TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP

PEMBATALAN ISI AKTA MELALUI PUTUSAN HAKIM

NOTARY LEGAL LIABILITY AGAINST REVOCATION OF DEED THROUGH THE JUDGMENT OF JUDGES

Oleh:

AHMAD PERDANA PUTRA

B022171068

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

i

HALAMAN JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP

PEMBATALAN ISI AKTA MELALUI PUTUSAN HAKIM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister pada

Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

AHMAD PERDANA PUTRA

B022171068

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

ii

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP

PEMBATALAN ISI AKTA MELALUI PUTUSAN HAKIM

Disusun dan diajukan oleh:

AHMAD PERDANA PUTRA

B022171068

Untuk Tahap SEMINAR HASIL PENELITIAN

Pada Tanggal……………………………

Menyetujui,

Komisi Penasehat:

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, SH., MH. NIP. 196611301990021001 NIP. 197305082003122001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H NIP. 19641123 199002 2 001

iii

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ahmad Perdana Putra

Nim : B022171068

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul

Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pembatalan Isi Akta

Melalui Putusan Hakim adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan

merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang

buka karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan

ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian

atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa

menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas

perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.

Makassar, 3 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,

Ahmad Perdana Putra NIM. B022171068

iv

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu

melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah

Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan segala

kerendahan hati saya panjatkan syukur Alhamdulillah karena telah

diizinkan oleh Allas SWT., untuk menyelesaikan hasil penelitian ini dalam

rangka penyelesaian Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin. Salawat dan salam tak lupa pula saya panjatkan

kepada Baginda Muhammad SAW., nabi yang telah menunjukkan umat

manusia jalan yang lurus jauh dari kebatilan.

Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan

bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan

ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih

begitu besar dan mendampingi penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah

ditargetkan. Terkhusus kepada Ibunda Fahrawati dan Ayahanda

Hasanuddin, S.Pd yang telah membesarkan penulis dengan penuh

perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan

menjaga penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, serta

do’a yang tak pernah putus. Kepada istri tercinta Adhe Fitria Masihu, SH.,

v

yang telah menemani penulis selama ini, memberikan dukungan dan

semangat yang tak lepas, dan telah mendampingi dengan tulus dan

penuh kasih.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terima kasih

kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina

Pulubuhu, S.Sos., M.A., beserta para Wakil Rektor dan

jajarannya.

2. Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Prof. Dr.

Muhammad Ali, S.E., M.S., beserta jajarannya.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr.

Farida Patittingi, S.H., M.Hum., beserta para Wakil Dekan dan

jajarannya.

4. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin, Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

5. Komisi Penasehat yang telah membimbing, memberikan

masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya

tesis ini, Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., selaku pembimbing

utama dan Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H selaku

pembimbing pendamping.

6. Komisi Penguji yang telah memberi saran dalam penyusunan

tesis ini, Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.,

Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., dan Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.

vi

7. Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah

berbagi ilmu.

8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam

kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis.

9. Teman seperjuangan Auntentik 2017, atas kebersamaan dan

persaudaraan selama ini.

10. Seluruh teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu

per satu, atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk

penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, namun

tetap berharap dapat memberikan manfaat bagi dunia keilmuan dan

semua pembaca tesis ini umumnya.

Makassar, 3 Januari 2021

Penulis

vii

ABSTRAK

AHMAD PERDANA PUTRA (B022171068) Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pembatalan Akta Melalui Putusan Hakim (dibimbing oleh Musakkir, dan Andi Tenri Famauri Rifai).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap pembatalan akta yang dibuatnya melalui putusan hakim, dan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat dibatalkannya sebagian akad dalam akta yang dibuat Notaris.

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah dan mengkaji beberapa undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, dan pendekatan konseptual yaitu menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pembatalan akta Notaris melalui putusan pengadilan dan pertanggungjawaban Notaris. Adapun jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku dan jurnal, pendapat ahli, serta internet atau website resmi. Bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan yang dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian pertama, pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap pembatalan isi akta dapat berupa pertanggungjawaban secara administrasi, secara perdata, maupun secara pidana sebagaimana ketentuan dalam UUJN. Dalam kasus yang diteliti, Notaris selaku Tergugat II tidaklah dibebankan pertanggungawaban sebagaimana disebutkan di atas. Karena dalam putusan majelis hakim hanya menghukum Notaris untuk patuh dan tunduk pada putusan tersebut. Kedua, dalam akta yang dibuat oleh Notaris tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak, karena dalam menjalankan jabatannya Notaris tersebut belum mampu menjaga integritasnya sebagai pejabat umum yang menghasil akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan.

Kata Kunci: Notaris, Pembatalan Akta, Pertanggungjawaban Hukum,

Putusan Hakim

viii

ABSTRACT

AHMAD PERDANA PUTRA (B022171068) Notary Legal Liability Against

Revocation of Deed Through the Judgment of Judges (Supervised by

Musakkir, and Andi Tenri Famauri Rifai).

This research aims to analyze the legal liability of notary against the

cancellation of the deed made through the decision of the judge, and the

guarantee of legal certainty for the affected party due to insurance some of

the contract in notarized deed.

The type of research used is the type of normative legal research

using the method of law approach by reviewing and reviewing some laws

relating to the legal issues studied, and the conceptual approach is to

study the views and doctrines relating to the cancellation of notarial deed

through the decision of the notary and the notarized liability. The type of

legal material is the primary legal material, secondary legal material, and

non-legal materials that are sourced from legislation, judges, books and

journals, expert opinion, as well as the Internet or official website. The

acquired legal material is collected through a literature study method that

is analyzed prescriptively with deductive methods.

The first research result, notary legal liability against the

cancellation of the deed can be either an administrative, civil or criminal

liability as stipulated in the UUJN. In the case of investigation, notary as

defendant II shall not be held accountable as mentioned above. Because

in the judgment of the Tribunal judges only sentenced the notary to obey

and submit to the ruling. Secondly, in the deed made by the notary does

not provide legal certainty for the parties, because in the exercise of his

position the notary has not been able to maintain its integrity as a general

officer who proceeds authentic deed with the power of perfect proof in

court.

Keywords: Judge's Verdict, Legal Liability, Notary, Revocation of Deed.

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................. i

LEMBAR PERSETUJUAN .................................................................. ii

PENYATAAN KEASLIAN ................................................................... iii

KATA PENGANTAR ........................................................................... iv

ABSTRAK ........................................................................................... vii

ABSTRACT ......................................................................................... viii

DAFTAR ISI ......................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1

B. Rumusan Masalah .......................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 8

D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 9

E. Orisinalitas Penelitian ..................................................................... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 13

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .................................................... 13

1. Notaris sebagai Pejabat Publik ................................................. 17

2. Kewenangan Notaris ................................................................. 18

3. Kewajiban dan Larangan Notaris .............................................. 22

B. Akta Notaris sebagai Akta Otentik .................................................. 30

C. Pembatalan Akta Notaris ................................................................ 37

D. Itikad Baik ....................................................................................... 44

E. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama ........................................ 46

1. Prinsip-Prinsip Dasar Kekuasaan Mengadili ............................. 46

2. Kekuasaan Kehakiman Peradilan Agama ................................. 47

F. Landasan Teori ............................................................................... 51

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum ........................................... 51

2. Teori Kepastian Hukum ............................................................. 56

x

G. Kerangka Pikir ................................................................................ 58

H. Definisi Operasional ....................................................................... 58

BAB III METODE PENELITIAN ........................................................... 61

A. Tipe Penelitian ................................................................................. 61

B. Jenis Pendekatan ............................................................................ 61

C. Sumber Bahan Hukum .................................................................... 62

D. Pengumpulan Bahan Hukum ........................................................... 63

E. Analisis Bahan Hukum .................................................................... 63

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................. 65

A. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pembatalan

Isi Akta yang Dibuatnya Melalui Putusan Hakim ............................ 86

B. Jaminan Kepastian Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan Akibat

Dibatalkannya Isi Akta yang Dibuat Notaris .................................... 87

BAB V PENUTUP ................................................................................ 96

A. Kesimpulan ..................................................................................... 96

B. Saran .............................................................................................. 97

DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu senantiasa membutuhkan

hubungan dan menjalin kerja sama dengan manusia lain. Dalam hidup

bermasyarakat manusia mempunyai kebutuhan hidup yang

beranekaragam. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin

beragam yang menyebabkan hubungan maupun kerja sama yang terjadi

juga semakin kompleks. Dalam menjalin suatu hubungan maupun kerja

sama, yang terpenting adalah kata sepakat diantara kedua belah pihak.

Kesepakatan tersebut harus saling menguntungkan para pihak yang

bersepakat. Suatu kesepakatan akan mengikat kedua belah pihak dalam

suatu perjanjian, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan

sebagainya yang melibatkan dua orang atau lebih.

Awalnya perjanjian yang terjadi hanya berupa perjanjian lisan yang

hanya mengutamakan pada azas kepercayaan satu sama lain. Seiring

dengan berjalannya waktu, perjanjian lisan tidak dapat memenuhi

kebutuhan sebagai alat bukti di kemudian hari yang berupa akta otentik

dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum. Suatu kepastian

hukum itu dapat diperoleh dari perjanjian tertulis yang dibuat oleh pejabat

yang berwenang, sehingga keotentikan akta sebagai bukti yang memiliki

kedudukan pembuktian di pengadilan terjamin. Salah satu pejabat yang

2

berwenang untuk membuat perjanjian tertulis yang dapat digunakan

sebagai alat bukti di kemudian hari adalah Notaris.

Peran notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh menteri

atau pejabat yang ditunjuk semakin besar terkait dengan semakin

maraknya orang-orang membuat perjanjian atau perikatan. Hal ini terjadi

karena notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang mampu

memberi perlindungan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Undang-undang menyatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang

diberi mandat untuk membuat akta otentik, sebab akta yang dibuat notaris

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dikarenakan sifat otentik

yang dimiliki atas akta-akta yang dibuatnya.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya

disebut UUJN). Notaris merupakan suatu profesi yang dilatarbelakangi

dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan

pelatihan khusus, hal ini menuntut notaris untuk memiliki pengetahuan

yang luas serta tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum.

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus memegang teguh dan

menjunjung tinggi martabat profesinya. Dalam melayani kepentingan

umum, notaris dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia

serta keinginan yang berbeda-beda dari para pihak yang datang kepada

3

notaris untuk dibuatkan suatu akta otentik atau sekedar legalisasi sebagai

bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya. Notaris dalam

menjalankan tugasnya harus berdasar kepada Kode Etik Notaris dan

UUJN.

Kewenangan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

UUJN dengan profesinya sebagai pembuat akta otentik disertai dengan

perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis

telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang

tentunya memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum

yang berintikan kebenaran dan keadilan. Memahami syarat-syarat

otentisitas dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris, sangat penting

untuk menghindari secara preventif adanya cacat yuridis akta notaris yang

dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta notaris itu,

serta memudahkan setiap notaris dalam membuat akta-akta notaris

sesuai dengan UUJN dan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku.1

Notaris dibebankan tanggung jawab yang besar atas setiap

tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaannya, dalam hal ini

mengenai pembuatan akta otentik. Tanggung jawabnya tidak hanya

terbatas saat pembuatan akta, melainkan sepanjang akta yang dibuat oleh

seorang Notaris digunakan para pihak maka sepanjang itu pula Notaris

harus selalu sedia bertanggung jawab atas keontetikan akta yang

dibuatnya. Bukan hanya itu, Notaris juga bertanggung jawab atas

1Peter E. Latumeten, Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi

Hukumnya, Tuma Press, Jakarta, 2011, hal. 31

4

kebenaran isi akta yang dibuatnya agar tidak mengakibatkan kerugian

bagi salah satu pihak yang datang menghadap kepadanya.

Oleh sebab itu, seorang Notaris dituntut untuk bersikap hati-hati

dan teliti dalam membuat akta otentik bagi para pihak yang datang

menghadap kepadanya, agar akta yang dibuatnya tidak menimbulkan

kerugian bagi salah satu pihak yang mengakibatkan pihak yang merasa

dirugikan mengajukan pembatalan baik sebagian atau seluruhnya isi akta

melalui putusan pengadilan. Seperti contoh kasus pembatalan Akta Akad

Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan dengan Menggunakan

Prinsip Murabahah2 tertanggal, 31 Juli 2013 dalam Putusan Nomor

1957/Pdt.G/2018/PA.JS. Dalam putusan tersebut Tergugat I dan Tergugat

II melakukan perubahan pada Akta Akad Pembiayaan Investasi

Pengalihan Pembiayaan dengan Menggunakan Prinsip Murabahah yang

mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Berdasarkan salinan Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS.,

yang diakses dari website resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

diketahui bahwa gugatan ini disebabkan adanya perbuatan melawan

hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang

mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Tergugat I berdasarkan Surat

Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan telah menyetujui

permohonan pengajuan pembiayaan Penggugat, dengan demikian telah

2Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal

dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan, bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

5

terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I untuk melahirkan

suatu hubungan hukum berdasarkan Akad Pembiayaan Investasi

Pengalihan Pembiayaan dengan Menggunakan Prinsip Murabahah.

Dalam perjanjian tersebut, Penggugat memberikan jaminan berupa 10

(sepuluh) unit truk Isuzu FVM 34 Q (5450), 6x2 240 PS Plus tangki High

Blow with PTO; 13 (tiga belas) unit truck tronton (6x4) Merk Isuzu Giga

Fvz 34 P (baru) termasuk karoseri Dump Truck; 2 (dua) unit truck tronton

Isuzu Giga Fvz 34 P termasuk karoseri Fiat bed (Loss Bak); 2 (dua) unit

Hyundai Excavator R220-9SH; 20 (dua puluh) unit truck Merk Isuzu Giga,

dengan tipe FVM 34 Q (5450) 6x2 240 PS Plus Tangki High Blow with

PTO. Dengan demikian, Penggugat memberikan jaminan kendaraan

sebanyak 47 unit.

Selain jaminan berupa kendaraan dan alat-alat berat sebagaimana

disebutkan di atas, Tergugat juga mewajibkan Penggugat untuk

menyerahkan jaminan tambahan dengan alasan adanya restrukturisasi,

sehingga Penggugat dengan terpaksa menyerahkan jaminan tambahan

berupa Sertipikat Hak Milik seluas 13.676 m2 (tiga belas ribu enam ratus

tujuh puluh enam meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik seluas 37.618

m2 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas meter persegi), yang

terletak di Kelurahan Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten

Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan.

Namun pada tanggal 23 November 2015 tanpa alasan yang sah

dan tanpa adanya permasalahan secara tiba-tiba Tergugat I menyodorkan

6

untuk ditandatangani Penggugat berupa Addendum Perjanjian

Pembiayaan Murabahah ,dan Addendum Jaminan Fiducia di mana isi

pokok dari Addendum Perjanjian Murabahah, dan Addendum Fiducia

tersebut menyebutkan bahwa “Merubah [sic] tentang Jaminan yang

awalnya berupa 47 Unit kendaraan dan alat berat menjadi 37 unit

kendaraan dan alat berat’’, padahal Tergugat telah memenuhi segala

peryaratan yang diwajibkan kepadanya. Hal yang kemudian

mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu dalam perjanjian terdapat

perubahan jumlah unit kendaraan dan alat berat yang semula 47 unit

menjadi 37 unit, namun jumlah yang harus dibayarkan oleh Penggugat

tetap dan tidak berubah yaitu seharga dengan 47 unit kendaraan dan alat

berat. Bahkan, sejak awal segala berkas-berkas perjanjian tidak pernah

diberikan kepada Penggugat. Hal ini tentu menunjukkan bahwa sejak awal

Tergugat I tidak memiliki itikad baik dalam melakukan perjanjian dengan

Penggugat. Ini tentunya bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3)

KUHPerdata bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan

asas itikad baik.

Di sisi lain, Tergugat I tidak hanya menunjukkan tidak adanya itikad

baik dalam melaksanakan perjanjian dengan Penggugat, akan tetapi

Tergugat I dan Tergugat II (Notaris yang membuat akta perjanjian fidusia

antara Tergugat I dan Penggugat) juga telah melakukan serangkaian

tindak kejahatan terhadap hak-hak orang lain yang mengakibatkan

kerugian. Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perubahan terhadap

7

akta Fidusia secara sepihak dengan mengubah jumlah unit kendaraan

dan alat berat yang harus diberikan kepada Penggugat, sementara jumlah

kewajiban yang harus dibayarkan Penggugat tidak berkurang dengan

tetap sejumlah dengan harga 47 unit kendaraan dan alat berat.

Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat

dalam putusan tersebut, yaitu menyatakan Tergugat I telah melakukan

perbuatan melawan hukum, menyatakan addendum perjanjian

pembiayaan Murabbahah, dan addendum fidusia, serta semua perjanjian

yang dibuat batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat, serta menghukum Tergugat II Konvensi untuk tunduk dan patuh

terhadap putusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik

untuk menganalisis terkait pertanggungjawaban Notaris dalam hal adanya

pembatalan akad atau isi dalam akta yang dibuatnya melalui putusan

pengadilan yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Karena

apabila melihat putusan tersebut sesungguhnya tidak ditemukan bentuk

pertangggungjawaban hukum apa yang diberikan majelis hakim kepada

Notaris selaku Tergugat II yang juga pada dasarnya telah melakukan

perbuatan melawan hukum. Hal ini perlu dianalisis dikarenakan tujuan

para pihak menggunakan jasa Notaris yaitu untuk mendapatkan kepastian

dan perlindungan hukum atas kesepakatan atau perjanjian yang telah

dilakukan keduanya, namun apabila akta Notaris yang dibuat tersebut

ternyata menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, artinya tujuan

utama menggunakan Notaris untuk mendapatkan perlindungan dan

8

kepastian hukum tidak terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan profesionalitas

seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya, apalagi jika kerugian

yang timbul tersebut atas dasar kesengajaan dan kerjasama dengan salah

satu pihak.

Selain itu, penulis juga tertarik untuk menganalisis terkait kepastian

hukum yang diberikan kepada para pihak dalam kaitannya akta notaris

yang dibuat tidak akan merugikan sala h satu pihak. Kepastian hukum

merupakan hak konstitusional setiap warga Negara sebagaimana termuat

dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Karena kepastian hukum merupakan

hak konstitusional setiap Warga Negara Indonesia dan merupakan bagian

dari Hak Asasi Manusia (HAM), maka telah menjadi kewajiban bagi

Negara dan semua pihak untuk memastikan pemenuhannya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap

pembatalan isi akta yang dibuat melalui putusan hakim?

2. Apakah jaminan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan

akibat dibatalkannya sebagian akad dalam akta yang dibuat

Notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum Notaris

terhadap pembatalan isi akta yang dibuatnya melalui putusan

hakim.

9

2. Untuk menganalisis jaminan kepastian hukum bagi pihak yang

dirugikan akibat dibatalkannya sebagian akad dalam akta yang

dibuaut Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dengan adanya

penelitian ini:

1. Teoretis

Secara teoretis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini

adalah:

i. Menjadi masukan dan bahan referensi baru di bidang ilmu

hukum khususnya terkait dengan pembuatan atau penyusunan

akad dalam akta notaris sehingga tidak terjadi pembatalan

sebagian akad yang dapat merugikan salah satu pihak.

ii. Menjadi sumber pengetahuan baru bagi mahasiswa khususnya

mahasiswa kenotariatan mengenai hal-hal yang wajib

diperhatikan dalam pembuatan akta notaris sehingga dapat

memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang datang

mengahadap kepadanya.

2. Praktis

Secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

i. Menjadi masukan bagi notaris dalam membuat akta agar tetap

memerhatikan kaidah-kaidah yang telah diatur, kode etika

10

jabatan notaris, dan hak-hak para pihak yang harus dilindungi

oleh notaris.

ii. Menjadi tambahan informasi bagi para pihak sebelum

menghadap kepada Notaris bahwa terdapat hak-hak mereka

yang dilindungi oleh hukum dan telah diberi jaminan kepastian

hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

1) Tesis dengan Kedudukan Hukum Perubahan Salinan Akta

dalam Perjanjian Kerjasama, yang disusun oleh Andi Waffiyah

pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, Makassar Tahun 2019. Tulisan ini membahas dua

rumusan masalah yaitu Pertama, bagaimana kekuatan hukum

perubahan salinan akta dalam perjanjian kerjasama? Kedua,

bagaimana pertanggungjawaban notaris pengganti dalam

perubahan salinan akta yang dibuatnya? Pada tulisan ini juga

terdapat perbedaan terkait objek yang akan dikaji, yaitu pada

penelitian ini membahas terkait perubahan salinan akta dalam

perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Notaris Pengganti.

Sedangkan dalam penelitian yang penulis susun membahas

terkait kepastian hukum bagi para pihak dalam suatu perjanjian,

dan pertanggungjawaban hukum bagi notaris yang karena akta

yang dibuatnya mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

11

2) Tesis dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan

Akta Notaris Oleh Hakim Melalui Putusan Pengadilan, yang

disusun oleh Angga pada Program Studi Kenotariatan Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar Tahun 2019. Tulisan

ini membahas dua rumusan masalah yaitu Pertama, Apa bentuk

pelanggaran yang menjadi penyebab pembatalan akta notaris

oleh hakim putusan pengadilan? Kedua, Bagaimanakah implikasi

hukum dari pembatalan akta notaris oleh hakim melalui putusan

pengadilan bagi para pihak? Pada tulisan ini meskipun sama-

sama membahas tentang pembatalan akta Notaris melalui

putusan hakim, akan tetapi yang menjadi objek kajian berbeda.

Objek kajian dalam tesis ini yaitu bentuk pelanggaran yang

menjadi penyebab pembatalan akta notaris oleh hakim putusan

pengadilan, dan implikasi hukum dari pembatalan akta notaris

oleh hakim melalui putusan pengadilan bagi para pihak.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan

tanggung jawab notaris dan jaminan kepastian hukum bagi para

pihak atas suatu perjanjian yang dibatalkan melalui putusan

hakim.

3) Jurnal dengan Judul Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap

Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan, yang disusun oleh

Lidya Christina Wardhani pada Journal Lex-Renaissance UII:

Vol. 2, No.1 Januari 2017. Tulisan ini membahas dua rumusan

12

masalah yaitu Pertama, bagaimana tanggung jawab

Notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan?

Kedua, bagaimana akibat hukum terhadap Notaris/PPAT karena

dibatalkannya suatu akta otentik oleh Pengadilan? Pada tulisan

ini juga terdapat perbedaan terkait objek yang akan dikaji.

Meskipun dalam jurnal tersebut juga membahas tentang

tanggung jawab notaris pada rumusan masalah pertama.

Namun pada usulan penelitian yang penulis susun

mengkhususkan pada pembatalan sebagian akad dalam akta

notaris, sehingga yang dibatalkan bukan akta notarisnya

melainkan sebagian akad yang terdapat dalam akta notaris.

Kemudian pada rumusan masalah kedua terdapat perbedaan

yaitu pada jurnal tersebut di atas, yang dibahas terkait akibat

hukum dari pembatalan akta terhadap Notaris/PPAT, sedangkan

pada penelitian yang penulis susun membahas kepastian hukum

terhadap pihak yang dirugikan sebagai akibat pembatalan

perjanjian dalam akta yang dibuat Notaris.

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan

dalam bahasa Belanda disebut dengan van notaris,3 secara kebahasaan

notaris berasal dari kata notarius untuk tunggal dan notarii untuk jamak.

Notarius merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi

untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namum

fungsi notarius pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada

saat ini. Terdapat pendapat lain mengatakan, bahwa nama notarius

aslinya berasal dari nota literia yang artinya menyatakan suatu perkataan.4

Menurut Lumban Tobing G.H.S., notaris adalah pejabat umum yang

satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu

peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk

dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya,

menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya,

semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum

tidak juga ditugas.5

3Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hal14 4Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII

Press, Yogyakarta, 2016, hal.7-8 5G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1992, hal.31

14

Tan Thong Kie berpendapat bahwa seorang notaris biasanya

dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh

nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta

ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang

kuat dalam suatu proses hukum.6

Pengertian notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:

”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Pengertian dalam UUJN di atas merujuk pada tugas dan wewenang

yang dijalankan oleh notaris, artinya notaris memiliki tugas sebagai

pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta

kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.7Sehingga dapat dipahami

bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan

wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang

otentik

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-

Undang Jabaran Notaris, bahwa notaris berwenang membuat akta otentik

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan

oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

6Tan Thong Kie, 2011, Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta, PT, Ichtiar

Baru Van Hoeve, hal. 444 7Ibid., hal. 33

15

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian

tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh

undang-undang.

Selain dari kewenangan tersebut di atas, notaris juga merupakan

suatu jabatan publik yang mempunyai karasteristik sebagai berikut:8

a. Sebagai jabatan, yang berarti bahwa notaris sebagai jabatan

merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat

oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertetnu

(kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai

suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang

diberikan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar

jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan

wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang notaris

melakkan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan,

dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri

yang membidangi kenotariatan. Notaris meskipun secara

administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak

berarti notaris menjadi subordinatif (bawahan) dari pemerintah.

8Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT. Refika

Aditama, Bandung, 2008, hal. 32-36

16

Akan tetapi, notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat

mendiri (autonomous), tidak memihaksiapapun (impartial), tidak

tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam

menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak

yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya,

meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah,

melainkan notaris hanya menerima honorariun atau imbalan jasa

dari masyarakat yang telah dilayaninya, dan memberikan

pelayanan cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat, dlaam bentuk

kehadirannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang

memerlukan dokumen hukum (akta) autentik dlaam bidang hukum

perdata. Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani

masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut

biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat

dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pada asasnya setiap orang diangkat sebagai notaris adalah pejabat

umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik tanpa terkecuali

sepanjang tidak ditunjuk pejabat lain oleh undang-undang yang secara

tegas memberikan kewenangan kepada pejabat lain tersebut.9

9Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta,

Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 8-9

17

1. Notaris Sebagai Pejabat Publik

Jabatan Notaris diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, maka

Notaris adalah suatu jabatan yang melaksanakan sebagian kegiatan tugas

negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk

membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang

menghadap. Seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara

dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui menteri yang bidang tugas

dan tanggung jawabnya meliputi bidang Kenotariatan. Notaris sebagai

pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya harus memiliki kriteria

sebagai berikut:1 0

1) Berjiwa Pancasila;

2) Taat kepada hukum, sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris; dan

3) Berbahasa Indonesia yang baik.

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam

masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris

biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat

memperoleh nasihat hukum. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan

(konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam

proses hukum.1 1 Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figuur)

yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang

tandatangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat,

1 0Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010,

hal. 86 1 1Tan Thong Kie, Op.Cit.

18

seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya

(onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut dan yang membuat

suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan

datang.1 2

2. Kewenangan Notaris

Kewenangan sama artinya dengan wewenang yaitu hak dan

kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (authority) sebagai hak

atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk memengaruhi

tindakan orang lain, agar sesuatu yang dilakukan sesuai dengan yang

diinginkan.1 3 Wewenang Notaris berdasarkan hukum administrasi dapat

diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang baru kepada suatu

jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum1 4

yang dulu kewenangan itu tidak atau belum dimiliki oleh organ atau

lembaga yang lain. Notaris memiliki kewenangan yang diciptakan serta

diberikan UUJN oleh karena itu kewenangan Notaris tidak diperoleh dari

lembaga lain, melainkan secara langsung diperoleh dari UUJN yang

mengatur secara tegas mengenai tugas jabatannya. Notaris memiliki

kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.

Wewenang Notaris dapat dilaksanakan serta dijalankan hanya

sebatas pada yurisdiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan

ditetapkan di dalam UUJN dan dalam kewenangannya tersebut seorang

1 2Ibid., hal. 448. 1 3Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan

Pengembangan Bahasa, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hal. 1.170. 1 4M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notari, Yogyakarta,

UII Press, 2017, hal. 22.

19

Notaris dapat melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum sesuai

keinginan para pihak yang membutuhkan selama keinginan tersebut tidak

bertentangan dengan Undang-Undang, Pancasila dan ketertiban umum.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 UUJN tersebut dapat dibagi menjadi

3 kewenangan yaitu:1 5

a) Kewenangan Umum Notaris

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa salah satu

kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Akta yang harus

dibuat oleh seorang Notaris yaitu terkait dengan semua perbuatan,

perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu aturan hukum untuk

dibuat dan yang dikehendaki oleh orang yang bersangkutan. Beberapa

akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi

wewenang pejabat atau instansi lain. Salah satu aktanya adalah akta

risalah lelang, khusus mengenai pembuatan akta tersebut Notaris harus

mengikuti berbagai tahapan dan prosedur yang kemudian dinyatakan lulus

oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan wewenang yang dimiliki

seorang Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN yakni

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memformulasikan

keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan

memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Kehendak para pihak

kemudian dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk akta Notaris yang

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga tidak perlu

1 5Habib Adjie, Hukum Notariat Indonesi, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris, Bandung, Refika Aditama, 2007, hal.78.

20

dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti tulisan yang lainnya. Jika

misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar,

maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan

pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Teori kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum1 6 menurut

utrech, teori tersebut mengandung dua pengertian yaitu:

1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

dilakukan oleh negara terhadap individu.

b) Kewenangan Khusus Notaris

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN telah diatur terkait kewenangan

khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu:

1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal

surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu

buku khusus;

2) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya

di dalam suatu buku khusus;

1 6J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta, PT Prennahlindo,

2001, hal.120.

21

3) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan

yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam

surat yang bersangkutan;

4) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat

aslinya;

5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan

akta;

6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

7) Membuat akta risalah lelang.

c) Kewenangan Notaris yang Akan Ditentukan Kemudian

Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan kewenangan yang akan ditentukan

kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang

akan datang kemudian (ius constituendum).1 7 Wewenang Notaris yang

akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai

peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2

UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara1 8 bahwa

yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-

undang ini adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum

yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah

baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara

umum

1 7Ibid., hal.82 1 8Ibid., hal.83

22

3. Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya

mempunyai kewajiban yang ditentukan melalui hukum yang diatur di

dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Kewajiban notaris diatur dalam Pasal

16 ayat (1) UUJN yaitu:

a. Bertindak amanah jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya

sebagai bagian dari Protokol Notaris;

c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada

Minuta Akta;

d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta

berdasarkan Minuta Akta;

e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang

menentukan lain;

g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku

yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah

akta tidak dapat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta

akta, bulan, dan tahun pembuatannnya pada sampul setiap buku;

23

h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak

diterimanya surat berharga;

i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut

urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam phuruf I

atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar

Wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum, dalam waktu 5 (lima) hari pada

minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat

pada setiap akhir bulan;

l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama,

jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh

paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada

saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan

n. Menerima magang Calon Notaris

Kewajiban notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris yang

dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, seorang notaris wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik

2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan

notaris

24

3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan

4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung

jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi

sumpah jabatan notaris

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas

pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan

6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan

negara

7. Memberi jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk

masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium

8. Menetapkaan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor

tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang

bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari

9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan

kantornya dengan pilihan ukuran yaitiu 100 cm x 40 cm, 150 cm x

60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

a. Nama lengkap dan gelar yang sah;

b. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang

terakhir sebagai notaris;

c. Tempat kedudukan;

d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama

berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di

papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di

25

lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk

pemasangan papan nama dimaksud.

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang

diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi,

melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.

11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib

12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat

yang meninggal dunia

13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium

ditetapkan perkumpulan

14. Menjalankan jabatan notaris terutama dlaam pembuatan,

pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya,

kecuali alasan-alasan yang sah

15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam

melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling

memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati,

saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha

menjalin komunikasi dan tali silaturahmi

16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengna baik, tidak

membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya

17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut

sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain

namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:

26

a. UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris;

c. Isi sumpah Jabatan Notaris;

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris

Indonesia.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UUJN dan Pasal 3 Kode Etik

Notaris, maka notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, selain

memiliki kewajiban yang harus dijalankan juga harus tunduk pada

larangan yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas jabatannya.

Larangan bagi Notaris merupakan ketentuan-ketentuan yang melarang

Notaris untuk melakukan sesuatu hal. Pasal 17 UUJN menentukan

larangan bagi notaris, bahwa notaris dilarang:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja

berturut- turut tanpa alasan yang sah;

3. Merangkap sebagai pegawai negeri;

4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

5. Merangkap jabatan sebagai advokat;

6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha

milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau

Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.

27

8. Menjadi Notaris Pengganti; atau

9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama,

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan

dan martabat jabatan Notaris.

Apabila seorang notaris melanggar larangan yang tersebut dalam

Pasal 17 ayat (1) UUJN tersebut diatas maka notaris tersebut dapat

dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Peringatan tertulis;

b. Pemberhentian sementara;

c. Pemberhentian dengan hormat, atau

d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selanjutnya Kode Etik juga mengatur larangan terhadap notaris,

yang diatur dalam Pasal 4 yaitu notaris dan orang lain yang memangku

dan menjalankan jabatan notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang

ataupun kantor perwakilan

2. Memasang pagan hama dan/atau tulisan yang berbunyi

“Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor

3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun

secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dna

jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau

elektronik, dalam bentuk:

a. Iklan;

28

b. Ucapan selamat;

c. Ucapan belasungkawa;

d. Ucapan terima kasih;

e. Kegiatan pemasaran;

f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan,

maupun olahraga;

4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada

hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau

mendapatkan klien

5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah

dipersiapkan oleh pihak lain

6. Mengirim minuta kepada klien untuk ditanda tangani

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang

berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan

langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui

perantara orang lain

8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan

dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan

tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap

membuat akta padanya

9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung

yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat

dengan sesana rekan notaris

29

10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan

jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan

perkumpulan

11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus

karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu

dari notaris yang bersangkutan

12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta

yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi

dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan

sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-

kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka

notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat

yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara

yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah

timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang

bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yangbbersifat

ekslusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu

instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi

notaris lain untuk berpartisipasi

14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum

30

disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara

lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran

terhadap:

a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

c. Isi sumpah jabatan notaris

d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang

telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia

tidak boleh dilakukan oleh anggota.

B. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte”

atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed” menurut

pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu: 1. Perbuatan (handling) atau

perbuatan hukum (rechtshandeling). 2. Suatu tulisan yang dibuat untuk

dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu

berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.1 9

1 9Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2006, hal. 149

31

Pengertian akta berdasarkan Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941

Nomor 84 adalah:

surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu.

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan,

keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan

yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.2 0

Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah

kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan

tulisan itu. Syarat penandatangan akta tersebut dilihat dari Pasal 1874

KUHPerdata dan Pasal 1 Ordonansi No. 29 Tahun 1867 yang memuat

ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah

tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan

dengan mereka.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi

wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang

berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di

dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat

2 0Ibid., hal. 149

32

keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya

dan dilihat di hadapannya.2 1

Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta otentik adalah

surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang

menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu

dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa

atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik,

untuk dapat suatu akta memiliki otensitasnya sebagai akta otentik maka

harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur dalam Pasal

1868 KUHPerdata, yaitu:2 2

a) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (tenberstaan)

seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang isinya

mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan

Notaris sebagai pejabat umum.

b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi

syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya

mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta

tersebut ditandatangani oleh para penghadap (comparanten).

2 1Husni Thamrin, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, Yogyakarta, LaksbangPressindo,

2011, hal. 11 2 2Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung, PT. Refika Aditama, 2013,

hal. 10-17

33

c) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat,

harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab

seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan

jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya.

Jika Notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum

jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut:2 3

a) Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan

bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di

dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya

ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.

b) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari

pejabat yang berwenang.

c) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi;

ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-

kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat

dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan

pejabat yang membuatnya)

2 3Irwan Soerojo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya, Arkola, 2003,

hal.148

34

d) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat

dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam

menjalankan jabatannya.

e) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat

adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata, suatu akta otentik

memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang

yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa

yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang

sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu

penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat

dan sempurna.2 4

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai

pembuktian sebagai berikut:2 5

1) Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk

membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari

lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum

yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta

tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya,

artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan

akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada

2 4Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta, PT, Pradnya Paramitha, 2005, hal. 27 2 5Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,

Bandung, Refika Aditama, 2008, hal. 72-74

35

pada pihak yang menyangkal keontetikan akta Notaris yang

bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta

adanya awal akta sampai dengan akhir akta.

2) Formal (Formale Bewisjskracht)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian

dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau

diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang

tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah

ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk

membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan,

tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi

dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan,

didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan

keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta

pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka

harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat

membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu

menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat,

disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat

membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau kpeterangan para

pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris, dan

ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan Notaris ataupun

ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata

36

lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus

melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal

dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran

tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

3) Materiil (Materiele Bewijskracht)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa

yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah

terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang

mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian

sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau

dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan

para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris

dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian

dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar

berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para

penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut

tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta

Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi

bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para

penerima hak mereka.

37

C. Pembatalan Akta Notaris

Alasan-alasan yuridis secara umum diluar dari aturan UUJN yang

mengakibatkan kebatalan dan pembatalan akta notaris yang pada

umumnya sama dengan alasan-alasan yuridis batalnya perjanjian.

Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta

notaris dan mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak

berlaku atau tidak mempunyai akibat hukumnya.

Adapun yang menjadi sebab-sebab tersebut kebatalan atau

pembatalan suatu akta Notaris dapat disebabkan oleh hal-hal berikut,

yaitu:2 6

1) Tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan bahwa untuk

sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat yaitu:

a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b) cakap untuk membuat suatu perjanjian;

c) mengenai suatu hal tertentu (objek perjanjian); dan

d) suatu sebab yang halal.

Subekti, membedakan syarat pertama dan kedua sebagai syarat subjektif

karena mengenai subjeknya yang mengadakan perjanjian dan jika syarat

ini tidak terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta

supaya perjanjian dibatalkan (voidable atau vernietigbaar), sedangkan

syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena mengenai

2 6Pieter E. Latumeten, Op.Cit.

38

objek dari perbuatan hukum yang dilakukan dan jika syarat objektif ini

tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Syarat keempat kausa

yang halal maksudnya isi atau dasar perjanjian harus halal atau bukan

kausa yang terlarang atau kausa yang palsu yaitu kausanya tidak

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan, hal ini

diatur dalam pasal 1335 KUHPerdata dan 1337 KUHPerdata. Selain

perjanjian dengan kausa yang terlarang atau kausa dimana perjanjian

yang dibuat tidak mengandung kausa atau tanpa adanya tujuan dalam

membuat perjanjian, seperti contoh orang membuat perjanjian untuk

membayar angsuran hutang tapi ternyata hutangnya sudah tidak ada lagi.

Dalam hal ini perjanjian yang dibuat tanpa kausa dan tujuan dari

perjanjian yang dibuat tidak mungkin tercapai. Perjanjian yang dibuat

dengan kausa yang terlarang atau kausa yang palsu atau tanpa kausa

mengakibatkan aktanya batal demi hukum.

2) Ketidakcakapan

Kecakapan bertindak dimuka hukum sebagai salah satu syarat

sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata,

dipandang dari sudut kedewasaan atau kecakapan relative.

Ketidakcakapan dapat dibedakan dalam dua yaitu:

a) Ketidakcakapan absolut maksudnya ketidakcakapan karena

keadaan atau kenyataan. Contohnya orang yang sakit ingatan (gila)

atau Direksi yang melakukan tindakan ultra vires.

39

b) Ketidakcakapan relatif maksudnya ketidakcakapan menurut ukum

(secara yuridis). Contohnya anak dibawah umur (belum dewasa)

atau perbuatan Direksi yang menmerlukan persetujuan menurut

anggaran dasar tetapi dilakukan tanpa persetujuan. Terdapat istilah

tidak mampu secara faktual (onmachtig) untuk melakukan tindakan

hukum. Misalnya dalam hal sekalipun orang-orang tertentu tidak

berada dibawah pengampuan, ternyata mereka menderita sakit

jiwa, terhipnotis atau dibawah pengaruh narcoticum. Dalam hal

demikian orang-orang itu secara faktual tidak mampu menentukan

sendiri kehendak mereka. Implikasi terhadap ketidakcakapan

faktual mengakibatkan akta yang dibuatnya sejak semula menjadi

tidak sah atau batal demi hukum, sedangkan terhadap

ketidakcakapan relatif mengakibatnkan akta yang dibuatnya dapat

dimintakan pembatalan atau diratifikasi (disahkan) leh wakilnya

yang sah.

3) Ketidakwenangan bertindak

Undang-undang membedakan antara ketidakcakapan bertindak

(handeligson bekwaamheid) dan ketidakwenangan bertindak

(handelingson bevogdheid). Orang yang cakap melakukan tindakan

hukum, oleh undang-undang dapat diklasifikasikan sebagai orang yang

tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu. Ketidakwenangan

untuk melakukan tindakan hukum tertentu harus diatur dalam undang-

undang yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Bilamana

40

orang-orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak berwenang

melakukan tindakan hukum tertentu, dan tetap melakukan tindakan hukum

itu, maka aktanya menjadi batal demi hukum.

Ketidakwenangan melakukan tindakan hukum tertentu, dalam

undang-undang diatur dalam norma yang bervariasi yaitu:

a) Orang yang karena pekerjaan atau jabatannya oleh undang-

undang dilarang atau tidak berwenang melakukan tindakan hukum

tertentu, tanpa pengecualian, antara lain yang dimaksud dalam

Pasal 907, Pasal 1468, Pasal 1469, Pasal 1470 dan Pasal 1471

KUHPerdata;

b) Orang yang karena pekerjaan, jabatannya atau kedudukannya oleh

undang-undang dilarang atau tidak berwenang melakukan tindakan

hukum tertentu, tapi diberikan pengecualian dengan persyaratan

atau kualifikasi tertentu;

c) Undang-undang menetapkan persyaratan atau kualifikasi bagi

subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

4) Bertentangan dengan UU

Ketertiban umum atau Kesusilaan Kausa yang halal merupakan

salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian,

artinya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan UU, Ketertiban Umum

dan Kesusilaan Baik. Perjanjian terlarang dapat ditinjau dari tiga aspek

yaitu:

41

a) Substansi perjanjian yang dilarang.

b) Pelaksanaan Perjanjian yang dilarang.

c) Motivasi atau maksud dan tujuan membuat perjanjian yang

dilarang.

Bertentangan dengan ketertiban umum maksudnya perbuatan yang

melanggar atau bertentangan dengan asas-asas pokok (fundamental) dari

tatanan masyarakat sedangkan bertentangan dengan kesusilaan baik

maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan norma

kesusilaan suatu masyarakat dari kesusilaan baik ini dapat berubah

sesuai dengan tempat dan waktu.

Kriteria pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan baik ini

bersifat abstrak sehingga sulit untuk merumuskan bentuk-bentuk kasus

mana yang termasuk dalam kategori pelanggaran ini. Contoh pelanggaran

terhadap kesusilaan baik yaitu Perjanjian agar suami istri mau bercerai

dengan pembayaran sejumlah uang, termasuk dalam pelanggaran

kesusilaan baik. Perjanjian mengenai warisan yang belum terbuka

walaupun atas sepakatnya orang yang akan meninggalkan warisan

dilarang berdasarkan kesusilaan baik. Contoh bentuk pelanggaran

ketertiban umum yaitu kausa menjual yang dibuat untuk menjamin

perjanjian hutang piutang, tidak dapat dianggap sebagai suatu pemberian

kuasa secara sukarela dari pemberian jaminan atau debitur, dan kuasa

menjual ini menjadi tidak sah dan melanggar ketertiban umum, karena

42

merupakan penyelundupan hukum terhadap larangan bersifat memaksa

dimana jaminan harus dilakukan melalui pelelangan umum.

5) Terpenuhinya peristiwa hukum dalam perjanjian dengan syarat

batal

Perjanjan bersyarat (voorwaardelijke verbinbtenis) diatur dalam

Pasal 1253 KUHPerdata yang mengatakan suatu perikatan adalah

bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi

dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya

perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu maupun dengan cara

membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu.

Perjanjian dengan syarat batal yang menjadi batal demi hukum karena

syarat batal tersebut terpenuhi, menimbulkan akibat kembalinya keadaan

pada kondisi semula pada saat timbulnya perikatan itu atau dengan kata

lain perjanjian yang batal demi hukum seperti itu berlaku surut hingga

ketitik awal perjanjian itu dibuat.

6) Cacat Kehendak

Kata sepakat merupakan essentialia atau unsur yang mutlak ada

untuk terbentuknya suatu perjanjian dan merupakan syarat subyektif untuk

sahnya perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kata

sepakat menjadi tidak sah jika menganduk cacat kehendak yang

dirumuskan dalam pasal 1321 upakan syarat subyektif untuk sahnya

perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

43

a) Adanya kekhilafan/kesesatan (dwaling).

b) Adanya paksaan (dwang).

c) Adanya penupuan (bedrog).

Secara limitatif cacat kehendak disebabkan karena kekhilafan,

penipuan dan paksaan. Perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat

kehendak tetap sah dan mengikat dan hanya memberikan hak untuk

menuntut pembatalan melalui pengadilan, bukan batal demi hukum, dan

hal ini ditegaskan dalam Pasal 1449 Kitab Undang - Undang Hukum

Perdata yang menegaskan bahwa ada cacat kehendak tidak membawa

akibat batal demi hukum tapi pembatalannya harus dituntut dimuka

Pengadilan.

7) Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van omstandigheiden)

Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu alasan untuk

dilakukannya pembatalan, sebagai salah satu bentuk cacat kehendak

yang bukan termasuk dalam pengertian cacat kehendak dalam Pasal

1321 KUHPerdata, yang menyebutkan tiga alasan pembatalan perjanjian

yaitu kekhilafan/kesesatan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan

(bedrog).

8) Wanprestasi sebagai syarat batal

Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian

timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya

(wanprestasi) dan dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum

tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada Hakim. Pembatalan

44

perjanjian timbale balik disebabkan karena salah satu pihak wanprestasi

diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata yang

berlaku untuk perjanjian timbal balik bukan perjanjian sepihak,

wanprestasi merupakan syarat telah dipenuhinya syarat batal dalam

perjanjian timbal balik, wanprestasi terjadi bukan karena keadaan

memaksa atau keadaan diluar kekuasaan (forje majeure atau overmacht),

tetapi terjadi karena kelalaian tergugat dan akibat wanprestasi, penggugat

dapat menuntut pembatalan perjanjian di depan Hakim, dengan demikian

perjanjian tersebut tidak batal demi hukum.

9) Tidak terpenuhinya bentuk perjanjian formil

Suatu perjanjian terdiri atas bagian essentialia, bagian naturalia,

dan bagian accidentalia. Bagian essentialia merupakan bagian mutlak

yang harus ada dalam suatu perjanjian, dimana tanpa adanya bagian

essentialia tersebut mengakibatkan perjanjian menjadi tidak ada (non

existent). Bagian naturalia artinya bagian perjanjian yang diatur dalam

undang-undang (perjanjian bernama), sebagai hukum yang mengatur atau

hukum menambah dan oleh para pihak dapat diganti atau disingkirkan.

Bagian accidentalia artinya bagian dalam suatu perjanjian yang

ditambahkan oleh para pihak, karena UU tidak mengaturnya.

D. Itikad Baik

Itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum

perjanjian. Ketentuan tentang asas itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338

ayat (3) KUHPerdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad

45

baik. Suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, akan berhadapan

dengan suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik, dan

hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah

pihak harus bertindak dengan kepentingan-kepentingan yang wajar dari

pihak lain.2 7

Perkembangan asas itikad baik ini dapat dilihat pada asas sikap

hatihati kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian. Berdasarkan

asas sikap hati-hati dalam perjanjian tersebut dapat disimpulkan adanya

beberapa kewajiban seperti kewajiban meneliti, kewajiban untuk memberi

keterangan, kewajiban untuk membatasi kerugian, kewajiban untuk

membantu perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian,

kewajiban untuk menjauhkan diri dari persaingan, kewajiban untuk

memelihara mesin-mesin yang dipakai, dan sebagainya.2 8 Pada dasarnya,

itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap

praperjanjian. Meskipun, secara umum itikad baik harus selalu ada pada

setiap tahapan perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu

dapat diperhatikan oleh pihak yang lainnya.

2 7Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak Cetakan ke-4, RajaGrafindo

Persada, 2011, Jakarta, hal. 5 2 8Ibid., hal. 6

46

E. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

1. Prinsip-Prinsip Dasar Kekuasaan Mengadili

Secara empirik, kekuasan mengadili suatu pengadilan senantiasa

didasarkan atas 6 (enam) prinsip dasar. Prinsip dasar adalah kebenaran

yang menjadi pokok dasar dalam berfikir, bertindak, dan sebagainya.

Enam prinsip dasar dimaksud adalah bahwa:2 9

1) Kompetensi absolut setiap pengadilan didasarkan atas tujuan

dibentuk dan diselenggarakan pengadilan. Untuk apa suatu

pengadilan itu dibentuk jika tidak diberi kekuasaan sesuai

tujuannya;

2) Kompetensi absolut pengadilan didasarkan atas persesuaian

antara spesifikasi pengadilan dengan spesialisasi perkaranya;

3) Kompetensi absolut pengadilan bersifat monopoli;

4) Kompetensi absolut pengadilan atas suatu perkara bersifat utuh

(holistic/kaaffah) meliputi seluruh bagian dari sistem hukum setiap

jenis perkara;

5) Kompetensi absolut setiap pengadilan diatur dalam undang-

undang; dan

6) Dalam hal terjadi kekosongan undang-undang yang mengaturnya

maka penetapan kompetensi absolut atas suatu perkara

dikembalikan kepada prinsip dasar semula, yakni tujuan dibentuk

dan diselenggarakannya suatu pengadilan.

2 9A. Mukti Arto, Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kajian Historis,

Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuris, dan Pragmatis, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012, hal. 63 dan 293.

47

2. Kekuasaan Kehakiman Peradilan Agama

Kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan

(memutuskan) sesuatu. Kompetensi pengadilan artinya kewenangan atau

kekuasaan pengadilan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta

menyelesaikan suatu perkara. Kompetensi (kekuasaan) mengadili

merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman3 0 yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan.3 1 Persoalan kekuasaan kehakiman yang berhubungan dengan

kompetensi Peradilan Agama berkenaan dengan adanya pengurangan

kewenangan, disparitas kewenangan antar Peradilan Agama dan

pembatasan kompetensi melalui hak opsi atau pilihan forum. Pembatasan

kompetensi melalui hak opsi atau pilihan forum3 2 terjadi pada perkara

pengangkatan anak, sengketa waris, sengketa hak milik dan sengketa

ekonomi syariah.

Hak opsi pada sengketa ekonomi syariah didasarkan pada

penjelasan Pasal 52 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Peradilan

Umum dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, padahal Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU

3 0Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hal.

310. 3 1Lihat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3 2Hak opsi menurut Abdullah Tri Wahyudi adalah hak untuk memilih sistem hukum yang

dikehendaki para pihak berperkara sebagai acuan hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian suatu perkara. (Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006, Sejarah Kedudukan dan Kewenangan, Yogyakarta, UII Press, 2007, hal.51.

48

Peradilan Agama) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi

syariah merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana

diatur dalam Pasal 49 huruf i. Terhadap hal ini, Abdul Gani

Abdullah mengemukakan analisis normatif-yuridis atas ketentuan tersebut.

Mengenai ayat (1) telah menjadi prinsip hukum bahwa penyelesaian

perkara perbankan syari’ah melalui proses litigasi menjadi kompetensi

absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.3 3

Menurut A. Mukti Arto, Pengadilan Agama di Indonesia sejak

semula dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar

peradilan syariah, yaitu:3 4

a) Dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan perintah syariah Islam.

b) Kedudukannya merupakan bagian dari sistem kekuasaan Negara.

c) Kelembagaannya merupakan simbol syariah Islam.

d) Dilakukan oleh aparat hukum yang beragama Islam sebagai bagian

dari pengamalan syariah Islam dan simbol syariah Islam.

e) Berfungsi memberi pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan

syariah Islam, mengawal dan menegakkan serta mengembangkan

syariah Islam.

f) Setiap masalah yang terhadapnya berlaku ketentuan syariah Islam

wajib diselesaikan menurut hukum syariah Islam.

3 3Zulkarnain, Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia,

2018, diakses dari https://pta-makassar.go.id/berita/pergeseran-kekuasaan-kehakiman-peradilan-agama#_ftn25, pada 12 November 2020

3 4A. Mukti Arto, Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012, hal. 38.

49

g) Setiap sengketa atau perkara yang tunduk kepada hukum syariah

Islam, penyelesaiannya menjadi kompetensi peradilan syariah

Islam.

Peradilan Agama sebagai peradilan Islam dapat diperhatikan pada

identifikasi berikut:3 5

1) Landasan teologis-filosofis Peradilan Islam. Peradilan Agama

dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan

hukum dan keadilan Allah dalam komunitas umat.

2) Secara yuridis, Peradilan Agama berkembang mengacu kepada

konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Negara Indonesia.

3) Secara historis, menurut para fuqaha, Peradilan Agama merupakan

salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkesinambungan

sejak masa Rasulullah SAW.

4) Secara sosiologis menunjukkan bahwa Peradilan Agama

merupakan produk interaksi antara elit Islam dan elit politik yang

didukung serta dikembangkan oleh masyarakat Islam Indonesia

sejak lebih satu abad silam.

Pemulihan kompetensi Peradilan Agama sebagai peradilan syari’ah

Islam telah disiapkan pada rumusan Pasal 2 UU Peradilan Agama yang

mengubah kata “mengenai perkara perdata tertentu” menjadi “mengenai

perkara tertentu”. Penghapusan kata “perdata” menujukkan adanya

3 5Aden Rosadi,Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembenrukan Hukum , Bandung,

Simbiosa Rekatana Media, 2015, hal. 21.

50

peluang perluasan kompetensi absolut Pengadilan Agama ke bidang

“bukan perdata” sebagaimana terdapat pada Mahkamah Syar’iyah di

wilayah Provinsi Aceh yang memiliki kompetensi mengadili perkara

jinayah (pidana) tertentu.3 6

Selain memberi peluang menangani perkara “bukan perdata”, UU

Peradilan Agama memberi wewenang kepada Pengadilan Agama

mengadili perkara ekonomi syariah. Ini menggambarkan bahwa Peradilan

Agama telah masuk mengadili stelsel hukum muamalat (niaga).

Perkembangan ini memunculkan wacana tentang kemungkinan dan

perlunya diwujudkan dua pengadilan khusus di Peradilan Agama, antara

lain berupa Pengadilan Keluarga (al-ahwal al-syakhshiyah; family

court) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa hukum keluarga dan

Pengadilan Mu’amalah Syar’iyyah (al-amwāl al-syar’iyah) yang bertugas

untuk menyelesaikan sengketa harta kekayaan yang berkaitan dengan

harta bersama, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan

ekonomi syari’ah. Dalam era reformasi hukum sekarang ini, wacana

tersebut sudah saatnya digulirkan agar menjadi kenyataan untuk

mengantisipasi kebutuhan mendesak masyarakat pencari keadilan lewat

pengadilan khusus.3 7

3 6Zulkarnain, Op.Cit. 3 7Syamsuhadi Irsyad dalam Zulkarnain, Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam

Hukum Positif di Indonesia, 2018, diakses dari https://pta-makassar.go.id/berita/pergeseran-kekuasaan-kehakiman-peradilan-agama#_ftn25, pada 12 November 2020.

51

F. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang secara

etimologi berarti kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi

menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan wajib menanggung segala

sesuatunya (kalau ada hal yang boleh dituntut, dipersalahkan, dan

sebagainya). Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang

berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah,

diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-

tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan

ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya agar

masyarakat memperoleh kepastian hukum dari akta yang dibuat oleh

Notaris atas keinginan/kehendak para pihak yang semula keinginan

tersebut sudah disampaikan oleh para pihak kepada Notaris dan berniat

untuk dituangkan kedalam bentuk akta otentik.

Menurut Hans Kelsen pertanggungjawaban dibagi menjadi empat

macam yaitu:3 8

a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung

jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

3 8Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Bandung, Nuansa dan

Nusamedia, 2006, hal. 140.

52

b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu

bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh

orang lain.

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa

seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang

dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan

menimbulkan kerugian.

d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu

bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena

tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Pertanggungjawaban merupakan sikap atau tindakan untuk

menanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan

untuk menanggung segala risiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan

dari suatu perbuatan. Seorang Notaris, dalam menjalankan jabatannya

mempunyai tanggung jawab yang lahir dari adanya kewajiban dan

kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan

tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan

sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan

tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam

menjalankan jabatannya. Pertanggungjawaban Notaris dapat

dikelompokkan menjadi 3 yaitu:3 9

3 9Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata

Terhadap Akta yang Dibuatnya, Tesis, Yogyakarta, Magister Kenotariatan Universita Islam Indonesia, 2017, hal. 82

53

1. Pertanggungjawaban Administrasi Notaris

Secara hukum administrasi, Undang-Undang Jabatan Notaris

memberikan kewenangan kepada Notaris, ketika ketentuan yang

diberikan tersebut tidak diindahkan maka akan menimbulkan akibat

hukum, akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi akta dibawah tangan.

Notaris merupakan Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan

penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

2. Pertanggungjawaban Perdata Notaris

Sebagai Notaris dalam melaksanakan kewenangannya, pertanggung

jawaban secara perdata dalah yang sangat berat, karena tuntutan

tersebut dalam jumlah yang besar, dapat terjadi disebabkan kesalahan

yang sebenarnya belum begitu dapat dipertanggung jawabkan Notarisnya.

Apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak

penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya

sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta

pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang

disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan

palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab

para pihak.4 0

4 0Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam

Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Tesis, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2008, hal. 32.

54

Pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta

yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris

berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang

dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara

sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Notaris bertanggung jawab

terhadap para pihak yang bersangkutan mana kala akta yang dihasilkan

terdapat cacat dalam bentuk, hanya merupakan suatu akta yang dibuat

dibawah tangan. Dalam semua hal tersebut Notaris memiliki kewajiban

untuk membayar ganti rugi.

Asnahwati H. Herwidi mengatakan bahwa, pada dasarnya Notaris

tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat di hadapannya

karena mengenai isi dari akta tersebut merupakan kehendak dan

kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Notaris hanya menuangkan

kesepakatan tersebut kedalam bentuk akta otentik sehingga dalam hal ini

Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik

sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.4 1 Meski demikian,

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata

berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melanggar hukum, artinya

walaupun Notaris hanya mengkonstatir keinginan dari para pihak atau

penghadap bukan berarti Notaris tidak melakukan perbuatan bertentangan

dengan hukum.4 2

4 1Kunni Afifah, Op.Cit., hal. 82 4 2Yusnani, Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi

Kasus di Kota Medan), Medan, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2007, hal. 61.

55

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata

Notaris dapat dituntut untuk menggati kerugian-kerugian para pihak yang

berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial.

Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat

dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung,

misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan

adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum,

mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada

kerugian telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan

melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi

keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdata, mengenai siapa yang

diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum.4 3

3. Pertanggung jawaban Pidana Notaris

Dalam mempertanggungjawabkan perbuatanya Notaris dapat

bertanggung jawab atas pidana, perdata maupun administatif sesuai

dengan pelanggaran ataupun kelalainya, dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang sekiranya dilanggar oleh Notaris.

Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat

dipertanggungjawabkan oleh Notaris yaitu apabila penipuan atau tipu

muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.4 4 Hal tersebut dapat terjadi

apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya

4 3Kunni Afifah, Op.Cit. 4 4Loc.Cit

56

dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih

rendah dari harga yang sesungguhnya.

2. Teori Kepastian Hukum

Pengertian Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertukusumo ialah

sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara

yang baik. Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan

hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang

berwenang dan beribawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi

sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.4 5

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu

pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

perubahan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua verupa

kemanan hukum bagi individu dari kesewenangan perintah karena dengan

adanya aturan hukum yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja

yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan berupa pasal-pasal dalam undang-undang

melainkan juga adanya konsistensi dala putusan hakin antar putusan

hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang

telah diputuskan.4 6

4 5Sudikno Mertukusumo, Penemuan Hukum sebuah pengantar, Edisi ke-2 Cetakan ke-5,

Liberty, Yogyakarta,2007, hal. 27 4 6Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Pranada, 2008, hlm.158

57

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan

kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan

hukum. Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga

kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentungan itu tidak dapat

diganggu, berdasarkan anggapan Van Kant, Utrecht mengemukakan

pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum

(rechtzeker heid) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin

kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain.4 7

Kepastian hukum ini merupakan pokok dari ajaran yuridis dogmatic

yang bersumber dari pemikiran positivistis di dunia hukum yang

cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri

karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan.4 8 Bagi penganut aliran ini

seperti Jhon Austin dan Van Kant, hukum dengan sifatnya yang hanya

membuat aturan hukum hanyalah sekedar untuk menjamin kepastian

hukum.4 9

G. Kerangka Pikir

Tesis ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan

mengenai tangggung jawab notaris terhadap pembatalan akta melalui

putusan hakim. Pertanggungjawaban hukum bagi notaris dapat baik

secara administrasi, secara perdata, maupun secara pidana. Pada

dasarnya pertanggungjawaban hukum dimaksudkan untuk memberikn

4 7Chainur Arrasjid, 2008, Dasar – Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, hal. 42 4 8Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, hal.

97 4 9Loc.,Cit.

58

kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat dibatalkannya suatu

akta melalui putusan hakim. Kepastian hukum yang dimaksud yaitu

kepastian hukum terhadap keabsahan akta yang dibuat, dan kepastian

hukum terhadap kesesuaian prosedur dalam pembuatan akta. Untuk lebih

jelasnya, berikut digambarkan dalam bentuk bagan di bawah ini.

Bagan Kerangka Pikir:

H. Definisi Operasional

1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat

Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan

ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN

PEMBATALAN AKTA MELALUI PUTUSAN HAKIM

Pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap pembatalan akta melalui putusan hakim. Pertanggungjawaban hukum dapat berupa:

1. Secara Administratif; 2. Secara Perdata; dan 3. Secara Pidana.

Jaminan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat dibatalkannya akta yang dibuat notaris melalui putusan hakim. Jaminan kepastian hukum terhadap:

1. Keabsahan Akta yang Dibuat; 2. Kesesuaian prosedur dalam

pembuatan akta.

Terwujudnya Pertanggungjawaban Hukum Notaris

dan Jaminan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak

59

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, Salinan

dan kutipan akta.

2) Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum

meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang

berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan kewenangannya

tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas

perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik.

3) Pembatalan akta notaris adalah pernyataan batalnya suatu

tindakan hukum atas tuntutan dari pihak-pihak yang oleh undang-

undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu.

4) Pembatalan sebagian akta yaitu adanya pembatalan oleh hakim

sebagian dari isi gugatan terhadap isi akta yang mana karena

adanya penyalahgunaan kehendak sebagai alasan pembatalan isi

akta.

5) Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini

yaitu Perbuatan Melanggar Hukum. Hal ini disebabkan karena

dalam putusan yang diteliti menggunakan frasa Perbuatan

Melawan Hukum, tetapi menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata

sebagai dasar hukum.

6) Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris

menurut KUHPerdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 yang

mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.

60

7) Tanggung jawab dalam hukum perdata berupa tanggung jawab

akibat perbuatan melanggar hukum (onrechtsmatigedaad) dan

tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

8) Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk

menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah

terjadi.

9) pertanggung jawaban administrasi adalah melakukan perekapan

data, mengelola dokumen dan tentunya menyimpannya secara

terstruktur. Admin kantor juga perlu membangun hubungan baik

dengan setiap karyawan.

10) kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11) Para pihak merupakan dua pihak atau lebih yang mana mereka

mempunyai hubungan hukum isinya adalah hak dan kewajiban,

satu hak untuk menuntut sesuatu dan di lain pihak berkewajiban

untuk memenuhi tuntutan tersebut.

12) Keabsahan akta yaitu, sahnya akta yang dibuat baik itu akta

dibawah tangan maupun akta otentik, dimana memenuhi seluruh

syarat sahnya perjanjian antara para pihak yang ingin

mengikatkan diri dalam suatu akta yang dibuat.