TEKNOLOGI INTERVENTION

OD INTERVEMTION CLASSIFIED BY TWO INDEPENDENT DIMENSIONS (WENDELL L. FRENCH AND CECIL H.BELL, 1978,P.110)

RMS FOCUS ON THE INDIVIDUAL FOCUS ON THE GROUPFOCUS ON TASK ISSUES

ROLE ANALYSIS TECHNIQUEEDUCATION: Technical skills; decision making; problem solving; goal settingCAREER PLANNINGGRID OD PHASE IFORMS OF JOB ENRICHMANT AND MANAGEMENT BY OBJECTIVE (MBO)

TECHNOSTRUCTURAL CHANGESSURVEY FEEDBACK CONFRONTATION MEETINGTEAM-BUILDING SESSIONSINTERGROUP ACTIVITIESGRID OD PHASES 2,3FORMS OF SOCIOTECHNICAL SYSTEMS

FOKUS ON PROCESS ISSUES

LIFE PLANNINGPROCESS CONSULTATION WITH COACHING AND COUNSELING OF INDIVIDUEDUCATION: Group dynamics, planned change STRANGER T-GROUPTHIRD-PARTY PEACE MAKINGGRIP OD PHASE 1GESTALT ODTRANSACTIONAL ANALYSIS

SURVEY FEEDBACKTEAM-BILDING SESSIONSINTERGROUP ACTIVITIESPROCESS CONSULTATIONFAMILY T-GROUPGRID OD PHASE 2,3GESTALT OD

MANUSIA : ACTIONS - BERTINDAK : pengetahuan dan informasi. menunda ganjaran pribadi realisasi tujuan kemasyarakatan lebih sempurna.

• “Theory of Societal Self-Control: Masyarakat yang mampu mengendalikan diri”

2 revolusi mesin yaitu Mekanisasi Kerja dan Mekanisasi Kontrol.

• Organisasi modern = MEKANISME KERJA untuk mencapai

EFISIENSI • Perkembangan Kontrol terhadap mesin Kerja Organisasi

dilewatkan Pengarahan Masyarakat (Societal Guidance).

MASYARAKAT AKTIFACTIV SOCIETY

Pengetahuan (Kebebasan Informasi) kunci untuk memahami dan mewujudkan masyarakat “Self-Guiding”,

Pengetahuan “transformasi kemasyarakatan”. Transformasi merupakan penjelajahan suatu masyarakat yang

mengenal dirinya sendiri, dengan maksud untuk mewujudkan segera nilai-nilainya yang lebih sempurna; yang DIrasa PENTING.

Transformasi mampu mengukur kemampuan-

kemampuannya demi terlaksananya perubahan tersebut. Masyarakat yang demikian ini yang akan menjadi masyarakat

aktif, untuk menjalankan peran sebagai Societal Guidance.

Good Governance di Indonesia

• Ide Good Gov juga masuk ke Indonesia. Tetapi implementasi Good Gov miskin kontekstualisasi shg yg tjd adl “Sound Development Management”

• Gagasan Good Gov di Indonesia berkembang bersamaan dg desentralisasi & otonomi daerah. Good Gov dg cepat masuk ke daerah & mjd standar pelaksanaan pemerintahan

New Public Management GovernanceDimensi Persoalan Efektivitas Ketergantungan/interdependensi Orientasi ideologi lebih ideologis, yakni menerapkan

ideologi pasar bebas dalam sector-sektor publik

membangun elemen penting dalam demokrasi dengan memaksimalkan partisipasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Fokus berkitan dengan outcomes berkaitan dengan prosesCakupan relasi merupakan bagian dari reformasi

intra-organisasionalmerupakan varian dari perspektif inter-organisasional

Instrumen reformasi Kontrol administrasi Fasilitasi, Mediasi, Co-governanceUsulan Reformasi Mengadopsi prinsip bisnis Pemerintah sebagai manajerIndikator Keberhasilan mekanisme dan standar

pengukurannya lebih seragam, yakni berdasarkan prinsip-prinsip ideologi pasar

lebih dinamis dan tidak ada tipe ideal standar yang mesti dibangun (harus kontekstual)

Perbandingan Model NPM dan Governance

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Perlu Model BaruPerlu teori organisasi baru untuk mengelola

hubungan inter-organisasional yang makin terbuka dengan pola relasi yang makin horisontal

Diperlukan dua strategi:meningkatkan struktur insentif supaya jejaring itu bisa

menjadi magnet bagi para aktor untuk berkoordinasi dan membangun konsensus

meningkatkan kemampuan manajerial yang secara inovatif mampu mengundang interaksi para aktor untuk berjejaring

GOVERNANCE THEORY METHAPOR GOVERNANCE : DUA TEORI BESAR : TEORI KELEMBAGAAN

DAN TEORI JARINGAN (FREDERICKSON,1997; OSBORN & GAEBLER,1992)

• GOVERNANCE :1. KOORDINASI, KOLABORASI DAN PENYEBARAN KEKUASAAN : DOMINANSI NEGARA

DIDISTRIBUSIKAN AKTOR-AKTOR DILUAR NEGARA YG ADA DI SEKTOR SWASTA DAN MASYARAKAT (PRIVATE AND CITIZEN ACTOR) (DIPENGARUHI OLEH KAUM PRO PASAR /LIBERAL PAKET KONSENSUS WASHINGTON : DEREGULASI,DEBIROKRATISASI,PRIVATISASI

2. POLA INTERAKSI ANTARA BERBAGAI ORGANISASI ATAU NETWORKS ATAU NETWORKS ANTARA PEMERINTAH (STATE) DENGAN AKTOR LAIN DILUARNYA (FREDERICKSON,1997). ORGANISASI NETWORK (RHODES,1997)

MAKA GOVERNANCE ADALAH GOVERNMENT IS US (King and Stivers, 1998)

PERGESERAN FILOSOFI PEMERINTAHAN DARI MAKNA NEGARA KE MAKNA PUBLIK.