

M JABAL NUR

E131 13 008

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018

v

vi

vii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan yang maha kuasa atas segala

sesuatu sehingga atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Peranan International Cooperation and Development Fund (ICDF) Taiwan

dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia, Studi Kasus:

Universitas Hasanuddin”. Salam serta salawat senantiasa tercurah kepada sebaik-

baik manusia, seutama-utama teladan, sesempurna-sempurna pribadi. Dialah sang

pelopor kebaikan, sang maestro kehidupan, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang

menjadi contoh teladan bagi penulis dalam mengarungi kehidupan di dunia.

Skripsi yang bertujuan menganalisis peranan ICDF Taiwan dalam rangka

memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi di

Indonesia khususnya Universitas Hasanuddin memberikan harapan bagi penulis.

Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini dapat manambah daftar keilmuan

pemuda Indonesia, sebagai wujud kontribusi atas kecintaan terhadap tanah air.

Tentunya secara spesifik dapat menjadi acuan berfikir dan berargumentasi bagi

para pemikir Ilmu Hubungan Internasional yang memfokuskan kajiannya di

kawasan Asia Timur. Segala masukan, saran dan kritik yang sifatnya membangun

sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan khasanan bahasan dari skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya banyak melibatkan berbagai

pihak dalam pengerjaannya. Bantuan, dukungan serta doa tidak terhingga

diberikan kepada penulis sehingga izinkan penulis mengucapkan terima kasih

tidak terhingga kepada:

viii

1. Mama’ Hamdariah, S.Ag yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan

moral hingga materil serta tidak putusnya doa yang terus dipanjatkan demi

kelancaran studi penulis. Terkhusus kepada Bapa’ Zainuddin, S.Ag (alm)

skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa syukur dan pengabdian tidak

terhingga yang semoga dengan ilmu ini dapat menjadi amal yang tiada

putus hingga syurga. Amin.

2. Keluarga kecil dirumah Bapak Saharuddin dan Rahmatun Sahra yang

menjadi penyemangat untuk terus menuntut ilmu. Dan tak terhingga

saudara saya yang penulis cintai dan sayangi Alim Mubarak calon

engginer hebat, Muammal Has calon ulama Indonesia dan Aden Jamila

calon dokter cantiknya kakak yang menjadi kekuatan penulis untuk bisa

menjadi contoh teladan dan panutan di keluarga. “Belajar baik-baik

adek!”. Terkhusus Tanta Korosia yang dengannya penulis paham akan arti

kasih sayang.

3. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.

Beserta jajarannya tempat penulis menimba ilmu.

4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas, Prof. Dr. A,

Alimuddin Unde, M.Si terkhusus Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

Ayahanda Dr. Rahmat Muhammad, M.Si layaknya ayah sendiri yang

senantiasa mendukung penulis dalam kegiatan kemahasiswaan untuk bisa

terus berprestasi.

5. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, H. Darwis,

MA.,Ph.D. dan Sekretaris Departemen Muh. Asry Sallatu, S.IP., M.Si

ix

(Kak Gego) yang penulis sudah anggap seperti kakak sendiri. Tempat

penulis berbagi cerita mulai dari pahasan lelucon hingga bahasan tingkat

tinggi (nikah). Pada intinya disinimi kodong penulis sering konsultasi

apapun itu.

6. Pembimbing I, Dr. H. Adi Suryadi B, M,Si yang sekaligus menjadi dosen

penasehat akademik penulis selama kurang lebih 4 tahun.

7. Pembimbing II. Ishaq Rahman, S.Ip., M.Si. yang penulis kenal sosok yang

sangat kaya akan ilmu, tempat yang nyaman untuk diskusi keilmuan HI.

Pada beliaulah penulis banyak mendapatkan siraman keilmuan mulai dari

hal yang sifafatnya teknis hingga pada tataran konsep.

8. Para staf Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, Kak Rahma dan Kak

Tia yang tidak henti-hentinya membantu penulis dalam pengurusan

administrasi akademik.

9. Seluruh Dosen Ilmu Hubungan Internasional yang dengan ilmu yang

diberikan sehingga sampai saat ini penulis sadar akan keilmuan yang

penulis miliki masih sangat sedikit.

10. Dekan Fakultas Pertanian Unhas, Prof. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D

yang berkenaan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan

penelitian serta keterbukaan Prof. Yunus Musa, M.Sc yang sangat sabar

menfasilitasi penulis untuk mendapatkan data-data yang akurat

deminmemenuhi kebutuhan penelitian penulis. Kak Rani serta seluruh

narasumber penulis yang siap memberikan data-data kepada penulis.

x

11. Pimpinan dan seluruh jajaran ICDF Taiwan dan UPT Perpustakaan Pusat

Unhas yang telah menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian.

12. Ikhwa fillah di LDM Al Aqsho Unhas, tempat penulis menemukan konsep

ukhuwah dan tempat penulis dalam menjaga semangat spiritual.

13. Saudara-saudara di Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi Unhas tempat

penulis menerima tempaan dalam bagaimana menjadi sosok pemimpin

dalam berorganisasi dan juga tempat menemukan keluarga yang tak

sedarah.

14. Teman-teman seperjuangan di Seattle HI Unhas 2013. Teman

seperjuangan penulis yang dengannya semangat penulis terus terjaga

dalam kajian keilmuan Ilmu Hubungan Internasional.

15. HIMAHI FISIP Unhas, rumah kita semua. Tempat penulis dikader dan

pertama kali dijaga saat maba dari incaran para senior-senior. Terimakasih

sudah memperkenalkan penulis tentang arti kaderisasi yang

mengedepankan intelektualitas.

16. Tadui Squad KKN Tematik BangunMandar Gel. 96 khususnya Desa

Tadui. Selama 40 hari mengajarkan penulis tentang arti pengabdian,

ketulusan dan keikhlasan dalam bermasyarakat. Suksess ki semua gengs.

17. WL SMANSA Maros yang hingga saat ini masih tetap solid dan sudah

punya bisnis jamur yang maha luar biasa. Tetap solid guys !

18. Penerima Manfaat Beasiswa IZI Unhas, Terima kasih adik-adik hebat.

Harapan bangsa, kebanggaan para orang tua. Terus belajar dan rajin-rajin

xi

ikut pembinaan di asrama. Terimakasih atas segala perhatiannya dek.

Terkhsusu baju barunya

19. Special thanks to Sang Guru Peradaban Kak Sofyan Nasution, Sahabat

terbaik M Nur Yasin, Imam bersuara merdu Ahmad Hizkil dan imam

muda Amerika Azizul Hakim, Sang Singa Podium Awal Wahyudi, Si

bureng tapi Sholeh Hasan, Si it’s the best Muh. Rahmat, Anak Cakep

Fadly, Senior calon dosen muda Amanatullah Amir, Master Desain

Ahmad Zulfikar dan sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh

rekan, sahabat, ikhwan wa ukhti, guru, ustadz dan semuanya yang tidak bisa saya

ucapkan satu persatu yang dengannya semoga apa yang telah diberikan kepada

penulis senantiasa mendapat balasan terbaik di sisi Allah SWT.

Makassar, 9 April 2018

M Jabal Nur

xii

ABSTRAK

M Jabal Nur, E 131 13 008 dengan judul skripsi “Peranan International

Cooperation and Development Fund (ICDF) Taiwan dalam Peningkatan Kualitas

Pendidikan Tinggi di Indonesia, Studi Kasus: Universitas Hasanuddin” di bawah

bimbingan Dr. H. Adi Suryadi B, M.SI. selaku pembimbing I dan Ishaq Rahman,

S,IP., M.SI. selaku pembimbing II pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi

kerjasama ICDF Taiwan dengan Universitas Hasanuddin di bidang pendidikan

tinggi serta strategi Universitas Hasanuddin dalam melakukan kerjasama dengan

ICDF Taiwan berdasarkan prinsip One China Policy. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deksriptif-analitik dengan

teknik pengumpulan data berdasarkan library research dan teknik wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kerjasama dilakukan

dengan pemberian bantuan luar negeri berupa bantuan dana, bantuan tenaga ahli,

pemberian training atau pelatihan dan transfer teknologi pertanian. Akan tetapi

yang terealisasi masih sebatas pengiriman tenaga ahli disebabkan adanya kendala

administratif tenaga ahli ICDF Taiwan yang berkaitan dengan One China Policy

yang dianut Indonesia. Sehingga dampak yang ditimbulkan masih sebatas

peningkatan fasilitas kampus berupa ketersediaan lahan pertanian, lahan

pembangunan green house dan storage, peningkatan kualitas dan kolaborasi

dosen dan mahasiswa, dan reducing trust petani terhadap Universitas Hasanuddin

terhadap rencana program yang tidak kunjung terimplementasi. Adapun strategi

yang di terapkan Universitas Hasanuddin senantiasa mengacu pada pedoman

pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia dengan Taiwan berdasarkan MoU

Pencairan kembali hubungan Indonesia-RRT 1990 dengan memperhatikan aktor

yang terlibat dan proses kerjasama yang dilakukan.

Kata Kunci: Peranan, International Cooperation and Development Fund (ICDF)

Taiwan, Kerjasama Internasional, Development Aid Bilateral, One

China Policy, Kualitas Pendidikan Tinggi.

xiii

ABSTRACT

M Jabal Nur, E 131 13 008. In "The Role of International Cooperation

and Development Fund (ICDF) Taiwan in Improving the Quality of Higher

Education in Indonesia, Case Study: Hasanuddin University", Under the guidance

of Dr. H. Adi Suryadi B, M.SI. as Supervisor I and Ishaq Rahman, S, IP., M.SI. as

Supervisor II at Department of International Relations, Faculty of Social and

Political Sciences, Hasanuddin University, Makassar.

This study aims to analyze the implementations and implications of ICDF

Taiwan cooperation with Hasanuddin University in higher education and strategy

of Hasanuddin University in cooperating with ICDF Taiwan based on One China

Policy principle. The research method used in this study is descriptive-analytic

with data collection techniques based on library research and interview

techniques. The results show that the implementation of cooperation is agreed

with the provision of foreign assistance in the form of financial assistance, expert

assistance, training and transfer of agricultural technology. However, the

realization is still limited to the sending of experts due to obstacles in

administrative problems ICDF Taiwan experts related One China Policy who

adopted in Indonesia. The implications are still limited to the increase of campus

facilities in the form of availability of agricultural land, land green house and

storage development, quality improvement and collaboration of lecturers and

students, and reducing trust of farmers to Hasanuddin University about

unimplementation programs. The strategy applied by Hasanuddin University

always refers to the guidelines on the implementation of Indonesia's foreign

relations with Taiwan based on the MoU the re-disbursement of Indonesia-RRT

relations in 1990 with respect to the actors involved and the cooperation process

undertaken.

Keywords: Role, International Cooperation and Development Fund (ICDF)

Taiwan, International Cooperation, Development Aid Billateral, One

China Policy, Higher Education Qualit

xiv

DAFTAR ISI

SAMPUL……………………………………………………………………………...i

HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………………...ii

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI……………………………………..iii

KATA PENGANTAR .................................................................................................. iv

ABSTRAK ................................................................................................................... xii

ABSTRACT ................................................................................................................. xiii

DAFTAR ISI .............................................................................................................. xiv

DAFTAR TABEL...................................................................................................... xvii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xviii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

A. Latar Belakang ......................................................................................... 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah ............................................................... 9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................................. 9

1. Tujuan Penelitian ............................................................................... 9

2. Kegunaan Penilitian ......................................................................... 10

D. Kerangka Konseptual ............................................................................. 10

E. Metode Penelitian .................................................................................. 16

1. Tipe Penelitian ............................................................................... 16

2. Jenis dan Sumber Data ................................................................... 16

3. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 16

4. Teknik Analisa/Analisis Data......................................................... 17

5. Metode Penulisan ........................................................................... 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................... 18

A. Kerjasama Internasional ......................................................................... 18

xv

B. Development Aid Billateral .................................................................... 27

C. One China Policy ................................................................................... 32

BAB III HUBUNGAN KERJASAMA INTERNATIONAL COOPERATION AND

DEVELOPMENT FUND (ICDF) TAIWAN DENGAN UNIVERSITAS

HASANUDDIN ........................................................................................... 38

A. International Cooperation and Development Fund (ICDF) Taiwan ..... 38

1. Sejarah ICDF Taiwan ..................................................................... 38

2. Hubungan ICDF Taiwan dengan Taipei Economic and Trade Office

(TETO) ........................................................................................... 47

B. Hubungan Kerjasama ICDF Taiwan dengan Universitas Hasanuddin .. 53

1. Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama ICDF Taiwan

dengan Universitas Hasanuddin .................................................. 53

2. Implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama

ICDF Taiwan dengan Universitas Hasanuddin ........................... 58

BAB IV PERAN INTERNATIONAL COOPERATIONS AND DEVELOPMENT

FUND (ICDF) TAIWAN TERHADAP UNIVERSITAS HASANUDDIN .. 73

A. Analisis Implementasi Kerjasama Pendidikan Tinggi antara ICDF

Taiwan dengan Universitas Hasanuddin ................................................ 73

1. Kerjasama ICDF Taiwan dengan Universitas Hasanuddin sebelum

dan setelah MoU .......................................................................... 73

2. Strategi Universitas Hasanuddin dalam melakukan kerjasama

dengan ICDF Taiwan berdasarkan prinsip One China Policy ..... 85

B. Implikasi Kerjasama Pendidikan Tinggi antara ICDF Taiwan dengan

Universitas Hasanuddin ......................................................................... 91

1. Implikasi terhadap Kualitas Pendidikan Tinggi di Universitas

Hasanuddin .................................................................................. 91

2. Implikasi terhadap One China Policy .......................................... 95

C. Peluang kerjasama pendidikan tinggi yang dapaat ditindaklanjuti ...... 102

xvi

BAB V PENUTUP .................................................................................................. 107

A. Kesimpulan .......................................................................................... 107

B. Saran .................................................................................................... 108

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 110

Lampiran

xvii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan nama kantor perwakilan Indonesia dan Taiwan ·············· 49

Tabel 2. Jumlah dan bidang kerjasama Indonesia-Taiwan ··························· 58

Tabel 3. Kerjasama antara pemerintah Indonesia-Taiwan ··························· 60

Tabel 4. Daftar terbaru penerima bebas visa kunjungan ··························· 98

xviii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi ICDFTaiwan ·········································· 41

Gambar 2. Skema produksi bibit padi bersertifikat ··································· 57

Gambar 3. Jumlah mahasiswa Indonesia di Taiwan 2009-2015

(per kategori) ··············································································· 65

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca Perang Dunia II tahun 1945 menjadikan tatanan dunia tidak lagi

berorientasi pada aktifitas perang atau gencatan senjata semata-mata. Akan tetapi

lebih berorientasi pada sistem yang kooperatif dalam pemenuhan kepentingan

nasionalnya. Soft diplomacy menjadi sarana yang efektif dalam penerapan

kepentingan nasional suatu negara. Penyebab utamanya adalah biaya, korban jiwa

sampai pada kerugian negara dalam pemenuhan kebutuhan militer yang sangat

banyak. Sehingga negara-negara lebih memilih konsep soft diplomacy atau

metode kooperatif.

Pola hubungan kooperatif yang terbangun di setiap negara memberikan

konsekuensi dalam setiap interaksinya. Masing-masing pihak tidak sedikit

mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mempertahankan peraturan-

peraturan agar dapat berjalan lebih tertib dalam upaya mencapai tujuan bersama

dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan

masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional

(Ikbar, 2014).

Perkembangan fenomenan ini menandai babak baru dalam kajian ilmu

hubungan internasional. Aktor yang terlibat pun tidak lagi berfokus pada negara

akan tetapi sudah berkembang hingga mencakup organisasi, kelompok, bahkan

2

individu. Hal ini membuat kajian ilmu hubungan internasional kontemporer

semakin kompleks.

Organisasi internasional sebagai subjek pelaksana kerjasama internasional

semakin menonjolkan peranannya yang bukan hanya melibatkan negara beserta

pemerintahannya saja. Negara tetap sebagai aktor paling dominan dalam bentuk-

bentuk kerjasama internasional, namun perlu diakui bahwa keberadaan

(eksistensi) organisasi-organisasi internasional non-pemerintah makin hari makin

banyak jumlahnya (Rudy, 1993, hal.3). Salah satu aktor yang banyak terlibat

dalam kerjasama internasional adalah International Cooperation and

Development Fund Taiwan (ICDF) Taiwan.

ICDF Taiwan merupakan sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk

untuk memenuhi kepentingan nasional Taiwan di luar negeri. ICDF Taiwan

bertanggung jawab untuk menerapkan bantuan pembangunan resmi Taiwan, sama

halnya dengan USAID di Amerika dan JICA di Jepang (Pei-ru, 2017).

Tahun 1959 merupakan sejarah awal kemunculan ICDF Taiwan. Pada saat

itu ICDF Taiwan masih sebatas program pemerintah yang berfokus di sektor

pertanian. Kerjasama di bidang pertanian ini banyak dilakukan di negara-negara

berkembang yang ada di Afrika dengan mengirimkan bantuan teknis berupa ahli-

ahli pertanian. Pada tahun 1972 pola kerjasama yang terbangun semakin

meningkat dan dibentuklah Komite Kerjasama Teknik Internasional yang

mempelopori kerjasama teknis luar negeri Republic of China (ROC), Taiwan.

Komite inilah yang menjadi sarana Taiwan dalam melangsungkan kerjasama

internasional di berbagai negara. Di tahun 1989 perkembangan ekonomi Taiwan

3

semakin pesat dan membuatnya membentuk International Economic Cooperation

and Development Fund (IECDF) yang bertujuan untuk memberikan bantuan

ekonomi kepada mitra pembangunan. Dan pada tahun 1996, IECDF inilah yang

menjadi cikal bakal dibentuknya ICDF Taiwan (ICDF Taiwan, 2010).

ICDF Taiwan sebagai sarana perpanjangan tangan kebijakan pemerintah

Taiwan mempunyai empat program utama yaitu: (1.) Lending and investment; (2.)

Kerjasama teknis; (3.) Bantuan kemanusiaan; (4.) Pendidikan dan pelatihan

internasional (ICDF Taiwan, 2010). Dari keempat program utama tersebut,

pendidikan dan pelatihan internasional telah banyak dilakukan di beberapa negara

dunia, terkhsusus di Indonesia.

Pada perkembangan program pendidikan dan pelatihan internasional

diwujudkan melalui berbagai variasi kerjasama. Dalam perkembangannya, ICDF

Taiwan senantiasa menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di

Indonesia. Meskipun ICDF Taiwan merupakan salah satu instansi Taiwan yang

menjadi sarana dalam melangsungkan kerjasama dengan beberapa negara.

Selain ICDF Taiwan kerjasama sektor pendidikan biasanya melibatkan

beberapa Universitas Taiwan atau melibatkan representatif Taiwan secara

langsung. Berbagai macam kerjasama Taiwan yang melibatkan Universitas

Taiwan, ICDF Taiwan atau representasi Taiwan secara langsung dapat dilihat di

beberapa perguruan tinggi Indonesia seperti kerjasama pendidikan tinggi di

Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo yang langsung melibatkan

representasi Taiwan dengan mendirikan Taiwan Center pada tanggal 14 April

4

2016 di lantai 4 gedung perpustakaan UNS. Selain pendirian Taiwan Center,

berbagai sumbangan buku juga turut dilakukan (Uns.ac.id, 2017).

Kerjasama yang lain dilakukan di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan

mendirikan sebuah kawasan pertanian pada tahun 2007 yang dikenal dengan

Agribusiness Development Center (ADC). Kerjasama ini melibatkan 4 ahli

pertanian yang dikirim dari Taiwan untuk ditugaskan di kawasan tersebut dalam

membantu proses produksi jambu keristal dan beberapa jenis komoditi pertanian

yang lain (adsipb.com, 2017). Dalam kerjasamanya melibatkan ICDF Taiwan

sebagai pelaksana teknis kerjasama.

Pada tahun 2016, Taiwan melangsungkan kerjasama dengan melibatkan

ICDF Taiwan dengan beberpa Universitas Taiwan dalam kerjasama di Universitas

Hasanuddin. Kerjasama yang dimaksud berupa penyediaan beasiswa untuk staf

dosen Universitas Hasanuddin dalam program master dan doktoral, kolaborasi

program “dual degree” untuk “bio-agriculture”, dan “community service” untuk

mahasiswa serta “summer school program”. Kerjasama yang lain yaitu kerjasama

dengan Pingtung Agricultural Biotechnologi Park (PABP) berupa program

hilirisasi hasil atau produk riset dengan menggandeng perusahaan mitra PABP.

PABP yang memiliki 6 kluster industri ini juga tertarik bekerjasama untuk

penelitian dan hilirisasi produk untuk “seaweed” (rumput laut) yang telah

dikembangkan oleh Konsorsium Rumput laut Universitas Hasanuddin serta

“Algae research product” di Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin.

Selain itu Universitas Hasanuddin juga menjalin kerjasama dengan

National Taiwan Ocean University (NTOU) dalam bidang perikanan dan maritim

5

yang fokus pada program riset dan pendidikan terkait maritim. Kemudian

kerjasama melalui ICDF Taiwan dengan pemberian pendanaan terhadap dua

proposal Unhas terkait “Healty Seeds Propaga?on” senilai 4,5 miliar

(Tempo.com, 2016).

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada alinea IV secara

tegas mengatakan bahwa “....mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia....“ yang sekaligus menjadi cita-cita luhur bangsa

Indonesia menjadi dasar gerak Indonesia dalam mengupayakan segala macam

kerjasama dengan negara-negara dunia.

Namun melihat realita yang terjadi menuntut bangsa Indonesia untuk terus

tetap berjuang dalam memenuhi cita-cita pemimpin bangsa. Anis Baswedan

(2014) mengatakan bahwa ada 7 (tujuh) poin penting yang dialami Indonesia

kaitannya dengan pendidikan yaitu:

1. 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal

pendidikan. Data tersebut didapat dari pemetaan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan terhadap 400.000 sekolah di seluruh

Indonesia pada tahun 2012;

2. Nilai rata-rata ujian kompetisi guru pada tahun 2012 di Indonesia

hanya mencapai 44,5 dari yang diharapakan pemerintah sebesar 70;

3. Pada tahun 2013 dan 2014 Indonesia menempati posisi ke- 40 dari 40

negara pada pemetaan The Learning Cuve-Pearson;

6

4. Pada tahun 2013 peringkat Indonesia dalam pemetaan perguruan

tinggi hanya menempati posisi ke 49 dari 50 negara yang dipetakan

oleh Universitas21;

5. Pada tahun 2011 dalam pemetaan bidang literasi sains yang dilakukan

oleh Trends in International Mathematics and Science Studies,

Indonesia hanya menempati posisi ke-40 dari 42 negara;

6. Indonesia hanya menempati posisi ke 64 dari 65 negara yang

diikutsertakan dalam pemetaan PISA pada tahun 2012; dan

7. Hanya 1 dari 1000 orang Indonesia yang punya minat baca serius.

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2014).

Kondisi pendidikan tinggi Indonesia menunjukkan 124 Perguruan Tinggi

(PT) Negeri, 3.127 PT Swasta, 175 PT Kementerian/Lembaga, PTAS968, dan 78

PTAN (Data PDDikti, 11 Maret 2017). Dari jumlah tersebut, data BAN-PT

menunjukan hanya 1.131 yang terakreditasi dengan rincian 50 PT mempunyai

akreditasi A (4%), 345 PT berakreditasi B (31%), dan 736 PT berakreditasi C

(65%), dan sisanya 3.340 belum terakreditasi.Terdapat 26.672 prodi (PDDikti, 4

Mei 2017) dengan sejumlah 20.254 prodi terakreditasi dengan rincian jumlah

prodi dengan akreditasi A sebanyak 2.512 (12%), akreditasi B sebanyak 9.922

(49%), dan akreditasi C sebanyak 7.820 (39%), bahkan ada 5.000an prodi yang

tidak terakreditasi (BAN-PT, 3 Mei 2017) (Kemenristek Dikti, 2017).

Data diatas tergambar jelas masih memprihatinkannya kualitas pendidikan

tinggi Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan mutu pendidikan

7

masih menjadi kendala di banyak negara, khususnya Indonesia (Suastha, Riva

Dessthania, 2016).

Penegasan langsung diutarakan oleh Kementerian Riset dan teknologi dan

Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) bahwa kualitas sebagian besar perguruan

tinggi dan program studi di Indonesia masih cukup memperihatinkan. Lebih lanjut

Aris Junaidi selaku Direktur Penjaminan Mutu Ditjen Pembelajaran dan

Kemahasiswaan mengatakan penyebab rendahnya mutu akreditasi adalah

kurangnya sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, riset, keterlibatan

mahasiswa, publikasi, dosen, dan lainnya (Ratnasari, 2017).

Dengan melihat kondisi tersebut Indonesia terus melakukan pembenahan

serta pembaharuan dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Pembenahan

serta pembaharuan kualitas pendidikan tinggi ini senantiasa dilakukan diberbagai

perguruan tinggi dengan mengacu pada indikator mutu akreditasi perguruan

tinggi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tingi yang ada di

Indonesia.

Salah satu wujud peningkatan kualitas pendidikan tinggi dengan adanya

kerjasama yang dilakukan diberbagai perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu

perguruan tinggi yang dapat menjadi representasi adalah program kerjasama

internasional di Universitas Hasanuddin. Program kerjasama tersebut berfokus

pada penciptaan kualitas sumber daya manusia berkualitas yakni dosen maupun

mahasiswa. Dengan terpilihnya Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.

sebagai rektor Universitas Hasanuddin memiliki prioritas utama terhadap program

pengembangan kualitas perguruan tinggi di berbagai program kerjasama luar

8

negeri di berbagai instansi pemerintahan luar negeri dan kampus-kampus terbaik

dunia.

Universitas Hasanuddin sebagai salah satu Universitas terbaik di Indonesia

yang telah menyandang predikat perguruan tinggi terbaik Indonesia akan

memberikan pengaruh besar terhadap kualitas perguruan tinggi Indonesia.

Predikat ini berdasarkan pemeringkatan atau klasterisasi yang dilakukan oleh

Menristekdikti yang menyatakan bahwa Universitas Hasanuddin masuk dalam

kategori 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang menempati urutan ke-9

setelah Universitas Brawijaya (Menristek Dikti, 2017).

Dengan tujuan utama dibentuknya ICDF Taiwan serta upaya

pengembangan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Maka, Kerjasama yang

terjalin antara ICDF Taiwan dengan Universitas Hasanuddin merupakan salah

satu langkah dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di

Indonesia. Dengan melihat berbagai macam kerjasama pendidikan tinggi yang

telah ada sebelumnya seperti summer school program, bantuan penelitian dosen

dan mahasiswa, bantuan pendanaan pembangunan sarana dan prasarana kampus,

program kerjasama riset dan teknologi dan berbagai kerjasama lain yang

tujuannya peningkatan kualitas kampus.

Berdasarkan uraian diatas maka kerjasama Universitas Hasanuddin dengan

ICDF Taiwan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi

di Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang

bagaimana pola hubungan yang terjalin selama ini antara Universitas Hasanuddin

dengan Taiwan. Apalagi dengan prinsip yang dianut Indonesia yaitu prinsip Satu

9

China (One China Policy) akan sangat menarik bagi penulis untuk meneliti

hubungan kerjasama ICDF Taiwan dengan Universitas Hasanuddin.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penilitian, penulis akan

memberikan batasan penelitian dalam hal peranan International Cooperation and

Development Fund (ICDF) Taiwan dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi

di Indonesia dengan melihat kasus kerjasama yang ada di Universitas Hasanuddin

berdasarkan prinsip yang dianut Indonesia yaitu One China Policy.

Untuk mengetahui hal tersebut, penulis merumuskan beberapa pertanyaan

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kerjasama ICDF Taiwan dengan Universitas

Hasanuddin di bidang pendidikan tinggi?

2. Bagaimana implikasi kerjasama ICDF Taiwan dengan Universitas

Hasanuddin di bidang pendidikan tinggi?

3. Bagaimana strategi Universitas Hasanuddin dalam melakukan

kerjasama dengan ICDF Taiwan berdasarkan prinsip One China

Policy?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui implementasi kerjasama ICDF Taiwan dengan

Universitas Hasanuddin di bidang pendidikan tinggi.

b. Untuk mengetahui implikasi kerjasama ICDF Taiwan dengan Universitas

Hasanuddin di bidang pendidikan tinggi.

10

c. Untuk mengetahui strategi Universitas Hasanuddin dalam melakukan

kerjasama dengan ICDF Taiwan berdasarkan prinsip One China Policy.

2. Kegunaan Penilitian

a. Dapat dijadikan acuan ataupun landasan berfikir dalam berargumentasi bagi

mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dalam mengakaji hubungan

kerjasama di bidang Pendidikan Tinggi antara IGO dengan Intitusi

pendidikan tinggi Negara.

b. Sebagai masukan bagi pemikir HI dalam setiap kajian tentang studi kawasan

Asia Timur khususnya Taiwan.

c. Sebagai acuan befikir dalam mengkaji pengembangan kualitas pendidikan

tinggi melalui nonstate actor. Dimana selama ini negara sebagai pemain inti

pelaksana kepentingan nasional ternyata dapat diperankan oleh non-state

actor yaitu IGO.

D. Kerangka Konseptual

Yanuar Ikbar (2014) dalam bukunya “Metodologi dan Teori Hubungan

Internasional” mengemukakan bahwa Teori peran (role theory) mendefenisikan

“peran” atau role sebagai:

“Seperangkat batas dan aturan dari sebuah harapan-harapan kepada

pelaksana peran dari posisi tertentu, dimana kesemua itu berasal dari

pelaksana peran dan pembawa peran yang berada di dalam dan di luar

batas-batas organisasi.”

Menurut Dougherty dan Pritchard (1985) dalam Bauer, Teori peran

memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi prilaku di dalam organisasi.

Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai

lawan dari prilaku atau tindakan (Ikbar. Yanuar, 2014, hal. 235).

11

Menurut Michael Haas, Peranan Organisasi Internasional secara luas

diuraikan dalam beberapa penjelasan yaitu:

1. Sebagai instrument (alat), organisasi internasional menjadi alat untuk

memenuhi kepentingan anggotanya walaupun mungkin secara

konstitusional ada pembatasan kekuasaan (kedaulatan) negara bertindak

secara otonom.

2. Sebagai arena (forum), organisasi internasional menjadi tempat

pertemuan bagi negara anggotanya untuk berdiskusi, berargumentasi,

dan bekerjasama.

3. Sebagai aktor, organisasi internasional sebagai independent actor,

sehingga dapat bertindak tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh aktor

yang lain.

Perkembangan hubungan antar negara dewasa ini sangat identik dengan

pendekatan kerjasama internasional. Hal tersebut terjadi karena masing-masing

negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari luar. Perkembangan

ini diselingi dengan semakin meningkatnya kebutuhan nasional dari masing-

masing negara sehingga tidak dapat dinafikkan bahwa upaya kerjasama

internasional merupakan sebuah metode yang tepat dalam memenuhi kepentingan

nasional suatu bangsa.

Mencermati tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional

adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam

negeri. Negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar

negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu kerjasama untuk

12

mempertemukan kepentingan nasional antar megara (Sjamsumar & Riswandi,

1995).

Menurut Kalevi Jaako Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan

sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling

bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi

oleh semua pihak sekaligus.

2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang

diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk

mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.

3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih

dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan-

benturan kepentingan.

4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang

dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.

5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti,

1988, hal. 652-653).

Dalam perkembangannya, berdasarkan jumlah negara yang mengikuti

kerjasama, dapat dibedakan menjadi tiga macam bentuk kerjasama internasional

yaitu:

1. Kerjasama bilateral, kerjasama yang dilakukan antara dua negara.

Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik,

perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.

13

2. Kerjasama Regional, kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara

dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan

karena adanya kepentingan bersama baik dalam bidang politik,

ekonomi, dan pertahanan. Contohnya: ASEAN dan Liga Arab.

3. Kerjasama Multilateral, kerjasama yang dilakukan beberapa negara.

Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Ikbar, 2014, hal. 273).

Berdasarkan bentuk kerjasama yang telah dijelaskan diatas maka pola

hubungan kerjasama Indonesia dengan Taiwan di bidang pendidikan termasuk

dalam kategori kerjasama bilateral dikarenakan kerjasama yang dilakukan hanya

melibatkan dua negara. Dimana Taiwan yang diwakili oleh ICDF Taiwan dan

Indonesia diwakili oleh Universitas Hasanuddin.

Dalam pola kerjasama internasional antara Indonesia dan Taiwan

melibatkan aktor International Government Organization (IGO) Taiwan dan

Institusi pendidikan tinggi Indonesia. IGO Taiwan yang dikenal dengan ICDF

Taiwan dan Institusi pendidikan tinggi Indonesia yaitu Universitas Hasanuddin.

Dikatakan IGO Taiwan karena ICDF Taiwan merupakan bentukan Taiwan

dibawah Ministry of Foreign Affairs Taiwan atau Kementerian Luar Negeri

Taiwan. Dimana tujuan utama dibentuknya ICDF Taiwan ini sebagai lembaga

penyalur dana resmi Taiwan dan pelaksana teknis bantuan luar negeri Taiwan.

Kerjasama internasional yang terbangun antara ICDF Taiwan dengan

Universitas Hasanuddin terkadang membawa suatu misi khusus yang berkaitan

erat dengan kepentingan nasional kedua belah pihak. Dan salah satu upaya

mencapai kepentiangan nasional tersebut salah satunya dengan pemberian bantuan

14

luar negeri. Bantuan luar negeri atau Development Aid menjadi sarana dalam

menjaga eksistensi negara pendonor untuk mendapatkan pengakuan atau

eksistensi di negara berkembang. Upaya pemberian bantuan luar negeri

merupakan salah satu strategi Taiwan untuk menunjukkan esksistensinya dalam

dunia internasional. Apalagi mengingat kondisi Taiwan yang hingga saat ini

belum diakui sebagai Negara berdaulat. Sehingga upaya pemberian bantuan luar

negeri merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pengakuan dari negara-

negara penerima bantuan.

Status Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Republik

Rakyat Tiongkok (RRT) tidak terlepas dari kebijakan yang diberlakukan RRT

terhadap negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan RRT.

Kebijakan tersebut adalah one china policy atau yang dikenal dengan kebijakan

satu China.

Kebijakan satu China ini merupakan kebijakan RRT dimasa Deng

Xiaoping yang muncul karena adanya berbagai upaya yang pemisahan diri

Taiwan dari RRT. One China Policy berarti bahwa hanya ada satu China termasuk

daratan utama China, Tibet, Hongkok, Macao, Xinjiang dan Taiwan. Sehingga

hubungan diplomatis dengan negara selain China hanya dapat dilakukan apabila

ada pengakuan atas One China Policy (Darmawan. Fajrian Eka Budi, 2015).

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya juga

menganut One China Policy. Kebijakan satu China ini di awali dengan proses

dengan penandatanganan nota kesepahaman atau disebut juga Memorandum of

Understanding (MOU) tentang Pencairan Kembali Hubungan Diplomatik RI-

15

RRC atau RRT oleh kedua menteri luar negeri, Ali Alatas dan Qiang Qitchen, di

Istana Negara pada 8 Agustus 1990 dengan disaksikan oleh kedua kepala negara,

Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Li Peng (Maulana, 2016).

Petunjuk pelaksanaan hubungan antara Indonesia-Taiwan merupakan

pedoman yang mengatur tata cara antara kedua negara berhubungan satu sama

lain dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang sifatnya non-pemerintahan.

Pedoman ini mengacu pada MoU pemulihan hubungan diplomatik dengan RRT.

Hal ini disebabkan Indonesia hanya mengakui RRT sebagai pemerintah yang sah

dalam One China Policy dan harus mematuhi kebijakan tersebut.

Hubungan Indonesia-Taiwan melalui perantara ICDF Taiwan senantiasa

mengacu pada kebijakan Satu China yang dianut Indonesia. Bagi Indonesia

kerjasama yang terjalin merupakan upaya dalam merealisasikan cita-cita

konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia.

Secara komprehensif dalam Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang

standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), Terdapat 10 standar yang perlu

dipenuhi dalam mengukur kualitas pendidikan tinggi, yaitu: (1). Standar

kompetensi lulusan; (2). Isi pembelajaran; (3). Proses pembelajaran; (4). Penilaian

pembelajaran; (5). Dosen dan tenaga kependidikan; (6). Saran dan prasarana

pembelajaran; (7). Pengelolaan pembelajaran; (8). Pembiayaan pembelajaran; (9).

Penelitian; dan (10.) Pengabdian pada masyarakat.

Ada banyak ukuran mutu yang bisa digunakan untuk menilai keunggulan

sebuah perguruan tinggi. Misalnya berapa proporsi guru besar dan doktor yang

dimiliki, publikasi ilmiah yang dihasilkan, termasuk paten, yang diyakini

16

berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan umat manusia (Maksum,

2015, Hal. 9). Kaitannya dengan hubungan ICDF Taiwan dengan Universitas

Hasanuddin telah banyak melakukan hubungan kerjasama dalam hal peningkatan

kapasitas dosen atau tenaga pengajar serta peningkatan kualitas penelitian dengan

memberikan bantuan dana.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik

dimana penulis mendeskripsikan ataupun memberikan gambaran terhadap

objek penelitian melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan. Data yang

dimaksudkan adalah data-data yang berkaitan tentang Peranan ICDF Taiwan

dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi Indonesia secara khusus di

Universitas Hasanuddin.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder dan data primer.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur seperti

buku, jurnal, artikel, majalah, handbook, situs internet, institusi dan lembaga

terkait. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

pihak yang terlibat. Adapun data yang dibutuhkan adalah data yang berkaitan

dengan penelitian penulis tentang Peranan International Cooperation and

Development Fund (ICDF) Taiwan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan

Tinggi di Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

17

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Library Research

untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Library Research sendiri

merupakan metode dengan cara mengumpulkan data dari beberapa literatur

yang digunakan seperti buku, jurnal, dokumen, surat kabar, situs-situs internet

resmi atau laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun

bahan-bahan tersebut diperoleh dari beberapa tempat yang penulis kunjungi

atau kontak secara langsung.

Selain metode Library Research, penulis juga menggunakan teknik

wawancara. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang secara langsung

bersinggungan dengan data yang dibutuhkan penulis.

4. Teknik Analisa/Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Untuk menganalisa

permasalahan, penulis akan menggambarkannnya berdasarkan fakta-fakta yang

ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga

menghasilkan sebuah argument yang tepat. Penulis juga menambahkan data

kuantitatif sebagai pelengkap untuk pemperkuat analisis kualitatif.

5. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif.

Metode deduktif yang dimaksud adalah dengan menggambarkan secara umum

masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam

menjelaskan hasil analisis data dalam penulisan.

18

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerjasama Internasional

Pasca Perang Dunia II perkembangan kajian hubungan internasional

semakin kompleks. Kompleksitas yang terbangun bukan hanya mencakup aktor

yang terlibat akan tetapi pola hubungan internasional di setiap aktor. Pada saat

Perang Dunia II aktifitas hubungan internasional di dominasi dengan aktifitas

perang dan gencatan senjata. Akan tetapi dengan perkembangan hubungan

internasional hingga saat ini, membuat aktifitas tersebut tidak lagi berfokus pada

aktifitas peran maupun gencatan senjatan melainkan sudah membentuk sebuah

coorporate atau kerjasama antar negara ataupun aktor lain dalam pemenuhan

kepentingan nasional.

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari kondisi masing-masing negara

yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari luar. Dengan

mencuatnya perang dingin membuat negara-negara saat itu banyak melakukan

kerjasama internasional dengan memperbanyak mitra kerjasama atau yang biasa

dikenal dengan alliance. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan membangun

kekuatan dari masing-masing wilayah sehingga pada saat itu muncullah istilah

blok barat dan blok timur.

Kerjasama Internasional memiliki beberapa panjelasan yang diakumulasi

menjadi sebuah defenisi yaitu:

19

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling

bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi

oleh semua pihak sekaligus.

2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang

diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk

mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.

3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau

lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau

benturan-benturan kepentingan.

4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang

dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.

5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti,

1988, hal. 652-653).

Kerjasama internasional juga dapat didefenisikan sebatas interaksi

melampaui batas negara. Dimana defenisi tersebut diuraikan sebagai pola

kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur yang jelas

dan lengkap serta diharapkan akan diproyeksikan untuk berlangsung serta

melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna

mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati

bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama

kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 1993, hal. 3).

Defenisi yang dikemukakan oleh KJ Holsti dan Teuku May Rudy

menunjukkan bahwa kerjasama internasional mencakup hubungan antar negara

20

atau bukan negara yang di dalamnya terdapat sebuah tujuan atau kesepakatan

bersama dimana kesepatakan inilah yang menjadikan kebutuhan masing-masing

negara atau pihak yang terlibat dapat tercapai. Meskipun dewasa ini kerjasama

internasional bukan lagi hanya pada tataran negara saja. Akan tetapi sudah

berkembang ketataran individu, organisasi internasional atau aktor internasional

lain yang berkepentingan. Sehingga dapat dikatakan kerjasama internasional

sudah semakin kompleks dalam kajian hubungan internasional kontemporer.

Defenisi tentang kerjasama internasional juga senada dengan apa yang

dikemukakan oleh Kalevi Jaakko Holsti dalam bukunya International Politics, A

Framework for Analysis bahwa:

“Hubungan internasional dapat merujuk pada semua bentuk interaksi

antara anggota masyarakat yang terpisah, yang disponsori oleh

pemerintah atau bukan pemerintah, studi hubungan internasional akan

mencakup analisis kebijakan luar negeri dan proses politik antar negara,

namun dengan minatnya terhadap semua fakta hubungan antara

perbedaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini juga mencakup studi atau

perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan pengembangan

nilai-nilai dan etika internasional (Holsti, 1992, Hal. 10)”.

Dari defenisi tersebut tergambar jelas tentang kompleksitas hubungan

internasional yang pada akhirnya bermuara pada konsep kerjasama internasional.

Hubungan internasional tidak lagi menitikberatkan pada pemerintah (government)

melainkan sudah merembes pada individu, organisasi internasional atau aktor

internasional yang lain.

Dalam kaitannya dengan hubungan ICDF Taiwan dengan Universitas

Hasanuddin merupakan sebuah hubungan yang didasari dengan konsep kerjasama

internasional. Dimana masing-masing pihak memiliki potensi dan kepentingan

21

masing-masing. ICDF Taiwan sebagai organisasi internasional Taiwan

membangun kerjasama dengan beberapa negara ataupun intitusi di negara

tersebut. Tujuannya adalah untuk menyalurkan potensi yang dimiliki Taiwan

dalam hal bantuan pendanaan, teknologi ataupun tenaga teknis.

Taiwan dengan kondisi perekonomian terbesar di Asia membuatnya

melakukan berbagai macam penyaluran bantuan kepada negara-negara

berkembang. Penyaluran bantuan ini dilakukan dengan bentuk kerjasama

internasional. Baik dalam bentum pemberian dana hibah ataupun pinjaman.

Dengan upaya yang dilakukan ini tentunya akan ada hubungan timbal balik dari

masing-masing pihak. Sebagaimana tujuan utama suatu negara melakukan

kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang

tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan

kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu

kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar Negara (Sjamsumar

& Riswandi, 1995, Hal. 15).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja & Agoes (2003), Kerjasama

internasional memiliki peranan yang sangat penting. “Hubungan dan kerjasama

antar negara timbul dikarenakan adanya kekayaan alam dan kemajuan industri

yang tidak berimbang, sehingga memaksa negara untuk membentuk sebuah

kerjasama yang bersifat internasional di berbagai sektor tersebut” (Aditya, 2013).

Hal ini sangat tepat dalam konsep hubungan ICDF Taiwan dengan Universitas

Hasanuddin dikarenakan masing-masing pihak mempunyai kelebihan. ICDF

Taiwan dengan keunggulannya dalam hal perekonomian, tenaga ahli dan

22

teknologi. Sedangkan Universitas Hasanuddin unggul dalam hal kondisi

geografis, wilayah, penduduk dan berbagai macam sumber daya alam yang dapat

dikembangkan. Sehingga dengan kerjasama ICDF Taiwan dengan Universitas

Hasanuddin yang terbentuk dapat menghasilkan sebuah karya yang besar yang

tentunya dapat memberikan pengaruh yang baik dari masing-masing pihak.

Perkara yang ada di Taiwan adalah status Taiwan yang belum sepenuhnya

menjadi negara yang diakui sehingga sangat terbatas dalam melakukan kerjasama

internasional. Maka Taiwan melibatkan banyak aktor dalam pelaksanaan

kebijakan luar negerinya. Sehingga ICDF Taiwan sebagi salah satu instansi yang

dibentuk oleh Taiwan dapat dijadikan alat dalam melakukan kerjasama

internasional. sebagimana Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa

hubungan antar negara barat dicorakkan oleh Interdependensi Kompleks. Ketika

terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk

institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama.

Institusi-institusi memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan

menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Insitusi-institusi itu dapat berupa

organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang

agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama (Jackson &

Sorensen, 2005, Hal. 63-64).

Institusi atau yang akrab dikenal sebagai organisasi internasional

memainkan peranannya dengan sangat apik. Negara yang berperan sebagai aktor

utama hubungan internasional, kini melibatkan organisasi yang dibentuknya

sebagai sarana penyaluran kepentingan nasional berdasarkan konsep kerjasama

23

internasional. Seperti USAID di Amerika, JICA di Jepang dan beberapa

organisasi internasional yang lain kini memberikan peranan kerjasama

internasional antara negara yang begitu tinggi. Di Taiwan terdapat organisasi

pemerintahan yang disebut ICDF Taiwan yang menjadi sarana diplomasi dan

kerjasama internasional Taiwan dengan negara-negara dunia.

Dalam penerapannya, kerjasama internasional tidak terlepas dari beberapa

konsekuensi yang akan muncul. Konsekuensi dari kerjasama internasional adalah

kerjasama internasional yang merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya

hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam

masyarakat internasional (Koesnadi, 1977, Hal.19).

Dengan kerjasama internasional maka interdependensi dari pihak yang

terlibat tidak dapat dihindari. Sehingga penting bagi pengambil kebijakan

memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari kerjasama internasional tersebut.

Dalam perkembangannya, berdasarkan jumlah negara yang mengikuti kerjasama,

dapat dibedakan menjadi tiga macam bentuk kerjasama internasional yaitu:

1. Kerjasama bilateral, kerjasama yang dilakukan antara dua negara.

Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik,

perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.

2. Kerjasama Regional, kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara

dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan

karena adanya kepentingan bersama baik dalam bidang politik,

ekonomi, dan pertahanan. Contohnya: ASEAN dan Liga Arab.

24

3. Kerjasama Multilateral, kerjasama yang dilakukan beberapa negara.

Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (Ikbar, 2014, Hal. 273).

Selain pembagian berdasarkan jumlah negara yang mengiku, Ikbar Yanuar

juga membagi berdasarkan pada bidangnya, yaitu:

1. Kerjasama bidang ekonomi, adalah bentuk kerjasama yang

menitikberatkan pada kepentingan ekonomi negara-negara yang

melakukan kerjasama. Kerjasama ekonomi di antaranya:

a. APEC (Asia Pasifik Econmic Corporation) yaitu kerjasama

ekonomi yang dilakukan negara-negara di kawasan Asia dan

Pasifik

b. MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) atau yang sekarang dikenal

dengan kerjasama Uni Eropa (UE) yaitu kerjasama ekonomi yang

dilakukan oleh negara-negara di kawasan Eropa.

2. Kerjasama bidang Sosial, adalah bentuk kerjasmaa anatara negara yang

dilakukan dalam bidang sosial. Kerjasama sosial ini di antaranya:

a. WHO (world Health Organization) yaitu kerjasama antara negara

anggota PBB dalam bidang kesehatan.

b. UNICEF (United Nations Children and Education Fund) yaitu

kerjasama antara anggota–anggota PBB dalam menangani

permasalahan anak-anak.

c. ILO (Internasional Labour Organization) yaitu organisasi

internasional yang bergerak dalam bidang perburuhan.

25

3. Kerjasama bidang pertahanan atau politik, adalah kerjasama yang

dilakukan dalam bidang pertahanan atau politik. Bentuk kerjasama ini

diantaranya:

a. SEATO (South East Asia Treaty Organization) yaitu pakta militer

yang bertujuan untuk membendung komunisme di kawasan Asia

Tenggara.

b. ANZUZ (Australia, New Zeland, and United States) yaitu pakta

militer yang bertujuan untuk membendung arus komunisme di

kawasan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

c. NATO (North Atlantic Treaty Organization) adalah pakta

pertahanan militer yang bertujuan membendung arus komunisme di

kawasan Atlantik Utara.

d. CENTO (Central Treaty Organization) adalah pakta militer yang

bertujuan untuk membendung komunisme di Timur Tengah.

Berdasarkan bentuk kerjasama yang telah dijelaskan diatas maka pola

hubungan kerjasama Indonesia-Taiwan di bidang pendidikan termasuk dalam

kategori kerjasama bilateral dikarenakan kerjasama yang dilakukan hanya sebatas

dua aktor yang terlibat. Dimana Taiwan sebagai representasi dari ICDF Taiwan

dan Indonesia sebagai representasi dari Universitas Hasanuddin.

Pada dasarnya kerjasama internasional dilakukan masing-masing pihak

dengan tujuan saling memenuhi kepentingan nasional. Keterbatasan-keterbasatan

yang dimiliki menjadi faktor utama kerjasama internasional terjadi. Tidak dapat

dipungkiri bahwa ICDF Taiwan dan Universitas Hasanuddin mempunyai

26

kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu, dengan adanya kerjasama

internasional, satu sama lain dapat saling menyalurkan kelebihan dan menutupi

kekurangannya (Widiastuti & Wulandari, 2012).

Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa ada beberapa faktor

pendorong terwujudnya kerjasama internasional, hal ini setara dengan apa yang

dikemukakan Widyastuti yaitu:

1. Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya

hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan

ketergantungan satu dengan yang lainnya.

2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan

bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi

kesejahteraan bangsa-bangsa.

3. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama

untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama

internasional.

4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode

kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan

bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi

(Koesnadi, 1977, Hal. 19).

27

B. Development Aid Billateral

Carol Lancaster mendefinisikan Development Aid sebagai:

"Transfer sukarela sumber daya publik dari satu pemerintah ke

pemerintah lain, organisasi internasional, atau organisasi non-pemerintah

(termasuk organisasi nirlaba yang memiliki isu spesifik, organisasi

kepentingan umum, gereja dan/atau organisasi asosiasinya, universitas,

yayasan, bahkan swasta, untuk keuntungan bisnis nirlaba) dalam rangka

memperbaiki kehidupan negara yang menerima bantuan, susuai dengan

tujuannya. (Lancaster & Van Dusen, 2005, Hal. 6).

Lancaster mengemukakan bahwa Development Aid atau yang biasa

dikenal dengan Foreign Aid atau Bantuan Luar Negeri merupakan upaya

perbaikan kehidupan negara yang didonor berupa transfer bantuan sukarela.

Transfer bantuan ini biasanya dilakukan antar pemerintah ke pemerintah

(government to government), organisasi internasional sampai pada universitas atau

pihak-pihak swasta. Bantuan yang dimaksud seperti hibah, pinjaman, pembatalan

utang atau bantuan berupa berbagai jenis komoditi seperi makanan atau obat-

obatan. Selain bantuan tadi biasanya juga berupa pendanaan yang digunakan

dalam berbagai macam proyek seperti pembangunan jalan, bantuan teknik dan

training pengembangan individu serta pembiayaan penelitian (Lancaster & Van

Dusen, 2005, Hal. 7).

Menurut Jack C plano & Roy Olton, Development Aid merupakan bantuan

ekonomi, sosial, atau militer yang diberikan kepada suatu negara atau pemerintah

negara lainnya atau lembaga internasional. Bantuan ekonomi mencakup kategori

tertentu seperti bantuan teknis, pemberian hibah modal, pinjaman dana

pembangunan, pemberian surplus pangan, jaminan terhadap penanaman modal

swasta, serta perdagangan dalam bentuk kredit. Sedangkan bantuan militer

28

meliputi pengalihan perangkat keras militer, penasehat militer, dukungan

pertahanan, serta pembiayaan untuk mendukung terbentuknya kekuatan militer

yang bersahabat. Tujuan dari pemberian bantuan luar negeri antara lain untuk

mendukung persekutuan, membangun kembali perekonomian yang rusak karena

perang, memajukan pembangunan ekonomi, meraih dukungan ideologis,

memperoleh bahan baku strategis, serta menyelamatkan kehidupan bangsa dari

bahaya keruntuhan ekonomi atau bencana alam (Plano & Roy Olton, Hal. 110).

Menurut Anak Agung Bayu Permita & Yanyan Mochammad Yani,

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrument kebijakan yang sering

digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum bantuan luar negeri dapat

didefenisikan sebagai transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah

lain yang dapat berbentuk barang atau dana (Permita & Yani, 2005, Hal. 81).

Dengan kesemua jenis bantuan luar negeri diatas, semua bermuara pada

satu tujuan yaitu untuk membantu negara berkembang dalam hal pengembangan

segala aspek. Akan tetapi bantuan luar negeri ini tidak sekedar bantuan luar negeri

saja yang sifatnya cuma-cuma namun dibalik pemberian bantuan tersebut terdapat

misi kebijakan luar negeri negara donor atau pemberi bantuan. Seperti Taiwan

dalam pemberian bantuan luar negerinya di Indonesia. Saat ini Taiwan melalui

ICDF Taiwan melangsungkan kerjasama luar negeri dengan Universitas

Hasanuddin dengan tujuan peningkatan kualitas produksi pertanian di Sulawesi

Selatan. Akan tetapi di balik kerjasama itu terdapat sebuah misi khusus yang tidak

dapat sebutkan secara gamblang sebagaimana bantuan luar negeri yang umunya

tidak ditujukan untuk kepentingan politik jangka pendek melainkan untuk prinsip-

29

prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka

panjang bantuan luar negeri dimaksudkan untuk membantu menjamin beberapa

tujuan politik negara donor yang tidak dapat dicapai hanya melalui diplomasi,

propaganda atau kebijakan politik (Holsti, 1992, Hal. 251).

Bantuan luar negeri menjadi sarana dalam menjaga eksistensi Taiwan

dalam mendapatkan pengakuan atau membangun branding eksistensi di negara

berkembang. Hal tersebut digunakan dengan memberikan bantuan pembangunan

berupa hibah, pinjaman atau bantuan logistik dan komoditi yang tujukan untuk

kegiatan kemanusiaan atau pembangunan.

Ada beberapa negara yang dalam pelaksanaan hubungan luar negerinya

senantiasa menerapkan penyaluran bantuan luar negeri. Negara yang paling sering

memberikan bantuan luar negeri adalah yang masuk dalam kategori negara maju

seperti Jepang dan beberapa negara maju yang lain. Hal ini tidak terlepas dari

kondisi neegara tersebut yang sudah mapan dalm hal perekonomian sehingga

mereka perlu melakukan penyaluran bantuan kepada negara-negara yang

membutuhkan. Selain Jepang, Taiwan juga mempunyai kemapanan perekonomian

yang memadai yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sehingga penyaluran bantuan luar negeri atau dana resmi menjadi sebuah

keharusan bagi Taiwan untuk membantu negara-negara yang membutuhkan.

Disamping itu, penyaluran bantuan luar negeri ini bertujuan untuk menerapkan

kepentingan nasional Taiwan yang ada di luar negeri. Apalagi dengan melihat

kondisi Taiwan yang belum sepenuhnya menyandang status sebagai negara

berdaulat. Berbagai macam proses kerjasama internasional dan bantuan luar

30

negeri merupakan salah satu sarana Taiwan dalam menjaga eksistensinya dalam

dunia internasional.

Dengan melihat kondisi tersebut, Taiwan secara tidak langsung berupaya

melakukan penguatan hubungan diplomasi dan kerjasama internasional. Upaya

tersebut direalisasikan melalui pembentukan ICDF Taiwan sebagai organisasi

pemerintah yang bertanggungjawab dalam menerapkan bantuan pembangunan

resmi Taiwan.

Penerapan bantuan luar negeri yang di lakukan Taiwan di Indonesia

biasanya berupa bantuan pembangunan, bantuan pendanaan penelitian, bantuan

tenaga teknis, transfer teknologi dan pemberian pelatihan. Upaya yang dilakukan

Taiwan dalam pelaksanaan bantuan luar negerinya senada dengan berbagai jenis

bantuan luar negeri yang di kemukakan oleh KJ. Holsti yang membagi program

bantuan luar negeri ke dalam empat jenis, yaitu:

1. Bantuan militer

2. Bantuan teknik

3. Grant dan Program komoditi impor

4. Pinjaman pembangunan.

Dalam pemberian bantuan luar negeri, terdapat teknik pemberian bantuan

luar negeri yang dikenal dengan pemberian yang dilakukan secara bilateral dan

pemberian yang dilakukan secara multilateral. Dengan kata lain, pemberian

bantuan luar negeri dapat dilakukan antar pemerintah (government to government)

atau melalui lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund

(IMF), World Bank, Asian Development Bank dan sebagainnya. Namun, ketika

31

dikaji dari segi urgensinya bantuan luar negeri secara bilateral memiliki ikatan

politik yang lebih kuat daripada bantuan luar negeri secara multilateral dan juga

secara khusus lebih sensitive terhadap kondisi politik domestik (Toma & Robert,

1991, Hal. 319).

Dalam penyaluran bantuan luar negeri, terdapat beberapa motivasi yang

melatarbelakangi bantuan luar negeri tersebut. Motivasi negara donor memberikan

bantuan luar negeri diantaranya adalah:

1. Motif kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di

negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi.

2. Motif politik yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan image

negara donor. Peraihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan

luar negeri baik dari politik domestic dan hubungan luar negeri donor.

3. Motif keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa

bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang

akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan

pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan

memiliki sisi ekonomi.

4. Motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor (Rix,

1993, Hal. 18-19).

Dari kesemua penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bantuan

luar negeri merupakan bantuan yang diberikan kepada suatu negara,

kelompok/organisai internasional tertentu atau aktor yang terlibat dalam transaksi

lintas negara dari suatu pemerintah negara atau lembaga internasional berupa

32

bantuan ekonomi, sosial, dan militer yang diberikan secara bilateral atau

multilateral. Tujuan pemberian bantuan luar negeri antara lain mendukung

persekutuan, membangun ekonomi, meraih dukungan ideologis, memperoleh

bahan baku strategis, kemanusiaan, serta menyelamatkan kehidupan bangsa dari

bahaya keruntuhan ekonomi ataupun bencana alam (Perwita & Yani, 2005, Hal.

84)

C. One China Policy

Indonesia telah memiliki hubungan kerjasama dengan Taiwan sejak tahun

1960. Kerjasama perdagangan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan

Taiwan meningkat dari tahun ke tahun. Volume perdagangan dan investasi

Indonesia dan Taiwan meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Taiwan juga

merupakan salah satu penyumbang investasi asing yang cukup besar bagi

Indonesia (Budi, 2013).

Indonesia mengakui adanya One China Policy yang artinya Indonesia

mengakui bahwa Republik Rakyat Tiongkok daratan dan Republik Rakyat

Tiongkok kepulauan merupakan suatu kesatuan. Namun, perlu diketahui bahwa

masalah internal di Republik Rakyat Tiongkok dengan Taiwan merupakan suatu

alasan mengapa Republik Rakyat Tiongkok mengeluarkan ide One China Policy.

Perselisihan antara RRT dengan Taiwan dimuali ketika RRT menyatakan

dirinya sebagai negara komunis atau yang disebut People Republic of China pada

tanggal 1 Oktorber 1949 ketika pada saat ini China Daratan dikuasai oleh Mao

Zhedong dari Partai berhaluan Komunis. Dan pihak oposisi pada saat itu adalah

Nasionalis Republik Tiongkok di bawah Partai Kuomintang (KMT). Kelompok

33

nasionalis ini menginginkan RRT sebagai pemerintahan yang demokratis. Dengan

tidak sepakatnya China Daratan di pimpin oleh Mao Zhedong berhaluan Komunis

akhirnya Chiang Kai Shek sebagai pemimpin Partai Kuomintang menduduki

Taiwan yang terletak di sebuah selat bagian tenggara China Daratan untuk

menentap dan membentuk pemerintahan sendiri disana. Dengan kepergian Chiang

Kai Shek beserta pengikutnya ke Taiwan membuat berbagai upaya kemerdekaan

dari RRT dilakukan. Selain itu Mao Zhedong juga terus melakukan penyerangan

ke Taiwan untuk menaklukkan Partai Kuomintang agar bisa menyatu dengan

RRT.

Sebagai respon Tiongkok terhadap sikap Taiwan dalam upayanya

memerdekakan diri sebagai wilayah yang terpisah dari Tiongkok. Dimasa Deng

Xiaoping memberikan penegasan tentang One China Policy yang artinya bahwa

hanya ada satu China termasuk daratan utama China, Tibet, Hongkok, Macao,

Xinjiang dan Taiwan. Hubungan diplomatis dengan negara selain China hanya

dapat dilakukan apabila ada pengakuan atas One China Policy (Darmawan, 2015).

Pada tahun 1996 dengan terpilihnya Lee Teng-hui sebagai Presiden

Taiwan yang berasal dari partai Kuomintang. Hubungan Taiwan dengan China

memanas karena munculnya aksi kemerdekaan bagi Taiwan dengan nama Taiwan

(sebelumnya Republic of China) (gbirocktaiwan.wordpress.com, 2008). Presiden

Lee juga seringkali melakukan interaksi dengan negara-negara dunia untuk

meningkatkan reputasi Taiwan dimata internasional. Dia tidak hanya bertemu

secara informal dengan sejumlah pemimpin Asia Tenggara, tetapi juga meminta

Amerika Serikat mengizinkannya menghadiri pertemuan APEC di Seattle pada

34

November 1993. Hal itu dia upayakan untuk melegalkan status Taiwan sebagai

partisipan penuh dalam organisasi-organisasi internasional. Lee meminta AS

mendukung hak Taiwan untuk diterima sebagai anggota organisasi internasional,

terutama yang berkaitan dengan agenda ekonomi. AS mereaksinya dengan secara

aktif membantu Taiwan mendapatkan hak keanggotaan jika organisasi itu tidak

mengharuskan anggotanya menjadi negara berdaulat (Suettinger, 2003, Hal. 206).

Tidak hanya itu, Lee juga memanfaatkan kemajuan ekonomi Taiwan yang

pesat sebagai instrumen penawar bagi negara-negara lain untuk mengalihkan

pengakuannya kembali dari China ke Taiwan. Dia juga berjanji akan

mengucurkan dana sebesar 1 milliar USD jika Taiwan disetujui sebagai negara

anggota PBB (Tucker, Nancy Bernkopf, 2009, Hal. 200). Dalam wawancara

dengan The Washington Post pada November 1997, Lee menyatakan bahwa

“Taiwan is already independent ... Taiwan is an independent, sovereign country.”

Karena itu, sejak awal 1998, Lee mulai berbicara atas nama Taiwan sebagai

negara merdeka yang berdaulat. Dia mendesak Beijing menempatkan Taiwan dan

China sebagai dua entitas politik yang setara dan bukannya memposisikan Taiwan

sebagai subordinat China. Bagi Lee, konsep one country two systems hanya sesuai

diterapkan pada bekas koloni Inggris seperti Hongkong, tidak tepat diberlakukan

di Taiwan (Tucker, Nancy Bernkopf, 2009, Hal. 232).

Dengan melihat kondisi tersebut menimbulkan reaksi dari China mengenai

kemerdekaan yang diinginkan oleh Taiwan sehingga pada masa Deng Xiaoping

kembali menegaskan kembali konsep One China Policy ke masing-masing

negara.

35

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya menganut

One China Policy sejak masa pemerintahan presiden Soekarno akan tetapi sempat

mengalami pembekuan akan tetapi kembali diadakan hubungan diplomatic dalam

bentuk normalisasi hubungan diplomatik dengan RRT. Proses pemulihan ini

ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau disebut juga

Memorandum of Understanding (MOU) Pencairan Kembali Hubungan

Diplomatik RI-RRT oleh kedua menteri luar negeri, Ali Alatas dan Qiang

Qitchen, di Istana Negara pada 8 Agustus 1990 dengan disaksikan oleh kedua

kepala negara, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Li Peng (Maulana, 2016).

Petunjuk pelaksanaan hubungan antara Indonesia-Taiwan merupakan

pedoman yang mengatur tatacara antara kedua negara berhubungan satu sama lain

dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang bersifat non-pemerintah. Pedoman

ini mengacu pada MoU pemulihan hubungan diplomatik dengan RRT. Hal ini

disebabkan Indonesia hanya mengakui RRT sebagai pemerintah yang sah dalam

One China Policy dan harus mematuhi kebijakan tersebut. Adapun pedoman yang

dimaksud adalah:

1. Tidak dibenarkan penggunaan papan nama “Republic of China” dalam

konferensi, pertemuan maupun upacara penandatanganan apapun.

2. Ketika melakukan kunjungan ke Taiwan, Pejabat RI harus mematuhi

beberapa ketentuan diantaranya:

a. Dijaga sifat kunjungan tidak resmi;

b. Menghindari adanya publisitas;

36

c. Tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat ditafsir sebagai

menyalahi isi dan jiwa MoU;

d. Tidak menandatangani susuatu dokumen yang merujuk pada adanya

sebutan “Republic of China”, “Government” ataupun

“Minister/Ministry” of the “Republic of China”

3. Dalam penerimaan tamu-tamu dari Taiwan terdapat perlakukan khusus

dari pihak Indonesia, yaitu hendaknya dilakukan secara berikut:

a. Bila tamu tersebut berkedudukan sebagai Menteri atau setingkatnya

dapat diterima oleh Menteri/Rekan sejawat, namun penerimannya

agar tidak bersifat resmi;

b. Penerimaan tamu-tamu dari Taiwan dari eselon I ke bawah harus

sepengetahuan dan seijin Menteri yang bersangkutan dan

penerimaannya harus bersifat tidak resmi. (Maulana, 2016, Hal. 12).

Berdasarkan penjelasan diatas, Taiwan dalam pelaksanaan kerjasama luar

negerinya dengan beberapa negara dunia senantiasa memperhatikan aturan atau

prinsip yang di anut oleh negara mitranya. Ketika negara tersebut menganut

kebijakan satu China dan terlibat dalam hubungan diplomatik dengan RRT maka

Taiwan harus menaati aturan yang ada dalam konsep satu China.

Hal ini berlaku dengan apa yang ada di Indonesia. Ketika Taiwan ingin

melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia maka Taiwan harus

memperhatikan pedoman pelaksanaan politik luar negeri yang ada di Indonesia.

Sehingga tidak heran ketika Taiwan melakukan hubungan luar negeri dengan

Indonesia menggunakan konsep bantuan luar negeri karena konsep ini tidak

37

dimuat dalam prinsip kebijakan satu China. Selain itu, Taiwan juga dalam

pelaksanaan kebijakannya senantiasa menggunakan organisasi internasional di

bawah Kementerian Luar Negeri Taiwan yaitu ICDF Taiwan sehingga tidak ada

larangan bagi Taiwan untuk melakukan kerjasama internasional dalam hal

pemberian bantuan luar negeri, karena penerimaan bantuan luar negeri adalah hak

dari masing-masing negara penerima yang memiliki tujuan mulia yaitu dalam

rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di negara tersebut.

38

BAB III

HUBUNGAN KERJASAMA INTERNATIONAL COOPERATION AND

DEVELOPMENT FUND (ICDF) TAIWAN DENGAN UNIVERSITAS

HASANUDDIN

A. International Cooperation and Development Fund (ICDF) Taiwan

1. Sejarah ICDF Taiwan

ICDF Taiwan sebagai lembaga penyalur bantuan resmi Taiwan

mempunyai visi kemitraan, kemajuan dan pembangunan berkelanjutan

dengan tujuan meningkatkan kehidupan pedesaan, meningkatkan daya saing

industri dan pekerjaan, memperkuat kerjasama dengan organisasi

internasional dan mengejar bentuk pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan (ICDF Taiwan, 2018). Dengan dasar ini ICDF

Taiwan dibentuk dengan memperhatikan prinsip-prinsip pendirian ICDF

Taiwan yang dipengaruhi oleh Pasal 141 Konstitusi Republik of China (ROC)

Taiwan yang menetapkan bahwa “negara kita harus menumbuhkan kedekatan

baik dengan negara lain, mempromosikan kerja sama internasional,

memajukan keadilan internasional dan menjamin perdamaian dunia”.

Sejarah pembentukan ICDFTaiwan bermula ketika ROC mengirimkan

misi pertanian pertamanya ke Vietnam pada tahun 1959. Pada saat itu Taiwan

sendiri masih merupakan negara berkembang. Pada tahun 1961, di bawah

Operation Vanguard, misi teknis membantu memperbaiki produksi pertanian

di banyak negara Afrika yang baru merdeka. Pada tahun 1962, satuan tugas

Operasi Vanguard kemudian diperluas peranannya yang kemudian namanya

39

pun di tetapkan menjadi Komite Kerjasama Teknik Sino-Afrika (SATCC),

sebuah badan permanen yang bertanggung jawab untuk kerjasama pertanian

dengan negara-negara Afrika, yang kemudian bergabung menjadi Komite

Kerjasama Teknik Internasional (CITC) pada tahun 1972. Organisasi ini

mempelopori kerja sama teknis luar negeri ROC, membantu negara-negara

mitra dengan pembangunan pertanian mereka. Bersamaan dengan itu, Taiwan

mulai memasuki masa pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dan akhirnya pada

tahun 1989, pemerintah membentuk Dana Kerjasama Ekonomi Pembangunan

Internasional atau International Economic Cooperation and Development

Fund (IECDF) untuk memberikan bantuan ekonomi kepada mitra

pembangunan (ICDF Taiwan, 2010).

Karena berbagai proyek pengembangan kooperatif yang semakin hari

semakin berkembang dan jumlah misi teknis luar negeri semakin meningkat

maka pemerintah ROC membubarkan IECDF pada tahun 1996, dan

membentuk sebuah organisasi independen, International Cooperation and

Development Fund (TaiwanICDF). Tahun inilah yang menjadi catatan sejarah

terbentuknya ICDF Taiwan sebagai lembaga pelaksana teknis bantuan luar

negeri Taiwan yang kemudian CITC dilebur ke dalam ICDF Taiwan (ICDF

Taiwan, 2010).

Dalam penyaluran bantuannya, untuk memastikan bantuan yang

diberikan senantiasa terintegrasi dan terjaga dimasa depan membuat Taiwan

membentuk International Cooperation and Development Fund (ICDF

Taiwan) pada tahun 1996 dengan nilai inti yaitu "kemajuan, pembangunan

40

dan kemanusiaan". Nilai-nilai ini yang menjadi ladasan utama dalam setiap

upaya kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara, organisasi

internasional dan mitra kerjasama internasional yang lain. Tujuannya untuk

mengurangi kemiskinan, memperkuat hak asasi manusia dan kesejahteraan,

dan mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi.

41

Gambar 1. Struktur Organisasi ICDFTaiwan

Sumber: ICDF Taiwan http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=5400&CtNode=29847&mp=2

Humanitarian

Assistance

Department Public Health

and Medicine

Board of

Supervisors

Consultative

Committee

Secretary

General

Deputy

Secretary

General

Public

Relations

Office

Technical

Cooperation

Departemen

Lending and

Investment

Departemen

t

International

Education and

Training

Departement

Research, Development

and Evaluation Office

Latin American and

Caribbean Devision

Investment

Devision

Lending Devision

Training Devision

East Asian and

Pasific Devision

West Asian and

African Devision

Education Devision

General Service

Devision

Procurements

Devision

Information Devision

Departement Aid

Devision

General

Affairs

Departement

Accounting

Office

Financial

Affairs Office

Auditing Office

Human

Resource

Office

Legal

Affairs

Office

Board of

Directors

Chairman

http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=5400&CtNode=29847&mp=2

42

Dalam kerjasama ICDF Taiwan d luar negeri. Sumber pendanaan

ICDF Taiwan berasal dari dana awal sebesar NT $ 11,6 miliar yang

merupakan nilai bersih dari dana yang dimiliki oleh IECDF pada saat

pembubarannya. Sumber pendanaan tersebut meliputi dana umum, bunga,

pengembalian investasi, dan pendapatan dari komisi oleh pemerintah atau

lembaga lainnya. Per 31 Desember 2016, total saldo yang ada sekitar NT $

15,79 miliar.

Tahun 2016, total anggaran untuk urusan kerjasama dan

pengembangan internasional Taiwan yang memenuhi definisi OECD tentang

bantuan pembangunan resmi (ODA) adalah NT $ 9,76 miliar. Dari jumlah

tersebut, ICDF Taiwan ditugaskan oleh Kementerian Luar Negeri atau

Ministry of Foreign Affairs (MOFA) Taiwan untuk menangani urusan

kerjasama teknis luar negeri dimana pengeluaran pelaksanaan aktualnya

adalah NT $ 1,15 miliar. Disamping itu juga ICDF Taiwan menggunakan NT

$ 321.88 juta dari dana sendiri untuk pengeluaran operasional. Pengeluaran

untuk pekerjaan dan operasi yang ditugaskan oleh MOFA yang didanai oleh

ICDF Taiwan mencapai sekitar NT $ 1,48 miliar.

Untuk lebih terstrukturnya kerjasama yang dimiliki, ICDF Taiwan

memiliki strategi Kerjasama Internasional Jangka Menengah hingga Jangka

Panjang, strategi yang dimaksud adalah:

1. Pada bulan September 2009, Taiwan menerbitkan White Paper

pertamanya tentang Kebijakan Bantuan Luar Negeri, yang

mendefinisikan tema dan strategi yang terkait dengan bantuan

43

Taiwan. White Paper menggemakan Deklarasi Paris OECD tentang

Efektivitas Bantuan, sambil juga menekankan perlunya bantuan

dari luar negeri untuk berfokus pada tujuan, proses hukum dan

administrasi yang tepat.

2. Pada bulan Mei 2010, Dewan Legislatif Yuan selanjutnya

menyetujui pembacaan ketiga Undang-Undang Kerjasama dan

Pembangunan Internasional. Perundang-undangan ini menjelaskan

cakupan partisipasi Taiwan dalam komunitas kerjasama dan

pengembangan internasional, dan tujuan dan prosedur operasional

ICDF Taiwan. Tindakan tersebut selanjutnya menetapkan bahwa

bantuan luar negeri diberikan semata-mata berdasarkan

pertimbangan profesional dan diberikan secara transparan.

3. Menanggapi langkah-langkah ini, ICDF Taiwan telah mengalami

masa restrukturisasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk

meningkatkan kapasitas kelembagaan dan alokasi sumber daya

profesional, dan memberikan posisi yang baik untuk memenuhi

tujuan yang ditetapkan dalam Tinjauan Strategis Kerjasama

Internasional Jangka Menengah sampai Jangka Panjang 2012-2012.

Sebagai organisasi bantuan luar negeri Taiwan yang berdedikasi,

ICDF Taiwan harus berusaha menjadi pemangku kepentingan yang

bertanggung jawab dimata komunitas pembangunan internasional.

Untuk memenuhi trend terkini dalam kerjasama dan pengembangan

internasional, White Paper for Foreign Aid Policy pemerintah AS mengambil

44

Tujuan Pembangunan Milenium PBB sebagai kerangka kerja utamanya.

Akuntansi untuk pertimbangan praktis mengenai keunggulan teknologi

spesifik Taiwan dan kekuatan sektor industri tertentu, ICDF Taiwan telah

memilih sejumlah prioritas operasional, yang akan menentukan strategi dan

arahan inisiatif bantuan luar negeri kami ke masa yang akan datang.

Disaat yang bersamaan, ICDF Taiwan akan menerapkan strategi

pembangunan negara-negara mitra, mengadopsi pendekatan pragmatis untuk

bersama-sama mengembangkan program kerjasama yang konkrit dan dapat

dilaksanakan dengan mitra semacam itu dan berusaha untuk mempromosikan

visi jangka panjang mereka untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Seperti

inilah ICDF Taiwan akan terus bergerak dalam penerapan kerjasama

internasionalnya.

Berdasarkan arahan yang termuat dalam visi dan tujuan ICDF Taiwan,

berbagai upaya terus dilakukan untuk mempromosikan berbagai tugas dan

tanggung jawab berdasarkan Pasal 7 piagam pendiri ICDF Taiwan, sebagai

berikut:

1. Memfasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi di negara-negara

mitra

2. Mempromosikan hubungan ekonomi yang lebih baik dengan

negara-negara mitra

3. Bekerjasama dengan organisasi internasional, institusi atau

pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi

di negara-negara mitra

45

4. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi internasional

atau negara-negara yang terkena dampak bencana alam

5. Memberikan pelatihan teknis dan sumber daya manusia kepada

negara-negara mitra, dan memberikan bantuan teknis atau layanan

untuk mendorong kapasitas industri

6. Mengoperasikan misi luar negeri untuk memperbaiki dan

mengembangkan sektor pertanian, industri, ekonomi, medis dan

pendidikan di negara mitra

7. Inisiatif lain yang dirancang untuk mendukung ker