STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR - bulelengkab.go.id · kebijakan pengelolaan sumber daya...

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

Statistics of Marine and Coastal Resources

Katalog/Catalog: 3312002

2018

Cantrang dan Kelestarian Sumber Daya LautCantrang and Marine Resources Sustainability

https:

//www.b

ps.go.id

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

Statistics of Marine and Coastal Resources

2018

Cantrang dan Kelestarian Sumber Daya LautCantrang and Marine Resources Sustainability

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i k S u m b e r D a y a L a u t d a n P e s i s i r 2 0 1 8ii

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR STATISTICS OF MARINE AND COASTAL RESOURCES 2018

ISSN : 2086-2806

No. Publikasi/Publication Number : 04320.1804

Katalog BPS/BPS Catalogue : 3312002

Ukuran Buku/Book Size : 17,6 cm X 25 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages : xxviii + 305 halaman/pages

Naskah/Script :

Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup

Subdirectorate of Environment Statistics

Penyunting/Editor :

Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup

Sub Directorate of Environment Statistics

Gambar Kulit/Cover Design:

Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup

Subdirectorate of Environment Statistics

Diterbitkan oleh/Published by:

© Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau

menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa

izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book

for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i c s o f M a r i n e a n d C o a s t a l R e s o u r c e s 2 0 1 8 iii

KATA PENGANTAR

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan dengan tiga perempat

wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi sumber daya laut dan pesisir yang sangat besar. Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada target 14 yang menjadi bagian dari TPB Pilar lingkungan berfokus

pada pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut. Mengingat, peran strategis laut Indonesia

sebagai salah satu pemasok produk perikanan terbesar dunia serta pusat keanekaragaman terumbu karang

dunia semakin terancam salah satunya akibat aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Dalam

mewujudkan tercapainya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan

diperlukan kebijakan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Sumber daya laut dan pesisir memiliki cakupan yang luas dan memiliki hubungan kausal dengan

berbagai faktor-faktor ekologi dan sosial ekonomi yang ada. Untuk itu, Publikasi Statistik Sumber Daya Laut

dan Pesisir (SDLP) 2018 ini menyajikan statistik sumber daya laut dan pesisir yang mengacu pada kerangka

pikir DPSIR (Driving forces-Pressures-States-Impacts-Responses) yang umum digunakan dalam analisis

pengelolaan lingkungan. Data yang disajikan merupakan hasil kompilasi data yang diambil dari publikasi

maupun laporan yang diterbitkan oleh berbagai kementerian maupun lembaga dan dinas terkait, seperti di

antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan

Lingkungan Hidup Daerah.

SDLP 2018 merupakan publikasi tahunan yang di terbitkan oleh BPS sejak tahun 2004 dalam rangka

menyediakan data dan informasi statistik yang mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan sumber

daya laut dan pesisir. Dengan mengangkat tema “Cantrang dan Kelestarian Sumber Daya Laut” diharapkan,

SDLP 2018 dapat menjadi sumber informasi utama bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan

kebijakan pengelolaan sumber daya laut dan pembangunan wilayah pesisir, akademisi serta pemerhati

masalah laut dan pesisir

Saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini di masa datang sangat kami harapkan. Kepada

semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini disampaikan penghargaan dan ucapan

terimakasih.

Jakarta, Desember 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Dr. Suhariyanto

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i k S u m b e r D a y a L a u t d a n P e s i s i r 2 0 1 8iv

PREFACE

The Republic of Indonesia (NKRI) as an archipelago with three quarters of its territory consisting

of sea, has enormous potential of marine and coastal resource. The Sustainable Development Goals

(SDGs) on target 14 which is part of the SDGs Environmental Pillar focuses on the conservation and

sustainable use of marine ecosystems. Considering, Indonesia’s strategic role of sea as one of the

world’s largest fishery product suppliers and the center of diversity of world coral reefs is increasingly

threatened, one of which is due to fishing activities that damage the environment. In realizing

the achievement of sustainable and sustainable management of marine and fisheries resources a

sustainable marine and fisheries resource management policy is needed.

Marine and coastal resources have a wide scope and causal relationship with various ecological

and socio economic factors. Therefore, Statistics of Marine and Coastal Resources (SMCR) 2018

publication provides statistics on marine and coastal resources referring to the DPSIR (Driving forces-

Pressures-States-Impacts-Responses) framework that commonly used in environmental management

analyzes. The data presented are the compilation of data taken from publications and reports

published by various ministries, institutions, and related agencies, such as Ministry of Marine Affairs

and Fisheries, Ministry of Environment and Forestry, and Regional Environment Agency.

SMCR 2018 publication is an annual publication published by BPS since 2004 in order to provide

statistical data and information supporting the planning and evaluation of marine and coastal resource

development. With the theme “Cantrang and Marine Resources Sustainability”, it is expected that SMCR

2018 can be a key source of information for stakeholders in formulating marine resource management

policies and the development of coastal areas, academics and observers of sea and coastal issues.

Feedback for this publication improvement in the future is expected. To all who have

participated in preparing for this publication, I would like to express my appreciation and gratitude.

Jakarta, December 2018

BPS-STATISTICS INDONESIA

Dr. SuhariyantoChief Statistician

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i c s o f M a r i n e a n d C o a s t a l R e s o u r c e s 2 0 1 8 v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sumber daya kelautan berlimpah yang tersebar pada 3,351

juta km2 wilayah laut dan 2,936 km2 wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif dan landasan kontinen. Perikanan

dan terumbu karang merupakan salah satu sumber daya kelautan yang persediaannya terhampar luas di

perairan Indonesia. Penyebaran daerah penangkapan ikan di Indonesia sendiri mencapai luas sekitar 5,8 juta

km2 yang terbagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Berdasarkan

data PODES 2018, bahwa sekitar 15,32 persen wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan berada di tepi

laut dan sekitar 21,82 persen penduduknya mempunyai sumber penghasilan utama pada subsektor perikanan.

Pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan tertuang dalam target 14.4 Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dengan mengatur secara efektif pengelolaan perikanan dari praktek

penangkapan ikan yang berlebihan, ilegal maupun yang merusak ekosistem laut. Hal tersebut diatur mengingat

lebih dari 50 persen nelayan penuh di Indonesia masih menggantungkan nafkah nya pada kegiatan penangkapan

ikan di laut. Selain itu, kebutuhan akan sumber daya perikanan juga meningkat terlihat dari target konsumsi

ikan nasional pada tahun 2019 yang mencapai 54,5 kg per kapita per tahun. Dalam neraca perdagangan

internasional, komoditas ini mengalami surplus dengan kenaikan sebesar 1,49 persen selama periode 2012-

2015. Subsektor ini pun memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2016 sebesar 19 persen.

Penggunaan alat penangkapan ikan (API) diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 71/PERMEN-KP/2016, salah satunya pelarangan cantrang yang termasuk kelompok Pukat Tarik

karena cara kerjanya yang dapat merusak lingkungan. Selama tahun 2015-2016, cantrang paling banyak

digunakan di WPPNRI 712. Pada tahun 2016, pengguna cantrang terbanyak, adalah Jawa Barat sebesar

2.334 unit, disusul Jawa Tengah sebesar 864 unit. Hasil tangkapan cantrang pada dasarnya adalah jenis ikan

dasar (demersal) dan udang. Kondisi tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 712 dan WPPNRI

573, dimana nelayan pengguna cantrang berpusat, mengindikasikan bahwa ikan jenis demersal mengalami

fully-exploited dan udang penaeid mengalami over-exploited. Mata jaring cantrang yang dipakai saat

ini menyalahi aturan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011 dimana praktek di lapangan

rata-rata berukuran 1,5 inchi. Akibatnya, sekitar 60-82 persen hasil tangkapan cantrang hanya merupakan

tangkapan sampingan yang tidak dimanfaatkan dan dibuang ke laut dalam keadaan mati, sementara yang

bernilai ekonomis hanya sekitar 18-40 persen. Cara kerjanya yang tidak selektif dalam penangkapan

ikan juga mengacaukan data perikanan serta merusak ekosistem yang lain seperti terumbu karang.

Dalam pelaksanaan peraturan ini, terjadi berbagai aksi penolakan atas penerbitan peraturan

tersebut sampai diberikan masa transisi dalam persiapan penggantian API yang ramah lingkungan pada

batas waktu 31 Desember 2017. Ada sembilan jenis API yang termasuk dalam kategori ramah lingkungan

serta beberapa solusi bagi nelayan cantrang yang beralih ke API ramah lingkungan berdasarkan

ukuran kapal usaha masing-masing. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat

pesisir dapat dilakukan dengan adanya pembangunan koperasi dan perbankan di wilayah pesisir.

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i k S u m b e r D a y a L a u t d a n P e s i s i r 2 0 1 8vi

EXECUTIVE SUMMARY

As a maritime country, Indonesia has abundant marine resources spread over 3.351 million km2 of

marine area and 2.936 km2 of territorial waters of the Exclusive Economic Zone and continental shelf.

Fisheries and coral reefs are one of the marine resources that are widely distributed in Indonesian

waters. The spread of fishing areas in Indonesia alone reaches an area of around 5.8 million km2 which

is divided into 11 Fishery Management Areas of Republic of Indonesia (WPPNRI). Based on PODES 2018

data, about 15.32 percent of the administrative area at the village level is at the edge of the sea

and about 21.82 percent of the population has the main source of income in the fisheries subsector.

Sustainable use of fisheries resources is included in the target 14.4 Sustainable Development

Goals (SDGs), by effectively regulating fisheries management from the practice of overfishing,

illegal and destructive marine ecosystems. This is regulated considering that more than 50

percent of full fishermen in Indonesia still depend on fishing activities in the sea. In addition,

the need for fisheries resources also increases seen from the national fish consumption target

in 2019 which reaches 54.5 kg per capita per year. In the international trade balance, these

commodities experienced a surplus with an increase of 1.49 percent during the 2012-2015

period. This subsector also contributes to the 2016 Gross Domestic Product (GDP) of 19 percent.

The use of fishing gear (API) is regulated in the Minister of Maritime Affairs and Fisheries

Regulation Number 71/PERMEN-KP/2016, one of which is cantrang’s ban which belongs to the seine

nets group because of the way it works which can damage the environment. During 2015-2016, cantrang

was most widely used in the WPPNRI 712. In 2016, the majority of cantrang users were Jawa Barat

with 2,344 units, followed by Jawa Tengah with 864 units. Cantrang’s catch is basically demersal and

shrimp. The conditions for the utilization of fish resources in WPPNRI 712 and WPPNRI 573, where the

user fishermen cantrang are centered, indicating that demersal fish are fully exploited and penaeid

shrimp are over-exploited. The cantrang net used today violates the rules of the Maritime and Fisheries

Regulation Number 2 of 2011 where the practice in the field is 1.5 inches on average. As a result,

around 60-82 percent of cantrang’s catch is only a side catch that is not utilized and disposed of into

the sea in a dead state, while the economic value is only about 18-40 percent. The way it works which

is not selective in fishing also disrupts fisheries data and damages other ecosystems such as coral reefs.

In implementing this regulation, there were various refusal actions on the issuance of

these regulations until a transition period was prepared in preparation for environmentally

friendly API replacements at the December 31, 2017 deadline. Environmentally friendly APIs based

on the size of each business vessel. Improving the ability and welfare of coastal communities

can be done by the existence of cooperative development and banking in coastal areas.

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i c s o f M a r i n e a n d C o a s t a l R e s o u r c e s 2 0 1 8 vii

DAFTAR ISI/CONTENTS

Halaman

Page

Kata Pengantar/Preface ....................................................................................... iii

Ringkasan Eksekutif/Executive Summary ................................................................... v

Daftar Isi/Contents ........................................................................................... vii

Daftar Tabel/List of Tables ................................................................................... ix

Daftar Gambar/List of Figures ............................................................................... xxi

Daftar Singkatan/List of Abbreviations ..................................................................... xxiii

Penjelasan Umum/Explanatory Notes ...................................................................... xxvii

CANTRANG DAN KELESTARIAN SUMBER DAYA LAUT ......................................................... 1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .................................................................................... 3

1.2. Perkembangan Kerangka Kerja Sumber Daya Laut dan Pesisir ........................... 5

II. WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2.1. Potensi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ..................... 13

2.2. Kawasan Pesisir Indonesia ...................................................................... 16

III. PENGGUNAAN CANTRANG DI INDONESIA

3.1. Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di Indonesia ........................................... 19

3.2. Perkembangan Cantrang di Indonesia ......................................................... 25

IV. KONDISI SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

4.1. Keanekaragaman Ikan di Indonesia ............................................................ 29

4.2. Ikan Demersal Target Cantrang ............................................................... 31

4.3. Terumbu Karang di Indonesia ................................................................... 32

V. DAMPAK NEGATIF PENGGUNAAN CANTRANG

5.1. Tangkapan Ikan yang Tidak Selektif ........................................................... 35

5.2. Kerusakan Terumbu Karang ..................................................................... 37

5.3. KonflikSosialEkonomi ........................................................................... 38

VI. KEBIJAKAN TERKAIT PELARANGAN CANTRANG

6.1. Peraturan Pelarangan Cantrang di Indonesia ................................................ 41

6.2. Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan ................................................... 43

6.3. Sarana Ekonomi .................................................................................. 44

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i k S u m b e r D a y a L a u t d a n P e s i s i r 2 0 1 8viii

CANTRANG AND SUSTAINABILITY OF MARINE RESOURCES ................................................. 47

I. INTRODUCTION

1.1. Background ....................................................................................... 49

1.2. The Overview of Marine and Coastal Resources Framework ............................. 50

II. FISHERY MANAGEMENT AREAS OF REPUBLIC OF INDONESIA

2.1. Potency of Fishery Management Areas of Republic of Indonesia ......................... 55

2.2. Coastal Areas of Indonesia ..................................................................... 56

III. USE OF CANTRANG IN INDONESIA

3.1. Use of Fishing Equipment in Indonesia ....................................................... 59

3.2. Overview of Cantrang in Indonesia ........................................................... 62

IV. CONDITIONS OF MARINE AND COASTAL RESOURCES

4.1. Fish Diversity in Indonesia ..................................................................... 65

4.2. Demersal Fish as Target of Cantrang ......................................................... 66

4.3. Coral Reefs in Indonesia ........................................................................ 67

V. NEGATIVE IMPACT OF CANTRANG USE

5.1. Non-selective Fishing Catches ................................................................. 69

5.2. Coral Reef Damages ............................................................................. 70

5.3. Socio-Economic Conflict ........................................................................ 71

VI. POLICIES RELATED TO CANTRANG PROHIBITIONS

6.1. Regulation of Cantrang Prohibition in Indonesia ........................................... 73

6.2. Environmentally Friendly Fishing Equipment ............................................... 74

6.3. Socio Economic Facilities ...................................................................... 75

Daftar Pustaka/References .................................................................................... 77

Lampiran/Appendix ........................................................................................... 83

Kartu Catatan Angka/Scorecard ........................................................................ 85

Peta Titik-titik Penting/Hot Spot Maps ............................................................... 91

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/Fishery Management Areas of

Republic of Indonesia .................................................................................... 129

Penggunaan Cantrang di Indonesia/Use of Cantrang in Indonesia ................................ 189

Kondisi Sumber Daya Laut dan Pesisir/Conditions of Marine and Coastal Resources .......... 211

Dampak Negatif Penggunaan Cantrang/Negative Imapct of Cantrang Use ...................... 221

Kebijakan Terkait Pelarangan Cantrang/Policies Related to Cantrang Prohibitions ........... 279

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i c s o f M a r i n e a n d C o a s t a l R e s o u r c e s 2 0 1 8 ix

DAFTAR TABEL/LIST OF TABLES

Halaman

Page

L.1 Rekapitulasi Data yang Disajikan dalam SDLP 2018 ....................................... 93

Data Recapitulation Presented in SMCR 2018

L.2 Istilah,Definisi,danSumberDefinisi ........................................................ 95

List of Terminology, Definition, and Source of Definition

WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/FISHERY MANAGEMENT

AREAS OF REPUBLIC OF INDONESIA

2.1 Pembagian Wilayah Ekoregion Laut di Indonesia ........................................... 129

Division of Marine Ecoregion in Indonesia

2.2 Luas Wilayah, Jumlah Wilayah Administrasi, dan Panjang Garis Pantai menurut

Provinsi, 2017 .................................................................................... 130

Area, Number of Administration Area, and Length of Coastline by Province, 2017

2.3 JumlahdanPersentaseDesa/KelurahanmenurutProvinsidanLetakGeografis,

2018 ............................................................................................... 131

Number and Percentage of Villages by Province and Geographical Location, 2018

2.4 RekapitulasiDataPulaudiIndonesiaSebelumdanSesudahDiverifikasimenurut

Provinsi, 2017 .................................................................................... 132

Recapitulation of Islands Data in Indonesia Before and After Verified by

Province, 2017

2.5 Pulau-pulau Kecil Terluar menurut Provinsi, 2017 .......................................... 133

Small Outer Islands by Province, 2017

2.6 Jumlah Pulau-pulau Kecil Terluar menurut Status Kependudukan dan Provinsi,

2017 ............................................................................................... 136

Number of Small Outer Islands by Population Status and Province, 2017

2.7 Neraca Perdagangan Internasional Komoditas Perikanan, 2012-2016 ................... 137

The International Balance of Trade of Fish Commodity, 2012-2016

2.8 Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi, Angka Konsumsi Ikan, dan Ketersediaan Nutrisi

dari Ikan per Kapita, 2011-2015 ............................................................... 138

The Fish Supply for Consumption, Fish Consumption, and Fish Nutrition per

Capita Availability, 2011-2015

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i k S u m b e r D a y a L a u t d a n P e s i s i r 2 0 1 8x

2.9 Persentase Kontribusi Perikanan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas

Dasar Harga Berlaku menurut Provinsi, 2013-2017 ......................................... 139

Percentage of Fishery Contribution to Gross Regional Domestic Product at

Current Market Price by Province, 2013-2017

2.10 Volume Ekspor Hasil Perikanan menurut Provinsi, 2012-2016 (Ton) ..................... 140

Volume of Export on Fishery Products by Province, 2012-2016 (Tonnes)

2.11 Nilai Ekspor Hasil Perikanan menurut Provinsi, 2012-2016 (000 US$) .................. 141

Value of Export on Fishery Products by Province, 2012-2016 (000 US$)

2.12 Persentase Nilai Ekspor Hasil Perikanan terhadap Total Nilai Ekspor menurut Provinsi,

2014-2015 ......................................................................................... 142

Percentage of Export Value on Fishery Products to Total of Export Value by

Province, 2014-2015

2.13 Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan menurut Komoditas Utama, 2012-2016 ..... 143

Export Volume and Value of Fish Product By Major Commodities, 2012-2016

2.14 Volume Impor Hasil Perikanan menurut Provinsi, 2012-2016 (Ton) ...................... 144

Volume of Import on Fishery Products by Province, 2012-2016 (Tonnes)

2.15 Nilai Impor Hasil Perikanan menurut Provinsi, 2012-2016 (000 US$) .................... 145

Value of Import on Fishery Products by Province, 2012-2016 (000 US$)

2.16 Persentase Nilai Impor Hasil Perikanan terhadap Total Nilai Impor menurut Provinsi,

2014-2015 ......................................................................................... 146

Percentage of Import Value on Fishery Products to Total of Import Value by Province,

2014-2015

2.17 Volume dan Nilai Impor Hasil Perikanan menurut Komoditas Utama, 2012-2016 ...... 147

Import Volume and Value of Fish Product By Major Commodities, 2012-2016

2.18 Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi, Pemanfaat Laut, dan Keberadaan Mangrove,

2018 ............................................................................................... 148

Number of Seaside Villages by Province, Utilization of the sea, and the Existence of

Mangrove, 2018

2.19 Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari dari Ikan menurut Provinsi dan Tipe

Daerah, 2016-2018 (kkal) ....................................................................... 149

Daily Average per Capita Consumption of Calorie from Fish by Province and Type

of Region, 2016-2018 (kcal)

2.20 Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari dari Ikan menurut Provinsi dan Tipe

Daerah, 2016-2018 (kkal) ....................................................................... 150

Daily Average per Capita Consumption of Protein from Fish by Province and Type

of Region, 2016-2018 (kcal)

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i c s o f M a r i n e a n d C o a s t a l R e s o u r c e s 2 0 1 8 xi

2.21 Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi dan Terjadinya Pencemaran, 2018 .......... 151

Number of Seaside Villages by Province and Pollution Incident, 2018

2.22 Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi, Tempat Buang Sampah oleh Sebagian

Besar Keluarga, dan Ketersediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS),

2018 ............................................................................................... 153

Number of Seaside Villages by Province, Type of Garbage Dump Area, and

Temporary Shelters Trash, 2018

2.23 Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi dan Perubahan Penggunaan (Konversi)

Lahan Selama Setahun Terakhir, 2014 ....................................................... 154

Number of Seaside Villages by Province and Land Conversion during Last Year, 2014

2.24 Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi dan Kejadian/Bencana Alam yang Terjadi

selama 3 Tahun Terakhir, 2018 ................................................................. 155

Number of Seaside Village by Province and Type of Natural Disaster for the Last 3

Years, 2018

2.25 Jumlah Desa Tepi Laut yang Mempunyai Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana

Alam menurut Provinsi, 2018 .................................................................. 157

Number of Seaside Villages Having Anticipation/Mitigation of Natural Disasters

Facility by Province, 2018

2.26 Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi dan Sumber Penghasilan Utama Sebagian

Besar Penduduk, 2018 .......................................................................... 158

Number of Seaside Villages by Province and Main Income Source of Major Population,

2018

2.27 Luas Lahan, Jumlah Produksi, dan Jumlah Petambak Garam menurut Provinsi,

2011-2015 ......................................................................................... 160

Land Area, Production Number, and Labors Number of Salt Farmers by Province,

2011-2015

2.28 Jumlah Desa Tepi Laut menurut Keberadaan Permukiman di Bantaran Sungai, di

Bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)/SUTT/SUTTAS, dan Permukiman

Kumuh, 2018 ..................................................................................... 163

Number of Seaside Villages by Availability of Settlement on River Bank, Below Extra

High Voltage Air Channel, and Slum Settlement, 2018

2.29 Persentase Keluarga pada Desa Tepi Laut menurut Provinsi dan Pengguna Listrik,

2018 ............................................................................................... 165

Percentage of Families on Seaside Villages by Province and Power Electricity Users,

2018

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i k S u m b e r D a y a L a u t d a n P e s i s i r 2 0 1 8xii

2.30 Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi, Tempat Buang Air Besar, dan Tempat/

Saluran Pembuangan Limbah Cair/Air Kotor Sebagian Besar Keluarga, 2018 .......... 166

Number of Seaside Villages by Province, Type of Toilet Facility, and Type of Drain/

Area Liquid Waste Disposal by Most of Families, 2018

2.31 Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi, Sumber Air Minum, dan Jenis Bahan Bakar

untuk Memasak Sebagian Besar Keluarga, 2018 ............................................ 167

Number of Seaside Villages by Province, Main Source of Drinking Water, and Type

of Cooking Fuel Most of Families, 2018

2.32 Jumlah Desa Tepi Laut yang Mempunyai Fasilitas Pendidikan menurut Provinsi dan

Tingkat Pendidikan, 2018 ....................................................................... 170

Number of Seaside Villages Having Education Facility by Province and Type of

Education Level, 2018

2.33 Jumlah Desa Tepi Laut yang Mempunyai Sarana Kesehatan menurut Provinsi dan Jenis

Sarana Kesehatan, 2018 ........................................................................ 173

Number of Seaside Villages Having Health Facility by Province and Type of Health

Facility, 2018

2.34 Banyaknya Desa di Tepi Laut menurut Keberadaan Tenaga Kesehatan dan Dukun

Bayi Yang Tinggal di Desa, 2018 ............................................................... 175

Number of Seaside Villages by Availability of Health Practitioner and Traditional

Birth Attendant Who Live in Village, 2018

2.35 Banyaknya Desa Tepi Laut Menurut Keberadaan Warga Peserta BPJS Kesehatan (JKN),

dan Warga Penerima Surat Keterangan Tidak Mampu, 2018 .............................. 176

Number Of Seaside Villages by Presence of People who Member of JKN, and People

who Received Poor Certificate, 2018

2.36 Banyaknya Desa Tepi Laut menurut Keberadaan Penderita Gizi Buruk dan Orang yang

Dipasung, 2018 ................................................................................... 177

Number of Seaside Villages by Presence of Malnutrition and Deprived People, 2018

2.37 Jumlah Desa Tepi Laut yang Mempunyai Sarana Perdagangan dan Hotel menurut

Provinsi, 2018 .................................................................................... 178

Number of Seaside Villages Having Trade Facility and Hotel by Province, 2014

2.38 Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi dan Sarana dan Prasarana Transportasi

Antardesa, 2018 ................................................................................. 179

Number of Seaside Villages by Province and Transportation Facilities between

Village, 2018

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i c s o f M a r i n e a n d C o a s t a l R e s o u r c e s 2 0 1 8 xiii

2.39 Jumlah Desa Tepi Laut yang Mempunyai Sarana Komunikasi menurut Provinsi dan

Jenis Sarana Komunikasi, 2018 ............................................................... 180

Number of Seaside Villages Having Communication Facilities by Province and Type

of Communication Facility, 2018

2.40 Banyaknya Desa Tepi Laut menurut Keberadaan Base Transceiver Station (BTS)

dan Sinyal Telepon Seluler, 2018 .............................................................. 183

Number of Villages by Existence of Base Transceiver Station (BTS) and Cellular

Phone Signal, 2018

2.41 Banyaknya Desa Tepi Laut menurut Keberadaan dan Jenis Industri Kecil dan Mikro,

2018 ............................................................................................... 184

Number of Seaside Villages by Availability and Type of Small and Micro Industry, 2018

2.42 Jumlah Lulusan Sekolah Perikanan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

menurut Provinsi dan Nama Sekolah, 2012-2016 ........................................... 186

Number of Fishery School Alumni in Ministry of Marine Affairs and Fisheries by

Province and Name of School, 2012-2016

2.43 Jumlah Peneliti Kementerian Kelautan dan Perikanan menurut Satuan Kerja Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, 2012-2016 ..................... 187

Number of Ministry of Marine Affairs and Fisheries Researchers by working unit and

Laboratory by Each Work Unit of Agency of Marine and Fisheries Research, 2012-2016

PENGGUNAAN CANTRANG DI INDONESIA/USE OF CANTRANG IN INDONESIA

3.1 Luas Lahan dan Produksi Budidaya Tambak dan Laut menurut Provinsi, 2016 (Ton) .. 189

Area and Production of Brackishwater Pond and Mariculture by Province, 2016 (Tonnes)

3.2 Jumlah Benih Ikan yang Ditebar Menurut Jenis Budidaya dan Provinsi, 2015-2016 ... 190

Number of Fish Seeds by Type of Culture and Province, 2015-2016

3.3 Jumlah Pakan yang Ditebar Menurut Jenis Budidaya dan Provinsi, 2015-2016 ......... 193

Number of Feed by Type of Culture and Province, 2015-2016

3.4 Jumlah Pupuk yang Ditebar Menurut Jenis Budidaya dan Provinsi, 2015-2016 ........ 196

Number of Fertilizer by Type of Culture and Province, 2015-2016

3.5 Jumlah Obat-obatan yang Ditebar Menurut Jenis Budidaya dan Provinsi,

2015-2016 ......................................................................................... 197

Number of Pesticide by Type of Culture and Province, 2015-2016

3.6 Persentase Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan menurut Jenis Kapal/Perahu dan

Kondisi Kesulitan dalam Pemasaran, 2014 .................................................. 198

Percentage of Fishing Household by Type of Ship/Boat and Complication in Marketing

Condition, 2014

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i k S u m b e r D a y a L a u t d a n P e s i s i r 2 0 1 8xiv

3.7 Jumlah Nelayan di Laut menurut Provinsi, 2012-2016 (Orang) ........................... 199

Number of Marine Fishermen by Province, 2012-2016 (Person)

3.8 Jumlah Nelayan di Laut menurut Provinsi dan Kategori Nelayan, 2016 (Orang) ...... 200

Number of Marine Fishers by Province and Category of Fishers, 2016 (Person)

3.9 Jumlah Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan (RTP/PP) Tangkap di Laut menurut

Provinsi, 2012-2016.............................................................................. 201

Number of Marine Capture Household/Fishing Company by Province, 2012-2016

3.10 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Laut dan Tambak serta Pembudidaya Ikan

menurut Provinsi, 2016 ........................................................................ 202

Number of Marine and Brackishwater Pond Culture Households and Fish Farmer by

Province, 2016

3.11 Jumlah Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan (RTP/PP) Tangkap di Laut

menurut Provinsi dan Jenis Perahu yang Digunakan, 2016 ................................ 203

Number of Marine Capture Fisheries Households/Fishing Company by Province and

Type of Fishing Boat, 2016

3.12 Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Perairan Laut menurut Provinsi dan Jenis

Kapal yang Digunakan, 2015-2016 ............................................................ 204

Number of Marine Fishing Boats by Province and Type of Fishing Boat, 2015-2016

3.13 Jumlah Alat Penangkap Ikan Laut menurut Jenis Alat Penangkap, 2012-2016 (buah) 205

Number of Marine Fishing Gear by Type of Fishing Gear, 2012-2016 (units)

3.14 Jumlah Unit Penangkapan Ikan di Laut menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan,

Daerah Perairan Pantai, dan Provinsi, 2016 ................................................. 207

Number of Marine Fishing Units by Type of Fishing Gear, Coastal Area, and

Province, 2016

KONDISI SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR/CONDITIONS OF MARINE AND COASTAL RESOURCES

4.1 Luas dan Kondisi Hutan Mangrove menurut Provinsi, 2017 .............................. 211

Area and Condition of Mangrove Forest by Province, 2017

4.2 Luas dan Kondisi Terumbu Karang menurut Provinsi, 2017 .............................. 212

Area and Condition of Coral Reef by Province, 2017

4.3 Jumlah Pelabuhan menurut Jenis Pelabuhan Perikanan dan Provinsi, 2017 ........... 213

Number of Port by Type of Fishing Port and Province, 2017

4.4 Jumlah Jasa Wisata Bahari/Tirta, 2015-2016 ............................................... 214

Number of Marine/Water Tourism, 2015-2016

4.5 Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Laut menurut Provinsi, 2015 ..................... 215

Number and Area of Marine Conservation by Province, 2015

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i c s o f M a r i n e a n d C o a s t a l R e s o u r c e s 2 0 1 8 xv

4.6 Produksi Perikanan Indonesia, 2011-2016 (1 000 Ton) ..................................... 218

Fisheries Production of Indonesia, 2011-2016 (1 000 Tonnes)

4.7 Potensi Lahan Budidaya dan Tingkat Pemanfaatan di Indonesia, 2015 .................. 219

The Potency of Aquaculture Area and Usage Level in Indonesia, 2015

DAMPAK NEGATIF PENGGUNAAN CANTRANG/NEGATIVE IMPACT OF CANTRANG USE

5.1 Produksi Perikanan Budidaya Laut Menurut Jenis Ikan, 2012-2016 (Ton) ............... 221

The Production of Mariculture by Type of Fish, 2012-2016 (Tonnes)

5.2 Produksi Perikanan Tangkap Udang di Laut menurut Jenis Udang dan Provinsi,

2016 (Ton) ........................................................................................ 222

Production of Marine Shrimp Capture Fisheries by Type of Shrimp and Province,

2016 (Tonnes)

5.3 Nilai Produksi Perikanan Tangkap Udang di Laut menurut Jenis Udang dan Provinsi,

2016 (Juta Rupiah) ............................................................................. 224

Production Value of Marine Shrimp Capture Fisheries by Type of Shrimp and

Province, 2016 (Million Rupiahs)

5.4 Produksi Perikanan Budidaya Laut menurut Provinsi, 2012-2016 (Ton) ................. 226

Production of Mariculture by Province, 2012-2016 (Tonnes)

5.5 Nilai Produksi Perikanan Budidaya Laut menurut Provinsi, 2012-2016 (Juta Rupiah) . 227

Production Value of Mariculture by Province, 2012-2016 (Million Rupiahs)

5.6 Produksi Perikanan Budidaya Tambak menurut Provinsi, 2012-2016 (Ton) ............. 228

Production of Brackishwater Pond Culture by Province, 2012-2016 (Tonnes)

5.7 Nilai Produksi Perikanan Budidaya Tambak menurut Provinsi, 2012-2016 (Juta Rupiah) 229

Production Value of Brackishwater Pond Culture by Province, 2012-2016 (Million

Rupiahs)

5.8 Produksi Budidaya Rumput Laut menurut Provinsi, 2012-2016 (Ton) ................... 230

Production of Seaweed Culture by Province, 2012-2016 (Tonnes)

5.9 Produksi Budidaya Udang menurut Jenis Udang dan Provinsi, 2016 (Ton) .............. 231

Production of Shrimp Culture by Type of Shrimp and Province, 2016 (Tonnes)

5.10 Nilai Produksi Budidaya Udang menurut Provinsi dan Jenis Udang, 2016 (Juta Rupiah) 232

Production Value of Shrimp Culture by Province and Type of Shrimp, 2016 (Million

Rupiahs)

5.11 Produksi Budidaya Udang Windu menurut Provinsi, 2012-2016 (Ton) ................... 233

Production of Black Tiger Shrimp Culture by Province, 2012-2016 (Tonnes)

5.12 Produksi Budidaya Udang Putih menurut Provinsi, 2012-2016 (Ton) .................... 234

Production of White Tiger Shrimp Culture by Province, 2012-2016 (Tonnes)

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i k S u m b e r D a y a L a u t d a n P e s i s i r 2 0 1 8xvi

5.13 Produksi Budidaya Udang Vaname menurut Provinsi, 2012-2016 (Ton) .................. 235

Production of Vaname Shrimp Culture by Province, 2012-2016 (Tonnes)

5.14 Jumlah Lokasi dan Persentase Kondisi Terumbu Karang menurut Wilayah,

2012-2016 ......................................................................................... 236

Number of Location and Percentage of Coral Reef Condition by Area, 2012-2016

5.15 Luas dan Kondisi Padang Lamun menurut Provinsi, 2017 .................................. 237

Area and Condition of Seagrass by Province, 2017

5.16 Jumlah Pengunjung Taman Wisata Alam Laut menurut Jenis Kunjungan dan Asal,

2013-2017 (Orang) ............................................................................... 238

Number of Visitors to Marine Ecotourism Parks by Type of Visit and Origin,

2013-2017 (Person)

5.17 Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Indonesia, 2013-2016 (Ton) ............................. 239

Exploitation of Fish Resources in Indonesia, 2013-2016 (Tonnes)

5.18 Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Indonesia, 2013-2016 (Juta Rupiah) ............... 240

Production Value of Fish Resources in Indonesia, 2013-2016 (Million Rupiahs)

5.19 Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Barat Sumatera, 2013-2016 (Ton) ...................... 241

Exploitation of Fish Resources in Western Sumatera, 2013-2016 (Tonnes)

5.20 Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Timur Sumatera, 2013-2016 (Ton) ..................... 242

Exploitation of Fish Resources in Eastern Sumatera, 2013-2016 (Tonnes)

5.21 Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Utara Jawa, 2013-2016 (Ton) ........................... 243

Exploitation of Fish Resources in Northern Java, 2013-2016 (Tonnes)

5.22 Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Selatan Jawa, 2013-2016 (Ton) ......................... 244

Exploitation of Fish Resources in Southern Java, 2013-2016 (Tonnes)

5.23 Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Bali dan Nusa Tenggara, 2013-2016 (Ton) ............. 245

Exploitation of Fish Resources in Bali and Nusa Tenggara, 2013-2016 (Tonnes)

5.24 Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Selat Malaka, 2013-2016 (Ton) ......................... 246

Exploitation of Fish Resources in Malacca Strait, 2013-2016 (Tonnes)

5.25 Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Selatan/Barat Kalimantan, 2013-2016 (Ton) ......... 247

Exploitation of Fish Resources in Southern/Western Kalimantan, 2013-2016 (Tonnes)

5.26 Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Timur Kalimantan, 2013-2016 (Ton) ................... 248

Exploitation of Fish Resources in Eastern Kalimantan, 2013-2016 (Tonnes)

5.27 Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Utara Sulawesi, 2013-2016 (Ton) ...................... 249

Exploitation of Fish Resources in Northern Sulawesi, 2013-2016 (Tonnes)

5.28 Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Selatan Sulawesi, 2013-2016 (Ton) .................... 250

Exploitation of Fish Resources in Southern Sulawesi, 2013-2016 (Tonnes)

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i c s o f M a r i n e a n d C o a s t a l R e s o u r c e s 2 0 1 8 xvii

5.29 Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Maluku dan Papua, 2013-2016 (Ton) ................... 251

Exploitation of Fish Resources in Maluku and Papua, 2013-2016 (Tonnes)

5.30 Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Barat Sumatera, 2013-2016 (Juta Rupiah) ........ 252

Production Value of Fish Resources in Western Sumatera, 2013-2016 (Million

Rupiahs)

5.31 Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Timur Sumatera, 2013-2016 (Juta Rupiah) ....... 253

Production Value of Fish Resources in Eastern Sumatera, 2013-2016 (Million

Rupiahs)

5.32 Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Utara Jawa, 2013-2016 (Juta Rupiah) ............. 254

Production Value of Fish Resources in Northern Java, 2013-2016 (Million Rupiahs)

5.33 Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Selatan Jawa, 2013-2016 (Juta Rupiah) ........... 255

Production Value of Fish Resources in Southern Java, 2013-2016 (Million Rupiahs)

5.34 Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Bali dan Nusa Tenggara, 2013-2016 (Juta

Rupiah) ............................................................................................ 256

Production Value of Fish Resources in Bali and Nusa Tenggara, 2013-2016 (Million

Rupiahs)

5.35 Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Selat Malaka, 2013-2016 (Juta Rupiah) ........... 257

Production Value of Fish Resources in Malacca Strait, 2013-2016 (Million Rupiahs)

5.36 Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Selatan/Barat Kalimantan, 2013-2016 (Juta

Rupiah) ............................................................................................ 258

Production Value of Fish Resources in Southern/Western Kalimantan, 2013-2016

(Million Rupiahs)

5.37 Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Timur Kalimantan, 2013-2016 (Juta Rupiah) ..... 259

Production Value of Fish Resources in Eastern Kalimantan, 2013-2016 (Million

Rupiahs)

5.38 Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Utara Sulawesi, 2013-2016 (Juta Rupiah) ......... 260

Production Value of Fish Resources in Northern Sulawesi, 2013-2016 (Million

Rupiahs)

5.39 Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Selatan Sulawesi, 2013-2016 (Juta Rupiah) ....... 261

Production Value of Fish Resources in Southern Sulawesi, 2013-2016 (Million

Rupiahs)

5.40 Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Maluku dan Papua, 2013-2016 (Juta Rupiah) ..... 262

Production Value of Fish Resources in Maluku and Papua, 2013-2016 (Million Rupiahs)

5.41 Kejadian Tumpahan Minyak di Perairan Indonesia, 1999-2018 ............................ 263

Occurrence of Oil Spill in Indonesian Waters, 1999-2018

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i k S u m b e r D a y a L a u t d a n P e s i s i r 2 0 1 8xviii

5.42 Kualitas Air Laut di Sekitar Pelabuhan di Indonesia, 2017 ................................ 264

Quality of Marine Water Around Port in Indonesia, 2017

5.43 Rata-rata Upah Buruh Tani Nasional Sektor Perikanan (Rp/Hari), 2012-2017 ........ 267

Average of National Wages of Farm Laborers Fishery Sector (Rupiahs/Day), 2012-2017

5.44 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Ikan yang Diusahakan dan Penyebab

Utama Kesulitan Pemasaran, 2014 .......................................................... 268

Percentage of Fishing Household by Type of Ship/Boat and Complication in

Marketing Condition, 2014

5.45 Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) menurut Provinsi, 2017 ........... 269

Fisherman and Fisheries Farmer’s Terms of Trade Value of Fisheries Subsector by

Province, 2017

5.46 Nilai Tukar Nelayan (NTN) menurut Provinsi, 2017 ......................................... 271

Fisherman’s Terms of Trade Value of Capture Fisheries Subsector by Province, 2017

5.47 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) yang Dibayar Petani Subsektor menurut Provinsi,

2017 ............................................................................................... 273

Fisheries Farmer’s Terms of Trade Value of Aquaculture Subsector by Province, 2017

5.48 Jumlah Tindak Pidana Perikanan menurut Provinsi, 2012-2016 (Kasus) ................. 275

Number of Fisheries Crime by Province, 2012-2016 (Cases)

5.49 Jumlah Tindak Pidana Perikanan menurut Jenis Tindak Pidana, 2011-2015 (Kasus) .. 276

Number of Fisheries Crime by Type of Crime, 2011-2015 (Cases)

5.50 KejadianKonflikAntarNelayanyangTerjadiAkibatPenggunaanAlatPenangkapanIkan

Yang Tidak Ramah Lingkungan ................................................................. 278

Events of Conflict Between Fishermen that Occur Due to Use of Non-Environmentally

Friendly Fishing Gears

KEBIJAKAN TERKAIT PELARANGAN CANTRANG/ POLICIES RELATED TO CANTRANG PROHIBITIONS

6.1 Jumlah Desa Tepi Laut yang Menerima Dana Modal Usaha untuk Program

Pemberdayaan Masyarakat Selama 3 Tahun Terakhir menurut Provinsi dan Sumber

Dana, 2014 ...................................................................................... 279

Number of Seaside Villages that Receive Capital Fund through the Comunity

Empowerment Program during 3 years by Province and Type of Funding

Sources, 2014

6.2 Jumlah Desa Tepi Laut yang Mempunyai Sarana Koperasi menurut Provinsi, 2018 .... 281

Number of Seaside Villages Having Cooperation Facility by Province, 2018

6.3 Banyaknya Desa Tepi Laut menurut Keberadaan Bank, 2018 ............................ 282

Number of Sidesea Villages by Availability of Bank, 2018

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i c s o f M a r i n e a n d C o a s t a l R e s o u r c e s 2 0 1 8 xix

6.4 Jumlah Penyuluh Perikanan menurut Provinsi, 2012-2016 (Orang) ..................... 283

Number of Fishery Counselling by Province, 2012-2016 (Person)

6.5 Jumlah Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) menurut Provinsi

dan Bidang Usaha, 2016 ...................................................................... 284

Number of Independent Training Center of Marine and Fisheries by Province and

Business Field, 2016

6.6 Program Prioritas dan Pagu Indikatif KKP Tahun 2017 .................................... 285

Priority Program and Indicative Budget of Ministry of Marine and Fishery, 2017

6.7 Peraturan Pemerintah Daerah terkait Kelautan dan Perikanan yang Berlaku, 2017 .. 286

Applicable Local Goverment Regulations related to Marine and Fisheries, 2017

6.8 Jumlah Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah, Peraturan

Pemerintah, Surat Keputusan Menteri, dan Undang-undang) di Bidang Kelautan dan

Perikanan, 2012-2016 ........................................................................... 287

Number of Legislation (Local Laws, Government Regulations, The Decree of the

Minister, and Law) in the Marine and Fishery Sector, 2012-2016

6.9 Nilai dan Persentase APBD Provinsi untuk Perikanan dan Kelautan terhadap

APBD Provinsi menurut Provinsi, 2016-2017 ................................................. 288

Value and Percentage of Provincial Budget for The Marine and Fishery by Province,

2016-2017

6.10 Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam Pengelolaan Lingkungan

Hidup, 2016-2017 ................................................................................ 289

Corporation Performance Rating (PROPER) in Environmental Management, 2016-2017

6.11 Jumlah dan Nama Speedboat Pengawas menurut Provinsi, 2015 ........................ 290

Number and Name of Surveillance Speedboat by Province, 2015

6.12 Hasil Operasi Kapal Pengawas, 2012-2016 (buah) .......................................... 292

The Result of Surveillance Operations Vessels, 2012-2016 (units)

6.13 Jumlah Kapal yang ditangkap menurut Negara Asal, 2012-2016 ......................... 293

Number of Arrested Vessel by Origin Country, 2012-2016

6.14 Jumlah Kapal Tindak Pidana Perikanan yang ditenggelamkan Berdasarkan Bendera

Asal, 2015-2016 .................................................................................. 294

Number of Ship Sunk of Fisheries Crime by Origin Flag, 2015-2016

6.15 Jumlah Polisi Khusus Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2012-2016 295

Number of Special Police Surveillance of Seaside Area and Small Island, 2012-2016

6.16 Jumlah Awak KapaI Pengawas, 2012-2016 (Orang) ......................................... 296

Number of Surveillance Vessel’s Crews, 2012-2016 (People)

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i k S u m b e r D a y a L a u t d a n P e s i s i r 2 0 1 8xx

6.17 Kelembagaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2015-2016 ......... 297

The Institution of Marine and Fisheries Resources Surveillance, 2015-2016

6.18 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasan (POKMASWAS), 2012-2016 .................. 299

Number of Community Control Groups by Province, 2012-2016

6.19 LajuInflasi20KotayangdilewatiTolLautdiIndonesia,2014-2018 ................... 300

Inflation Rate of 20 Cities Passed by Marine Highway in Indonesia, 2014-2018

6.20 Posisi Logistic Performance Index (LPI) Indonesia, 2012–2016 ......................... 301

Indonesia Logistic Performance Index (LPI) Positions, 2012–2016

6.21 Peringkat dan Nilai Indonesia Tiap Indikator, 2012-2016 ................................ 302

Rank and Score of Indonesia in Each Indicators of LPI, 2012-2016

6.22 The Global Competitiveness Index World Economic Forum 2014–2017

(Infrastruktur/Infrastructure) ............................................................... 303

6.23 Peringkat Pelabuhan di Kawasan Asia Tenggara, 2014-2015 ............................. 304

Port Ranking in Southeast Asia Region, 2014-2015

6.24 Penanaman/Rehabilitasi Hutan Mangrove, Rawa, dan Gambut menurut Provinsi,

2013-2017 (Ha) ................................................................................... 305

Mangrove, Peat, and Swamp Forest Plantation/Rehabilitation by Province,

2013-2017 (Ha)

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i c s o f M a r i n e a n d C o a s t a l R e s o u r c e s 2 0 1 8 xxi

DAFTAR GAMBAR/LIST OF FIGURES

Halaman

Page

1.1 Pembagian Wilayah Ekoregion Laut di Indonesia ........................................... 4


1.2 Kerangka Kerja Hubungan Timbal Balik Antara Ekosistem Alam dan Sistem Sosial di

Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan............... 6

Framework of Reciprocal Relationships between Natural Ecosystems and Social

Systems in Coastal and Oceanic Areas in the Context of Sustainable Development

1.3 Kerangka Kerja Analisis Lingkungan dan Sosial Ekonomi di Wilayah Laut dan Pesisir . 8

Framework of Environmental and Socio-Economic Analysis in the Sea and Coastal

Areas

1.4 Kerangka Kerja DPSIR (Driving forces-Pressures -States-Impacts-Responses) .......... 9

Framework of DPSIR (Driving forces-Pressures -States-Impacts-Responses)

2.1 Potensi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ..................... 14

Potency of Fishery Management Areas of the Republic of Indonesia

2.2 Persentase Desa Tepi Laut Tahun 2008, 2011, 2014, dan 2018 ........................... 16

Percentage of Seaside Villages 2008, 2011, 2014, and 2018

2.3 Jumlah Nelayan di Laut Tahun 2014-2016/Number of Fishermen 2014-2016 .......... 17

3.1 Alat Penangkapan Ikan/Fishing Gears ........................................................ 21

3.2 Jumlah Alat Penangkapan Ikan di laut Tahun 2015-2016 .................................. 22

Number of Marine Fishing Gears, 2015-2016

3.3 Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Laut menurut Pulau, Tahun 2015-2016 .............. 23

Number of Marine Fishing Gears by Islands, 2015-2016

3.4 Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Laut menurut WPPNRI, Tahun 2015-2016 ........... 23

Number of Marine Fishing Gears by Fishery Management Areas of the Republic

Indonesia, 2015-2016

3.5 Jumlah Alat Penangkap Ikan di Laut menurut Provinsi, 2016 ............................ 24

Number of Marine Fishing Gears by Provinces, 2016

3.6 Kelompok API yang dilarang serta tidak boleh beroperasi di seluruh WPPNRI ......... 24

API Groups Prohibited and may not Operated throughout WPPNRI

3.7 Jumlah Alat Penangkap Ikan Cantrang menurut WPPNRI, 2015-2016 .................... 26

Number of Cantrang by Fishery Management Areas of the Republic Indonesia,

2015-2016

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i k S u m b e r D a y a L a u t d a n P e s i s i r 2 0 1 8xxii

4.1 Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan menurut WPPNRI ............................... 30

Level of Utilization of Fish Resources by Fishery Management Areas of the Republic

Indonesia

4.2 Produksi Ikan Demersal dan Karang yang Digunakan dalam Industri Pengolahan Ikan

Surimi, 2014-2016 ............................................................................... 31

Production of Demersal, and Coral and Reef Fish use in Processing Industry of

Surimi Fish, 2014-2016

4.3 Luas Terumbu Karang di Masing-Masing Pulau, 2017 ....................................... 33

Area of Coral Reef in Each Island, 2017

5.1 Produksi Perikanan Tangkap Laut, 2006-2016 ............................................... 36

Production of Marine Capture Fisheries, 2006-2016

6.1 Kronologi Peraturan Cantrang/Chronology of Cantrang Regulations .................... 42

6.2 Alat Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan ............................................ 43

Environmentally Friendly Fishing Gears

6.3 Sumber Utama Modal Usaha Rumah Tangga Perikanan, 2013 ............................. 45

Main Sources of Vanture Capital for Fishery Households, 2013

6.4 Keikutsertaan Rumah Tangga Perikanan dalam Koperasi dan Alasan Utama Tidak

Menjadi Anggota Koperasi, 2013 .............................................................. 46

Participation of Fisheries Households in Cooperative and Main Reason Not Being

Member of Cooperative, 2013

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i c s o f M a r i n e a n d C o a s t a l R e s o u r c e s 2 0 1 8 xxiii

DAFTAR SINGKATAN/LIST OF ABBREVIATIONS

ALKI : Alur Laut Kepulauan Indonesia /Indonesian Archipelagic Sea Lane

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Regional Revenue and Expenditure Budget

API : Alat Penangkapan Ikan/Fishing Gears

AT : Approach Time

B3 : Bahan Beracun dan Berbahaya/Hazardous and Toxic Waste

Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Ministry of National Development

Planning

BIG : Badan Informasi Geospasial/Geospatial Information Agency

BMAL : Baku Mutu Air Laut /Marine Water Quality Standard

BOD5 : 5 days Biochemical Oxygen Demand

BPPT : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/Agency for the Assessment and

Application of Technology

BPH : Barel per Hari/Barel per Day

BPLHD : Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah/Regional Environmental Agency

BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/Social Insurance Administration Organization

BPR : Bank Perkreditan Rakyat/People’s Credit Bank

BTS : Base Transceiver Stasion

BUMN : Badan Umum Milik Negara/Indonesia State-Owned Enterprises

CAP : Chlor Alkali Plant

COD : Chemical Oxygen Demand

DAS : Daerah Aliran Sungai/Watershed

DO : Dissolved Oxygen

DPN : Destinasi Pariwisata Nasional/National Tourism Destinations

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Regional House of People’s Representatives

DPSIR : Driving forces-Pressures-States-Impacts-Responses

DWT : Dead Weight Tonnage

EBTKE : Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi/New Renewable Energy and Energy

Conservation

EEA : European Environment Agency

EL : Ekoregion Laut/Marine Ecoregion

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i k S u m b e r D a y a L a u t d a n P e s i s i r 2 0 1 8xxiv

ENSO : El-Nino Southern Oscillation

ESDM : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/Ministry of Energy and Mineral

Resources

ET/BT : Effective Time/Berth Time

FAO : Food and Agriculture Organization

GRK : Gas Rumah Kaca/Greenhouse Gas Emissions

GT : Gross Tonnage

HKI : Hak Kekayaan Intelektual/Intellectual Property Rights (IPR)

HKIKKP : Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Kelautan dan Perikanan/Intellectual Property

Rights of Ministry of Marine Affairs and Fisheries

IHK : Indeks Harga Konsumen/Consumer Price Index

ISPS : International Ship and Port Facility Security

IUU : Illegal, Unreported, and Unregulated

Jamkesda : Jaminan Kesehatan Daerah/Regional Health Insurance

Jamkesmas : Jaminan Kesehatan Masyarakat/Public Health Insurance

Kehati : Keanekaragam Hayati/Biodiversity

KII : Kapal Ikan Indonesia/Indonesian Fishing Vessels

KIA : Kapal Ikan Asing/Foreign Fishing Vessels

KKP : Kementerian Kelautan dan Perikanan/Ministry of Marine and Fisheries

KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Ministry of Environment and Forestry

KP : Kapal Pengawasa/Surveillance Vessel

KPPN : Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional/National Tourism Development Zone

KSPN : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/National Strategic Tourism Area

KUB : Kelompok Usaha Bersama/Joint Business Group

KUD : Koperasi Unit Desa/Village Cooperation Unit

LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Indonesian Institute of Sciences

LPG : Liquefied Petroleum Gas

LPI : Logistics Performance Index

MW : Mega Watt

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia/Unitary State of the Republic of Indonesia

NTNP : Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan/Fisherman and Fish Farmers’ Terms of

Trade

NTN : Nilai Tukar Nelayan/Fishermans’ Terms of Trade

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i c s o f M a r i n e a n d C o a s t a l R e s o u r c e s 2 0 1 8 xxv

NTPi : Nilai Tikar Pembudidaya Ikan/Fish Farmers’ Terms of Trade

OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development

OTEC : Ocean Thermal Energy Conversion

P2MKP : Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan/Independent Training Center of

Marine and Fisheries

PAM : Perusahaan Air Minum/Water Company

PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum/Regional Water Company

PDB : Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product (GDP)

PEMP : Pemberdayan Ekonomi Masyarakat Pesisir/Economic Empowerment of Coastal

Communities

pH : potential of Hydrogen

PHP : Pengolahan Hasil Perikanan/Processing of Fisheries Products

PIHPS : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis/Strategic Food Price Information Center

PLN : Perusahaan Listrik Negara/State Electricity Company

PLTAL : Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut/Sea Flow Power Plant

PMDN : Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri/Domestic Investment Projects

PML : Penanaman Modal Luar Negeri/Foreign Investment

PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/National Program for Community

Empowerment

PODES : Potensi Desa/Village Potential Statistics of Indonesia

POKMASWAS : Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas/Community Development Group

Supervisor

PROPER : Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup/Corporate

Performance Rating in Environmental Management

PSDKP : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Surveillance of Marine Resources

and Fisheries

PUGAR : Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat/People’s Salt Empowerment Program

RPPLH : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/Environmental Protection

and Management Plan

RTP/PP : Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan/Capture Household/Fishing Company

SBNP : Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Sail Navigation Support Facility

SKTM : Surat Keterangan Miskin/Poor Mark Certificate

SLB : Sekolah Luar Biasa/Special School

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i k S u m b e r D a y a L a u t d a n P e s i s i r 2 0 1 8xxvi

SPB : Surat Persetujuan Berlayar/Sailing Approval Letter

STP : Sekolah Tinggi Perikanan/Fisheries School

SUPM : Sekolah Umum Perikanan Menengah/Secondary Fishery Business Schools

SUTET : Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi /Below Extra High Voltage

TPA : Tempat Pembuangan Akhir/Landfill

TPID : TimPengendalianInflasiDaerah/Regional Inflation Control Team

TPS : Tempat Penampungan Sampah Sementara/Temporary Shelters Trash

TVRI : Televisi Republik Indonesia/Indonesia’s Broadcasting Television Network

TSS : Total Suspended Solids

UMR : Upah Minimum Regional/Regional Minimum Wage

UNCLOS : United Nations Convention on the Law of the Sea

UNCSGN : United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names

UNGEGN : United Nations Group of Experts on Geographical Names

WPPNRI : Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/State Fisheries

Management Territory of the Republic of Indonesia

WEF : The World Economic Forum

WMO : The World Meteorological Organization

WT : Waiting Time

ZEE : Zona Ekonomi Ekslusif/Exclusive Economic Zone

https:

//www.b

ps.go.id

S t a t i s t i c s o f M a r i n e a n d C o a s t a l R e s o u r c e s 2 0 1 8 xxvii

PENJELASAN UMUM/EXPLANATORY NOTES

TANDA-TANDA/SYMBOLS :

Data belum tersedia/Data not yet available .............................................................. : ...

Data tidak tersedia atau dapat diabaikan/Data not available or negligible ......................... : -

Data kurang dari setengah satuan yang digunakan ...................................................... : 0

Data less than half of the unit used

Data/angka sementara/Preliminary figures ............................................................... : x)

Data/angka sangat sementara/Very preliminary figures ................................................ : xx)

Data/angka diperbaiki/Revised figures .................................................................... : r)

Data/angka perkiraan/Estimation figures ................................................................. : e)

Tidak Terdeteksi/Undetected ................................................................................ : tt

Tidak Terpantau/Not Monitored ............................................................................. : tp

SATUAN/UNITS :

Liter (untuk beras)/Litre (for rice) : 0,80 kg

Barrel : 158,99 liter = 1/6,2898 m3

mscf : 1/35,3 m3

Long ton : 1.016,50 kg

Metric ton (m. ton) : 0,98421 long ton = 1.000 kg

Hectare (Ha) : 10.000 m2

https:

//www.b

ps.go.id

https:

//www.b

ps.go.id

CANTRANG DAN

KELESTARIAN SUMBER DAYA LAUT

https:

//www.b

ps.go.id

https:

//www.b

ps.go.id

PENDAHULUAN

S t a t i s t i k S u m b e r D a y a L a u t d a n P e s i s i r 2 0 1 8 3

1.1. Latar Belakang

Indonesia secara geografis terletak di sekitar garis khatulistiwa, tepatnya berada di antara 94°45´ BT - 141°01´ BT dan 06°08´ LU - 11°05´ LS. Indonesia merupakan negara maritim, dimana kurang lebih 75% wilayah Indonesia adalah wilayah perairan, yang terdiri dari sekitar 3,351 juta km2 wilayah laut (perairan pedalaman, kepulauan, dan laut territorial) dan sekitar 2,936 juta km2 wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif dan landasan kontinen. Ditambah, Indonesia juga memiliki panjang garis pantai kurang lebih 99.093 km (BIG, 2016).

Sebagai negara maritim, Indonesia memerlukan perencanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya perairan yang baik. Untuk itu, ditetapkanlah pembagian wilayah ekoregion laut Indonesia yang secara umum bertujuan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta memberikan arahan agar penetapan tersebut sesuai dengan karakteristik wilayah ekoregion (LIPI, 2014). Terdapat 18 wilayah ekoregion laut di Indonesia, seperti yang tersaji pada Gambar 1.1 dan Tabel 2.1. Pembagian tersebut didasari oleh kesamaan karakteristik ekoregion yang mencakup karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal, yang keseluruhannya dapat mencapai keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian alam sehingga dapat mengoptimalkan produktivitas sumber daya alam laut yang ada demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan (KLHK, 2013).

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya kelautan. Indonesia juga mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar. Sehingga Pemerintah Indonesia mencanangkan pembangunan berhaluan kelautan dengan menjadi poros maritim dunia. Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat tiga program yaitu, 1). Kedaulatan; 2). Keberlanjutan; dan 3). Kesejahteraan.

Indonesia yang merupakan negara maritim, kaya akan sumber daya kelautan juga kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan yang tersebar pada 3,351 juta km2 wilayah laut dan 2,936 km2 wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif dan landasan kontinen. Di Indonesia terdapat 18 wilayah ekoregion laut. Pembagian tersebut didasari oleh kesamaan karakteristik eko-region yang mencakup karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal, yang keseluruhannya dapat mencapai keseimbangan antara

pemanfaatan dan pelestarian alam sehingga dapat mengoptimalkan produktivitas sumber daya alam laut yang ada demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

https:

//www.b

ps.go.id

PENDAHULUAN

S t a t i s t i k S u m b e r D a y a L a u t d a n P e s i s i r 2 0 1 84

GambarFigure

1.1 Pembagian Wilayah Ekoregion Laut di IndonesiaDivision of Marine Ecoregion in Indonesia

Sumber/Source : Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (Online : bp2ksi.litbang.kkp.go.id, diakses tanggal 6 September2017)/Fish Resource Recovery Research Center (Online: bp2ksi.litbang.kkp.go.id, accessed September 6, 2017)

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan adalah suatu ke-harusan. Tindakan perusakan eksploitasi dan pengelolaan yang tidak ramah lingkungan harus dihentikan. Pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya dan nelayan khususnya, adalah hasil yang harus dicapai setelah kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan maritim di Indonesia. Hal ini dapat tercapai dengan cara meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Masyarakat dan segenap bangsa Indonesia berhak atas kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Langkah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dilakukan dengan meng-gulirkan berbagai program pemberdayaan dan perlindungan bagi nelayan, pembudidaya dan petambak garam.

BPS sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik, berupaya menyajikan data terkait laut dan pesisir dalam bentuk publikasi yaitu

https:

//www.b

ps.go.id

PENDAHULUAN


Publikasi Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP). SDLP tahun 2018 merupakan edisi keempatbelas yang merupakan hasil perkembangan dan penyempurnaan dari edisi-edisi sebelumnya. Berbeda dari publikasi sebelumnya, penulisan analisis Publikasi SDLP 2018 lebih terfokus pada permasalahan Cantrang dan Kelestarian Sumber Daya Laut. Analisis pada Publikasi SDLP 2018 menyesuaikan dengan framework DPSIR yang ditulis pada Bab 2 sampai Bab 6, dan data yang disajikan masih sama seperti tahun sebelumnya yang terdapat pada Lampiran.

1.2. Perkembangan Kerangka Kerja Sumber Daya Laut dan Pesisir

Publikasi Sumber Daya Laut dan Pesisir pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Pada awalnya, SDLP disusun tidak menggunakan kerangka kerja. Namun, semenjak tahun 2006/2007 SDLP disusun berdasarkan kerangka kerja. Sampai sekarang, SDLP mengalami empat kali perubahan kerangka kerja.

1.2.1. Periode 2004-2005

Pada dua periode ini, Publikasi SDLP tidak menggunakan kerangka kerja. Pada tahun 2004, SDLP menggunakan metode studi literatur dan pemanfaatan data sekunder, baik di BPS maupun di Kementerian/Lembaga lain. Di tahun ini SDLP mencakup 15 provinsi yang terdiri dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Kelimabelas provinsi ini didatangi oleh tim peneliti untuk digali informasinya, baik melalui wawancara dengan pejabat terkait, mem-peroleh catatan/buku/literatur yang terkait pembangunan lingkungan pesisir dan laut, maupun melihat sendiri ke wilayah perkampungan nelayan di pesisir wilayah yang dituju. Provinsi sampel ini dipilih secara subjektif dengan pertimbangan mempunyai wilayah pesisir dan mewakili daerah Indonesia Barat serta Timur.

Pada tahun 2005, SDLP disusun dengan cara mengkompilasi data sekunder yang diperoleh dari instansi/unit terkait yang berhubungan dengan data-data pesisir dan laut baik yang ada di pusat maupun daerah. Instansi/unit yang dikunjungi antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, Pusat-Pusat Studi Lingkungan yang ada di universitas-universitas, Dinas Pariwisata Provinsi, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, dan lain-lainnya. Kendala yang dihadapi dalam pengambilan data antara lain: prosedur birokrasi yang berbelit, tidak kontinunya publikasi yang dibuat oleh instansi/unit terkait, tidak ditemuinya orang yang tepat di daerah, waktu pengambilan data yang tidak tepat, standarisasi data yang berbeda-beda antar publikasi, dan lain-lain.

https:

//www.b

ps.go.id

PENDAHULUAN


1.2.2. Periode 2006/2007-2012

Pada periode ini, publikasi SDLP disusun berdasarkan kerangka kerja Hubungan Timbal Balik Antara Ekosistem Alam dan Sistem Sosial di Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Dahuri, 2004). Ada tiga dimensi utama dalam pem-bangunan berkelanjutan yaitu dimensi ekonomi, ekologi dan sosial. Suatu pembangunan dapat dikatakan berkelanjutan apabila secara ekonomis efisien, secara ekologis ramah lingkungan dan secara sosial berkeadilan.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pembangunan harus memanfaatkan sumber-sumber yang ada tanpa merusak lingkungan. Pembangunan yang dilakukan harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hubungan antara ekosistem alam dan sistem sosial yang ada di wilayah laut dan pesisir dapat digambarkan dalam Gambar 1.2.

GambarFigure

1.2

Kerangka Kerja Hubungan Timbal Balik Antara Ekosistem Alam dan Sistem Sosial di Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Konteks Pembangunan BerkelanjutanFramework of Reciprocal Relationships between Natural Ecosystems and Social Systems in Coastal and Oceanic Areas in the Context of Sustainable Development

Sumber/Source : Dahuri, R. 2004; hal: 90.

https:

//www.b

ps.go.id

PENDAHULUAN


1.2.3. Periode 2013-2016

Publikasi SDLP menggunakan kerangka kerja Analisis Lingkungan dan Sosial Ekonomi di Wilayah Laut dan Pesisir (Dahuri, 2001) pada periode ini. Agar pembangunan wilayah pesisir dan lautan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka harus memenuhi tiga persyaratan utama. Pertama, setiap kegiatan pembangunan hendaknya ditempatkan di lokasi yang secara biofisik (ekologis) sesuai dengan persyaratan biofisik dari kegiatan pembangunan tersebut. Dengan perkataan lain, perlu adanya tata ruang pembangunan wilayah pesisir dan lautan. Untuk keperluan penyusunan tata ruang ini, dibutuhkan informasi tentang karakteristik biofisik suatu wilayah dan persyaratan biofisik dari setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Selain itu, perlu juga informasi tentang tata guna wilayah pesisir dan lautan yang ada saat ini. Kedua, laju pembangunan limbah ke dalam wilayah pesisir dan lautan hendaknya tidak melebihi kapasitas asimilasi wilayah tersebut. Artinya, perlu pengendalian pencemaran sehingga diperlukan informasi tentang sumber dan kuantitas setiap jenis limbah yang masuk ke dalam wilayah pesisir dan lautan, tingkat kualitas perairan pesisir dan lautan, dan kapasitas asimilasi perairan tersebut.

Ketiga, laju (tingkat) pemanfaatan sumber daya alam wilayah pesisir dan lautan, khususnya yang dapat pulih, hendaknya tidak melampaui kemampuan pulihnya (potensi lestari) dalam kurun waktu tertentu. Artinya, perlu pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Untuk itu diperlukan informasi tentang potensi lestari dari setiap sumber daya alam dapat pulih yang ada di wilayah pesisir dan lautan, dan permintaan (demand) terhadap sumber daya alam tersebut dari waktu ke waktu. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat pulih, seperti minyak, gas dan mineral, perlu dilakukan secara cermat dan dampak negatif lingkungan yang mungkin timbul ditekan seminimal mungkin.

Dimensi sosial-ekonomi dan budaya, mensyaratkan bahwa laju pembangunan hen-daknya dirancang sedemikian rupa, sehingga permintaan total atas sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan tidak melebihi kemam-puan ekosistem pesisir dan lautan untuk menyediakannya. Untuk itu diperlukan informasi tentang jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk serta permintaan pasar internasional atas sumber daya dan jasa-jasa lingkungan pesisir dari waktu ke waktu. Selain itu, perlu juga informasi tentang teknologi yang dapat meningkatkan daya dukung wilayah pesisir dan lautan bagi kehidupan manusia dan jalannya proses pembangunannya.

Dimensi sosial-politik mensyaratkan bahwa perlu diciptakan suasana yang kondusif bagi segenap lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan sumber daya pesisir dan lautan. Untuk itu diperlukan informasi tentang pola dan sistem perencanaan dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya tersebut oleh segenap lapisan masyarakat yang terlibat. Dimensi hukum dan kelembagaan mensyaratkan perlunya sistem dan kinerja hukum serta kelembagaan yang

https:

//www.b

ps.go.id

PENDAHULUAN


dapat mendukung pelaksanaan pembangunan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan informasi tentang aspek dan dinamika hukum serta kelembagaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kebutuhan informasi untuk pengelolaan pembangunan sumber daya pesisir dan lautan secara berkelanjutan dapat digambarkan pada kerangka kerja dalam Gambar 1.3.

GambarFigure

1.3

Kerangka Kerja Analisis Lingkungan dan Sosial Ekonomi di Wilayah Laut dan PesisirFramework of Environmental and Socio-Economic Analysis in the Sea and Coastal Areas

Sumber/Source : Dahuri, R, et. al. 2001; hal 277.

https:

//www.b

ps.go.id

PENDAHULUAN


1.2.4. Periode 2017-sekarang

Pada periode ini, SDLP menggunakan kerangka kerja DPSIR (Driving forces-Pressures-States-Impacts-Responses). Kerangka kerja DPSIR (Driving forces-Pressures-States-Impacts-Responses) umum digunakan dalam analisis pengelolaan lingkungan yang menghubungkan faktor-faktor ekologi dan sosial ekonomi (Bradley P and Yee S. 2015). Kelebihan utama kerangka pikir ini adalah kesederhanaan dari pola pikir yang ditawarkan. Lima indikator utama penyusun DPSIR dapat menunjukkan hubungan kausal atau sebab akibat antar indi-kator, sehingga kerangka pikir ini lebih mudah dipahami oleh para peneliti maupun para pengambil kebijakan.

GambarFigure

1.4 Kerangka Kerja DPSIR (Driving forces-Pressures -States-Impacts-Responses)Framework of DPSIR (Driving forces-Pressures -States-Impacts-Responses)

Sumber/Source : AIDEnvironment (2004)

DPSIR terdiri dari lima indikator utama yaitu Driving forces-Pressures-States-Impacts-Responses. Kelima indikator utama tersebut mempunyai hubungan kausalitas seperti yang diperlihatkan oleh Gambar 1.4. Driving forces merupakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya aktivitas manusia. Faktor pendorong tersebut timbul dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Aktivitas penggunaan sumber daya alam baik secara

https:

//www.b

ps.go.id

PENDAHULUAN


langsung maupun tidak langsung berdampak pada lingkungan yang menghasilkan pressures (alur 1). Pressures merupakan aktivitas manusia, yang memberikan tekanan kepada ling-kungan sehingga menyebabkan perubahan states atau kondisi lingkungan (alur 2). States merupakan status keadaan lingkungan yang akan selalu berubah akibat adanya aktivitas manusia. States akan menyebabkan impacts terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia (alur 3). Impacts merupakan dampak negatif dari perubahan lingkungan yang terjadi dan menimbulkan Res ponses berupa upaya intervensi perundangan atau regulasi dalam rangka meminimalisir dampak negatif perubahan lingkungan (alur 4). Manusia dapat memutuskan untuk memberikan responses dengan merubah driving forces menjadi lebih kondusif (alur 5), mengurangi atau menghilangkan impacts negatif (alur 6), memperbaiki atau mem pengaruhi states menjadi lebih baik (alur 7), serta mengurangi, mencegah, atau menghindari pressures (alur 8) pada permasalahan tersebut dengan menerapkan langkah-langkah misalnya melalui instrumen kebijakan (EEA, 2010). Keberhasilan berbagai upaya intervensi dan regulasi tersebut akan menentukan kualitas dan keberlanjutan ekosistem serta makhluk hidup di dalamnya (BIOCLIME – GIZ, 2014).

Indikator faktor pendorong (Driving forces) merupakan faktor-faktor yang mendo-rong aktivitas manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Bradley P and Yee S., 2015). Driving forces menggambarkan perkembangan demografi, ekonomi, dan sosial dalam masyarakat serta perubahan pola hidup sesuai dengan tingkat konsumsi dan produksi (EEA, 1999). Faktor pendorong demografi berhubungan dengan laju pertumbuhan penduduk meli-puti populasi, fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Faktor pendorong ekonomi meliputi proses konsumsi, produksi, pertumbuhan ekonomi, dan pariwisata. Sedangkan faktor pendorong sosial-politik meliputi pendidikan, kualitas sumber daya manusia, investasi dana peneli-tian, adanya kerjasama dengan negara lain, dan pilihan gaya hidup yang mempengaruhi permintaan energi. Selain dari tiga sektor tersebut faktor pendorong secara tidak langsung yang mempengaruhi ekosistem, antara lain: budaya dan kepercayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terjadinya perang (Nelson, G.C., Janetos, A., Bennet, E. 2005 dalam Anastasopoulou, S., Chobotova, V., Dawson, T., Kluvankova-Oravska, T., and Rounsevell, M., 2010). Faktor pendorong yang berasal dari laju pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kebutuhan dan aktivitas penduduk sehingga memancing terjadinya perubahan tingkat kon-sumsi dan produksi. Perubahan tingkat konsumsi dan produksi akan memberikan tekanan (Pressures) pada lingkungan (EEA, 1999). Driving force merupakan faktor pendorong ter-jadinya pressures (EEA, 2010).

Indikator Tekanan (Pressures) menggambarkan pembuangan emisi, zat fisika, dan biologis, penggunaan sumber daya alam dan perubahan penggunaan lahan, serta hubungan manusia secara langsung dengan lingkungan (Bradley P and Yee S., 2015). Tekanan terhadap lingkungan oleh aktivitas manusia diubah dalam berbagai proses alam sebagai usaha alam untuk menyesuaikan perubahan kondisi lingkungan (EAA, 1999). Tekanan terhadap

https:

//www.b

ps.go.id

PENDAHULUAN


lingkungan dapat diartikan sebagai kekuatan yang menghasilkan perubahan pada kondisi ekosistem serta perubahan ketersediaan barang dan jasa ekosistem (EEA, 2010). Contoh Tekanan terhadap lingkungan antara lain salinitas, tumpahan minyak, beban nutrien akibat pembuangan limbah, upaya penangkapan, spesies invasif, perubahan penggunaan lahan atau konversi hutan mangrove menjadi tambak, dan hubungan manusia secara langsung terhadap lingkungan melalui pengerukan serta reklamasi (Bradley P and Yee S., 2015). Indikator states atau keadaan memberikan gambaran tentang kuantitas dan kualitas fenomena fisik, fenomena biologis, dan fenomen kimia di daerah tertentu (EEA, 1999). Keadaan lingkungan terbagi menjadi keadaan lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Keadaan lingkungan abiotik tergambar pada fenomena fisik misalnya iklim, udara dan suhu laut, curah hujan, badai dan angin topan, hidrologi, pola sirkulasi laut, dan lain-lain serta fenomena kimia misalnya nutrisi, pH, kadar CO2 di atmosfer, salinitas, kontaminan, dan lain-lain. Selain fenomena fisik dan kimia, keadaan lingkungan abiotik juga digambarkan melalui lingkungan buatan (man-made), misalnya bangunan dermaga, jalan raya, dan lain-lain yang berkontribusi terhadap perubahan habitat manusia. Keadaan lingkungan biotik tergambar pada fenomena biologis, misalnya habitat hidup ikan, mangrove, padang lamun, terumbu karang, stok ikan, dan lain-lain (Bradley P and Yee S., 2015).

Adanya tekanan (pressures) terhadap lingkungan mengubah keadaan (states) ling-kungan. Perubahan ini berdampak pada fungsi sosial dan ekonomi terhadap lingkungan, seperti penyediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan lain-lain. Indikator impacts digunakan untuk menggambarkan dampak ini (EEA, 1999). Dampak (impacts) merupakan konsekuensi bagi kesejahteraan kehidupan manusia (ketersediaan barang dan jasa ekosistem) berdasarkan penggunaan sumber daya alam (ak-tivitas), yang disebabkan oleh faktor pendorong (driving force) dan tekanan (pressures) yang mempengaruhi keadaan (states) lingkungan (EEA, 2010). Dampak terjadi dalam urutan tertentu misalnya: polusi udara dapat menyebabkan pemanasan global (efek primer), yang pada gilirannya dapat menyebabkan kenaikan suhu (efek sekunder), yang dapat memicu naiknya permukaan laut (dampak tersier), yang dapat menyebabkan hilangnya keaneka-ragaman hayati (EEA, 1999). Indikator impacts memonitor dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari pembangunan atau perubahan pada lingkungan yang sedang terjadi, baik pada dampak kesejahteraan manusia (sosial-ekonomi) dan dampak lingkungan yang bersifat positif (mengurangi, mencegah, atau menghilangkan) maupun negatif (memacu atau memaksa). Contoh indikator dampak antara lain: penggunaan sumber daya alam secara berlebihan atau over-eksploitasi akan menyebabkan kerusakan lingkungan (dampak negatif), dampak adanya undang-undang atau peraturan baku mutu kualitas udara akan membatasi penggunaan produk-produk yang menghasilkan polusi udara (dampak positif), dan lain-lain (Bradley P and Yee S., 2015).

https:

//www.b

ps.go.id

PENDAHULUAN


Indikator responses mengacu pada tanggapan atau respon oleh kelompok atau individu di masyarakat, serta upaya pemerintah untuk mencegah, mengkompensasi, memperbaiki atau menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan perubahan keadaan lingkungan. Indikator respon dapat dianggap sebagai faktor pendorong positif maupun negatif. Respon sebagai faktor pendorong positif bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses dan produk, misalnya melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan (green technology), sedangkan respon yang dianggap sebagai faktor pendorong negatif karena bertujuan untuk mengarahkan pola konsumsi dan produksi yang berlebihan (EEA, 1999).

https:

//www.b

ps.go.id

WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Penyebaran daerah penangkapan ikan di Indonesia mencapai luas sekitar 5,8 juta km2 yang terbagi menjadi 11 Wilayah Penge-lolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Di Indonesia, sekitar 15,32 persen wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan berada di tepi laut. Untuk kebutuhan pem bangunan dan pengam-bilan kebijakan secara makro, penduduk yang tinggal pada wilayah yang berada di tepi laut sering dianalogikan sebagai masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir umumnya bekerja sebagai nelayan. Jumlah nelayan berfluktuasi setiap tahunnya dengan tren yang

meningkat. Berdasarkan data Podes 2018, tercatat bahwa 21,82 persen penduduk yang tinggal di desa tepi laut mempunyai sumber penghasilan utama pada subsektor perikanan. KKP membagi nelayan dalam tiga kategori, yaitu: nelayan penuh, nelayan sambilan utama, dan nelayan sambilan tambahan.

2.1. Potensi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan potensi sum-ber daya laut dan pesisir yang sangat menjanjikan. Wilayah pesisir dan lautan merupakan wilayah yang memiliki arti penting secara ekonomi dan politik bagi kehidupan masyarakat di Indonesia sejak dahulu. Sumber daya di wilayah pesisir merupakan penopang hidup bagi masyarakat yang hidup di pesisir untuk memperoleh makanan, kayu bakar, bangunan, dan fungsi lainnya.

Wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang kaya dan beragam sumber daya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani, sejak berabad-abad lamanya. Sementara itu, kekayaan hidro-karbon dan mineral lainnya yang terdapat di wilayah ini juga telah dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional sejak Pelita I. Selain menyediakan berbagai sumber daya tersebut, wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki berbagai fungsi lain, seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan limbah.

Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas perairan sekitar tiga per empat dari seluruh wilayah, perairan Indonesia memiliki 27,2 persen dari seluruh spesies flora dan fauna yang terdapat di dunia, meliputi 12 persen mamalia; 23,8 persen amfibi; 31,8 persen reptilian; 44,7 persen ikan; 40 persen moluska; dan 8,6 persen rumput laut. Potensi sumber daya ikan meliputi: pelagis besar, pelagis kecil, udang penaeid dan krustasea lainnya, demersal, moluska dan teripang, cumi-cumi, ikan konsumsi perairan karang, ikan hias, penyu laut, mamalia laut, dan rumput laut (Mallawa dalam Adam dan Surya, 2013). Tidak heran jika Indonesia menjadi negara yang mempunyai produksi perikanan tangkap tertinggi

https:

//www.b

ps.go.id



kedua di dunia pada perairan laut, dan menjadi negara yang mempunyai produksi perikanan tangkap tertinggi ke-tujuh di dunia pada perairan umum (FAO, 2016).

Penyebaran daerah penangkapan ikan di Indonesia mencapai luas sekitar 5,8 juta km2 yang terbagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yaitu Selat Malaka, Samudera Hindia (2 WPPNRI), Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Makassar-Laut Flores, Laut Banda, Teluk Tomini-Laut Seram, Laut Sulawesi, Samu-dera Pasifik, dan Laut Arafura-Laut Timor. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, No. 47/KEPMEN-KP/2016 bahwa potensi lestari sumber daya ikan di Indonesia mencapai 9,9 juta ton yang tersebar di sebelas WPPNRI. Potensi tersebut terdiri dari ikan pelagis kecil 3,52 juta ton, ikan pelagis besar 2,49 juta ton, ikan demersal 2,32 juta ton, ikan karang 977 ribu ton, udang penaeid 327 ribu ton, lobster 8,8 ribu ton, kepiting 44,5 ribu ton, rajungan 48,7 ribu ton, dan cumi-cumi 197 ribu ton (Gambar 2.1).

GambarFigure 2.1 Potensi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Potency of Fishery Management Areas of the Republic of Indonesia

Sumber/Source : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, No. 47/KEPMEN-KP/2016, Kementerian Kelautan dan PerikananDecree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of Indonesia, No. 47/KEPMEN-KP/2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Disamping potensi perikanan tangkap, wilayah pesisir Indonesia juga memiliki potensi perikanan budidaya laut pada tahun 2015 seluas 12.123.383 hektar (Kelautan dan Perikanan Dalam Angka, 2016). Jenis komoditas perikanan budidaya laut mencakup rumput laut, udang, dan berbagai jenis ikan seperti Kerapu, Kakap, Bandeng dan sebagainya. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2012-2016, rumput laut telah menjadi komoditas unggulan perikanan budidaya laut (KKP, 2016). Selama periode itu pula, produksi rumput laut telah mengalami peningkatan mencapai 11,05 persen setiap tahun. Produksi rumput laut, terutama berasal dari budidaya laut yang mempunyai produksi 7 kali lipat lebih banyak daripada hasil budidaya tambak.

Potensi perikanan di Indonesia harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab agar kegiatannya dapat berkelanjutan sehingga menjadi salah satu sumber modal utama pem-bangunan Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pasal 6 ayat 1 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan dalam WPPNRI dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Pengelolaan perikanan yang belum optimal, contohnya aktivitas Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing, gejala overfishing di beberapa perairan, penggunaan alat penangkap ikan yang bersifat merusak lingkungan, serta belum efektifnya sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan, sehingga berdampak negatif pada lingkungan, terjadinya konversi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, serta induk ikan dan udang unggulan yang masih terbatas ketersediaannya (Bappenas, 2014).

2.2. Kawasan Pesisir Indonesia

Mengingat hampir 65 persen penduduk di Indonesia hidup di kawasan pesisir dan laut (Dahuri, Rais, Sapta, dan Sitepu, 2001), maka ekosistem di sekitar kawasan tersebut harus dijaga dan dikembangkan seoptimal mungkin demi keberlangsungan kehidupan di pesisir dan laut. Sehingga pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan sudah selayaknya dikelola secara baik dan optimal demi menunjang pembangunan nasional dan demi meningkatan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Berdasarkan Gambar 2.2, di Indonesia, sekitar 15,32 persen wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan berada di tepi laut. Persentase tersebut secara perlahan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan adanya pemekaran wilayah desa/kelurahan yang signifikan pada wilayah yang berada di tepi laut. Peningkatan jumlah desa tepi laut tidak langsung mencerminkan perkembangan masyarakat pesisir karena masyarakat pesisir tidak dapat dibatasi oleh batas administratif seperti desa, kecamatan atau lainnya.

Menurut Baransano dan Mangimbulude (2011), sampai saat ini belum ada pembagian laut yang dapat diterima secara universal. Ekosistem perairan laut dapat dibagi menjadi

https:

//www.b

ps.go.id



dua, pertama adalah perairan laut pesisir, bagian ini meliputi daerah paparan benua, dan kedua adalah laut lepas atau laut oseanik. Belum ada definisi yang baku juga untuk pene-tapan batas wilayah pesisir sampai saat ini, namun terdapat kesepakatan dunia bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan laut. Terdapat dua batas wilayah pesisir jika ditinjau dari garis pantai, yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai. Menurut Dahuri (2003), batas wilayah pesisir secara tegak lurus belum diperoleh kesepakatan. Hal ini disebabkan batas wilayah antara satu negara dengan negara lain berbeda.

Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut yang masih dipengaruhi kedua zona tersebut. Sebagai wilayah peralihan darat dan laut yang memiliki keunikan ekosistem, dunia memiliki kepedulian terhadap wilayah ini, khususnya di bidang lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hal ini disebabkan karena kawasan ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan, serta memudahkan terjadinya perdagangan antar daerah, pulau dan benua. Potensi besar yang dimiliki oleh

GambarFigure 2.2 Persentase Desa Tepi Laut Tahun 2008, 2011, 2014, dan 2018

Percentage of Seaside Villages 2008, 2011, 2014, and 2018

Sumber/Source : Statistik Potensi Desa Indonesia Tahun 2008, 2011, 2014, dan 2018, Badan Pusat Statistik/Village Potential Statistics of Indonesia 2008, 2011, 2014, and 2018, BPS-Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



wilayah tersebut harus bisa dieksplorasi dengan sebaik mungkin untuk kepentingan kese-jahteraan masyarakat seluas-luasnya tanpa mengesampingkan pembangunan lingkung annya.

Bengen (2001) dalam Fatmawati (2014) menyebutkan masyarakat pesisir adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber perekonomiannya bergan-tung pada potensi dan kondisi sumber daya laut dan pesisir. Mereka biasanya mempunyai pekerjaan sebagai nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, ataupun supplier faktor sarana produksi perikanan. Ada pula masyarakat pesisir yang bekerja di luar bidang perikanan seperti penyedia jasa-jasa lingkungan laut dan pesisir seperti jasa pariwisata, jasa perhotelan, jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumber daya non hayati laut dan pesisir (Nikijuluw, 2001).

GambarFigure 2.3 Jumlah Nelayan di Laut Tahun 2014-2016

Number of Fishermen 2014-2016

Sumber/Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia menurut Provinsi 2014-2016, Kementerian Kelautan dan PerikananCapture Fisheries Statistics of Indonesia by Province 2014-2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Untuk kebutuhan pembangunan dan pengambilan kebijakan secara makro, penduduk yang tinggal pada wilayah yang berada di tepi laut sering dianalogikan sebagai masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir umumnya bekerja sebagai nelayan. Berdasarkan data Podes 2018, tercatat bahwa 21,82 persen penduduk yang tinggal di desa tepi laut mempunyai sumber penghasilan utama pada subsektor perikanan. Jumlah nelayan berfluktuasi setiap tahunnya dengan tren yang meningkat yang ditunjukkan oleh Gambar 2.3. KKP membagi nelayan dalam tiga kategori, yaitu: nelayan penuh, nelayan sambilan utama, dan nelayan sambilan tambahan (Tabel 3.8). KKP mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air, termasuk pula ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap ikan, namun tidak termasuk orang yang hanya membuat jaring, mengangkut alat-alat perlengkapan ke dalam perahu/kapal.

https:

//www.b

ps.go.id

PENGGUNAAN CANTRANG DI INDONESIA


Ikan memang merupakan sumber daya laut yang dapat beregenerasi dan dapat diperoleh secara terbuka oleh siapapun, namun kelestariannya perlu kita jaga demi keberlanjutan sumber daya bagi generasi yang akan datang. Kebutuhan akan komoditas ini terlihat dari meningkatnya konsumsi ikan nasional yang ditar-getkan pada tahun 2019 mencapai 54,5 kg per kapita per tahun. Dalam neraca perdagangan internasional, komoditas ini mengalami surplus dengan kenaikan sebesar 1,49 persen selama periode 2012-2015. Subsektor ini pun memberikan kontribusi terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB) 2016 sebesar 19 persen. Dari sisi ketenagakerjaan, lebih dari 50 persen nelayan penuh masih menggantungkan seluruh nafkah hidupnya pada kegiatan penangkapan ikan di laut. Kebutuhan akan sumber daya perikanan ini disertai dengan upaya penangkapan ikan di seluruh wilayah penangkapan ikan. Cantrang diawal kemunculannya sebagai pengganti jaring trawl yang tidak ramah lingkungan, kini menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 penggunaannya resmi dilarang karena termasuk kelompok Pukat Tarik yang bisa merusak lingkungan. Selama tahun 2015-2016, cantrang paling banyak terdapat di WPPNRI 712 meskipun mengalami penurunan sebesar 445 buah. Sedangkan Jawa Barat merupakan provinsi terbanyak yang menggunakan cantrang (2.334 unit) pada tahun 2016 disusul Jawa Tengah sebesar 864 unit.

3.1 Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di Indonesia

Masyarakat Indonesia memiliki ketergantungan terhadap laut yang masih tinggi. Meskipun, menurut KKP (2016), jumlah nelayan di Indonesia hanya sekitar 2.265.859 jiwa. Angka tersebut hanya sekitar 1,91 persen dari jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, dimana jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sekitar 118.411.973 jiwa (Sakernas, 2016). Jumlah nelayan pun mengalami sedikit penurunan se-lama tahun 2015-2016, dengan rata-rata sebesar 0,40 persen. Selain itu, masih didominasi 51,43 persen oleh nelayan yang menggantungkan seluruh nafkah hidupnya pada kegiatan penangkapan ikan di laut (nelayan penuh atau full time).

Dari sektor ekonomi, perikanan termasuk dalam tiga subsektor yang mempunyai kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) 2016 untuk lapangan usaha perta-nian, kehutanan dan perikanan atas dasar harga berlaku. Kontribusi terbesar pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berasal dari tanaman perkebunan (25,74 persen), tanaman pangan (25,46 persen) dan perikanan (19,00 persen). Kontribusi perikanan ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2015 (18,75 persen). Namun, laju pertumbuhan PDB perikanan (5,15 persen) pada tahun 2016 tercatat menurun dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 7,89 persen.

https:

//www.b

ps.go.id



Meskipun begitu, komoditas perikanan Indonesia tetap mengalami surplus dalam neraca perdagangan internasional. Volume ekspor hasil perikanan pada periode 2012-2015 terus mengalami kenaikan sebesar 1,49 persen per tahun. Sedangkan volume impor perikanan mengalami penurunan sebesar enam persen per tahun pada periode yang sama. Berdasarkan data KKP, neraca perdagangan internasional komoditas perikanan Indonesia mengalami surplus selama periode 2012-September 2016. Hal ini dikarenakan nilai ekspor komoditas perikanan lebih tinggi dibandingkan nilai impor.

Kebutuhan akan ketersediaan ikan yang dikonsumsi pun setiap tahun semakin mening-kat. Menurut data KKP, konsumsi ikan Indonesia mengalami tren peningkatan 6,27 persen per tahun sepanjang 2011-2015. Bahkan konsumsi ikan nasional pada 2019 ditargetkan mencapai 54,5 kg per kapita per tahun atau rata-rata meningkat 7,3 persen periode 2016-2019. Oleh karena itu, laut sangat penting bagi Indonesia karena banyak masyarakat pesisir dan juga masyarakat perkotaan yang tergantung pada hasil laut.

Ikan sebagai kebutuhan konsumsi masyarakat, merupakan sumber daya alam yang persediaannya terhampar di lautan sehingga dapat diambil oleh siapapun. Meskipun ikan merupakan sumber daya alam yang dapat beregenerasi atau diperbaharui, justru ketersediaan ikan di laut perlu kita perhatikan kelestariannya, baik dari sisi jumlah, keragaman serta kondisi habitatnya. Apalagi beragam usaha manusia untuk memperolehnya dari yang menangkap ikan dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem laut sampai yang menangkap ikan tanpa memperdulikan ekosistemnya. Pengambilan ikan secara terus menerus tanpa mengindahkan penggunaan jenis alat tangkap yang ramah, lambat laut akan merusak keseimbangan antara lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) periode 2015-2019 pun sudah memasukkan tujuan 14 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mengenai melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pem-bangunan berkelanjutan. Salah satu targetnya terdapat dalam tujuan 14.4 bahwa pada tahun 2020, secara efektif mengatur permanen dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan perse-diaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.

Dalam melakukan penangkapan ikan di laut ditemui beragam jenis alat penangkap ikan (API) yang digunakan nelayan. Setiap Wilayah penangkapan perikanan memiliki jenis API yang dominan digunakan oleh nelayan setempat. Hal ini karena disesuaikan dengan luas wilayah serta kedalaman laut yang berbeda-beda di setiap WPPNRI di samping pula pengaruh dari faktor alam. Penggunaan API dalam WPPNRI diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 06/MEN/2010, dimana terdapat 10 (sepuluh) kelompok jenis API diantaranya ; (1) jaring lingkar (surrounding nets); (2) pukat

https:

//www.b

ps.go.id



GambarFigure 3.1 Alat Penangkapan Ikan

Fishing Gears

Sumber/Source : Laut Masa Depan Bangsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan/Laut Masa Depan Bangsa, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

tarik (seine nets); (3) pukat hela (trawls); (4) penggaruk (dredges); (5) jaring angkat (lift nets); (6) alat yang dijatuhkan (falling gears); (7) jaring insang (gillnets and entangling nets); (8) perangkap (traps); (9) pancing (hooks and lines) dan (10) alat penjepit dan melukai (grappling and wounding). Masing-masing kelompok besar jenis API diuraikan lagi menjadi jenis-jenis alat tangkap yang biasa digunakan nelayan melaut.

Selama tahun 2015-2016, pancing dan jaring insang merupakan API yang paling banyak digunakan dalam penangkapan ikan laut di WPPNRI. Jenis API seperti jaring lingkar, perangkap dan pukat tarik masih banyak digunakan dalam menangkap ikan di laut. Berdasarkan data 2016, jumlah penggunaan pukat tarik pada tahun 2016 mengalami penurunan yakni dari 45.735 unit menjadi 47.831 unit. Sementara itu, alat tangkap yang paling jarang digunakan pada tahun 2016 yaitu alat penggaruk (8.451 unit) dan alat penjepit dan melukai (11.145 unit).

https:

//www.b

ps.go.id



Secara total, penggunaan API di Indonesia mengalami penurunan signifikan pada tahun 2015 sebesar 319.788 unit atau 28,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan penggunaan unit penangkapan ikan ini diakibatkan karena terbitnya peraturan larangan beberapa alat tangkap di seluruh WPPNRI seperti pukat tarik, payang, dogol, cantrang dan lampara dasar. Namun sebaliknya, pada tahun 2016, terjadi kembali kenaikan penggunaan API dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 11.477 unit atau kenaikan rata-rata sebesar 1,39 persen (Gambar 3.2).

GambarFigure 3.2 Jumlah Alat Penangkapan Ikan di laut Tahun 2015-2016

Number of Marine Fishing Gears, 2015-2016


Selama tahun 2015-2016, penggunaan API paling tinggi berada di Pulau Jawa dengan kenaikan sebesar 28.881 unit. Sedangkan menurut WPPNRI nya, penggunaan API paling tinggi berada di WPP 573, dimana mencakup Perairan Samudera Hindia Sebelah Selatan Jawa Hingga Sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor Bagian Barat (Gambar 3.4). Sedangkan Penggunaan API menurut provinsi selama tahun 2016 paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur (139.113 unit) selaras dengan jumlah nelayan yang paling banyak berada di provinsi tersebut (224.007 jiwa).

Peraturan penggunaan API di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan. Selain itu, juga untuk mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan.

https:

//www.b

ps.go.id



GambarFigure 3.3 Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Laut menurut Pulau, Tahun 2015-2016

Number of Marine Fishing Gears by Islands, 2015-2016


GambarFigure 3.4

Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Laut menurut WPPNRI, Tahun 2015-2016Number of Marine Fishing Gears by Fishery Management Areas of the Republic Indonesia, 2015-2016


https:

//www.b

ps.go.id



Sejak 1 Januari 2018 sudah diberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penang-kapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pemerintah resmi melarang alat penangkapan ikan (API) yang dianggap bisa merusak lingkungan. Kelompok API yang dilarang serta tidak boleh beroperasi di seluruh WPPNRI terdapat pada Gambar 3.6.

GambarFigure 3.5 Jumlah Alat Penangkap Ikan di Laut menurut Provinsi, 2016

Number of Marine Fishing Gears by Provinces, 2016

Sumber/Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia menurut Provinsi 2016, Kementerian Kelautan dan PerikananCapture Fisheries Statistics of Indonesia by Province 2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

GambarFigure 3.6 Kelompok API yang Dilarang serta Tidak Boleh Beroperasi di Seluruh WPPNRI

API Groups Prohibited and may not Opeated throughout WPPNRI

Sumber/Source : Kementerian Kelautan dan Perikanan/Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Penundaan masa berlakunya peraturan tersebut karena terjadi penolakan oleh ne-layan, yang dianggap merugikan nelayan karena hasil tangkapan lebih sedikit. Peraturan itu dianggap memberatkan dan membuat usaha yang telah lama menjadi mata pencaharian mereka gulung tikar. Oleh karena itu, selama masa transisi dilakukan penyesuaian terhadap peraturan larangan API dengan yang lebih ramah lingkungan.

Dua tahun sebelumnya sebenarnya juga sudah ditetapkan pelarangan API yang bersi-fat merusak ekosistem kelautan melalui Peraturan Kelautan dan Perikanan RI Nomor 02/Permen-KP/2015 mengenai larangan penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Namun, peraturan tersebut mendapatkan banyak penolakan dari nelayan, teru-tama yang menggunakan alat tangkap cantrang.

Pukat tarik dan pukat hela memiliki cara kerja yang hampir sama yakni dengan cara di tarik saat akan menangkap ikan. Hanya saja, jaring pukat hela ditarik ketika kapal sedang bergerak. Selain itu, jaring pada pukat tarik dan pukat hela berupa kantong dan mata jaring yang sangat kecil serta bisa mencapai puluhan hingga ratusan kilometer sehingga wilayah tangkapan ikan yang dijaring sangat luas dan beragam ikan termasuk ikan demersal (ikan dasar) baik yang menjadi target penangkapan maupun tidak akan terseret masuk ke dalam jaring. Selain itu, ekosistem habitat hewan lain di dasar laut seperti terumbu karang serta jenis biota yang masih anakan atau belum matang akan rusak jika terseret masuk dalam jaring pukat tersebut.

Data KKP 2016, mencatat bahwa dari jenis API yang dilarang penggunaannya di seluruh WPPNRI, jenis pukat hela dasar udang masih paling banyak digunakan di Indonesia (24.243 unit) dan paling sedikit perangkap ikan peloncat (365 unit). Sedangkan dari perairan pulau, Pulau Jawa paling banyak menggunakan jenis API yang dilarang (43.580 unit).

3.2 Perkembangan Cantrang di Indonesia

Memang dari sekian banyak jenis alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan Indonesia, alat tangkap cantrang yang paling fenomenal akhir-akhir ini. Alat tangkap terse-but selama ini banyak digunakan oleh nelayan dan pemilik kapal yang beroperasi di wilayah pesisir pantai Utara Pulau Jawa. Cantrang dilarang, karena alat tangkap tersebut dinilai tidak ramah lingkungan dan itu bertentangan dengan visi dan misi Pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kesehatan ekosistem di laut.

Menurut Subani dan Barus dalam Taufiq (2008), alat tangkap cantrang secara umum yang terdapat di Eropa dan beberapa di Amerika digolongkan pada kelompok danish seine karena dilihat dari bentuknya yang menyerupai payang namun ukurannya lebih kecil. Sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016, cantrang merupakan salah satu jenis API yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal (boat or vessel seines).

https:

//www.b

ps.go.id



GambarFigure 3.7

Jumlah Alat Penangkap Ikan Cantrang menurut WPPNRI, 2015-2016Number of Cantrang by Fishery Management Areas of the Republic Indonesia, 2015-2016


Kemunculan penggunaan cantrang pada awalnya merupakan API yang ramah ling-kungan. API tersebut muncul untuk menggantikan API yang tidak ramah lingkungan (jaring trawl) dan dilarang oleh Pemerintah RI melalui Keputusan Presiden RI Nomor 39/1980. Karena cantrang lebih sederhana bentuknya dan waktu penangkapannya dapat hanya dengan menggunakan perahu motor ukuran kecil namun dapat menangkap sumber daya perikanan demersal terutama ikan dan udang seperti yang dilakukan jaring trawl, maka di Indonesia cantrang banyak digunakan oleh nelayan pantai utara Jawa Timur dan Jawa Tengah terutama bagian utara (Subani dan Barus, 1989).

Berdasarkan WPPNRI, pada tahun 2016 penggunaan API cantrang hanya terdapat di tiga WPPNRI yaitu WPPNRI 712 (3.640 unit), WPPNRI 573 (251 unit) dan WPPNRI 713 (176 unit). WPPNRI 712 merupakan wilayah perairan laut Jawa dimana Jawa Tengah, khususnya yang berasal dari Tegal, Batang, Pati, dan Rembang yang selama ini menjadi basis pengguna cantrang. Selama 2016 Jawa Barat merupakan provinsi terbanyak menggunakan cantrang (2.334 unit), disusul Jawa Tengah (864 unit), Banten (548 unit), Sulawesi Selatan (176 unit) dan Lampung (145 unit).

https:

//www.b

ps.go.id



Menurut Perubahan Data Unit Penangkapan di Laut dari Klasifikasi Statistik Sesuai Kepmen Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep. 06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, cantrang dikelompokan dalam kategori dogol (termasuk lampara dasar, jaring arad, cantrang). Dalam perkembangannya, penggunaan cantrang paling banyak berada pada WPPNRI 712 selama tahun 2015-2016 meskipun mengalami penurunan sebanyak 445 unit. Sementara pada tahun 2016, terjadi peningkatan cantrang pada WPPNRI 573 (251 unit) dan WPPNRI 713 (176 unit) (Gambar 3.7).

Cantrang yang diizinkan sebenarnya tidak boleh menggunakan pemberat, jaring tidak panjang dan ditarik tangan oleh manusia. Namun kenyataannya, cantrang sudah dimodifikasi dengan memiliki mata jaring (mesh size) yang relatif kecil yaitu 1,5 inchi, jaringnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan kilometer, menggunakan pemberat dan ditarik mesin. Dengan ukuran tersebut, cantrang tidak selektif terhadap ikan target dan menangkap ikan segala ukuran, termasuk ikan ukuran kecil. Ikan-ikan non-target yang tertangkap cantrang (by-catch) biasanya dibuang, sementara ikan target berukuran kecil dijual dengan harga murah.

https:

//www.b

ps.go.id

https:

//www.b

ps.go.id

KONDISI SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR


Indonesia diberkahi dengan kekayaan laut yang beraneka-ragam. Potensi keragaman ikan di laut Indonesia terdiri dari ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, ikan karang, udang dan krustacea lain, moluska, hewan air lainnya (penyu, ubur-ubur, dll), dan rumput laut. Tidak mengherankan jika Indonesia tercatat menyumbang 7,4 persen dari total penangkapan ikan di dunia serta tertinggi kedua sebagai negara yang memproduksi perkanan tangkap kedua di dunia (FAO, 2016). Namun, dengan potensi yang terhampar tersebut harus dikontrol dengan memperhatikan tingkat

pemanfaatannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 terlihat bahwa lobster paling tinggi tingkat pemanfaatannya karena dari 9 WPPNRI berstatus over-exploited dan 2 WPPNRI berstatus fully-exploited dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan WPPNRI 715 paling memerlukan upaya pengurangan penangkapan (over-exploited), terutama pada kelompok ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Terumbu karang seb-agai ekosistem biota laut yang berfungsi pula sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, tempat mencari makan, dan berkembang biak sangat penting untuk dijaga kelestariannya. Diperkirakan total jenis karang di Indonesia mencapai 569 jenis atau 67 persen dari 845 total spesies karang di dunia.

4.1 Keanekaragaman Ikan di Indonesia

Diperkirakan 8500 spesies ikan hidup di perairan Indonesia atau 45 persen dari jum-lah spesies yang ada di dunia, di mana sebanyak 1300 spesies menempati perairan tawar Indonesia (Kottelat & Whitten,1996). Selain itu, lebih dari 140 spesies endemik ikan laut. Sumber daya ikan merupakan salah satu potensi yang memberikan kontribusi penting ter-hadap kesejahteraan bangsa. Bukan hanya itu, potensi ini berperan menyumbang produksi ikan di dunia. Tercatat hasil perikanan Indonesia menyumbang 7,4 persen (81,6 juta ton) dari total penangkapan ikan laut dunia. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika Indonesia sebagai negara yang memproduksi perikanan tangkap tertinggi kedua di dunia pada perairan laut, dan menjadi negara yang memproduksi perikanan tangkap tertinggi ketujuh di dunia pada perairan umum (FAO,2016). Adapun potensi ikan laut yang ada di Indonesia terdiri dari ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, ikan karang, udang dan krustacea lain, moluska, hewan air lainnya (penyu, ubur-ubur, dll), dan rumput laut (KKP,2016).

Sifat sumber daya ikan meskipun renewable dan open acces sangat perlu kehati-hatian dalam pemanfaatannya untuk menjamin keberlanjutannya baik dalam jumlah maupun kemampuan beregenerasi. Pola pikir bahwa setiap orang berhak dan bebas memanfaatkan serta memiliki sumber daya ikan menjadikan masyarakat banyak terjun dalam ranah

https:

//www.b

ps.go.id



perikanan tangkap. Penyebaran daerah penangkapan ikan di Indonesia mencapai luas sekitar 5,8 juta km2 yang terdiri menjadi 11 WPPNRI. Status tingkat pemanfaatan ikan di 11 WPPNRI berbeda-beda. Ada yang dalam kondisi upaya penangkapan dipertahankan dengan monitor (fully-exploited) ketat kondisi upaya penangkapan harus dikurangi (over-exploited), dan upaya penangkapan dapat ditambah (moderate). Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) ternyata tidak hanya mengontrol hasil tangkapan tetapi juga dapat mengontrol tingkat eksploitasi perikanan. Dari gambar 4.1, dijelaskan bahwa kondisi tingkat pemanfaatan sumber daya ikan WPPNRI 715 paling memerlukan upaya pengurangan penangkapan (over-exploited), terutama pada kelompok ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Sedangkan sumber daya ikan terutama lobster paling tinggi tingkat pemanfaatannya karena dari 9 WPPNRI berstatus over-exploited dan 2 WPPNRI berstatus fully-exploited.

GambarFigure 4.1

Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan menurut WPPNRILevel of Utilization of Fish Resources by Fishery Management Areas of the Republic Indonesia

Sumber/Source : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, No. 47/KEPMEN-KP/2016, Kementerian Kelautan dan PerikananDecree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of Indonesia, No. 47/KEPMEN-KP/2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



4.2. Ikan Demersal Target Cantrang

Klasifikasi perikanan tangkap di Indonesia digolongkan menjadi empat kategori yakni (1) berdasarkan spesies target: perikanan cakalang, perikanan udang, cumi-cumi dan perikanan kekerangan; (2) berdasarkan tingkat teknologi: tradisional dan modern; (3) berdasarkan skala usaha; komersial (industri dan artisanal) dan subsistem; (4) berdasarkan habitatnya: perikanan demersal, perikanan karang, dan perikanan pelagis (Sihombing, 2015).

Sejak dikeluarkan Keppres No. 39 tahun 1980 mengenai penghapusan alat tangkap trawl di seluruh perairan Indonesia, kenyataannya terjadi modifikasi alat tangkap dan se-jenisnya oleh nelayan maupun pengusaha pemilik kapal-kapal dengan ukuran besar. Jenis alat tangkap yang dimodifikasi antara lain pukat ikan, pukat udang, jaring arad, cantrang, dogol, lampara dasar, dan sebagainya. Cantrang paling banyak dipilih karena hasil tang-kapannya pada ikan demersal hampir sama dengan fungsi trawl, apalagi biaya operasional-nya juga relatif rendah.

GambarFigure 4.2

Produksi Ikan Demersal dan Karang yang Digunakan dalam Industri Pengolahan Ikan Surimi, 2014-2016Production of Demersal, and Coral and Reef Fish use in Processing Industry of Surimi Fish, 2014-2016


https:

//www.b

ps.go.id



Ikan demersal merupakan jenis ikan yang habitatnya berada di bagian dasar perairan. Jenis ikan ini umumnya tinggal di dasar perairan bersubstrat lumpur, memiliki aktivitas rendah, gerak ruang yang tidak terlalu jauh, dan membentuk gerombolan yang tidak terlalu besar sehingga penyebarannya relatif merata dibandingkan ikan pelagis. Ikan tersebut an-tara lain kakap merah atau bambangan (Lutjanus spp), peperek (Leiognatus spp), manyung (Arius spp), kurisi (Nemipterus spp), kuniran (Upeneus spp), tiga waja (Epinephelus spp) dan bawal (Pampus spp).

Meskipun potensi (jumlah/produksi) ikan demersal lebih sedikit dibandingkan ikan pelagis, namun jenis ikan ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hasil tangkapan cantrang utamanya dijadikan bahan baku untuk pabrik surimi yang ada di Indonesia. Surimi meru-pakan daging ikan yang dilumatkan yang menjadi bahan baku untuk produk-produk olahan ikan seperti bakso, crabstick, dan tempura. Dari 49 jenis ikan yang biasa tertangkap oleh cantrang, hanya sembilan jenis ikan yang dipergunakan untuk bahan surimi. Jenis ikan tersebut delapan diantaranya merupakan kelompok ikan demersal sisanya kelompok ikan karang. Dari gambar 4.2 dijelaskan bahwa swanggi paling menurun produksinya selama tahun 2014-2016 yaitu sebesar 21.860 ton.

Selain ikan demersal, tangkapan cantrang lain yang banyak terangkut adalah udang. Karena hasil tangkapannya yang tidak selektif, maka cantrang bukan alat tangkap yang ramah lingkungan dan tidak mendukung sumber daya ikan yang berkelanjutan. Dengan cara kerja cantrang yang menyapu seluruh dasar lautan, berpotensi pula merusak ekosistem substrat tempat tumbuhnya organisme atau jasad renik yang menjadi makanan ikan dan juga merusak terumbu karang.

4.3 Terumbu Karang di Indonesia

Luas terumbu karang di Indonesia berdasarkan analisis dari citra satelit sekitar 2,5 juta hektar. Iklim tropis di Indonesia, memungkinkan terumbu karang untuk bertumbuh dan berkembang. Diperkirakan total jenis karang di Indonesia mencapai 569 jenis atau 67 persen dari 845 total spesies karang di dunia. Oleh karena dua pertiga karang dapat di-jumpai di Indonesia (segitiga terumbu karang) sehingga Indonesia dipertimbangkan sebagai pusat keanekaragaman terumbu karang dunia. Luas terumbu karang tahun 2011 menurut masing-masing pulau terlihat pada Gambar 4.3.

Terumbu karang merupakan ekosistem yang dibangun oleh biota laut penghasil kapur, terutama oleh hewan karang, bersama-sama biota lain yang hidup di dasar laut maupun kolom air. Peranan biofisik ekosistem terumbu karang sangat beragam, diantaranya sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, tempat mencari makan, dan berkembang biak bagi beragam biota laut, disamping berperan sebagai penahan gelombang dan ombak serta sebagai penghasil sumberdaya hayati yang bernilai ekonomis tinggi, ikan karang adalah salah satunya (Nontji, A. 1993).

https:

//www.b

ps.go.id



Meskipun terumbu karang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, namun sangat rentan terhadap kerusakan. Kondisi terumbu karang berdasarkan citra satelit 2016, sebesar 6,39 persen sangat baik, yang berstatus baik sebesar 23,40 persen, dan yang berstatus cukup sebesar 35,06 persen. Sementara itu, sebesar 35,15 persen memiliki kondisi jelek. Kondisi terumbu karang selain erat kaitannya dengan lokasi lingkungan masing-masing wilayah, juga dipengaruhi oleh tekanan manusia. Adanya sedimentasi, pencemaran limbah industri maupun domestik, eksploitasi penambangan karang untuk bangunan dan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan merupakan penyebab rusaknya terumbu karang. Ditambah lagi cara kerja cantrang yang menyapu seluruh dasar lautan berpotensi pula merusak ekosistem terumbu karang.

GambarFigure 4.3 Luas Terumbu Karang di Masing-Masing Pulau, 2017

Area of Coral Reef in Each Island, 2017

Sumber/Source : Status Terumbu Karang Indonesia 2017, Coremap-CTI dan LIPI/Status of Coral Reef of Indonesia 2017, Coremap-CTI and LIPI

https:

//www.b

ps.go.id

https:

//www.b

ps.go.id

DAMPAK NEGATIF PENGGUNAAN CANTRANG


Mata jaring cantrang yang digunakan oleh nelayan saat ini pada umumnya menyalahi aturan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011, dimana praktek di lapangan rata-rata ber-ukuran 1,5 inchi seharusnya berukuran lebih dari 2 inchi. Akibatnya sekitar 60-82 persen yang merupakan tangkapan sampingan yang tidak dapat dimanfaatkan kemudian dibuang ke laut dalam ke-adaan mati, sementara tangkapan yang bernilai ekonomis sekitar 18-40 persen. Cara kerjanya yang tidak selektif dalam penang-kapan ikan juga mengacaukan data perikanan. Selain itu, tingkat

pemanfaatan jenis ikan demersal dan udang penaeid di WPPNRI 712 dan WPPNRI 573 dimana nelayan cantrang berpusat masing-masing mengalami kondisi fully-exploited dan over-exploited. Terjadinya penurunan produksi perikanan di wilayah penangkapan menyebabkan terjadinya perpindahan fishing ground (lokasi penangkapan) serta munculnya kerawanan sosial lainnya seperti konflik antar nelayan menyebabkan harga ikan di pasaran menurun.

5.1. Tangkapan Ikan yang Tidak Selektif

Pemenuhan kebutuhan akan konsumsi ikan di masyarakat ditambah lagi permintaan akan ekspor hasil perikanan di laut memerlukan pengaturan yang baik sehingga sumber daya tersebut memiliki keberlanjutan yang dapat dimanfaatkan pula bagi generasi yang akan datang. Karena besarnya usaha penangkapan ikan tanpa melebihi batas daya dukung potensi akan menyengsarakan banyak pihak.

Cantrang memiliki fungsi dan cara kerja yang tidak jauh berbeda dengan trawl. Hal ini karena rata-rata ukuran mata jaring cantrang yang digunakan adalah 1,5 inchi padahal ukuran yang diperbolehkan dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011 adalah lebih dari 2 inchi. Kecilnya mesh size atau mata jaring tersebut dikhawatirkan mengganggu kelestarian ikan karena ikut terjaring ikan muda yang masih berpotensi untuk bertumbuh dan bertelur.

Apalagi ditambah upaya-upaya pemalsuan dokumen seperti pemalsuan ukuran kapal (mark down) oleh pengusaha-pengusaha yang memiliki pada kapal–kapal besar dengan ukuran di atas 30 GT, dimana seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan cantrang memperbesar peluang terjadinya penangkapan ikan secara berlebih.

Sebuah kajian dari WWF-Indonesia pada 2015 menyebutkan bahwa hanya sekitar 18-40 persen hasil tangkapan trawl dan cantrang yang bernilai ekonomis dan dapat dikonsumsi. Sekitar 60-82 persen adalah tangkapan sampingan (by-catch) atau tidak dimanfaatkan, se-hingga sebagian besar hasil tangkapan tersebut dibuang ke laut dalam keadaan mati. Hasil tangkapan cantrang pada dasarnya adalah jenis ikan dasar (demersal) dan udang seperti ikan petek, biji nangka, gulamah, kerapu, sebelah, pari, cucut, gurita, bloso, dan macam-

https:

//www.b

ps.go.id



macam udang (Subani dan Barus, 1989). Hal tersebut selain akan memengaruhi penurunan stok sumber daya ikan tangkap, biota yang dibuang akan mengacaukan data perikanan. Penangkapan ikan secara berlebih akibat cantrang telah terjadi di Pantai Utara Pulau Jawa bahkan sudah menyebar ke perairan lain di Indonesia. Akibatnya, terjadi penurunan hasil laut seperti udang, rajungan, dan berbagai jenis ikan di Pantura.

Kondisi tingkat pemanfaatan sumber daya ikan Laut Jawa (WPPNRI 712) dan Samudera Hindia Selatan Jawa (WPPNRI 573) dimana nelayan pengguna cantrang berpusat, mengin-dikasikan ikan jenis demersal mengalami fully-exploited dan udang penaeid mengalami over-exploited. (Gambar 4.1)

GambarFigure

5.1 Produksi Perikanan Tangkap Laut, 2006-2016Production of Marine Capture Fisheries, 2006-2016

Sumber/Source : Statistik Perikanan Tangkap di Laut Tahun 2016, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap/Statistics of MarineCapture Fisheries 2016, Directorate General of Capture Fisheries

Jawa Tengah, provinsi dimana merupakan basis pengguna cantrang, produksi per ikanan lautnya sempat jatuh pada nilai 154.442 ton pada tahun 2007, tetapi setelah itu kembali menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan mencapai level 334.298 ton pada 2016. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, dan Sulawesi Selatan masing-masing mengalami pertumbuhan produksi dalam kurun waktu 2006-2016. Tren penurunan produksi perikanan tangkap hanya ditunjukkan oleh Provinsi Banten.

https:

//www.b

ps.go.id



Potensi penurunan hasil tangkap akibat larangan penggunaan cantrang tentu saja sangat mengancam nelayan cantrang dan industri perikanan terkait. Salah satu contoh menyedihkan akibat penggunaan cantrang dan pukat dalam penangkapan ikan terjadi di Bagan Siapi-Api. Pelabuhan Bagan Siapi-api, Kabupaten Bengkalis, pada era 1980-an ter-kenal sebagai salah satu daerah penghasil ikan terbesar dan pelabuhan nelayan teramai di Indonesia. Hasil tangkapan ikannya bisa mencapai 150.000 ton, mulai dari ikan basah segar, ikan atau udang kering, ikan asin atau terasi di ekspor dari kota ini ke berbagai tempat. Masa kejayaan itu redup karena terjadi penangkapan ikan secara berlebih dengan meng-gunakan jaring trawl di kawasan tersebut.

Padatnya aktivitas penangkapan ikan di suatu perairan laut termasuk dalam penggunaan cantrang, sehingga mengakibatkan over-exploited dan sumber daya ikan mengalami degradasi, maka akan terjadi perpindahan fishing ground (lokasi penangkapan), dimana nelayan akan berpindah dan menjauh. Hal ini akan menambah tinggi biaya operasional penangkapan ikan.

Maka dari itu perlu dipahami bahwa laut bersifat open access dan common property. Laut itu terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya dan laut adalah milik ber-sama. Adanya pemahaman seperti itu membuat laut sangat bebas untuk dieksplorasi dan akhirnya terjadi penangkapan ikan berlebihan atau overfishing. Penangkapan ikan perlu dibatasi melalui berbagai cara sehingga overfishing tidak terjadi.

5.2. Kerusakan Terumbu Karang

Terumbu karang sangat menunjang perikanan pantai, termasuk ikan dan invertebrat a. Kondisi terumbu karang beberapa tahun ini sangat prihatin dengan menurunya kondisi terumbu karang dunia. Diperkirakan sekitar 50-70 persen terumbu karang secara potensial terancam oleh aktivitas manusia (Goreau, 1992; Sebens, 1994 dalam Rani 2003). Analisis terhadap ancaman-ancaman yang potensial bagi terumbu karang akibat aktivitas manusia (seperti pembangunan daerah pesisir, eksploitasi berlebihan, praktik perikanan yang meru-sak, erosi, dan pencemaran), diperkirakan sekitar 27 persen dari terumbu karang dunia berada pada tingkat risiko tinggi dan 31 persen lainnya berada dalam risiko sedang (Bryant, et al., 1989 dalam Rani 2003). Di sisi lain, aktivitas penangkapan yang intensif di terumbu karang juga memberi pengaruh terhadap populasi ikan dan ekosistemnya. Peng aruh tersebut nyata karena penangkapan akan mudah mengubah komposisi dan ukuran hasil tangkapan perikanan dan selanjutnya mengubah proses-proses yang terjadi dalam ekosistem terumbu karang.

Cantrang dipandang sebagai alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, karena cara kerjanya menangkap ikan di dasar perairan (demersal) bersifat tidak selektif terhadap hasil tangkapannya. Pengoperasiannya yang mengeruk dasar perairan memungkinkan juga

https:

//www.b

ps.go.id



mengeruk terumbu karang. Meskipun belum ada data yang menyebutkan seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan akibat cantrang maupun API lain yang tidak ramah terhadap ekosistem ini.

Ikan-ikan yang mencari makan dan berlindung di terumbu karang sangat terancam tertangkap oleh mulut jala cantrang. Ditambah lagi, peran terumbu karang sebagai tempat memijah (berkembang biak) akan memengaruhi penurunan produksi ikan. Hal ini karena, biota-biota yang belum matang gonad dan bukan target penangkapan akan terseret dalam jaring cantrang. Sehingga, kerusakan terumbu karang tersebut bukan hanya merusak eko-sistem laut namun juga siklus produktivitas dan habitat biota laut.

5.3. Konflik Sosial Ekonomi

Secara sosial dan ekonomi, pelarangan cantrang menjadi penyebab hilangnya pendapatan dari usaha serta hilangnya mata pencaharian yang menyokong kebutuhan ekonomi keluarga. Penurunan hasil tangkapan ikan berpengaruh terhadap pendapatan nelayan terutama pengguna cantrang. Meskipun hasil tangkapannya didominasi ikan kecil yang harganya murah di pasaran, namun dengan alasan hasil tangkapannya banyak, nelayan masih bertahan dengan alat cantrang.

Dua pertiga penduduk Indonesia tinggal di daerah perdesaan dan sebagian besar masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian termasuk perikanan, maka sangat diharapkan sektor ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu me-ningkatkan pendapatan para petani dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Subsektor perikanan memberi sumbangan terhadap terjadinya kenaikan NTP sebesar 1,69 persen. Sedangkan peningkatan NTP terbesar terjadi di Subsektor Tanaman Pangan yakni sebesar 4,79 persen. Sementara Indeks Harga yang Diterima Petani Ikan (Penang-kapan) pada tahun 2017 sebesar 138,84 sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani Ikan (Penangkapan) pada tahun 2017 sebesar 125,07.

Secara Nasional, Nilai Tukar Petani (NTP) selama Desember 2016 – Desember 2017, mengalami kenaikan sebesar 1,55 persen. NTP merupakan salah satu komponen dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani.

Dari sisi sosial, cantrang kerap menghadirkan konflik horizontal. Hasil tangkapan ikan yang terjaring oleh cantrang, tentu saja berpengaruh pada produk tangkapan serta nilai ekonomis tangkapan nelayan yang menggunakan API jenis lain. Salah satu contoh seperti tahun 2006 terjadi di Kalimantan Timur, dimana kapal cantrang nelayan Bendar dibakar di perairan Kalimantan Timur karena pendaratan hasil tangkapan setempat telah merusak harga pasaran ikan (Tabel 5.50).

Transaksi penjualan ikan atau hasil laut biasanya terletak di pelabuhan pangkalan pendaratan ikan atau biasa dikenal dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Fakta di lapangan,

https:

//www.b

ps.go.id



terjadi kondisi ada bangunan TPI namun kegiatan pasar atau transaksi tidak terjadi di sana ataupun tidak ada bangunan TPI di wilayah tersebut. Hal tersebut menambah risiko konflik antar nelayan dalam kesenjangan hasil tangkapan dan harga pasar ikan yang berlaku. Tahun 2016, TPI di Indonesia menurut pengelolanya ada sebanyak 386 buah. TPI yang dikelola oleh UPTD sebanyak 174 buah, 91 buah TPI dikelola KUD, 34 buah TPI dikelola oleh swasta, 17 buah TPI dikelola UPTP, 2 buah TPI dikelola BUMN dan sisanya sebesar 68 TPI dikelola oleh pihak lain (selain UPTD, KUD, swasta, UPTP dan BUMN). Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah TPI terbanyak (82 buah), kemudian disusul Jawa Barat (50 buah) dan Jawa Timur (39 buah).

https:

//www.b

ps.go.id

https:

//www.b

ps.go.id

KEBIJAKAN TERKAIT PELARANGAN CANTRANG


Peraturan pelarangan alat tangkap ikan yang bersifat merusak sudah diberlakukan sejak tahun 1980 melalui Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980. Menghindari konflik horizontal antara nelayan dan pemilik kapal trawl juga tujuan pembentukan per-aturan tersebut. Beberapa kali peraturan ini mengalami perubah-an, terakhir pada Peraturan Kelautan dan Perikanan RI Nomor 71/PERMEN-KP/2016 dimana cantrang dilarang pengoperasiannya di seluruh jalur WPPNRI. Dalam perjalanannya, terjadi aksi penolakan atas penerbitan peraturan tersebut sampai diberikan masa transisi

dalam persiapan penggantian API yang ramah lingkungan pada batas waktu 31 Desember 2017. Ada sembilan jenis API yang termasuk dalam kategori ramah lingkungan serta beberapa solusi bagi nelayan cantrang yang beralih ke API ramah lingkungan berdasarkan ukuran kapal usaha masing-masing. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat pesisir juga dapat dilakukan dengan adanya pembangunan koperasi dan perbankan di wilayah pesisir.

6.1. Peraturan Pelarangan Cantrang di Indonesia

Kebijakan pelarangan cantrang sejalan dengan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yakni prinsip-prinsip internasional dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan yang salah satunya bertujuan untuk mengatur setiap negara dalam hal mengurangi penangkapan ikan non-target (by-catch) serta mengatur ukuran mata jaring untuk melindungi kelestarian ikan kecil. Selain itu, kebijakan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Peraturan terkait pelarangan cantrang bukanlah sesuatu yang baru. Berawal dari terjadinya konflik antara nelayan tradisional dan pemilik kapal trawl, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 yang menginstruksikan untuk melarang penggunaan jaring trawl secara bertahap, terutama di sekitaran Perairan Jawa dan Bali. Pada Tahun 1997, cantrang diperbolehkan bagi nelayan kecil dengan ukuran kapal maksimal 5 GT dan mesin maksimal 15 PK. Namun, fakta di lapangan, kapal-kapal cantrang banyak yang melakukan markdown dengan ukuran 85 GT. Akibatnya, tahun 2015 negara mengalami kerugian yang bersumber dari tiga komponen utama yaitu kehilangan PNBP sebesar 328,41 miliar, penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk kapal nelayan sebesar 280,09 miliar dan deplesi sumber daya ikan sebesar 9,83 triliun.

Pemerintah menetapkan peraturan melalui Keputusan Menteri KP No. 08/2010 yang berisi penetapan API di WPPNRI menurut jenisnya yang terdiri dari sepuluh kelompok. Cantrang sendiri berada pada kelompok pukat tarik, sejenis dengan dogol, scottish seine, pair seines, payang dan lampara dasar.

https:

//www.b

ps.go.id



Selama tahun 2011-2014 terjadi beberapa perubahan peraturan mengenai Pengaturan Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI. Operasi cantrang masih diperbolehkan dengan beberapa ketentuan yakni (1) ukuran mata jaring 2 inch atau lebih dan tali ris atas panjangnya 60 meter atau lebih; (2) ukuran kapal perikanan hanya pada ukuran s.d 5 GT, > 5-10 GT, dan >10-<30 GT; dan (3) penangkapan dilakukan di atas empat mil hanya pada jalur II (perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah), jalur III (meliputi Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) dan perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan II) serta terbatas pada WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713.

Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan Peraturan Kelautan dan Perikanan RI Nomor 02/Permen-KP/2015 dengan tujuan melarang semua API jenis pukat tarik dan pukat hela di seluruh WPPNRI, namun jika Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kedua jenis API tersebut diterbitkan sebelum berlakunya peraturan tersebut masih diperbolehkan penggunaannya. Kemudian melalui Peraturan Kelautan dan Perikanan RI Nomor 71/PERMEN-KP/2016 ditetapkan API yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan

GambarFigure 6.1 Kronologi Peraturan Cantrang

Chronology of Cantrang Regulations

Sumber/Source : Laut Masa Depan Bangsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan/Laut Masa Depan Bangsa, Ministry of MarineAffairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



WPPNRI, yaitu: jaring lingkar bertali kerut (pukat cincin grup pelagis besar); pukat tarik (dogol; scottish seines; pair seines; cantrang, dan lampara dasar); pukat hela (seluruh jenis pukat hela dasar; seluruh pukat hela pertengahan kecuali pukat dorong masih boleh digunakan di beberapa WPPNRI), dan perangkap (perangkap ikan peloncat dan muro ami).

6.2. Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkung an

Menurut CCRF, API ramah lingkungan memiliki sembilan kriteria yaitu mempunyai selektifitas yang tinggi, tidak merusak habitat, menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi, tidak membahayakan nelayan, produksi tidak membahayakan konsumen, by-catch rendah, dampak keragaman hayati rendah, tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi, serta dapat diterima secara sosial. KKP mengelompokkan sembilan jenis API ramah lingkungan yaitu jaring insang (gill net), trammel net, bubu lipat ikan, bubu rajungan, pancing ulur, rawai dasar, rawai hanyut, pancing tonda, serta pole and line. Pemilihan jenis API ini di-pilih dengan mempertimbangkan usulan nelayan berdasarkan spesies target penangkapan, kebiasaan nelayan, dan ukuran kapal.

GambarFigure 6.2 Alat Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan

Environmentally Friendly Fishing Gears

Sumber/Source : Kementerian Kelautan dan Perikanan/Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Dalam masa transisi yang diberikan pemerintah sampai 31 Desember 2017, nelayan perlu mempersiapkan peralihan alat tangkap yang ramah lingkungan. Menurut data KKP 2015, tercatat sebanyak 1.529 unit cantrang yang sudah beralih menggunakan API yang ramah lingkungan. Cantrang memang dikenal sebagai API yang cukup ekonomis dan dapat digunakan sepanjang tahun, berbeda dengan beberapa API lain yang harus menyesuaikan dengan kondisi alam. Dengan penggantian API ini meskipun produksi ikan yang ditangkap berkurang, namun nilai ekonomis justru meningkat.

6.3. Sarana Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dapat berkembang jika terdapat kebijakan dalam pemberian kemudahan dibidang perkreditan, investasi, perpajakan, serta akses terhadap pasar dan informasi. Berkaitan dengan itu, salah satu solusi dalam penggantian API bagi nelayan dengan kapal 10-30 GT dengan memberikan bantuan fasilitas permodalan dari bank untuk pengembangan usaha nelayan. Sedangkan untuk nelayan dengan kapal di bawah 10 GT, pemerintah menyediakan alat tangkap pengganti yang ramah lingkungan dan penggantiannya dilakukan secara menyeluruh. Sementara itu, usaha nelayan dengan kapal besar di atas 30 GT pemerintah mengizinkan melakukan penangkapan ikan di WPPNRI Timur dan Barat yaitu Laut Arafura dan Natuna.

Pembangunan koperasi dan perbankan di wilayah pesisir dilakukan melalui pening-katan akses dan pangsa pasar, perluasan akses terhadap sumber permodalan, peningkatan kemampuan mengelola modal, serta pengembangan usaha kemitraan untuk meningkatkan kemampuan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Persentase keberadaan koperasi di desa tepi laut berdasarkan jenis koperasi dari yang terbesar berturut-turut adalah Koperasi Simpan Pinjam 49,67 persen, Koperasi Unit Desa (KUD) 15,06 persen, dan Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat 10,20 persen, sisanya Koperasi lainnya (Tabel 6.2). Sedangkan jumlah desa tepi laut menurut keberadaan bank tersaji pada Tabel 6.3. Desa tepi laut yang tersedia fasilitas perbankan hanya 14,69 persen, yang terdiri dari bank umum pemerintah, bank swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Berdasarkan data Sensus Pertanian 2013, baik rumah tangga perikanan tangkap maupun perikanan budidaya belum memanfaatkan koperasi atau bank penyedia kredit untuk usaha. Sebagian besar masih menggunakan modal sendiri, yaitu 92,29 persen untuk rumah tangga perikanan tangkap dan 90,44 persen untuk rumah tangga perikanan budidaya. Sumber utama modal usaha rumah tangga perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang berasal dari kredit bank masing-masing hanya sebesar 0,78 persen dan 2,48 persen, sedangkan untuk kredit non bank masing-masing sebesar 1,90 persen dan 2,49 persen.

Rumah tangga perikanan tangkap masih banyak yang tidak menjadi anggota koperasi (95,83 persen) dengan alasan utama terbanyak adalah tidak tersediannya koperasi di desa

https:

//www.b

ps.go.id



GambarFigure 6.3 Sumber Utama Modal Usaha Rumah Tangga Perikanan, 2013

Main Sources of Vanture Capital for Fishery Households, 2013

Sumber/Source : Diolah dari Hasil Sensus Pertanian 2013, Badan Pusat Statistik/Based on 2013 Agricultural Census data, BPS- Statistics Indonesia

tempat tinggalnya (75,51 persen), diikuti oleh ketidaksesuain koperasi dengan kebutuhan usaha (8,62 persen), proses berbelit-belit (4,93 persen), dan lokasi koperasi yang sulit dijangkau (1,074 persen). Untuk rumah tangga perikanan budidaya banyak yang menjadi anggota koperasi (91,69 persen). Dari sisa 8,31 persen menjadikan tidak adanya koperasi di desa tempat tinggalnya menjadi alasan utama terbanyak (53,47 persen), diikuti oleh ketidaksesuain koperasi dengan kebutuhan usaha (12,91 persen), proses berbelit-belit (6,58 persen), dan lokasi koperasi yang sulit dijangkau (0,56 persen).

https:

//www.b

ps.go.id



GambarFigure 6.4

Keikutsertaan Rumah Tangga Perikanan dalam Koperasi dan Alasan Utama Tidak Menjadi Anggota Koperasi, 2013Participation of Fisheries Households in Cooperative and Main Reason Not Being Member of Cooperative, 2013

Sumber/Source : Diolah dari Hasil Sensus Pertanian 2013, Badan Pusat Statistik/Based on 2013 Agricultural Census data, BPS- Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id

CANTRANG AND

SUSTAINABILITY OF MARINE RESOURCES

https:

//www.b

ps.go.id

https:

//www.b

ps.go.id

INTRODUCTION

S t a t i s t i c s o f M a r i n e a n d C o a s t a l R e s o u r c e s 2 0 1 8 49

1.1. Background

Indonesia is geographically located around the equator, between 94°45’ to 141° 01’ east longitude and 06 °08’ north latitude to 11°05’ south latitude. Indonesia is a maritime country, where about 75% of Indonesia’s territory is territorial waters, composed by approximately 3.351 million km2 of marine (inland waters, islands, and territorial sea) and approximately 2.936 million km2 of Exclusive Economic Zone (ZEE) and continental shelf. In addition, Indonesia also has the longest coastline approximately 99,093 km (BIG, 2016).

As a maritime country, Indonesia requires plans for the good water resources protection and management. Therefore, the territorial division of the Indonesian marine ecoregion is decided which is generally intended as the basis for consideration in the establishment of the Environmental Protection and Management Plan (RPPLH) and provides direction for the determination in accordance with the characteristics of the ecoregion area (LIPI, 2014) is set. There are 18 marine ecoregion areas in Indonesia, as shown in Figure 1.1. and Table 1.1. The division is based on the similarities of ecoregion characteristics that include the characteristics of natural re sources, ecosystems, geographical conditions, local cultures, and local wisdom, which entirely can achieve a balance of utilization and nature conservation which can optimize the productivity of existing marine natural resources in order to achieve sustainable development (KLHK, 2013).

Indonesia is is a country that is rich in marine resources. Indonesia also has a wealth of biodiversity and the largest nonliving marine. So that the Government of Indonesia launched the construction of the marine wing to become the world’s maritime axis. To support the program, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries made three programs, namely, 1). Sovereignty; 2). Sustainability, and 3). Welfare.

Management of marine resources and sustainable fisheries is a must. Acts of vandalism exploitation and management of environmentally unfriendly must be stopped.

Indonesia is a maritime country, rich in marine resources as well as marine bio diversity and nonbiological richness that are spread over 3.351 million km2 of marine area and 2.936 km2 of territorial waters of the Exclusive Economic Zone and continental shelf. In Indonesia there are 18 marine ecoregions. The division is based on similarities in ecoregional characteristics that include the characteristics of natural resources, eco systems, geo graphical conditions, local community culture, and local wisdom, all of which can achieve a balance between natural use and conserva

tion so as to optimize the pro ductivity of marine natural resources in order to achieve development sustainable.

https:

//www.b

ps.go.id

INTRODUCTION

S t a t i s t i c s o f M a r i n e a n d C o a s t a l R e s o u r c e s 2 0 1 850

Construction of marine and fishery resources must apply the principles of management of marine resources and fisheries are responsible, competitive, and sustainable.

Welfare of the people of Indonesia in general and fishing in particular, is the result that needs to be achieved after the sovereignty and sustainable maritime development in Indonesia. This can be achieved by increasing empowerment, competitiveness, and independence in maintaining the sustainability of marine and fisheries. Whole Indonesian society have the rights on the wealth of marine resources and fisheries Indonesia. Steps to increase community involvement is done by rolling various programs of empowerment and protection for fishermen, farmers, and salt farmers.

BPS–Statistics Indonesia manages to compile data and information related to marine and coastal resources into a publication, named Statistics of Marine and Coastal Resources (SMCR). The 2018 SMCR publication is the fourteenth publication, which is a result of previous editions improvement. Different from the previous publications, the writing of the analysis of the 2018 SMCR publication is more focused on Cantrang and Marine Resources Sustainability issues. The analysis on SMCR 2018 publication adapts to the DPSIR framework written in Chapters 2 to Chapter 6, and the data presented in it is still same with previous year and contained in the Appendix.

1.2. The Overview of Marine and Coastal Resources Framework

Statistics of Marine and Coastal Resources publications was first published in 2004. Initially, SMCR was prepared not using a framework. However, since 2006/2007 SMCR has been compiled based on the framework. Until now, SMCR has experienced four changes in the framework.

1.2.1. 2004-2005 Period In the last two periods, the SMCR publication did not use a framework. In 2004,

SMCR used the literary study method and the use of secondary data, both in BPS and in other Ministries. This year SMCR covers 15 provinces consisting of Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, and Maluku Utara. The fifteen provinces were visited by the research team to dig the in formation, either through interviews with relevant officials, obtaining records/books/literature related to the development of the coastal and marine environment, as well as seeing for themselves the fishing villages on the coast of the intended area. The sample provinces were chosen subjectively by considering having coastal areas and representing the regions of West and East Indonesia.

https:

//www.b

ps.go.id

INTRODUCTION


In 2005, SMCR was prepared by compiling secondary data obtained from institutions taht are related to coastal and marine data both at the central and regional levels. The visited institutions include the Provincial Marine and Fisheries Service, the Regional Planning and Development Agency, the Provincial Forestry Service, the Provincial Tourism and Culture Office, the Environmental Study Centers in universities, the Provincial Tourism Service, the Regional Environmental Impact Management Agency, and others. Constraints that is faced by data collection include: complicated bureaucratic procedures, not continuous publications made by relevant agencies, not meeting the right people in the area, inappropriate data retrieval times, different data standardization between publications, and etc.

1.2.2. 2006/2007-2012 Period In this period, SMCR publications were arranged based on the framework of

Reciprocal Relationships between Natural Ecosystems and Social Systems in Coastal and Oceanic Areas in the Context of Sustainable Development (Dahuri, 2004). There are three main dimensions in sustainable development, namely the economic, ecological and social dimensions. A development can be said to be sustainable if it is economically efficient, ecologically environmentally friendly and socially just.

In the framework of sustainable development, development must utilize existing resources without damaging the environment. Development must be aimed at improving the welfare of the population. The relationship between natural ecosystems and social systems in the sea and coastal regions can be described in Figure 1.2.

1.2.3. 2013-2016 Period SMCR publication used the Environmental and SocioEconomic Analysis framework

in the Marine and Coastal Area (Dahuri, 2001) in this period. In order for the development of coastal and marine areas to take place in a sustainable manner, it must meet three main requirements. First, every development activity should be placed in a location that is biologically (ecologically) in accordance with the biophysical requirements of the develop ment activity. In other words, there needs to be a spatial development for the coastal and oceanic regions. For the purposes of this spatial arrangement, information is needed about the biophysical characteristics of a region and the biophysical requirements of each development activity that will be carried out. In addition, information about the use of coastal and marine areas that currently exist is also needed. Second, the rate of cons truction of waste into coastal and marine areas should not exceed the assimilation capacity of the region. It means it is necessary to control pollution so that information is needed on the source and quantity of each type of waste that enters the coastal and marine areas, the level of quality of coastal and ocean waters, and the assimilation capacity of these waters.

https:

//www.b

ps.go.id

INTRODUCTION


Third, the rate of utilization of natural resources in coastal and marine areas, especial ly those that can be recovered, should not exceed the ability to recover (sustainable potential) within a certain period. It means it is necessary to use natural resources optimally. For this reason, it is necessary to have information about the sustainable potential of each natural resource that can be recovered in coastal and marine areas, also demand for these natural resources from time to time. In the case of the utilization of natural resources that cannot be recovered, such as oil, gas and minerals, it is necessary to be careful and the negative environmental impacts that may arise are minimized.

Socioeconomic and cultural dimensions, requiring that the pace of development should be designed in such a way that the total demand for natural resources and environmental services contained in coastal and oceanic areas does not exceed the ability of coastal and marine ecosystems to provide them. For this reason, information is needed on the number and level of population growth and international market demand for resources and coastal environmental services over time. In addition, information on technology that can increase the carrying capacity of coastal and marine areas for human life and the course of the development process is also necessary.

The sociopolitical dimension requires that a conducive atmosphere is created for all levels of society to be able to actively participate in the development of coastal and marine resources. For this reason, information is needed on planning patterns and systems and decisionmaking processes relating to the use of these resources by all levels of society involved. Legal and institutional dimensions require the need for legal and institutional systems and performance that can support the sustainable development of coastal and marine resources. For this reason, information is needed about the legal aspects and dynamics and institutions that develop in the midst of society. Information needs for sustainable management of coastal and marine resource development can be described in the framework in Figure 1.3.

1.2.4. 2017-Current Period In this period, SMCR used the DPSIR (Driving forcesPressuresStatesImpacts

Responses) framework. The DPSIR (Driving forcesPressuresStatesImpactsResponses) framework is commonly used in environmental management analyzes that link ecological and socioeconomic factors (Bradley P and Yee S. 2015). The main advantages of this frame of mind are the simplicity of the mindset offered. The five main indicators of the DPSIR compilers can show causal or causal relationships between indicators, so that this frame of mind is more easily understood by researchers and policy makers.

DPSIR consists of five main indicators, namely Driving forces-Pressures-States- Impacts-Responses. The five main indicators have a causality relationship as shown in Figure 1.4. Driving forces are factors that drive human activity. These driving factors arise in the

https:

//www.b

ps.go.id

INTRODUCTION


framework of fulfilling human needs. Activities of natural resource use both directly and indirectly have an impact on the environment that produces pressures (flow 1). Pressures are human activities, which put pressure on the environment to cause changes in states or environmental conditions (flow 2). States is a state of environmental conditions that will always change due to human activities. States will cause impacts on human health and well-being (flow 3). Impacts are a negative impact of environmental changes that occur and generate responses in the form of regulatory or regulatory intervention efforts in order to minimize the negative impact of environmental changes (flow 4). Humans can decide to provide responses by changing the driving forces to be more conducive (flow 5), reduce or eliminate negative impacts (flow 6), improve or affect states to be better (flow 7), and reduce, prevent, or avoid pressures (flow 8) on these problems by implementing measures, for example through policy instruments (EEA, 2010). The success of these various intervention and regulation efforts will determine the quality and sustainability of ecosystems and living things in them (BIOCLIME GIZ, 2014).

Indicators of driving factors (driving forces) are factors that encourage human activity and fulfillment of basic human needs (Bradley P and Yee S., 2015). Driving forces describe demographic, economic, and social developments in society and changes in lifestyle according to the level of consumption and production (EEA, 1999). Demographic driving factors related to population growth rates include population, fertility, mortality, and migration. Economic driving factors include the processes of consumption, production, economic growth, and tourism. While the sociopolitical driving factors include education, quality of human resources, investment in research funds, cooperation with other countries, and lifestyle choices that affect energy demand. Apart from these three sectors indirect driving factors that affect the ecosystem, among others: culture and beliefs, science and technology, and the occurrence of war (Nelson, GC, Janetos, A., Bennet, E. 2005 in Anastasopoulou, S., Chobotova, V., Dawson, T., KluvankovaOravska, T., and Rounsevell, M., 2010). The driving factor that originates from the population growth rate will increase the needs and activities of the population so as to provoke changes in the level of consumption and production. Changes in the level of consumption and production will put pressure on the environment (EEA, 1999). Driving force is a driving factor for pressures (EEA, 2010).

Pressure Indicators describe the disposal of emissions, physical and biological substances, the use of natural resources and changes in land use, as well as direct human relations with the environment (Bradley P and Yee S., 2015). Pressure on the environment by human activities is changed in various natural processes as a natural effort to adjust changes in environmental conditions (EAA, 1999). Pressure on the environment can be interpreted as a force that produces changes in ecosystem conditions and changes in the availability of ecosystem goods and services (EEA, 2010). Examples of pressure on the environment include salinity, oil spills, nutrient loads due to waste disposal, fishing efforts,

https:

//www.b

ps.go.id

INTRODUCTION


invasive species, changes in land use or conversion of mangrove forests into ponds, and direct human relations to the environment through dredging and reclamation (Bradley P and Yee S ., 2015). Indicators of states or circumstances provide an overview of the quantity and quality of physical phenomena, biological phenomena, and phenomena of chemistry in certain regions (EEA, 1999). Environmental conditions are divided into abiotic environmental conditions and biotic environments. Abiotic environmental conditions are reflected in physical phenomena such as climate, air and sea temperature, rainfall, storms and hurricanes, hydrology, ocean circulation patterns, etc. and chemical phenomena such as nutrition, pH, levels of atmospheric CO2, salinity, contaminants, and others. In addition to physical and chemical phenomena, the condition of the abiotic environment is also described through manmade environments, such as pier, road, and other buildings that contribute to changes in human habitat. Biotic environmental conditions are reflected in biological phenomena, for example habitat for fish, mangroves, seagrass beds, coral reefs, fish stocks, and others (Bradley P and Yee S., 2015).

The existence of pressures on the environment changes the state of the environment. These changes have an impact on social and economic functions on the environment, such as the provision of health facilities, the availability of natural resources, biodiversity and others. Impact indicators are used to describe this impact (EEA, 1999). Impact (impact) is a consequence of the welfare of human life (the availability of ecosystem goods and services) based on the use of natural resources (activities), which are caused by driving forces and pressures that affect environmental conditions (EEA, 2010). Impacts occur in certain sequences, for example: air pollution can cause global warming (primary effects), which in turn can cause a rise in temperature (secondary effects), which can trigger sea level rise (tertiary effects), which can cause loss of biodiversity (EEA, 1999) Impact indicators monitor the shortterm and longterm impacts of development or changes in the environment that are happening, both on human welfare (socioeconomic) impacts and positive environmental impacts (reducing, preventing, or eliminating) and negative (spurring or forcing) . Examples of impact indicators include: excessive use of natural resources or overexploitation will cause environmental damage (negative impact), the impact of laws or regulations on air quality standards will limit the use of products that produce air pollution (positive impact) and others (Bradley P and Yee S., 2015).

Indicator responses refer to responses or responses by groups or individuals in the community, as well as government efforts to prevent, compensate, improve or adjust (adapt) to changes in environmental conditions. The response indicator can be considered as a positive or negative driving factor. Response as a positive driving factor aims to improve the efficiency of processes and products, for example through the development of environmentally friendly technologies (green technology), while responses are considered as negative driving factors because they aim to direct excessive consumption and pro duction patterns (EEA, 1999).

https:

//www.b

ps.go.id

FISHERY MANAGEMENT AREAS OF REPUBLIC OF INDONESIA


Distribution of fishing areas in Indonesia reaches about 5.8 million km2 which is divided into 11 State Fisheries Management Territory of the Republic of Indonesia (WPPNRI). In Indonesia, about 15.32 percent of the administrative area of villages are on the seaside. For development and macropolicy making needs, residents who live in seaside areas are often analogous to coastal communities. Coastal community generally work as fisherman. Podes 2018 recorded that people living in seaside villages that has a major source of income in fisheries subsector is about

21.82 percent. The number of fishermen fluctuates annually with an increasing trend. KKP divides fishermen into three categories: full fishermen, major part-time fishers, and minor part-time fishers

2.1. Potency of Fishery Management Areas of Republic of Indonesia

Indonesia is known as the world’s largest archipelago country, with the potential of marine and coastal resources that are very promising. Coastal and marine areas are areas that have economic and political significance for people’s lives in Indonesia long ago. Resources in coastal areas are life support for people living on the coast to get food, firewood, buildings, and other functions.

Indonesia’s coastal and oceanic regions that are rich and diverse in natural resources have been used by the Indonesian people as one of the main sources of food, especially animal protein, for centuries. Meanwhile, the wealth of hydrocarbons and other minerals contained in this region has also been used to support national economic development since Pelita I. In addition to providing these various resources, Indonesia’s coastal and marine areas have various other functions, such as transportation and ports, industrial zones, agribusiness and agroindustry, recreation and tourism, as well as residential areas and waste disposal sites.

As the largest archipelagic country with a water area approximately threequarters of the entire territory, Indonesian coastal areas have 27.2 percent of all flora and fauna species in the world, covering 12 percent of mammals; 23.8 percent amphibian; 31.8 percent reptilian; 44.7 percent of fish; 40 percent molluscs; and 8.6 percent of seaweed. Potential fish resources include large pelagic, small pelagic, penaeid shrimp and other crustaceans, demersal, mollusk and sea cucumber, squid, coral reef fish, ornamental fish, sea turtles, marine mammals, and seaweed (Mallawa in Adam and Surya, 2013). It is not surprising if Indonesia has become the world’s second largest fisheries production nation in marine waters, and country that has the world’s seventh largest fisheries production in the public waters (FAO, 2016).

https:

//www.b

ps.go.id



Distribution of fishing areas in Indonesia reaches about 5.8 million km2 which is divided into 11 Fishery Management Areas of Republic of Indonesia (WPPNRI), namely the Malacca Strait, Indian Ocean (2 WPPNRI), South China Sea, Java Sea, Makassar StraitFlores Sea, Banda Sea, Tomini Bay-Seram Sea, Sulawesi Sea, Pacific Ocean, and Arafura Sea-Timor Sea. Based on the Decree of the Indonesian Minister of Maritime Affairs and Fisheries, No. 47/KEPMEN-KP/2016 that the sustainable potential of fish resources in Indonesia reaches 9.9 million tons spread across eleven WPPNRI, consists of small pelagic fish 3.52 million tons, large pelagic fish 2.49 million tons, demersal fish 2.32 million tons, reef fish 977 thousand tons, penaeid 327 thousand tons, lobster 8.8 thousand tons, crab 44.5 thousand tons, 48.7 thousand tons of crabs, and squid of 197 thousand tons (Figure 2.1).

Besides the potential of capture fisheries, coastal areas of Indonesia also has the potential of marine aquaculture area of 12,123,383 hectares (Marine and Fisheries in Figures, 2016). Types of marine aquaculture commodities include seaweed, shrimp, and various types of fish such as grouper, giant seaperch, milkfish, and so on. Table 5.1 shows that during the 20122016, seaweed has become a leading commodity of marine aquaculture (KKP, 2016). During that period, seaweed production has increased to 17.37 percent every year. Seaweed production, mainly derived from marine aquaculture which has 9 times more production than aquaculture pond.

The potential of Indonesian fisheries must be managed properly and responsibly so that its activities can be sustained, thus becoming one of the main sources of capital develop ment of Indonesia in the present and the future. This is in accordance with the mandate of Law of the Republic Indonesia Number 45 Year 2009 Article 6 paragraph 1 about Fishery which states that fisheries management in WPP-RI done to achieve optimum and sustainable benefits, and ensuring sustainability of fish resources. Fisheries management that is not optimal, for example activities of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, symptoms of overfishing in some waters, the use of fishing gear which is damaging to the environment, and ineffectiveness system of monitoring the utilization of fish resources, that negatively impact the environment, land conversion that is not in accordance with the designation, and the availability of fish and shrimp seed still limited (Bappenas, 2014)

2.2. Coastal Areas of Indonesia

Considering nearly 65 percent of Indonesia’s population lives in coastal and marine areas (Dahuri, Rais, Sapta, dan Sitepu, 2001), the ecosystem around the area should be maintained and developed as optimal as possible for the continuation of life on the coastal and marine. So the use of coastal and ocean resources are appropriately managed properly and optimally in order to support national development and for improving the welfare of the people a fair and prosperous. Based on Figure 2.2, in Indonesia, about 15.32 percent of

https:

//www.b

ps.go.id



the administrative area of villages are on the seaside. The percentage is slowly increasing over the years. This indicates a significant expansion of village area in the seaside. The increasing number of seaside villages does not directly reflect to coastal communities development because coastal communities cannot be restricted by administrative boundaries such as villages, subdistricts or others.

According to Baransano and Mangimbulude (2011), until now there is no division of the sea that can be universally accepted. Marine ecosystems can be divided into two, the first is a coastal marine water, this section covers the area of the continental shelf, and the second is the open sea or oceanic sea. Until now there is no standard definition as well as to the delimitation of coastal areas, but there is the world deal that the coastal region is an area of transition between land and sea. There are two limits coastal areas when viewed from the shoreline, the boundary parallel to the coastline and boundaries that are perpendicular to the coastline. According to Dahuri (2003), coastal zone boundary is perpendicular yet obtained the agreement. This is due to the different boundaries between one country to another.

The coastal area is defined as the meeting area between land and sea that influenced by both of the zones itself. As a transitional area of land and sea which has a unique ecosystem, the world has a concern for this area, particularly in the environment sector in the context of sustainable development. The reason, the region has the potential of marine resources and fisheries, as well as facilitate the trade between regions, islands, and continents. The enormous potential possessed in that region should be explored as well as possible for the community welfare without compromising the environment development.

Bengen (2001) in Fatmawati (2014) mentioned that coastal community as a group of people living in coastal areas whose source of the economy depends on the marine and coastal resources potential and conditions. They usually work as fishermen owners, fisher men workers, fish farmers, and other marine organisms, fish traders, fish processors, or factors suppliers of production facilities. There are also coastal communities working outside the fisheries sector such as marine and coastal environmental services providers like tourism services, hospitality services, transportation services, and other community groups that utilize marine and nonbiological resources (Nikijuluw, 2001).

For development and macropolicy making needs, residents who live in seaside areas are often analogous to coastal communities. Coastal community generally work as fisherman. Podes 2018 recorded that people living in seaside villages that has a major source of income in fisheries subsector is about 21.82 percent. The number of fishermen fluctuates annually with an increasing trend is shown in Figure 2.3. KKP divides fishermen into three categories: full fishermen, major part-time fishers, and minor part-time fishers (Table 3.8). KKP defines fisherman as a person who is being actively engaged in fishing/other aquatic (animals)/plants, including engineers and chefs working onboard fishing vessels, but excluding people who only make nets, transport tools equipment into a boat/ship.

https:

//www.b

ps.go.id

https:

//www.b

ps.go.id

USE OF CANTRANG IN INDONESIA


Fish is indeed a marine resource that can regenerate and can be obtained openly by anyone, but we need to preserve its sustainability for the sustainability of resources for future generations. The need for this commodity can be seen from the increase in national fish consumption which is targeted at 2019 to reach 54.5 kg per capita per year. In the international trade balance, these commodities experienced a surplus with an increase of 1.49 percent during the 20122015 period. This subsector also contributes to the 2016 Gross Domestic Product

(GDP) of 19 percent. In terms of employment, more than 50 percent of full fishermen still depend on their livelihoods for fishing in the sea. The need for fisheries resources is accompanied by fishing efforts in all fishing areas. Cantrang at the beginning of its appearance as a substitute for Trawl nets that are not environmentally friendly, now according to the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number 71/PERMEN-KP/2016 its use is officially prohibited because it is classified as types of seine nets which can damage the environment. During 20152016, cantrang was mostly found in the WPPNRI 712 even though it decreased by 445. While Jawa Barat is the province that uses cantrang the most (2,334 units) in 2016 followed by Jawa Tengah with 864 units.

3.1 Use of Fishing Equipment in Indonesia

Indonesian people have a high dependence on the sea. Although, according to the CTF (2016), the number of fishermen in Indonesia is only about 2,265,859 people. This figure is only about 1.91 percent of working population aged 15 years and over which is about 118,411,973 people (Sakernas, 2016). The number of fishermen also experienced a slight decline during 20152016, with an average of 0.40 percent. In addition, it is still dominated by 51.43 percent by fishermen who depend their entire lives on fishing activities in the sea (full or full time fishermen).

From the economic sector, fisheries are included in three sub-sectors that have the largest contribution to the 2016 Gross Domestic Product (GDP) for the fields of agriculture, forestry and fisheries at current prices. The largest contribution in agriculture, forestry and fisheries sector came from plantation crops (25.74 percent), food crops (25.46 percent) and fisheries (19.00 percent). This fishery contribution increased slightly compared to 2015 (18.57 percent). However, total GDP growth rate of fisheries (5.15 percent) in 2016 was recorded lower than 2015 at 7.89 percent.

Nevertheless, Indonesia’s fishery commodities continue to experience a surplus in the international trade balance. The export volume of fishery product in the 2012-2015 continues to increase by 1.49 percent per year. While the volume of fisheries imports has

https:

//www.b

ps.go.id



decreased by six percent per year in the same period. Based on the KKP data, the international trade balance of Indonesian fishery commodities experienced a surplus during the period of 2012-September 2016. This is because the value of fishery commodity exports is higher than the import value.

The need for fish consumed availability is increasing every year. According to the KKP data, Indonesian fish consumption experienced an upward trend of 6.27 percent per year during 2011-2015. Even national fish consumption in 2019 is targeted to reach 54.5 kg per capita per year or an average increase of 7.3 percent in the 20162019 period. Therefore, the sea is very important for Indonesia because many coastal communities and urban communities depend on marine products.

Fish as a consumption need of people is a natural resource whose supply is spread in the ocean so that anyone can take it. Although fish is a natural resource that can regene-rate or renew, precisely the availability of fish in the sea we need to pay attention to its sustainability, both in terms of the amount, diversity and condition of its habitat. Moreover, various human efforts to obtain it from those who catch fish while paying attention to the sustainability of the marine ecosystem to catch fish without regard to the ecosystem. Fish harvesting continuously without regard to the use of friendly fishing gear, will slowly damage the balance between the environment and the socioeconomic community.

In the Medium Term Development Plan (RPJMN) for the period of 20152019 has already included goal 14 of Sustainable Development Goals (SDGs) regarding the conservation and sustainable use of marine and oceanic resources for sustainable development. One of the targets is in 14.4 that by 2020, effectively regulating and stopping excessive fishing, illegal fishing and destructive fishing practices and implementing a science-based management plan, to restore fish stocks in the most appropriate time short allows, at least to a level that can produce maximum sustainable results according to their bio logical characteristics.

In catching fish in the sea, there are various types of fishing equipment (API) used by fishermen. Each fishing area has the dominant type of API used by local fishermen. This is because it is adjusted to the different area and depth of sea in each WPPNRI besides the influence of natural factors. The use of API in WPPNRI is regulated based on the Decree of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number KEP. 06/ MEN/2010, where there are 10 (ten) types of API including; (1) circular nets; (2) seine nets; (3) trawls; (4) dredges; (5) lift nets; (6) falling gears; (7) gillnets and entangling nets; (8) traps; (9) hooks and lines and (10) grappling and wounding tools. Each large group of types of API is described again into the types of fishing equipment used by fishermen to go to sea

During 2015-2016, fishing rods and gill nets were the most widely used API in marine fishing on WPPNRI. Types of API such as circular nets, traps and trawlers are still widely used in catching fish in the sea. Based on 2016 data, the number of trawling use in 2016

https:

//www.b

ps.go.id



decreased from 45,735 units to 47,831 units. Meanwhile, fishing gear that is the least used in 2016 is the rake tool (8,451 units) and the clamping and wounding tool (11,145 units).

In total, the use of API in Indonesia experienced a significant decline in 2015 of 319,788 units or 28.06 percent compared to the previous year. The decrease in the use of fishing units was due to the issuance of a prohibition on fishing gear in all WPPNRI such as seine nets, payang, dogol, cantrang and lampara dasar. But on the contrary, in 2016, there was an increase in the use of API compared to the previous year which was 11,477 units or an average increase of 1.39 percent (Figure 3.2).

During 20152016, the highest use of API was in Java Island with an increase of 28,881 units. Whereas according to the WPPNRI, the highest use of API is in WPP 573, which includes the Indian Ocean Waters South of Java to the South of Nusa Tenggara, Savu Sea and the West Timor Sea (Figure 3.4). While the use of API by province during 2016 is most widely found in Jawa Timur (139,113 units) in line with the number of fishermen who are most in the province (224,007 people).

Regulation of API usage in Indonesia has undergone several changes. This is done to realize the utilization of responsible, optimal and sustainable fish resources. In addition, it is also to reduce conflicts over the use of fish resources based on the principles of fish resource management.

Since January 1, 2018, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 71/PERMENKP/2016 has been enacted concerning Fishing Lines and Placement of Fishing Equipment in the Republic of Indonesia Fisheries Management Area, the Government official-ly prohibits fishing equipment (API) which is considered to damage the environment. API groups are prohibited and may not operated throughout WPPNRI available in the Figure 3.6.

The postponement of the validity of the regulation is due to a rejection by fishermen, which is considered detrimental to fishermen because the catch is less. The regulation was considered burdensome and made efforts that had long been their livelihood went bankrupt. Therefore, during the transition period adjustments were made to regulations prohibiting the API with more environmentally friendly ones.

Two years earlier actually it was also stipulated the prohibition of APIs that were destructive of the marine ecosystem through the Republic of Indonesia Maritime and Fisheries Regulation Number 02/PermenKP/2015 concerning the prohibition on the use of Trawls and Seine Nets in Fisheries Management Areas of the Republic Indonesia (WPPNRI). However, the regulation received many objections from fishermen, especially those using cantrang.

Seine nets and trawls have almost the same way of working that is by dragging them when they catch fish. It’s just that the trawl net is pulled when the ship is moving. In addition, nets in trawl and trawl nets are very small pockets and net meshes and can reach tens to hundreds of kilometers so that the fish catching area that is netted is very wide and a variety of fish including demersal fish (basic fish) that are either targeted or

https:

//www.b

ps.go.id



not will be dragged into the net. In addition, the ecosystem of other animal habitats on the seabed such as coral reefs and the still young or immature species of biota will be damaged if dragged into the trawl net.

The 2016 KKP data, noted that among types of API which are prohibited from using them throughout WPPNRI, the type of shrimp basic trawl nets is still the most widely used in Indonesia (24,243 units) and at least the jumping fish trap (365 units). While from the island waters, Jawa uses the most restricted type of API (43,580 units).

3.2 Overview of Cantrang in Indonesia

Indeed, among many types of fishing gear used by Indonesian fishermen, cantrang is the most phenomenal fishing gear lately. The fishing gear has been widely used by fisher-men and ship owners operating in the northern coastal areas of Java Island. Cantrang is banned, because the fishing gear is considered not environmentally friendly and it is contrary to the vision and mission of the Government of Indonesia to restore the health of ecosystems at sea.

According to Subani and Barus (1989) in Taufiq (2008), cantrang fishing gear generally found in Europe and some in America is classified in the Danish Seine group because it is seen from its shape that resembles an umbrella but its size is smaller. Meanwhile, based on the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries No. 71/PERMEN-KP/2016, cantrang classified as type of API that is included in boat pulling vessels (boat or vessel seines).

The emergence of the use of cantrang was originally an environmentally friendly API. The API appears to replace the API that is not environmentally friendly (trawl nets) and prohibited by the Government of Indonesia through Presidential Decree No. 39/1980. Because the cantrang is simpler in shape and the catch time can only be by using a small motorboat but it can capture the demersal fisheries resources, especially fish and shrimp as done by trawl nets. So in Indonesia, cantrang is widely used by fishermen north coast of Jawa Timur and Jawa Tengah, especially north (Subani and Barus, 1989).

Based on WPPNRI, the use of API cantrang in 2016 was only available in four WPPNRI namely 712 WPPRI (3,640 units), 573 WPPRI (251 units) and 713 WPPRI (176 units). WPPRI 712 is an area of the Java sea waters where Jawa Tengah, especially those from Tegal, Batang, Pati, and Rembang which have been the base of the cantrang user. During 2016 Jawa Barat was the largest province using cantrang (2,334 units), followed by Jawa Tengah (864 units), Banten (548 units), Sulawesi Selatan (176 units) and Lampung (145 units).

According to Changes in Sea Catching Unit Data from Statistical Classification According to the Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries Number Kep. 06/MEN/2010 concerning Fishing Equipment in the State Fisheries Management Area of the

https:

//www.b

ps.go.id



Republic of Indonesia, cantrang are grouped in the dogol category (including lampara dasar, jaring arad, cantrang). In its development, the most use of cantrang was on WPPNRI 712 during 20152016 despite experiencing a decrease of 445 units. While in 2016, there was an increase in cantrang on WPPNRI 573 (251 units) and WPPNRI 713 (176 units) (Figure 3.7).

The cantrang that is allowed is actually not allowed to use ballast, the net is not long and is pulled by humans. But in reality, the cantrang has been modified to have a relatively small mesh size of 1.5 inches, the net can reach tens to hundreds of kilometers, using ballast and drawn machines. With this size, the cantrang is not selective towards the target fish and catches fish of all sizes, including small size fish. Non-target fish that are caught by-catch are usually thrown away, while small-sized target fish are sold at low prices.

https:

//www.b

ps.go.id

https:

//www.b

ps.go.id

CONDITIONS OF MARINE AND COASTAL RESOURCES


Indonesia is gifted with diverse marine wealth. The potential for diversity of fish in the Indonesian sea consists of small pelagic fish, large pelagic fish, demersal fish, reef fish, shrimp and other crustaceans, molluscs, other aquatic animals (turtles, jellyfish, etc.) and seaweed. Not surprisingly, Indonesia is recorded as contributing 7.4 percent of total fishing in the world and the second highest as a country that produces the second catch in the world (FAO, 2016). However, the potential that lay out must be controlled by taking into account the level of utilization. Based

on the Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 47/KEPMENKP/2016, it is seen that lobsters have the highest utilization rate because of 9 WPPNRIs with overexploited status and 2 fullyexploited WPPNRIs and WPPNRI 715 fish resource utilization rates most require reduction efforts over-exploited, especially in small groups of pelagic fish, large pelagic fish, penaeid shrimp, lobsters, crabs, crabs and squid. Coral reefs as a marine biota ecosystem that also functions as a place to live, a place of refuge, a place to look for food and breed are very important to preserve. It is estimated that total coral species in Indonesia reach 569 species or 67 percent of 845 total coral species in the world.

4.1 Fish Diversity in Indonesia

An estimated 8500 species of fish live in Indonesian waters or 45 percent of the number of species in the world, where as many as 1300 species occupy Indonesian freshwater (Kottelat & Whitten, 1996). In addition, there are more than 140 species of marine fish endemic. Fish resources are one potential that contributes significantly to the welfare of the nation. Not only that, this potential plays a role in contributing to fish production in the world. Indonesian fishery products accounted for 7.4 percent (81.6 million tons) of the world’s total sea fishing. Therefore, it is not surprising that Indonesia as a country that produces the second highest capture fisheries in the world in marine waters, and a country that produces the seventh highest capture fisheries in the world in public waters (FAO, 2016). The potential of marine fish in Indonesia consists of small pelagic fish, large pelagic fish, demersal fish, reef fish, shrimp and other crustaceans, molluscs, other aquatic animals (turtles, jellyfish, etc.) and seaweed (KKP, 2016).

The nature of fish resources even though renewable and open access it is very necessary to be careful in its utilization to ensure its sustainability in both the number and ability to regenerate. The mindset that everyone has the right and free to use and have fish resources makes the community plunge into the realm of capture fisheries. The spread of fishing areas in Indonesia reaches an area of approximately 5.8 million km2 which consists

https:

//www.b

ps.go.id



of 11 WPPNRI. The status of fish utilization rates on 11 WPPNRI varies. There are those who under arrest conditions are maintained with a monitor (fullyexploited) strictly, the conditions of the arrest attempt must be over-exploited, and the capture effort can be added (moderate). The number of catches allowed (JTB) turns out not only controls the catch but also can control the level of fishery exploitation. From Figure 4.1, it is explained that the condition of utilization of WPPNRI 715 fish resources most requires over-exploitation, especially in small pelagic fish, large pelagic fish, penaeid shrimp, lobster, crab, crab and squid. While fish resources, especially lobsters, have the highest utilization rate because of the 9 WPPNRI statuses that are overexploited and 2 WPPNRIs are fullyexploited.

4.2. Demersal Fish as Target of Cantrang

Classification of capture fisheries in Indonesia is classified into four categories, namely (1) based on target species: skipjack fisheries, shrimp fisheries, squid and shellfish fisheries; (2) based on the level of technology: traditional and modern; (3) based on business scale; commercial (industrial and artisanal) and subsystems; (4) based on their habitat: demersal fisheries, coral fisheries, and pelagic fisheries (Sihombing, 2015).

Since Presidential Decree No. 39 of 1980 concerning the elimination of trawl fishing gear in all Indonesian waters, in reality there was a modification of fishing gear and the like by fishermen and business owners of large-sized vessels. Types of modified fishing gear include fish trawlers, shrimp trawlers, arad nets, cantrang, dogol, lampara dasar, and so on. Cantrang is mostly chosen because the catches of demersal fish are almost the same as the trawl function, moreover the operational costs are also relatively low.

Demersal fish is a type of fish whose habitat is at the bottom of the waters. These types of fish generally live in the bottom of the water with mud substrate, have low activity, the movement of space that is not too far away and form a group that is not too large so that its distribution is relatively evenly distributed compared to pelagic fish. The fish included red snapper or bambangan (Lutjanus spp), peperek (Leiognatus spp), manyung (Arius spp), kurisi (Nemipterus spp), kuniran (Upeneus spp), three waja (Epinephelus spp) and pomfret (Pampus spp).

Although the potential (amount/production) of demersal fish is less than pelagic fish, but this type of fish has a high economic value. The catch of cantrang is mainly used as raw material for surimi factories in Indonesia. Surimi is crushed fish meat which is used as raw material for processed fish products such as meatballs, crabstick and tempura. Among the 49 types of fish commonly caught by cantrang, only nine types of fish are used for surimi ingredients. The eight types of fish are demersal fish and the rest are reef fish groups. From Figure 4.2, it is explained that production has decreased most during 20142016, which is 21,860 tons.

https:

//www.b

ps.go.id



In addition to demersal fish, the catch of other cantrang which is transported a lot is shrimp. Because the catch is not selective, the cantrang is not a fishing gear that is environmentally friendly and does not support sustainable fish resources. By working the cantrang that sweeps the entire ocean floor, it has the potential to also damage the substrate ecosystem of the growth of organisms or microorganisms that become fish food and also damage coral reefs.

4.3 Coral Reefs in Indonesia

The area of coral reefs in Indonesia is based on an analysis of satellite imagery of around 2.5 million hectares. Tropical climate in Indonesia, enabling coral reefs to grow and develop. It is estimated that the total species of coral in Indonesia reaches 569 species or 67 percent of the 845 total coral species in the world. Therefore, two thirds of the coral can be found in Indonesia (coral reef triangle) so that Indonesia is considered as the center of the world’s coral reef diversity. The area of coral reefs in 2011 according to each island is shown on the Figure 4.3.

Coral reefs are ecosystems that are built by marine biota producing lime, especially by coral animals, together with other biota that live on the seabed and the water column. The biophysical role of coral reef ecosystems is very diverse, including as a place to live, a shelter, a place to look for food and breed for a variety of marine biota, in addition to acting as a barrier to waves and as a producer of biological resources of high economic value. Coral fish is one of them (Nontji, A. 1993).

Although coral reefs have high economic value, they are very vulnerable to damage. The condition of coral reefs based on 2016 satellite imagery, was 6.39 percent very good, with a good status of 23.40 percent and an adequate status of 35.06 percent. Meanwhile, 35.15 percent have bad conditions. The condition of coral reefs besides being closely related to the location of the environment of each region, is also influenced by human pressure. The existence of sedimentation, industrial and domestic waste pollution, exploitation of coral mining for buildings and fishing that is not environmentally friendly is the cause of damage to coral reefs. In addition, the workings of the cantrang that sweeps across the ocean floor have the potential to also damage the coral reef ecosystem.

https:

//www.b

ps.go.id

https:

//www.b

ps.go.id

NEGATIVE IMPACTS OF CANTRANG USE


The cantrang net violates the rules of the Maritime and Fisheries Regulation Number 2 of 2011 where the practice in the field is 1.5 inches on average. As a result, the catch is only around 6082 percent, which is a side catch which cannot be used and then dumped into the sea in a dead state. The way it works which is not selective in fishing also disrupts fisheries data. In addition, the level of utilization of demersal fish and penaeid shrimp in the WPPNRI 712 and WPPNRI 573 where cantrang fishermen are centered respectively experience fullyexploited and overexploited

conditions. The decline in fisheries production in the fishing area has caused a shift in the fishing ground and the emergence of other social vulnerabilities such as conflicts between fishermen which have caused the price of fish to decline in the market.

5.1. Non-selective Fishing Catches

Fulfilling the need for fish consumption in the community coupled with the demand for export of fishery products in the sea requires a good arrangement, so that these resources have sustainability that can be used also for future generations. Because the magnitude of the fishing effort without exceeding the potential carrying capacity will affect many parties.

Cantrang has functions and ways of working that are not much different from trawling. This is because the average of cantrang net size used is 1.5 inches whereas the size allowed in the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries No. 2 of 2011 is more than 2 inches. The small mesh size or net mesh is feared to interfere with the sustainability of fish because they caught young fish that still have the potential to grow and lay eggs.

Moreover, there are efforts to falsify documents such as mark-down counterfeiting by entrepreneurs who own large vessels with a size of over 30 GT, which should not be allowed to use cantrang, increases the chance of overfishing.

A study from WWFIndonesia in 2015 stated that only around 1840 percent of the catch was trawls and cantrang which were of economic value and could be consumed. Around 6082 percent are bycatch or not used, so most of the catch is dumped into the sea in a state of death. The catch of cantrang is basically a type of basic fish (demersal) and shrimp such as petek, jackfruit seeds, gulamah, grouper, adjoining, pari, cone, octopus, bloso and various kinds of shrimp (Subani and Barus, 1989). This will not only affect the decline in the stock of capture fish resources, but also the biota that is disposed of will disrupt fisheries data. Excessive fishing due to cantrang has occurred on the North Coast of Java Island and has even spread to other waters in Indonesia. As a result, there is a decrease in sea products such as shrimp, crab, and various types of fish in the coast.

https:

//www.b

ps.go.id



The level of utilization of the Java Sea fish resources (WPPNRI 712) and the South Indian Ocean (WPPNRI 573) where fishermen who use cantrang are centered, indicating that demersal fish are fully-exploited and penaeid shrimp are over-exploited. (Figure 4.1)

Jawa Tengah, the province where the most cantrang fishermen operate, its marine fisheries production fell at a value of 154,442 tons in 2007 but after that it showed a positive growth trend and reached 334,298 tons in 2016. Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, and Sulawesi Selatan each experienced production growth in the period 20062016. The trend of decreasing capture fisheries production is only shown by Banten.

The potential decline in fishing results due to the prohibition on the use of cantrang is of course very threatening to cantrang fishermen and the related fishing industry. One sad example of the use of cantrang and trawls in fishing occurs in Bagan Siapi-Api. Bagan Siapi-api Port, Bengkalis Regency, in the 1980s was known as one of the largest fish producing areas and the busiest fishing port in Indonesia. The fish catch can reach 150,000 tons, starting from fresh wet fish, dried fish or shrimp, salted fish or shrimp paste exported from this city to various places. The glory period was dim because of overfishing by using trawl nets in the area.

The density of fishing activity in an ocean waters is included in the use of cantrang, resulting in over-exploited and the degradation of fish resources, there will be a transfer of fishing ground (fishing location), where fishermen will move and move away. This will increase the high operational costs of fishing.

Therefore it is necessary to understand that the sea is open access and common property. The sea is open to anyone who wants to use it and the sea is a common property. The existence of such understanding makes the sea very free to be explored and eventually overfishing occurs. Fishing needs to be limited through various ways so that overfishing does not occur.

5.2. Coral Reef Damages

Coral reefs greatly support coastal fisheries, including fish and invertebrates. The condition of coral reefs in recent years is very concerned with the decline in the condition of the world’s coral reefs. It is estimated that around 5070 percent of coral reefs are potentially threatened by human activities (Goreau, 1992; Sebens, 1994 in Rani 2003). Analysis of potential threats to coral reefs due to human activities (such as coastal development, over-exploitation, destructive fishing practices, erosion, and pollution), estimated that around 27 percent of the world’s coral reefs are at high risk and another 31 percent being at moderate risk (Bryant, et al., 1989 in Rani, 2003). On the other hand, intensive fishing activities on coral reefs also affect fish populations and their ecosystems. The effect is real because the catch will easily change the composition and size of the fishery catch and then change the processes that occur in the coral reef ecosystem.

https:

//www.b

ps.go.id



Cantrang is seen as a fishing gear that is not environmentally friendly, because the way it works by catching fish at the bottom of the waters (demersal) is not selective. The operation that dredges the bottom of the waters allows it to also dredge coral reefs. Although there is no data that mentions how much damage caused by the cantrang and other APIs that are not friendly to this ecosystem.

Fishes that look for food and take shelter on coral reefs are very threatened by being caught by the mouth of the cantrang net. In addition, the role of coral reefs as a breeding ground (breeding) will affect the decline in fish production. This is because biota that are not mature gonads and not catching targets will be dragged in the net of the cantrang. So that damage to coral reefs not only damages marine ecosystems but also productivity cycles and marine biota habitats.

5.3. Socio Economics Conflict

Socially and economically, the prohibition of cantrang is the cause of the loss of income from business and the loss of livelihoods that support the economic needs of the family. The decrease in fish catches affects the income of fishermen, especially cantrang users. Although the catch is dominated by small fish that are cheap in the market, but with the reason that the catch is large, the fishermen still stick with cantrang tools.

Twothirds of Indonesia’s population lives in rural areas and most of them still depend on agriculture, including fisheries, so it is expected that this sector will be the driving force for economic growth that can increase farmers’ incomes and be able to alleviate poverty.

The fisheries subsector contributes to the increase in NTP by 1.69 percent. Meanwhile the biggest increase in NTP occurred in the Food Crop Subsector, which amounted to 4.79 percent. Whereas the Price Index Received by Fish Farmers (Catching) in 2017 amounted to 138.84 while the Fish Farmers’ Price Index in 2017 was 125.07.

Nationally, Farmer Exchange Rate (NTP) during December 2016 December 2017, increased by 1.55 percent. NTP is one of the component in measuring the level of welfare of farmers.

From the social side, cantrang often causes horizontal conflicts. The catch of fish caught by the cantrang, of course affects the catch product and the economic value of the catch of fishermen who use other types of API. One of the examples such as in 2006 occurred in Kalimantan Timur, where fishing cantrang vessels in Bendar were burned in the waters of Kalimantan Timur because landings of local catches had damaged fish market prices (Table 5.50).

Transactions for the sale of fish or seafood are usually located at ports. Fish landing bases or commonly known as Fish Auction Places (TPI). Facts on the ground, there are conditions in the TPI building but market activities or transactions do not occur there or

https:

//www.b

ps.go.id



there are no TPI buildings in the area. This increases the risk of conflict between fishermen in the gap of catch and prevailing fish market prices. In 2016, there were 386 TPI in Indonesia according to the management. TPI managed by Regional of Technical Service Unit (UPTD) as many as 174 units, 91 TPIs managed by KUD, 34 TPIs managed by the private sector, 17 TPI managed by Central of Technical Service Unit (UPTP) , 2 TPI managed by BUMN and the remaining 68 TPI managed by other parties (other than UPTD, KUD, private, UPTP and BUMN). Jawa Tengah is the province with the most TPI (82), followed by Jawa Barat (50), and Jawa Timur (39).

https:

//www.b

ps.go.id

POLICIES RELATED TO CANTRANG PROHIBITIONS


Regulations prohibiting destructive fishing gear have been in force since 1980 through Presidential Decree No. 39 of 1980. Avoiding horizontal conflicts between fishermen and trawler owners is also the purpose of establishing these regulations. Several times this regulation has changed, most recently in the Republic of Indonesia Maritime and Fisheries Regulation Number 71/PERMENKP/2016 where the cantrang was banned from operating throughout the WPPNRI line. In its journey, there was a rejection of the issuance of the regulation until it was given

a transition period in preparation for environmentally friendly API replacements at the December 31, 2017 deadline. There were nine types of APIs included in the environmentally friendly category and several solutions for cantrang fishermen who switched to environmentally friendly APIs based on the size of each business vessel. Improving the ability and welfare of coastal communities can be done by the existence of cooperative development and banking in coastal areas.

6.1. Regulation of Cantrang Prohibition In Indonesia

The policy of banning cantrang is in line with the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), namely international principles in sustainable fisheries management, which one of the aims is to regulate each country in terms of reducing nontarget (bycatch) fishing and setting the size of the net for protect the preservation of small fish. In addition, this policy does not conflict with Law Number 31 of 2014 in conjunction with Law Number 45 of 2009 concerning fisheries which states that every person is prohibited from using APIs that disturb and damage the sustainability of fish resources.

The regulation regarding the prohibition of cantrang is not something new. Starting from the occurrence of conflicts between traditional fishermen and trawler owners, the government issued Presidential Decree No. 39 of 1980 instructed to ban the use of trawl nets in stages, especially around the waters of Java and Bali. In 1997, cantrang was allowed for small fishermen with a maximum ship size of 5 GT and a maximum engine of 15 PK. But the fact in the field is that many cantrang ships do markdowns of 85 GT. As a result, in 2015 the country suffered losses from three main components, namely the loss of PNBP by 328.41 billion, misuse of subsidized fuel for fishing vessels by 280.09 billion and the fish resource penetration by 9.83 trillion.

The Government established regulations through the Ministerial Decree No. 08/2010 which contains the API stipulation on WPPNRI according to its type consisting of ten groups. Cantrang itself is in the seine nets group, similar to dogol, scottish seine, pair seines, payang and lampara dasar.

https:

//www.b

ps.go.id



During 20112014 there were a number of changes to the regulations concerning Arrangement of Fishing Lines and Placement of Fishing Equipment and Fishing Equipment in the WPPNRI. Cantrang operations are still permitted with several provisions, namely (1) the size of the net two inches or more and the rope rises in length of 60 meters or more; (2) the size of fishing vessels is only in size (up to 5GT; >5-10 GT and <10- <30 GT) and (3) fishing is carried out over four miles only on line II (waters outside the Fishing Line I to 12 nautical miles measured from the sea level at the lowest ebb), line III (covering the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) and waters outside the Fishing Line II) and limited to the WPPNRI 711, WPPNRI 712 and WPPNRI 713.

In 2015, the government issued Indonesian Maritime and Fisheries Regulation Number 02/PermenKP/2015 with the aim of banning all types of trawl nets and trawlers in all WPPNRI, but if the Fishing License (SIPI) of both types of APIs were issued before the enactment of the regulation is still permitted to use. Then through the Indonesian Maritime and Fisheries Regulation Number 71/PERMENKP/2016 stipulated API which is prohibited from operating on all fishing lines and WPPNRI. The prohibited API group is: wrinkle-lined circular net (large pelagic group trawl); seine nets (dogol; scottish seines; pair seines; cantrang and lampara dasar); pukat hela (all types of basic trawls; all midtrawl nets except push trawlers can still be used in some WPPNRI) and traps (jumping fish traps and muro ami).

6.2. Environmentally Friendly Fishing Gears

According to the CCRF, environmentally friendly APIs have nine criteria, those are have high selectivity, not damaging habitat, produce high-quality fish, not endangering fishermen, production not endangering consumers, low by-catch, impact on low biodeversity, not endangering fish protected, and socially acceptable. The KKP grouped nine types of environmentally friendly APIs, namely gill nets, trammel net, fish folding traps, crab traps, stretching rods, basic longlines, drift lines, trolling lines, and pole and line. The selection of this type of API was chosen by considering the proposal of fishermen based on the species of catch target, the habits of fishermen and the size of the ship.

In the transition period given by the government until 31 December 2017, fishermen need to prepare the transition of fishing gear that is environmentally friendly. According to the 2015 KKP data, there have been 1,529 cantrang units that have switched to using environmentally friendly APIs. Cantrang is indeed known as an API that is quite econo mical and can be used throughout the year, in contrast to some other APIs that must adapt to natural conditions. With the replacement of this API even though the captured fish pro-duction is reduced, the economic value actually increases.

https:

//www.b

ps.go.id



6.3. Socio Economic Facilities

The rate of economic growth in coastal areas can develop if there is a policy in facilitating credit, investment, taxation, and access to markets and information. In connection with this, one of the solutions is to replace the API for fishermen with 10-30 GT vessels by providing capital facilities from banks for the development of fishing businesses. As for fishermen with vessels under 10 GT, the government provides replacement equipment that is environmentally friendly and the replacement is carried out thoroughly. Meanwhile, the fishing business with large vessels above 30 GT the government allows fishing on the East and West WPPNRI namely Arafura and Natuna Sea.

The development of cooperatives and banking in coastal areas is carried out through increasing access and market share, expanding access to sources of capital, increasing the ability to manage capital, and developing partnership businesses to improve the capabilities and welfare of coastal communities. The percentage of cooperatives in seaside villages based on the types of cooperatives of the largest were respectively 49.67 percent Savings and Loans Cooperatives, 15.06 percent Village Unit Cooperatives (KUD), and 10.20 percent Small and Medium Enterprise Industry Cooperatives, the other remaining Cooperatives (Table 6.2). While the number of seaside villages according to the existence of banks is presented in Table 6.3. The seaside villages that have available banking facilities are only 14.69 percent, consisting of government commercial banks, private banks, and Rural Banks (BPR).

Based on the 2013 Agricultural Census data, both capture fisheries and aquaculture households have not utilized cooperatives or bank credit providers for businesses. Most of them still use their own capital, which is 92.29 percent for capture fisheries households and 90.44 percent for aquaculture fisheries households. The main sources of capital for capture fisheries and aquaculture fisheries household businesses derived from bank loans respectively were only 0.78 percent and 2.48 percent, while for nonbank loans each were 1.90 percent and 2.49 percent.

There are still many capture fisheries households who do not become members of the cooperative (95.83 percent) with the most main reason is the unavailability of cooperatives in the village where they live (75.51 percent), followed by a mismatch of cooperatives with business needs (8.62 percent), complicated process (4.93 percent), and the location of cooperatives that are difficult to reach (1.074 percent). Many aquaculture households are members of cooperatives (91.69 percent). Of the remaining 8.31 percent, the absence of cooperatives in the villages where they live is the most common reason (53.47 percent), followed by a mismatch of cooperatives with business needs (12.91 percent), a complicated process (6.58 percent), and the location of cooperatives that are difficult to reach (0.56 percent).

https:

//www.b

ps.go.id

https:

//www.b

ps.go.id

R E F E R E N C E S


DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

Adisanjaya, NYM Ngurah.___. Potensi, Produksi Sumberdaya Ikan di Perairan Laut Indonesia dan Permasalahannya. (Online : http://www.eafm-indonesia.net/public/files/penelitian/5ae09-POTENSI,-PRODUKSI-SUMBERDAYA-IKAN-DI-PERAIRAN-LAUT-INDONESIA-DAN-PERMASALAHANNYA.pdf, diakses tanggal 17 Juli 2018).

Ambari. M. 2017. Kenapa Alat Tangkap Cantrang Masuk Kelompok Dilarang di Indonesia. (Online : http://www.mongabay.co.id/2017/05/02/kenapa-alat-tangkap-cantrang-masuk-kelompok-dilarang-di-indonesia/, diakses tanggal 1 Mei 2018).

Ambari, M. 2018. Kebijakan Pelarangan Cantrang Seharusnya Tidak Ada, Kok Bisa?. (Online : http://www.mongabay.co.id/2018/01/11/kebijakan-pelarangan-cantrang-seharusnya-tidak-ada-kok-bisa/, diakses tanggal 1 Mei 2018).

Anggraini, Juaini. 2014. Paper Konservasi Terumbu Karang “Pengelompokan Ikan Karang Berdasarkan Peranannya”, (Online : https://www.academia.edu/9145748/jenis_ikan_karang?auto=download , diakses tanggal 2 Mei 2018).

Anonim.___. Penggunaan Jaring Cantrang Dan Bahayanya Untuk Nelayan. (Online : https://petaniberas.blogspot.com/2017/05/penggunaan-jaring-cantrang-dan.html, diakses tanggal 2 Mei 2018).

Anonim. 2017. Penggunaan Cantrang oleh Nelayan Ternyata Merugikan. (Online : https://kumparan.com/@kumparannews/penggunaan-cantrang-oleh-nelayan-ternyata-merugikan, diakses tanggal 3 Mei 2018).

Anonim. 2018. Nelayan Mulai Sadar Dampak Buruk Penggunaan Cantrang. (Online : https://kumparan.com/@kumparanbisnis/nelayan-mulai-sadar-dampak-buruk-penggunaan-cantrang, diakses tanggal 3 Mei 2018).

Atmaja, SB dan Duto Nugroho. 2014. Kajian Penanggulangan IUUF Pada Perikanan Cantrang Di Laut Jawa (WPP-712), (Online : http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi/article/view/59, diakses tanggal 8 Mei 2018).

Badan Informasi Geospasial (BIG). 2011. Pentingnya Pembakuan Nama-Nama Rupabumi. (Online : http://www.bakosurtanal.go.id/pentingnya-penamaan-rupabumi-untuk-pembangunan-wilayah/, diakses tanggal 5 September, 2017).adan Informasi Geospasial (BIG). 2017. (Online : http://www.bakosurtanal.go.id/rilis-pers/show/page-2329 diakses tanggal 5 September, 2018).

https:

//www.b

ps.go.id

D A F T A R P U S T A K A


Badan Informasi Geospasial (BIG). 2016b. BIG Hadiri Rakor Review dan Perumusan Strategi Kebijakan Penetapan Batas Maritim di Bandung. (Online : http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/big-hadiri-rakor-review-dan-perumusan-strategi-kebijakan-penetapan-batas-maritim-di-bandung, diakses 5 September, 2018).

Badan Informasi Geospasial (BIG). 2016a. Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia, Bogor, Badan Informasi Geospasial bekerjasama dengan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MAPIPTEK). (Online : http://www.bakosurtanal.go.id/assets/download/2017/Geospatial-Ebook/Ebook-47-Tahun-BIG.pdf, diakses tanggal 5 September, 2018).

Badan Pusat Statistik. 2017. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri : Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara Juli 2017, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2015-2016. Indeks Harga Konsumen 82 Kota di Indonesia (2012=100) 2015-2016. Subdirektorat Statistik Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2018. Indikator Ekonomi- Buletin Statistik Bulanan April 2018. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2017 dan 2018. Statistik Indonesia 2017 dan 2018. Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2014. Sensus Pertanian 2013 : Angka Nasional Hasil Survei ST2013 - Subsektor Rumah Tangga Penangkapan Ikan, 2014, Buku G : Survei Rumah Tangga Penangkapan Ikan, Subdirektorat Statistik Perikanan, Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2014. Sensus Pertanian 2013 : Angka Nasional Hasil Survei ST2013 - Subsektor Rumah Tangga Usaha Budidaya Ikan, 2014, Buku F : Survei Rumah Tangga Budidaya Ikan, Subdirektorat Statistik Perikanan, Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2017. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2008, 2011, 2014 dan 2018. Statistik Potensi Desa Indonesia, 2008, 2011, 2014 dan 2018. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Tempat Pelelangan Ikan 2016. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan 2017. Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2017, Pendapatan Nasional Indonesia, 2012-2016, Sub-Direktorat Konsolidasi Neraca Produksi Nasional, Jakarta.

https:

//www.b

ps.go.id

R E F E R E N C E S


Badan Pusat Statistik. 2016-2018. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Tahun 2016- Maret 2018, Subdirektorat Statistik Rumah Tangga. Jakarta.

Bradley P and Yee S., 2015, Using the DPSIR Framework to Develop a Conceptual Model: Technical Support Document, US Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, Atlantic Ecology Division, Narragansett, RI. EPA/600/R-15/154 (http://www.epa.gov/nscep/index.html, diakses tanggal 2 Februari 2017).

Burke, L., Selig, E., and Spalding, M., 2002, Terumbu Karang yang Terancam di Asia Tenggara, kerjasama antara World Resources Institute dengan United Nations Environment Program-World Conservation Monitoring Centre, World Fish Center, dan International Coral Reef Action Network.

Cahyani, Rochmah Tri. 2013. Kajian Penggunaan Cantrang Terhadap Kelestarian Sumber Daya Ikan Demersal ( Analisi Hasil Tangkapan Dominan yang Didaratkan di TPI Wedung Demak), Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, (Online : http://eprints.undip.ac.id/40481/1/bab_1.pdf, diakses tangga 17 Juli 2018).

Coremap-CTI dan LIPI. 2017. Status Terumbu Karang Indonesia 2017. Jakarta.

Fauzi, Achmad. 2017. Seperti Ini Bentuk dan Cara Kerja Cantrang yang Membuatnya Dilarang. (Online : https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/18/103706026/seperti-ini-bentuk-dan-cara-kerja-cantrang-yang-membuatnya-dilarang, diakses tanggal 17 Juli 2018).

Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO) . 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture – Contributing to Food Security and Nutrition For All. Rome, 200 pp.

Hakim, Lukman dan Nurhasanah. 2016. Cantrang: Masalah dan Solusinya, Seminar Nasional Riset Inovatif (Senari) Ke-4 Tahun 2016. (Online : http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senari/article/download/840/597/, diakses tanggal 18 Juli 2018).

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan, 2016. Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. FAQ Kebijakan Pelarangan Cantrang. (Online : https://kkp.go.id/artikel/1236-faq-kebijakan-pelarangan-cantrang, diakses tanggal 10 Mei 2018).

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2018. Laut Masa Depan Bangsa : Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Jakarta.

https:

//www.b

ps.go.id



Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2016. Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2016. Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2016. Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Statistik Perikanan Tangkap Indonesia Menurut Indonesia, 2016. Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Statistik Perikanan Tangkap di Laut Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), 2005-2016. Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016. Jakarta.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl.

Megawanto, Rony. 2017. Polemik Cantrang dan Solusi yang Lebih Gamblang, Kok Bisa?, (Online : http://www.mongabay.co.id/2017/05/10/polemik-cantrang-dan-solusi-yang-lebih-gamblang/, diakses tanggal 3 Juni 2018).

Nasir, Sarong,dkk. 2014. Alat Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan Berbasis Code of Conduct For Responsible Fisheries di Kota Banda Aceh. (Online : https://media.neliti.com/media/publications/13183-ID-alat-penangkapan-ikan-yang-ramah-lingkungan-berbasis-code-of-conduct-for-respons.pdf, diakses tanggal 3 Juni 2018).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

https:

//www.b

ps.go.id

R E F E R E N C E S


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indoensia Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP.2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/permen-kp/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pratama, Fajar. 2017. Mengenal Cantrang, Penangkapan Ikan yang Bikin Susi Dipanggil Jokowi. (Online : https://news.detik.com/berita/d-3485498/mengenal-cantrang-penangkap-ikan-yang-bikin-susi-dipanggil-jokowi, diakses tanggal 25 Mei 2018).

Rani, Chair. 2003. Perikanan dan Terumbu Karang yang Rusak: Bagaimana Mengelolanya?. (Online : https://media.neliti.com/media/publications/218004-perikanan-dan-terumbu-karang-yang-rusak.pdf, diakses tanggal 25 Mei 2018).

Rawaeni, Adzah. 2017. Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan Ikan, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar, (Online : http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25685/SKRIPSI%20FIX.pdf?sequence=1 ,diakses tanggal 19 Juli 2018).

Santoso, Budi. 2015. Jaring cantrang yang kini dilarang. (Online : https://www.antaranews.com/berita/477380/jaring-cantrang-yang-kini-dilarang, diakses tanggal 19 Juli 2018).

Saud, Prinsi David. 2017. Ini Penjelasan Menteri Susi Soal Larangan Penggunaan Cantrang. (Online : https://news.detik.com/berita/d-3486075/ini-penjelasan-menteri-susi-soal-larangan-penggunaan-cantrang, diakses tanggal 19 Juli 2018).

Saud, Prins David. 2017. Ini 9 Alat Tangkap Pengganti Cantrang yang Lebih Ramah Lingkungan. (Online : https://news.detik.com/berita/d-3488026/ini-9-alat-tangkap-pengganti-cantrang-yang-lebih-ramah-lingkungan, diakses tanggal 4 Agustus 2018).

Taufiq. 2008. Cantrang. (Online : https://fiqrin.wordpress.com/artikel-tentang-ikan/canrang/, diakses tangga 1 Mei 2018).

https:

//www.b

ps.go.id



Triyono, Heri. Metode Penetapan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) Untuk Berbagai Jenis Sumberdaya Ikan di WPP-NRI. (Online : http://octopuss.org/downloads/007LabSDI-STP~Paper%20JTB%20(TAC)%20di%20Indonesia.pdf , diakses tanggal 4 Agustus 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Yusuf, Muhammad. 2015. Tinjauan Ilmiah Pelarangan Trawl dan Cantrang, Siapa yang diuntungkan dan dirugikan?, (Online : https://www.kompasiana.com/ucumksr/55485f2d547b616a152524b2/tinjauan-ilmiah-pelarangan-trawl-dan-cantrang-siapa-yang-diuntungkan-dan-dirugikan, diakses tanggal 4 Agustus 2018).

Yusuf, Muhammad. 2015. Trawl dan Cantrang, Keuntungan yang Buntung, (Online : https://www.wwf.or.id/?38542/Trawl-dan-Cantrang-Keuntungan-yang-Buntung, diakses tanggal 8 November 2018).

www.lloydslist.com, 2016, Lloyd’s List and Containerisation International Top 100 Container Ports 2016, (Online : www.lloydslist.com/topports16, diakses tanggal 20 Juli 2018).

www.wwf.or.id. 2015. Alat Tangkap Trawl Ancam Keberlanjutan Sumber Daya Laut. (Online : https://www.wwf.or.id/?37423/Alat-Tangkap-Trawls-Ancam-Keberlanjutan-Sumber-Daya-Laut, diakses tanggal 8 November 2018).

www.kkp.go.id. 2017. Wujudkan Pilar Keberlanjutan, Menteri Susi Minta Pengusaha Tinggalkan Cantrang. (Online :https://kkp.go.id/artikel/1621-wujudkan-pilar-keberlanjutan-menteri-susi-minta-pengusaha-tinggalkan-cantrang, diakses tanggal 8 November 2018).

https:

//www.b

ps.go.id

LAMPIRANAPPENDIX

https:

//www.b

ps.go.id

https:

//www.b

ps.go.id

appendix


KARTU CATATAN ANGKA/SCORECARD

NoIndikator

Indicator

Status dan Komentar

Status and Comments(1) (2) (3)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia/Indonesian Fisheries Management Region

1 Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)/Estimation of Potential Fish Resources in the State Fisheries Management Region of the Republic of Indonesia (WPPNRI)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 47/KEPMEN-KP/2016 bahwa potensi lestari sumber daya ikan di Indonesia saat ini mencapai 9,9 juta ton yang tersebar di sebelas WPPNRI. Potensi tersebut terdiri dari ikan pelagis kecil 3,52 juta ton, ikan pelagis besar 2,49 juta ton, ikan demersal 2,32 juta ton, ikan karang 977 ribu ton, udang penaeid 327 ribu ton, lobster 8,8 ribu ton, kepiting 44,5 ribu ton, rajungan 48,7 ribu ton, dan cumi-cumi 197 ribu ton.Based on the Decree of the Indonesian Minister of Maritime Affairs and Fisheries No. 47/KEPMEN-KP/2016 that the sustainable potential of fish resources in Indonesia currently reaches 9.9 million tons spread across eleven WPPNRI. The potential consists of small pelagic fish 3.52 million tons, large pelagic fish 2.49 million tons, demersal fish 2.32 million tons, reef fish 977 thousand tons, penaeid shrimp 327 thousand tons, lobster 8.8 thousand tons, crabs 44.5 thousand tons, 48.7 thousand tons of crabs, and 197 thousand tons of squid.

2 Produksi perikanan Tangkap/Capture Fisheries Volume

Produksi perikanan tangkap selama kurun tahun 2011-2016 mengalami pertumbuhan sebesar 13,19 persen. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan produksi perikanan tangkap di laut sebesar 9,49 persen dan peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum sebesar 3,02 persen. Sedangkan perikanan budidaya mengalami pertumbuhan hanya sebesar 2,91 persen pada kurun periode yang sama. Captured fisheries production during the period of 2011-2016 experienced a growth of 13.19 percent. The increase was driven by an increase in marine capture fisheries production by 9.49 percent and an increase in capture fisheries production in public waters by 3.02 percent. While cultivation fisheries grew by only 2.91 percent in the same period.

3. Potensi Perikanan Budidaya Laut/Potential of Marine Aquaculture

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017, selama periode tahun 2012-2016, rumput laut telah menjadi komoditas unggulan perikanan budidaya laut. Selama periode itu pula, produksi rumput laut telah mengalami peningkatan mencapai 11,05 persen setiap tahun. Based on data from the 2017 Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, during the period 2012-2016, seaweed has become a leading commodity in marine aquaculture. During that period also, seaweed production has increased to 11.05 percent every year.

4. Nelayan/Fisherman Jumlah nelayan pada tahun 2016 sejumlah 2.265.859 jiwa sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya 2.275.139 jiwa. Nelayan paling banyak berada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sejumlah 224.007 jiwa. Dari total nelayan, sebesar 51,43 persen merupakan nelayan penuh, 34,11 persen merupakan nelayan sambilan utama dan sisanya nelayan sambilan tambahan.The number of fishermen in 2016 was 2,265,859 people, slightly lower than the previous year 2,275,139 people. The majority of fishermen are in Jawa Timur Province in 2016 with 224,007 people. Of the total fishermen, 51.43 percent were full fishermen, 34.11 percent were the main side fishermen and the rest were additional side fishermen.

Tekanan pada Wilayah Pesisir/Pressure on Coastal Zone

1. Konsumsi perikanan/ Demand for fish and fishery products

Ketersediaan ikan selama kurun waktu 2014-2015 mengalami kenaikan sebesar 5,51 persen, diikuti dengan ketersediaan ikan per kapita yang naik sebesar 4,27 persen. Fish availability during the 2014-2015 period increased by 5.51 percent, followed by per capita fish availability which rose by 4.27 percent.

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran


NoIndikator

Indicator

Status dan Komentar


2. Produk Domestik Bruto (PDB)/ Gross Domestic Product (GDP)

Kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) 2016 pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berasal dari tanaman perkebunan (25,74 persen), tanaman pangan (25,46 persen) dan perikanan (19,00 persen). Kontribusi perikanan ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2015 (18,75 persen). Namun, laju pertumbuhan PDB perikanan (5,15 persen) pada tahun 2016 tercatat menurun dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 7,89 persen.The biggest contribution in 2016 Gross Domestic Product (GDP) in the agriculture, forestry and fisheries sectors came from plantation crops (25.74 percent), food crops (25.46 percent) and fisheries (19.00 percent). The contribution of this fishery increased slightly compared to 2015 (18.75 percent). However, the fishery GDP growth rate (5.15 percent) in 2016 was recorded to be lower compared to 2015 which was 7.89 percent.

3. Jumlah Alat Penangkap Ikan di laut/Number of Fish Catchers in the sea

Penggunaan API di Indonesia mengalami penurunan signifikan pada tahun 2015 sebesar 319.788 unit atau 28,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan penggunaan unit penangkapan ikan ini diakibatkan karena terbitnya peraturan larangan beberapa alat tangkap di seluruh WPPNRI seperti pukat tarik, payang, dogol, cantrang dan lampara dasar. Namun sebaliknya, pada tahun 2016, terjadi kembali kenaikan penggunaan API dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 11.477 unit atau kenaikan rata-rata sebesar 1,39 persen.The use of API in Indonesia decreased significantly in 2015 by 319,788 units or 28.06 percent compared to the previous year. The decrease in the use of fishing units was due to the issuance of regulations prohibiting some fishing gear in all WPPNRI such as trawl, payang, dogol, cantrang and lampara Dasar. But on the contrary, in 2016, there was an increase in API usage compared to the previous year which was 11,477 units or an average increase of 1.39 percent.

4. Jumlah Alat Penangkap Ikan Cantrang/Number of Cantrang Fish Catchers

Pada tahun 2016 penggunaan API cantrang hanya terdapat di tiga WPPNRI yaitu WPPNRI 712 (3.640 unit), WPPNRI 573 (251 unit) dan WPPNRI 713 (176 unit). WPPNRI 712 merupakan wilayah perairan laut Jawa dimana Jawa Tengah, khususnya yang berasal dari Tegal, Batang, Pati, dan Rembang yang selama ini menjadi basis pengguna cantrang. Selama 2016 Jawa Barat merupakan provinsi terbanyak menggunakan cantrang (2.334 unit), disusul Jawa Tengah (864 unit), Banten (548 unit), Sulawesi Selatan (176 unit) dan Lampung (145 unit) Penggunaan cantrang mengalami penurunan pada tahun 2015-2016 sebesar 445 unit. In 2016 the use of the Cantrang API was only found in three WPPNRI namely WPPNRI 712 (3,640 units), WPPNRI 573 (251 units) and WPPNRI 713 (176 units). WPPNRI 712 is an area of Javanese sea waters in Jawa Tengah, especially those originating from Tegal, Batang, Pati, and Rembang which have been the cantrang user base. During 2016 Jawa Barat was the most province using cantrang (2,334 units), followed by Jawa Tengah (864 units), Banten (548 units), Sulawesi Selatan (176 units), and Lampung (145 units) The use of cantrang decreased in 2015-2016 445 units.

Keadaan/State

1. Kondisi terumbu karang/Condition of coral reefs

Berdasarkan hasil penelitian LIPI , luas terumbu karang di Indonesia berdasarkan analisis dari citra satelit sekitar 2,5 juta hektar. Kondisi terumbu karang berdasarkan citra satelit 2016, sebesar 6,39 persen sangat baik, yang berstatus baik sebesar 23,40 persen, dan yang berstatus cukup sebesar 35,06 persen. Sementara itu, sebesar 35,15 persen memiliki kondisi jelek. Based on the results of LIPI’s research, extensive coral reefs in Indonesia are based on analysis of satellite images of around 2.5 million hectares. The condition of coral reefs based on 2016 satellite imagery is 6.39 percent which is very good, which has a good status of 23.40 percent, and which has a sufficient status of 35.06 percent. Meanwhile, 35.15 percent have bad conditions.

2. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan/The level of fish resource utilization

Tingkat pemanfaatan sumber daya ikan pada WPPNRI 715 paling memerlukan upaya pengurangan penangkapan (over-exploited), terutama pada kelompok ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Sedangkan sumber daya ikan terutama lobster paling tinggi tingkat pemanfaatannya karena dari 9 WPPNRI berstatus over-exploited dan 2 WPPNRI berstatus fully-exploited.The level of fish resource utilization in the WPPNRI 715 requires the most over-exploited efforts, especially in small pelagic fish groups, large pelagic fish, penaeid shrimp, lobsters, crabs, crabs, and squid. Whereas fish resources, especially lobsters, have the highest utilization rate because of the 9 WPPNRIs they are over-exploited and 2 WPPNRI are fully-exploited.

https:

//www.b

ps.go.id

appendix


NoIndikator

Indicator

Status dan Komentar


3. Produksi jenis ikan demersal dan karang yang biasa digunakan dalam industri surimi/Production of demersal fish and corals commonly used in the surimi industry

Sembilan jenis ikan dipergunakan untuk bahan industri surimi. Delapan diantaranya merupakan kelompok ikan demersal yaitu gulamah, beloso, kurisi, kerong-kerong, kuro, biji nangka, kuniran, dan swanggi. Sedangkan ekor kuning termasuk kelompok ikan karang. Selama 2014-2016, swanggi paing menurun produksinya selama tahun 2014-2016 yaitu sebesar 21.860 ton. Sedangkan gulamah paling tinggi produksinya selama tahun 2014-2016, meskipun mengalami fluktuasi hasil tangkapannya.Nine types of fish are used for surimi industrial materials. Eight of them are demersal fish groups, namely gulamah, beloso, kurisi, kerong-kerong, kuro, jackfruit seeds, turmeric, and swanggi. While the yellow tail belongs to the group of reef fish. During 2014-2016, production fell significantly during 2014-2016, which amounted to 21,860 tons. While the highest production of gulamah during 2014-2016, despite experiencing fluctuations in the catch.

Dampak/Impact

1. Produksi Perikanan Tangkap Laut di Sekitar Pantai Utara/Production of Marine Capture Fisheries Around the North Coast

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016, Jawa Tengah, dimana merupakan provinsi basis pengguna cantrang, produksi perikanan lautnya sempat jatuh pada nilai 154.442 ton pada tahun 2007. Akan tetapi setelah itu kembali menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan mencapai level 334.298 ton pada 2016. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, dan Sulawesi Selatan masing-masing mengalami pertumbuhan produksi dalam kurun waktu 2006-2016. Tren penurunan produksi perikanan tangkap hanya ditunjukkan oleh Provinsi Banten. Based on data from the 2016 Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Jawa Tengah, which is a cantrang user base province, marine fisheries production fell to 154,442 tons in 2007. But after that again showed a positive growth trend and reached 334,298 tons in 2016. Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung and Sulawesi Selatan Province each experienced production growth in the period 2006-2016. The downward trend in capture fisheries production is only shown by Banten Province.

2. Tingkat selektivitas tangkapan yang rendah/Low catch selectivity level

Menurut sebuah kajian dari WWF-Indonesia pada 2015 menyebutkan bahwa hanya sekitar 18-40 persen hasil tangkapan trawl dan cantrang yang bernilai ekonomis dan dapat dikonsumsi. Sekitar 60-82 persen adalah tangkapan sampingan (by-catch) atau tidak dimanfaatkan, sehingga sebagian besar hasil tangkapan tersebut dibuang ke laut dalam keadaan mati.According to a study from WWF-Indonesia in 2015 stated that only about 18-40 percent of trawling and cantrang catches were of economic value and could be consumed. About 60-82 percent is by-catch or not utilized, so that most of the catch is dumped into the sea in a dead state.

3. Kerusakan terumbu karang/Damage to coral reefs

Analisis terhadap ancaman-ancaman yang potensial bagi terumbu karang akibat aktivitas manusia (seperti pembangunan daerah pesisir, eksploitasi berlebihan, praktik perikanan yang merusak, erosi, dan pencemaran), diperkirakan sekitar 27 persen dari terumbu karang dunia berada pada tingkat risiko tinggi dan 31 persen lainnya berada dalam risiko sedang (Bryant, et al., 1989). Diperkirakan pula sekitar 50 - 70 persen terumbu karang secara potensial terancam oleh aktivitas manusia (Goreau, 1992; Sebens, 1994 dalam Rani 2003). Di sisi lain, aktivitas penangkapan yang intensif di terumbu karang juga memberi pengaruh terhadap populasi ikan dan ekosistem terumbu karang.Analysis of potential threats to coral reefs due to human activities (such as coastal development, over-exploitation, destructive fishing practices, erosion, and pollution), it is estimated that around 27 percent of the world’s coral reefs are at high risk levels and 31 percent are are in moderate risk (Bryant, et al., 1989). It is also estimated that around 50 - 70 percent of coral reefs are potentially threatened by human activities (Goreau, 1992; Sebens, 1994 in Rani 2003). On the other hand, intensive fishing activities on coral reefs also influence fish populations and coral reef ecosystems.

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran


NoIndikator

Indicator

Status dan Komentar


4. Nilai Tukar Petani (NTP)/Farmer Exchange Rate (NTP)

Secara Nasional, Nilai Tukar Petani (NTP) selama Desember 2016 - Desember 2017, mengalami kenaikan sebesar 1,55 persen. NTP merupakan salah satu komponen dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani. Subsektor perikanan memberi sumbangan terhadap terjadinya kenaikan NTP sebesar 1,69 persen. Sedangkan peningkatan NTP terbesar terjadi di Subsektor Tanaman Pangan yakni sebesar 4,79 persen. Sementara Indeks Harga yang Diterima Petani Ikan (Penangkapan) pada tahun 2017 sebesar 138,84 sedangkapn Indeks Harga yang Dibayar Petani Ikan (Penangkapan) pada tahun 2017 sebesar 125,07. Nationally, Farmer Exchange Rates (NTP) during December 2016 - December 2017, increased by 1.55 percent. NTP is one component in measuring the level of welfare of farmers. The fisheries sub-sector contributed to the increase in NTP by 1.69 percent. While the largest increase in NTP occurred in the Food Crop Subsector which amounted to 4.79 percent. While the Price Index Received by Fish Farmers (Arrests) in 2017 amounted to 138.84 while the Paid Prices Index of Fish Farmers (Arrests) in 2017 amounted to 125.07.

5. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/ Fish Auction Place

Tahun 2016, TPI di Indonesia menurut pengelolanya ada sebanyak 386 buah. TPI yang dikelola oleh UPTD sebanyak 174 buah, 91 buah TPI dikelola KUD, 34 buah TPI dikelola oleh swasta, 17 buah TPI dikelola UPTP, 2 buah TPI dikelola BUMN dan sisanya sebesar 68 TPI dikelola oleh pihak lain (selain UPTD, KUD, swasta, UPTP dan BUMN). Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah TPI terbanyak (82 buah), kemudian disusul Jawa Barat (50 buah) dan Jawa Timur (39 buah).In 2016, there were 386 TPI in Indonesia according to the managers. TPI managed by UPTD was 174, 91 TPI managed by KUD, 34 TPI managed by the private sector, 17 TPI units managed by UPTP, 2 TPI managed by BUMN and the remaining 68 TPI managed by other parties (besides UPTD, KUD, private sector, UPTP and BUMN). Jawa Tengah is the province with the highest number of TPIs (82), followed by Jawa Barat (50) and Jawa Timur (39).

6. Konflik Antar Nelayan/ Fisherman Conflict"

Akibat penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungsn seperti trawl, cantrang mengakibatkan terjadi gesekan antar nelayan. Beberapa kali terjadi konflik seperti tahun 1975 di Muncar, Banyuwangi terjadi penolakan nelayan tradisional terhadap alat tangkap trawl (pukat harimau) serta disebabkan oleh rasa “ketidakadilan” dari pemerintah terhadap suatu kelompok nelayan, dimana mereka menganggap tidak adanya “rasa kebersamaan” dalam menikmati sumberdaya perikanan. Tahun 2018 di Perairan Teluk Kumai, Kalimantan Tengah terjadi penyanderaan terhadap tiga kapal nelayan trawl oleh nelayan dari Desa Teluk Bogam yang memasuki wilayahnya. Penolakan dikarenakan aktivitas nelayan trawl itu telah menghilangkan sebagian jaring nelayan Teluk Bogam untuk menangkap rajungan dan kepiting.As a result of the use of fishing equipment that is not environmentally friendly, such as trawling, cantrang has resulted in friction between fishermen. Several conflicts such as in 1975 in Muncar, Banyuwangi, occurred with the refusal of traditional fishermen to catch trawlers (tiger trawlers) and caused by a sense of “injustice” from the government towards a group of fishermen, where they considered the absence of “sense of togetherness” in enjoying fisheries resources . In 2018, in the waters of Teluk Kumai, Kalimantan Tengah, three trawler fishing vessels were carried out by fishermen from Teluk Bogam Village who entered their territory. The refusal was due to the activity of the trawl fishermen that had partially removed the fishing net of Teluk Bogam to catch crabs and crabs.

Kebijakan/Responsive

1. Peraturan Penggunaan Alat Tangkap Ikan/Rules of Use of Fishing Gadgets

Setidaknya sudah lima periode kajian kebijakan pelarangan cantrang dan melalui proses pembentukan perundang-undangan yang teruji. Periode pertama tahun 1980 melalui Keputusan Presiden No. 39/1980. Periode kedua tahun 1997 melalui Keputusan Dirjen Perikanan No. IK,340/DJ.10106/97. Kemudian periode 2010 melalui Keputusan Menteri KP No. 06/2010, selanjutnya periode 2011-2014 terjadi beberapa kali perubahan peraturan, dimana berawal dari Permen KP No 2/2011 sampai pada Permen KP No. 42/2014. Terakhir periode tahun 2015 sampai sekarang, terdapat Peraturan Menteri KP No. 2/2015 dan Peraturan Menteri KP No. 71/2016.At least five periods have been reviewed by the cantrang prohibition policy and through a proven process of establishing legislation. The first period of 1980 through Presidential Decree No. 39/1980. The second period of 1997 through the Decree of the Director General of Fisheries No. IK, 340 / DJ.10106 / 97. Then the 2010 period through Ministerial Decree No. KP. 06/2010, then the 2011-2014 period occurs several times changes in regulations, which start from KP Candy No. 2/2011 until KP No. Candy. 42/2014. The last period of 2015 until now, there is the Ministerial Regulation No. KP. 2/2015 and Ministerial Regulation No. KP. 71/2016.

https:

//www.b

ps.go.id

appendix


NoIndikator

Indicator

Status dan Komentar


2. Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan/Environmentally Friendly Fishing Gears

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengelompokkan sembilan jenis API ramah lingkungan yaitu jaring insang (gill net), trammel net, bubu lipat ikan, bubu rajungan, pancing ulur, rawai dasar, rawai hanyut, pancing tonda, serta pole and line. Pemilihan jenis API ini dipilih dengan mempertimbangkan usulan nelayan berdasarkan spesies target penangkapan, kebiasaan nelayan dan ukuran kapal. Menurut data KKP 2015, tercatat sudah sebanyak 1.529 unit cantrang yang sudah beralih menggunakan API yang ramah lingkungan. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries groups nine types of environmentally friendly APIs, namely gill nets, trammel net, fish traps, crab traps, stretch fishing rods, base lines, drift lines, tonda fishing lines, and pole and line. The selection of this type of API was chosen by considering the proposal of fishermen based on the target species of capture, fishing habits and size of the vessel. According to the 2015 KKP data, it was recorded that 1,529 cantrang units had switched to using environmentally friendly APIs.

3. Kebijakan Bagi Nelayan yang Melakukan Peralihan Alat Tangkap Cantrang/Policy For Fishermen Who Make Transitions of Cantrang Fishing Equipment

Solusi yang diberikan pemerintah dikelompokan berdasarkan ukuran kapal nelayan yang beralih dari cantrang. Bagi kapal berukuran di bawah 10 GT, pemerintah menyediakan alat tangkap pengganti yang ramah lingkungan dan penggantiannya dilakukan secara menyeluruh. Sementara kapal berukuran 10-30 GT, pemerintah memberikan bantuan fasilitas permodalan dari bank untuk pengembangan usaha nelayan. Sedangkan untuk usaha nelayan dengan kapal besar di atas 30 GT pemerintah mengizinkan melakukan penangkapan ikan di WPPNRI Timur dan Barat yaitu Laut Arafura dan Natuna. The solutions provided by the government are grouped based on the size of the fishing boat that has switched from cantrang. For ships under the size of 10 GT, the government provides replacement fishing equipment that is environmentally friendly and the replacement is carried out thoroughly. While the vessels are 10-30 GT in size, the government provides capital facilities from banks to develop fishing businesses. Whereas for fishermen with large vessels over 30 GT the government allows fishing in the East and West WPPNRI namely the Arafura and Natuna Sea.

4. Persentase Keberadaan Koperasi di Desa Tepi Laut Berdasarkan Jenis Koperasi dan Fasilitas Perbankan/Percentage of Cooperative Existence in Seaside Villages Based on Cooperative Types and Banking Facilities

Data Podes 2018 mencatat bahwa di desa tepi laut terdapat keberadaan koperasi simpan pinjam (49,67 persen), KUD (15,06 persen), Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (10,20 persen), dan Koperasi Lainnya (25,07 persen). Sedangkan fasilitas perbankan pada tahun 2018 hanya 14,69 persen yang meliputi bank umum pemerintah, bank swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).The 2018 Podes data notes that in seaside villages there are savings and loan cooperatives (49.67 percent), KUD (15.06 percent), small-scale Industry and small-scale cooperatives (10.20 percent), and other cooperatives (25.07 percent). Whereas banking facilities in 2018 were only 14.69 percent which included government commercial banks, private banks, and Rural Banks (BPR).

5. Persentase Alasan Utama Rumah Tangga Perikanan Tangkap Masih Banyak yang Tidak Menjadi Anggota Koperasi/Percentage of Main Reasons for Capture Fisheries Households Still Many Not Members of Cooperatives

Rumah tangga perikanan tangkap masih banyak yang tidak menjadi anggota koperasi (95,83 persen) dengan alasan utama terbanyak adalah tidak tersedianya koperasi di desa tempat tinggalnya (75,51 persen), diikuti oleh ketidaksesuain koperasi dengan kebutuhan usaha (8,62 persen), proses berbelit-belit (4,93 persen), dan lokasi koperasi yang sulit dijangkau (1,074 persen). There are still many capture fisheries households that are not members of cooperatives (95.83 percent) with the main reason being the unavailability of cooperatives in the villages where they live (75.51 percent), followed by incompatibility of cooperatives with business needs (8.62 percent), the process is complicated (4.93 percent), and the location of cooperatives is difficult to reach (1,074 percent).

6. Persentase Rumah Tangga Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya yang Memanfaatkan Koperasi atau Bank Penyedia Kredit Untuk Usaha/Percentage of Capture Fisheries and Aquaculture Households that Utilize Cooperatives or Banks Providing Credit for Business

Berdasarkan data Sensus Pertanian 2013, baik rumah tangga perikanan tangkap maupun perikanan budidaya belum memanfaatkan koperasi atau bank penyedia kredit untuk usaha. Sebagian besar masih menggunakan modal sendiri, yaitu 92,29 persen untuk rumah tangga perikanan tangkap dan 90,44 persen untuk rumah tangga perikanan budidaya. Sumber utama modal usaha rumah tangga perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang berasal dari kredit bank masing-masing hanya sebesar 0,78 persen dan 2,48 persen, sedangkan untuk kredit non bank masing-masing sebesar 1,90 persen dan 2,49 persen.Based on the 2013 Agriculture Census data, both capture fisheries and aquaculture households have not utilized cooperatives or credit banks for businessesw. Most still use their own capital, namely 92.29 percent for capture fisheries households and 90.44 percent for aquaculture households. The main sources of household business capital for capture and aquaculture fisheries originating from bank loans were only 0.78 percent and 2.48 percent respectively, while non-bank loans were 1.90 percent and 2.49 percent respectively.

https:

//www.b

ps.go.id

https:

//www.b

ps.go.id

appendix


PETA TITIK-TITIK PENTING/HOT SPOT MAPS

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran


https:

//www.b

ps.go.id

appendix


Tabel

TableL.1

Rekapitulasi Data yang Disajikan dalam SDLP 2018

Data Recapitulation Presented in SMCR 2018

Instansi

Agency

Nomor Tabel

Number of Table

Jenis Data

Type of Data(1) (2) (3)

Kementerian Kelautan dan PerikananMinistry of Marine and Fisheries

2.5, 2.6 Pulau-pulau Kecil Terluar/Small Outer Islands5.2, 5.3 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Udang di Laut/

Production and Value of Marine Shrimp Capture Fisheries 5.4, 5.5 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Laut/Production

and Value of Mariculture Fisheries5.6, 5.7 Produksi dan Nilai Produksi Budidaya Tambak/Production and

Value of Brackishwater Pond5.8 Produksi Budidaya Rumput Laut/Production of Seaweed

Cultivation5.9, 5.10 Produksi dan Nilai Produksi Budidaya Udang/Production and

Value of Shrimp Culture5.11 - 5.13 Produksi Budidaya Udang Windu, Putih, dan Vaname/Production

of Black Tiger Shrimp, White Tiger Shrimp, and Vaname Shrimp Culture

4.3 Jumlah Pelabuhan/Number of Port4.4 Jumlah Jasa Wisata Bahari/Tirta/Number of Marine/Water

Touris4.5 Kawasan Konservasi Laut/Marine Conservation2.10 - 2.13 Ekspor Hasil Perikanan/Export of Fishery Products2.14 - 2.17 Impor Hasil Perikanan/Import of Fishery Products5.17, 5.18 Eksploitasi dan Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Indonesia/

Exploitation and Production Value of Fish Resources5.19 - 5.29 Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan/

Exploitation of Fish Resources in Fishery Management Areas5.30 - 5.40 Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan

Perikanan/Production Value of Fish Resources in Fishery Management Areas

3.1 Luas Lahan dan Produksi Budidaya Tambak dan Laut/Area and Production of Brackishwater Pond and Mariculture

3.2 - 3.5 Jumlah Benih Ikan, Pakan, Pupuk, dan Obat-obatan yang Ditebar/Number of Fish Seeds, Feeds, and Fertilizer

3.7, 3.8 Nelayan di Laut/Marine Fishermen2.27 Luas Lahan, Jumlah Produksi, dan Jumlah Petambak Garam/

Area, Number of Production, and Number of Salt Farmers3.9, 3.11 Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan (RTP/PP) Tangkap di Laut/

Marine Capture Household/Fishing Company3.10 Rumah Tangga Perikanan Budidaya Laut dan Tambak serta

Pembudidaya Ikan/Marine and Brackishwater Pond Culture Households and Fish Farmer

3.12, 3.13 Perahu/Kapal dan Alat Penangkap Ikan Laut/ Marine Fishing Boat and Fishing Gear

6.4 Penyuluh Perikanan/Fishery Counselling6.5 Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP)/

Independent Training Center of Marine and Fisheries6.8 Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah, Peraturan

Pemerintah, Surat Keputusan Menteri, dan Undang-undang) di Bidang Kelautan dan Perikanan/Legislation (Local Laws, Government Regulations, The Decree of the Minister, and Law) in the Marine and Fishery Sector

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran


Lanjutan Tabel/Continued Table L.1

Instansi

Agency

Nomor Tabel

Number of Table

Jenis Data

Type of Data(1) (2) (3)

6.11 Speedboat Pengawas/Surveillance Speedboat5.48, 5.49 Tindak Pidana Perikanan/Fisheries Crime6.12 Hasil Operasi Kapal Pengawas/The Result of Surveillance

Operations Vessels6.13, 6.14 Kapal yang DItangkap dan Kapal Tindak Pidana Perikanan yang

Ditenggelamkan/Arrested Vessel and Ship Sunk of Fisheries Crime

6.15 Polisi Khusus Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/ Special Police Surveillance of Seaside Area and Small Island

6.16 Jumlah Awak Kapal Pengawas/Surveillance Vessel’s Crews6.17 Kelembagaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/

The Institution of Marine and Fisheries Resources Surveillance6.18 Kelompok Masyarakat Pengawasan/Community Control Groups2.42 Lulusan Sekolah Perikanan Lingkup Kementerian Kelautan dan

Perikanan/Fishery School Alumni in Ministry of Marine Affairs and Fisheries

2.43 Peneliti Kementerian Kelautan dan Perikanan menurut Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan/Ministry of Marine Affairs and Fisheries Researchers by working unit and Laboratory by Each Work Unit of Agency of Marine and Fisheries Research

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

5.16 Pengunjung Taman Wisata Alam/Visitors to Marine Ecotourism Parks

6.24 Penanaman/Rehabilitasi Hutan Mangrove, Rawa, dan Gambut/ Mangrove, Peat, and Swamp Forest Plantation/Rehabilitation

Ministry of Environment and Forestry 6.10 Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup/Corporation Performance Rating (PROPER) in Environmental Management

Kementerian Dalam NegeriMinistry of Internal Affairs

2.2 Luas Wilayah menurut Provinsi/Area by Province2.4 Pulau di Indonesia Sebelum dan Sesudah Diverifikasi/Islands in

Indonesia Before and After VerifiedDinas Kelautan dan PerikananDepartment of Marine and Fisheries

2.2 Panjang Garis Pantai menurut Provinsi/Length of Coastline by Province

4.1, 4.2, 5.15 Luas dan Kondisi Hutan Mangrove, Terumbu Karang, dan Padang Lamun/Area and Condition of Mangrove, Coral Reef, and Seagrass

6.9 APBD Provinsi untuk Perikanan dan Kelautan/Value and Percentage of Provincial Budget for The Marine and Fishery

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

5.42 Kualitas Air Laut di Sekitar Pelabuhan/Quality of Marine Water Around Port

Regional Environmental Impact Management AgencyLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 5.14 Kondisi Terumbu Karang menurut Wilayah/Conditions of Coral

Reef by AreaIndonesian Institute of SciencesPemerintah Daerah Provinsi 6.7 Peraturan Pemerintah Daerah terkait Kelautan dan Perikanan

yang Berlaku/Applicable Local Goverment Regulations related to Marine and Fisheries

Provincial Government

https:

//www.b

ps.go.id

appendix


Tabel

TableL.2

Istilah, Definisi, dan Sumber DefinisiList of Terminology, Definition, and Source of Definition

No. Istilah/TerminologyDefinisi/Definition Sumber

SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)1. Abrasi/Abrasion adalah proses pengikisan

pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.

is the process of coastal erosion by the wave power and destructive ocean current. Abrasion usually called shoreline erosion. Shoreline damage due to abrasion was triggered by natural balance disruption of beach area. Although abrasion can be caused by natural phenomena, but humans often referred as the main cause abrasion.

a)

2. Alat Bantu Penangkapan Ikan/Fishing Auxiliary Tools (ABPI)

adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.

are tools used to collect fish in fishing

b)

3. Alat Penangkapan Ikan/Fishing Tools (API)

adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

are the facilities and equipment or other objects that used for fishing

b)

4. Alat penangkapan ikan penjepit dan melukai/Grappling and Wounding

Adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari batang kayu, besi, atau bahan lainnya yang mempunyai satu atau lebih bagian runcing.tajam, yang pengoperasiannya dengan cara mencengkeram, mengait/menjepit, melukai dan/atau membunuh sasaran tangkap. Jenisnya antara lain tombak, ladung dan panah.

Is a group of fishing gear made of logs, iron, or other materials that have one or more pointed parts. Sharp, which operates by means of gripping, hooking/pinning, injuring, and/or killing catch targets. Types include spear, ladung and arrow.

ff)

5. Alat Penangkapan Ikan yang Dijatuhkan atau Ditebarkan/Falling Gear

Adalah kelompok alat penangkapan ikan yang dijatuhkan atau ditebarkan yang terbuat dari jaring, besi, kayu, dan/atau bambu yang cara pengoperasiannya dijatuhkan/ditebarkan untuk mengurung ikan pada sasaran yang terlihat maupun tidak terlihat. Jenisnya antara lain jala jatuh berkapa dan jala tebar.

Is a group of fishing gear that is dropped or scattered made of nets, iron, wood, and / or bamboo whose method of operation is dropped / scattered to confine fish to visible or invisible targets. The types include, among other things, the mesh and the mesh spread.

ff)

6. Biota laut/Marine biota adalah berbagai jenis organisme hidup di perairan laut.

is different types of living organisms in the sea.

c)

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)7. Baku mutu air laut/Sea

water quality standardsadalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Is a limit parameter or degree of creature, matter, energy, or component which exist or must exist and/or pollutants whose existence is tolerable in seawater.

c)

8. Bencana Pesisir/Coastal disasters

adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan setiap orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

is an event due to natural causes or because of acts human that cause changes in the physical and/or biological coastal and resulted in loss of life, property, and/or damage in coastal areas and small Islands.

d)

9. Budidaya laut/Aquaculture adalah cara pemeliharaan hewan dan tumbuhan laut seperti berbagai jenis ikan laut, udang-udangan, kerang-kerangan, dan berbagai jenis rumput laut, di suatu tempat dengan menggunakan metode tertentu.

is a preservation of plants and animals such as various types of fish, shrimp, crustacean, and various types of seaweed in some places by using a certain method.

e)

10. Cadangan mineral/A mineral reserve

adalah endapan mineral yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya dan yang secara ekonomis, teknis, hukum, lingkungan, dan sosial dapat ditambang pada saat perhitungan dilakukan

is a mineral sediments which is known size, shape, distribution, quantity and quality and economical, technical, legal, social, and environmental can be mined at the time of calculation.

f)

11. Cadangan Terkira/Probable Reserve

sumber daya mineral tertunjuk dan sebagian sumberdaya mineral terukur yang tingkat keyakinan geologinya masih lebih rendah, yang berdasarkan studi; kelayakan tambang semua faktor yang terkait telah terpenuhi, sehingga penambangan dapat dilakukan secara ekonomik

Indicated mineral resource and partly measured mineral resources which is lower geological confidence level, based on study; feasibility of all relevant factors have been fulfill, so that mining can be done economic

f)

12. Cadangan terbukti/Proved reserve

adalah sumber daya mineral terukur yang berdasarkan studi kelayakan tambang semua faktor yang terkait telah terpenuhi, sehingga penambangan dapat dilakukan secara ekonomik.

is a measured mineral resource which based on mining feasibility study that all relevant factors have been fulfilled therefore mining can be done economically.

f)

https:

//www.b

ps.go.id

appendix




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)13. Cagar alam/

Natural reserveadalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

is a nature sanctuary area having a characteristic set of plants, animals, and ecosystems, which must be protected and develop naturally

g)

14. Cadangan mineral/A mineral reserve

adalah endapan mineral yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya dan yang secara ekonomis, teknis, hukum, lingkungan dan sosial dapat ditambang pada saat perhitungan dilakukan

is a mineral sediments which is known size, shape, distribution, quantity and quality and economical, technical, legal, social and environmental can be mined at the time of calculation.

f)

15. Cadangan Terkira/Probable Reserve

sumber daya mineral tertunjuk dan sebagian sumberdaya mineral terukur yang tingkat keyakinan geologinya masih lebih rendah, yang berdasarkan studi; kelayakan tambang semua faktor yang terkait telah terpenuhi, sehingga penambangan dapat dilakukan secara ekonomik

Indicated mineral resource and partly measured mineral resources which is lower geological confidence level, based on study; feasibility of all relevant factors have been fulfill, so that mining can be done economic

f)

16. Cadangan terbukti/Proved reserve

adalah sumber daya mineral terukur yang berdasarkan studi kelayakan tambang semua faktor yang terkait telah terpenuhi, sehingga penambangan dapat dilakukan secara ekonomik.

is a measured mineral resource which based on mining feasibility study that all relevant factors have been fulfilled therefore mining can be done economically.

f)

17. Cagar alam/Natural reserve

adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

is a nature sanctuary area having a characteristic set of plants, animals, and ecosystems, which must be protected and develop naturally

g)

18. Dataran pasang surut/Ebb-tide plains (tidal flat)

adalah daerah yang terletak diantara pasang tertinggi dan surut terendah.

is an area between highest tide and lowest ebb.

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)19. Daerah perlindungan laut/

Marine protected areaadalah daerah pesisir dan laut yang meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun, atau habitat lainnya yang secara hukum dilindungi sebagian atau semua lingkungan disekitarnya.

is a coastal and marine area including coral reef, mangrove forest, seagrass, or another habitat legally protected some or all of the surrounding environment

f)

20. Garis pantai/Coastline merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Garis pantai terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu (a) garis pantai surut terendah, (b) garis pantai pasang tertinggi, dan (c) garis pantai tinggi muka air laut rata-rata. Pada Peta Rupabumi Indonesia, garis pantai ditetapkan berdasarkan garis kedudukan muka air laut rata-rata. Pada Peta Lingkungan Pantai Indonesia dan Peta Lingkungan Laut Nasional, garis pantai ditetapkan berdasarkan kedudukan muka air laut surut terendah.

is the line intersection between land and sea which is influenced by tide. The coastline consists of three (3) types, namely (a) coastline lowest ebb, (b) coastline highest tidal, and (c) coastline average sea level on. On the Indoesian Topographic Map, coastline is determined based on the position of average sea level line. On the Indonesian Coastal Environment Map and the National Marine Environment Map, coastline is determined based on the position of lowest ebb sea level.

k)

21. Habitat/Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami

is an enviroment in which plant and animals are able to live and develop naturally

g)

22. Ikan/Fish adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

is all organism or kinds of organism that all or some part of its life cycle in the water.

j)

23. Jalur Penangkapan Ikan/Fishing Lane

adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPPNRI untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang.

is a water area that is part of WPPNRI for fishing activities regulation and management using permitted and/or prohibited fishing gear.

b)

https:

//www.b

ps.go.id

appendix




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)24. Jasa lingkungan/

Environmental serviceadalah jasa yang memanfaatkan fungsi sumber daya pesisir untuk tempat rekreasi dan pariwisata serta sebagai media transportasi dan sumber energi gelombang dan lain-lain.

is a service through utilizing coastal resource’s function for tourism and recreation as well as a transportation media and wave energy source, and others.

j)

25. Jaring Angkat (Lift Nets) Adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari bahan jaring berbentuk segi empat dilengkapi bingkai bambu atau bahan lainnya sebagai rangka, yang dioperasikan dengan cara dibenamkan pada kolom perairan saat setting dan diangkat ke permukaan saat hauling yang dilengkapi dengan atau tanpa lampu pengumpul ikan, untuk menangkap ikan pelagis. Jenisnya antara lain Anco, Jaring angkat berperahu dan Bagan Tancap.

Is a group of fishing gear made of rectangular mesh material equipped with a bamboo frame or other material as a frame, which is operated by being immersed in the water column when setting and lifted to the surface when hauling is equipped with or without fish collecting lights, to catch pelagic fish . The types include Anco, boating lift nets and Bagan Tancap.

ff)

26. Jaring Insang/Gillnets and Entangling Nets

Adalah kelompok jaring yang berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan/atau terpuntal dioperasikan di permukaan, pertengahan dan dasar secara menetap, hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan demersal. Jenisnya antara lain Jaring insang tetap, Jaring insang hanyut, Jaring insang lingkar, Jaring insang berpancang, Jaring insang berlapis, combined gillnets-trammel nets.

Is a group of rectangular nets equipped with buoys, weights, lower risers or ropes to block fish so that fish caught by entanglement and/or spinning are operated permanently on the surface, mid and bottom, drifting and circular with the aim catching pelagic and demersal fish. The types include fixed gill nets, gill nets washed away, circular gill nets, gill nets, layered gill nets, combined gillnets-trammel nets.

ff)

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)27. Jaring Lingkar/

Surrounding netsAdalah kelompok alat penangkapan ikan berupa jaring berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari sayap, badan, dilengkapi pelampung, pemberat, tali ris atas, tali ris bawah dengan atau tanpa tali kerut/pengerut dan salah satu bagiannya berfungsi sebagai kantong yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan pelagis. Jaring lingkar terdiri dari jaring bertali kerut (pukat cincin dengan satu kapal dan pukat cincin dengan dua kapal) dan jaring lingkar tanpa tali kerut.

Is a group of fishing gear in the form of rectangular nets consisting of wings, bodies, equipped with buoys, ballast, rope risers, bottom ropes with or without ropes / wrinkles and one of its parts serves as a pouch that operates around a group of pelagic fish . The circumference net consists of a wrinkle-lined net (trawl ring with one ship and trawl ring with two vessels) and a circular net with no wrinkle strap.

ff)

28. Kapal Penangkap ikan/ Fishing vessel

adalah perahu/kapal yang digunakan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Kapal pengangkut tidak termasuk kapal penangkap. Tetapi perahu/kapal yang digunakan untuk mengangkut nelayan, alat-alat penangkap dan hasil penangkapan dalam rangka penangkapan termasuk kapal penangkap ikan.Kapal penangkap ikan untuk penangkapan di laut diklasifikasikan sebagai berikut : (i) Perahu tidak bermotor a. Jukungb. Perahu papan• kecil (perahu yang terbesar

panjangnya kurang dari 7 meter)

• sedang (perahu yang ter-besar panjangnya dari 7-10 meter)

• besar (perahu yang terbesar panjangnya 10 meter atau lebih)

(ii) Perahu motor tempel

is a boat/ship used in capturing fish/other aquatic animals/ plants. Carrier vessel is not including capturing fish vessel. But a vessel that used to carry fishermen, fishing tools, and catch is included as capturing fish vessels.Capturing fish vessels for catching fish in the sea are classified as follows: (i) Non-motor boat a. Jukung b. Boat board• small (the largest boat length

less than 7 meters)• medium (the largest boat

length from 7 to 10 meters) • big (the largest boat length is

10 meters or more)(ii) Outboard motor

l)

https:

//www.b

ps.go.id

appendix




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)

(iii) Kapal Motor • < 5 GT • 100-200 GT• 5-10 GT • 200-300 GT • 10-20 GT • 300-500 GT• 20-30 GT • 500-1000 GT• 30-50 GT • 1.000 GT ke atas • 50-100 GT

(iii) Motorboat • < 5 GT • 100 - 200 GT• 5-10 GT • 200 - 300 GT• 10-20 GT • 300 - 500 GT• 20-30 GT • 500 - 1000 GT• 30-50 GT • 1,000 GT and• 50-100 GT above

29. Kapal Perikanan/Fisheries vessels

adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

are ships, boats, or other floating device used to fishing, support fishing operations, fish farming, fish transportation, fish processing, fisheries training, and research /exploratory fisheries

o)

30. Karang/Coral Karang adalah hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam Filum Coelentrata (hewan berongga) atau cnidaria. Filum Coelenterata dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu hydroid, ubur-ubur, dan anthozoa yang meliputi karang lunak, anemone laut dan karang batu (Romimohtarto dan Juwana, 2001). Yang disebut sebagai karang (coral) mencakup karang dari Ordo sclereactinia dan sub kelas Octocorallia (kelas Anthozoa) maupun klas Hydrozoa (Timotius, 2003).

Corals are invertebrates including Phylum Coelentrata (hollow animal) or cnidaria. Coelenterata phylum is divided into three groups, namely hydroids, jellyfish, and anthozoa which include soft corals, sea anemones and rock corals (Romimohtarto and Juwana, 2001). coral is including coral of sclereactinia Order and Octocorallia subclass (Anthozoa class) as well as Hydrozoa class (Timothy, 2003).

q) & r)

31. Kawasan/Wilayah/Region or area

adalah bagian wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

is a part of the coastal and small islands area which has a specific function based on criteria of physical, biological, social, and economic characteristics, and to maintain their existence.

d)

32. Kawasan budidaya/An Aquaculture area

adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya dari jenis biota tertentu atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

is a specified area with the main function for culture activities for certain type of biota based on natural resources potential and condition, human resources, and man-made resources.

s)

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)33. Kawasan konservasi/

Conservation areaadalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

is a part of coastal areas and small islands that have a particular characteristic as a whole protected ecosystem, preserved and/or utilized sustainably in order to realize the sustainable of coastal areas and small islands management.

h)

34. Kawasan Konservasi Perairan/Water conservation area

adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Is protected water area, managed by zoning system, to realize the sustainable of fishery resources and its enviromental management.

n)

35. Kawasan lindung/Protected area

adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

is a specified area with the main function to keep the environmental sustainability included natural man-made resources.

s)

36. Kawasan/wilayah pesisir/Coastal area

adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

is a transition area between land and ocean ecosystem changes.

i)

37. Kepulauan/Island adalah gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya, dan wujud alamiah lainnya yang satu sama lainnya mempunyai hubungan erat, satu kesatuan geografis, ekonomis, dan politis yang hakiki, dan secara historis dianggap demikian.

is a group of islands, including part of the island, water surroundings, and another natural form which have a close relationship one to another; one geographical unity, economic, and authentic political, and historically assumed.

t)

38. Konservasi laut/Marine conservation

adalah pengelolaan sumber daya alam hayati laut yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, serta merehabilitasi sumber daya alam laut yang rusak.

is a management of marine natural resources which wisely utilized to guarantee its supply continuity by keeping and improving diversity quality and its value, also rehabilitate marine natural resources damage.

https:

//www.b

ps.go.id

appendix




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)39. Komoditas Perikanan/

Fishery Commoditiesadalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

is the product of a fishery enterprise that can be traded, stored and/or exchanged.

j)

40. Laguna/Lagoon adalah suatu cekungan di dasar perairan laut dangkal yang membentuk sistem ekologi yang berbeda dengan perairan di sekitarnya.

is a basin at the bottom of shallow sea water that forms ecological systems different from surrounding waters

h)

41. Lamun/Seagrass adalah tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang (rhizome), daun, bunga dan buah dan berkembang biak secara generatif (penyerbukan bunga) dan vegetatif (pertumbuhan tunas).

are flowering plants (Angiospermae) that live and grow in shallow waters, have roots, rhizomes, leaves, flowers and fruit and breeds in generative (pollinating) and vegetative (growth buds).

h)

42. Laut/Sea adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

is space waters on earth that connects the mainland with the mainland and other forms of nature, which is the geographical and ecological unity and all its associated elements, and the boundary and system are determined by legislation and international law.

t)

43. Laut lepas/Open sea adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

is a part of the sea that is not included in Exclusive Economic Zone of Indonesia (ZEEI), territorial sea, archipelagic waters, and indepth waters of Indonesia.

44. Laut teritorial Indonesia/Indonesian territorial sea

adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

is the sea-lane with 12 (twelve) miles width measured from the base line of the Indonesian archipelago.

45 Lingkungan hidup/Environment

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

is space unity with all things, energy, condition and creature including human and their behavior that influences its self, life span and people’s welfare as well as other creature’s.

u)

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)46. Luas usaha budidaya/

Aquaculture area (inland fishery)

Luas usaha budidaya merupakan luas kotor, dimana tidak hanya luas permukaan air yang digunakan untuk pemeliharaan saja, tetapi termasuk juga luas tanah/galengan/tanggul dan lain-lain.

cultivation area is gross area including not only water surface for preservation but also land/galengan/dike and other area

e)

47. Mangrove/Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.

is a beach vegetation which has a special morphology with a root system that is able to adapt to tidal areas with substrat) or sandy mud

h)

48. Masyarakat pesisir/Coastal Communities

adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

is a community made up of Indigenous People, Local Communities, and traditional communities living in coastal areas and small islands.

d)

49. Mitigasi Bencana/Disaster mitigation

adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

is an effort to reduce disaster risk, either structurally or physically through natural physical development and/or artificial and nonstructure or nonphysical through increased capability to deal with disaster threat in coastal areas and small islands.

d)

50. Negara Kepulauan/Archipelago State

adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

is a country entirely consist of one or more islands and may include other islands.

t)

51. Nelayan/Fishermen a. adalah setiap orang yang mata pencahar iannya melakukan penangkapan ikan.

b. adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat per-lengkapan ke dalam pera-hu/kapal, tidak dimasukkan sebagai nelayan.

a. are any person whose liveli-hood is fishing.

b. Fishers refer to persons whose actually working in fishing operation. But a person whose making net, transporting equipment to ship/boat is excluded.

https:

//www.b

ps.go.id

appendix





Tetapi ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap ikan di-masukkan sebagai nelayan, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan.

Cara mengestimasi jumlah nelayan :Ada dua cara untuk menghitung jumlah nelayan, yaitu :(i) melalui pendekatan unit ekonomi rumah tangga/ perusahaan perikanan(ii) melalui pendekatan rumah tangga (sebagai sumber data adalah nelayan) yaitu rumah tangga perikanan dan rumah tangga buruh perikanan. Cara yang pertama memiliki kelemahan yaitu adanya kemungkinan penghitungan dua kali, karena satu orang nelayan dalam satu tahun mungkin bekerja pada dua rumah tangga/perusahaan perikanan yang berbeda karena adanya musiman. Karena itu cara yang terbaik adalah cara yang kedua. Namun demikian, mengingat kesulitan yang dihadapi, data nelayan yang disajikan dalam publikasi ini diestimasi berdasarkan cara yang pertama.

However, an engineer or chef who work on the fishing boats is included.

The number of fishers estimating method:There are two methods of estimating the number of fishers. (i) Through the economic unit

fisheries houshold/enter-prise approach.

(ii) Through the household fishermen as data source approach, i.e. the fisheries laborers household.

First method weakness is of double counting, since the same year a fisherman may be employed in two different fisheries household/enterprise because of the fisheries seasonal nature. It is therefore, the second method is the best. However, due to the difficulties, the number of fishers presented here has been estimated based on the first one

52. Nelayan Kecil/Small fishermen

adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

are fishermen whose livelihood is fishing to meet the daily life’s needs, either uses vessel or not with the largest size around 10 (ten) gross tons (GT).

i)

53. Nelayan penuh/Full-time fishermen

adalah nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/ tanaman air.

are fishermen who use whole work time to catch fish/other aquatic animals/plants

m)

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)54. Nelayan sambilan utama/

Major part-time fishersadalah nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/ tanaman air. Di samping melakukan pekerjaan penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain.

are fishers who uses most of his work time to catch fish/other aquatic animals/plants. Besides doing fishing, this fishers type may have other jobs.

m)

55. Nelayan sambilan tambahan/Minor part-time fishers

adalah nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan.

are fishers who uses little of his work time to catch fish.

m)

56. Nelayan Tradisional/ Traditional Fishermen

adalah nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

are fishermen who fishing in the waters that are traditional fishing rights that have been used for generations in accordance with the culture and local wisdom

i)

57. Nelayan Buruh/Labour Fishermen

adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

are fishermen who provide energy that participated in the Fishing business.

j)

58. Nelayan Pemilik/Fishermen owners

adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.

are fishermen who have fishing vessels that used in fishing business and are actively fishing

j)

59. Nilai produksi Perikanan budidaya/Aquaculture production in value

Yang dimaksud nilai produksi adalah nilai pada waktu hasil budidaya didaratkan. Jadi harga yang digunakan adalah harga produsen.

production value is a value when farming fishes are landed, using producer’s price.

e)

60. Nilai produksi Perikanan tangkap/Capture fisheries production in value

Yang dimaksud nilai produksi adalah nilai pada waktu hasil penangkapan didaratkan. Jadi harga yang digunakan adalah harga produsen.

production value is a value when catching fishes are landed, using producer’s price.

m)

https:

//www.b

ps.go.id

appendix




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)61. Pancing/Hooks and Lines Adalah kelompok alat

penangkapan ikan yang terdiri dari tali dan mata pancing dan atau sejenisnya. Dilengkapi dengan umpan alami, umpan buatan atau tanpa umpan.Jenisnya antara lain handlines and pole-lines/hand operated, handlines and pole-lines/mechanized, rawai dasar, rawai hanyut, tonda dan pancing layang-layang.

Is a group of fishing gear consisting of ropes and fishing rods and or the like. Equipped with natural bait, artificial bait or without bait. The types include Handlines and pole-lines / hand operated, Handlines and pole-lines / mechanized, Basic rawai, Drifted raw materials, Tonda and Kite fishing line.

ff)

62. Pantai/Beach adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi surut dan terendah.

is an area which is a meeting between sea and land which measured at the highest tide and the lowest ebb

v)

63. Partisipasi masyarakat/ Community participation

adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir.

is a local community involvement in managing coastal area resources acticity.

z)

64. Pelabuhan/Port adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

is a place that consists of the mainland and surrounding waters with certain limits as a place of government and economic activity which is used as a shipping dock, anchor, ups and down passengers, load and unload and goods and equipped with safety facilities, and port supporting activities. The port is also a place for transferring intra and intertransportation device mode

aa)

65. Pelabuhan perikanan/Fishing port

adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

is a place that consists of land and surrounding waters with certain limits as a place of government and the fisheries business system activities that is used as a place fishing boats to dock, anchor, and/or loading and unloading of fish that are equipped with shipping supporting facilities and fishing supporting activities.

bb)

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)66. Pelabuhan perikanan tipe A

atau Pelabuhan Perikanan Samudera/Fishing port type A or ocean fishing port (PPS)

PPS ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:a. Kriteria teknis terdiri dari:1) mampu melayani kapal peri-

kanan yang melakukan keg-iatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas;

2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurang-nya 60 GT;

3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;

4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurang-nya 100 unit atau jum-lah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT; dan

5) memanfaatkan dan mengelo-la lahan sekurang-kurangnya 20 ha.

b. Kriteria operasional terdiri dari:

1) ikan yang didaratkan seba-gian untuk tujuan ekspor;

2) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari; dan

3) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

PPS is set based on technical and operational criteria, which include:

a. Technical criteria consisted of:

1) capable of serving a fishing vessel conducting fishing activities in the Indonesian waters, Exclusive Economic Zone of Indonesia (ZEEI), and The open sea;

2) have mooring patch facili-ties for fishing boats with at least 60 GT;

3) The length of dock at least 300 m, with pool depth at least minus 3 m;

4) able to accommodate fishing boats at least 100 units or total number at least 6,000 GT; and

5) utilize and manage the land for at least 20 ha.

b. Operational criteria con-sisted of:

1) fish landed mostly for ex-port purposes;

2) there is a loading and un-loading and fisheries prod-uct marketing activities an average of 50 tons per day; and

3) there is a fish processing in-dustry and other supporting industries.

bb)

67. Pelabuhan perikanan tipe B atau Pelabuhan Perikanan Nusantara/Fishing port type B or National Fishing port (PPN)

PPN ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:a. Kriteria teknis terdiri dari:1) mampu melayani kapal peri-

kanan yang melakukan keg-iatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI;


PPN is set based on technical and operational criteria, which include:

a. technical criteria consisted of:

1) capable of serving a fishing vessel conducting fishing activities in the Indonesian waters, Exclusive Economic Zone of Indonesia (ZEEI);


bb)

https:

//www.b

ps.go.id

appendix






4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurang-nya 75 unit atau jumlah ke-seluruhan sekurang-kurang-nya 2.250 GT; dan





3) The length of dock at least 150 m, with a pool depth at least minus 3 m;

4) able to accommodate fish-ing boats at least 75 units, the total number of at least 2,250 GT; and




2) there is a fish processing in-dustry and other supporting industries.

68. Pelabuhan perikanan tipe C atau Pelabuhan Perikanan Pantai/Fishing port type C or coastal fishery port (PPP)

PPP ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:a. Kriteria teknis terdiri dari:1) mampu melayani kapal peri-

kanan yang melakukan keg-iatan perikanan di perairan Indonesia;



4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurang-nya 30 unit atau jumlah ke-seluruhan sekurang-kurang-nya 300 GT; dan


PPP is set based on technical and operational criteria, which include:

a. The technical criteria con-sisted of:

1) capable of serving a fishing vessel conducting fishing activities in the Indonesian waters;



4) able to accommodate fishing boats at least 30 units, the total number of at least 300 GT; and


bb)

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran










2) there is a fish processing in-dustry and other supporting industries

69. Pelabuhan perikanan tipe D atau Pangkalan Pendaratan Ikan/Fishing port type D or fish landing (PPI)

PPI ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:a. Kriteria teknis terdiri dari:1) mampu melayani kapal peri-

kanan yang melakukan keg-iatan perikanan di perairan Indonesia;



4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurang-nya 15 unit atau jumlah ke-seluruhan sekurang-kurang-nya 75 GT; dan


b. Kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.

PPI determined based on tech-nical and operational criteria, which include:

a. The technical criteria con-sisted of:

1) capable of serving a fishing vessel conducting fishing activities in the Indonesian waters;



4) able to accommodate fishing boats at least 15 units, the total number at least 75 GT; and


b. Operational criteria that are loading and unloading and fisheries product marketing activities an average of 2 tons per day

bb)

70. Pemberdayaan Masyarakat/Community empowerment

adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.

is an effort to provide facilities, encouragement or assistance to communities and traditional fishermen to be able to determine the best choice in utilizing the coastal resources and small islands sustainably.

d)

https:

//www.b

ps.go.id

appendix




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)71. Pembudidaya/Fish farmer

(workers of aquaculture)Adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam kegiatan budidaya ikan/ binatang air lainnya/ tanaman air. Dalam hal budidaya, hanya orang, baik anggota rumah tangga maupun buruh yang secara langsung melakukan pekerjaan pemelihara ikan, perbaikan kolam, persediaan air, dan pemberian pakan yang dimasukkan sebagai pembudidaya.Berdasarkan waktu yang digunakan untuk pemeliharaan diklasifikasikan sebagai berikut :i. Pembudidaya penuhii. Pembudidaya sambilan uta-

maiii. Pembudidaya sambilan tam-

bahanCara mengestimasi jumlah pembudidaya :Ada dua cara untuk menghitung jumlah Pembudidaya, yaitu :(i) melalui pendekatan unit

ekonomi rumah tangga/ perusahaan perikanan

(ii) melalui pendekatan rumah tangga (sebagai sumber data adalah nelayan) yaitu rumah tangga perikanan dan rumah tangga buruh perikanan.

Cara yang pertama memiliki kelemahan yaitu adanya kemungkinan penghitungan dua kali, karena satu orang nelayan dalam satu tahun mungkin bekerja pada dua rumah tangga/perusahaan perikanan yang berbeda karena adanya musiman. Karena itu cara yang terbaik adalah cara yang kedua. Namun demikian, mengingat kesulitan yang dihadapi, data nelayan yang disajikan dalam publikasi ini diestimasi berdasarkan cara yang pertama.

Fish farmer (workers of aquaculture) refers to persons who are actively engaged in aquaqulture activities. In aquaculture, fish farmer (workers of aquaculture) refers to persons who actually engage in any work dealing with fish cultivation such as in repairing ponds, water supply, and feeding activities.Based on working time, fish farmers are classified as follows :i. Full timerii. Major Part timeriii. Minor Part timerThe number of fishers estimating method:There are two methods of estimating the number of fishers. (i) Through the economic unit

fisheries household/enter-prise approach.

(ii) Through the household fish-ermen as data source ap-proach, i.e. the fisheries laborers household.

First method weakness is of double counting, since the same year a fisherman may be employed in two different fisheries household/enterprise because of the fisheries seasonal nature. It is therefore, the second method is the best. However, due to the difficulties, the number of fishers presented here has been estimated based on the first one.

e)

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)72. Pembudidaya penuh/

Full time cultivatorsadalah pembudidaya yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.

Fish farmer who spend all of their working time for aquaculture

e)

73. Pembudidaya sambilan utama/Major Part-timer cultivators

adalah pembudidaya yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.

Fish farmer who spend a major of their working time for aquaculture

e)

74. Pembudidaya sambilan tambahan/Minor Part-timer cultivators

adalah pembudidaya yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.

Fish farmer who spend a minor of their working time for aquaculture

e)

75. Pembudidaya ikan/Fish cultivators

adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.

is a person who actively engaged in cultivation of fishes/other aquatic animals/aquatic plants

j)

76. Pembudidaya Ikan Kecil/Small fish cultivators

adalah pembudidaya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

are farmers who do aquaculture fisheries to fullfil the daily life’s needs.

i)

77. Penggarap Lahan BudidayaAquaculture cultivators

adalah pembudidaya ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan.

is a fish farmers who provide energy in fish farming.

j)

78. Penggaruk/Dredges Adalah kelompok alat penangkapan ikan berbingkai kayu atau besi yang bergerigi atau bergancu di bagian bawahnya, dilengkapi atau tanpa jaring/bahan lainnya, dioperasikan dengan cara menggaruk di dasar perairan dengan atau tanpa perahu untuk menangkap kekerangan dan biota menetap. Jenis alat penggaruk ikan penggaruk terdiri dari penggaruk berkapal dan penggaruk tanpa kapal.

Is a group of wood or iron-framed fishing gear that is jagged or undermined at the bottom, equipped or without nets / other materials, operated by scratching at the bottom of the water with or without a boat to capture the damage and settling biota. The type of rake rake tool consists of a boat rake and a rake without a boat.

ff)

https:

//www.b

ps.go.id

appendix




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)79. Pemilik Lahan Budidaya/

Aquaculture fishery Owneradalah pembudidaya ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan

are farmers who have the right or permission of land and actively carry out aquaqulture activities

j)

80. Petambak Garam/Salt farmers

adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penggaraman.

are everyone who performs salting business activities.

j)

81. Petambak Garam Kecil/Small salt farmers

adalah petambak garam yang melakukan usaha penggaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektar dan perebus garam.

are farmers who do salting business on their own land with the most extensive area of land five (5) hectares and salt boiler.

i)

82. Penggarap Tambak Garam/ Salt evaporation pond cultivators

adalah petambak garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Penggaraman.

is farmers who provide energy in salting business

j)

83. Pemilik Tambak Garam/Salt evaporation pond owner

adalah petambak garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi garam dan secara aktif melakukan usaha penggaraman.

is farmers who have rights of land used for salt prodution and actively do the salting business.

j)

84. Pembudidayaan Ikan/Aquaqulture

adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan dan/atau menangani.

is an activity to maintain, raise, and/or breed fish and harvest their products in a controlled environment, including activities that use the vessel for loading, transporting, storing and/or handling.

o)

85. Penangkapan Ikan/Fishing adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.

is an activity to collecting fish in waters that are not cultivated by any tools or ways, including activities that use the vessel for loading, transporting, storing, freezing, handling, processing, and/or preserves.

o)

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)86. Perangkap/Traps adalah kelompok alat

penangkap ikan yang terbuat dari jaring, dan/atau besi, kayu, bambu, berbentuk silinder, trapesium dan bentuk lainnya dioperasikan secara pasif pada dasar atau permukaan perairan, dilengkapi atau tanpa umpan. Jenisnya antara lain stationary uncovered pound nets, bubu, bubu bersayap, stow nets, barriers, fences, weirs, perangkap ikan peloncat, muro ami dan seser.

Is a group of fishing gear made of nets, and / or iron, wood, bamboo, cylindrical, trapezoidal and other forms operated passively on the bottom or surface of the water, equipped or without bait. Types include Stationary uncovered pounds nets, bubu, winged bubu, stow nets, barriers, fences, weirs, jumping fish traps, muro ami and seser.

ff)

87. Perlindungan Jenis Ikan/Fish Species protection

adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

is an effort to maintain and guarantee the existence, availability, and sustainability of fish while maintaining and improving quality and diversity of fish resources and the environment sustainably.

h)

88. Penangkapan/Capture adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang hidup di laut/perairan umum secara bebas dan bukan milik perseorangan.

is an activity to catch or collect fishes/other aquatic animals/plants that grow naturally in sea/ inland open water and not private properly

y)

89. Pencemaran pesisir/Coastal pollution

adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan manusia sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

is entered living things, matter, energy, and or other components into the coastal environment caused by human activities, and it makes coastal quality down to a certain level which causes the coastal environment cannot be functioned as its purpose

z)

https:

//www.b

ps.go.id

appendix




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)90. Pengelolaan perikanan/

Fisheries managementadalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

is all the efforts, including an integrated process of information collecting, analysing planning, consultating, decision-making, alocating of fish resources, and implementating and legislating enforcement in fisheries, conducted by the government or other authority which is aimed to)achieving of (quatic biological resources product sustainability and agreed objectives

y)

91. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil/Coastal and small islands management

adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

is a process of planning, utilizing, supervising, and controling of coastal resources and small islands between the central and local government, inter sector, between terrestrial and marine ecosystems, as well as between science and management to improve community welfare.

i)

92 Pengeluaran rata-rata per kapita/Average expenditure per capita

adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

is the cost incurred for the consumption of all household members during the month divided by the number of household members. Expenditures for food consumption is calculated over a week ago then converted into an average monthly expenditure.

ee)

93 Perairan Pesisir/Coastal waters

adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

are sea borders with land includes water as far as 12 (twelve) nautical miles measured from coastlines, which connects coastal waters and islands, estuaries, bays, shallow waters, salt marshes and lagoons

i)

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)94. Perikanan/Fisheries adalah semua kegiatan

yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

is all activities related fish resources management and utiization and its environment from preproduction, production, processing, up to marketing which conducted in a fisheries business systems

j)

95. Perikanan budidaya/Aquaculture

adalah kegiatan ekonomi dalam bidang budidaya ikan/binatang air lainnya/ tanaman air. Termasuk juga pembenihan. Berbeda dengan perikanan tangkap, budidaya ikan/binatang air lainnya/ tanaman air merupakan milik perseorangan atau kelompok. Kegiatan budidaya perikanan diklasifikasikan atas jenis budidaya sebagai berikut :(1) budidaya laut(2) budidaya tambak(3) budidaya kolam(4) budidaya karamba(5) budidaya jaring apung(6) budidaya sawah

is an economic activity on cul-tivating fish/other aquatic animals/plants, including hatchery Unlike fisheries) capture, cultivating fishes/other aquatic animals/plants belong to person or a group. Aquaculture is classified into type of cultivation:

(1) marine cultivation(2) brackish water pond cultiva-

tion(3) freshwater pond cultivation(4) cage cultivation(5) floating net cultivation(6) paddy field cultivation

e)

96. Perikanan Tangkap/Capture Fisheries

Pada umumnya perikanan tangkap ditujukan kepada ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang hidup. Pengumpulan kerang dan lain-lain juga termasuk ke dalam penangkapan.Perikanan tangkap diklasifikasikan atas:i. Perikanan tangkap di lautii. Perikanan tangkap di perairan umum(i) Sungai(ii) Danau(iii) Waduk(iv) Rawa(v) Lainnya (genangan air lainnya selain katergori diatas)

Colleting shells, mollusc etc is also included in capture fisheries.Capture fisheries are classified :i. Marine capture fisheriesii. Inland openwater capture

fisheries(i) River(ii) Lake(iii) Reservoir (iv) Swamp(v) Others

l)

https:

//www.b

ps.go.id

appendix




SourceBahasa English(1) (2) (3) (4) (5)97. Perusahaan perikanan

budidaya/Aquaculture fisheries company

adalah unit ekonomi berbadan hukum yang melakukan kegiatan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.

is a legal economy unit which conducts cultivate fishes/other aquatic animals/plants, with some/all the results are to be sold.

e)

98. Perusahaan perikanan tangkap/Capture fisheries company

adalah unit ekonomi berbadan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.

is a legal economy unit that conducts catching fishes/other aquatic animals/plants, and some/all the results are to be sold.

dd)

99. Populasi Ikan/Fish population

adalah kelompok jenis ikan tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang memiliki kecenderungan untuk mencapai keseimbangan secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya.

is the group of certain fish that are naturally and in long run, has a tendency to achieve balanced dynamically according to habitual conditions and their environment.

h)

100. Produksi Perikanan Budidaya/Aquaculture Fisheries Production

Produksi perikanan budidaya meliputi ruang lingkup dan definisi sebagai berikut :i. Termasuk produksi(i) Produksi mencakup semua

hasil budidaya ikan/bina-tang air lainnya/ tanaman air yang dipanen dari sum-ber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan mau-pun rumah tangga perikanan

(ii) Yang dicacah sebagai produksi tidak hanya jum-lah budidaya yang terjual, tetapi juga hasil budidaya yang dimakan pembudi-daya/ rumah tangga peri-kanan atau yang diberikan kepada pembudidaya/buruh sebagai upah kerja.

ii. Tidak termasuk produksi(i) Produksi ikan hasil budidaya

yang dipanen dalam rangka olah raga dan rekreasi atau kegemaran (hobi).

Aquaculture production includes the scope and definition as follows :i. include of production(i) Production covers all aqua-

culture production such as fishes/other aquatic ani-mal/plants, which harvest-ed from aquaculture area by fisheries establishments (fisheries enterprise or fish-eries household).

(ii) collected data are not only covers aquaculture produc-tion that sold to the market but also fishes/other aquat-ic animals/plants consumed by fish farmers, as well as given to the fish farmers as wages.

ii. Exclude of production(i) Fishes/other aquatic ani-

mal/plants which are cathced only for hobbies, and recreational activities.

e)

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran





(ii) Data produksi tidak men-cakup hasil budidaya yang dibuang karena ikan/bina-tang air lainnya/tanaman air diketahui terkena racun, pencemaran, atau penyakit.

(ii) Production data also ex-clude all discarded fishes because of some reason (poison, pollution, and dis-ease).

101. Produksi Perikanan Tangkap/ Capture Fisheries Production

Produksi perikanan tangkap meliputi ruang lingkup dan definisi sebagai berikut :i. Termasuk produksi(i) Data produksi mencakup

semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditang-kap dari sumber perikanan alami baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga peri-kanan.

(i i) Yang dicacah sebagai produksi tidak hanya jumlah penangkapan yang dijual, tetapi termasuk juga hasil penangkapan yang dimakan nelayan/rumah tangga peri-kanan atau yang diberikan kepada nelayan sebagai upah kerja.

ii. Tidak termasuk produksi(i) Data produksi ikan hasil pen-

angkapan yang ditangkap dalam rangka olah raga dan rekreasi atau kegemaran (hobi).

(ii) Data produksi tidak men-cakup hasil penangkapan yang dibuang ke laut segera setelah ikan/binatang air lainnya/tanaman air ter-tangkap.

Capture fisheries production includes the scope and definition as follows:i. including of prodution(i) Production data covers all

capture fishes/other aquatic animal/plants, which caught from natural resources by fisheries establishments (fisheries enterprise or fish-eries household).

(ii) data collected not only cov-ers catches sold to market but also brought home for households consumption, as well as given to fishers as wages.

ii. Exclude of production(i) Fishes/other aquatic ani-

mal/plants production data) which are caught through sport and recreational ac-tivities hobbies.

(ii) Production data also ex-clude all discarded fishes or all fishes returned back to the sea because of some reason.

m)

https:

//www.b

ps.go.id

appendix





102. Pukat Hela/Trawls Adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnta. Jenis pukat hela terdiri dari pukat hela dasar, pukat hela pertengahan, pukat hela kembar berpapan, dan pukat dorong.

Is a group of fishing gear made of pocketed nets that are equipped with or without the mouth opening device and operation by means of being pushed on the side of the boat or behind the moving boat. The mouth opening tool can be made of iron, wood or others. The type of trawl consists of basic trawls, mid-trawls, twin-decked trawls and thrust trawlers.

ff)

103. Pukat Tarik/Seine Nets Adalah kelompok alat penangkapan ikan berkantong (cod-end) tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan (schooling) ikan dan menarinya ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat pantai melalui kedua bagian sayap dan tali selambar. Pukat tarik terdiri dari pukat tarik pantai, pukat tarik berkapal (dogol, scottish seines, pair seines, payang, cantrang dan lampara dasar).

Is a group of marsupials (cod-end) without a net mouth opening tool, operating by encircling the schooling (fish) and dancing it to a ship that is stopped/anchored anchor or land. Coast through both parts of the wing and a string of drawings. Drag trawlers consist of beach trawls, boat trawls (dogol, scottish seines, pair seines, payang, cantrang and lampara dasar).

ff)

104. Pulau/Island adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang.

is a land area that is formed naturally surrounded by water and which is above water surface at high tide.

v)

105. Pulau kecil/Small island adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya.

is an island with an area less than or equal to 2,000 km2 along with the ecosystem.

v)

106. Pulau-Pulau Kecil/Small Islands

adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal lurus kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

is a small island that has the base points of geographic coordinates that connect archipelagic straigh baselines in accordance with international and national law

v)

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran





107. Rehabilitasi/Rehabilitation adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

is a recovery efforts to restore its value, and environmental benefits including land degradation prevention, provide protection and improve the ecosystem

x)

108. Rumah tangga perikanan budidaya/Marine culture fisheries households

adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.

are households engaged in aquaculture/other aquatic animals/plants activity and sell some or all of its product.

e)

109. Rumah tangga perikanan tangkap/Marine capture fisheries households

adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh rumah tangga tersebut saja, oleh anggota rumah tangga tersebut bersama-sama tenaga buruh, atau oleh tenaga buruh saja. Jadi rumah tangga perikanan adalah unit ekonomi. Oleh karena itu dalam penulisannya kedua bentuk unit ekonomi tersebut sering disatukan menjadi rumah tangga perikanan/ perusahaan perikanan (RTP/PP).Klasifikasi menurut tingkat/besarnya usahai. Penangkapan di lautMenurut tingkat/besarnya usaha, rumah tangga/perusahaan perikanan tangkap di laut diklasifikasikan sebagai berikut :(i) Yang tidak menggunakan perahu.(ii) Yang menggunakan perahu tanpa motor.• Jukung• Perahu papan :

are households engaged in capturing fish/ aquatic animals/ plants activity and sell some or all of its product. This activity can be done by the household alone, by household members and labors, or by labors alone. Therefore fishery household is also an economic unit as well as fisheries company. Both of those economic units are often written as one form i.e. households fisheries/fisheries company (RTP/ PP).

Classification based on business level/sizei. Marine fishingBased on its business level/size marine fishing establishments is classified as follows:(i) Without using any boats(ii) Using non powered boats:• Jukung• Board boats:

m)

https:

//www.b

ps.go.id

appendix





1. Kecil (perahu yang terbesar panjangnya kurang dari 7 m)

2. Sedang (perahu yang terbesar panjangnya dari 7 sampai 10 m)

3. Besar (perahu yang terbesar panjangnya 10 m atau lebih)

(iii) Yang menggunakan perahu motor tempel(iv) Yang menggunakan kapal motor :• < 5 GT • 100-200 GT• 5-10 GT • 200-300 GT • 10-20 GT • 300-500 GT• 20-30 GT • 500-1000 GT• 30-50 GT • 1000 GT ke atas • 50-100 GTii. Penangkapan di perairan umumMenurut tingkat besarnya usaha, rumah tangga p e r i k a n a n / p e r u s a h a a n perikanan tangkap di perairan umum diklasifikasikan sebagai berikut :(i) Yang tidak menggunakan perahu(ii) Yang menggunakan perahu tanpa motor• Jukung• Perahu papan :1. Kecil (perahu yang terbesar

panjangnya kurang dari 7 m)2. Sedang (perahu yang terbesar

panjangnya dari 7-10 m)3. Besar (perahu yang terbesar

panjangnya 10 m atau lebih)(iii) Yang menggunakan perahu motor tempel(iv) Yang menggunakan kapal motor

1. Small size (the largest boat used is less than 7 m in length)

2. Medium size (the largest boat used is between 7 to 10 m in length)

3. Large size (the largest boat used is 10 m and more in length)

(iii) Using outboard powered boats(iv) Using inboard powered boats :• Less than 5 GT• 5-10 GT• 10-20 GT• 20-30 GT• 30-50 GT• 50-100 GT• 100-200 GT• 200-300 GT• 300-500 GT• 500-1000 GT• 1000 GT and moreii. Fishing in inland openwaterThe size of fisheries management of inland openwater fishing establishment is classified as follows :(i) Without using any boats(ii) Using non powered boats:• Jukung• Board boats:1. Small size (the largest boat

used is less than 7 m in length)

2. Medium size (the largest boat used is between 7 to 10 m in length)

3. Large size (the largest boat used is 10 m and more in length)

(iii) Using outboard powered boats(iv) Using inboard powered boats

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran





110. Sanitasi/Sanitation adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang memengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup.

is a effort that oversees some physical environmental factors that affect humans, especially on matters that impact the effect, damaging physical development, health, and survival.

cc)

111. Sempadan pantai/Coastal Border

adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

is the land which its width proportional to the shape and physical condition of the beach, at least 100 meters from the highest tide point towards the land.

v)

112. Suaka Alam Perairan/Marine sanctuary

adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya

is water conservation area with certain specific character for protection purpose fish type variety and its ecosystem

n)

113. Suaka margasatwa/A wildlife sanctuary

adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya

is a sanctuary reserve area having a specific characteristic of species diversity and/or a unique animal species, in which habitat management may be conducted in order to assure their existence and sustainibility

g)

114. Suaka Perikanan/Fisheries sanctuary

adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan

is certain water area, either fresh water, brackish water, or sea with certain condition and character as shelter/breed place of certain fish resource, that is functioning as protection area

n)

115. Sumber Daya Kelautan/ Marine Resources

adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

is marine resources, both renewable and non-renewable who have comparative and competitive advantages and can be maintained in the long term.

t)

https:

//www.b

ps.go.id

appendix





116. Sumber Daya Mineral/Mineral Resource

adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang.

is expected mineral sediments that can be practically exploited. Mineral resources based on specific geology can turn into a reserve after assessment feasibility and fulfill the mine eligible criteria..

f)

117. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Coastal and Small Islands resource

adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

is biological resources, non-biological resources; artificial resources, and environmental services. Biological resources include fish, coral reefs, seagrass, mangroves and other marine life; non-biological resources include sand, sea, seabed minerals; artificial resources include marine infrastructure associated with marine and fisheries; and environmental services in the form of natural beauty, seabed surface where the installation of underwater associated with marine and fisheries as well as ocean wave energy found in coastal areas.

i)

118. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan/A fish carrier vessel lissence (SIKPI)

adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan hidup dan sarana produksi Pembudidayaan Ikan.

is a written permission that must be owned by any fishing vessel for transporting live fish and fish farming production facilities

o)

119. Surat Izin Penangkapan Ikan/A fishing license (SIPI)

adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

is a written permission that must be owned by any fishing vessel to catching fish, and its an integral part of SIUP.

p)

120. Surat Izin Usaha Perikanan/Fisheries business license (SIUP)

adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

is a must-have written permission that must be owned by fishing companies to conduct fishing operations using production facilities specified in the license.

o)

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran





121. Taman nasional/A national park

adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

is a nature conservation area which possesses native ecosystems, and which is managed through a zoning system utilized to facilitates research, science, education, cultivation enchancement, tourism and recreation purposes.

g)

122. Taman Nasional Perairan/ Marine National Park

(i) Yang tidak menggunakan perahuadalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi.

Is water conservation area having native ecosystem, that is used for research purpose, knowledge, education, activity supporting the fishery sustainibility, water tourism, and recreation

n)

123. Taman wisata alam/A nature tourism park

adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam

is a nature conservation area mainly utilized for tourism nature recreation purpose

g)

124. Taman Wisata Perairan/ Marine tourism Park

adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi

Is water conservation area with the purpose to be used for the necessity of water tour and recreation

n)

125. Tanah reklamasi/Reclamation land

adalah tanah hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase.

is the land of the activitiy results performed by person or legal entity in order to increase land resources benefits in the socio-economic environment terms by backfill, or drainage

v)

126. Terumbu Karang/Coral reef

adalah suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur terdiri atas polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni.

is a living ecosystem in the seas bed and forms limestone formations composed of coral polyps and other small organisms that live in colonies.

h)

https:

//www.b

ps.go.id

appendix





127. Teluk/Bay adalah ekosistem pesisir dengan lekukan yang penetrasinya berbanding sedemikan rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan semi tertutup seluas atau lebih luas dari pada luas setengah lingkaran.

is a coastal ecosystem with grooves which penetration compared with its mouth wide in such a way so contain the waters of the semi-enclosed area or wider than the area of the semicircle.

h)

128. Unit penangkapan ikan/A fishing unit

adalah kesatuan teknis dalam suatu operasi penangkapan yang biasanya terdiri dari kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan yang dipergunakan. Hal ini berarti bahwa jika satu kapal penangkap ikan dalam satu tahun operasi dengan menggunakan dua jenis alat yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda pula, maka jumlah unit penangkapan ikan dihitung 2 (dua). Unit penangkapan ikan diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi jenis alat penangkapan ikan,

is a technical unit operating in fishing, and consist of the fishing boats and gears. The number of fishing unit is counted according to the type of gear employed. When fish boat employs two different fishing gears during one year, the number of fishing unit is counted for 2 (two). The type of gear employed classifies fishing units.

m)

129. Volume/Berat produksi perikanan Budidaya/Aquaculture production in quantity

adalah berat basah pada waktu hasil panen didaratkan. Jadi kalau hasil panen tersebut didaratkan sesudah diolah di daerah budidaya, maka beratnya harus dikembalikan ke dalam berat basah.

Fisheries Aquaculture production in quantity represents the gross weight at harvest landed. In case of the harvest landed after being processed the quantities recorded should be returned to gross weight.

e)

130. Volume/Berat produksi perikanan tangkap/Capture fisheries production in quantity

adalah berat basah pada waktu hasil penangkapan didaratkan. Jadi kalau hasil penangkapan didaratkan sesudah diolah di atas kapal penangkap atau di daerah penangkapan, maka beratnya harus dikembalikan ke dalam berat basah.

Fisheries production in quantity represents the gross weight when capture landed. So fishes caught have been landed after processed on fisheries boats or fishing area should be returned to gross weight

m)

131. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia (WPPNRI)

adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

is a fisheries management area for fishing which includes inland waters, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone and exclusive economic zone of Indonesia

b)

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran





132. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)/Exclusive Economic Zone of Indonesia

adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

is a path beyond and adjacent to the Indonesian territorial sea as defined under the applicable laws about Indonesian waters which include the seabed, subsoil, and water above with the outer boundary 200 nautical miles measured from the Indonesian territorial sea baseline.

w)

Sumber Istilah/Sources of Terminology:

a) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pedo-man Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia/The Regulation of the National Agency

for Disaster Management Number 7 of 2012 on Guidelines for Management of Indonesia Disaster

Data and Information

b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/The Regulation of the Minister of Marine and Fisheries Number 71

of 2016 on Trails Fishing and Fishing Equipment Placement in the Indonesian Fisheries Manage-

ment Zone

c) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Decree of The State Minister of Environment Number 51 of 2004 on Standard of Quality of Sea

Water

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil/Law of the

Republic Indonesia Number 1 Year 2014 about concerning Amendment to Law Number 27 Year

2007 about The Management Coastal Areas and Small Islands

e) Statistik Perikanan Budidaya Indonesia, 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan/Aquaculture

Statistics of Indonesian 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

f) Badan Standardisasi Nasional, 1999, Standar Nasional Indonesia : Klasifikasi sumber daya mineral dan cadangan/Indonesian Organization for Standardization, 1999, Indonesian National Standard:

Classification of mineral resources and reserves

g) Undang Undang No. 5 Tahun 1990 tentang : Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem-nya/Law of the Republic Indonesia Number 5 year 1990 about Conservation of Living Resources

and Their Ecosystems

https:

//www.b

ps.go.id

appendix


h) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/The Regulation of the Minister of

Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 24 of 2016 on the Rehabilitation of

Coastal Areas and Small Islands Management

i) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/The Regulation of the Minis-

ter of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 23 of 2016 on The Planning

Management of Coastal Areas and Small Islands

j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam/Law of the Republic Indonesia Number 7 year

2016 about the Protection and Empowerment of Fishers, Fishing Resources and Salt Farmers

k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial/Law of

the Republic Indonesia Number 4 year 2011 about Geospatial information

l) Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan/Capture

Fisheries Statistics of Indonesia 2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

m) Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan/Capture

Fisheries Statistics of Indonesia 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan/The Regulation Of The Minister Of Marine And Fisheries Number 60 Of 2007 On Conserva-

tion Of Fishery Resources

o) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup/The Regulation of the Minister of Marine and Fisheries of the

Republic of Indonesia Number 15 of 2016 on Live Fish Shipping Carriers

p) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan/Law of the Republic

Indonesia Number 31 of 2004 about Fishery

q) Romimohtarto. K. dan Juawana.S. 2001. Biologi laut, Ilmu Pengetahuan tentang Biota laut : djambatan, 2001.

r) Timotius. 2003. Karakteristik terumbu karang. Makalah Trining Course. Yayasan terumbu karang Indonesia.

s) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang/Law of the

Republic of Indonesia Number 26 Year 2007 on Spatial Planning

t) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan/Law of the Republic

Indonesia Number 32 year 2014 on Maritime (Law of The Sea)

u) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/The Regulation of

the Ministry of Environment of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 About Losses Due

Environment Pollution and/or Environmental Damage

v) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency Regulation

number 17 of 2016 on Settlement of Agriculture in Coastal Areas and Small Islands

https:

//www.b

ps.go.id

lampiran


w) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia/Law of the Republic Indonesia Number 5 Year 1983 about Exclusive Economic Zone of Indonesia

(ZEEI)

x) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/Law of the Republic Indonesia Number 32 year 2009 about environmental

protection and management

y) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan/Law of the Republic

Indonesia Number 45 Year 2009 about Fishery

z) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Law Number 27 of 2007 about The Management Coastal Areas and Small

Islands

aa) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran/Law of the Republic

Indonesia Number 17 Year 2008 about Shipping

bb) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan/Regulation of Ministry of Marine and Fishery Affairs No. 8 Year 2012

on Fishery Harbor

cc) World Health Organization (WHO), 2007dd) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)/Ministry of Marine Affairs and Fisheries

ee) Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia

ff) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/Decree of

the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number Kep.06/

MEN/2010 concerning Fishing Equipment in the Fisheries Management Areas of the Republic

of Indonesia https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.1

Pembagian Wilayah Ekoregion Laut di Indonesia


NoEkoregion

Ecoregion

Dikelilingi oleh ekoregion laut

Surrounded by sea ekoregion(1) (2) (3)

1. Sumatera Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera/Indian Ocean West Side of Sumatera(EL 1),Selat Malaka/Malacca Strait (EL 3),Selat Karimata/Karimata Strait (EL 5),Samudera Hindia Sebelah Selatan Jawa/Indian Ocean South Side of Java (EL 2),Laut Jawa/Java Sea (EL 6)

2. Jawa Laut Jawa/Java Sea (EL 6)Samudera Hindia Sebelah Selatan Jawa/Indian Ocean South Side of Java (EL 2)

3. Kalimantan Selat Karimata/Karimata Strait (EL 5)Laut Sulawesi/Sulawesi Sea (EL 7)Selat Makassar/Makassar Strait (EL 8)Laut Natuna/Natuna Sea (EL 4)

4. Bali dan Nusa Tenggara Perairan Bali dan Nusa Tenggara/Bali and Nusa Tenggara Waters (EL 9)5. Sulawesi Laut Sulawesi/Sulawesi Sea (EL 7)

Selat Makassar/Makassar Strait (EL 8)Teluk Tomini/Tomini Bay (EL 10)Laut Banda Sebelah Timur Sulawesi/Banda Sea East Side of Sulawesi (EL 12)Laut Banda Sebelah Selatan Sulawesi dan Teluk Bone/Banda Sea South Side of Sulawesi andBone Bay (EL 13)

6. Maluku Laut Halmahera/Halmahera Sea (EL 11)Laut Banda Sebelah Timur Sulawesi/Banda Sea East Side of Sulawesi (EL 12)Laut Banda/Banda Sea (EL 15)

7. Papua Laut Seram dan Teluk Bintuni/Seram Sea and Bintuni Bay (EL 14)Samudera Pasifik Sebelah Utara Papua/Pacific Ocean North Side of Papua (EL 16)Teluk Cendrawasih/Cendrawasih Bay (EL 17)Laut Arafura/Arafura Sea (EL 18)

Sumber/Source : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Ministry of Environment and Forestry (http://www.menlh.go.id/kebijakan-ekoregion-untuk-memperkuat-perencanaan-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup, diakses tanggal 6 September 2018/accessed on September 6, 2018)http

s://w

ww.bps.g

o.id



Tabel

Table2.2

Luas Wilayah, Jumlah Wilayah Administrasi, dan Panjang Garis Pantai menurut Provinsi, 2017

Area, Number of Administration Area, and Length of Coastline by Province, 2017

Provinsi

Province

Luas/Area 1

(km2/sq.km)

Jumlah

Kabupaten/Kota 1

Number of

Regency/City

Jumlah

Kecamatan 2

Number of

Subdistrict

Jumlah Desa/

Kelurahan 2

Number of

Village

Panjang Garis

Pantai 3

Length of

Coastline

(km)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 57 956,00 23 289 6 509 2 817,90 Sumatera Utara 72 981,23 33 449 6 113 1 300,00 Sumatera Barat 42 012,89 19 179 1 160 2 312,71 Riau 87 023,66 12 169 1 876 2 358,58 Jambi 50 058,16 11 141 1 562 236,00 Sumatera Selatan 91 592,43 17 236 3 263 570,14 Bengkulu 19 919,33 10 128 1 515 525,00 Lampung 34 623,80 15 228 2 643 1 105,00 Kepulauan Bangka Belitung 16 424,06 7 47 391 2 338,07 Kepulauan Riau 8 201,72 7 70 416 8 561,33

DKI Jakarta 664,01 6 44 267 35,00 Jawa Barat 35 377,76 27 627 5 963 848,63 Jawa Tengah 32 800,69 35 573 8 559 791,73 4

DI Yogyakarta 3 133,15 5 78 438 130,86 Jawa Timur 47 799,75 38 666 8 501 3 498,12 Banten 9 662,92 8 155 1 552 898,06

Bali 5 780,06 9 57 716 633,35 Nusa Tenggara Barat 18 572,32 10 116 1 141 2 333,00 Nusa Tenggara Timur 48 718,10 22 307 3 323 5 700,00

Kalimantan Barat 147 307,00 14 174 2 132 1 398,00 Kalimantan Tengah 153 564,50 14 136 1 574 703,91 Kalimantan Selatan 38 744,23 13 152 2 008 1 235,62 Kalimantan Timur 129 066,64 10 103 1 032 2 079,54 Kalimantan Utara 75 467,70 5 53 482 3 557,66

Sulawesi Utara 13 851,64 15 171 1 838 2 395,99 Sulawesi Tengah 61 841,29 13 175 2 019 6 653,31 Sulawesi Selatan 46 717,48 24 307 3 054 1 937,00 Sulawesi Tenggara 38 067,70 17 222 2 336 1 740,00 Gorontalo 11 257,07 6 77 735 903,70 Sulawesi Barat 16 787,18 6 69 650 617,60

Maluku 46 914,03 11 118 1 238 10,66 Maluku Utara 31 982,50 10 116 1 196 6 823,50 Papua Barat 102 955,15 13 217 1 825 11 243,59 4

Papua 319 036,05 29 568 5 317 1 170,00 5

Indonesia 1 916 862,20 514 7 217 83 344 79 463,56 6

Catatan/Note : 4 Data tahun 2016/Data for 20165 Data tahun 2015/Data for 20156 Penjumlahan data dari tiap provinsi, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016 adalah 99 093 km/The summation

of data from each province, the data of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries 2016 is 99 093 kmSumber/Source : 1 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, Kementerian Dalam Negeri

Minister of Home Affairs Regulation Number 137/2017, December 29, 2017, Ministry of Home Affairs2 Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 29 Tahun 2018 Tanggal 15 Januari 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017Chief Statistician Regulation Number 29/2018, January 15,2018, as a revision oh Chief Statistician Regulation Number 55 of2017 on Code and Name of Regional Level of Data Collection

3 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 2018/Departement of Marine and Fisheries Provinces, 2018

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.3

Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Provinsi dan Letak Geografis, 2018

Number and Percentage of Villages by Province and Geographical Location, 2018

Provinsi

Province

Letak Geografis/Geographical Location Persentase/Percentage

Desa Tepi Laut

Seaside Villages

Desa Bukan Tepi Laut

Non Seaside Villages

Desa Tepi Laut

Seaside Villages

Desa Bukan Tepi Laut

Non Seaside Villages(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 723 5 785 11,11 88,89Sumatera Utara 423 5 709 6,90 93,10Sumatera Barat 132 1 143 10,35 89,65Riau 254 1 621 13,55 86,45Jambi 28 1 534 1,79 98,21Sumatera Selatan 25 3 237 0,77 99,23Bengkulu 184 1 330 12,15 87,85Lampung 231 2 423 8,70 91,30Kepulauan Bangka Belitung 160 231 40,92 59,08Kepulauan Riau 355 61 85,34 14,66

DKI Jakarta 15 252 5,62 94,38Jawa Barat 221 5 736 3,71 96,29Jawa Tengah 355 8 204 4,15 95,85DI Yogyakarta 33 405 7,53 92,47Jawa Timur 655 7 841 7,71 92,29Banten 133 1 419 8,57 91,43

Bali 175 541 24,44 75,56Nusa Tenggara Barat 297 846 25,98 74,02Nusa Tenggara Timur 1 018 2 335 30,36 69,64

Kalimantan Barat 158 1 979 7,39 92,61Kalimantan Tengah 45 1 531 2,86 97,14Kalimantan Selatan 165 1 843 8,22 91,78Kalimantan Timur 156 882 15,03 84,97Kalimantan Utara 56 426 11,62 88,38

Sulawesi Utara 783 1 055 42,60 57,40Sulawesi Tengah 1 011 1 009 50,05 49,95Sulawesi Selatan 527 2 522 17,28 82,72Sulawesi Tenggara 954 1 400 40,53 59,47Gorontalo 201 533 27,38 72,62Sulawesi Barat 152 498 23,38 76,62

Maluku 1 064 176 85,81 14,19Maluku Utara 934 262 78,09 21,91Papua Barat 572 1 415 28,79 71,21Papua 662 4 890 11,92 88,08

Indonesia 12 857 71 074 15,32 84,68

Sumber/Source : Diolah dari Hasil PODES 2018, Badan Pusat StatistikBased on 2018 bVillage Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.4

Rekapitulasi Data Pulau di Indonesia Sebelum dan Sesudah Diverifikasi menurut Provinsi, 2017

Recapitulation of Islands Data in Indonesia Before and After Verified by Province, 2017

Provinsi

Province

Jumlah Pulau Data Kemdagri Sebelum

Verifikasi 1

Number of Islands By Ministry of Home

Affairs Before Verified 1

Jumlah Pulau Yang Sudah Diverifikasi

Sementara 2

Tentative Number of Islands Verified 2

(1) (2) (3)

Aceh 663 260Sumatera Utara 419 206Sumatera Barat 391 186Riau 139 142Jambi 19 15Sumatera Selatan 53 23Bengkulu 47 10Lampung 188 132Kepulauan Bangka Belitung 950 467Kepulauan Riau 2 408 1 788

DKI Jakarta 218 110Jawa Barat 131 19Jawa Tengah 296 33DI Yogyakarta 23 28Jawa Timur 287 431Banten 131 61

Bali 85 27Nusa Tenggara Barat 864 280Nusa Tenggara Timur 1 192 432

Kalimantan Barat 339 217Kalimantan Tengah 32 63Kalimantan Selatan 320 133Kalimantan Timur 200 200Kalimantan Utara 170 178

Sulawesi Utara 668 287Sulawesi Tengah 750 1 137Sulawesi Selatan 233 312Sulawesi Tenggara 651 527Gorontalo 136 123Sulawesi Barat 62 41

Maluku 1 422 987Maluku Utara 1 474 803Papua Barat 1 945 3 239Papua 598 552

Indonesia 3 17 504 13 449

Catatan/Note : 1 Kemdagri dan tim dalam “Data Pulau di Wilayah NKRI”, tahun 2003 Ministry of Home Affairs and Team in “Data Pulau di Wilayah NKRI”, 2003

2 Data Berdasarkan hasil Verifikasi “Timnas Pembakuan Nama Rupabumi”, tahun 2007 s.d. 2012Based on the result of verification data by “Timnas Pembakuan Nama Rupabumi”, 2007 up to 2012

3 Jumlah Pulau yang telah Didaftarkan ke PBB tahun 2017 adalah 16.056 Pulau/Number of Islands that has been registered to UN at2017 is 16 056 islands

Sumber/Source : Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2015, Kementerian Kelautan dan PerikananMarine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine and Fisheries3 http://news.kkp.go.id/index.php/indonesia-laporkan-16-056-pulau-bernama-ke-pbb/, diakses 29 Oktober 2018

http://news.kkp.go.id/index.php/indonesia-laporkan-16-056-pulau-bernama-ke-pbb/, accessed on October 29, 2018

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.5

Pulau-pulau Kecil Terluar menurut Provinsi, 2017

Small Outer Islands by Province, 2017

Provinsi

Province

Nama Pulau

Name of Islands

Nama Kabupaten/Kota

Name of Regency/City

(1) (2) (3)

Aceh Simeulue Cut Kabupaten SimeulueSalaut Besar Kabupaten SimeulueRaya Kabupaten Aceh JayaRusa Kabupaten Aceh BesarBenggala Kota SabangRondo Kota SabangWeh Kota Sabang

Sumatera Utara Wunga Kabupaten Nias UtaraSimuk Kabupaten NiasBerhala Kabupaten Serdang Bedagai

Sumatera Barat Sibarubaru Kabupaten Kepulauan MentawaiNiau/Sinyaunyau Kabupaten Kepulauan MentawaiPagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai

Riau Batumandi Kabupaten Rokan HilirRupat Kabupaten BengkalisBengkalis Kabupaten BengkalisRangsang Kabupaten Bengkalis

Bengkulu Enggano Kabupaten Bengkulu UtaraMega Kabupaten Bengkulu Utara

Lampung Batu Kecil/Bertuah Kabupaten Lampung Barat

Kepulauan Riau Berakit Kota BatamSentut Kabupaten BintanTokong Malang Biru Kabupaten NatunaDamar Kabupaten Kepulauan AnambasMangkai Kabupaten Kepulauan AnambasTokongnanas Kabupaten NatunaTokongbelayar Kabupaten NatunaTokongboro Kabupaten NatunaSemiun Kabupaten NatunaSebetul Kabupaten NatunaSekatung Kabupaten NatunaSenua Kabupaten NatunaSubi Kecil Kabupaten NatunaKepala Kabupaten NatunaTokonghiu kecil/Iyu Kecil Kabupaten KarimunKarimun Anak (Karimun Kecil) Kabupaten KarimunNipa Kota BatamPelampung Kota BatamPutri/Nongsa Kota BatamBatu Berantai Kota BatamBintan Kabupaten BintanMalangberdaun Kabupaten Bintan

Jawa Barat Nusamanuk/Manuk Kabupaten TasikmalayaBatukolotok Kota Tasikmalaya

Jawa Tengah Nusakambangan Kabupaten Cilacap

Jawa Timur Nusa Barong/Barung Kabupaten JemberNgekel/Sekel Kabupaten TrenggalekPanikan/Panehan Kabupaten Trenggalek

https:

//www.b

ps.go.id



Lanjutan Tabel/Continued Table 2.5

Provinsi

Province

Nama Pulau

Name of Islands

Nama Kabupaten/Kota


(1) (2) (3)

Banten Deli Kabupaten PandeglangKarangpabayang Kabupaten PandeglangGuhakolak *)

Bali Nusapenida Kabupaten Klungkung

Nusa Tenggara Barat Gili Sepatang/Sophialouisa Kabupaten Lombok Barat

Nusa Tenggara Timur Alor Kabupaten AlorBatek Kabupaten KupangRote Kota KupangNdana/Dana Kabupaten Rote NdaoSabu Kota KupangDana Kabupaten Sabu RaijuaManggudu Kabupaten Sumba Timur

Kalimantan Timur Maratua Kabupaten BerauSambit Kabupaten Berau

Kalimantan Utara Sebatik Kabupaten NunukanUnarang *)

Sulawesi Utara Bongkil/Bangkit Kabupaten Bolaang Mongondow UtaraMantehage/Manterawu Kabupaten Minahasa UtaraMakalehi Kabupaten Siau Tagulandang BiaroKawaluso Kabupaten Kepulauan SangiheKawio Kabupaten Kepulauan SangiheMarore Kabupaten Kepulauan SangiheBatubawaikang Kabupaten Kepulauan SangiheMiangas Kabupaten Kepulauan TalaudMarampit Kabupaten Kepulauan TalaudIntata Kabupaten Kepulauan TalaudKakorotan Kabupaten Kepulauan TalaudKabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud

Sulawesi Tengah Lingayan/Lingian Kabupaten Toli ToliDolangan Kabupaten Toli ToliSalando Kabupaten Toli Toli

Maluku Ararkula Kabupaten Kepulauan AruKarawiera Besar/Karerei Kabupaten Kepulauan AruPanambulai Kabupaten Kepulauan AruKultubai Utara Kabupaten Kepulauan AruKultubai Selatan Kabupaten Kepulauan AruKarang Kabupaten Kepulauan AruEnu Kabupaten Kepulauan AruBatu Goyang Kabupaten Kepulauan AruNuhu Yut/Kei Besar Kabupaten Maluku TenggaraLarat Kabupaten Maluku Tenggara BaratAsutubun Kabupaten Maluku Tenggara BaratSelaru Kabupaten Maluku Tenggara BaratBatarkusu Kabupaten Maluku Tenggara BaratMarsela Kabupaten Maluku Barat DayaMeatimiarang Kabupaten Maluku Barat DayaLeti Kabupaten Maluku Barat Daya

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Nama Pulau

Name of Islands

Nama Kabupaten/Kota


(1) (2) (3)

Maluku Kisar Kabupaten Maluku Barat DayaLirang Kabupaten Maluku Barat DayaWetar Kabupaten Maluku Barat Daya

Maluku Utara Jiew Kabupaten Halmahera Tengah

Papua Barat Moff/Budd Kabupaten Raja AmpatFani Kabupaten Raja AmpatMiossu Kabupaten Tambrauw

Papua Fanildo Kabupaten SupioriBras Kabupaten SupioriBepondi Kabupaten Biak NumforLiki Kabupaten SarmiHabe Kabupaten MeraukeKomolom Kabupaten MeraukeLaag Kabupaten AsmatPuriri Kabupaten MimikaKolepon Kabupaten Merauke

Catatan/Note : *) Tidak ada informasi/No information

Sumber/Source : Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar

Based on Presidential Decree No. 6 of 2017 on the Establishment of the Smallest Small Islands

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_data, diakses tanggal 7 September 2018

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/data_ppkt, accessed on September 7th, 2018

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.6

Jumlah Pulau-pulau Kecil Terluar menurut Status Kependudukan dan Provinsi, 2017

Number of Small Outer Islands by Population Status and Province, 2017

Provinsi

Province

Jumlah Pulau

Number of Islands

Status Kependudukan

Population StatusBerpenduduk

Populated

Tidak Berpenduduk

Unpopulated

Tidak Ada Informasi

No Information(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 7 1 6 0 Sumatera Utara 3 1 2 0 Sumatera Barat 3 0 3 0 Riau 4 3 1 0 Jambi 0 0 0 0 Sumatera Selatan 0 0 0 0 Bengkulu 2 1 1 0 Lampung 1 0 1 0 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0 0Kepulauan Riau 22 4 17 1

DKI Jakarta 0 0 0 0 Jawa Barat 2 0 2 0 Jawa Tengah 1 1 0 0 DI Yogyakarta 0 0 0 0 Jawa Timur 3 0 3 0 Banten 3 0 2 1

Bali 1 1 0 0 Nusa Tenggara Barat 1 0 1 0 Nusa Tenggara Timur 7 3 4 0

Kalimantan Barat 0 0 0 0 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 Kalimantan Timur 2 1 1 0 Kalimantan Utara 2 1 0 1

Sulawesi Utara 12 9 3 0 Sulawesi Tengah 3 1 2 0 Sulawesi Selatan 0 0 0 0 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 Gorontalo 0 0 0 0 Sulawesi Barat 0 0 0 0

Maluku 19 10 9 0 Maluku Utara 1 0 1 0 Papua Barat 3 0 3 0 Papua 9 4 5 0

Indonesia 111 41 67 3

Sumber/Source : http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_data, diakses tanggal 7 September 2018http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/data_ppkt, accessed on September 7th, 2018

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.7

Neraca Perdagangan Internasional Komoditas Perikanan, 2012-2016

The International Balance of Trade of Fish Commodity, 2012-2016

Tahun / Year Rincian / Item

Surplus Nilai Ekspor / Export Value Nilai Impor / Import Value

(1) (2) (3) (4)

2012 3 396 079 3 853 658 457 579

2013 3 719 899 4 181 857 461 957

2014 4 223 475 4 641 913 418 438

2015 3 565 490 3 944 068 378 577

2016x) 2 769 173 3 038 964 269 792

Kenaikan Rata-Rata/Increasing Average (%)

2012-2015 2,50 1,49 -6,00

2014-2015 -15,58 -15,03 -9,53

Catatan/Note : x) Angka Sementara hingga bulan September 2016/Preliminary fiqure up to September 2016 Data masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan danPerikanan belum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry of MarineAffairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2017 yet

Sumber/Source : Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2016, Kementerian Kelautandan Perikanan/Directorate General of Strengthening Competitiveness of Marine and Fishery Products, Marine and Fisheries inFigures 2016, Ministry of Marine and Fisherieshttp

s://w

ww.bps.g

o.id



Tabel

Table2.8

Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi, Angka Konsumsi Ikan, dan Ketersediaan Nutrisi dari Ikan per Kapita,

2011-2015

The Fish Supply for Consumption, Fish Consumption, and Fish Nutrition per Capita Availability, 2011-

2015

KeteranganRincian

ItemTahun / Year

Kenaikan Rata-Rata

Increasing Average (%)2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 2014-2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Penyedia Ikan/Fish Providers

Jumlah/Total (1000 ton) 7 954 8 741 10 431 11 042 11 651 10,15 5,51

Per Kapita/Per Capita (kg/kap/Thn) 32,87 35,59 41,95 43,76 45,63 8,69 4,27

Konsumsi Ikan/Fish Consumption

Per Kapita/Per Capita (kg/kap/Thn)

32,25 33,89 35,21 38,14 41,11 6,27 7,79

Ketersediaan Nutrisi/Availability of Nutrition

Energi/Calory (kkal/kap/hari) 70 85 108 118 121 15,05 2,54

Protein/Protein (gram/kap/hari) 7,88 9,33 10,80 11,26 11,56 10,25 2,66

Lemak/Fat (gram/kap/hari) 0,98 1,16 1,38 1,49 1,50 11,37 0,67

Catatan/Note : Data masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan danPerikanan belum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2018The data is still the same as the previous year because until the 2018 SMCR publication has been completed, Ministry of MarineAffairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2018 yet

Sumber/Source : DJPT, DJ P2HP, Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2016, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan danPerikanan/DJPT, DJ P2HP, Marine and Fisheries in Figures 2016, The Centre for Data, Statistics, and Information, Ministry ofMarine and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.9

Persentase Kontribusi Perikanan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

menurut Provinsi, 2013-2017

Percentage of Fishery Contribution to Gross Regional Domestic Product at Current Market Price by

Province, 2013-2017

Provinsi

Province2013 1) 2014 1) 2015 1) 2016 x) 1) 2017 xx) 1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 4,51 4,51 4,91 4,87 4,92Sumatera Utara 2,26 2,30 2,37 2,33 2,35Sumatera Barat 3,28 3,48 3,55 3,55 3,59Riau 2,32 2,51 2,95 3,03 2,95Jambi 1,88 2,08 2,28 2,31 2,24Sumatera Selatan 3,15 3,37 3,38 3,34 3,12Bengkulu 7,50 7,15 6,96 6,85 6,75Lampung 6,25 6,47 6,13 5,91 5,92Kepulauan Bangka Belitung 6,46 6,50 6,65 6,73 6,55Kepulauan Riau 2,33 2,33 2,32 2,36 2,24

DKI Jakarta 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04Jawa Barat 0,88 0,92 0,95 0,96 0,97Jawa Tengah 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03DI Yogyakarta 0,41 0,44 0,44 0,42 0,42Jawa Timur 2,32 2,44 2,49 2,47 2,53Banten 0,52 0,54 0,54 0,54 0,55

Bali 4,25 4,27 4,16 4,34 4,37Nusa Tenggara Barat 4,04 4,20 3,74 3,91 4,19Nusa Tenggara Timur 4,48 4,72 4,77 4,87 5,01

Kalimantan Barat 1,63 1,63 1,62 1,59 1,52Kalimantan Tengah 2,59 2,47 2,56 2,46 2,30Kalimantan Selatan 3,29 3,35 3,73 3,91 4,03Kalimantan Timur 1,18 1,30 1,50 1,54 1,46Kalimantan Utara 5,68 6,24 6,57 6,33 6,17

Sulawesi Utara 7,75 8,21 7,77 7,59 7,59Sulawesi Tengah 6,20 6,29 6,02 6,00 6,01Sulawesi Selatan 6,92 7,67 8,10 8,14 8,33Sulawesi Tenggara 10,60 10,97 10,21 10,96 11,18Gorontalo 7,94 8,36 8,57 8,77 9,11Sulawesi Barat 10,65 10,70 10,79 10,81 11,09

Maluku 13,57 13,70 13,24 12,82 12,61Maluku Utara 7,90 7,72 7,43 7,42 7,34Papua Barat 5,01 5,37 5,48 5,75 5,86Papua 5,01 5,27 5,57 5,06 4,78

Indonesia 2) 2,21 2,38 2,27 2,27 2,29

Catatan/Note : x) Angka sementara/Preliminary figuresxx) Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Sumber/Source : 1) Hasil Perhitungan dari Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha 2013-2017, BadanPusat Statistik/2013-2017 Calculation from Gross Regional Domestic Product by Province in Indonesia by Industrial Origin, BPS-Statistics Indonesia

2) Statistik Indonesia 2018/2018 Statistical Yearbook of Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.10

Volume Ekspor Hasil Perikanan menurut Provinsi, 2012-2016 (Ton)

Volume of Export on Fishery Products by Province, 2012-2016 (Tonnes)

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016 x)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 105 97 73 100 44 Sumatera Utara 79 119 74 538 81 545 83 945 55 547 Sumatera Barat 125 63 189 37 36 Riau 5 001 3 619 3 860 4 398 4 979 Jambi 0 0 0 0 0 Sumatera Selatan 1 311 1 474 1 216 1 065 750 Bengkulu 0 0 0 0 0 Lampung 28 228 26 909 28 064 27 610 17 571 Kepulauan Bangka Belitung 4 626 5 256 4 157 3 607 2 135 Kepulauan Riau 26 606 27 090 22 597 27 280 14 316

DKI Jakarta 277 388 283 555 271 363 283 019 189 399 Jawa Barat 82 55 37 15 16 Jawa Tengah 36 871 31 447 31 689 32 760 23 319 DI Yogyakarta 16 120 803 775 551 Jawa Timur 359 044 348 634 376 892 417 887 269 158 Banten 0 97 62 0 0

Bali 15 747 19 660 16 121 8 572 6 759 Nusa Tenggara Barat 15 15 10 1 1 Nusa Tenggara Timur 567 785 593 514 253

Kalimantan Barat 1 433 1 251 985 1 492 1 801 Kalimantan Tengah 0 2 0 0 0 Kalimantan Selatan 420 357 536 159 42 Kalimantan Timur 12 726 14 965 1 286 1 344 810 Kalimantan Utara 1 - 1 - 1 13 884 12 774 8 051

Sulawesi Utara 32 585 28 101 29 583 19 481 12 399 Sulawesi Tengah 23 23 12 158 0 Sulawesi Selatan 91 960 103 569 139 702 146 273 93 657 Sulawesi Tenggara 1 509 2 887 1 362 157 41 Gorontalo 0 0 0 4 0 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0

Maluku 187 352 203 976 162 285 3 521 10 Maluku Utara 4 0 0 0 0 Papua Barat 42 844 38 418 34 556 896 95 Papua 35 216 39 415 51 511 1 2

Indonesia 1 240 923 1 256 378 1 274 973 1 077 845 701 742

Catatan/Note : x) Angka Sementara hingga bulan September 2016/Preliminary Figure up to September 20161 Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur/Data were included in Kalimantan TImur Province

Sumber/Source : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2016, Kementerian Kelautan dan PerikananMarine and Fisheries in Figures 2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.11

Nilai Ekspor Hasil Perikanan menurut Provinsi, 2012-2016 (000 US$)

Value of Export on Fishery Products by Province, 2012-2016 (000 US$)

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016 x)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 116 224 593 815 360 Sumatera Utara 285 774 301 809 355 735 290 475 203 237 Sumatera Barat 535 211 184 80 204 Riau 3 790 4 509 7 444 7 764 7 841 Jambi 0 0 0 0 0 Sumatera Selatan 10 264 15 456 11 971 9 907 5 650 Bengkulu 0 0 0 0 0 Lampung 250 745 298 845 352 016 257 321 165 072 Kepulauan Bangka Belitung 8 524 10 157 7 119 5 138 3 733 Kepulauan Riau 27 561 24 823 22 469 69 042 14 600

DKI Jakarta 1 041 639 1 147 779 1 197 780 1 042 771 779 087 Jawa Barat 420 503 840 881 574 Jawa Tengah 133 989 117 610 161 304 142 538 104 471 DI Yogyakarta 60 318 1 521 1 304 1 008 Jawa Timur 1 369 301 1 474 665 1 719 600 1 639 980 1 085 820 Banten 0 1 343 697 0 0

Bali 101 030 104 729 94 940 67 891 54 339 Nusa Tenggara Barat 223 248 435 55 81 Nusa Tenggara Timur 1 205 1 491 479 270 86

Kalimantan Barat 9 522 7 088 6 753 6 216 5 053 Kalimantan Tengah 4 7 5 21 2 Kalimantan Selatan 2 591 2 102 3 540 887 138 Kalimantan Timur 79 924 101 916 3 220 3 615 2 200 Kalimantan Utara - 1 - 1 119 396 86 235 45 226

Sulawesi Utara 163 382 140 275 129 050 79 727 56 352 Sulawesi Tengah 45 46 23 205 0 Sulawesi Selatan 205 133 209 629 276 935 217 024 143 833 Sulawesi Tenggara 3 983 7 260 3 843 1 116 323 Gorontalo 0 0 0 20 0 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0

Maluku 105 872 124 756 90 296 3 826 100 Maluku Utara 41 0 0 0 0 Papua Barat 49 655 40 915 39 959 8 943 1 118 Papua 16 201 21 953 33 763 1 4

Indonesia 3 871 529 4 160 667 4 641 910 3 944 068 2 680 512

Catatan/Note : x) Angka Sementara hingga bulan September 2016/Preliminary Figure up to September 20161 Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur/Data were included in Kalimantan TImur Province


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.12

Persentase Nilai Ekspor Hasil Perikanan Terhadap Total Nilai Ekspor menurut Provinsi, 2014-2015

Percentage of Export Value on Fishery Products to Total of Export Value by Province, 2014-2015

Provinsi

Province

Nilai Ekspor Hasil Pertanian *)

Export Value of Fishery

Product

(000 US$)

Total Nilai Ekspor **)

Total of Export Value

(000 US$)

Persentase

Percentage

(%)

2014 2015 2014 2015 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 593 815 505 292 93 356 0,12 0,87 Sumatera Utara 355 735 290 475 9 361 110 7 752 819 3,80 3,75 Sumatera Barat 184 80 2 105 614 1 753 309 0,01 0,00 Riau 7 444 7 764 17 248 437 14 374 252 0,04 0,05 Jambi 0 0 1 267 280 1 076 261 0,00 0,00Sumatera Selatan 11 971 9 907 3 084 045 2 442 613 0,39 0,41 Bengkulu 0 0 95 898 79 667 0,00 0,00Lampung 352 016 257 321 3 856 748 3 841 208 9,13 6,70 Kepulauan Bangka Belitung 7 119 5 138 2 082 209 1 404 709 0,34 0,37 Kepulauan Riau 22 469 69 042 16 112 777 11 577 117 0,14 0,60

DKI Jakarta 1 197 780 1 042 771 48 079 487 46 390 851 2,49 2,25 Jawa Barat 840 881 1 277 467 793 295 0,07 0,11 Jawa Tengah 161 304 142 538 5 633 676 5 374 701 2,86 2,65 DI Yogyakarta 1 521 1 304 16 885 11 306 9,01 11,53 Jawa Timur 1 719 600 1 639 980 18 724 463 17 120 381 9,18 9,58 Banten 697 0 1 489 017 963 789 0,05 -

Bali 94 940 67 891 298 346 254 958 31,82 26,63 Nusa Tenggara Barat 435 55 307 504 1 472 516 0,14 0,00 Nusa Tenggara Timur 479 270 21 037 23 938 2,28 1,13

Kalimantan Barat 6 753 6 216 661 402 566 036 1,02 1,10 Kalimantan Tengah 5 21 496 390 461 549 0,00 0,00 Kalimantan Selatan 3 540 887 8 028 992 6 025 791 0,04 0,01 Kalimantan Timur 3 220 3 615 24 967 791 17 483 274 0,01 0,02 Kalimantan Utara 119 396 86 235 1 151 839 1 107 243 10,37 7,79

Sulawesi Utara 129 050 79 727 1 003 821 807 531 12,86 9,87 Sulawesi Tengah 23 205 179 279 801 152 0,01 0,03 Sulawesi Selatan 276 935 217 024 1 747 916 1 409 099 15,84 15,40 Sulawesi Tenggara 3 843 1 116 326 380 134 489 1,18 0,83 Gorontalo 0 20 15 051 31 382 0,00 0,00Sulawesi Barat 0 0 152 008 0 0,00 0,00

Maluku 90 296 3 826 173 071 44 861 52,17 8,53 Maluku Utara 0 0 29 803 11 173 0,00 0,00Papua Barat 39 959 8 943 3 949 279 2 728 150 1,01 0,33 Papua 33 763 1 1 529 674 2 007 517 2,21 0,00

Indonesia 4 641 910 3 944 068 175 979 987 150 366 292 2,64 2,62

Keterangan/Note : Data masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan danPerikanan belum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry of MarineAffairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2017 yet

Sumber/Source : *) Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2016, Kementerian Kelautan dan PerikananMarine and Fisheries in Figures 2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

**) Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia-Ekspor Jilid I 2016, Badan Pusat StatistikIndonesia Foreign Trade Statistics-Exports Volume I 2016, BPS-Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.13

Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan menurut Komoditas Utama, 2012-2016

Export Volume and Value of Fish Product By Major Commodities, 2012-2016

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016 x)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Volume (Ton) 1 229 114 1 258 179 1 274 982 1 077 844 789 812

Udang/Shrimp 162 068 162 410 196 623 193 276 152 321Tuna, Cakalang, Tongkol/Tuna, Skipjack, Little Tuna

201 159 209 072 206 553 172 293 104 714

Mutiara/Pearl 336 315 475 7 5Rumput Laut/Seaweed 174 011 183 075 208 197 211 872 140 822Kepiting/Crab 28 212 34 173 28 091 23 746 22 420Ikan Lainnya/Other Fish 538 723 519 293 500 384

476 652 369 530Lainnya/Others 124 605 149 841 134 660

Nilai/Value (000 US$) 3 853 658 4 181 857 4 641 913 3 944 068 3 038 964

Udang/Shrimp 1 304 149 1 684 086 2 140 862 1 627 473 1 290 038Tuna, Cakalang, Tongkol/Tuna, Skipjack, Little Tuna 749 992 764 791 692 281 583 588 406 916

Mutiara/Pearl 31 186 27 766 31 188 31 239 32 067Rumput Laut/Seaweed 177 923 209 975 279 916 205 320 119 371Kepiting/Crab 329 724 359 304 414 372 309 735 244 331Ikan Lainnya/Other Fish 965 062 1 056 117 771 147

1 186 714 946 242Lainnya/Others 295 622 79 817 312 146

Catatan/Note : x) Angka Sementara hingga bulan Septermber 2016/Preliminary Figure up to September 2016Data masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan danPerikanan belum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2018The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry of MarineAffairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2017 yet

Sumber/Source : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2016, Kementerian Kelautan dan PerikananMarine and Fisheries in Figures 2016, Ministry of Marine Affairs and Fisherieshttp

s://w

ww.bps.g

o.id



Tabel

Table2.14

Volume Impor Hasil Perikanan menurut Provinsi, 2012-2016 (Ton)

Volume of Import on Fishery Products by Province, 2012-2016 (Tonnes)

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016 x)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 0 0 3 0 1 Sumatera Utara 41 109 46 186 31 317 25 834 15 168 Sumatera Barat 4 0 0 0 0Riau 40 4 0 6 4 Jambi - 0 0 0 0Sumatera Selatan 16 0 0 0 0Bengkulu - 0 0 0 0Lampung 14 228 15 232 14 288 16 255 11 600 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0 0 0Kepulauan Riau 3 210 3 479 4 353 4 766 3 715


Bali 19 24 49 44 13 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0

Kalimantan Barat 1 549 2 783 1 007 666 711 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0Kalimantan Timur 6 4 0 0 0Kalimantan Utara - 1 - 1 4 0 0

Sulawesi Utara 0 0 57 26 56 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0Sulawesi Selatan 43 194 133 280 270 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0Gorontalo 0 0 0 0 0Sulawesi Barat 0 0 0 0 0

Maluku 0 0 0 0 0Maluku Utara 0 0 0 0 0Papua Barat 0 0 0 0 0Papua 0 0 0 0 0

Indonesia 371 570 354 898 307 244 292 055 174 556

Catatan/Note : x) Angka Sementara hingga bulan September 2016/Preliminary Figure up to September 20161 Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur/Data were included in Kalimantan TImur ProvinceData masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan dan Perikananbelum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry of MarineAffairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2017 yet


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.15

Nilai Impor Hasil Perikanan menurut Provinsi, 2012-2016 (000 US$)

Value of Import on Fishery Products by Province, 2012-2016 (000 US$)

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016 x)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 0 0 1 0 2 Sumatera Utara 48 223 52 554 35 371 28 132 14 476 Sumatera Barat 2 025 0 0 0 0Riau 751 63 4 132 140 Jambi 0 0 0 0 0Sumatera Selatan 88 0 0 0 0Bengkulu 0 0 0 0 0Lampung 16 884 18 335 15 967 17 898 13 536 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0 0 0Kepulauan Riau 5 978 6 060 7 772 8 761 7 119


Bali 551 496 847 852 738 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0

Kalimantan Barat 1 132 2 343 960 617 605 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0Kalimantan Timur 986 206 0 0 0Kalimantan Utara - 1 - 1 764 0 0

Sulawesi Utara 0 0 240 415 175 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0Sulawesi Selatan 129 1 003 465 252 1 211 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0Gorontalo 0 0 0 0 0Sulawesi Barat 0 0 0 0 0


Indonesia 457 580 461 956 418 439 378 576 269 791

Catatan/Note : x) Angka Sementara hingga bulan September 2016/Preliminary Figure up to September 20161 Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur/Data were included in Kalimantan TImur ProvinceData masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan dan Perikananbelum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry of MarineAffairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2017 yet


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.16

Persentase Nilai Impor Hasil Perikanan Terhadap Total Nilai Impor menurut Provinsi, 2014-2015

Percentage of Import Value on Fishery Products to Total of Import Value by Province, 2014-2015

Provinsi

Province

Nilai Impor Hasil Pertanian *)

Import Value of Fishery

Product

(000 US$)

Total Nilai Impor **)

Total of Import Value

(000 US$)

Persentase

Percentage

(%)

2014 2015 2014 2015 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 1 0 40 515 116 818 0,002 0 Sumatera Utara 35 371 28 132 5 046 452 3 992 118 0,70 0,70 Sumatera Barat 0 0 1 034 606 632 798 0 0 Riau 4 132 1 716 763 1 341 046 0,0002 0,01 Jambi 0 0 196 851 109 026 0 0 Sumatera Selatan 0 0 750 206 1 466 217 0 0 Bengkulu 0 0 12 632 6 948 0 0 Lampung 15 967 17 898 3 440 457 2 383 698 0,46 0,75 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 58 959 49 891 0 0 Kepulauan Riau 7 772 8 761 10 877 427 8 462 343 0,07 0,10

DKI Jakarta 183 924 170 815 84 604 814 71 132 703 0,22 0,24 Jawa Barat 0 52 1 842 777 1 843 537 0 0,00 Jawa Tengah 7 091 6 384 15 801 097 10 738 859 0,04 0,06 DI Yogyakarta 10 0 1 406 2 204 0,71 0 Jawa Timur 165 023 144 266 25 210 957 19 283 722 0,65 0,75 Banten 0 0 12 174 900 9 852 071 0 0

Bali 847 852 376 946 131 935 0,22 0,65 Nusa Tenggara Barat 0 0 118 936 166 975 0 0 Nusa Tenggara Timur 0 0 31 919 7 873 0 0

Kalimantan Barat 960 617 500 018 628 237 0,19 0,10 Kalimantan Tengah 0 0 106 692 70 733 0 0 Kalimantan Selatan 0 0 2 495 287 1 388 572 0 0 Kalimantan Timur 0 0 8 421 455 5 506 268 0 0 Kalimantan Utara 764 0 50 040 35 124 1,53 0

Sulawesi Utara 240 415 122 063 72 103 0,20 0,58 Sulawesi Tengah 0 0 226 690 707 844 0 0 Sulawesi Selatan 465 252 835 554 943 674 0,06 0,03 Sulawesi Tenggara 0 0 578 660 412 821 0 0 Gorontalo 0 0 52 271 102 644 0 0 Sulawesi Barat 0 0 5 516 2 548 0 0

Maluku 0 0 391 603 259 372 0 0 Maluku Utara 0 0 12 325 61 706 0 0 Papua Barat 0 0 27 550 35 654 0 0 Papua 0 0 1 014 472 746 724 0 0

Indonesia 418 439 378 576 178 178 817 142 694 804 0,23 0,27

Catatan/Keterangan : Data masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan danPerikanan belum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry ofMarine Affairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2017 yet

Sumber/Source : *) Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2016, Kementerian Kelautan dan PerikananMarine and Fisheries in Figures 2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

**) Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia-Ekspor Jilid I 2016, Badan Pusat StatistikIndonesia Foreign Trade Statistics-Exports Volume I 2016, BPS-Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.17

Volume dan Nilai Impor Hasil Perikanan menurut Komoditas Utama, 2012-2016

Import Volume and Value of Fish Product By Major Commodities, 2012-2016

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016 x)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Volume (Ton) 371 570 354 897 307 243 292 055 174 556Tepung Ikan/Fish Meal 174 188 186 601 147 059 142 334 90 825Ikan Segar/Beku/Fresh/Frezzed

170 038 147 249 133 886 127 579 66 630

Lainnya/Others 27 344 21 047 26 298 22 142 17 101

Nilai/Value (000 US $) 457 579 461 957 418 438 378 578 269 792Tepung Ikan/Fish Meal 167 474 194 955 146 057 130 241 80 422Ikan Segar/Beku/Fresh/Frezzed 213 397 210 625 203 396 188 968 148 694

Lainnya/Others 76 708 56 377 68 985 59 369 40 676

Catatan/Note : x) Angka Sementara hingga bulan Septermber 2016/Preliminary Figure up to September 2016Data masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan dan Perikananbelum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry ofMarine Affairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2017 yet


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.18

Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi, Pemanfaat Laut, dan Keberadaan Mangrove, 2018

Number of Seaside Villages by Province, Utilization of the sea, and the Existence of Mangrove, 2018

Provinsi

Province

Perikanan

Tangkap

Capture

Fisheries

Perikanan

Budidaya

Aquaculture

Fisheries

Tambak

Garam

Salt Pond

Wisata Bahari

Marine

Tourism

Transpotasi

Umum

Public

Transportation

Mangrove

Mangrove

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 661 240 51 69 72 260 Sumatera Utara 367 79 2 38 111 149 Sumatera Barat 127 32 1 39 46 75 Riau 239 45 0 32 140 226 Jambi 28 3 0 2 20 23 Sumatera Selatan 24 18 0 1 18 19 Bengkulu 145 14 3 32 8 41 Lampung 196 62 0 58 43 73 Kepulauan Bangka Belitung 156 40 3 32 40 126 Kepulauan Riau 340 193 4 65 210 296

DKI Jakarta 14 12 1 9 9 10 Jawa Barat 193 103 37 63 24 126 Jawa Tengah 298 201 72 97 36 228 DI Yogyakarta 28 14 1 20 0 5 Jawa Timur 602 259 91 110 105 344 Banten 114 62 1 50 27 46

Bali 152 31 8 60 25 28 Nusa Tenggara Barat 280 124 35 41 60 132 Nusa Tenggara Timur 912 222 112 127 216 436

Kalimantan Barat 156 40 0 26 48 138 Kalimantan Tengah 41 16 0 10 18 35 Kalimantan Selatan 157 46 0 28 72 112 Kalimantan Timur 150 76 4 37 53 131 Kalimantan Utara 49 31 1 8 38 43

Sulawesi Utara 745 126 3 94 197 429 Sulawesi Tengah 967 290 9 99 193 608 Sulawesi Selatan 504 358 26 95 159 328 Sulawesi Tenggara 919 412 8 89 338 617 Gorontalo 200 62 1 25 29 116 Sulawesi Barat 150 55 1 33 23 93

Maluku 1 036 246 9 60 500 456 Maluku Utara 850 88 2 60 458 410 Papua Barat 537 76 4 47 241 326 Papua 647 60 3 44 261 344

Indonesia 11 984 3 736 493 1 700 3 838 6 829

Sumber/Source : Diolah dari Hasil PODES 2018 Badan Pusat StatistikBased on 2018 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS-Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.19

Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari dari Ikan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2016-2018

(kkal)

Daily Average per Capita Consumption of Calorie from Fish by Province and Type of Region, 2016-

2018 (kcal)

Provinsi

Province

Perkotaan/Urban Perdesaan/RuralPerkotaan + Perdesaan

Urban + Rural

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 76,47 78,48 79,57 75,06 78,02 79,34 75,47 78,16 79,41Sumatera Utara 58,61 67,67 75,14 61,00 71,45 72,72 59,80 69,52 74,00Sumatera Barat 45,19 47,72 50,36 47,87 48,93 49,48 46,77 48,43 49,87Riau 53,58 60,74 59,81 52,12 65,18 65,20 52,69 63,42 63,02Jambi 49,66 51,91 56,02 43,27 51,24 49,38 45,24 51,45 51,51Sumatera Selatan 47,30 59,61 55,38 45,08 52,51 49,62 45,88 55,10 51,76Bengkulu 50,05 51,90 58,78 42,24 48,44 47,41 44,72 49,55 51,12Lampung 37,46 45,22 43,22 35,66 45,06 42,60 36,15 45,11 42,79Kepulauan Bangka Belitung 69,32 87,72 84,99 68,72 88,64 80,23 69,02 88,16 82,78Kepulauan Riau 69,76 73,08 69,33 89,12 115,09 110,54 72,77 79,38 75,18

DKI Jakarta 36,36 46,43 54,96 - - - 36,36 46,43 54,96Jawa Barat 35,55 39,08 36,90 35,64 36,54 36,76 35,58 38,36 36,86Jawa Tengah 23,77 29,62 32,02 23,54 29,07 29,39 23,65 29,34 30,74DI Yogyakarta 20,88 26,03 25,68 22,87 22,85 23,64 21,52 25,08 25,13Jawa Timur 34,42 38,54 38,29 34,25 41,36 40,80 34,33 39,92 39,49Banten 43,02 51,23 53,43 45,42 49,90 52,06 43,76 50,83 53,03

Bali 32,92 33,07 32,60 36,93 34,45 37,07 34,41 33,57 34,10Nusa Tenggara Barat 41,57 43,92 48,09 47,34 49,69 54,02 44,84 47,12 51,26Nusa Tenggara Timur 49,58 53,78 56,31 28,74 37,68 34,08 33,00 41,16 39,18

Kalimantan Barat 56,15 63,31 65,49 50,81 61,11 60,61 52,48 61,81 62,25Kalimantan Tengah 62,57 63,56 64,64 59,32 67,40 68,82 60,46 66,02 67,21Kalimantan Selatan 53,26 56,66 57,37 66,07 76,26 72,40 60,52 67,62 65,40Kalimantan Timur 58,48 72,56 70,85 55,36 73,09 69,66 57,37 72,74 70,46Kalimantan Utara 76,37 111,17 99,59 70,26 90,30 93,25 73,74 102,27 96,94

Sulawesi Utara 79,51 80,41 84,29 77,40 83,48 85,51 78,38 82,02 84,90Sulawesi Tengah 72,35 69,09 73,75 68,52 66,16 66,27 69,50 66,92 68,36Sulawesi Selatan 79,03 82,42 82,25 66,95 83,34 83,31 71,60 82,98 82,87Sulawesi Tenggara 98,11 110,10 101,92 82,67 96,33 92,93 87,27 100,74 96,38Gorontalo 86,23 87,80 85,67 70,66 78,85 76,48 76,26 82,11 80,04Sulawesi Barat 97,25 74,46 71,99 77,22 74,26 69,87 81,32 74,30 70,37

Maluku 84,58 82,64 84,09 82,96 101,24 89,59 83,60 93,67 87,30Maluku Utara 79,77 87,51 93,74 90,69 102,38 87,34 87,74 98,27 89,17Papua Barat 80,60 86,45 99,28 64,97 79,93 84,33 70,98 82,48 90,41Papua 63,88 71,95 76,02 30,39 42,13 40,68 39,19 50,19 50,46

Indonesia 41,77 47,23 48,25 44,06 51,36 50,92 42,88 49,17 49,46

Sumber/Source : Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi 2016-2018 (Berdasarkan Hasil Susenas Maret 2016-2018), Badan PusatStatistik/Consumption of Calorie and Protein of Indonesia and Province 2015-2017 (Based on Susenas March 2016-2018), BPS-Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.20

Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari dari Ikan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2016-2018

(kkal)

Daily Average per Capita Consumption of Protein from Fish by Province and Type of Region, 2016-

2018 (kcal)

Provinsi

Province

Perkotaan / Urban Perdesaan / RuralPerkotaan + Perdesaan

Urban + Rural

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 12,97 13,27 13,46 12,49 12,94 13,17 12,63 13,04 13,26Sumatera Utara 10,31 11,69 13,13 10,56 12,15 12,48 10,44 11,92 12,82Sumatera Barat 7,48 7,97 8,37 7,95 8,19 8,31 7,75 8,10 8,34Riau 8,77 10,00 10,05 8,55 10,81 10,85 8,64 10,49 10,53Jambi 8,05 8,88 9,56 6,85 8,55 8,29 7,22 8,65 8,70Sumatera Selatan 7,87 10,00 9,40 7,09 8,46 7,96 7,37 9,02 8,50Bengkulu 8,09 8,53 9,62 6,65 7,81 7,74 7,11 8,04 8,36Lampung 6,31 7,72 7,33 5,83 7,33 7,04 5,96 7,44 7,12Kepulauan Bangka Belitung 11,93 14,43 13,93 11,88 14,41 12,94 11,90 14,42 13,47Kepulauan Riau 11,69 12,35 11,55 14,95 17,94 17,13 12,19 13,19 12,34

DKI Jakarta 6,17 8,25 9,83 - - - 6,17 8,25 9,83Jawa Barat 5,94 6,80 6,44 5,98 6,24 6,24 5,96 6,65 6,39Jawa Tengah 3,99 4,67 5,04 3,95 4,56 4,62 3,97 4,62 4,83DI Yogyakarta 3,41 3,83 3,91 3,73 3,38 3,42 3,52 3,70 3,78Jawa Timur 5,83 6,56 6,50 5,72 6,84 6,75 5,77 6,70 6,62Banten 7,23 9,12 9,59 7,67 8,38 8,74 7,36 8,90 9,34

Bali 5,57 5,76 5,70 6,28 6,02 6,54 5,83 5,85 5,98Nusa Tenggara Barat 6,93 7,64 8,37 7,96 8,43 9,20 7,52 8,08 8,81Nusa Tenggara Timur 8,80 8,99 9,60 4,96 6,09 5,53 5,74 6,72 6,47

Kalimantan Barat 9,56 11,04 11,60 8,31 10,09 10,09 8,70 10,39 10,60Kalimantan Tengah 10,02 10,48 10,79 9,07 10,63 10,99 9,40 10,58 10,91Kalimantan Selatan 8,81 9,65 9,86 10,77 12,47 11,83 9,92 11,22 10,91Kalimantan Timur 9,81 12,00 11,86 9,07 11,94 11,24 9,55 11,98 11,65Kalimantan Utara 12,91 18,27 16,63 11,69 14,40 14,96 12,38 16,62 15,93

Sulawesi Utara 13,17 13,38 13,99 12,64 13,91 14,16 12,88 13,66 14,08Sulawesi Tengah 12,10 11,66 12,42 11,36 11,05 11,06 11,55 11,21 11,44Sulawesi Selatan 13,02 13,45 13,52 10,99 13,57 13,54 11,77 13,52 13,53Sulawesi Tenggara 16,53 18,11 16,89 13,90 15,82 15,29 14,69 16,56 15,90Gorontalo 14,36 14,27 14,13 11,55 12,91 12,68 12,56 13,40 13,24Sulawesi Barat 15,99 12,16 11,64 12,50 11,88 11,17 13,22 11,94 11,28

Maluku 14,53 13,68 13,66 14,30 16,56 14,78 14,39 15,39 14,31Maluku Utara 13,34 14,34 15,19 15,33 16,59 14,29 14,79 15,97 14,55Papua Barat 13,61 14,97 16,96 11,15 13,50 14,19 12,10 14,08 15,31Papua 10,98 12,40 13,18 5,14 6,54 6,50 6,67 8,13 8,35

Indonesia 7,03 8,03 8,24 7,32 8,45 8,40 7,17 8,23 8,31

Sumber/Source : Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi 2016-2018 (Berdasarkan Hasil Susenas Maret 2016-2018), Badan PusatStatistik/Consumption of Calorie and Protein of Indonesia and Province 2015-2017 (Based on Susenas March 2016-2018), BPS-Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.21

Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi dan Terjadinya Pencemaran, 2018

Number of Seaside Villages by Province and Pollution Incident, 2018

Provinsi

Province

Jenis Pencemaran

Types of Pollutants

Sumber Pencemaran

Source of PollutantsRumah Tangga/Household Pabrik/Factory

Air

Water

Tanah

Soil

Udara

Air

Air

Water

Tanah

Soil

Udara

Air

Air

Water

Tanah

Soil

Udara

Air(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 83 5 25 58 2 2 17 1 13 Sumatera Utara 111 49 44 79 48 10 31 1 30 Sumatera Barat 18 2 3 13 1 0 5 1 2 Riau 21 2 41 7 0 1 12 2 9 Jambi 3 0 0 3 0 0 0 0 0Sumatera Selatan 6 0 1 1 0 0 4 0 1 Bengkulu 35 3 24 9 0 0 18 1 14 Lampung 73 0 19 50 0 0 16 0 16 Kepulauan Bangka Belitung 62 23 14 5 0 1 26 10 11 Kepulauan Riau 47 1 33 27 0 5 18 0 21

DKI Jakarta 11 1 6 1 1 1 4 0 3 Jawa Barat 65 4 35 30 2 2 33 1 24 Jawa Tengah 116 24 76 53 9 7 50 7 50 DI Yogyakarta 4 0 4 1 0 0 3 0 1 Jawa Timur 121 18 85 68 8 12 44 9 53 Banten 53 7 46 25 2 0 27 5 40

Bali 38 5 37 26 5 5 6 0 3 Nusa Tenggara Barat 71 15 41 53 9 5 13 2 26 Nusa Tenggara Timur 34 14 71 25 4 18 1 0 12

Kalimantan Barat 37 2 20 20 0 2 16 2 5 Kalimantan Tengah 14 0 0 2 0 0 11 0 0Kalimantan Selatan 44 10 9 18 4 0 17 3 9 Kalimantan Timur 39 2 24 9 1 0 27 1 21 Kalimantan Utara 17 2 3 6 2 0 11 0 2

Sulawesi Utara 98 20 53 71 14 11 22 3 24 Sulawesi Tengah 115 6 35 76 1 5 32 3 26 Sulawesi Selatan 86 9 34 64 3 2 19 4 24 Sulawesi Tenggara 97 10 48 62 1 1 27 7 28 Gorontalo 30 2 10 16 1 0 14 1 10 Sulawesi Barat 31 1 12 19 0 1 9 1 8

Maluku 80 15 24 51 10 3 11 2 10 Maluku Utara 169 25 64 144 19 19 9 2 10 Papua Barat 53 3 19 39 2 0 9 1 7 Papua 44 16 15 32 13 6 7 2 4

Indonesia 1 926 296 975 1 163 162 119 569 72 517

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Sumber Pencemaran

Source of Pollutants

Pengaduan Warga ke Aparat Desa/Kelurahan

Resident Complaint to Officials/Office

VillageLainnya / OthersAir

Water

Tanah

Soil

Udara

Air

Air

Water

Tanah

Soil

Udara

Air(1) (11) (12) (13) (14) (15) (16)




Kalimantan Barat 1 0 13 15 1 9 Kalimantan Tengah 1 0 0 3 0 0 Kalimantan Selatan 9 3 0 14 3 5Kalimantan Timur 3 0 3 26 1 14 Kalimantan Utara 0 0 1 4 1 2


Maluku 18 3 11 33 3 12 Maluku Utara 16 4 35 62 8 18 Papua Barat 5 0 12 15 2 8 Papua 5 1 5 16 4 9

Indonesia 194 62 339 692 110 463

Sumber/Source : Diolah dari Hasil PODES 2018, Badan Pusat StatistikBased on 2018 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.22

Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi, Tempat Buang Sampah oleh Sebagian Besar Keluarga, dan

Ketersediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), 2018

Number of Seaside Villages by Province, Type of Garbage Dump Area, and Temporary Shelters Trash,

2018

Provinsi

Province

Tempat

Sampah

Kemudian

Diangkut

Trash then

Transported

Dalam Lubang

atau Dibakar

In Hole or

Burned

Sungai/

Saluran

Irigasi/

Danau/Laut

River/

Irrigation

Canals/

Lake/Sea

Drainase

(Got/

Selokan)

Drainage

(Drains/

Gullies)

Lainnya

Others

Tempat

Penampungan

Sampah

Sementara

Temporary

Shelters Trash

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)







Indonesia 1 914 7 549 2 650 60 684 2 452


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.23

Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi dan Perubahan Penggunaan (Konversi) Lahan Selama Setahun

Terakhir, 2014

Number of Seaside Villages by Province and Land Conversion during Last Year, 2014

Provinsi

Province

Lahan Pertanian Sawah

Wetland Area

Lahan Pertanian Non Sawah

Agricultural Dryland

Lahan Non Pertanian

Non Agricultural Land

Lahan

Pertanian Non

Sawah

Agricultural

Dryland

Lahan Non

Pertanian

Non

Agricultural

Land

Lahan

Pertanian

Sawah

Wetland

Area

Lahan Non

Pertanian

Non

Agricultural

Land

Lahan

Pertanian

Sawah

Wetland

Area

Lahan Non

Pertanian

Non

Agricultural

Land(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 37 32 33 36 26 14Sumatera Utara 41 16 14 21 11 17Sumatera Barat 31 28 14 25 4 12Riau 19 11 15 39 19 23Jambi 2 3 2 13 0 3Sumatera Selatan 3 0 2 0 1 1Bengkulu 20 5 0 8 0 7Lampung 10 12 5 9 6 3Kepulauan Bangka Belitung 5 1 7 51 3 49Kepulauan Riau 4 3 0 56 0 30

DKI Jakarta Jawa Barat 32 38 23 49 6 9Jawa Tengah 37 57 8 58 2 2DI Yogyakarta 5 3 1 8 0 0Jawa Timur 25 63 11 134 1 2Banten 21 41 8 48 4 8

Bali 8 45 2 62 0 0Nusa Tenggara Barat 23 75 66 73 13 13Nusa Tenggara Timur 11 5 41 45 18 26

Kalimantan Barat 16 28 26 40 13 21Kalimantan Tengah 3 3 3 6 4 5Kalimantan Selatan 9 3 5 24 2 13Kalimantan Timur 18 12 11 41 10 33Kalimantan Utara 5 3 1 7 2 2

Sulawesi Utara 7 9 10 32 4 15Sulawesi Tengah 26 21 52 111 19 50Sulawesi Selatan 24 64 46 46 7 15Sulawesi Tenggara 11 7 9 72 4 21Gorontalo 2 2 0 15 0 0Sulawesi Barat 6 8 9 26 1 7

Maluku 29 12 8 124 6 84Maluku Utara 20 14 15 104 10 76Papua Barat 1 2 0 36 0 41Papua 4 0 7 47 1 59

Indonesia 515 626 454 1 466 197 661

Catatan/Note : Tidak ada pertanyaan tentang konversi lahan pada Podes 2018/No question about land conversion in 2018 Village Potential Statisticsof Indonesia


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.24

Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi dan Kejadian/Bencana Alam yang terjadi selama 3 Tahun

Terakhir, 2018

Number of Seaside Village by Province and Type of Natural Disaster for the Last 3 Years, 2018

Provinsi

Province

Jenis Bencana Alam/Types of Natural DisastersTanah Longsor

Land Slide

Banjir

Flood

Banjir Bandang

Flash Flood

Gempa Bumi

Earthquake

Tsunami

Tsunami(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 33 210 35 264 0 Sumatera Utara 30 74 11 137 2 Sumatera Barat 17 53 5 61 0 Riau 7 40 0 2 0 Jambi 0 1 0 0 0 Sumatera Selatan 0 1 0 0 0 Bengkulu 9 30 3 29 0 Lampung 22 67 11 13 0 Kepulauan Bangka Belitung 5 79 2 5 0 Kepulauan Riau 17 58 0 0 0

DKI Jakarta 0 8 0 1 0 Jawa Barat 33 95 17 72 1 Jawa Tengah 13 97 13 35 0 DI Yogyakarta 4 26 0 5 0 Jawa Timur 46 107 25 20 0 Banten 9 75 14 43 0

Bali 19 47 8 16 0 Nusa Tenggara Barat 14 121 34 64 0 Nusa Tenggara Timur 92 186 18 127 0

Kalimantan Barat 1 52 0 0 0 Kalimantan Tengah 0 3 0 0 0 Kalimantan Selatan 0 18 1 0 0 Kalimantan Timur 9 30 2 0 0 Kalimantan Utara 10 14 2 27 0

Sulawesi Utara 155 221 17 186 0 Sulawesi Tengah 85 309 28 258 0 Sulawesi Selatan 26 136 8 7 0 Sulawesi Tenggara 56 219 5 49 0Gorontalo 23 85 4 45 0 Sulawesi Barat 19 54 3 15 0

Maluku 94 147 7 177 0Maluku Utara 90 274 25 295 3Papua Barat 28 45 1 100 0 Papua 22 42 4 77 0

Indonesia 988 3 024 303 2 130 6

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Jenis Bencana Alam/Types of Natural Disasters

Gelombang

Pasang Laut

Sea Tidal Wave

Angin Puyuh/

Puting Beliung/

Topan

Waterspout

Gunung Meletus

Volcanic

Eruption

Kebakaran

Hutan

Forest Fire

Kekeringan

(Lahan)

Drought (Land)

(1) (7) (8) (9) (10) (11)





Sulawesi Utara 105 86 1 82 201 Sulawesi Tengah 112 74 0 88 153 Sulawesi Selatan 62 135 0 8 56 Sulawesi Tenggara 55 86 0 14 103 Gorontalo 29 22 0 11 53 Sulawesi Barat 25 26 0 7 8

Maluku 108 63 0 115 115 Maluku Utara 146 100 10 115 150 Papua Barat 22 13 0 18 13 Papua 39 25 0 19 6

Indonesia 1 685 1 509 51 903 1 765


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.25

Jumlah Desa Tepi Laut yang Mempunyai Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam menurut

Provinsi, 2018

Number of Seaside Villages Having Anticipation/Mitigation of Natural Disasters Facility by Province,

2018

Provinsi

Province

Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam

Facilities/efforts to anticipate/mitigate of natural disasters

Sistem peringatan

dini bencana alam

Early warning system

of natural disasters

Sistem peringatan

dini khusus tsunami

Tsunami Early

Warning System

Perlengkapan keselamatan

(perahu karet, tenda, persediaan

masker, dll.)

Safety equipment (rubber boats,

tents, mask supplies, etc.)

Rambu-

rambu

dan Jalur

evakuasi

Signs and

Evacuation

route(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 46 30 21 193 Sumatera Utara 23 13 11 65 Sumatera Barat 74 65 17 101 Riau 17 0 36 5 Jambi 1 0 1 0 Sumatera Selatan 0 0 1 0 Bengkulu 34 22 15 100 Lampung 30 9 7 94 Kepulauan Bangka Belitung 5 0 16 8 Kepulauan Riau 10 0 15 7






Indonesia 1 517 491 487 2 012


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.26

Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi dan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk,

2018

Number of Seaside Villages by Province and Main Income Source of Major Population, 2018

Provinsi

Province

Tanaman

Pangan

Food

Crops

Perkebunan

Plantation

Peternakan

Livestock

Perikanan

Tangkap

Capture

Fisheries

Perikanan

Budidaya

Aquaculture

Fisheries

Kehutanan

Forestry

Jasa

Pertanian

Agriculture

Services(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Aceh 365 57 13 165 41 7 2 Sumatera Utara 103 168 4 122 3 0 0Sumatera Barat 41 37 2 24 0 0 1 Riau 18 173 1 34 0 5 0 Jambi 0 25 0 3 0 0 0 Sumatera Selatan 6 3 0 12 4 0 0 Bengkulu 71 81 1 9 0 0 0 Lampung 125 56 2 10 14 0 0 Kepulauan Bangka Belitung 5 78 1 35 0 0 0 Kepulauan Riau 15 55 0 208 3 2 0

DKI Jakarta 0 0 0 5 0 0 0 Jawa Barat 160 2 1 23 17 0 0 Jawa Tengah 188 0 0 66 21 2 0 DI Yogyakarta 33 0 0 0 0 0 0 Jawa Timur 402 27 11 108 12 2 0 Banten 71 2 0 22 2 0 0

Bali 86 20 6 4 0 0 0 Nusa Tenggara Barat 227 14 1 28 2 1 0 Nusa Tenggara Timur 738 99 5 75 25 0 0

Kalimantan Barat 85 43 0 19 2 0 0 Kalimantan Tengah 21 2 1 21 0 0 0 Kalimantan Selatan 53 36 2 53 4 0 0 Kalimantan Timur 35 36 1 36 5 0 0 Kalimantan Utara 10 14 0 8 10 0 0

Sulawesi Utara 163 375 3 116 0 0 2 Sulawesi Tengah 287 481 5 105 10 0 0 Sulawesi Selatan 236 48 4 105 65 1 0 Sulawesi Tenggara 222 270 12 265 38 5 3 Gorontalo 118 21 1 57 0 0 0 Sulawesi Barat 26 68 10 32 5 0 0

Maluku 352 393 9 140 4 7 0 Maluku Utara 51 727 0 52 2 1 1 Papua Barat 240 31 1 191 1 27 3 Papua 282 30 1 296 2 7 0

Indonesia 4 835 3 472 98 2 449 292 67 12

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Pertambangan

dan

Penggalian

Mining and

Quarrying

Industri

Pengolahan

Manufacturing

Perdagangan

Besar/Ecer

dan Rumah

Makan

Trades/

Retail and

Restaurants

Angkutan,

Pergudangan,

Komunikasi

Transportation,

Warehousing,

and

Communication

Jasa

Services

Lainnya

Others

(1) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Aceh 1 2 21 0 37 4Sumatera Utara 0 1 13 0 4 5 Sumatera Barat 1 2 15 0 2 7 Riau 0 1 12 3 6 1 Jambi 0 0 0 0 0 0 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 Bengkulu 0 0 12 0 7 3 Lampung 0 5 9 1 5 4 Kepulauan Bangka Belitung 24 0 7 0 10 0 Kepulauan Riau 2 24 22 1 20 3






Indonesia 111 242 474 30 406 71

Sumber/Source : Diolah dari Hasil PODES 2018, Badan Pusat Statistik Based on 2018 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.27

Luas Lahan, Jumlah Produksi, dan Jumlah Petambak Garam menurut Provinsi, 2011-2015

Land Area, Production Number, and Labors Number of Salt Farmers by Province, 2011-2015

Provinsi

Province

Luas Lahan/Land Area

(Ha)2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh - 67,50 203,01 139,64 123,45Sumatera Utara - - - - -Sumatera Barat - - - - -Riau - - - - -Jambi - - - - -Sumatera Selatan - - - - -Bengkulu - - - - -Lampung - - - - -Kepulauan Bangka Belitung - - - - -Kepulauan Riau - - - - -

DKI Jakarta - - - - -Jawa Barat 3 499,81 5 570,66 7 135,96 6 744,36 6 733,00Jawa Tengah 6 138,36 6 481,68 7 075,63 6 585,37 6 608,78DI Yogyakarta - - - - -Jawa Timur 10 313,28 10 354,60 10 522,71 9 756,96 8 525,88Banten - - - - -

Bali 114,06 157,96 160,42 184,33 43,87Nusa Tenggara Barat 2 247,33 2 186,55 2 280,87 2 562,04 2 335,71Nusa Tenggara Timur 212,97 336,09 286,52 323,70 333,60

Kalimantan Barat - - - - -Kalimantan Tengah - - - - -Kalimantan Selatan - - - - -Kalimantan Timur - - - - -Kalimantan Utara 1 ... ... ... ... ...

Sulawesi Utara 7,00 - - - -Sulawesi Tengah 18,73 18,00 18,00 18,00 -Sulawesi Selatan 1 513,40 1 802,40 1 647,03 1 583,19 974,64Sulawesi Tenggara - - - - -Gorontalo 75,00 - - - 87,20Sulawesi Barat - - - - -

Maluku - - - - -Maluku Utara - - - - -Papua Barat - - - - -Papua - - - - -

Indonesia 24 139,94 26 975,44 29 330,15 27 897,59 25 766,13

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Jumlah Produksi/Production Number

(Ton)2011 2012 2013 2014 2015

(1) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh - 3 621,29 6 014,41 8 093,90 9 135,84Sumatera Utara - - - - -Sumatera Barat - - - - -Riau - - - - -Jambi - - - - -Sumatera Selatan - - - - -Bengkulu - - - - -Lampung - - - - -Kepulauan Bangka Belitung - - - - -Kepulauan Riau - - - - -

DKI Jakarta - - - - -Jawa Barat 228 716,60 535 249,29 221 430,12 629 403,18 760 897,25Jawa Tengah 449 835,50 645 728,28 278 131,88 633 860,13 850 556,80DI Yogyakarta - - - - -Jawa Timur 716 097,93 939 814,94 490 923,56 921 159,42 856 764,96Banten - - - - -

Bali 3 339,32 6 775,40 4 308,32 7 674,11 10 547,62Nusa Tenggara Barat 135 789,49 230 095,96 118 462,44 198 210,17 175 196,87Nusa Tenggara Timur 5 962,38 11 857,85 3 726,39 7 205,71 7 883,52


Sulawesi Utara 11,20 - - - -Sulawesi Tengah 1 338,20 1 350,00 1 251,30 1 123,58 -Sulawesi Selatan 80 820,29 99 223,09 39 359,13 96 160,99 97 117,26Sulawesi Tenggara - - - - -Gorontalo 1 875,00 - - - 709,83Sulawesi Barat - - - - -


Indonesia 1 623 785,91 2 473 716,10 1 163 607,55 2 502 891,19 2 768 809,95

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Petambak/Labors

(Orang/Person)

2011 2012 2013 2014 2015(1) (12) (13) (14) (15) (16)

Aceh - 241 715 885 1 080Sumatera Utara - - - - -Sumatera Barat - - - - -Riau - - - - -Jambi - - - - -Sumatera Selatan - - - - -Bengkulu - - - - -Lampung - - - - -Kepulauan Bangka Belitung - - - - -Kepulauan Riau - - - - -

DKI Jakarta - - - - -Jawa Barat 1 348 6 658 6 531 7 042 1 840Jawa Tengah 3 539 9 178 3 515 1 629 2 280DI Yogyakarta - - - - -Jawa Timur 4 544 8 886 10 075 3 688 6 900Banten - - - - -

Bali 352 483 588 395 570Nusa Tenggara Barat 734 2 312 2 364 2 471 5 040Nusa Tenggara Timur 1 495 1 394 1 110 1 065 1 280


Sulawesi Utara 60 - - - -Sulawesi Tengah 160 161 160 160 -Sulawesi Selatan 1 342 1 355 3 665 2 771 1 990Sulawesi Tenggara - - - - -Gorontalo 65 - - - 70Sulawesi Barat - - - - -


Indonesia 13 639 30 668 28 723 20 106 21 050

Catatan/Note : 1 Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur/Data were included in Kalimantan TImur ProvinceData masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan dan Perikananbelum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry of MarineAffairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2017 yet

Sumber/Source : Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2016, Kementerian Kelautan dan PerikananMarine and Fisheries in Figures 2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.28

Jumlah Desa Tepi Laut menurut Keberadaan Permukiman di Bantaran Sungai, di Bawah Saluran Udara

Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)/SUTT/SUTTAS, dan Permukiman Kumuh, 2018

Number of Seaside Villages by Availability of Settlement on River Bank, Below Extra High Voltage Air

Channel, and Slum Settlement, 2018

Provinsi

Province

Pemukiman di/Settlement on

Bantaran/Tepi Sungai/The River BankBawah SUTET/SUTT/SUTTAS

Below the Extra High Voltage Air Channel

Ada

Available

Tidak Ada

Not Available

Tidak Ada

Sungai

No River

Ada

Available

Tidak Ada

Not Available

Tidak Ada

SUTET/

SUTT/

SUTTAS

No the Extra

High Voltage

Air (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Bali 44 97 34 32 19 124 Nusa Tenggara Barat 30 220 47 20 20 257 Nusa Tenggara Timur 83 367 577 4 8 1 006




Indonesia 2 227 5 536 5 113 345 368 12 144

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Permukiman Kumuh/Slum Settlement

Ada

Available

Tidak Ada

Not Available

(1) (2) (3)

Aceh 41 682 Sumatera Utara 45 378 Sumatera Barat 25 107 Riau 19 235 Jambi 2 26 Sumatera Selatan 3 22 Bengkulu 11 173 Lampung 27 204 Kepulauan Bangka Belitung 18 142 Kepulauan Riau 58 297

DKI Jakarta 9 6 Jawa Barat 47 174 Jawa Tengah 64 291 DI Yogyakarta 0 33 Jawa Timur 51 604 Banten 43 90

Bali 14 161 Nusa Tenggara Barat 38 259 Nusa Tenggara Timur 32 986

Kalimantan Barat 14 144 Kalimantan Tengah 4 41 Kalimantan Selatan 18 147 Kalimantan Timur 36 120 Kalimantan Utara 9 47

Sulawesi Utara 43 740 Sulawesi Tengah 48 963 Sulawesi Selatan 93 434 Sulawesi Tenggara 43 911 Gorontalo 13 188 Sulawesi Barat 5 147

Maluku 74 990 Maluku Utara 71 863 Papua Barat 23 549 Papua 29 633


Sumber/Source : Diolah dari Hasil PODES 2018, Badan Pusat StatistikBased on 2018 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS-Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.29

Persentase Keluarga pada Desa Tepi Laut menurut Provinsi dan Pengguna Listrik, 2018

Percentage of Families on Seaside Villages by Province and Power Electricity Users, 2018

Provinsi

Province

PLN

PLN

Non-PLN

Non-PLN

Tanpa Listrik

Without Electricity(1) (2) (3) (4)

Aceh 98,59 0,37 1,04Sumatera Utara 90,41 3,80 6,70Sumatera Barat 89,48 4,41 6,11Riau 74,21 21,90 4,99Jambi 72,92 17,90 9,18Sumatera Selatan 22,24 60,38 17,38Bengkulu 96,49 2,45 0,80Lampung 84,82 10,27 4,91Kepulauan Bangka Belitung 98,86 0,88 0,26Kepulauan Riau 92,17 6,93 0,90

DKI Jakarta 100,00 0,00 0,00Jawa Barat 99,19 0,59 0,22Jawa Tengah 99,59 0,24 0,15DI Yogyakarta 99,49 0,00 0,51Jawa Timur 93,92 5,52 0,56Banten 98,16 0,78 1,06

Bali 99,69 0,00 0,31Nusa Tenggara Barat 95,73 2,07 2,20Nusa Tenggara Timur 69,42 10,36 20,22

Kalimantan Barat 94,22 3,79 1,99Kalimantan Tengah 69,60 21,31 9,09Kalimantan Selatan 87,35 9,27 3,38Kalimantan Timur 89,46 8,82 2,04Kalimantan Utara 89,14 9,32 1,55

Sulawesi Utara 95,18 2,29 2,53Sulawesi Tengah 85,13 7,46 7,61Sulawesi Selatan 90,48 7,54 1,98Sulawesi Tenggara 87,24 8,61 4,16Gorontalo 93,64 2,55 3,81Sulawesi Barat 89,48 6,72 3,80

Maluku 83,38 7,89 8,68Maluku Utara 76,14 14,25 9,71Papua Barat 77,22 16,91 5,87Papua 78,95 12,73 8,29

Indonesia 90,45 5,88 3,73


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.30

Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi, Tempat Buang Air Besar, dan Tempat/Saluran Pembuangan

Limbah Cair/Air Kotor Sebagian Besar Keluarga, 2018

Number of Seaside Villages by Province, Type of Toilet Facility, and Type of Drain/Area Liquid Waste

Disposal by Most of Families, 2018

Provinsi

Province

Tempat Buang Air Besar

Type of Toilet Facility

Tempat/Saluran Pembuangan Limbah Cair/Air Kotor

Type of Drain/Area Liquid Waste Disposal

A B C D E F G H I(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 597 26 24 76 130 331 39 223 0 Sumatera Utara 300 15 33 75 25 80 111 204 3 Sumatera Barat 121 0 1 10 19 41 13 58 1 Riau 252 2 0 0 18 81 25 130 0 Jambi 28 0 0 0 0 0 17 11 0 Sumatera Selatan 15 6 1 3 0 0 21 4 0 Bengkulu 182 0 1 1 32 28 7 117 0 Lampung 215 0 0 16 26 84 30 91 0 Kepulauan Bangka Belitung 159 0 0 1 34 42 1 83 0 Kepulauan Riau 349 4 1 1 38 85 144 86 2

DKI Jakarta 15 0 0 0 5 8 1 0 1 Jawa Barat 198 11 7 5 42 94 41 40 4 Jawa Tengah 351 0 2 2 52 167 31 104 1 DI Yogyakarta 33 0 0 0 15 0 0 18 0 Jawa Timur 573 34 4 44 150 167 30 308 0 Banten 108 4 2 19 13 72 15 32 1

Bali 174 0 0 1 54 80 1 39 1 Nusa Tenggara Barat 269 4 9 15 68 134 8 87 0 Nusa Tenggara Timur 950 12 8 48 113 35 6 855 9

Kalimantan Barat 152 3 0 3 24 32 28 74 0 Kalimantan Tengah 32 7 5 1 0 1 20 24 0 Kalimantan Selatan 147 10 6 2 17 24 24 100 0 Kalimantan Timur 153 0 2 1 25 53 28 49 1 Kalimantan Utara 55 1 0 0 1 27 6 22 0

Sulawesi Utara 686 19 59 19 71 297 26 384 5 Sulawesi Tengah 897 7 37 70 147 323 123 417 1 Sulawesi Selatan 494 1 15 17 50 212 30 234 1 Sulawesi Tenggara 856 16 18 64 136 162 96 557 3 Gorontalo 137 18 34 12 20 54 9 118 0 Sulawesi Barat 136 5 2 9 9 74 7 61 1

Maluku 708 33 166 157 115 151 71 717 10 Maluku Utara 612 32 232 58 69 319 71 460 15 Papua Barat 341 67 127 37 32 106 81 353 0 Papua 523 41 34 64 34 102 113 411 2

Indonesia 10 818 378 830 831 1 584 3 466 1 274 6 471 62

Catatan/Note : A. Jamban Sendiri/Private Toilet E. Lubang Resapan/Infiltration HoleB. Jamban Bersama/Shared Toilet F. Drainase (got/selokan)/Drainage (Drains/Gullies)C. Jamban Umum/Public Toilet G. Sungai/Saluran Irigasi/Danau/Laut/River/Irrigation Canals/Lake/SeaD. Bukan Jamban/No Toilet Facility H. Dalam Lubang/Tanah Terbuka/In Hole/Open Area

I. Lainnya/OthersSumber/Source : Diolah dari Hasil PODES 2018, Badan Pusat Statistik

Based on 2018 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.31

Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi, Sumber Air Minum, dan Jenis Bahan Bakar untuk Memasak

Sebagian Besar Keluarga, 2018

Number of Seaside Villages by Province, Main Source of Drinking Water, and Type of Cooking Fuel

Most of Families, 2018

Provinsi

Province

Sumber Air Minum Utama

Main Source of Drinking Water

Air kemasan

Bottled Water

Ledeng dengan meteran

(PAM/PDAM)

Piped with Installation/

Piped Into Dwelling

(Water Company

(PAM)/Regional Water

Company (PDAM))

Ledeng Tanpa

Meteran

Piped without

Installation

Sumur Bor/Pompa

Tube Well/Borehole

(1) (2) (3) (4) (5)







Indonesia 2 693 1 308 590 1 100

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Sumber Air Minum Utama

Main Source of Drinking Water

Sumur

Wells

Mata Air

Wellspring

Sungai/Danau/

Kolam

River/Lake/Pool

Air Hujan

Rain water

Lainnya

Others

(1) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 214 19 5 8 0Sumatera Utara 169 60 7 26 0 Sumatera Barat 32 10 3 6 0 Riau 10 0 0 200 0 Jambi 0 0 0 25 0 Sumatera Selatan 1 0 1 19 0 Bengkulu 123 2 0 0 0 Lampung 123 34 0 0 0 Kepulauan Bangka Belitung 49 0 0 0 0 Kepulauan Riau 131 48 0 2 0

DKI Jakarta 0 0 0 0 0 Jawa Barat 46 7 1 0 0 Jawa Tengah 62 6 1 6 0 DI Yogyakarta 8 1 0 12 0 Jawa Timur 222 65 1 2 0Banten 27 9 3 0 2


Kalimantan Barat 19 12 1 117 0 Kalimantan Tengah 5 0 5 18 0 Kalimantan Selatan 76 5 18 2 0 Kalimantan Timur 15 3 5 10 0Kalimantan Utara 1 2 0 16 0



Indonesia 3 580 2 365 298 915 10

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Jenis Bahan Bakar Memasak

Type of Cooking Fuel

Gas Kota

City Gas

LPG 3 kg

LPG/Gas 3

kgs

LPG lebih

dari 3 kg

LPG/Gas

more than

3 kgs

Minyak Tanah

Kerosene

Kayu Bakar

Firewood

Lainnya

Others

(1) (11) (12) (13) (14) (15) (16)







Indonesia 14 5 654 442 1 710 5 030 9


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.32

Jumlah Desa Tepi Laut yang mempunyai Fasilitas Pendidikan menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan,

2018

Number of Seaside Villages Having Education Facility by Province and Type of Education Level, 2018

Provinsi

Province

TK/RA/BA

Kindergaten

SD/MI

Primary School(s)

SMP/MTs

Junior High School(s)Negeri

Goverment

Swasta

Private

Negeri

Goverment

Swasta

Private

Negeri

Goverment

Swasta

Private(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)







Indonesia 1 647 6 586 10 068 3 809 4 497 2 541

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

SMU/MA

Senior High School(s)

SMK

Vocational High School(s)

Akademi/Perguruan Tinggi

Academy/College(s)Negeri

Goverment

Swasta

Private

Negeri

Goverment

Swasta

Private

Negeri

Goverment

Swasta

Private(1) (8) (9) (10) (11) (12) (13)







Indonesia 1 583 1 368 795 685 125 293

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Sekolah Luar Biasa (SLB)

Special School(s)

Pondok

Pesantren

Madrasah

Diniyah

Seminari/

Sejenisnya

Seminary (ies)Negeri

Goverment

Swasta

Private

Swasta

Private

Swasta

Private

Swasta

Private(1) (14) (15) (16) (17) (18)


DKI Jakarta 0 2 3 10 0 Jawa Barat 1 1 95 168 0 Jawa Tengah 0 2 117 209 1 DI Yogyakarta 0 2 7 1 0 Jawa Timur 7 14 319 478 2Banten 0 5 89 113 0





Indonesia 89 94 1 290 2 030 26

Sumber/Source : Diolah dari Hasil PODES 2018, Badan Pusat Statistik Based on 2018 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.33

Jumlah Desa Tepi Laut yang Mempunyai Sarana Kesehatan menurut Provinsi dan Jenis Sarana

Kesehatan, 2018

Number of Seaside Villages Having Health Facility by Province and Type of Health Facility, 2018

Provinsi

Province

Rumah

Sakit

Hospital(s)

Rumah

Sakit

Bersalin

(Tanpa

Rumah

Bersalin)

Maternity

Hospital(s)

(without

maternity

home)

Puskesmas

dengan

Rawat Inap

Public

Health

Center(s)

with

Inpatient

Puskesmas

Tanpa

Rawat Inap

Public

Health

Center(s)

without

Inpatient

Puskesmas

Pembantu

Subsidiary

of Health

Center(s)

Poliklinik/

Balai

Pengobatan

Polyclinic(s)/

Medical

Center(s)

Praktek

Dokter

Physician

(s)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Aceh 8 0 39 33 217 30 51Sumatera Utara 13 0 28 31 136 45 49 Sumatera Barat 3 3 17 14 69 9 26 Riau 5 0 23 17 106 16 38 Jambi 0 0 4 3 17 0 4 Sumatera Selatan 0 0 0 2 6 0 1 Bengkulu 5 1 9 12 55 5 30 Lampung 1 2 15 15 82 17 33 Kepulauan Bangka Belitung 6 0 17 12 68 8 41 Kepulauan Riau 14 4 46 35 209 50 75






Indonesia 276 52 1 121 994 4 757 721 1 621

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Rumah

Bersalin

Maternity

Home

Tempat

Praktek

Bidan

Mildwife

(s)

Poskesdes

Vollage

Health

Post(s)

Polindes

Village

Maternity

Post(s)

Posyandu

Integrated

Health

Post(s)

Apotek

Pharmacy

(ies)

Toko

Khusus

Obat/Jamu

Traditional

Drugstore

(s)(1) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Aceh 25 136 199 206 715 53 46 Sumatera Utara 30 158 112 29 365 38 41 Sumatera Barat 9 78 90 30 132 25 25 Riau 17 75 108 76 253 36 38 Jambi 0 12 7 14 28 0 3 Sumatera Selatan 5 19 23 7 25 1 3 Bengkulu 3 81 35 20 183 30 12 Lampung 33 170 121 0 231 25 17 Kepulauan Bangka Belitung 4 72 126 27 160 21 20 Kepulauan Riau 16 101 118 132 354 61 60


Bali 12 150 89 1 175 68 39 Nusa Tenggara Barat 2 76 193 54 296 44 8 Nusa Tenggara Timur 10 35 277 288 1 010 68 11



Maluku 18 56 211 75 1 033 52 38 Maluku Utara 9 42 163 392 913 51 12 Papua Barat 4 7 10 68 510 35 9 Papua 6 16 38 35 603 32 4

Indonesia 444 3 108 4 381 2 730 12 567 1 425 1 142

Sumber/Source : Diolah dari Hasil PODES 2018, Badan Pusat StatistikBased on 2018 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS - Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.34

Banyaknya Desa di Tepi Laut menurut Keberadaan Tenaga Kesehatan dan Dukun Bayi Yang Tinggal di

Desa, 2018

Number of Seaside Villages by Availability of Health Practitioner and Traditional Birth Attendant

Who Live in Village, 2018

Provinsi

Province

Dokter

Pria

Male

Doctor

Dokter

Wanita

Female

Doctor

Dokter Gigi

Dentist

Bidan

Midwife

Lainnya

Other Health

Practitioner

Dukun

Bayi

Traditional

Birth

Attendant(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)







Indonesia 1 462 1 541 857 10 004 7 886 9 289

Sumber/Source : Diolah dari Hasil PODES 2018, Badan Pusat StatistikBased on 2018 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS - Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.35

Banyaknya Desa Tepi Laut menurut Keberadaan Warga Peserta BPJS Kesehatan (JKN) dan Warga

Penerima Surat Keterangan Tidak Mampu, 2018

Number Of Seaside Villages By Presence Of People Who Member of JKN, and People Who Received

Poor Certificate, 2018

Provinsi

Province

Peserta BPJS Kesehatan (JKN)

Member of JKN

Penerima Surat

Keterangan Tidak Mampu

People Who Received Poor

Certificate(1) (2) (3)




Kalimantan Barat 154 150 Kalimantan Tengah 40 40 Kalimantan Selatan 165 164Kalimantan Timur 151 122 Kalimantan Utara 56 51



Indonesia 12 246 11 355


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.36

Banyaknya Desa Tepi Laut menurut Keberadaan Penderita Gizi Buruk dan Orang yang Dipasung, 2018

Number of Seaside Villages by Presence of Malnutrition and Deprived People, 2018

Provinsi

Province

Penderita Gizi Buruk

Malnutrition

Orang yang Dipasung

Deprived People(1) (2) (3)




Kalimantan Barat 17 6 Kalimantan Tengah 2 1 Kalimantan Selatan 5 14Kalimantan Timur 21 3 Kalimantan Utara 6 3



Indonesia 2 124 709


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.37

Jumlah Desa Tepi Laut yang Mempunyai Sarana Perdagangan dan Hotel menurut Provinsi, 2018

Number of Seaside Villages Having Trade Facility and Hotel by Province, 2018

Provinsi

Province

Mini Market

Mini

Market(s)

Restoran/

Rumah Makan

Restaurant(s)/

Food Stall(s)

Warung/

Kedai

Makanan

Minuman

Food &

Beverage

Store(s)

Toko/Warung

Kelontongan

Grocery

Store(s)

Hotel

Hotel(s)

Penginapan

Inn(s)/

Motel(s)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)







Indonesia 1 620 1 364 6 260 11 845 841 1 471


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.38

Jumlah Desa Tepi Laut menurut Provinsi dan Sarana dan Prasarana Transportasi Antardesa, 2018

Number of Seaside Villages by Province and Transportation Facilities between Village, 2018

Provinsi

Province

Lalu Lintas Dari Dan Ke Desa

Traffic Facility From One Village To Another

Keberadaan Angkutan Umum

Public Transportation Facilities

Darat

Land

Air

Sea

Darat dan Air

Land and Sea

Ada/Yes

Tidak Ada

No

Dengan

Trayek Tetap

With

Permanent

Route

Tanpa Trayek

Tetap

Without

Permanent

Route(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 698 5 20 229 268 226Sumatera Utara 334 14 75 132 144 147 Sumatera Barat 95 3 34 59 42 31 Riau 125 11 118 95 53 106 Jambi 8 4 16 10 7 11 Sumatera Selatan 1 12 12 6 14 5 Bengkulu 182 0 2 62 84 38Lampung 195 4 32 128 87 16 Kepulauan Bangka Belitung 140 5 15 97 14 49 Kepulauan Riau 160 45 150 152 87 116






Indonesia 9 563 1 005 2 289 6 287 3 748 2 822


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.39

Jumlah Desa Tepi Laut yang Mempunyai Sarana Komunikasi menurut Provinsi dan Jenis Sarana

Komunikasi, 2018

Number of Seaside Villages Having Communication Facilities by Province and Type of Communication

Facility, 2018

Provinsi

Province

Keluarga yang Berlangganan

Telepon Kabel

Families who Subscription

telephone cables

Menara Telepon Seluler

Base Transceiver Station

(BTS)

Warung Internet

Internet Cafe

(1) (2) (3) (4)

Aceh 39 223 74 Sumatera Utara 28 151 100 Sumatera Barat 30 87 68 Riau 9 154 56 Jambi 0 11 2 Sumatera Selatan 0 7 1 Bengkulu 28 60 43 Lampung 17 96 27 Kepulauan Bangka Belitung 12 139 34 Kepulauan Riau 58 214 77

DKI Jakarta 9 14 10 Jawa Barat 47 158 101 Jawa Tengah 97 208 107 DI Yogyakarta 2 24 7 Jawa Timur 155 361 215 Banten 19 112 57

Bali 88 136 82 Nusa Tenggara Barat 19 205 54 Nusa Tenggara Timur 32 332 71

Kalimantan Barat 13 102 43 Kalimantan Tengah 1 18 3 Kalimantan Selatan 13 88 16 Kalimantan Timur 34 101 42 Kalimantan Utara 2 42 14

Sulawesi Utara 48 211 67 Sulawesi Tengah 49 314 78 Sulawesi Selatan 36 269 101 Sulawesi Tenggara 35 217 64 Gorontalo 0 59 14 Sulawesi Barat 6 77 18

Maluku 37 353 82 Maluku Utara 30 229 67 Papua Barat 7 99 27 Papua 15 105 27

Indonesia 1 015 4 976 1 849

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Kantor Pos/Pos Pembantu/

Rumah Pos

Post Office/Post Office

Assistant

Pos Keliling

Roving Post

Jasa Ekspedisi Swasta

Private expedition Service

(1) (5) (6) (7)

Aceh 48 84 48 Sumatera Utara 25 35 25 Sumatera Barat 21 13 21 Riau 22 40 22 Jambi 4 4 4 Sumatera Selatan 1 0 1 Bengkulu 26 6 26 Lampung 10 5 10 Kepulauan Bangka Belitung 22 16 22 Kepulauan Riau 52 20 52

DKI Jakarta 10 4 10 Jawa Barat 37 75 37 Jawa Tengah 36 85 36 DI Yogyakarta 3 9 3 Jawa Timur 109 227 109 Banten 17 39 17


Kalimantan Barat 18 13 18 Kalimantan Tengah 1 1 1 Kalimantan Selatan 9 22 9 Kalimantan Timur 25 31 25 Kalimantan Utara 11 18 11

Sulawesi Utara 46 161 46 Sulawesi Tengah 39 14 39 Sulawesi Selatan 26 76 26 Sulawesi Tenggara 37 15 37 Gorontalo 3 0 3 Sulawesi Barat 11 29 11

Maluku 45 38 45 Maluku Utara 38 1 38 Papua Barat 18 16 18 Papua 38 31 38

Indonesia 932 1 331 932

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Program/Siaran televisi dapat diterima

Television broadcast/program can be receivedTVRI

TVRI

TVRI daerah

TVRI Region

TVRI swasta

TVRI Private

TV Luar Negeri

TVRI Foreign(1) (8) (9) (10) (11)


DKI Jakarta 15 15 15 15 Jawa Barat 221 221 221 210 Jawa Tengah 355 350 355 341 DI Yogyakarta 33 33 33 26 Jawa Timur 653 605 654 590Banten 132 126 133 104


Kalimantan Barat 156 150 158 144 Kalimantan Tengah 45 41 44 44 Kalimantan Selatan 150 120 165 156Kalimantan Timur 146 112 149 141 Kalimantan Utara 55 39 56 54



Indonesia 12 320 8 236 12 304 11 060


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.40

Banyaknya Desa Tepi Laut menurut Keberadaan Base Transceiver Station (BTS) dan Sinyal Telepon

Seluler, 2018

Number of Villages by Existence of Base Transceiver Station (BTS) and Cellular Phone Signal, 2018

Provinsi

Province

Keberadaan BTS

The Existence of BTS

Kekuatan Sinyal Telepon Seluler

The Strenght of Cellular Phone SignalJumlah

TotalAda

Exist

Tidak Ada

Not Exist

Kuat

Strong

Lemah

Weak

Tidak Ada

No Signal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Bali 39 136 167 7 1 175 Nusa Tenggara Barat 92 205 223 67 7 297 Nusa Tenggara Timur 688 332 564 372 84 1 020


Sulawesi Utara 572 211 470 252 61 783 Sulawesi Tengah 697 314 619 297 95 1 011 Sulawesi Selatan 258 269 411 96 20 527 Sulawesi Tenggara 737 217 594 321 39 954 Gorontalo 142 59 132 61 8 201 Sulawesi Barat 75 77 117 32 3 152


Indonesia 7 883 4 976 7 755 3 958 1 146 12 859


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.41

Banyaknya Desa Tepi Laut menurut Keberadaan dan Jenis Industri Kecil dan Mikro , 2018

Number of Seaside Villages by Availability and Type of Small and Micro Industry, 2018

Provinsi

Province

Industri

dari Kulit

Leather

Industry

Industri

dari Kayu

Wood

Industry

Industri Logam Mulia

dan

Bahan dari Logam

Precious Metals/

Metal

Industry

Industri

Anyaman

Cane Work

Industry

(1) (2) (3) (4) (5)







Indonesia 185 5 608 907 2 484

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Industri Gerabah/

Keramik/Batu

Ceramic Industry

Industri

dari Kain/Tenun

Clothes/Weaving

Industry

Industri Makanan dan

Minuman

Food and Beverage

Industry

Industri

Lainnya

Other

Industry(1) (6) (7) (8) (9)







Indonesia 2 104 2 327 5 845 1 554


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.42

Jumlah Lulusan Sekolah Perikanan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan menurut Provinsi dan

Nama Sekolah, 2012-2016

Number of Fishery School Alumni in Ministry of Marine Affairs and Fisheries by Province and Name of

School, 2012-2016

Provinsi

Province

Nama Sekolah

Name of School

Tahun Lulus/Graduation Year2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Sekolah Tinggi Perikanan (STP) 342 334 320 386 462

DKI Jakarta Sekolah Tinggi Perikanan 342 334 320 386 462

Politeknik Kelautan Perikanan 246 232 310 341 328

Jawa Timur Politeknik KP Sidoarjo 80 97 121 137 139

Sulawesi Utara Politeknik KP Bitung 88 64 103 117 102

Papua Barat Politeknik KP Sorong 78 71 86 87 87

Sekolah Umum Perikanan Menengah (SUPM) 790 829 1 035 1 042 1 140

Aceh SUPM Lodong 86 96 124 102 136

Sumatera Barat SUPM Pariaman 76 97 127 104 88

Lampung SUPM Kota Agung 73 79 123 121 135

Jawa Tengah SUPM Tegal 130 144 175 147 158

Nusa Tenggara Timur SUPM Tegal di Kupang 41 36 32 57 137

Kalimantan Barat SUPM Pontianak 97 82 117 138 186

Sulawesi Selatan SUPM Bone 99 108 132 143 122

Maluku SUPM Waeheru 92 87 115 117 109

Papua Barat SUPM Sorong 96 100 90 113 69

INDONESIA 1 378 1 395 1 665 1 769 1 930

Catatan/Note : Data masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan dan Perikananbelum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry of MarineAffairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2017 yet


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table2.43

Jumlah Peneliti Kementerian Kelautan dan Perikanan menurut Satuan Kerja Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan, 2012-2016

Number of Ministry of Marine Affairs and Fisheries Researchers by working unit and Laboratory by

Each Work Unit of Agency of Marine and Fisheries Research, 2012-2016

Unit Kerja

Work Unit

Jumlah Peneliti/Number of Researchers2012 2013 2014 2015 2016 *)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sekretariat/Balitbang KP 0 0 1 0 1 Puslitbangkan 53 60 59 54 63 P3SDLP 54 62 64 60 64 LPSDKP Bungus 2 4 4 5 4 BBPPBL Gondol 43 43 43 41 42 P3DSPBKP 53 58 58 59 55 LPPMPHP Bantul 4 7 7 7 9 PPSEKP 35 39 42 41 43 BPPBAP Maros 53 51 55 54 52 BPPBAT Bogor 23 26 30 36 37 BPPL Jakarta 26 29 32 32 31 BPPPU Palembang 26 32 29 29 29 BPPBIH Depok 17 25 26 27 28 BPPKSDI Jatiluhur 14 19 19 19 19 BPOL Perancak 10 14 17 18 18 BPPI Sukamandi 12 18 24 23 23 LPPT Benoa 1 4 8 9 9 LPTK Wakatobi 2 2 1 1 1 LPPBRL Gorontalo 1 4 4 4 4 Tugas Diluar Balitbang KP 4 6 6 8 8

Jumlah/Total 433 503 529 527 540

Catatan/Note : *) Data hingga Desember 2016/Data until December 2016Sekretariat/Balitbang KP : Badan Penelitian dan Pengembangan KPPuslitbangkan : Pusat Penelitian dan Pengembangan PerikananP3SDLP : Pusat Penelitlan dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan PeslslrLPSDKP: Loka Penelitian Sumber daya dan Kerentanan PesisirBBPPBL : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidya LautP3DSBKP : Pusat Penelitian dan Pengembangan Daya Saing Produk dan Bioteknologi KPLPPMPHP : Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil PerikananPPSEKP : Pusat Peneiltian Sosial Ekonomi KPBPPBAP : Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air PayauBPPBAT : Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air TawarBPPL : Balai Penelitian Perikanan LautBPPPU : Balai Penelitian Perikanan Perairan UmumBPPBIH : Balai Penelltlan dan Pengembangan Budidaya lkan HlasBPPKSDI : Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber daya IkanBPOL : Balai Penelitian dan Obeservasi LautBPPI : Balai Penelitian Pemuliaan lkanLPPT : Loka Penelitian Perikanan TunaLPTK : Loka Perekayasaan Teknologi KelautanLPPBRL : Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput LautData masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan dan Perikananbelum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry of MarineAffairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2017 yet

Sumber/Source : Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2016, Kementerian Kelautan dan PerikananMarine and Fisheries in Figures 2016, Ministry of Marine and Fishery

https:

//www.b

ps.go.id

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table3.1

Luas Lahan dan Produksi Budidaya Tambak dan Laut menurut Provinsi, 2016 (Ton)

Area and Production of Brackishwater Pond and Mariculture by Province, 2016 (Tonnes)

Provinsi

Province

Budidaya Tambak

Brackishwater Pond Culture

Budidaya Laut

MaricultureLuas Lahan

Area

Produksi

Production

Luas Lahan

Area

Produksi

Production(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 53 393 56 401 36 275 Sumatera Utara 6 499 46 026 131 2 990 Sumatera Barat 17 124 3 310 Riau 1 572 1 031 30 689 Jambi 405 716 0 0Sumatera Selatan 30 667 47 188 0 0Bengkulu 390 6 222 20 64 Lampung 38 802 62 605 793 3 699 Kepulauan Bangka Belitung 139 1 912 203 1 013 Kepulauan Riau 94 31 137 68 693

DKI Jakarta 387 3 048 73 1 024 Jawa Barat 57 735 382 670 298 8 523 Jawa Tengah 47 464 267 059 16 1 432 DI Yogyakarta 112 2 787 0 0Jawa Timur 51 778 223 817 130 630 640 819 Banten 10 351 64 615 970 26 812

Bali 199 5 322 532 101 706 Nusa Tenggara Barat 8 133 157 526 18 417 1 002 295 Nusa Tenggara Timur 977 3 087 11 068 1 854 585

Kalimantan Barat 8 608 19 762 3 38 Kalimantan Tengah 6 276 12 472 15 364 Kalimantan Selatan 17 032 44 333 224 675 Kalimantan Timur 22 566 66 579 241 5 712 Kalimantan Utara 73 416 4 552 2 290 523 749

Sulawesi Utara 299 1 108 1 680 220 519 Sulawesi Tengah 8 290 123 209 25 163 1 210 645 Sulawesi Selatan 111 039 1 258 649 46 356 2 287 947 Sulawesi Tenggara 24 370 77 644 18 451 831 026 Gorontalo 7 906 16 812 447 10 380 Sulawesi Barat 15 595 47 708 2 502 72 464

Maluku 406 5 239 10 877 599 346 Maluku Utara 121 407 5 719 244 029 Papua Barat 110 458 1 586 51 121 Papua 761 1 346 9 112

Indonesia 605 909 3 012 467 276 500 9 773 055

Sumber/Source : Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesian Aquaculture Statistics 2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table3.2

Jumlah Benih Ikan yang Ditebar menurut Jenis Budidaya dan Provinsi, 2015-2016

Number of Fish Seeds by Type of Culture and Province, 2015-2016

Provinsi

Province

Budidaya Laut

Mariculture

Budidaya Tambak


Budidaya Kolam

Freshwater Pond Culture2015 2016 2015 2016 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 397 731 800 114 1 351 534 123 440 141 372 Sumatera Utara 10 915 7 665 1 383 065 2 335 054 471 449 572 787 Sumatera Barat 657 759 2 207 1 740 1 109 244 1 404 171 Riau 12 803 3 485 10 671 281 863 296 274 Jambi 0 0 4 182 5 184 144 501 160 982 Sumatera Selatan 0 0 2 952 912 2 203 641 1 499 264 1 213 313 Bengkulu 0 0 368 207 365 827 320 076 396 002 Lampung 323 331 2 813 495 3 526 043 319 110 456 684 Kepulauan Bangka Belitung 386 282 66 121 103 782 7 661 4 166 Kepulauan Riau 14 942 6 931 343 689 122 081 94 169

DKI Jakarta 2 459 477 16 984 22 922 35 957 14 737 Jawa Barat 9 32 6 666 132 7 013 638 3 772 357 4 116 647 Jawa Tengah 49 496 2 009 271 2 592 036 1 390 033 1 555 743 DI Yogyakarta 0 0 210 301 174 174 464 510 514 756 Jawa Timur 441 531 4 650 712 5 061 285 1 809 872 2 011 206 Banten 29 40 200 864 214 459 136 381 123 515

Bali 1 815 2 111 202 926 332 384 55 697 51 088 Nusa Tenggara Barat 1 358 1 629 5 727 101 7 300 523 119 996 103 282 Nusa Tenggara Timur 39 31 17 382 15 310 12 395 12 829

Kalimantan Barat 33 33 326 534 329 587 123 980 108 689 Kalimantan Tengah 0 0 63 425 68 033 107 286 135 644 Kalimantan Selatan 80 173 538 890 1 107 101 203 890 270 013 Kalimantan Timur 1 296 987 1 495 291 2 001 670 18 119 26 621 Kalimantan Utara 2 0 69 203 60 553 2 492 28 323

Sulawesi Utara 5 636 49 328 26 868 13 003 341 466 628 437 Sulawesi Tengah 2 314 12 564 635 491 997 713 43 874 39 111 Sulawesi Selatan 3 140 2 776 2 167 899 2 461 044 58 688 74 458 Sulawesi Tenggara 1 186 1 165 2 115 799 2 128 111 16 088 24 667 Gorontalo 343 1 629 232 617 183 385 30 597 39 218 Sulawesi Barat 0 0 846 066 1 264 190 11 856 25 587

Maluku 12 871 5 570 646 502 308 085 1 069 1 291 Maluku Utara 402 2 306 1 841 4 697 1 696 5 223 Papua Barat 2 131 3 635 2 841 3 131 11 387 22 743 Papua 178 43 7 696 6 567 44 182 28 305

Indonesia 63 443 103 058 37 272 767 43 567 767 13 212 557 14 702 056

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Budidaya Karamba

Cage Culture

Budidaya Jaring Apung

Floating Net Culture2015 2016 2015 2016

(1) (8) (9) (10) (11)

Aceh 0 0 1 561 2 539 Sumatera Utara 8 851 1 225 362 368 317 871 Sumatera Barat 31 003 22 164 388 105 230 840 Riau 24 702 32 316 142 523 133 660 Jambi 441 445 55 431 62 520 Sumatera Selatan 262 382 199 674 51 228 33 539 Bengkulu 7 404 2 823 16 336 20 225 Lampung 1 835 3 264 18 786 35 971 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 3 0Kepulauan Riau 0 0 0 0

DKI Jakarta 0 0 0 0Jawa Barat 1 296 1 019 1 016 235 1 024 777 Jawa Tengah 6 211 8 510 228 983 307 659 DI Yogyakarta 180 197 1 13 Jawa Timur 7 079 9 756 57 641 15 990 Banten 337 351 6 606 5 566

Bali 0 0 24 004 22 097 Nusa Tenggara Barat 8 628 15 879 4 247 6 682 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0

Kalimantan Barat 112 068 142 410 21 267 24 556 Kalimantan Tengah 109 529 118 101 1 282 1 360 Kalimantan Selatan 129 596 169 805 39 402 40 828 Kalimantan Timur 139 820 162 030 5 4 Kalimantan Utara 0 0 0 0

Sulawesi Utara 1 620 1 445 184 041 277 668 Sulawesi Tengah 99 611 311 331 Sulawesi Selatan 2 649 2 828 0 0Sulawesi Tenggara 0 0 0 0Gorontalo 98 21 23 596 31 091 Sulawesi Barat 0 0 0 0

Maluku 0 0 0 0Maluku Utara 0 0 151 421 Papua Barat 0 0 44 30 Papua 0 0 7 625 3 119

Indonesia 855 828 894 874 2 651 782 2 599 359

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Budidaya Jaring Tancap

Pen Culture

Budidaya Jaring Minapadi

Paddy Field Culture2015 2016 2015 2016

(1) (8) (9) (10) (11)

Aceh 3 563 6 542 13 363 15 708 Sumatera Utara 7 35 50 513 20 547 Sumatera Barat 7 766 8 829 45 009 31 747 Riau 1 048 847 15 0Jambi 172 46 84 83 Sumatera Selatan 87 297 66 083 61 571 71 677 Bengkulu 15 466 15 160 28 837 17 652 Lampung 0 19 283 557 Kepulauan Bangka Belitung 2 352 12 243 0 0Kepulauan Riau 0 0 0 0

DKI Jakarta 0 0 0 0Jawa Barat 0 0 197 195 206 122 Jawa Tengah 0 18 25 946 37 228 DI Yogyakarta 0 0 1 156 1 346 Jawa Timur 0 38 333 880 454 1 319 649 Banten 0 80 3 555 150

Bali 0 0 1 414 4 185 Nusa Tenggara Barat 0 0 4 478 3 420 Nusa Tenggara Timur 0 0 4 018 881

Kalimantan Barat 8 465 6 971 0 0Kalimantan Tengah 0 0 0 3 Kalimantan Selatan 3 164 5 788 3 387 4 537 Kalimantan Timur 0 0 43 0Kalimantan Utara 0 0 0 0

Sulawesi Utara 9 458 9 166 92 793 175 000 Sulawesi Tengah 2 148 2 260 95 145 Sulawesi Selatan 0 0 31 026 35 171 Sulawesi Tenggara 0 36 0 0Gorontalo 21 892 12 871 19 20 Sulawesi Barat 0 0 9 091 15 416

Maluku 0 0 0 0Maluku Utara 0 0 0 0Papua Barat 0 0 0 0Papua 0 0 0 0

Indonesia 162 798 185 328 1 454 345 1 961 243

Sumber/Source : Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2015-2016, Kementerian Kelautan dan PerikananIndonesian Aquaculture Statistics 2015-2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table3.3

Jumlah Pakan yang Ditebar menurut Jenis Budidaya dan Provinsi, 2015-2016

Number of Feed by Type of Culture and Province, 2015-2016

Provinsi

Province

Budidaya Laut

Mariculture

Budidaya Tambak


Budidaya Kolam

Freshwater Pond Culture2015 2016 2015 2016 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 0 41 323 720 336 13 078 20 700 362 Sumatera Utara 173 383 13 042 158 486 29 791 55 220 862 928 Sumatera Barat 310 802 76 185 28 290 64 496 759 440 Riau 10 22 401 270 110 3 810 794 23 492 Jambi 0 0 325 208 34 179 85 521 Sumatera Selatan 0 0 184 182 106 325 1 261 802 Bengkulu 36 0 108 246 2 215 377 304 3 352 513 Lampung 0 15 15 544 52 019 2 188 787 1 017 201 Kepulauan Bangka Belitung 347 407 2 234 2 431 799 1 077 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0

DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0Jawa Barat 0 0 148 893 179 728 6 701 742 652 207 Jawa Tengah 0 2 007 71 841 91 416 194 574 6 348 840 DI Yogyakarta 0 0 409 56 895 218 243 3 430 328 Jawa Timur 445 4 671 525 10 347 9 895 427 59 313 424 Banten 22 22 35 071 25 602 185 585 2 270

Bali 1 912 1 006 753 906 2 536 2 510 Nusa Tenggara Barat 1 497 1 092 141 115 137 949 19 566 41 132 Nusa Tenggara Timur 159 110 7 365 237 4 103 4 132 705

Kalimantan Barat 11 18 1 843 1 498 410 858 889 229 Kalimantan Tengah 0 0 0 10 217 0 10 889 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 51 150 285 515 Kalimantan Timur 0 0 0 0 1 553 2 234 Kalimantan Utara 0 0 0 3 134 119 3 210

Sulawesi Utara 0 57 0 823 0 3 760 827 Sulawesi Tengah 46 982 241 33 316 2 282 35 652 8 687 Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 15 Sulawesi Tenggara 0 23 1 130 183 289 612 0 920 Gorontalo 12 228 178 1 793 81 570 659 1 230 Sulawesi Barat 0 0 1 419 422 555 34 81

Maluku 471 574 1 451 697 105 Maluku Utara 9 400 6 82 184 871 373 155 1 429 Papua Barat 4 0 140 119 14 387 425 Papua 1 0 6 0 180 0

Indonesia 557 710 60 224 5 152 670 937 494 25 318 144 86 949 335

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Budidaya Karamba

Cage Culture

Budidaya Jaring Apung

Floating Net Culture2015 2016 2015 2016

(1) (8) (9) (10) (11)

Aceh 0 22 0 652 Sumatera Utara 13 895 289 159 185 59 113 Sumatera Barat 4 307 1 707 22 895 15 302 Riau 81 968 895 645 587 Jambi 19 158 103 13 651 9 739 Sumatera Selatan 7 350 8 182 1 640 320 Bengkulu 4 574 1 372 3 607 6 456 Lampung 79 1 848 234 1 954 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 1 5 Kepulauan Riau 0 0 0 0

DKI Jakarta 0 0 0 0Jawa Barat 168 234 13 576 658 173864Jawa Tengah 2 024 1 875 133 293 7 124 398 DI Yogyakarta 963 2 0 4 Jawa Timur 1 654 2 544 4 645 6 881 Banten 82 17 11 901 262

Bali 0 0 1 828 1 946 Nusa Tenggara Barat 47 329 109 441 859 1 716 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0

Kalimantan Barat 16 940 485 143 5 233 2 178 Kalimantan Tengah 0 4 015 0 30 Kalimantan Selatan 50 058 419 534 898 104 506 Kalimantan Timur 5 551 1 816 0 2 Kalimantan Utara 0 0 0 0

Sulawesi Utara 0 0 0 3 283 Sulawesi Tengah 0 0 46 39 Sulawesi Selatan 0 0 0 0Sulawesi Tenggara 0 0 0 0Gorontalo 78 0 7 138 3218Sulawesi Barat 0 0 0 0

Maluku 0 0 0 0Maluku Utara 0 10 23 13 Papua Barat 0 0 0 0Papua 0 0 0 0

Indonesia 256 178 1 039 050 13 944 380 7 516 468

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Budidaya Jaring Tancap

Pen Culture


Paddy Field Culture2015 2016 2015 2016

(1) (8) (9) (10) (11)

Aceh 0 31 0 116 Sumatera Utara 2 11 7 179 22 426 Sumatera Barat 371 85 966 38 445 Riau 105 33 0 0Jambi 40 39 11 12 Sumatera Selatan 0 223 1 295 773 Bengkulu 2 025 84 049 10 305 7 016 Lampung 0 122 3 27 Kepulauan Bangka Belitung 243 2 122 0 0Kepulauan Riau 0 0 0 0

DKI Jakarta 0 0 0 0Jawa Barat 0 0 16 244 9 277 Jawa Tengah 0 5 1 789 1 702 DI Yogyakarta 0 0 0 4 827 Jawa Timur 56 58 7 239 10 950 Banten 0 0 16 4

Bali 0 0 40 66 Nusa Tenggara Barat 0 0 12 763 12 367 Nusa Tenggara Timur 0 0 264 99 117

Kalimantan Barat 282 502 1 300 80 0Kalimantan Tengah 0 0 0 0Kalimantan Selatan 2 471 0 6 227 350 Kalimantan Timur 0 0 0 0Kalimantan Utara 0 0 0 0

Sulawesi Utara 0 556 0 16 899 Sulawesi Tengah 709 491 0 2 Sulawesi Selatan 0 0 0 0Sulawesi Tenggara 0 14 0 0Gorontalo 17 717 1 368 1 100 3 Sulawesi Barat 0 0 46 83

Maluku 0 0 0 0Maluku Utara 0 0 0 0Papua Barat 0 0 0 0Papua 0 0 0 0

Indonesia 306 241 90 507 65 567 224 462


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table3.4

Jumlah Pupuk yang Ditebar menurut Jenis Budidaya dan Provinsi, 2015-2016

Number of Fertilizer by Type of Culture and Province, 2015-2016

Provinsi

Province

Budidaya Tambak


Budidaya Kolam

Freshwater Pond Culture


Paddy Field Culture2015 2016 2015 2016 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 14 364 992 1 222 832 0 249 Sumatera Utara 27 342 979 13 511 162 605 914 291 Sumatera Barat 7 10 865 2 400 2 091 0 90 Riau 8 374 16 3 328 873 0 0Jambi 45 63 1 286 1 211 43 19 Sumatera Selatan 0 0 48 328 60 125 17 489 0Bengkulu 149 381 8 540 10 813 212 113 Lampung 3 721 8 167 0 0Kepulauan Bangka Belitung 13 0 15 3 297 0 0Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0

DKI Jakarta 0 0 0 7 966 687 0 0Jawa Barat 44 451 5 615 685 2 940 828 1 373 985 3 781 115 2 805 046 Jawa Tengah 1 800 825 45 877 45 326 162 84 63 DI Yogyakarta 3 3 3 804 81 866 557 0 0Jawa Timur 64 927 140 064 22 096 390 20 013 16 180 Banten 18 893 17 756 3 083 0 0 0

Bali 16 154 102 338 7 69 Nusa Tenggara Barat 954 412 1 086 152 156 66 82 Nusa Tenggara Timur 140 78 117 69 3 786 45 38 919

Kalimantan Barat 524 327 145 910 235 320 10 0Kalimantan Tengah - 864 0 290 0 0Kalimantan Selatan 1 387 0 635 401 0 0Kalimantan Timur 0 0 1 126 206 0 0Kalimantan Utara 41 43 2 1 0 0

Sulawesi Utara 0 398 0 705 0 199 Sulawesi Tengah 15 238 5 840 92 751 1 287 0 1 Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0Sulawesi Tenggara 1 120 320 4 252 0 553 0 0Gorontalo 1 644 181 1 0 0 0Sulawesi Barat 2 030 933 1 009 13 29 27 40

Maluku 0 5 1 95 0 0Maluku Utara 7 697 0 0 0 0 0Papua Barat 139 18 65 33 0 0Papua 0 0 38 0 0 0

Indonesia 6 111 887 5 925 652 3 333 419 91 914 993 3 820 025 2 861 361


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table3.5

Jumlah Obat-obatan yang Ditebar menurut Jenis Budidaya dan Provinsi, 2015-2016

Number of Pesticide by Type of Culture and Province, 2015-2016

Provinsi

Province

Budidaya Tambak


Budidaya Kolam

Freshwater Pond Culture


Paddy Field Culture2015 2016 2015 2016 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 27 513 4 032 2 3 091 0 20 Sumatera Utara 20 371 2 064 741 1 598 333 551 Sumatera Barat 1 0 3 505 1 508 0 0Riau 18 115 67 3 377 366 0 0Jambi 207 202 5 966 879 18 2 Sumatera Selatan 0 0 1 610 871 1 793 427 582 960 0Bengkulu 641 601 2 376 1 309 370 4 Lampung 89 308 138 745 0 0Kepulauan Bangka Belitung 61 772 5 135 6 666 2 765 0 0Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0

DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0Jawa Barat 76 051 73 471 1 463 485 1 367 345 506 190 168 122 Jawa Tengah 121 146 2 092 82 022 178 052 9 34 DI Yogyakarta 44 4 1 383 146 0 0Jawa Timur 271 021 173 083 175 379 646 660 33 034 26 618 Banten 95 072 74 819 4 259 547 0 0

Bali 77 104 336 7 587 80 0Nusa Tenggara Barat 56 248 4 470 48 40 15 25 Nusa Tenggara Timur 70 45 728 316 0 0

Kalimantan Barat 376 320 541 888 345 386 30 0Kalimantan Tengah 0 1 798 0 838 0 0Kalimantan Selatan 67 343 0 71 53 0 0Kalimantan Timur 0 0 71 24 0 0Kalimantan Utara 18 18 1 8 0 0

Sulawesi Utara 0 0 0 6 0 3 Sulawesi Tengah 2 856 259 1 131 349 0 1 Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0Sulawesi Tenggara 76 339 2 336 0 0 0 0Gorontalo 6 971 2 282 22 41 0 0Sulawesi Barat 560 077 919 1 635 35 0 0


Indonesia 1 462 869 348 511 3 906 754 4 353 171 1 123 039 195 380


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table3.6

Persentase Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan menurut Jenis Kapal/Perahu dan Kondisi Kesulitan

dalam Pemasaran, 2014

Percentage of Fishing Household by Type of Ship/Boat and Complication in Marketing Condition, 2014

Jenis Kapal/Perahu

Type of Ship/Boat

Mengalami

Kesulitan

Experiencing

Difficulty

Penyebab Utama Kesulitan

Primary Causes of DifficultyTidak

Mengalami

Kesulitan

Not

Experiencing

Difficulty

Sarana

Angkutan

Terbatas

Limited

Transport

Facility

Kualitas

Rendah

Low

Quality

Produk

Melimpah

Overflow

Product

Harga

Rendah

Low Price

Lainnya

Others

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penangkapan Ikan di Laut/Marine Fishing

Kapal Motor/Motor Boat 14,21 0,60 0,71 1,13 10,88 0,89 85,79Perahu Motor Tempel/Outboard Motor Boats 19,94 1,67 0,37 1,10 15,90 0,90 80,06

Perahu Tanpa Motor/Non Powered Boats 30,50 8,49 0,62 2,03 18,18 1,18 69,50

Penangkapan Ikan di Perairan Umum/Fishing in Inland Open Water

Kapal Motor/Motor Boat 20,07 0,00 0,15 0,29 18,83 0,79 79,93Perahu Motor Tempel/Outboard Motor Boats 22,34 0,56 1,17 1,11 17,90 1,60 77,66

Perahu Tanpa Motor/Non Powered Boats 24,84 3,82 1,16 1,27 16,78 1,81 75,16

Tanpa Perahu/Without Boats 19,28 4,31 0,85 0,66 11,53 1,93 80,72

Sumber/Source : Hasil Pencacahan Survei Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan, 2014/The Fishing Household Survey Result, 2014

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table3.7

Jumlah Nelayan di Laut menurut Provinsi, 2012-2016 (Orang)

Number of Marine Fishermen by Province, 2012-2016 (Person)

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 64 968 70 771 70 771 73 122 73 122 Sumatera Utara 183 751 129 160 123 998 197 016 219 527 Sumatera Barat 38 387 40 378 41 425 42 061 40 359 Riau 48 111 42 800 30 534 53 610 42 793 Jambi 15 506 49 191 8 441 12 864 14 744 Sumatera Selatan 33 363 33 818 33 377 18 726 18 650 Bengkulu 19 266 20 475 20 924 21 097 21 097 Lampung 36 370 36 405 28 562 30 370 33 929 Kepulauan Bangka Belitung 81 205 39 399 34 208 36 298 46 834 Kepulauan Riau 113 297 112 554 113 904 85 618 85 618

DKI Jakarta 61 813 28 268 27 396 27 323 2 863 Jawa Barat 98 110 101 042 104 088 98 851 74 949 Jawa Tengah 100 030 102 963 99 290 154 511 171 064 DI Yogyakarta 3 338 2 871 2 735 731 1 513 Jawa Timur 226 303 210 649 227 888 233 117 224 007 Banten 27 649 26 765 39 802 30 336 52 178

Bali 54 237 50 888 29 568 49 471 47 324 Nusa Tenggara Barat 71 250 40 115 64 631 65 778 64 953 Nusa Tenggara Timur 44 260 47 927 52 210 75 850 75 850

Kalimantan Barat 57 721 56 998 61 858 61 904 40 046 Kalimantan Tengah 27 161 21 125 31 711 65 810 19 659 Kalimantan Selatan 52 192 53 195 54 831 49 542 19 118 Kalimantan Timur 137 041 42 491 45 533 33 345 33 345 Kalimantan Utara - 1 - 1 - 1 7 761 7 810

Sulawesi Utara 65 861 115 730 128 664 68 236 129 231 Sulawesi Tengah 125 202 149 217 94 970 44 874 69 476 Sulawesi Selatan 108 988 122 177 114 005 213 839 154 701 Sulawesi Tenggara 79 421 77 044 107 132 70 978 90 674 Gorontalo 18 981 44 734 57 533 19 348 58 463 Sulawesi Barat 50 402 19 013 19 013 57 318 19 548

Maluku 124 894 119 645 208 448 94 375 117 395 Maluku Utara 16 607 17 235 18 778 19 056 20 286 Papua Barat 30 865 39 954 43 031 81 025 81 025 Papua 61 838 99 972 70 936 80 978 93 708

Indonesia 2 278 388 2 164 969 2 210 195 2 275 139 2 265 859

Catatan/Note : 1 Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur/Data were included in Kalimantan TImur ProvinceSumber/Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia menurut Provinsi 2012-2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia by Province 2012-2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table3.8

Jumlah Nelayan di Laut menurut Provinsi dan Kategori Nelayan, 2016 (Orang)

Number of Marine Fishers by Province and Category of Fishers, 2016 (Person)

Provinsi

Province

Nelayan Penuh

Full Time

Nelayan Sambilan

Utama

Part Time (Major)

Nelayan Sambilan

Tambahan

Part Time (Minor)

Jumlah

Total

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 48 170 18 171 6 781 73 122 Sumatera Utara 155 646 5 003 13 878 219 527 Sumatera Barat 30 698 6 305 3 356 40 359 Riau 31 887 7 452 3 454 42 793 Jambi 6 998 5 445 2 301 14 744 Sumatera Selatan 8 728 6 994 2 928 18 650 Bengkulu 19 211 1 448 438 21 097 Lampung 8 147 17 859 7 923 33 929 Kepulauan Bangka Belitung 24 461 15 771 6 602 46 834 Kepulauan Riau 63 800 14 908 6 910 85 618

DKI Jakarta 2 129 358 376 2 863 Jawa Barat 53 153 21 263 533 74 949 Jawa Tengah 52 020 71 686 47 358 171 064 DI Yogyakarta 625 798 90 1 513 Jawa Timur 158 618 50 059 14 330 224 007 Banten 37 360 14 139 679 52 178

Bali 32 482 11 575 3 267 47 324 Nusa Tenggara Barat 27 198 26 787 10 968 64 953 Nusa Tenggara Timur 24 887 37 696 13 267 75 850

Kalimantan Barat 16 521 16 896 6 629 40 046 Kalimantan Tengah 6 553 6 553 6 553 19 659 Kalimantan Selatan 7 995 7 269 3 854 19 118 Kalimantan Timur 24 022 6 431 2 892 33 345 Kalimantan Utara 6 041 1 434 335 7 810

Sulawesi Utara 53 622 42 125 33 484 129 231 Sulawesi Tengah 25 753 28 784 14 939 69 476 Sulawesi Selatan 24 929 113 574 16 498 154 701 Sulawesi Tenggara 28 896 47 905 13 873 90 674 Gorontalo 10 157 4 557 4 834 19 548 Sulawesi Barat 47 507 7 414 3 542 58 463

Maluku 47 408 21 575 48 412 117 395 Maluku Utara 8 192 3 729 8 365 20 286 Papua Barat 11 919 62 301 6 805 81 025 Papua 59 551 22 623 11 534 93 708

Indonesia 1 165 284 772 887 327 688 2 265 859


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table3.9

Jumlah Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan (RTP/PP) Tangkap di Laut menurut Provinsi, 2012-2016

Number of Marine Capture Household/Fishing Company by Province, 2012-2016

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 17 149 17 667 17 758 18 640 18 716 Sumatera Utara 39 069 43 081 43 085 44 062 46 177 Sumatera Barat 9 962 11 141 12 185 11 954 11 637 Riau 14 809 14 901 14 764 14 329 12 790 Jambi 2 721 1 925 2 680 2 365 2 649 Sumatera Selatan 7 342 7 355 7 358 2 871 2 848 Bengkulu 8 182 8 278 7 487 7 576 7 575 Lampung 7 455 7 606 7 757 6 729 8 042 Kepulauan Bangka Belitung 17 468 17 786 17 304 8 595 11 889 Kepulauan Riau 28 398 30 230 30 017 23 869 23 893

DKI Jakarta 2 442 3 238 3 290 3 256 2 212 Jawa Barat 20 104 20 754 18 231 13 558 15 332 Jawa Tengah 19 972 19 919 22 545 21 526 82 123 DI Yogyakarta 1 529 1 615 1 754 1 980 2 278 Jawa Timur 67 536 62 485 59 513 60 631 36 612 Banten 6 100 6 034 6 058 8 138 8 595



Sulawesi Utara 16 026 39 270 19 500 18 138 19 112 Sulawesi Tengah 52 372 57 511 50 855 26 055 34 331 Sulawesi Selatan 33 859 35 711 36 642 28 370 39 836 Sulawesi Tenggara 26 799 26 016 27 119 25 503 33 356 Gorontalo 7 790 7 922 7 985 8 035 8 033 Sulawesi Barat 12 657 11 803 12 088 12 083 13 001


Indonesia 627 416 671 622 643 105 564 008 683 249

Catatan/Note : 1 Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur/Data were included in Kalimantan TImur ProvinceSumber/Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia menurut Provinsi 2012-2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia by Province 2012-2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table3.10

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Laut dan Tambak serta Pembudidaya Ikan menurut Provinsi,

2016

Number of Marine and Brackishwater Pond Culture Households and Fish Farmer by Province, 2016

Provinsi

Province

Laut/Marine Tambak/Brackishwater PondRumah Tangga

Household

(units)

Pembudidaya

Fish Farmer

(orang/person)

Rumah Tangga

Household

(units)

Pembudidaya

Fish Farmer

(orang/person)(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 493 778 25 296 75 888 Sumatera Utara 990 2 595 2 969 8 907 Sumatera Barat 181 251 62 98 Riau 345 999 520 1 560 Jambi 7 032 27 035 144 613 Sumatera Selatan 0 0 293 1 014 Bengkulu 0 0 11 786 69 332 Lampung 455 616 42 208 Kepulauan Bangka Belitung 90 270 136 136 Kepulauan Riau 1 397 1 397 16 361 16 361

DKI Jakarta 1 273 1 459 87 271 Jawa Barat 1 149 1 503 2 506 4 987 Jawa Tengah 3 607 10 821 41 198 47 538 DI Yogyakarta 8 871 26 613 28 681 86 043 Jawa Timur 0 0 379 379 Banten 8 013 79 311 22 129 41 932

Bali 2 796 5 144 132 458 Nusa Tenggara Barat 9 806 29 418 6 064 18 192 Nusa Tenggara Timur 30 130 70 241 2 160 6 192


Sulawesi Utara 3 661 10 983 910 2 730 Sulawesi Tengah 1 471 2 618 1 499 2 979 Sulawesi Selatan 13 991 41 973 4 805 14 415 Sulawesi Tenggara 2 833 8 499 6 135 18 405 Gorontalo 36 618 113 699 48 862 147 403 Sulawesi Barat 14 313 24 145 11 934 26 053

Maluku 12 367 37 101 73 219 Maluku Utara 2 725 5 604 197 591 Papua Barat 880 1 095 180 960 Papua 1 419 4 257 118 443

Indonesia 167 680 509 413 263 530 739 932


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table3.11

Jumlah Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan (RTP/PP) Tangkap di Laut menurut Provinsi dan

Jenis Perahu yang Digunakan, 2016

Number of Marine Capture Fisheries Households/Fishing Company by Province and Type of Fishing

Boat, 2016

Provinsi

Province

Tanpa Perahu

Without Boat

Perahu Tanpa Motor

With Non Powered

Boat

Dengan Motor

Tempel

With Outboard

Motor

Dengan Kapal Motor

With Motorboat

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 1 221 2 253 6 556 8 686 Sumatera Utara 15 381 4 947 6 925 18 924 Sumatera Barat 0 2 813 6 146 1 678 Riau 90 5 727 1 196 5 776 Jambi 0 22 125 2 502 Sumatera Selatan 0 0 410 2 438 Bengkulu 4 195 573 2 063 744 Lampung 250 2 194 2 301 3 297 Kepulauan Bangka Belitung 1 520 292 3 875 6 202 Kepulauan Riau 253 8 621 3 475 11 544

DKI Jakarta 770 697 165 580 Jawa Barat 3 565 465 5 727 5 575 Jawa Tengah 65 972 45 13 095 3 101 DI Yogyakarta 1 870 - 364 44 Jawa Timur 4 898 3 251 22 456 6 007 Banten 1 509 1 092 1 266 4 728

Bali 1 449 811 1 399 1 103 Nusa Tenggara Barat 1 920 3 428 15 234 4 511 Nusa Tenggara Timur 1 365 10 131 5 625 7 860

Kalimantan Barat 856 2 537 2 241 4 997 Kalimantan Tengah 420 1 355 1 295 2 067 Kalimantan Selatan 56 143 90 114 6 752 Kalimantan Timur 520 1 256 3 424 16 865 Kalimantan Utara 150 330 3 629 1 811

Sulawesi Utara 1 143 6 748 11 123 98 Sulawesi Tengah 1 247 9 215 22 408 1 461 Sulawesi Selatan 512 2 168 24 508 12 648 Sulawesi Tenggara 1 061 9 131 15 812 7 352 Gorontalo 45 1 453 6 272 263 Sulawesi Barat 543 1 894 6 676 3 888

Maluku 5 110 29 711 11 716 5 585 Maluku Utara 82 871 1 280 1 566 Papua Barat 3 116 5 303 4 386 805 Papua 2 182 7 233 1 485 93

Indonesia 179 358 126 657 214 772 161 551


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table3.12

Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Perairan Laut menurut Provinsi dan Jenis Kapal yang

Digunakan, 2015-2016

Number of Marine Fishing Boats by Province and Type of Fishing Boat, 2015-2016

Provinsi

Province

Tanpa Motor

Non Powered Boat

Motor Tempel

Outboard Motor

Kapal Motor

Motorboat2015 2016 2015 2016 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 2 322 2 322 7 214 7 294 8 737 8 734 Sumatera Utara 5 014 7 020 6 529 897 18 298 20 305 Sumatera Barat 3 865 3 849 6 654 6 115 1 667 1 734 Riau 5 374 5 727 1 552 1 197 3 423 5 782 Jambi 0 22 112 126 2 259 2 508 Sumatera Selatan 140 140 418 0 2 452 2 445 Bengkulu 573 573 2 063 2 063 748 746 Lampung 2 435 2 232 929 2 392 3 713 3 756 Kepulauan Bangka Belitung 977 418 4 275 0 4 057 6 221 Kepulauan Riau 8 798 8 798 3 475 3 475 11 640 11 677

DKI Jakarta 0 699 0 165 5 140 1 267 Jawa Barat 204 518 5 377 6 230 6 323 6 779 Jawa Tengah 308 14 713 20 187 6 371 3 483 3 452 DI Yogyakarta 0 0 366 427 1 53 Jawa Timur 6 043 5 211 49 706 2 735 22 848 7 226 Banten 1 302 1 346 1 959 1 979 4 977 5 054

Bali 2 641 2 558 13 180 502 834 1 486 Nusa Tenggara Barat 3 669 3 435 15 627 15 704 4 563 4 511 Nusa Tenggara Timur 10 484 10 222 5 625 5 625 7 603 7 865

Kalimantan Barat 318 2 946 640 2 242 628 5 029 Kalimantan Tengah 416 1 355 2 566 1 295 2 222 2 110 Kalimantan Selatan 533 90 3 411 114 7 448 6 847 Kalimantan Timur 1 454 1 454 3 424 0 16 864 16 865 Kalimantan Utara 400 601 3 320 3 642 1 780 1 811

Sulawesi Utara 4 984 8 750 7 802 12 442 6 200 154 Sulawesi Tengah 9 920 9 439 14 256 24 015 843 1 461 Sulawesi Selatan 1 825 27 578 19 752 24 508 10 513 14 757 Sulawesi Tenggara 7 235 9 131 12 318 15 812 5 016 7 362 Gorontalo 1 517 1 517 6 272 6 272 265 263 Sulawesi Barat 3 190 4 424 6 764 7 505 3 876 4 526

Maluku 40 029 40 029 12 779 12 779 6 154 6 155 Maluku Utara 791 875 1 145 1 338 1 735 1 794 Papua Barat 5 305 5 305 4 387 4 387 837 838 Papua 11 069 7 626 2 798 1 526 1 165 171

Indonesia 143 135 190 923 246 882 181 178 178 312 171 744

Sumber/Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2015-2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2015-2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table3.13

Jumlah Alat Penangkap Ikan Laut menurut Jenis Alat Penangkap, 2012-2016 (buah)

Number of Marine Fishing Gear by Type of Fishing Gear, 2012-2016 (units)

Jenis Alat Tangkap 1

Type of Fishing Gear2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pukat tarik/Seine NetsPukat Pantai/Beach Seines 17 631 23 030 19 577 11 886 12 081Payang (termasuk Lampara)/Pair Seines (including Lampara)

33 493 31 190 82 502 15 375 6 786

Dogol (termasuk Lampara Dasar, Jaring Arad, Cantrang)/Danis Seines (indcluding Lampara Dasar, Jaring Arad, Cantrang)

28 442 26 413 25 012 20 570 26 868

- Dogol/Danish Seines 28 442 26 413 25 012 10 041 20 887- Cantrang/Cantrang - - - 4 384 4 067- Lampara Dasar/Lampara Dasar - - - 6 145 1 914

Jaring Lingkar/Surrounding NetsPukat Cincin/Purse Seines 27 706 22 310 23 225 33 637 108 114

Pukat Hela/TrawlsPukat tarik berbingkai 393 3 109 100 457 670Pukat tarik udang tunggal 5 197 4 387 1 395 0 24 243Pukat tarik udang ganda 1 911 1 164 569 3 014 3 921Pukat tarik ikan/Pukat Ikan 9 582 10 884 7 069 5 143 4 555Serok dan Songko 10 827 10 127 9 860 3 376 4 973

Penggaruk/DredgesAlat penangkap kerang 15 717 17 759 15 761 6 424 3 478Alat pengumpul rumput laut 5 006 3 952 2 092 15 629 2 064

Jaring Angkat/Lift NetsAnco/Portable lift nets 2 047 3 148 1 974 1 253 16 055Bagan perahu/rakit 14 195 13 669 11 370 15 488 841Jaring angkat lainnya 4 654 2 573 5 116 1 980 9 287Bagan tancap 15 743 15 475 15 847 13 803 4 047

Alat yang Dijatuhkan/Falling GearsJala tebar/Falling gear not specified

10 409 19 563 15 453 20 857 96 011

Jaring Insang/Gillnets and Entangling NetsJaring insang tetap/Set gillnet(anchor)

106 591 111 361 107 490 95 978 97 723

Jaring insang hanyut/Driftnet 115 520 131 135 116 522 110 489 18 910Jaring insang lingkar/Encircling gillnets

21 757 20 255 23 703 19 403 1 651

Jaring klitik, jaring tiga lapis 61 938 69 155 66 785 11 309 9 571

Perangkap/TrapsBubu (termasuk bubu ambal), perangkap lainnya

85 790 127 174 123 910 41 975 2 741

Jermal 4 137 2 864 4 576 2 335 864Sero (termasuk kelong) 9 404 10 375 9 910 6 578 365Muroami 886 924 878 235 2 248

https:

//www.b

ps.go.id




Jenis Alat Tangkap 1

Type of Fishing Gear2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pancing/Hooks and LinesPancing ulur, pancing tegak 129 888 161 164 170 561 136 731 27 886Pancing lainnya 94 773 110 059 82 989 30 054 4 051Huhate 7 338 4 263 3 932 6 411 13 981Pancing cumi 19 563 15 811 17 960 13 212 193Rawai tetap. Rawai dasar tetap 46 952 45 643 43 450 35 143 32 590Rawai tuna 12 714 11 235 8 403 10 398 5 797Rawai hanyut lainnya selain rawai tuna 16 600 20 354 17 705 5 583 5 005

Pancing tonda 86 523 88 328 78 925 56 745 45 439

Alat Penjepit dan Melukai/Grappling and WoundingGarpu dan Tombak 31 853 30 504 22 107 14 977 9 186Alat Penangkap Teripang (Ladung) 5 269 8 226 3 067 388 1 959

Catatan/Note : 1 Berdasarkan klasifikasi alat penangkapan ikan di Indonesia dalam Kepmen 06/KEP/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Indonesia/Based on Statistical Classification of Fishing Gears in Indonesia on Ministrial DecreeNo. 06/KEP/2010 regarding Fishing Gear Used in the Fisheries Management Area of Indonesia

Sumber/Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2016, Kementrian Kelautan dan PerikananCapture Fisheries Statistics of Indonesia 2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table3.14

Jumlah Unit Penangkapan Ikan di Laut menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan, Daerah Perairan Pantai,

dan Provinsi, 2016

Number of Marine Fishing Units by Type of Fishing Gear, Coastal Area, and Province, 2016

Provinsi

Province

Pukat Tarik/Seine Nets

Pukat tarik

pantai (Beach

seines)

Pukat tarik berkapal (Boat or vessel saines)

Payang (pair

saines)Dogol (Danish

saines) Cantrang Lampara Dasar

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 174 46 0 0 0Sumatera Utara 545 873 125 0 0Sumatera Barat 497 762 776 0 723 Riau 65 0 0 0 0Jambi 0 0 0 0 79 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0Bengkulu 2 697 350 439 0 0Lampung 0 561 281 145 0Kepulauan Bangka Belitung 136 111 0 0 0Kepulauan Riau 770 0 0 0 0

DKI Jakarta 0 8 7 0 0Jawa Barat 1 496 819 218 2 334 0Jawa Tengah 259 5 925 2 625 864 0DI Yogyakarta 0 0 0 0 0Jawa Timur 198 6 557 364 0 0Banten 0 784 13 548 0

Bali 153 0 0 0 0Nusa Tenggara Barat 432 673 0 0 0Nusa Tenggara Timur 439 509 0 0 195

Kalimantan Barat 30 0 0 0 273 Kalimantan Tengah 0 434 65 0 93 Kalimantan Selatan 0 5 342 0 545 Kalimantan Timur 0 92 284 0 0Kalimantan Utara 34 0 767 0 6

Sulawesi Utara 1 052 0 238 0 0Sulawesi Tengah 1 165 0 0 0 0Sulawesi Selatan 47 418 121 176 0Sulawesi Tenggara 147 168 0 0 0Gorontalo 182 90 0 0 0Sulawesi Barat 1 149 1 702 121 0 0


Indonesia 12 081 20 887 6 786 4 067 1 914

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Jaring Lingkar/Surroundinhg

NetsPukat Hela/Trawls

Jaring lingkar bertali kerut (with purse lines/purse

seine)

Jaring lingkar tanpa

tali kerut (without

purse lines/lampara)

Pukat hela dasar (Bottom Trawls)

Pukat hela pertengahan (mitwater

Trawls)

Pukat hela dasar (Bottom Trawls)

Pukat hela dasar berpapan

(Otter Trawls)

Pukat hela dasar udang

(Shrimp trawls)

Pukat hela pertengahan

berpapan (otter Trawls)

Pukat udang Pukat ikan (Pukat ikan)

(1) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Aceh 1 195 305 0 0 352 179 Sumatera Utara 9 228 0 31 0 2 618 2 227 Sumatera Barat 304 0 0 0 0 0Riau 0 0 0 0 180 0Jambi 0 0 0 0 272 210 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0Bengkulu 12 0 0 0 0 0Lampung 132 0 9 0 79 0Kepulauan Bangka Belitung 37 0 151 0 0 0Kepulauan Riau 576 0 0 0 55 232

DKI Jakarta 6 0 0 0 0 2 Jawa Barat 23 49 0 0 464 0Jawa Tengah 3 145 0 0 0 0 0DI Yogyakarta 117 0 0 0 0 0Jawa Timur 71 850 0 16 0 19 354 505 Banten 50 0 0 0 29 0

Bali 278 0 0 0 0 0Nusa Tenggara Barat 285 0 0 0 0 0Nusa Tenggara Timur 6 960 724 185 0 0 0


Sulawesi Utara 2 691 74 0 0 0 354 Sulawesi Tengah 326 81 0 0 28 114 Sulawesi Selatan 1 804 0 278 0 248 0Sulawesi Tenggara 1 251 0 0 0 103 98 Gorontalo 94 4 0 0 0 0Sulawesi Barat 4 510 282 0 0 0 0


Indonesia 106 350 1 764 670 0 24 243 3 921

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Pukat Hela/

TrawlsPenggaruk (dredges) Jaring Angkat (Lift Nets)

Pukat Dorong (pukat dorong)

Penggaruk berkapal

(Boat Dredges)

Penggaruk tanpa kapal

(Hand Dredges)

Anco (Portable Lift

Nets)

Jaring Angkat Berperahu (Boat Operated Lift Nets)

Bagan Berperahu Bouke ami

(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Aceh 21 0 0 0 187 0Sumatera Utara 834 1 718 0 0 5 510 Sumatera Barat 0 0 59 0 833 0Riau 841 0 1 039 197 0 0Jambi 172 79 0 0 0 0Sumatera Selatan 606 0 0 0 0 0Bengkulu 0 0 0 0 145 0Lampung 47 94 0 0 125 0Kepulauan Bangka Belitung 16 0 371 0 178 0Kepulauan Riau 0 0 0 0 2 546 197

DKI Jakarta 0 0 0 0 4 2 Jawa Barat 0 243 10 605 415 6 Jawa Tengah 28 153 460 0 480 89 DI Yogyakarta 0 0 245 0 0 0Jawa Timur 44 269 344 0 24 14 Banten 71 459 0 0 1 225 0

Bali 0 0 81 0 0 0Nusa Tenggara Barat 0 229 386 0 874 0Nusa Tenggara Timur 135 40 128 10 652 20

Kalimantan Barat 525 0 0 0 0 0Kalimantan Tengah 361 25 0 0 0 0Kalimantan Selatan 0 30 199 803 939 0Kalimantan Timur 27 1 66 0 49 3 Kalimantan Utara 159 0 0 130 21 0

Sulawesi Utara 0 0 0 0 1 103 0Sulawesi Tengah 84 0 0 0 1 044 0Sulawesi Selatan 0 1 421 90 64 558 0Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 1 213 0Gorontalo 0 0 0 0 168 0Sulawesi Barat 0 0 0 0 620 0

Maluku 576 212 0 31 1 254 0Maluku Utara 8 0 0 0 350 0Papua Barat 0 0 0 224 579 0Papua 0 0 0 0 464 0

Indonesia 4 555 4 973 3 478 2 064 16 055 841

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Jaring Angkat

(Lift Nets)Alat yang Dijatuhkan (Falling)

Jaring Insang (Gillnets and

Entangling)

Bagan tancap

(Share operated

Stationary lift

nets)

Jala Jatuh

Berkapal (coas

Nets)

Jala Tebar (felling gear not specified)

Jaring Insang Tetap (Set Gillnets anchred)

Jaring insang hanyut

(Drifnets)

Jaring Insang Tetap (Set

Gillnets anchor)

Jaring insang hanyut

(Drifnets)(1) (19) (20) (21) (22) (23)

Aceh 0 0 321 2 190 2 407 Sumatera Utara 454 867 10 4 766 5 999 Sumatera Barat 377 0 614 2 346 2 222 Riau 2 0 46 241 3 480 Jambi 0 0 0 48 1 192 Sumatera Selatan 104 0 0 530 448 Bengkulu 0 0 3 387 1 678 5 332 Lampung 800 0 50 1 845 1 513 Kepulauan Bangka Belitung 893 0 0 2 073 2 036 Kepulauan Riau 1 734 0 291 1 051 2 116

DKI Jakarta 16 0 0 15 318 Jawa Barat 13 0 0 3 466 2 108 Jawa Tengah 127 34 262 6 052 5 397 DI Yogyakarta 0 0 108 325 1 167 Jawa Timur 124 235 289 6 550 5 209 Banten 1 650 0 - 1 250 3 098

Bali 0 0 42 99 7 467 Nusa Tenggara Barat 138 0 376 4 911 7 404 Nusa Tenggara Timur 18 0 825 1 466 3 666

Kalimantan Barat 651 0 325 2 108 3 788 Kalimantan Tengah 0 0 8 1 430 1 891 Kalimantan Selatan 429 0 862 540 730 Kalimantan Timur 221 0 39 277 73 Kalimantan Utara 624 0 0 1 060 1 250

Sulawesi Utara 0 0 1 873 1 493 1 190 Sulawesi Tengah 30 17 487 2 504 712 Sulawesi Selatan 393 0 299 9 898 4 363 Sulawesi Tenggara 333 0 366 6 402 2 134 Gorontalo 0 0 0 260 1 200 Sulawesi Barat 82 57 55 934 2 472

Maluku 74 658 0 5 999 9 620 Maluku Utara 0 0 5 158 122 Papua Barat 0 0 372 5 662 4 013 Papua 0 2 179 0 4 072 1 496

Indonesia 9 287 4 047 11 312 84 699 97 723

Sumber/Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2016, Kementrian Kelautan dan PerikananCapture Fisheries Statistics of Indonesia 2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table4.1

Luas dan Kondisi Hutan Mangrove menurut Provinsi, 2017

Area and Condition of Mangrove Forest by Province, 2017

Provinsi

Province

Luas

Area

(Ha)

Kondisi/Condition (%)Baik

Good

Sedang

Moderate

Rusak

Damage

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 30 907,00 23,15 56,32 20,53 Sumatera Utara 185 355,00 15,63 52,22 32,15 Sumatera Barat 20 120,71 70,00 0,00 30,00 Riau 175 607,64 36,00 24,00 17,00 Jambi 12 255,62 84,80 10,70 4,50 Sumatera Selatan 571 778,30 51,26 0,00 48,74 Bengkulu 2 487,65 89,30 5,30 5,40 Lampung 2 162 890,42 0,20 22,65 17,80 Kepulauan Bangka Belitung 81 405,44 - - -Kepulauan Riau 79 228,91 55,00 14,00 10,00

DKI Jakarta 1 207,29 70,00 30,00 0,00Jawa Barat 27 218,36 16,20 32,30 50,50 Jawa Tengah - - - -DI Yogyakarta 40,10 42,72 18,51 38,77 Jawa Timur 19 765,54 2,82 0,03 0,00Banten ... ... ... ...

Bali 2 225,75 78,95 9,66 11,39 Nusa Tenggara Barat 2 18 356,88 65,81 28,29 5,90 Nusa Tenggara Timur 51 854,83 0,00 0,00 0,00

Kalimantan Barat 229 396,00 65,00 10,00 25,00 Kalimantan Tengah 30 497,65 67,10 7,40 25,50 Kalimantan Selatan 102 518,10 22,49 50,44 27,07 Kalimantan Timur 115 076,99 0,00 0,00 0,00Kalimantan Utara 180 981,70 69,90 20,71 9,38

Sulawesi Utara 12 036,29 100,00 0,00 0,00Sulawesi Tengah 33 876,29 18,53 46,54 34,93 Sulawesi Selatan 28 276,70 23,70 33,10 43,20 Sulawesi Tenggara 62 426,42 0,00 0,00 0,00Gorontalo 16 603,74 14,62 48,17 37,21 Sulawesi Barat - - - -

Maluku 55 101,58 20,47 65,46 14,07 Maluku Utara 48 967,00 29,81 11,77 12,02 Papua Barat - - - -Papua - - - -

Indonesia 4 357 463,90 3 20,97 19,86 21,72

Catatan/Note : 1 Data tahun 2013/Data for 20132 Data Tahun 2015/Data for 20153 Penjumlahan data dari tiap provinsi, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016 adalah 3 616 445,19 Ha

Summation of data from each province, the data of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries 2016 is 3 616 445,19 HaSumber/Source : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 2018/Department of Marine and Fisheries Province, 2018

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table4.2

Luas dan Kondisi Terumbu Karang menurut Provinsi, 2017

Area and Condition of Coral Reef by Province, 2017

Provinsi

Province

Luas

Area

(Ha)


Good

Sedang

Moderate

Rusak

Damage

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 12 037,00 51,00 18,00 31,00 Sumatera Utara 53 531,00 54,00 18,00 28,00 Sumatera Barat 39 619,42 36,75 0,00 63,25 Riau 1,20 41,00 13,00 46,00 Jambi 0,00 0,00 0,00 0,00Sumatera Selatan 13,30 61,73 7,52 30,75 Bengkulu 6 224,90 80,39 12,36 7,25 Lampung 1 870,87 0,30 29,13 15,98 Kepulauan Bangka Belitung 17 744,85 - - - Kepulauan Riau 132 985,99 0,00 0,00 0,00

DKI Jakarta 5 000,00 50,00 0,00 50,00 Jawa Barat 7 533,70 29,52 27,70 42,78 Jawa Tengah - - - - DI Yogyakarta 5 100,00 10,00 20,00 70,00 Jawa Timur 17 949,24 6,80 17,10 6,85 Banten ... ... ... ...

Bali 2 585,40 48,50 36,00 15,50 Nusa Tenggara Barat 1 27 651,62 28,96 27,69 43,35 Nusa Tenggara Timur 154 341,00 17,60 18,80 23,50

Kalimantan Barat 269 562,00 72,00 10,00 18,00 Kalimantan Tengah 6 492,08 70,00 10,00 20,00 Kalimantan Selatan 134 189,60 8,61 0,99 0,22 Kalimantan Timur 77 622,29 0,00 0,00 0,00Kalimantan Utara 141 164,00 49,34 33,71 16,95

Sulawesi Utara 28 938,80 100,00 0,00 0,00Sulawesi Tengah 87 018,69 28,61 1,40 69,99 Sulawesi Selatan 117 881,99 27,10 32,30 40,60 Sulawesi Tenggara 53 153,45 16,00 42,00 0,00Gorontalo 24 324,87 11,00 37,00 52,00 Sulawesi Barat - - - -

Maluku 26 729,76 64,97 16,87 18,16 Maluku Utara 99 003,00 27,66 10,82 12,44 Papua Barat - - - - Papua - - - -

Indonesia 1 550 270,02 2 41,95 11,07 18,42

Catatan/Note : 1 Data Tahun 2015/Data for 20152 Penjumlahan data dari tiap provinsi, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016 adalah 2 517 857,90 Ha

Summation of data from each province, the data of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries 2016 is 2 517 857.90 HaSumber/Source : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 2018/Departmen of Marine and Fisheries Province, 2018

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table4.3

Jumlah Pelabuhan menurut Jenis Pelabuhan Perikanan dan Provinsi, 2017

Number of Port by Type of Fishing Port and Province, 2017

Provinsi

Province

Pelabuhan Perikanan

Samudera

Fishery Ocean Port

Pelabuhan Perikanan

Nusantara

Fishery Archipelago

Port

Pelabuhan Perikanan

Pantai

Fishery Coastal Port

Pangkalan

Pendaratan Ikan

Fishery Landing Quay

(1) (2) (3) (4) (5)








Sumber/Source : http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/kategori_pelabuhan (diakses tanggal 10 Juli 2018)http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/kategori_pelabuhan (accessed on July 10th, 2018)

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table4.4

Jumlah Jasa Wisata Bahari/Tirta, 2015-2016

Number of Marine/Water Tourism, 2015-2016

Provinsi

Province

Kabupaten/Kota

District/City

Nama Lokasi

Name of Location

Jumlah Lokasi (Spot)

Number of Location(1) (2) (3) (4)

Aceh Kota Sabang Pulau Weh 18 Lampung Lampung Selatan Kepulauan Krakatau 5

DKI Jakarta Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu 13

Bali Klungkung Nusa Penida 16 Karangasem Padang Bai 6 Karangasem Amed dan Tulamben 17 Buleleng Pulau Menjangan 12

Nusa Tenggara Barat Lombok Utara Gili Matra 18 Nusa Tenggara Timur Manggarai Barat Pulau Komodo 30

Sikka Maumere 28 Alor Selat Pantar 18

Kalimantan Timur Berau Kakaban 28

Sulawesi Utara Kota Manado Bunaken 25 Kota Bitung Selat Lembeh 25

Sulawesi Tengah Donggala Donggala dan Teluk Palu 20 Tojo Una Una Kepulauan Togean 23

Sulawesi Selatan Pangkajene Kepulauan Kapoposang 12 Bulukumba Tanjung Bira 17 Kepulauan Selayat Selayar 16

Sulawesi Tenggara Wakatobi Wakatobi 30 Gorontalo Gorontalo Gorontalo 21

Maluku Kota Ambon Pulau Ambon 21 Maluku Tengah Kepulauan Banda 22

Maluku Utara Pulau Morotai Pulau Morotai 19 Halmahera Barat Halmahera Barat 12 Kota Ternate Pulau Ternate 12

Papua Barat Raja Ampat Raja Ampat 17 Raja Ampat Kepulauan Waigeo 20 Teluk Cendrawasih Teluk Cendrawasih 27

Indonesia 548

Catatan/Keterangan : Data masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan danPerikanan belum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry ofMarine Affairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2017 yet

Sumber/Source : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2016, Kementerian Kelautan dan PerikananMarine and Fisheries in Figures 2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table4.5

Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Laut menurut Provinsi, 2015

Number and Area of Marine Conservation by Province, 2015

Provinsi

Province

Taman Nasional Laut

Marine National Park

Taman Wisata Alam Laut

Marine Ecotourism Park

Taman Wisata Perairan

Marine Nature Recreation

Park

Jumlah

Number

Luas/Area

(Ha)

Jumlah

Number

Luas/Area

(Ha)

Jumlah

Number

Luas/Area

(Ha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 0 0 2 231 400 0 0Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0Sumatera Barat 0 0 0 0 1 39 900 Riau 0 0 0 0 0 0Jambi 0 0 0 0 0 0Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0Bengkulu 0 0 0 0 0 0Lampung 0 0 0 0 0 0Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0Kepulauan Riau 0 0 0 0 1 1 262 686

DKI Jakarta 1 107 489 0 0 0 0Jawa Barat 0 0 0 0 0 0Jawa Tengah 1 110 117 0 0 0 0DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0Jawa Timur 0 0 0 0 0 0Banten 0 0 1 720 0 0

Bali 0 0 0 0 0 0Nusa Tenggara Barat 0 0 2 8 600 1 2 954 Nusa Tenggara Timur 0 0 3 119 350 0 0


Sulawesi Utara 1 89 065 0 0 0 0Sulawesi Tengah 1 362 605 0 0 0 0Sulawesi Selatan 1 530 765 0 0 0 0Sulawesi Tenggara 1 1 390 000 2 117 800 1 50 000 Gorontalo 0 0 0 0 0 0Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0

Maluku 0 0 3 13 098 1 2 500 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0Papua Barat 0 0 0 0 0 0Papua 1 1 453 500 0 0 1 183 000

Indonesia 7 4 043 541 14 491 248 6 1 541 040

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Suaka Margasatwa Laut

Marine Sanctuary

Cagar Alam Laut

Marine Natural

Preservation

Kawasan Konservasi Laut

Daerah

District Marine Conservation

AreaJumlah

Number

Luas/Area

(Ha)

Jumlah

Number

Luas/Area

(Ha)

Jumlah

Number

Luas/Area

(Ha)(1) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 0 0,00 0 0 4 53 582,98 Sumatera Utara 0 0,00 0 0 4 167 714,20 Sumatera Barat 0 0,00 0 0 9 156 335,99 Riau 0 0,00 0 0 1 40 741,80 Jambi 0 0,00 0 0 2 30,27 Sumatera Selatan 0 0,00 0 0 - -Bengkulu 0 0,00 0 0 3 87 475,78 Lampung 0 0,00 1 11 200 3 106 243,31 Kepulauan Bangka Belitung 0 0,00 0 0 5 789 652,40 Kepulauan Riau 0 0,00 0 0 5 1 077 463,47

DKI Jakarta 1 90,00 0 0 0 0,00Jawa Barat 1 90,00 2 1 620 3 33 250,08 Jawa Tengah 0 0,00 0 0 6 62 721,73 DI Yogyakarta 0 0,00 0 0 2 3 570,46 Jawa Timur 0 0,00 0 0 4 121 606,40 Banten 0 0,00 0 0 1 7 391,00

Bali 0 0,00 0 0 3 37 630,65 Nusa Tenggara Barat 0 0,00 0 0 7 103 643,85 Nusa Tenggara Timur 0 0,00 1 2 000 4 817 882,30

Kalimantan Barat 0 0,00 1 77 000 1 15 300,00 Kalimantan Tengah 0 0,00 0 0 1 171 679,00 Kalimantan Selatan 0 0,00 0 0 2 34 959,14 Kalimantan Timur 1 220,00 0 0 2 290 670,33 Kalimantan Utara 0 0,00 0 0 3 274,00

Sulawesi Utara 0 0,00 0 0 5 68 481,00 Sulawesi Tengah 0 0,00 0 0 7 189 452,49 Sulawesi Selatan 0 0,00 0 0 5 76 476,94 Sulawesi Tenggara 0 0,00 0 0 9 547 173,54 Gorontalo 0 0,00 0 0 3 2 540,56 Sulawesi Barat 0 0,00 0 0 2 82 880,00

Maluku 0 0,00 0 0 6 1 073 331,22 Maluku Utara 0 0,00 0 0 5 17 408,46 Papua Barat 2 5278,25 1 62 660 3 1 656 537,80 Papua 0 0,00 0 0 1 46 983,62

Indonesia 5 5678,25 6 154 480 121 7 941 084,77

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Suaka Perikanan

Fishery Sanctuary

Suaka Alam Perairan

Marine Nature Preserves

Taman Nasional Perairan

Marine National ParkJumlah

Number

Luas/Area

(Ha)

Jumlah

Number

Luas/Area

(Ha)

Jumlah

Number

Luas/Area

(Ha)(1) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Aceh 0 0,00 0 0 0 0,00Sumatera Utara 0 0,00 0 0 0 0,00Sumatera Barat 0 0,00 0 0 0 0,00Riau 0 0,00 0 0 0 0,00Jambi 0 0,00 0 0 0 0,00Sumatera Selatan 0 0,00 0 0 0 0,00Bengkulu 0 0,00 0 0 0 0,00Lampung 0 0,00 0 0 0 0,00Kepulauan Bangka Belitung 0 0,00 0 0 0 0,00Kepulauan Riau 0 0,00 0 0 0 0,00

DKI Jakarta 0 0,00 0 0 0 0,00Jawa Barat 0 0,00 0 0 0 0,00Jawa Tengah 1 12,00 0 0 0 0,00DI Yogyakarta 0 0,00 0 0 0 0,00Jawa Timur 2 370,23 0 0 0 0,00Banten 0 0,00 0 0 0 0,00

Bali 0 0,00 0 0 0 0,00Nusa Tenggara Barat 1 71,00 0 0 0 0,00Nusa Tenggara Timur 0 0,00 0 0 1 3 355 352,82

Kalimantan Barat 0 0,00 0 0 0 0,00Kalimantan Tengah 0 0,00 0 0 0 0,00Kalimantan Selatan 0 0,00 0 0 0 0,00Kalimantan Timur 0 0,00 0 0 0 0,00Kalimantan Utara 0 0,00 0 0 0 0,00

Sulawesi Utara 0 0,00 0 0 0 0,00Sulawesi Tengah 0 0,00 0 0 0 0,00Sulawesi Selatan 0 0,00 0 0 0 0,00Sulawesi Tenggara 0 0,00 0 0 0 0,00Gorontalo 0 0,00 0 0 0 0,00Sulawesi Barat 0 0,00 0 0 0 0,00

Maluku 0 0,00 1 114 000 0 0,00Maluku Utara 0 0,00 0 0 0 0,00Papua Barat 0 0,00 2 331 630 0 0,00Papua 0 0,00 0 0 0 0,00

Indonesia 4 453,23 3 445 630 1 3 355 352,82

Catatan/Keterangan : Data masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan danPerikanan belum merilis Publikasi Analisis Data Pokok Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry ofMarine Affairs and Fisheries has not released the publication of Basic Data Analysis 2017 yet

Sumber/Source : Analisis Data Pokok 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan Basic Data Analysis 2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table4.6

Produksi Perikanan Indonesia, 2011-2016 (1 000 Ton)

Fisheries Production of Indonesia, 2011-2016 (1 000 Tonnes)

Rincian

ItemTahun / Year

Kenaikan Rata-Rata

Increasing Average (%)2011 2012 2013 2014 2015 2016x) 2012-2015 2014-2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Perikanan Tangkap/Capture Fisheries

5 715 5 830 6 115 6 485 6 678 6 831 13,19 6,66

- Laut/Marine 5 346 5 436 5 707 6 038 6 205 6 351 9,49 5,35- Perairan Umum/Inland Openwater

369 394 408 447 473 480 3,02 2,29

Perikanan Budidaya/Aquaculture Fisheries

7 929 9 676 13 301 14 359 15 634 16 675 2,91 2,35

Produksi Perikanan/Production Fisheries

13 644 15 506 19 416 20 844 22 312 23 506 4,48 1,48

Catatan/Note : x) Angka Sementara/Preliminary fiqureData masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan danPerikanan belum merilis Publikasi Analisis Data Pokok Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry ofMarine Affairs and Fisheries has not released the publication of Basic Data Analysis 2017 yet

Sumber/Source : Analisis Data Pokok 2016, Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan/Basic Data Analysis 2016, Center of Data, Statistic, and Information Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table4.7

Potensi Lahan Budidaya dan Tingkat Pemanfaatan di Indonesia, 2015

The Potency of Aquaculture Area and Usage Level in Indonesia, 2015

Jenis Budidaya

Type of Aquaculture

Potensi 1)

Potency

Pemanfaatan 2)

Usage

Peluang

Pengembangan

Developing

Opportunity

Persentase

Pemanfaatan

Percentage of Usage

(1) (2) (3) (4) (5)

Laut/Mariculture 12 123 383 281 474 11 841 909 2,32Payau/Brackishwater pond culture

2 964 331 667 083 2 297 248 22,50

Jumlah/Total 15 087 714 948 557 14 139 157 24,82

Sumber/Source : 1) Data berdasarkan Buku Saku Statistik Perikanan Budidaya Tahun 2009/Data based on Pocket Book of Statistics of AquacultureFisheries 2009

2) Data berdasarkan Buku Statistik Perikanan Budidaya Indonesia Tahun 2015/Data based on Book of Statistics of AquacultureFisheries Indonesia 2015

https:

//www.b

ps.go.id

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.1

Produksi Perikanan Budidaya Laut menurut Jenis Ikan, 2012-2016 (Ton)

The Production of Mariculture by Type of Fish, 2012-2016 (Tonnes)

Jenis Komoditas

Comodity

Tahun/Years Kenaikan Rata-rata

Increasing Average (%)2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kerapu/Groupers 8 786 11 024 11 369 13 700 8 200 -1,37Kakap/Barramundi 2 828 2 838 2 375 2 292 2 018 -6,53Udang Barong/Lobster 488 914 202 161 218 -14,88Kekerangan/Shells 17 251 29 091 44 394 37 503 51 406 24,41Teripang/Sea cucumber 475 206 138 22 029 350 -5,92Rumput Laut/Seaweed 5 738 688 8 335 663 8 971 463 10 112 107 9 691 901 11,05Bandeng/Milkfish 127 81 104 54 219 11,51Bawal Bintang/Silver Pomfred 0 643 1 878 3 198 254 0

Lainnya/Others 1 094 5 811 2 833 2 978 18 490 76,03

Jumlah/Total 5 769 737 8 386 271 9 034 756 10 174 022 9 733 055 11,02

Sumber/Source : Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2016, Kementerian Kelautan dan PerikananIndonesian Aquaculture Statistic 2016, Ministry of Marine and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.2

Produksi Perikanan Tangkap Udang di Laut menurut Jenis Udang dan Provinsi, 2016 (Ton)

Production of Marine Shrimp Capture Fisheries by Type of Shrimp and Province, 2016 (Tonnes)

Provinsi

Province

Udang Donggol

Endeavour prawn/

shrimp, Bluetail

endeavour prawn/

shrimp, Red

greasiback

Udang putih/Jerbung

Banana prawn/

white shrimp/Indian

banana

Udang Krosok

Tiger cat/Rainbow

shrimp

Udang Ratu/Raja

King prawn/

Blue legged

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 167 1 403 12 67 Sumatera Utara 3 779 11 530 217 1 642 Sumatera Barat 2 524 959 209 14 Riau 95 7 002 64 0 Jambi 2 366 3 859 1 410 129 Sumatera Selatan 0 2 700 2 082 0 Bengkulu 1 872 3 265 3 728 7 Lampung 514 3 791 4 683 0 Kepulauan Bangka Belitung 676 1 559 296 0 Kepulauan Riau 414 1 423 920 0

DKI Jakarta 0 622 0 0 Jawa Barat 4 425 6 587 1 957 0 Jawa Tengah 4 334 2 302 902 72 DI Yogyakarta 0 30 0 0 Jawa Timur 2 076 6 896 254 925 Banten 1 852 528 0

Bali 0 69 0 0 Nusa Tenggara Barat 191 1 043 23 23 Nusa Tenggara Timur 0 297 2 8

Kalimantan Barat 6 784 1 409 6 314 5 915 Kalimantan Tengah 2 266 3 240 948 1 740 Kalimantan Selatan 21 420 1 746 11 704 1 230 Kalimantan Timur 2 257 2 056 0 0 Kalimantan Utara 1 499 806 229 1

Sulawesi Utara 0 0 0 0 Sulawesi Tengah 0 165 0 0 Sulawesi Selatan 142 896 0 0 Sulawesi Tenggara 104 1 577 0 0 Gorontalo 0 6 1 1 Sulawesi Barat 0 0 0 0

Maluku 0 893 0 0 Maluku Utara 0 17 0 4 Papua Barat 2 234 2 494 0 221 Papua 31 19 002 338 13

Indonesia 60 171 90 496 36 821 12 012

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Udang Windu

Jumbo/Giant/Blue/Brown

tiger prawn

Udang Barong/Udang Karang

Spiny lobsters

Udang Lainnya

Other shrimps

(1) (6) (7) (8)

Aceh 2 124 0 712 Sumatera Utara 4 818 25 6 334 Sumatera Barat 133 289 929 Riau 411 0 7 487 Jambi 2 145 0 4 691 Sumatera Selatan 0 0 961 Bengkulu 11 60 10 Lampung 44 66 219 Kepulauan Bangka Belitung 0 69 1 637 Kepulauan Riau 0 70 1 287

DKI Jakarta 0 0 266 Jawa Barat 2 14 1 902 Jawa Tengah 16 39 849 DI Yogyakarta 0 7 1 Jawa Timur 3 343 5 2 418 Banten 0 6 338


Kalimantan Barat 39 0 6 044 Kalimantan Tengah 5 096 0 6 063 Kalimantan Selatan 218 5 223 679 Kalimantan Timur 245 42 2 948 Kalimantan Utara 551 14 427

Sulawesi Utara 0 0 6 Sulawesi Tengah 0 0 166 Sulawesi Selatan 79 98 1 824 Sulawesi Tenggara 1 341 233 1 200 Gorontalo 0 0 0 Sulawesi Barat 0 0 1

Maluku 2 103 528 1 182 Maluku Utara 236 0 333 Papua Barat 3 685 1 789 4 780 Papua 665 0 34

Indonesia 27 668 8 634 56 497

Sumber/Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2016, Kementerian Kelautan dan PerikananCapture Fisheries Statistics of Indonesia 2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.3

Nilai Produksi Perikanan Tangkap Udang di Laut menurut Jenis Udang dan Provinsi, 2016 (Juta Rupiah)

Production Value of Marine Shrimp Capture Fisheries by Type of Shrimp and Province, 2016 (Million

Rupiahs)

Provinsi

Province

Udang Donggol

Endeavour prawn/

shrimp, Bluetail

endeavour prawn/

shrimp, Red

greasiback

Udang putih/Jerbung

Banana prawn/

white shrimp/Indian

banana

Udang Krosok

Tiger cat/Rainbow

shrimp

Udang Ratu/Raja

King prawn/

Blue legged

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 4 243 72 148 522 2 379 Sumatera Utara 164 244 482 056 13 102 103 445 Sumatera Barat 101 294 47 731 5 745 1 258 Riau 4 073 220 413 2 300 0 Jambi 87 750 124 102 49 837 3 021 Sumatera Selatan 0 51 064 30 858 0 Bengkulu 112 404 104 436 69 062 185 Lampung 17 212 56 890 96 685 0 Kepulauan Bangka Belitung 26 868 86 326 4 609 0 Kepulauan Riau 11 100 27 681 18 748 0

DKI Jakarta 0 43 284 0 0 Jawa Barat 315 050 389 769 85 507 0 Jawa Tengah 178 226 124 442 22 788 2 784 DI Yogyakarta 0 2 600 0 0 Jawa Timur 48 905 179 569 7 216 27 288 Banten 4 66 846 35 076 0

Bali 0 2 226 0 0 Nusa Tenggara Barat 6 254 42 420 806 712 Nusa Tenggara Timur 0 8 376 86 310

Kalimantan Barat 200 382 27 437 59 943 333 465 Kalimantan Tengah 65 644 150 874 19 460 51 114 Kalimantan Selatan 659 373 133 305 343 363 95 229 Kalimantan Timur 49 641 78 561 0 0 Kalimantan Utara 28 779 23 224 4 308 41

Sulawesi Utara 0 0 0 0 Sulawesi Tengah 0 8 926 0 0 Sulawesi Selatan 3 688 23 308 0 0 Sulawesi Tenggara 2 937 38 050 0 0 Gorontalo 0 109 3 0 Sulawesi Barat 0 0 0 0

Maluku 0 14 285 0 0 Maluku Utara 0 428 0 105 Papua Barat 127 571 152 076 0 11 720 Papua 426 812 039 12 605 750

Indonesia 2 216 069 3 594 997 882 627 633 807

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Udang Windu

Jumbo/Giant/Blue/Brown

tiger prawn

Udang Barong/Udang Karang

Spiny lobsters

Udang Lainnya

Other shrimps

(1) (6) (7) (8)

Aceh 139 852 0 21 140 Sumatera Utara 247 617 3 016 165 349 Sumatera Barat 4 686 20 789 34 657 Riau 12 433 0 199 061 Jambi 130 282 0 182 919 Sumatera Selatan 0 0 81 985 Bengkulu 134 9 421 72 Lampung 1 933 2 620 5 849 Kepulauan Bangka Belitung 0 7 366 52 301 Kepulauan Riau 0 3 220 30 708

DKI Jakarta 0 0 4 920 Jawa Barat 255 2 450 31 829 Jawa Tengah 506 6 611 4 372 DI Yogyakarta 0 1 741 18 Jawa Timur 99 360 405 81 125 Banten 0 961 14 001

Bali 77 7 959 18 Nusa Tenggara Barat 28 287 1 163 1 866 Nusa Tenggara Timur 3 474 48 7 141

Kalimantan Barat 2 765 0 97 768 Kalimantan Tengah 330 329 0 138 276 Kalimantan Selatan 9 139 346 087 7 700 Kalimantan Timur 25 153 3 780 26 471 Kalimantan Utara 26 352 1 909 7 546

Sulawesi Utara 0 0 168 Sulawesi Tengah 0 0 4 386 Sulawesi Selatan 3 875 2 797 59 731 Sulawesi Tenggara 60 072 7 469 44 069 Gorontalo 0 0 0 Sulawesi Barat 0 0 16

Maluku 46 687 28 468 27 400 Maluku Utara 5 732 0 7 441 Papua Barat 209 872 101 663 272 212 Papua 33 370 0 783

Indonesia 1 422 241 559 942 1 613 297

Sumber/Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2016, Kementerian Kelautan dan PerikananCapture Fisheries Statistics of Indonesia 2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.4

Produksi Perikanan Budidaya Laut menurut Provinsi, 2012-2016 (Ton)

Production of Mariculture by Province, 2012-2016 (Tonnes)

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 43 84 109 158 275 Sumatera Utara 3 086 4 348 4 350 4 363 2 990 Sumatera Barat 833 335 243 268 310 Riau 2 5 401 619 689 Jambi 0 0 0 0 0 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 Bengkulu 421 23 24 1 64 Lampung 10 142 7 142 6 775 4 440 3 699 Kepulauan Bangka Belitung 5 164 779 1 088 1 964 1 013 Kepulauan Riau 14 057 15 927 15 358 19 044 68 693

DKI Jakarta 3 071 2 517 4 066 2 464 1 024 Jawa Barat 3 726 1 528 1 015 3 964 8 523 Jawa Tengah 6 604 14 211 42 413 22 785 1 432 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 Jawa Timur 561 887 580 683 601 413 615 466 640 819 Banten 17 219 21 930 25 671 26 110 26 812

Bali 144 610 146 192 84 931 107 921 101 706 Nusa Tenggara Barat 451 482 599 742 749 659 921 540 1 002 295 Nusa Tenggara Timur 398 739 1 846 350 1 966 261 2 283 347 1 854 585

Kalimantan Barat 147 177 1 631 32 38 Kalimantan Tengah 230 88 339 364 364 Kalimantan Selatan 2 726 2 426 2 706 486 675 Kalimantan Timur 195 530 249 746 321 128 22 128 5 712 Kalimantan Utara - 1 - 1 - 1 311 038 523 749

Sulawesi Utara 159 642 181 052 301 876 339 578 220 519 Sulawesi Tengah 891 428 1 234 021 1 137 589 1 274 906 1 210 645 Sulawesi Selatan 1 480 791 1 661 417 2 087 873 2 411 918 2 287 947 Sulawesi Tenggara 640 334 918 245 956 495 916 313 831 026 Gorontalo 95 482 10 407 24 991 53 740 10 380 Sulawesi Barat 27 343 33 127 39 323 36 864 72 464

Maluku 476 175 586 106 496 004 712 609 599 346 Maluku Utara 121 135 98 312 103 213 41 592 244 029 Papua Barat 57 555 75 565 57 760 37 847 51 121 Papua 131 146 51 155 112

Indonesia 5 769 735 8 292 631 9 034 756 10 174 024 9 773 055

Catatan/Note : 1 Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur/Data were included in Kalimantan TImur ProvinceSumber/Source : Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2012-2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indonesian Aquaculture Statistics 2012-2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.5

Nilai Produksi Perikanan Budidaya Laut menurut Provinsi, 2012-2016 (Juta Rupiah)

Production Value of Mariculture by Province, 2012-2016 (Million Rupiahs)

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 2 201 4 555 9 416 10 643 15 127 Sumatera Utara 160 663 129 282 234 188 423 234 230 786 Sumatera Barat 9 538 31 170 19 686 41 020 61 861 Riau 88 174 5 249 5 847 12 014 Jambi 0 0 0 0 0 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 Bengkulu 2 022 1 650 4 248 1 120 Lampung 775 758 194 483 120 060 31 821 36 156 Kepulauan Bangka Belitung 29 610 14 695 17 108 24 982 20 670 Kepulauan Riau 305 628 481 576 539 631 333 839 379 313

DKI Jakarta 39 835 35 575 71 726 76 095 17 140 Jawa Barat 11 860 3 801 1 930 8 235 23 218 Jawa Tengah 14 993 30 597 50 997 19 695 6 859 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 Jawa Timur 1 143 145 1 008 276 960 885 485 066 1 004 905 Banten 31 654 38 472 45 629 49 315 48 385

Bali 389 816 206 578 173 333 168 566 136 472 Nusa Tenggara Barat 1 171 728 1 282 558 1 632 734 997 616 1 496 199 Nusa Tenggara Timur 997 133 5 679 085 7 005 154 2 300 302 2 948 689

Kalimantan Barat 2 055 2 645 159 864 1 376 1 952 Kalimantan Tengah 1 613 88 339 364 364 Kalimantan Selatan 20 706 4 554 5 771 1 933 5 553 Kalimantan Timur 597 834 454 044 665 144 38 090 40 627 Kalimantan Utara - 1 - 1 - 1 311 113 1 196 168

Sulawesi Utara 263 193 1 132 085 707 268 415 791 596 812 Sulawesi Tengah 1 341 773 2 603 953 1 812 817 1 535 473 1 340 811 Sulawesi Selatan 2 222 247 4 156 199 3 091 252 3 617 967 3 444 679 Sulawesi Tenggara 1 047 827 1 197 250 1 614 403 1 214 003 949 706 Gorontalo 145 313 211 696 17 428 42 055 26 132 Sulawesi Barat 83 710 65 697 80 612 62 460 75 595

Maluku 1 145 179 2 940 723 5 038 295 1 692 036 1 241 872 Maluku Utara 249 227 490 884 1 119 793 93 693 457 681 Papua Barat 202 646 829 480 255 062 138 439 436 563 Papua 7 572 2 748 1 788 3 212 2 211

Indonesia 12 416 567 23 234 573 25 461 810 14 144 282 16 254 639



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.6

Produksi Perikanan Budidaya Tambak menurut Provinsi, 2012-2016 (Ton)

Production of Brackishwater Pond Culture by Province, 2012-2016 (Tonnes)

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 27 994 32 940 37 721 42 223 56 401 Sumatera Utara 33 841 35 506 29 345 29 496 46 026 Sumatera Barat 26 179 297 332 124 Riau 662 329 311 135 1 031 Jambi 732 538 786 521 716 Sumatera Selatan 47 278 52 201 53 082 64 496 47 188 Bengkulu 750 1 838 4 767 7 548 6 222 Lampung 50 315 82 822 71 064 53 076 62 605 Kepulauan Bangka Belitung 961 761 828 1 076 1 912 Kepulauan Riau 19 91 35 42 31

DKI Jakarta 827 1 211 756 2 656 3 048 Jawa Barat 199 923 338 439 310 481 320 278 382 670 Jawa Tengah 110 526 188 407 212 693 171 485 267 059 DI Yogyakarta 602 817 2 495 3 372 2 787 Jawa Timur 170 434 177 077 191 610 206 362 223 817 Banten 51 535 58 511 60 070 60 112 64 615



Sulawesi Utara 261 3 451 668 703 1 108 Sulawesi Tengah 30 627 83 215 73 733 113 202 123 209 Sulawesi Selatan 744 385 918 645 1001 214 1 052 493 1 258 649 Sulawesi Tenggara 66 183 86 506 75 954 74 888 77 644 Gorontalo 3 716 10 879 11 344 9 552 16 812 Sulawesi Barat 19 375 19 627 25 133 32 530 47 708

Maluku 1 205 4 264 5 415 12 485 5 239 Maluku Utara 296 253 156 92 407 Papua Barat 1 212 110 2 988 441 458 Papua 1 154 1 624 1 209 1 548 1 346

Indonesia 1 756 801 2 337 672 2 428 389 2 498 963 3 012 467



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.7

Nilai Produksi Perikanan Budidaya Tambak menurut Provinsi, 2012-2016 (Juta Rupiah)

Production Value of Brackishwater Pond Culture by Province, 2012-2016 (Million Rupiahs)

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 699 511 966 190 1 153 216 1 373 050 2 373 144 Sumatera Utara 1 169 546 893 630 1 859 430 1 642 580 3 088 026 Sumatera Barat 450 7 894 9 116 12 228 3 424 Riau 15 936 10 698 7 915 5 892 24 068 Jambi 9 180 16 014 13 150 10 223 11 674 Sumatera Selatan 1 974 814 1 949 928 2 422 411 3 291 414 2 608 611 Bengkulu 22 182 52 950 506 804 896 669 511 926 Lampung 1 887 658 5 073 781 4 148 664 3 200 227 3 301 059 Kepulauan Bangka Belitung 34 647 36 062 2 025 66 282 145 658 Kepulauan Riau 741 3 846 47 722 2 466 1 514

DKI Jakarta 15 776 21 218 23 281 65 165 75 405 Jawa Barat 4 823 961 5 134 891 8 232 921 7 881 032 11 197 050 Jawa Tengah 1 552 973 4 283 683 2 779 838 3 075 044 4 851 227 DI Yogyakarta 23 956 34 652 103 831 150 796 135 157 Jawa Timur 4 307 943 4 322 955 5 049 778 5 562 178 6 947 490 Banten 402 261 420 915 420 766 416 670 566 858

Bali 79 894 130 564 215 008 158 881 297 886 Nusa Tenggara Barat 1 977 378 4 055 146 6 090 213 6 960 113 8 204 523 Nusa Tenggara Timur 26 313 53 756 67 717 171 213 108 597

Kalimantan Barat 786 851 2 435 677 2 918 314 634 974 589 074 Kalimantan Tengah 136 614 99 887 124 494 161 140 200 012 Kalimantan Selatan 723 475 659 309 818 440 959 141 1 559 948 Kalimantan Timur 1 752 407 2 271 582 2 226 101 1 395 565 2 461 701 Kalimantan Utara - 1 - 1 - 1 131 406 196 787

Sulawesi Utara 6 875 123 120 23 410 30 147 33 782 Sulawesi Tengah 362 240 1 350 879 444 259 250 603 1 133 243 Sulawesi Selatan 3 711 875 5 134 563 5 448 291 857 639 6 033 844 Sulawesi Tenggara 1 744 612 2 105 362 2 103 317 856 554 2 172 686 Gorontalo 43 563 134 755 248 532 5 277 016 306 371 Sulawesi Barat 368 824 404 905 642 791 1 955 043 1 459 304


Indonesia 28 775 952 42 485 378 48 555 131 48 080 522 60 891 232



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.8

Produksi Budidaya Rumput Laut menurut Provinsi, 2012-2016 (Ton)

Production of Seaweed Culture by Province, 2012-2016 (Tonnes)

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 0 20 0 0 0Sumatera Utara 69 0 0 57 6 Sumatera Barat 0 1 0 0 0Riau 0 0 0 0 0Jambi 0 0 0 0 0Sumatera Selatan 0 0 0 0 0Bengkulu 421 18 10 1 0Lampung 4 819 4 701 4 647 3 707 95 Kepulauan Bangka Belitung 4 481 96 525 1 075 0Kepulauan Riau 11 116 11 700 11 252 12 945 0

DKI Jakarta 5 160 37 3 0Jawa Barat 788 49 79 55 783 62 210 Jawa Tengah 6 252 13 954 41 518 82 916 67 191 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0Jawa Timur 560 488 580 032 593 702 620 014 12 606 Banten 13 670 17 657 20 226 62 604 44 432

Bali 144 168 145 597 84 336 107 209 0Nusa Tenggara Barat 451 031 599 100 749 141 937 462 24 929 Nusa Tenggara Timur 398 736 1 846 224 1 966 255 2 283 331 0

Kalimantan Barat 131 157 302 20 0Kalimantan Tengah 230 88 339 364 0Kalimantan Selatan 2 702 2 404 2 676 454 0Kalimantan Timur 195 314 249 412 320 911 22 418 5 260 Kalimantan Utara - 1 - 1 - 1 311 037 0

Sulawesi Utara 159 099 176 421 299 677 338 082 0Sulawesi Tengah 891 381 1 233 058 1 137 030 1 362 811 89 868 Sulawesi Selatan 1 480 712 1 661 335 2 087 841 3 292 009 1 051 804 Sulawesi Tenggara 639 192 917 363 956 017 915 895 0Gorontalo 95 422 103 924 24 935 36 767 0Sulawesi Barat 27 335 33 115 39 323 53 740 0

Maluku 474 167 583 351 494 743 700 095 0Maluku Utara 120 430 97 502 102 586 41 431 0Papua Barat 56 439 58 058 33 340 27 002 0Papua 89 59 16 107 0

Indonesia 5 738 687 8 335 663 8 971 464 11 269 339 1 358 400



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.9

Produksi Budidaya Udang menurut Jenis Udang dan Provinsi, 2016 (Ton)

Production of Shrimp Culture by Type of Shrimp and Province, 2016 (Tonnes)

Provinsi

Province

Udang Windu

Black Tiger Shrimp

Udang Putih

White Shrimp

Udang Vaname

Vaname Shrimp

Udang Lainnya

Others Shrimp(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 9 418 325 11 679 0Sumatera Utara 11 423 0 28 440 0Sumatera Barat 0 0 16 0Riau 86 0 35 0Jambi 12 19 0 0Sumatera Selatan 400 0 34 000 0Bengkulu 34 0 5 788 0Lampung 808 60 55 153 55 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 1 637 0Kepulauan Riau 13 0 0 0

DKI Jakarta 208 0 0 0Jawa Barat 35 614 4 590 61 327 2 033 Jawa Tengah 2 511 440 21 799 2 133 DI Yogyakarta 0 0 2 787 - Jawa Timur 7 346 2 765 57 783 2 777 Banten 237 689 1 178

Bali 0 0 5 318 0Nusa Tenggara Barat 190 0 115 389 0Nusa Tenggara Timur 0 0 14 0

Kalimantan Barat 3 100 223 1 500 66 Kalimantan Tengah 124 0 5 83 Kalimantan Selatan 14 113 0 0 3 274 Kalimantan Timur 10 524 7 875 0 8 015 Kalimantan Utara 941 0 0 0

Sulawesi Utara 85 0 66 0Sulawesi Tengah 4 393 89 11 286 0Sulawesi Selatan 14 777 871 14 835 144 Sulawesi Tenggara 6 676 0 25 711 0Gorontalo 2 0 1 802 0Sulawesi Barat 5 591 14 13 980 0

Maluku 1 0 4 897 2 Maluku Utara 17 0 32 0Papua Barat 6 8 0 0Papua 5 0 0 0

Indonesia 128 655 17 696 476 455 18 582


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.10

Nilai Produksi Budidaya Udang menurut Provinsi dan Jenis Udang, 2016 (Juta Rupiah)

Production Value of Shrimp Culture by Province and Type of Shrimp, 2016 (Million Rupiahs)

Provinsi

Province

Udang Windu

Black Tiger Shrimp

Udang Putih

White Shrimp

Udang Vaname

Vaname Shrimp

Udang Lainnya

Others Shrimp(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 753 613 19 490 864 342 0Sumatera Utara 812 446 0 2 088 784 0Sumatera Barat 0 0 1 188 0Riau 6 001 0 2 810 0Jambi 1 016 359 0 0Sumatera Selatan 24 000 0 2 380 000 0Bengkulu 2 818 0 500 718 0Lampung 62 979 4 211 3 131 084 1 927 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 140 710 0Kepulauan Riau 968 0 0 0

DKI Jakarta 17 600 0 16 0Jawa Barat 2 626 412 189 893 4 726 498 50 822 Jawa Tengah 180 942 20 595 1 462 825 59 124 DI Yogyakarta 0 0 135 157 0Jawa Timur 607 674 117 951 3 479 683 88 024 Banten 14 831 40 919 106 510 0

Bali 0 0 297 560 0Nusa Tenggara Barat 10 526 0 7 816 232 0Nusa Tenggara Timur 0 0 1 014 0

Kalimantan Barat 177 803 5 586 81 570 989 Kalimantan Tengah 7 440 0 298 1 662 Kalimantan Selatan 972 336 0 0 79 418 Kalimantan Timur 1 113 083 472 519 0 125 500 Kalimantan Utara 142 620 0 0 0

Sulawesi Utara 6 556 0 6 055 0Sulawesi Tengah 263 552 2 183 507 866 0Sulawesi Selatan 1 256 020 30 478 890 070 2 876 Sulawesi Tenggara 334 180 0 1 157 005 0Gorontalo 161 0 81 109 0Sulawesi Barat 335 489 285 699 015 0

Maluku 56 0 195 864 91 Maluku Utara 1 542 0 1 482 0Papua Barat 500 670 0 0Papua 442 0 0 0

Indonesia 9 733 603 905 138 30 755 466 410 430


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.11

Produksi Budidaya Udang Windu menurut Provinsi, 2012-2016 (Ton)

Production of Black Tiger Shrimp Culture by Province, 2012-2016 (Tonnes)

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 5 667 5 621 8 048 8 114 9 418 Sumatera Utara 7 580 9 627 8 326 5 635 11 423 Sumatera Barat 4 2 2 0 0Riau 68 27 8 11 86 Jambi 1 0 35 27 12 Sumatera Selatan 11 730 5 641 5 010 4 796 400 Bengkulu 152 278 781 2 325 34 Lampung 2 317 2 791 1 103 1 788 808 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 1 0 0Kepulauan Riau 0 0 0 2 13

DKI Jakarta 58 201 129 108 208 Jawa Barat 25 944 27 860 42 168 36 901 35 614 Jawa Tengah 2 711 33 580 5 083 2 775 2 511 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0Jawa Timur 9 377 6 578 7 196 9 472 7 346 Banten 294 404 382 405 237

Bali 0 0 0 0 0Nusa Tenggara Barat 2 739 4 299 972 958 190 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0

Kalimantan Barat 1 674 1 865 4 654 3 011 3 100 Kalimantan Tengah 86 52 46 103 124 Kalimantan Selatan 5 015 4 758 5 881 7 214 14 113 Kalimantan Timur 10 446 10 758 8 774 9 466 10 524 Kalimantan Utara - 1 - 1 - 1 1 047 941

Sulawesi Utara 45 390 65 74 85 Sulawesi Tengah 3 201 22 403 3 985 8 832 4 393 Sulawesi Selatan 14 786 15 319 16 036 14 850 14 777 Sulawesi Tenggara 10 014 13 275 7 961 6 610 6 676 Gorontalo 282 143 24 11 2 Sulawesi Barat 1 360 1 898 2 549 3 075 5 591


Indonesia 116 313 168 318 129 233 127 625 128 655



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.12

Produksi Budidaya Udang Putih menurut Provinsi, 2012-2016 (Ton)

Production of White Tiger Shrimp Culture by Province, 2012-2016 (Tonnes)

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 82 114 155 169 325 Sumatera Utara 1 0 0 0 0Sumatera Barat 0 0 0 0 0Riau 120 0 0 0 0Jambi 0 0 3 9 19 Sumatera Selatan 0 1 40 62 0Bengkulu 0 3 6 0 0Lampung 161 0 76 70 60 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0 0 0Kepulauan Riau 1 0 0 0 0

DKI Jakarta 0 0 0 0 0Jawa Barat 4 999 5 257 4 293 4 442 4 590 Jawa Tengah 924 1 091 2 016 308 440 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0Jawa Timur 0 2 099 2 103 1 843 2 765 Banten 444 487 658 679 689

Bali 0 0 0 0 0Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0

Kalimantan Barat 165 2 369 257 264 223 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0Kalimantan Selatan 0 1 10 10 0Kalimantan Timur 5 312 5 576 4 936 5 105 7 875 Kalimantan Utara - 1 - 1 - 1 13 0

Sulawesi Utara 0 0 0 174 0Sulawesi Tengah 0 57 169 1 232 89 Sulawesi Selatan 453 506 786 760 871 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0Gorontalo 0 0 0 0 0Sulawesi Barat 460 99 115 97 14

Maluku 0 0 0 0 0Maluku Utara 0 0 0 0 0Papua Barat 5 5 11 4 8 Papua 0 0 0 0 0

Indonesia 13 128 17 665 15 634 15 242 17 969



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.13

Produksi Budidaya Udang Vaname menurut Provinsi, 2012-2016 (Ton)

Production of Vaname Shrimp Culture by Province, 2012-2016 (Tonnes)

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 0 1 244 1 391 4 470 11 679 Sumatera Utara 19 414 19 791 16 161 17 475 28 440 Sumatera Barat 1 3 2 3 16 Riau 33 32 49 40 35 Jambi 0 0 0 0 0Sumatera Selatan 32 490 40 016 40 928 42 331 34 000 Bengkulu 370 945 3 302 4 103 5 788 Lampung 40 489 72 051 62 872 42 883 55 153 Kepulauan Bangka Belitung 879 710 747 1 056 1 637 Kepulauan Riau 33 32 2 1 0

DKI Jakarta 0 0 0 0 0Jawa Barat 29 900 61 633 60 120 60 920 61 327 Jawa Tengah 3 421 13 872 30 610 19 924 21 799 DI Yogyakarta 597 812 2 446 3 364 2 787 Jawa Timur 45 383 33 060 40 899 65 582 57 783 Banten 294 1 407 1 606 1 223 1 178

Bali 1 585 2 932 3 423 3 243 5 318 Nusa Tenggara Barat 38 525 56 960 78 967 89 884 115 389 Nusa Tenggara Timur 5 13 7 31 14

Kalimantan Barat 6 670 39 092 32 073 1 544 1 500 Kalimantan Tengah 0 0 0 4 5 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0Kalimantan Timur 0 0 0 0 0Kalimantan Utara - 1 - 1 - 1 0 0

Sulawesi Utara 34 272 84 64 66 Sulawesi Tengah 761 91 500 1 237 11 286 Sulawesi Selatan 4 393 8 542 15 247 12 827 14 835 Sulawesi Tenggara 12 734 18 369 27 230 25 769 25 711 Gorontalo 39 996 2 209 3 239 1 802 Sulawesi Barat 623 1 138 3 025 9 707 13 980

Maluku 0 2 065 4 915 10 142 4 897 Maluku Utara 17 111 90 23 32 Papua Barat 0 0 0 0 0Papua 0 0 0 0 0

Indonesia 238 663 376 189 428 905 421 089 476 457



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.14

Jumlah Lokasi dan Persentase Kondisi Terumbu Karang menurut Wilayah, 2012-2016

Number of Location and Percentage of Coral Reef Condition by Area, 2012-2016

Wilayah

Area

Jumlah Lokasi/Kondisi

Number of Location/Condition2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Indonesia

Bagian Barat

West

Indonesian

Jumlah Lokasi/Number of locations 504 509 536 - 435Persentase kondisi/Percentage of condition

Sangat Baik/Very Good 5,36 5,50 5,22 4,94 8,97Baik/Good 29,56 30,06 29,29 28,92 22,99Cukup/Moderate 34,33 33,99 35,26 36,68 34,71Kurang/Damaged 30,75 30,45 30,22 29,45 33,33

Indonesia

Bagian Tengah

Center

Indonesian



Indonesia

Bagian Timur

East

Indonesian



Indonesia Jumlah Lokasi/Number of locations 1 133 1 146 1 184 1 259 1 064Persentase kondisi/Percentage of condition


Catatan/Note : Tidak ada data terbaru/No recent dataSangat Baik/Very Good : 75-100 % tutupan karang hidup/the living surface of coral reefBaik/Good : 50-74 % tutupan karang hidup/the living surface of coral reefCukup/Moderate : 25-49 % tutupan karang hidup/the living surface of coral reefKurang/Damaged : 0-24 % tutupan karang hidup/the living surface of coral reef

Sumber/Source : www.coremap.or.id, didownload 12 Juli 2018/www.coremap.or.id,downloaded on July 12, 2018

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.15

Luas dan Kondisi Padang Lamun menurut Provinsi, 2017

Area and Condition of Seagrass by Province, 2017

Provinsi

Province

Luas

Area

(Ha)


Good

Sedang

Moderate

Rusak

Damage

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 44,00 0,00 97,76 2,24 Sumatera Utara 172,20 19,00 54,00 27,00 Sumatera Barat 598 850,00 100,00 0,00 0,00Riau 0,00 0,00 0,00 0,00Jambi 0,00 0,00 0,00 0,00Sumatera Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00Bengkulu 7 204,50 37,07 49,27 13,66 Lampung 371,00 12,10 35,51 30,82 Kepulauan Bangka Belitung 11 646,90 - - - Kepulauan Riau 38 116,00 - - -

DKI Jakarta - - - - Jawa Barat 802,00 54,70 21,40 23,90 Jawa Tengah - - - - DI Yogyakarta - - - - Jawa Timur 1 1 034,40 … … … Banten - - - -

Bali 1 316,00 84,16 - 15,84 Nusa Tenggara Barat 8 061,54 71,70 11,86 16,44 Nusa Tenggara Timur 13 953,55 - - -

Kalimantan Barat 18 934,00 63,00 20,00 17,00 Kalimantan Tengah 11 179,05 65,00 5,00 30,00 Kalimantan Selatan - - - - Kalimantan Timur 508 551,00 21,68 7,49 3,34 Kalimantan Utara 10,08 - 100,00 -

Sulawesi Utara 7 621,40 100,00 - - Sulawesi Tengah 27 406,39 6,53 34,28 59,19 Sulawesi Selatan 21 573,70 79,70 7,70 12,60 Sulawesi Tenggara 10 762,56 - - - Gorontalo 7 750,86 13,16 6,96 79,88 Sulawesi Barat - - - -

Maluku 9 375,81 38,00 51,80 10,20 Maluku Utara 15 307,00 35,20 29,27 23,74 Papua Barat - - - - Papua 2 - - - -

Indonesia 1 320 033,86 3 60,12 5,21 4,28

Catatan/Note : 1 Tidak ada rincian data kondisi padang lamun/There are no detailed data on seagrass conditions2 Data tahun 2015/Data for 20153 Penjumlahan data dari tiap provinsi/The Summation of data from each province

Sumber/Source : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 2018/Departement of Marine and Fisheries Province, 2018

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.16

Jumlah Pengunjung Taman Wisata Alam Laut menurut Jenis Kunjungan dan Asal, 2013-2017 (Orang)

Number of Visitors to Marine Ecotourism Parks by Type of Visit and Origin, 2013-2017 (Person)

Jenis Kunjungan

Type of Visit

Asal

Origin

Tahun/Years2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Penelitian & PengembanganResearch & Development

Dalam Negeri/Domestic 112 135 170 277 9 274 Luar Negeri/Foreign 5 95 20 0 1 924

Rekreasi/RecreationDalam Negeri/Domestic 2 484 675 3 256 230 3 173 743 4 458 474 3 669 019 Luar Negeri/Foreign 261 140 264 055 154 082 176 336 186 629

Pendidikan/Ilmu Pengetahuan/Education

Dalam Negeri/Domestic 15 958 5 558 4 228 839 3 142 Luar Negeri/Foreign 0 0 0 1 401 812

Berkemah/CampingDalam Negeri/Domestic 876 2 725 1 159 6 373 24 385 Luar Negeri/Foreign 0 10 0 0 15

Lain-lain/OthersDalam Negeri/Domestic 344 50 126 3 817 135 776 12 915 Luar Negeri/Foreign 1 10 551 0 505 246

Jumlah/TotalDalam Negeri/Domestic 2 501 965 3 314 774 3 183 117 4 601 739 3 718 735 Luar Negeri/Foreign 261 146 274 711 154 102 178 242 189 626 Jumlah/Total 2 763 111 3 589 485 3 337 219 4 779 981 3 908 361

Sumber/Source : Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananEnvironmental and Forestry Statistics of Indonesia 2017, Ministry of Environtment and Forestry Republic of Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.17

Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Indonesia, 2013-2016 (Ton)

Exploitation of Fish Resources in Indonesia, 2013-2016 (Tonnes)

Ikan 1

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 251 343 273 133 274 524 292 299

DEMERSAL 772 855 798 863 822 868 823 600

Kurau/Four Finger Threadfin 5 586 5 604 5 938 9 441 Manyung/Giant Catfish 107 053 102 111 79 815 101 295 Layur/Hairtails 68 784 57 372 69 187 74 486 Kurisi/Treadtins Breams 63 225 70 659 74 353 81 474 Kuniran/Sulphur Goalfish 42 817 40 319 28 920 26 280 Swanggi/Big Eyes 41 775 48 951 42 921 27 091 Beloso/Greater Lizardfish 20 867 22 283 17 540 13 843 Golok-golok/Wolf Herrings 13 838 13 835 21 778 9 771 Gulamah/Croackers/Drums 82 416 77 928 91 117 84 905 Ikan Kakap Merah/Red Snappers 123 416 130 301 125 792 127 333 Kerapu/Grouppers 99 904 110 418 143 839 144 230 Kuwe/Jack Trevalies 93 706 109 441 116 152 116 988 Ikan Lidah/Flat Fishes 9 468 9 641 5 516 6 463

PELAGIS KECIL 779 124 800 799 926 430 850 923

Banyar/Indian Mackarel 109 974 84 321 85 829 78 631 Kembung/Short-bodied Mackerels 239 216 269 411 325 774 283 106 Ikan Terbang/Flying Fishes 15 973 16 896 21 836 25 237 Ikan Layang/Scads 368 221 376 276 424 890 423 880 Lemuru/Bali Sardinella 45 740 53 895 68 101 40 069

TUNA BESAR 513 341 537 102 461 958 480 670

Cakalang/Skipjack Tuna 481 014 496 682 415 060 440 812 Albakora/Albacore 6 095 8 750 7 301 7 180 Setuhuk/Marlin 8 748 9 979 13 218 11 822 Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 7 918 9 774 9 793 7 533 Lemadang/Common Dolphin Fish 9 566 11 917 16 586 13 323

CUMI-CUMI 140 499 150 623 221 484 165 175

Catatan/Note : 1 Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011

Sumber/Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2013-2016, Kementerian Kelautan dan PerikananCapture Fisheries Statistics of Indonesia 2013-2016, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.18

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Indonesia, 2013-2016 (Juta Rupiah)

Production Value of Fish Resources in Indonesia, 2013-2016 (Million Rupiahs)

Ikan 1

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 7 485 073 8 618 648 10 705 612 10 922 980

DEMERSAL 13 583 067 15 754 399 16 979 850 17 540 607

Kurau/Four Finger Threadfin 228 057 179 690 203 455 242 263Manyung/Giant Catfish 1 711 167 1 625 817 1 267 884 1 473 090Layur/Hairtails 745 039 726 327 1 220 636 1 056 300Kurisi/Treadtins Breams 876 976 1 053 136 1 147 266 1 253 704Kuniran/Sulphur Goalfish 351 067 307 836 321 964 288 204Swanggi/Big Eyes 339 761 409 897 483 837 362 588Beloso/Greater Lizardfish 159 441 166 970 120 381 143 813Golok-golok/Wolf Herrings 308 170 225 953 330 986 231 990Gulamah/Croackers/Drums 860 193 837 769 1 079 113 1 021 699Ikan Kakap Merah/Red Snappers 2 928 183 3 482 261 3 669 060 3 917 316Kerapu/Grouppers 3 268 355 4 292 266 4 419 845 4 671 703Kuwe/Jack Trevalies 1 655 957 2 270 719 2 614 299 2 767 306Ikan Lidah/Flat Fishes 150 701 175 758 101 124 110 631

PELAGIS KECIL 9 169 056 9 632 494 9 973 924 11 271 678

Banyar/Indian Mackarel 1 224 540 921 460 969 425 1 122 200Kembung/Short-bodied Mackerels 4 032 603 4 406 902 4 771 782 4 664 096Ikan Terbang/Flying Fishes 135 603 138 439 169 857 202 821Ikan Layang/Scads 3 500 272 3 772 626 3 236 670 4 907 819Lemuru/Bali Sardinella 276 038 393 067 826 190 374 742

TUNA BESAR 6 478 627 7 873 706 8 357 302 7 484 436

Cakalang/Skipjack Tuna 5 930 656 7 012 704 7 539 549 6 747 224Albakora/Albacore 151 737 276 379 170 644 153 291Setuhuk/Marlin 180 923 231 237 209 937 242 546Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 95 357 181 323 188 322 129 717Lemadang/Common Dolphin Fish 119 954 172 063 248 850 211 657

CUMI-CUMI 2 866 575 3 124 025 4 661 132 5 026 431

Catatan/Note : 1 Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.19

Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Barat Sumatera1, 2013-2016 (Ton)

Exploitation of Fish Resources in Western Sumatera1, 2013-2016 (Tonnes)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 24 994 37 170 19 347 19 258

DEMERSAL 77 366 75 943 77 312 76 648

Kurau/Four Finger Threadfin 839 557 273 230Manyung/Giant Catfish 11 327 7 082 5 066 4 862Layur/Hairtails 9 698 8 072 19 862 19 274Kurisi/Treadtins Breams 4 479 6 201 5 606 6 049Kuniran/Sulphur Goalfish 307 434 499 596Swanggi/Big Eyes 5 440 5 682 4 127 3 327Beloso/Greater Lizardfish 5 445 5 421 2 680 1 050Golok-golok/Wolf Herrings 1 127 1 525 920 1 594Gulamah/Croackers/Drums 3 740 3 014 2 407 2 258Ikan Kakap Merah/Red Snappers 8 872 8 206 8 994 9 261Kerapu/Grouppers 9 947 10 015 13 303 13 853Kuwe/Jack Trevalies 14 300 18 217 12 400 13 208Ikan Lidah/Flat Fishes 1 845 1 517 1 175 1 086

PELAGIS KECIL 48 287 45 647 50 863 51 527

Banyar/Indian Mackarel - 1 831 3 440 3 730Kembung/Short-bodied Mackerels 36 156 30 711 30 885 31 658Ikan Terbang/Flying Fishes - 813 762 766Ikan Layang/Scads 12 131 12 292 15 570 14 442Lemuru/Bali Sardinella 0 0 206 931

TUNA BESAR 35 138 34 371 32 597 34 810

Cakalang/Skipjack Tuna 31 536 28 549 28 061 30 736Albakora/Albacore 0 - 0 0Setuhuk/Marlin 1 900 2 855 2 375 2 084Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 1 057 2 213 1 348 773Lemadang/Common Dolphin Fish 645 754 813 1 217

CUMI-CUMI 3 043 3 792 6 374 6 431

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Barat Sumatera terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu,LampungRegional Fisheries Management (WPP) in Western Sumatera consist of Province of Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,Bengkulu, Lampung

2 Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.20

Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Timur Sumatera1, 2013-2016 (Ton)

Exploitation of Fish Resources in Eastern Sumatera1, 2013-2016 (Tonnes)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 47 054 50 847 51 191 46 295

DEMERSAL 104 183 114 302 117 728 133 963

Kurau/Four Finger Threadfin 2 362 2 355 1 978 2 053 Manyung/Giant Catfish 19 514 25 703 17 842 17 706 Layur/Hairtails 3 535 3 296 6 695 6 136 Kurisi/Treadtins Breams 13 395 14 071 18 656 22 040 Kuniran/Sulphur Goalfish 9 193 9 385 2 126 7 526 Swanggi/Big Eyes 1 582 1 905 81 99 Beloso/Greater Lizardfish 660 787 123 192 Golok-golok/Wolf Herrings 5 536 5 349 2 176 2 420 Gulamah/Croackers/Drums 6 575 6 905 13 859 16 020 Ikan Kakap Merah/Red Snappers 13 846 14 287 15 633 19 440 Kerapu/Grouppers 12 707 13 978 24 067 27 946 Kuwe/Jack Trevalies 14 909 15 645 14 354 12 126 Ikan Lidah/Flat Fishes 369 636 138 259

PELAGIS KECIL 35 085 33 683 34 632 33 939

Banyar/Indian Mackarel - 1 284 1 947 2 384 Kembung/Short-bodied Mackerels 31 025 26 701 29 457 28 574 Ikan Terbang/Flying Fishes - 0 0 0Ikan Layang/Scads 4 060 5 698 3 075 2 981 Lemuru/Bali Sardinella 0 0 153 0

TUNA BESAR 179 188 4 154 53 818

Cakalang/Skipjack Tuna 0 12 1 436 1 432 Albakora/Albacore 0 - 0 49 188 Setuhuk/Marlin 5 6 2 707 3 179 Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 128 169 4 14 Lemadang/Common Dolphin Fish 46 1 7 5

CUMI-CUMI 13 783 11 230 8 004 14 238

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Timur Sumatera terdiri dari Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan BangkaBelitung, LampungRegional Fisheries Management (WPP) in Eastern Sumatera consist of Province of Riau, Jambi, Sumatera Selatan, KepulauanBangka Belitung, Lampung



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.21

Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Utara Jawa1, 2013-2016 (Ton)

Exploitation of Fish Resources in Northern Java1, 2013-2016 (Tonnes)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 21 250 19 450 28 166 35 451

DEMERSAL 141 678 140 739 156 635 132 421

Kurau/Four Finger Threadfin 613 711 1 287 4 641 Manyung/Giant Catfish 27 110 16 282 13 490 14 456 Layur/Hairtails 11 357 9 484 8 310 14 990 Kurisi/Treadtins Breams 7 568 9 589 15 015 13 598 Kuniran/Sulphur Goalfish 29 125 26 738 21 561 13 714 Swanggi/Big Eyes 23 706 28 393 16 778 12 037 Beloso/Greater Lizardfish 5 085 6 188 5 563 5 366 Golok-golok/Wolf Herrings 790 646 13 294 1 710 Gulamah/Croackers/Drums 12 513 11 058 9 521 16 779 Ikan Kakap Merah/Red Snappers 11 558 16 396 25 750 18 643 Kerapu/Grouppers 7 304 7 232 13 617 9 233 Kuwe/Jack Trevalies 4 726 7 894 12 387 6 195 Ikan Lidah/Flat Fishes 223 128 62 1 059

PELAGIS KECIL 137 216 140 425 212 828 166 916

Banyar/Indian Mackarel - 1 508 6 182 3 941 Kembung/Short-bodied Mackerels 33 807 48 882 70 191 43 838 Ikan Terbang/Flying Fishes - 25 92 53 Ikan Layang/Scads 90 952 84 443 114 000 98 719 Lemuru/Bali Sardinella 12 457 5 567 22 363 20 365

TUNA BESAR 44 918 50 300 42 092 29 608

Cakalang/Skipjack Tuna 37 872 45 961 39 508 27 804 Albakora/Albacore 2 814 - 773 575 Setuhuk/Marlin 1 881 1 218 406 278 Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 500 505 298 119 Lemadang/Common Dolphin Fish 1 851 2 616 1 107 832

CUMI-CUMI 53 255 68 274 103 206 70 930

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Utara Jawa terdiri dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, JawaTimurRegional Fisheries Management (WPP) in Northern Java consist of Province of Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,Jawa Timur



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.22

Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Selatan Jawa1, 2013-2016 (Ton)

Exploitation of Fish Resources in Southern Java1, 2013-2016 (Tonnes)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 5 841 2 264 15 006 6 518

DEMERSAL 24 075 22 989 55 309 32 373

Kurau/Four Finger Threadfin 2 28 52 7 Manyung/Giant Catfish 2 512 1 539 3 021 2 318 Layur/Hairtails 10 841 9 468 18 075 17 787 Kurisi/Treadtins Breams 1 575 1 506 3 912 2 123 Kuniran/Sulphur Goalfish 1 589 1 199 2 164 1 205 Swanggi/Big Eyes 50 76 2 482 1 285 Beloso/Greater Lizardfish 65 330 2 304 1 072 Golok-golok/Wolf Herrings 12 355 1 724 70 Gulamah/Croackers/Drums 3 141 1 915 7 304 1 715 Ikan Kakap Merah/Red Snappers 1 018 1 582 6342 956 Kerapu/Grouppers 1 228 2 670 4 547 1 853 Kuwe/Jack Trevalies 1 488 1 912 2 815 1 419 Ikan Lidah/Flat Fishes 554 409 567 563

PELAGIS KECIL 47 081 44 353 38 629 15 055

Banyar/Indian Mackarel - 740 1 516 597 Kembung/Short-bodied Mackerels 5 506 4 035 11 878 5 109 Ikan Terbang/Flying Fishes - 692 296 117 Ikan Layang/Scads 26 012 18 681 15 956 5 806 Lemuru/Bali Sardinella 15 563 20 205 8 983 3 426

TUNA BESAR 10 567 11 936 14 692 14 759

Cakalang/Skipjack Tuna 7 539 8 900 10 988 11 891 Albakora/Albacore 1 054 - 1 249 1 511 Setuhuk/Marlin 879 1 290 1 142 698 Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 458 535 776 223 Lemadang/Common Dolphin Fish 637 1 211 537 436

CUMI-CUMI 3 835 4 118 16 884 6 616

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Selatan Jawa terdiri dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, JawaTimurRegional Fisheries Management (WPP) in Southern Java consist of Province of Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,Jawa Timur



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.23

Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Bali dan Nusa Tenggara1, 2013-2016 (Ton)

Exploitation of Fish Resources in Bali and Nusa Tenggara1, 2013-2016 (Tonnes)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 2 718 6 004 4 965 2 845

DEMERSAL 26 904 28 817 39 152 40 505

Kurau/Four Finger Threadfin 0 447 56 39 Manyung/Giant Catfish 876 868 1 105 1 442 Layur/Hairtails 1 941 1 977 4 322 4 225 Kurisi/Treadtins Breams 3 014 3 293 3 491 3 559 Kuniran/Sulphur Goalfish 559 548 543 337 Swanggi/Big Eyes 265 263 242 256 Beloso/Greater Lizardfish 202 220 522 1 132 Golok-golok/Wolf Herrings 378 395 272 341 Gulamah/Croackers/Drums 818 1 128 1 750 1 740 Ikan Kakap Merah/Red Snappers 4 981 5 383 7 389 8 158 Kerapu/Grouppers 9 759 10 460 15 643 14 963 Kuwe/Jack Trevalies 4 099 3 823 3 754 4 247 Ikan Lidah/Flat Fishes 12 12 63 66

PELAGIS KECIL 47 054 73 993 74 380 62 152

Banyar/Indian Mackarel 0 757 1 096 1 060 Kembung/Short-bodied Mackerels 5 889 19 036 16 779 17 410 Ikan Terbang/Flying Fishes - 3 617 4 445 5 304 Ikan Layang/Scads 23 582 22 460 24 210 25 675 Lemuru/Bali Sardinella 17 583 28 123 27 850 12 703

TUNA BESAR 37 043 44 944 28 838 143 798

Cakalang/Skipjack Tuna 27 997 36 873 17 202 19 088 Albakora/Albacore 2 227 - 5 279 118 486 Setuhuk/Marlin 2 028 2 268 1 418 1 791 Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 1 969 2 167 1 787 1 217 Lemadang/Common Dolphin Fish 2 822 3 636 3 152 3 216

CUMI-CUMI 6 253 7 864 9 414 14 423

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Bali & Nusa Tenggara terdiri dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa TenggaraTimurRegional Fisheries Management (WPP) in Bali & Nusa Tenggara consist of Province of Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa TenggaraTimur



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.24

Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Selat Malaka1, 2013-2016 (Ton)

Exploitation of Fish Resources in Malacca Strait1, 2013-2016 (Tonnes)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 37 472 42 956 32 451 34 314

DEMERSAL 66 708 70 768 60 646 61 110

Kurau/Four Finger Threadfin 539 586 488 520 Manyung/Giant Catfish 8 855 9 239 4 696 4 383 Layur/Hairtails 3 709 4 331 2 755 2 710 Kurisi/Treadtins Breams 7 577 7 016 6 509 7 044 Kuniran/Sulphur Goalfish 415 119 0 0 Swanggi/Big Eyes 5 875 5 515 3 566 3 003 Beloso/Greater Lizardfish 808 758 1 028 1 028 Golok-golok/Wolf Herrings 2 924 1 999 1 247 1 688 Gulamah/Croackers/Drums 12 616 14 305 21 629 21 281 Ikan Kakap Merah/Red Snappers 4 579 5 108 3 049 3 250 Kerapu/Grouppers 7 755 9 169 7 289 7 676 Kuwe/Jack Trevalies 6 149 6 665 5 339 5 532 Ikan Lidah/Flat Fishes 4 907 5 958 3 051 2 995

PELAGIS KECIL 61 461 58 520 83 777 82 231

Banyar/Indian Mackarel - 793 4 433 4 879 Kembung/Short-bodied Mackerels 47 558 45 016 51 724 54 492 Ikan Terbang/Flying Fishes - 0 0 54 Ikan Layang/Scads 13 903 12 711 27 262 22 367 Lemuru/Bali Sardinella 0 0 358 439

TUNA BESAR 4 692 3 565 4 558 4 425

Cakalang/Skipjack Tuna 4 334 3 201 4 044 3 531 Albakora/Albacore 0 - 0 0Setuhuk/Marlin 71 68 328 575 Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 83 122 123 244 Lemadang/Common Dolphin Fish 204 174 63 75

CUMI-CUMI 20 898 22 498 21 296 20 771

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Selat Malaka terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, RiauRegional Fisheries Management (WPP) in Malacca Strait consist of Province of Aceh, Sumatera Utara, Riau



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.25

Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Selatan/Barat Kalimantan1, 2013-2016 (Ton)

Exploitation of Fish Resources in Southern/Western Kalimantan1, 2013-2016 (Tonnes)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 53 216 56 425 52 435 66 670

DEMERSAL 54 863 55 437 57 020 72 374

Kurau/Four Finger Threadfin 541 178 192 261 Manyung/Giant Catfish 16 697 20 346 22 366 42 351 Layur/Hairtails 2 277 2 306 1 526 1 494 Kurisi/Treadtins Breams 4 327 4 057 2 026 3 533 Kuniran/Sulphur Goalfish 151 168 16 98 Swanggi/Big Eyes 753 550 616 373 Beloso/Greater Lizardfish 31 1 1 801 69 Golok-golok/Wolf Herrings 686 634 477 33 Gulamah/Croackers/Drums 10 406 10 459 8 033 5 947 Ikan Kakap Merah/Red Snappers 7 518 8 821 9 754 9 861 Kerapu/Grouppers 4 978 3 522 1 598 753 Kuwe/Jack Trevalies 5 571 4 223 8 530 7 601 Ikan Lidah/Flat Fishes 927 172 85 0

PELAGIS KECIL 23 444 33 436 33 911 24 360

Banyar/Indian Mackarel - 2 938 5 271 2 784 Kembung/Short-bodied Mackerels 9 384 11 985 15 788 13 708 Ikan Terbang/Flying Fishes - 0 786 679 Ikan Layang/Scads 14 060 18 513 11 268 7 189 Lemuru/Bali Sardinella 0 0 798 0

TUNA BESAR 1 741 581 6 256 2 701

Cakalang/Skipjack Tuna 0 0 1 357 158 Albakora/Albacore 0 - 0 0Setuhuk/Marlin 373 0 2 070 599 Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 1 368 580 948 748 Lemadang/Common Dolphin Fish 0 1 1 881 1 196

CUMI-CUMI 11 960 7 901 8 662 9 307

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Selatan/Barat Kalimantan terdiri dari Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat,Kalimantan Tengah, Kalimantan SelatanRegional Fisheries Management (WPP) in Southern/Western Kalimantan consist of Province of Kepulauan Riau, KalimantanBarat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.26

Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Timur Kalimantan1, 2013-2016 (Ton)

Exploitation of Fish Resources in Eastern Kalimantan1, 2013-2016 (Tonnes)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 33 181 31 310 21 859 32 526

DEMERSAL 18 304 16 883 20 096 20 595

Kurau/Four Finger Threadfin 62 55 164 162 Manyung/Giant Catfish 1 518 1 575 2 235 2 277 Layur/Hairtails 221 230 75 75 Kurisi/Treadtins Breams 2 165 1 479 1 280 1 285 Kuniran/Sulphur Goalfish 92 93 18 1 Swanggi/Big Eyes 273 204 9 10 Beloso/Greater Lizardfish 51 42 3 3 Golok-golok/Wolf Herrings 289 296 119 171 Gulamah/Croackers/Drums 2 456 2 369 2 357 2 422 Ikan Kakap Merah/Red Snappers 4 485 4 459 5 146 5 264 Kerapu/Grouppers 4 360 3 659 3 855 3 990 Kuwe/Jack Trevalies 2 256 2 347 4 835 4 935 Ikan Lidah/Flat Fishes 76 75 0 0

PELAGIS KECIL 22 799 21 000 51 067 55 894

Banyar/Indian Mackarel - 268 51 96 Kembung/Short-bodied Mackerels 12 115 11 411 36 302 29 300 Ikan Terbang/Flying Fishes - 0 0 0Ikan Layang/Scads 10 684 9 321 14 623 26 498 Lemuru/Bali Sardinella 0 0 91 0

TUNA BESAR 2 373 2 863 283 279

Cakalang/Skipjack Tuna 2 182 2 676 144 140 Albakora/Albacore 0 - 0 0Setuhuk/Marlin 154 151 0 0Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 21 20 137 137 Lemadang/Common Dolphin Fish 16 16 2 2

CUMI-CUMI 6 187 5 157 5 774 2 263

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di TImur Kalimantan terdiri dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan TimurRegional Fisheries Management (WPP) in Eastern Kalimantan consist of Province of Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.27

Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Utara Sulawesi1, 2013-2016 (Ton)

Exploitation of Fish Resources in Northern Sulawesi1, 2013-2016 (Tonnes)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 441 435 3 552 344

DEMERSAL 30 034 47 198 30 095 41 588

Kurau/Four Finger Threadfin 8 0 0 235 Manyung/Giant Catfish 6 0 1 1 Layur/Hairtails 707 464 402 599 Kurisi/Treadtins Breams 668 1 317 954 2 860 Kuniran/Sulphur Goalfish 308 776 332 1 189 Swanggi/Big Eyes 177 1 526 231 655 Beloso/Greater Lizardfish 11 3 0 13 Golok-golok/Wolf Herrings 90 72 72 101 Gulamah/Croackers/Drums 27 48 59 19 Ikan Kakap Merah/Red Snappers 6 191 9 379 6 555 10 155 Kerapu/Grouppers 13 482 18 153 12 335 12 366 Kuwe/Jack Trevalies 8 356 15 460 9 153 13 395 Ikan Lidah/Flat Fishes 3 0 1 0

PELAGIS KECIL 72 516 92 780 87 999 112 829

Banyar/Indian Mackarel - 24 631 5 801 15 969 Kembung/Short-bodied Mackerels 902 3 558 12 102 6 093 Ikan Terbang/Flying Fishes - 1 008 1 329 1 494 Ikan Layang/Scads 71 477 63 583 68 288 89 046 Lemuru/Bali Sardinella 137 0 479 227

TUNA BESAR 204 621 186 487 115 630 148 056

Cakalang/Skipjack Tuna 201 366 182 318 111 716 144 015 Albakora/Albacore 0 - 0 0Setuhuk/Marlin 552 1 158 1 656 1 484 Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 1 712 2 264 1 389 1 582 Lemadang/Common Dolphin Fish 991 747 869 975

CUMI-CUMI 3 281 3 222 8 424 2 883

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Utara Sulawesi terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi TengahRegional Fisheries Management (WPP) in Northern Sulawesi consist of Province of Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.28

Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Selatan Sulawesi1, 2013-2016 (Ton)

Exploitation of Fish Resources in Southern Sulawesi1, 2013-2016 (Tonnes)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 3 988 5 110 7 010 7 495

DEMERSAL 50 320 49 621 73 423 80 964

Kurau/Four Finger Threadfin 249 251 266 259 Manyung/Giant Catfish 2 314 1 232 2 128 2 181 Layur/Hairtails 1 298 1 719 4 168 3 526 Kurisi/Treadtins Breams 5 740 6 633 7 676 8 194 Kuniran/Sulphur Goalfish 348 676 1 389 1 503 Swanggi/Big Eyes 296 254 2 453 2 283 Beloso/Greater Lizardfish 65 221 178 454 Golok-golok/Wolf Herrings 22 29 261 384 Gulamah/Croackers/Drums 1 943 1 800 1 881 1 851 Ikan Kakap Merah/Red Snappers 12 503 11 428 15 038 17 438 Kerapu/Grouppers 14 446 15 628 22 709 25 623 Kuwe/Jack Trevalies 11 096 9 750 15 276 17 268 Ikan Lidah/Flat Fishes 0 0 0 0

PELAGIS KECIL 63 410 97 422 104 610 100 027

Banyar/Indian Mackarel - 15 983 17 004 14 164 Kembung/Short-bodied Mackerels 20 901 25 416 23 241 26 553 Ikan Terbang/Flying Fishes - 1 843 6 823 8 157 Ikan Layang/Scads 42 509 54 180 52 606 51 153 Lemuru/Bali Sardinella 0 0 4 936 0

TUNA BESAR 50 173 61 236 54 332 56 200

Cakalang/Skipjack Tuna 47 652 58 520 48 846 50 867 Albakora/Albacore 0 - 0 0Setuhuk/Marlin 297 316 81 441 Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 269 503 1 876 1 710 Lemadang/Common Dolphin Fish 1 955 1 897 3 529 3 182

CUMI-CUMI 4 302 6 182 10 800 9 688

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Selatan Sulawesi terdiri dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat,SulawesiTenggaraRegional Fisheries Management (WPP) in Southern Sulawesi consist of Province of Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, SulawesiTenggara



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.29

Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Maluku dan Papua1, 2013-2016 (Ton)

Exploitation of Fish Resources in Maluku and Papua1, 2013-2016 (Tonnes)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 21 188 21 162 38 540 40 582

DEMERSAL 179 215 176 166 135 456 130 059

Kurau/Four Finger Threadfin 371 436 1 182 1 034 Manyung/Giant Catfish 16 324 18 245 7 865 9 318 Layur/Hairtails 23 200 16 025 2 997 3 670 Kurisi/Treadtins Breams 12 717 15 497 9 228 11 189 Kuniran/Sulphur Goalfish 730 183 272 111 Swanggi/Big Eyes 3 358 4 583 12 336 3 763 Beloso/Greater Lizardfish 8 444 8 312 3 337 3 464 Golok-golok/Wolf Herrings 1 984 2 535 1 216 1 259 Gulamah/Croackers/Drums 28 181 24 927 22 318 14 873 Ikan Kakap Merah/Red Snappers 47 865 45 252 22 143 23 907 Kerapu/Grouppers 15 285 15 932 24 879 25 974 Kuwe/Jack Trevalies 20 756 23 505 27 309 31 062 Ikan Lidah/Flat Fishes 552 734 374 435

PELAGIS KECIL 94 824 159 540 153 701 145 993

Banyar/Indian Mackarel - 33 588 39 089 29 027 Kembung/Short-bodied Mackerels 35 973 42 660 27 428 26 371 Ikan Terbang/Flying Fishes - 8 898 7 266 8 613 Ikan Layang/Scads 58 851 74 394 78 034 80 004 Lemuru/Bali Sardinella 0 0 1 884 1 978

TUNA BESAR 121 896 131 881 158 527 154 796

Cakalang/Skipjack Tuna 120 536 129 672 151 759 151 150 Albakora/Albacore 0 - 0 0Setuhuk/Marlin 608 649 1 035 693 Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 353 696 1 108 766 Lemadang/Common Dolphin Fish 399 864 4 625 2 187

CUMI-CUMI 13 702 10 385 22 647 7 625

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Maluku dan Papua terdiri dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua BaratRegional Fisheries Management (WPP) in Maluku dan Papua consist of Province of Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.30

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Barat Sumatera1, 2013-2016 (Juta Rupiah)

Production Value of Fish Resources in Western Sumatera1, 2013-2016 (Million Rupiahs)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 866 799 1 281 642 759 484 739 097

DEMERSAL 1 507 551 1 546 766 1 725 165 1 767 347

Kurau/Four Finger Threadfin 10 540 7 760 4 166 3 686Manyung/Giant Catfish 157 265 115 291 96 110 98 235Layur/Hairtails 123 048 134 938 245 298 238 045Kurisi/Treadtins Breams 67 818 - 118 729 114 382Kuniran/Sulphur Goalfish 2 989 3 248 5 248 7 402Swanggi/Big Eyes 60 567 51 372 72 343 75 042Beloso/Greater Lizardfish 57 129 47 132 4 141 7 689Golok-golok/Wolf Herrings 16 504 17 463 10 558 17 777Gulamah/Croackers/Drums 51 401 41 492 45 734 42 503Ikan Kakap Merah/Red Snappers 310 377 299 131 303 402 346 181Kerapu/Grouppers 329 937 363 219 490 451 479 178Kuwe/Jack Trevalies 319 976 446 635 311 408 321 101Ikan Lidah/Flat Fishes 22 337 19 085 17 577 16 126

PELAGIS KECIL 912 748 866 476 911 096 984 858

Banyar/Indian Mackarel - 15 757 42 920 39 436Kembung/Short-bodied Mackerels 723 097 636 799 610 438 633 294Ikan Terbang/Flying Fishes - 15 079 8 534 8 664Ikan Layang/Scads 189 651 195 968 246 938 293 592Lemuru/Bali Sardinella 0 2 873 2 266 9 873

TUNA BESAR 643 034 670 540 582 570 703 678

Cakalang/Skipjack Tuna 571 639 534 165 488 701 611 749Albakora/Albacore 0 0 0 0Setuhuk/Marlin 40 196 79 826 49 200 41 752Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 19 169 56 549 29 687 21 160Lemadang/Common Dolphin Fish 12 031 - 14 982 29 016

CUMI-CUMI 82 870 104 708 130 579 133 277

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Barat Sumatera terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu,LampungRegional Fisheries Management (WPP) in Western Sumatera consist of Province of Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,Bengkulu, Lampung



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.31

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Timur Sumatera1, 2013-2016 (Juta Rupiah)

Production Value of Fish Resources in Eastern Sumatera1, 2013-2016 (Million Rupiahs)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 866 799 1 497 815 1 952 256 1 422 841

DEMERSAL 2 794 052 2 503 075 3 380 062 3 649 734

Kurau/Four Finger Threadfin 169 780 129 020 120 055 92 482Manyung/Giant Catfish 319 768 424 107 311 479 277 731Layur/Hairtails 33 047 30 420 169 972 125 511Kurisi/Treadtins Breams 284 798 - 298 502 388 456Kuniran/Sulphur Goalfish 95 543 83 725 37 248 116 689Swanggi/Big Eyes 18 476 19 723 911 911Beloso/Greater Lizardfish 3 908 4 748 1 177 968Golok-golok/Wolf Herrings 118 412 116 806 34 551 51 753Gulamah/Croackers/Drums 66 315 73 025 218 445 254 764Ikan Kakap Merah/Red Snappers 388 643 486 014 779 165 933 200Kerapu/Grouppers 931 072 729 305 969 527 1 068 895Kuwe/Jack Trevalies 364 291 403 316 437 357 336 166Ikan Lidah/Flat Fishes 1 878 2 866 1 673 2 208

PELAGIS KECIL 503 218 554 410 539 261 561 941

Banyar/Indian Mackarel - 26 818 36 210 41 189Kembung/Short-bodied Mackerels 455 136 446 548 474 036 485 271Ikan Terbang/Flying Fishes - 0 0 0Ikan Layang/Scads 48 082 77 113 27 784 35 481Lemuru/Bali Sardinella 0 3 931 1 231 0

TUNA BESAR 3 039 3 506 40 118 88 477

Cakalang/Skipjack Tuna 0 121 9 827 22 030Albakora/Albacore 0 0 0 0Setuhuk/Marlin 122 155 30 154 66 297Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 2 154 3 230 49 109Lemadang/Common Dolphin Fish 763 - 88 41

CUMI-CUMI 82 870 243 620 306 252 337 799

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Timur Sumatera terdiri dari Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan BangkaBelitung, LampungRegional Fisheries Management (WPP) in Eastern Sumatera consist of Province of Riau, Jambi, Sumatera Selatan, KepulauanBangka Belitung, Lampung



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.32

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Utara Jawa1, 2013-2016 (Juta Rupiah)

Production Value of Fish Resources in Northern Java1, 2013-2016 (Million Rupiahs)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 645 283 611 865 1 062 495 1 484 665

DEMERSAL 1 678 608 1 556 409 2 138 105 2 081 797

Kurau/Four Finger Threadfin 7 333 6 220 22 728 82 249Manyung/Giant Catfish 423 584 185 327 180 044 254 790Layur/Hairtails 116 479 89 473 87 355 169 094Kurisi/Treadtins Breams 57 754 ... 183 918 158 016Kuniran/Sulphur Goalfish 206 831 179 375 208 018 89 115Swanggi/Big Eyes 132 068 191 864 154 316 111 054Beloso/Greater Lizardfish 28 922 32 321 41 877 70 977Golok-golok/Wolf Herrings 4 289 4 783 142 462 18 624Gulamah/Croackers/Drums 104 706 99 678 107 426 132 439Ikan Kakap Merah/Red Snappers 320 206 546 892 604 871 584 051Kerapu/Grouppers 187 888 100 819 261 440 272 415Kuwe/Jack Trevalies 88 547 118 658 143 071 127 239Ikan Lidah/Flat Fishes 1 412 999 579 11 734

PELAGIS KECIL 1 258 829 1 295 814 2 173 691 2 076 833

Banyar/Indian Mackarel - 23 451 40 394 61 916Kembung/Short-bodied Mackerels 395 531 553 999 813 369 707 573Ikan Terbang/Flying Fishes - 121 512 258Ikan Layang/Scads 788 150 669 119 1 059 232 1 146 384Lemuru/Bali Sardinella 0 49 124 260 184 160 703

TUNA BESAR 805 466 981 125 738 759 419 857

Cakalang/Skipjack Tuna 0 807 487 662 901 387 152Albakora/Albacore 0 112 309 32 854 12 168Setuhuk/Marlin 46 135 43 991 15 288 5 957Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 9 434 17 338 10 641 1 682Lemadang/Common Dolphin Fish 32 422 - 17 075 12 897

CUMI-CUMI 865 913 1 081 478 2 055 045 2 784 481

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Utara Jawa terdiri dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, JawaTimurRegional Fisheries Management (WPP) in Northern Java consist of Province of Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,Jawa Timur



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.33

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Selatan Jawa1, 2013-2016 (Juta Rupiah)

Production Value of Fish Resources in Southern Java1, 2013-2016 (Million Rupiahs)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 323 869 117 119 973 191 293 241

DEMERSAL 342 742 413 305 1 601 083 542 098

Kurau/Four Finger Threadfin 25 498 1 165 322Manyung/Giant Catfish 22 855 15 511 88 456 35 530Layur/Hairtails 167 646 180 653 487 422 246 531Kurisi/Treadtins Breams 24 564 - 76 613 34 333Kuniran/Sulphur Goalfish 20 654 8 245 34 148 19 546Swanggi/Big Eyes 861 957 8 888 19 405Beloso/Greater Lizardfish 251 1 651 31 193 9 458Golok-golok/Wolf Herrings 171 7 923 16 850 868Gulamah/Croackers/Drums 18 404 15 158 86 296 24 374Ikan Kakap Merah/Red Snappers 24 651 34 205 328 913 51 726Kerapu/Grouppers 36 925 110 476 256 035 51 352Kuwe/Jack Trevalies 25 737 34 624 175 094 39 483Ikan Lidah/Flat Fishes 3 279 3 404 10 010 9 171

PELAGIS KECIL 393 018 458 488 883 487 168 924

Banyar/Indian Mackarel - 13 929 24 705 10 907Kembung/Short-bodied Mackerels 80 515 65 920 194 680 82 736Ikan Terbang/Flying Fishes - 4 443 955 1 449Ikan Layang/Scads 222 627 217 633 394 876 58 882Lemuru/Bali Sardinella 89 875 156 563 268 271 14 950

TUNA BESAR 178 933 271 114 1 298 767 263 579

Cakalang/Skipjack Tuna 110 254 140 633 1 202 961 186 993Albakora/Albacore 23 240 81 123 30 822 37 040Setuhuk/Marlin 25 022 34 621 32 848 23 388Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 11 340 14 737 16 298 5 867Lemadang/Common Dolphin Fish 9 078 - 15 838 10 291

CUMI-CUMI 101 826 81 541 522 494 193 683

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Selatan Jawa terdiri dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, JawaTimurRegional Fisheries Management (WPP) in Southern Java consist of Province of Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,Jawa Timur



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.34

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Bali dan Nusa Tenggara1, 2013-2016 (Juta Rupiah)

Production Value of Fish Resources in Bali and Nusa Tenggara1, 2013-2016 (Million Rupiahs)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 323 869 330 820 244 926 111 222

DEMERSAL 498 960 503 148 768 306 774 932

Kurau/Four Finger Threadfin 0 3 356 1 050 657Manyung/Giant Catfish 10 838 15 216 20 062 27 340Layur/Hairtails 21 546 25 663 69 132 71 062Kurisi/Treadtins Breams 47 028 - 69 550 57 514Kuniran/Sulphur Goalfish 6 626 6 873 2 257 4 212Swanggi/Big Eyes 3 293 4 762 3 778 3 988Beloso/Greater Lizardfish 1 217 1 347 7 169 15 843Golok-golok/Wolf Herrings 2 976 3 443 4 080 6 181Gulamah/Croackers/Drums 11 156 12 992 13 140 13 190Ikan Kakap Merah/Red Snappers 97 290 110 422 160 995 171 725Kerapu/Grouppers 240 791 254 863 347 821 326 036Kuwe/Jack Trevalies 56 200 63 784 67 655 75 690Ikan Lidah/Flat Fishes 68 427 1 617 1 494

PELAGIS KECIL 421 843 771 262 755 023 764 908

Banyar/Indian Mackarel - 14 450 16 574 15 369Kembung/Short-bodied Mackerels 77 775 285 745 234 851 245 032Ikan Terbang/Flying Fishes - 37 735 60 443 66 269Ikan Layang/Scads 235 488 253 192 278 459 304 131Lemuru/Bali Sardinella 108 581 180 140 164 696 134 108

TUNA BESAR 587 056 806 863 530 453 557 617

Cakalang/Skipjack Tuna 436 076 641 816 314 499 344 883Albakora/Albacore 57 902 82 947 106 968 104 082Setuhuk/Marlin 35 700 43 681 30 042 35 241Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 22 021 38 419 25 278 16 757Lemadang/Common Dolphin Fish 35 357 - 53 666 56 653

CUMI-CUMI 148 444 212 800 247 961 319 078

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Bali & Nusa Tenggara terdiri dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa TenggaraTimurRegional Fisheries Management (WPP) in Bali & Nusa Tenggara consist of Province of Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa TenggaraTimur



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.35

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Selat Malaka1, 2013-2016 (Juta Rupiah)

Production Value of Fish Resources in Malacca Strait1, 2013-2016 (Million Rupiahs)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 323 869 1 412 064 1 385 110 1 396 815

DEMERSAL 1 318 097 1 308 253 1 245 425 1 369 801

Kurau/Four Finger Threadfin 0 14 946 13 691 17 273 Manyung/Giant Catfish 196 536 192 545 110 707 111 770 Layur/Hairtails 45 505 54 082 45 801 47 552 Kurisi/Treadtins Breams 132 090 - 120 016 132 156 Kuniran/Sulphur Goalfish 4 715 1 427 0 0Swanggi/Big Eyes 89 381 88 837 52 040 43 940 Beloso/Greater Lizardfish 8 197 5 568 11 162 11 220 Golok-golok/Wolf Herrings 142 559 34 212 99 843 115 071 Gulamah/Croackers/Drums 131 879 150 237 177 932 208 128 Ikan Kakap Merah/Red Snappers 157 646 159 100 116 356 118 677 Kerapu/Grouppers 297 729 340 730 299 089 316 593 Kuwe/Jack Trevalies 111 860 126 126 132 310 180 783 Ikan Lidah/Flat Fishes 108 338 140 443 66 478 66 638

PELAGIS KECIL 1 208 273 1 158 878 1 415 726 1 472 351

Banyar/Indian Mackarel - 16 024 76 023 83 083 Kembung/Short-bodied Mackerels 960 764 919 388 991 045 1 091 746 Ikan Terbang/Flying Fishes - 0 561 876 Ikan Layang/Scads 247 510 223 466 341 182 285 326 Lemuru/Bali Sardinella 0 0 6 915 11 319

TUNA BESAR 94 076 77 481 86 247 93 555

Cakalang/Skipjack Tuna 86 059 73 834 75 107 73 334 Albakora/Albacore 0 0 0 0Setuhuk/Marlin 1 348 1 321 7 268 14 466 Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 1 643 2 326 2 779 4 516 Lemadang/Common Dolphin Fish 5 026 - 1 093 1 239

CUMI-CUMI 552 133 605 472 483 526 470 492

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Selat Malaka terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, RiauRegional Fisheries Management (WPP) in Malacca Strait consist of Province of Aceh, Sumatera Utara, Riau



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.36

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Selatan/Barat Kalimantan1, 2013-2016 (Juta Rupiah)

Production Value of Fish Resources in Southern/Western Kalimantan1, 2013-2016 (Million Rupiahs)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 1 145 249 1 124 803 1 737 744 2 050 488

DEMERSAL 1 048 590 1 066 896 857 997 1 094 294

Kurau/Four Finger Threadfin 0 7 242 4 588 7 259Manyung/Giant Catfish 326 036 395 196 313 306 495 016Layur/Hairtails 24 747 26 060 16 590 28 184Kurisi/Treadtins Breams 79 956 - 15 202 32 648Kuniran/Sulphur Goalfish 1 617 2 374 329 1 088Swanggi/Big Eyes 9 385 3 555 12 671 3 990Beloso/Greater Lizardfish 191 20 0 173Golok-golok/Wolf Herrings 7 546 8 188 3 844 501Gulamah/Croackers/Drums 156 082 143 819 74 118 91 721Ikan Kakap Merah/Red Snappers 208 038 279 465 187 175 214 311Kerapu/Grouppers 125 188 97 139 46 440 45 704Kuwe/Jack Trevalies 109 804 102 365 183 308 173 700Ikan Lidah/Flat Fishes 9 702 1 473 426 0

PELAGIS KECIL 248 738 509 987 422 880 346 721

Banyar/Indian Mackarel . 54 292 33 262 56 845Kembung/Short-bodied Mackerels 163 891 260 403 273 743 216 798Ikan Terbang/Flying Fishes - 0 2 358 2 248Ikan Layang/Scads 84 847 195 292 105 571 70 830Lemuru/Bali Sardinella 0 0 7 946 0

TUNA BESAR 19 278 10 955 84 676 43 410

Cakalang/Skipjack Tuna 0 0 31 640 5 527Albakora/Albacore 0 0 0 0Setuhuk/Marlin 10 565 0 10 616 10 766Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 8 713 10 955 16 013 9 800Lemadang/Common Dolphin Fish 0 - 26 407 17 317

CUMI-CUMI 311 270 251 132 223 552 278 907

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Selatan/Barat Kalimantan terdiri dari Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat,Kalimantan Tengah, Kalimantan SelatanRegional Fisheries Management (WPP) in Southern/Western Kalimantan consist of Province of Kepulauan Riau, KalimantanBarat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.37

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Timur Kalimantan1, 2013-2016 (Juta Rupiah)

Production Value of Fish Resources in Eastern Kalimantan1, 2013-2016 (Million Rupiahs)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 945 605 885 426 723 118 1 299 377

DEMERSAL 481 004 459 144 446 614 479 391

Kurau/Four Finger Threadfin 0 2 379 6 299 5 427Manyung/Giant Catfish 13 401 14 147 41 098 38 786Layur/Hairtails 3 397 3 482 191 191Kurisi/Treadtins Breams 15 368 - 21 878 7 939Kuniran/Sulphur Goalfish 546 481 791 20Swanggi/Big Eyes 1 260 1 038 114 148Beloso/Greater Lizardfish 279 232 20 20Golok-golok/Wolf Herrings 1 340 1 474 908 1 199Gulamah/Croackers/Drums 20 383 20 232 23 853 18 888Ikan Kakap Merah/Red Snappers 125 739 135 635 137 340 137 497Kerapu/Grouppers 243 579 215 140 104 767 163 762Kuwe/Jack Trevalies 55 408 64 664 109 355 105 514Ikan Lidah/Flat Fishes 242 240 0 0

PELAGIS KECIL 374 320 373 488 500 525 456 270

Banyar/Indian Mackarel - 2 164 482 832Kembung/Short-bodied Mackerels 235 418 223 830 255 194 258 004Ikan Terbang/Flying Fishes - 0 0 0Ikan Layang/Scads 138 902 147 494 238 295 197 434Lemuru/Bali Sardinella 0 0 6 554 0

TUNA BESAR 65 305 76 631 4 186 4 128

Cakalang/Skipjack Tuna 64 067 75 419 2 114 2 056Albakora/Albacore 0 0 0 0Setuhuk/Marlin 1 157 1 130 0 0Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 82 82 2 048 2 048Lemadang/Common Dolphin Fish 0 - 24 24

CUMI-CUMI 311 270 113 758 169 526 82 840

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di TImur Kalimantan terdiri dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan TimurRegional Fisheries Management (WPP) in Eastern Kalimantan consist of Province of Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.38

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Utara Sulawesi1, 2013-2016 (Juta Rupiah)

Production Value of Fish Resources in Northern Sulawesi1, 2013-2016 (Million Rupiahs)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 8 578 17 734 342 607 13 591

DEMERSAL 594 632 1 742 122 753 264 1 084 692

Kurau/Four Finger Threadfin 82 0 0 6 166Manyung/Giant Catfish 51 1 12 12Layur/Hairtails 8 462 6 601 6 881 8 925Kurisi/Treadtins Breams 6 724 - 14 163 50 752Kuniran/Sulphur Goalfish 4 161 13 095 5 342 20 093Swanggi/Big Eyes 2 489 15 720 4 008 12 328Beloso/Greater Lizardfish 64 21 0 170Golok-golok/Wolf Herrings 891 831 1 025 1 421Gulamah/Croackers/Drums 89 477 647 377Ikan Kakap Merah/Red Snappers 113 757 246 947 176 643 281 965Kerapu/Grouppers 333 256 1 158 833 349 264 398 940Kuwe/Jack Trevalies 124 607 299 596 195 261 303 545Ikan Lidah/Flat Fishes 8 0 18 0

PELAGIS KECIL 675 335 860 391 997 168 1 618 732

Banyar/Indian Mackarel - 232 246 85 027 314 772Kembung/Short-bodied Mackerels 9 071 35 192 181 024 68 463Ikan Terbang/Flying Fishes - 5 903 8 181 10 212Ikan Layang/Scads 663 830 587 050 719 629 1 222 856Lemuru/Bali Sardinella 2 434 0 3 307 2 429

TUNA BESAR 2 184 662 2 247 879 1 698 512 2 001 164

Cakalang/Skipjack Tuna 2 155 612 2 216 230 1 664 370 1 964 688Albakora/Albacore 0 0 0 0Setuhuk/Marlin 9 067 10 459 13 450 11 646Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 13 193 21 190 12 342 15 318Lemadang/Common Dolphin Fish 6 790 ... 8 350 9 513

CUMI-CUMI 64 078 56 453 172 290 49 032

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Utara Sulawesi terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi TengahRegional Fisheries Management (WPP) in Northern Sulawesi consist of Province of Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.39

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Selatan Sulawesi1, 2013-2016 (Juta Rupiah)

Production Value of Fish Resources in Southern Sulawesi1, 2013-2016 (Million Rupiahs)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 182 134 230 775 206 299 246 011

DEMERSAL 939 056 1 119 067 2 019 233 2 333 395

Kurau/Four Finger Threadfin 2 174 2 505 4 142 4 048Manyung/Giant Catfish 26 854 14 797 31 646 33 725Layur/Hairtails 12 128 18 908 49 173 69 660Kurisi/Treadtins Breams 69 025 - 147 142 150 687Kuniran/Sulphur Goalfish 3 740 7 368 25 733 28 934Swanggi/Big Eyes 3 598 3 489 74 087 65 065Beloso/Greater Lizardfish 454 1 663 1 676 4 541Golok-golok/Wolf Herrings 250 340 3 674 4 780Gulamah/Croackers/Drums 23 766 22 479 24 729 24 709Ikan Kakap Merah/Red Snappers 265 946 297 027 423 010 492 693Kerapu/Grouppers 357 900 528 330 883 243 1 055 961Kuwe/Jack Trevalies 173 220 222 161 350 978 398 591Ikan Lidah/Flat Fishes 0 0 0 0

PELAGIS KECIL 825 662 1 417 720 1 337 544 1 422 093

Banyar/Indian Mackarel - 287 888 230 889 241 723Kembung/Short-bodied Mackerels 296 095 376 918 354 406 444 930Ikan Terbang/Flying Fishes - 24 972 24 462 23 080Ikan Layang/Scads 529 567 727 942 669 960 712 360Lemuru/Bali Sardinella 0 0 57 827 0

TUNA BESAR 680 616 946 123 1 011 196 974 118

Cakalang/Skipjack Tuna 655 587 933 281 902 136 874 612Albakora/Albacore 0 0 0 0Setuhuk/Marlin 4 021 4 924 1 290 8 477Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 4 092 7 918 54 038 42 599Lemadang/Common Dolphin Fish 16 918 - 53 732 48 431

CUMI-CUMI 83 490 141 310 205 986 213 665

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Selatan Sulawesi terdiri dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat,SulawesiTenggaraRegional Fisheries Management (WPP) in Southern Sulawesi consist of Province of Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, SulawesiTenggara



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.40

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Maluku dan Papua1, 2013-2016 (Juta Rupiah)

Production Value of Fish Resources in Maluku and Papua1, 2013-2016 (Million Rupiahs)

Ikan 2

Fish2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

UDANG 1 108 893 1 108 585 1 316 378 1 865 632

DEMERSAL 2 195 749 2 378 852 2 044 600 2 343 633

Kurau/Four Finger Threadfin 4 797 5 765 25 570 22 694Manyung/Giant Catfish 213 979 253 679 74 965 100 156Layur/Hairtails 189 034 156 047 42 820 51 546Kurisi/Treadtins Breams 91 853 - 81 555 126 820Kuniran/Sulphur Goalfish 3 645 1 624 2 850 1 107Swanggi/Big Eyes 18 383 28 580 100 681 26 719Beloso/Greater Lizardfish 58 825 72 267 21 965 3 260Golok-golok/Wolf Herrings 13 231 30 490 13 194 13 814Gulamah/Croackers/Drums 275 711 258 182 306 794 210 608Ikan Kakap Merah/Red Snappers 915 891 887 421 451 190 585 287Kerapu/Grouppers 184 089 289 188 411 769 492 867Kuwe/Jack Trevalies 226 307 388 789 508 501 705 494Ikan Lidah/Flat Fishes 3 437 6 820 2 746 3 260

PELAGIS KECIL 986 930 1 365 145 1 586 803 1 398 046

Banyar/Indian Mackarel - 234 441 382 938 256 128Kembung/Short-bodied Mackerels 635 311 602 160 388 996 430 249Ikan Terbang/Flying Fishes - 50 187 63 853 89 766Ikan Layang/Scads 351 619 478 357 704 023 580 542Lemuru/Bali Sardinella 0 0 46 993 41 362

TUNA BESAR 1 216 973 1 609 310 2 281 822 2 334 853

Cakalang/Skipjack Tuna 1 204 482 1 589 719 2 185 293 2 274 201Albakora/Albacore 0 0 0 0Setuhuk/Marlin 7 591 11 012 19 783 24 556Ikan Layaran/Indo Pacific Sailfish 3 516 8 579 19 150 9 860Lemadang/Common Dolphin Fish 1 384 - 57 596 26 235

CUMI-CUMI 213 133 231 752 143 919 163 176

Catatan/Note : 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Maluku dan Papua terdiri dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua BaratRegional Fisheries Management (WPP) in Maluku dan Papua consist of Province of Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.41

Kejadian Tumpahan Minyak di Perairan Indonesia, 1999-2018

Occurrence of Oil Spill in Indonesian Waters, 1999-2018

Tahun

Year

Lokasi

LocationKejadian

Occurence(1) (2) (3)

1999 Batam Mighty Serent II, tenggelam, minyak sisa1999 Tanjung Priok Pertamina Supply OS.27, tumpah, minyak sisa1999 Sungai Siak Riau MT Stephanie XVII, tabrakan, premium1999 Cilacap MT. King Fisher robek (640 ribu liter tumpah) 2000 Cilacap KM. HHC tenggelam (9.000 ton asphal)2000 Batam MT. Natuna Sea kandas (4.000 ton minyak) 2001 Tegal, Cirebon Steadfast tenggelam (1.200 ton limbah minyak)2002 Bengkalis Riau TKG Bumindo, kandas, MFO2004 Wiriagar TK-OSC 10, tenggelam, minyak mentah2004 Wilayah TSS MV. Kamimasen Hyundai, tongkang cargo, tabrakan, minyak2004 Santuriang Tanker MT. Pan Sejati, tenggelam, minyak2004 Teluk Tomini Tanker MT. Istana VII, tenggelam, minyak2004 Balikpapan Tanker MT. Panos 6, bocor,minyak2004 Teluk Tomini Tanker MT. North Star, tenggelam, minyak 2004 Tanjung Balai Karimun Tanker MT. Vista Mariner, kandas minyak2004 Pekanbaru Tanker MT. Maulana, terbakar, minyak2004 Cilacap Tanker MT. Lucky Lady, bocor, minyak2004 Batu Ampar Batam KM. Swadaya Lestari, minyak kotor2004 Ambon Tanker MT. PJST 03/YB 9043, terbakar, solar2005 Teluk Ambon Meledaknya kapal ikan MV Fu Yuan Fu F66 2008 Semarang MT Kharisma Selatan terbalik 500 kilo liter MFO2009 Laut Timur, NTT Meledaknya ladang minyak Montara (kilang PTTEP Australia) 400 barel per hari2009 Gresik PT. Aremada Hess Indonesia Pangkah, Minyak Hidro Karbon Cair2010 Tanjung Perak MV Traveller Biglift bocor 200 ton 2010 Cilacap Kebocoran pengisian minyak MFO ke kapal tangker MT Asia 172011 Blora Pencurian pipa sepankang 4 meter yang merupakan trunklin 4 inchi antara

Nglobo dan Cepu2011 Dumai Tumpahnya puluhan ton CPO dari tangki timbun2012 Cilacap Tumpahan minyak di sekitar dermaga Sleko, hingga radius 200 m2014 Perairan Dumai, Riau Tumpahan minyak di pelabuhan minyak KCPI Dumai dari Kapal Medelyn West2015 Tuban Kebocoran pipa minyak lepas pantai PT. PetroChina2015 Nusakambangan, Cilacap Kebocoran pipa minyak bawah laut PT. Pertamina Refinery Unit IV Cilacap2015 Teluk Penyu, Cilacap Tumpahan minyak dari Kapal MT Martha Petrol yang tersangkut karang 2016 Dumai Tumpahan tangki timbun minyak sawit mentah (CPO) PT. Nagamas Palmoil

Lestari di kawasan Pelindo Dumai, Riau2016 Malang Tumpah minyak mentah di Perairan Malang Selatan2017 Padang, Sumatera Barat Tumpahan minyak CPO jenis PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) dari tangki

timbun PT Wira Innomas sekitar 50 ton2018 Teluk Balikpapan, Pencemaran limbah minyak mentah yang berasal dari salah satu pipa minyak

Kalimantan Timur asal Lawe Lawe – kilang Pertamina yang putus di tengah tengah TelukBalikpapan

Sumber/Source : Data dihimpun dari berbagai sumber/Data compiled from various sources

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.42

Kualitas Air Laut di Sekitar Pelabuhan di Indonesia, 2017

Quality of Marine Water Around Port in Indonesia, 2017

Nama Kota/Pelabuhan

City/Port

Keterangan

Note

ParameterFisika/Physics Kimia/Chemistry

Suhu

Temperature

(oC)

TSS

(mg/l)pH

Salinitas

(0/00)

Fe

(mg/l)

Minyak &

Lemak/Oil

& Fat

(mg/l)(1) (3) (4) (5) (6) (7)

Stasiun Belawan, Sumatera Utara Min/Min 27,96 16,00 6,71 0,00 0,00 0,05Maks/Max 32,34 30,00 8,33 28,90 0,00 0,99

Samudra Indonesia , Sumatera Min/Min 24,00 2,00 6,00 2,86 - -Barat Maks/Max 34,00 74,00 7,10 37,00 - -

Laut Jambi, Jambi Min/Min 29,00 1,00 5,86 3,25 - -Maks/Max 31,80 49,00 8,00 23,00 - -

Sungsang/Tanjung Buyut, Min/Min - 17,20 6,90 - - -Sumatera Selatan Maks/Max - 24,20 7,95 - - -

Perairan sekitar Pelabuhan Min/Min 28,50 62,30 6,80 32,00 - <2Panjang, Lampung Maks/Max 30,10 72,00 7,40 33,00 - <2

Tanjungpinang, Kepulauan Riau Min/Min 27,00 3,00 7,95 26,10 - -Maks/Max 27,00 12,00 8,04 30,50 - -

Teluk Jakarta, DKI Jakarta Min/Min 26,50 - 8,00 25,60 - -Maks/Max 28,70 - 8,60 26,70 - -

Laut Jawa, Jawa Barat Min/Min 39,80 - 7,90 - - -Maks/Max 75,00 - 8,02 - - -

Pelabuhan Kota Semarang, Jawa Min/Min 26,00 4,00 7,80 - - 0,05Tengah Maks/Max 29,00 29,00 7,90 31,90 - 0,05

Kawasan Pelabuhan (Dermaga Min/Min 28,90 7,10 7,63 3,10 - -Nilam Barat), Jawa Timur Maks/Max 30,30 25,60 8,84 30,00 - -

Glagah, Yogyakarta Min/Min 26,80 7,60 7,69 5,80 - 5,00Maks/Max 26,80 126,00 7,82 32,43 - 41,00

Cilegon, Banten Min/Min 25,00 83,50 8,07 31,00 - <0.1Maks/Max 25,00 114,50 8,20 33,00 - <0.145

Padangbai, Bali Min/Min 28,00 <0.01 6,50 31,00 - <0.01Maks/Max 29,00 0,38 7,55 34,00 - <0.02

Laut Balikpapan, Kalimantan Min/Min 27,00 4,00 7,80 - - 0,20Timur Maks/Max 28,00 5,00 8,08 - - 0,20

Teluk Palu, Sulawesi Tengah Min/Min 30,60 0,03 6,70 0,80 - -Maks/Max 32,90 0,12 8,10 2,90 - -

Pantai Mampe, Sulawesi Barat -50,00 8,20 65,13 - -

Pelabuhan Pantai Peti Kemas, 30,30 7,85 26,20 - -Sulawesi Selatan

Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara Min/Min 26,90 0,90 7,30 14,30 0,22 0,90Maks/Max 30,00 110,00 8,10 35,00 0,23 1 833,00

Air Laut Kota Gorontalo, Min/Min 29,00 1,00 5,50 <1 - -Gorontalo Maks/Max 31,00 37,00 7,50 34,00 - -

https:

//www.b

ps.go.id




Nama Kota/Pelabuhan

City/Port

Keterangan

Note

ParameterKimia Lainnya/Other Chemistry

COD

(mg/l)

BOD5

(mg/l)

DO

(mg/l)

NO3

(mg/l)

PO4

(mg/l)

(1) (3) (4) (5) (6)

Stasiun Belawan, Sumatera Utara Min/Min 36,00 9,40 2,15 - -Maks/Max 36,00 9,40 2,15 - -

Samudra Indonesia , Sumatera Min/Min 5,05 0,54 2,60 - -Barat Maks/Max 33,00 4,40 7,50 - -

Laut Jambi, Jambi Min/Min 47,00 16,00 5,40 - -Maks/Max 73,00 46,00 8,80 - -

Sungsang/Tanjung Buyut, Min/Min 9,48 1,96 5,60 - -Sumatera Selatan Maks/Max 21,00 2,60 5,90 - -

Perairan sekitar Pelabuhan Min/Min - - - - -Panjang, Lampung Maks/Max - - - - -

Tanjungpinang, Kepulauan Riau Min/Min - - - - -Maks/Max - - - - -

Teluk Jakarta, DKI Jakarta Min/Min - 31,00 6,40 - -Maks/Max - 71,00 7,30 - -

Laut Jawa, Jawa Barat Min/Min - - - - -Maks/Max - - - - -

Pelabuhan Kota Semarang, Jawa Min/Min - - - - -Tengah Maks/Max - - - - -

Kawasan Pelabuhan (Dermaga Min/Min - - - - -Nilam Barat), Jawa Timur Maks/Max - - - - -

Glagah, Yogyakarta Min/Min - 0,38 6,44 - -Maks/Max - 0,87 6,92 - -

Cilegon, Banten Min/Min - - - - -Maks/Max - - - - -

Padangbai, Bali Min/Min 4,15 0,40 6,45 - -Maks/Max 8,31 0,81 6,85 - -

Laut Balikpapan, Kalimantan Min/Min - 6,00 6,61 - -Timur Maks/Max - 6,00 6,61 - -

Teluk Palu, Sulawesi Tengah Min/Min - 1,87 5,98 - -Maks/Max - 3,50 723,00 - -

Pantai Mampe, Sulawesi Barat - 4,43 2,54 - -

Pelabuhan Pantai Peti Kemas, 64,52 25,60 7,04 - -Sulawesi Selatan

Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara Min/Min 61,30 5,10 2,30 - -Maks/Max 62,50 25,90 8,14 - -

Air Laut Kota Gorontalo, Min/Min - - 7,37 - -Gorontalo Maks/Max - - 8,50 - -

https:

//www.b

ps.go.id




Nama Kota/Pelabuhan

City/Port

Keterangan

Note

Parameter

Logam Terlarut/Dissolved metal Biologi/Biology

Cd

(mg/l)

Cu

(mg/l)

Pb

(mg/l)

Zn

(mg/l)

Total Koli

(jmlh/100

ml)(1) (3) (4) (5) (6)

Stasiun Belawan, Sumatera Utara Min/Min 0,0002 0,0008 0,0025 0,0021 120,00Maks/Max 0,0040 0,0064 0,0025 0,0021 260,00

Samudra Indonesia , Sumatera Min/Min - - - - 300,00Barat Maks/Max - - - - 14 400,00

Laut Jambi, Jambi Min/Min - - - - -Maks/Max - - - - -

Sungsang/Tanjung Buyut, Min/Min - - - - -Sumatera Selatan Maks/Max - - - - -

Perairan sekitar Pelabuhan Min/Min <0.003 <0.04 <0.004 <0.01 -Panjang, Lampung Maks/Max <0.003 <0.04 <0.004 <0.01 -

Tanjungpinang, Kepulauan Riau Min/Min <0.007 <0.003 0,0370 <0.004 -Maks/Max <0.007 <0.003 0,0470 0,0900 -

Teluk Jakarta, DKI Jakarta Min/Min - - - - -Maks/Max - - - - -

Laut Jawa, Jawa Barat Min/Min - - - - -Maks/Max - - - - -

Pelabuhan Kota Semarang, Jawa Min/Min 0,0010 0,0010 0,0030 0,0050 2,00Tengah Maks/Max 0,0010 0,0010 0,0030 0,0180 7,80

Kawasan Pelabuhan (Dermaga Min/Min - - - 0,0470 130,00Nilam Barat), Jawa Timur Maks/Max - - - 0,0470 8 700,00

Glagah, Yogyakarta Min/Min 0,0076 0,0025 0,0445 0,0019 >=2 400Maks/Max 0,0537 0,0044 0,2894 0,0022 >=2 400

Cilegon, Banten Min/Min 0,0081 0,0079 <0.238 0,0054 <1.8Maks/Max 0,0081 0,0079 <0.238 0,0054 <1.8

Padangbai, Bali Min/Min - - - - -Maks/Max - - - - -

Laut Balikpapan, Kalimantan Min/Min 0,0700 0,0700 0,4400 0,0200 -Timur Maks/Max 0,0700 0,0700 0,4900 0,0200 -

Teluk Palu, Sulawesi Tengah Min/Min - - - - -Maks/Max - - - - -

Pantai Mampe, Sulawesi Barat - - - - -

Pelabuhan Pantai Peti Kemas, - - - - -Sulawesi Selatan

Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara Min/Min 0,0003 0,0001 0,0001 0,0025 2,00Maks/Max 0,0071 0,0049 0,0024 0,0322 9 200,00

Air Laut Kota Gorontalo, Min/Min - - - - 8,00Gorontalo Maks/Max - - - - >1 600

Sumber/Source : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, 2018/Regional Environment Impact Control Agency, 2018

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.43

Rata-rata Upah Buruh Tani Nasional Sektor Perikanan (Rp/Hari), 2012-2017

Average of National Wages of Farm Laborers Fishery Sector (Rupiahs/Day), 2012-2017

Kegiatan

Activity2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Membersihkan Kapal/Boat Cleaning 38 609 41 422 43 060 43 716 44 407 45 070 Membajak/Plowing 44 554 46 624 47 353 49 407 51 604 52 909 Pemanenan/Harvesting 38 078 42 792 46 265 47 786 48 682 50 074

Sumber : Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan, 2017, Subdirektorat Statistik Harga Perdesaan, Badan Pusat StatistikSource : The statistics of Farm Wages in Rural Area, 2017, Subdirectorate of Rural Price Statistics, BPS-Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.44

Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Ikan yang Diusahakan dan Penyebab Utama Kesulitan

Pemasaran, 2014

Percentage of Fishing Household by Type of Ship/Boat and Complication in Marketing Condition, 2014

Jenis Ikan yang Diusahakan

Type of Fish

Mengalami

Kesulitan

Experiencing

Difficulty

Penyebab Utama Kesulitan

Primary Causes of DifficultyTidak

Mengalami

Kesulitan

Not

Experiencing

Difficulty

Sarana

Angkutan

Terbatas

Limited

Transport

Facility

Kualitas

Rendah

Low

Quality

Produk

Melimpah

Overflow

Product

Harga

Rendah

Low Price

Lainnya

Others

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Rumput Laut/Seaweed 18,66 1,74 2,07 0,01 14,45 0,38 81,34Bandeng/Milkfish 17,38 0,68 1,22 0,36 14,87 0,26 82,62Udang Windu/Tiger Shrimp 6,79 0,86 1,04 0,06 4,42 0,41 93,21Nila/Tilapia Fish 8,54 1,05 1,13 0,84 4,68 0,85 91,46Lele/Channel Catfish 8,49 0,34 0,73 1,21 5,35 0,86 91,51Koi/Koi Fish 6,22 0,02 0,40 0,00 5,19 0,62 93,78Mas Koki/Goldfish 7,50 0,00 0,25 0,00 7,25 0,00 92,50

Sumber/Source : Hasil Pencacahan Survei Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan, 2014/The Fishing Household Survey Result, 2014

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.45

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) menurut Provinsi, 2017

Fisherman and Fisheries Farmer’s Terms of Trade Value of Fisheries Subsector by Province, 2017

(2012=100)

Provinsi

Province

Indeks Harga yang Diterima Petani Ikan

Prices Received by Fish Farmers Indices

ItPenangkapan

Capture

Budidaya

Aquaculture(1) (2) (3) (4)




Kalimantan Barat 126,05 129,40 121,06Kalimantan Tengah 132,78 139,67 119,66Kalimantan Selatan 133,33 136,36 125,30Kalimantan Timur 125,69 139,16 110,53Kalimantan Utara 1 - - -



Indonesia 131,13 138,84 125,59

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Indeks Harga yang Dibayar Petani Ikan

Prices Paid by Fish Farmers Indices

NTNIb

Konsumsi Rumah

Tangga

Household

Consumption

Biaya Produksi &

Penambahan Barang

Modal

Cost of Production &

Capital Formation(1) (5) (6) (7) (8)

Aceh 124,50 131,01 112,42 97,14Sumatera Utara 125,67 130,82 119,76 102,95Sumatera Barat 121,97 129,66 111,18 109,15Riau 124,28 127,69 117,15 115,25Jambi 123,33 129,30 112,87 102,71Sumatera Selatan 123,22 129,52 111,11 97,62Bengkulu 126,93 132,14 114,69 96,14Lampung 123,41 130,11 114,30 98,60Kepulauan Bangka Belitung 122,96 127,76 114,89 108,96Kepulauan Riau 120,16 126,33 110,80 110,25

DKI Jakarta 121,08 129,58 108,38 98,29Jawa Barat 128,22 135,38 113,33 101,64Jawa Tengah 126,39 135,23 114,66 102,24DI Yogyakarta 120,86 131,92 108,01 101,65Jawa Timur 132,53 141,44 118,25 109,74Banten 125,42 130,45 117,51 106,77

Bali 126,04 133,73 111,20 105,19Nusa Tenggara Barat 121,69 128,49 112,73 104,60Nusa Tenggara Timur 123,92 127,89 115,57 105,68

Kalimantan Barat 123,55 130,33 114,63 102,03Kalimantan Tengah 123,82 131,31 112,60 107,24Kalimantan Selatan 121,81 129,32 108,39 109,46Kalimantan Timur 124,00 130,62 111,05 101,36Kalimantan Utara 1 - - - -

Sulawesi Utara 126,52 132,89 112,73 103,18Sulawesi Tengah 126,14 135,43 110,66 107,85Sulawesi Selatan 127,19 136,13 112,11 102,04Sulawesi Tenggara 125,85 131,87 113,69 114,20Gorontalo 125,96 134,52 109,73 101,11Sulawesi Barat 122,31 128,04 111,23 104,19

Maluku 126,84 135,44 111,60 105,03Maluku Utara 124,90 131,07 114,89 103,57Papua Barat 127,80 136,18 111,79 100,26Papua 126,02 135,84 107,30 98,97

Indonesia 126,03 133,52 113,47 104,05

Catatan/Note : 1 Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur/Data were included in Kalimantan TImur ProvinceSumber/Source : Statistik Nilai Tukar Petani 2017, Badan Pusat Statistik/Farmer’s Term of Trade Statistics 2017, BPS-Stastistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.46

Nilai Tukar Nelayan (NTN) menurut Provinsi, 2017

Fisherman’s Terms of Trade Value of Capture Fisheries Subsector by Province, 2017

(2012=100)

Provinsi

Province



It

Penangkapan Perairan Umum

Inland Openwater Capture

Fishery

Penangkapan Laut

Marine Capture Fishery

(1) (2) (3) (4)




Kalimantan Barat 139,67 137,15 140,94Kalimantan Tengah 136,36 125,94 140,75Kalimantan Selatan 139,16 139,86 138,94Kalimantan Timur 134,10 138,85 132,66Kalimantan Utara 1 - - -



Indonesia 138,84 134,09 138,71

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province



NTNIb

Konsumsi Rumah

Tangga

Household

Consumption

Biaya Produksi &

Penambahan Barang

Modal






Kalimantan Barat 124,11 130,13 116,02 104,26Kalimantan Tengah 123,44 131,25 111,84 113,15Kalimantan Selatan 121,49 129,24 107,55 112,24Kalimantan Timur 125,61 130,70 114,89 110,79Kalimantan Utara 1 ... ... ... ...



Indonesia 125,07 132,80 112,87 111,02

Catatan/Note : 1 Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur/Data were included in Kalimantan TImur ProvinceSumber/Source : Statistik Nilai Tukar Petani 2017, Badan Pusat Statistik/Farmer’s Term of Trade Statistics 2017, BPS - Stastistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.47

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) yang Dibayar Petani Subsektor menurut Provinsi, 2017

Fisheries Farmer’s Terms of Trade Value of Aquaculture Subsector by Province, 2017

(2012=100)

Provinsi

Province



ItBudidaya Air Tawar

Freshwater Culture

Budidaya Laut

Marine Culture

Budidaya Air Payau

Brackishwater

Culture(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 116,67 105,04 100,88 128,74Sumatera Utara 122,38 126,53 102,90 103,04Sumatera Barat 133,08 133,08 0,00 0,00Riau 132,69 132,69 0,00 0,00Jambi 116,60 116,87 0,00 109,12Sumatera Selatan 120,25 120,27 0,00 118,80Bengkulu 118,33 118,33 0,00 0,00Lampung 117,19 129,37 100,00 124,04Kepulauan Bangka Belitung 114,99 115,55 110,57 128,23Kepulauan Riau 129,95 138,07 127,10 -

DKI Jakarta 109,89 0,00 100,93 115,03Jawa Barat 129,13 131,08 105,87 122,28Jawa Tengah 126,38 127,37 130,49 123,90DI Yogyakarta 121,68 121,68 - -Jawa Timur 137,97 137,44 126,84 147,49Banten 120,73 134,62 100,00 110,88





Indonesia 125,59 126,18 115,56 123,01

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province



NTNIb

Konsumsi Rumah

Tangga

Household

Consumption

Biaya Produksi &

Penambahan Barang

Modal









Indonesia 126,75 134,07 113,93 99,09

Catatan/Note : 1 Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur/Data were included in Kalimantan TImur ProvinceSumber/Source : Statistik Nilai Tukar Petani 2017, Badan Pusat Statistik/Farmer’s Term of Trade Statistics 2017 , BPS - Stastistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.48

Jumlah Tindak Pidana Perikanan menurut Provinsi, 2012-2016 (Kasus)

Number of Fisheries Crime by Province, 2012-2016 (Cases)

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 0 0 0 3 7 Sumatera Utara 11 13 3 11 9 Sumatera Barat 0 0 2 0 2 Riau 9 0 0 17 1 Jambi 0 0 0 3 2 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0Bengkulu 0 0 0 1 0Lampung 0 1 2 6 0Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0 1 0Kepulauan Riau 34 27 11 32 91

DKI Jakarta 2 1 5 12 1 Jawa Barat 0 0 2 0 1 Jawa Tengah 2 2 0 1 0DI Yogyakarta 0 0 0 0 0Jawa Timur 0 0 3 2 4 Banten 0 0 0 1 0


Kalimantan Barat 25 4 7 50 29 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0Kalimantan Selatan 0 0 1 6 0Kalimantan Timur 6 0 0 1 9 Kalimantan Utara - 1 - 1 - 1 0 3

Sulawesi Utara 20 23 4 36 41 Sulawesi Tengah 0 0 0 3 0Sulawesi Selatan 1 2 0 2 1 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0Gorontalo 0 0 0 0 0Sulawesi Barat 0 0 0 0 0

Maluku 5 2 9 8 7 Maluku Utara 8 3 1 1 1 Papua Barat 2 - 5 8 1 Papua 0 0 0 5 2

Indonesia 125 81 58 215 221



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.49

Jumlah Tindak Pidana Perikanan menurut Jenis Tindak Pidana, 2011-2015 (Kasus)

Number of Fisheries Crime by Type of Crime, 2011-2015 (Cases)

Jenis Tindak Pidana

Type of Crime2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tanpa Ijin/Without permition 17 15 18 10 60

Tanpa ijin dan alat tangkap terlarang/Without permition and 39 55 30 9 32Prohibited fishing gear

Dokumen tidak lengkap/Incomplete documents 13 2 - 4 31

Alat Tangkap Terlarang/Prohibited fishing gear 0 15 - 6 22

Fishing ground 5 32 5 4 1

Alat Tangkap tidak sesuai ijin (SIPI)/Fishing gear that not 2 - - - 4allowable

Dokumen tidak lengkap dan Fishing Ground/Incomplete 5 - - - -documents and Fishing Ground

Tidak ada transmitter/No transmitter - - - - -

Fishing ground dan alat tangkap terlarang/Fishing ground and 2 - - - -Prohibited fishing gear

Pengangkutan ikan/transhipment - - - - -

Menampung ikan tidak sesuai SIKPI/accommodate the fish 1 - - - -does not fit SIKPI

Tanpa keterangan jenis tindak pidana perikanan/Without 2 - - - -information types fisheries crime

Pencurian terumbu karang/coral reefs theft - - - - -

Menggunakan Bahan Kimia/biologis/peledak/Using chemical/ - - 2 - -biological/explosive

Dokumen tidak lengkap dan Tidak ada transmiter/Incomplete - - - - -documents and No transmitter

Bahan Peledak/bom/Explosive - - - 4 -

Tanpa izin dan dokumen palsu/Without permition and False 1 - - - -documents

Tidak memiliki SLO/No SLO 1 - - - 21

Penangkapan ikan secara group tidak dalam satu kesatuan - - - 8 4armada/Fishing group is not in a whole fleet

Bongkar Muat tidak sesuai SIPI/Loading that not allowable 1 - - - -

ABK/Nakhoda Asing Tidak Sesuai SIPI (Surat Izin Penangkapan 1 2 - - -Ikan)/Crew/ foreign skipper not appropriate according to thewith fishing license

Pengangkatan BMKT tanpa izin/Assignment BMKT without 0 0 - 3 -permission

Ilegal Transhipmen ke Negara lain/Illegal Transhipment to 0 0 - 1 1other countries

https:

//www.b

ps.go.id




Jenis Tindak Pidana

Type of Crime2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Melakukan Perdagangan Ikan/Ekspor Ikan dilindungi atau 0 0 - 7 7ukuran ikan yang dilarang UU/Fish trade activities/Fishexport protected or fish size prohibited by laws

Penangkapan ikan di daerah Grey Area/alat tangkap - 4 2 0 1terlarang/dikembalikan ke negara asal terkait MoU/Fishing ingrey area/ prohibited fishing gear/ returned to nativecountry related agreements

JUMLAH/TOTAL 90 125 57 56 184

Catatan/Note : Tidak ada data terbaru/No recent dataSumber/Source : Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table5.50 Kejadian Konflik Antar Nelayan yang Terjadi Akibat Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Yang Tidak

Ramah Lingkungan

Events of Conflict Between Fishermen that Occur Due to Use of Non-Environmentally Friendly Fishing

Tools

Tahun

Year

Lokasi

Locations

Kejadian

Events(1) (2) (3)

1975 Muncar, Babyuwangi Penolakan nelayan tradisional terhadap alat tangkap trawl (pukat harimau) serta disebabkan oleh rasa “ketidakadilan” dari pemerintah terhadap suatu kelompok nelayan, dimana mereka menganggap tidak adanya “rasa kebersamaan” dalam menikmati sumberdaya perikanan.

- Kota Baru, Kalimantan Selatan, Masalembo, dan Sumenep

Nelayan yang kapalnya menggunakan alat tangkap cantrang memasuki zona yang seharusnya tidak perlu menggunakan alat tersebut.

1995 Lamongan Nelayan Paciran menghancurkan fasilitas publik, seperti kantor Camat, Kepolisian Sektor (Polsek) dan Koramil karena menganggap aparat tidak segera menindak nelayan yang menggunakan alat tangkap mini trawl.

1995 Probolinggo Nelayan asal Kalibuntu, Kraksan bentrok dengan nelayan pulau Gili Ketapang yang menggunakan mini trawl/cantrang untuk menangkap ikan.

2011 Perairan Asahan Kedatangan nelayan dari Jawa yang menggunakan cantrang ditolak oleh nelayan Karimata, Kalimantan Selatan.

2011 Bagan Asahan Terjadi pembakaran terhadap 5 unit kapal tarik gandeng dua di Perairan Asahan.

2012 Tanjung Balai Asahan Maraknya penggunaan trawl mengakibatkan 30.000 nelayan lokal merugi sebab hasil tangkapannya berkurang.

2012 Nagan Raya Tiga kapal trawl dibakar karena kapal-kapal itu melanggar hukum adat laot.

2014 Cilincing Ratusan nelayan Cilincing dan Kalibaru mengeluhkan keberadaan kapal pukat harimau (trawl) yang masih beroperasi di Perairan Jakarta

2018 Perairan Teluk Kumai, Kalimantan Tengah

Tiga kapal nelayan trawl disandera oleh nelayan dari Desa Teluk Bogam yang memasuki wilayahnya. Penolakan dikarenakan aktivitas nelayan trawl itu telah menghilangkan sebagian jaring nelayan Teluk Bogam untuk menangkap rajungan dan kepiting.

Sumber/Source : Data dihimpun dari berbagai sumber/Data compiled from various sources

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.1

Jumlah Desa Tepi Laut yang Menerima Dana Modal Usaha untuk Program Pemberdayaan Masyarakat

Selama 3 tahun Terakhir menurut Provinsi dan Sumber Dana, 2014

Number of Seaside Villages that Receive Capital Fund through the Comunity Empowerment Program

during 3 years by Province and Type of Funding Sources, 2014

Provinsi

Province

Jenis Program Pemberdayaan Masyarakat/Community Empowerment ProgramPembangunan/Perbaikan Infrastruktur

(sarana/prasarana) Lingkungan 1

Development/Improvement of Environment

Infrastuctures and Facilities

Peningkatan Kapasitas Perekonomian 2

Enhancement of Economy Capacity

PNPM

PNPM

Non-PNPM

Non-PNPM

PNPM dan

Non-PNPM

PNPM and

Non-PNPM

PNPM

PNPM

Non-PNPM

Non-PNPM

PNPM dan

Non-PNPM

PNPM and

Non-PNPM(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 453 185 200 516 441 260Sumatera Utara 132 48 19 303 261 82Sumatera Barat 88 61 22 101 121 79Riau 84 224 36 143 284 171Jambi 17 20 7 13 30 15Sumatera Selatan 15 5 3 17 24 12Bengkulu 109 42 19 173 113 36Lampung 117 44 10 226 175 74Kepulauan Bangka Belitung 66 109 21 151 195 99Kepulauan Riau 267 213 40 229 421 194

DKI Jakarta 18 6 0 22 22 5Jawa Barat 192 121 25 199 258 184Jawa Tengah 296 231 71 250 412 295DI Yogyakarta 16 43 16 33 27 46Jawa Timur 411 367 130 581 560 495Banten 123 61 20 133 145 96

Bali 112 130 38 162 218 91Nusa Tenggara Barat 215 120 54 447 196 120Nusa Tenggara Timur 714 572 244 1 059 868 499


Sulawesi Utara 619 107 26 782 500 213Sulawesi Tengah 834 260 50 806 995 268Sulawesi Selatan 432 240 80 413 480 255Sulawesi Tenggara 788 248 65 918 500 290Gorontalo 171 72 4 169 192 79Sulawesi Barat 108 29 4 168 110 55

Maluku 305 107 12 1 020 483 194Maluku Utara 267 60 16 614 416 181Papua Barat 74 38 7 633 242 180Papua 145 63 27 690 187 329

Indonesia 7 618 4 033 1 333 11 317 9 612 5 304

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Jenis Program Pemberdayaan Masyarakat/Community Empowerment ProgramPeningkatan Kapasitas Sosial Kemasyarakatan (SDM) 3

Enhancement of Social Community CapacityPNPM

PNPM

Non-PNPM

Non-PNPM

PNPM dan Non-PNPM

PNPM and Non-PNPM(1) (8) (9) (10)

Aceh 65 50 13Sumatera Utara 4 24 3Sumatera Barat 18 49 8Riau 10 36 3Jambi 0 1 1Sumatera Selatan 1 0 0Bengkulu 11 20 4Lampung 17 27 6Kepulauan Bangka Belitung 13 68 15Kepulauan Riau 37 92 26

DKI Jakarta 3 4 0Jawa Barat 35 73 9Jawa Tengah 122 149 41DI Yogyakarta 7 36 10Jawa Timur 95 213 40Banten 11 40 15

Bali 46 71 12Nusa Tenggara Barat 64 88 29Nusa Tenggara Timur 195 210 58

Kalimantan Barat 13 36 4Kalimantan Tengah 6 18 0Kalimantan Selatan 12 26 5Kalimantan Timur 20 90 22Kalimantan Utara 10 11 8

Sulawesi Utara 67 71 18Sulawesi Tengah 83 232 11Sulawesi Selatan 58 140 34Sulawesi Tenggara 91 115 16Gorontalo 18 36 2Sulawesi Barat 15 19 4

Maluku 38 69 5Maluku Utara 42 57 12Papua Barat 25 24 11Papua 55 64 40

Indonesia 1 307 2 259 485

Catatan/Note : 1 Terdiri dari Transportasi (jalan, jembatan, dll), Pendidikan (gedung sekolah, sarana pendukung pendidikan), Pemukiman dankesehatan (sanitasi, air bersih, penerangan, posyandu), dan Perekonomian (irigasi, pasar, TPI/PPI, sarana perdagangan, saranapendukung perekonomian lainnya)/Consists of Transportation (roads, bridges, etc.), education (school buildings, educationsupport), Settlement and health (sanitation, clean water, lighting, Integrated Health Post), and Economy (irrigation, markets,fish auction, trade facilities, other economy support facilities)

2 Terdiri dari Dana bergulir/simpan pinjam untuk modal usaha pertanian dan non pertanian, serta dana hibah untuk usaha produktif(budidaya dan non budidaya)/Consists of revolving fund/savings and capital fund for agricultural and non agricultural, as wellas Productive Business grants (farming and non farming)

Catatan/Note : Tidak ada pertanyaan tentang dana modal usaha pada Podes 2018/No question about capital fund in 2018 Village PotentialStatistics of Indonesia


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.2

Jumlah Desa Tepi Laut yang Mempunyai Sarana Koperasi menurut Provinsi, 2018

Number of Seaside Villages Having Cooperation Facility by Province, 2018

Provinsi

Province

Koperasi Unit Desa

Village Cooperation

Unit(s)

Koperasi Industri

Kecil dan Kerajinan

Rakyat

Small Industry and

Citizen Handicraft

Cooperation(s)

Koperasi Simpan

Pinjam

Saving and Loan

Cooperation(s)

Koperasi Lainnya

Others

Cooperation(s)

(1) (2) (3) (4) (5)







Indonesia 676 458 2 230 1 126


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.3

Banyaknya Desa Tepi Laut menurut Keberadaan Bank, 2018

Number of Sidesea Villages by Availability of Bank, 2018

Provinsi

Province

Jenis Bank/Type of BankTidak Ada Bank

No Bank

Bank Umum

Pemerintah

Government Bank

Bank Umum Swasta

Private Bank

Bank Perkreditan

Rakyat (BPR)

Rural Bank(1) (2) (3) (4) (5)



Bali 63 26 114 47Nusa Tenggara Barat 36 10 22 248 Nusa Tenggara Timur 108 10 6 905



Maluku 51 15 12 1 007 Maluku Utara 40 12 5 888 Papua Barat 39 8 0 531 Papua 51 7 6 610

Indonesia 1 228 317 419 11 407


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.4

Jumlah Penyuluh Perikanan menurut Provinsi, 2012-2016 (Orang)

Number of Fishery Counselling by Province, 2012-2016 (Person)

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


DKI Jakarta 91 113 200 171 177 Jawa Barat 748 725 801 969 1 054 Jawa Tengah 901 918 1 056 1 086 1 146 DI Yogyakarta 155 347 343 321 346 Jawa Timur 720 747 952 1 001 1 129 Banten 166 181 205 211 224


Kalimantan Barat 214 355 380 399 453 Kalimantan Tengah 162 180 241 262 324 Kalimantan Selatan 336 400 496 500 579 Kalimantan Timur 165 194 150 165 211 Kalimantan Utara - 1 - 1 83 83 106



Indonesia 8 598 11 813 12 009 13 506 14 984



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.5

Jumlah Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) menurut Provinsi dan Bidang Usaha,

2016

Number of Independent Training Center of Marine and Fisheries by Province and Business Field, 2016

Provinsi

Province

Bidang Usaha/Business Fields (Unit/Units)Budidaya

Aquaculture

PHP Penangkapan

Capture

Permesinan

Machining

Konservasi

Conservation

Garam

Salt

Kerajinan

Craft(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Aceh 5 2 1 0 0 0 0 Sumatera Utara 16 2 0 0 0 0 0 Sumatera Barat 7 1 0 0 1 0 0 Riau 5 1 0 0 0 0 0 Jambi 3 0 0 0 0 0 0 Sumatera Selatan 2 0 0 0 0 0 0 Bengkulu 2 0 0 0 0 0 0 Lampung 6 0 0 0 0 0 0 Kepulauan Bangka Belitung 4 1 0 0 0 0 1 Kepulauan Riau 3 1 0 0 0 0 1




Sulawesi Utara 1 2 0 1 0 0 0 Sulawesi Tengah 8 3 1 0 0 0 0 Sulawesi Selatan 9 9 0 0 0 0 0 Sulawesi Tenggara 3 6 0 0 0 0 0 Gorontalo - 2 0 1 0 0 0 Sulawesi Barat 2 2 0 0 0 0 0


Indonesia 283 99 4 7 5 1 14

Catatan/Note : P2MKP (Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan) adalah lembaga pelatihan/permagangan di bidang kelautan dan perikananyang dibentuk dan dikelola oleh pelaku utama maju di bidang kelautan dan perikanan baik perorangan maupun kelompok di bawahbinaan Pusat Pelatihan KP/P2MKP (Fisheries Marine Independent Training Center) is a marine and fisheries training and traininginstitution established and managed by leading actors in marine and fishery fields, both individuals and groups under theauspices of the Marine and Fisheries Training CenterData masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan dan Perikananbelum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry of MarineAffairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2017 yet


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.6

Program Prioritas dan Pagu Indikatif KKP Tahun 2017

Priority Program and Indicative Budget of Ministry of Marine and Fishery, 2017

No. Program/ProgramPagu Indikatif/Indicative Budget(Juta Rupiah/Million Rupiahs)

(1) (2) (3)

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP 383 271,02. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP 82 905,93. Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan 903 440,74. Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan

dan Perikanan1 241 206,0

5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2 216 179,86. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya 1 255 160,47. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 1 101 146,88. Program Pengelolaan Ruang Laut 1 207 009,19. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 1 748 215,510. Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan 624 743,1

Jumlah/Total 10 763 278,1

Sumber/Source : http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/04/1.-SEKJEN.pdf diakses tanggal 30 Oktober 2017/accessed October 30, 2017

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.7

Peraturan Pemerintah Daerah terkait Kelautan dan Perikanan yang Berlaku, 2017

Applicable Local Goverment Regulations related to Marine and Fisheries, 2017

Provinsi

Province

Peraturan

Regulations(1) (2)

Sumatera UtaraPeraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara; Peraturan Daerah Terkait Perikanan yaitu: Peraturan Daerah Budidaya Perikanan di Danau Toba

Riau Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017Sumatera Selatan Peraturan Daerah NO. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bengkulu

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu; Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

Jawa Barat Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Nelayan

Jawa Timur Peraturan Gubernur No. 115 Tahun 2016, Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Nusa Tenggara Barat

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; Peraturan Daerah No.1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat; Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037

Nusa Tenggara Timur Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Umum; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kalimantan Barat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kalimantan Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Sulawesi Utara Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir PPK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037

Sulawesi Tenggara Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2005 Tanggal 20 Desember 2005 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara; Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tanggal 26 Agustus 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Tangkap

Gorontalo

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu di Wilayah Provinsi Gorontalo; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu karang di Provinsi Gorontalo; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Maluku Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Teluk di Provinsi Maluku

Sumber/Source : Pemerintah Daerah Provinsi Indonesia, 2018/Local Government of Province in Indonesia, 2018

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.8

Jumlah Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan

Menteri, dan Undang-undang) di Bidang Kelautan dan Perikanan, 2012-2016

Number of Legislation (Local Laws, Government Regulations, The Decree of the Minister, and Law) in

the Marine and Fishery Sector, 2012-2016

Jenis Peraturan

Type of Rules2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Undang-Undang 0 0 2 0 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 0 0 0 0 0

Peraturan Pemerintah 0 0 1 3 0Peraturan Presiden 2 0 3 4 3 Keputusan Presiden 0 0 5 0 0Instruksi Presiden 0 0 1 0 0Peraturan Menteri 33 39 59 63 75 Keputusan Menteri:- Pengaturan 13 34 65 18 49 - Penetapan 212 289 163 112 39 Instruksi Menteri 0 0 0 0 0Peraturan Bersama 0 0 0 0 0Keputusan Bersama 0 0 0 0 0Keputusan a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 177 263 145 147 197

Peraturan Sekjen (PER-SJ/) 0 0 0 1 2 Keputusan Sekjen (KEP-SJ/) 0 21 14 23 12

Jumlah/Total 437 646 458 371 378



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.9

Nilai dan Persentase APBD Provinsi untuk Perikanan dan Kelautan terhadap APBD Provinsi menurut

Provinsi, 2016-2017

Value and Percentage of Provincial Budget for The Marine and Fishery by Province, 2016-2017

Provinsi

Province

APBD Provinsi untuk Perikanan dan Kelautan

Provincial Budget for The Marine and

Fishery

(Milyar Rupiah/Billion Rupiahs)

Persentase

Percentage

(%)

2016 2017 2016 2017(1) (2) (3) (6) (7)

Aceh 299 550 296 517 2,33 1,99 Sumatera Utara 75 509 78 897 0,74 0,62 Sumatera Barat 67 346 61 719 1,41 0,99 Riau 67 000 47 540 0,65 0,46 Jambi 38 329 43 394 1,06 0,96 Sumatera Selatan 16 483 27 735 0,30 0,39 Bengkulu 27 125 33 921 1,16 0,99 Lampung 35 525 50 846 0,60 0,75 Kepulauan Bangka Belitung 30 084 22 520 1,49 0,94 Kepulauan Riau 47 026 54 197 1,52 1,55

DKI Jakarta 445 902 306 332 0,78 0,50Jawa Barat 116,373 121 772 0,40 0,35 Jawa Tengah 99 921 100 748 0,47 0,42 DI Yogyakarta 39 215 46 287 0,99 0,89 Jawa Timur 470 747 720 398 6,15 7,50 Banten 54 363 37 971 0,61 0,35

Bali 21 243 6 945 0,37 0,10 Nusa Tenggara Barat 39 391 39 794 1,10 1,36 Nusa Tenggara Timur 84 503 81 357 2,21 1,62

Kalimantan Barat 37 567 49 647 0,81 0,92 Kalimantan Tengah 18 380 35 330 0,55 0,85 Kalimantan Selatan 17 302 16 767 0,33 0,30 Kalimantan Timur 79 893 88 348 0,64 0,47 Kalimantan Utara 25 040 34 655 89,55 93,11

Sulawesi Utara 44 648 61 486 - - Sulawesi Tengah 83 248 74 546 2,00 2,01 Sulawesi Selatan 87 936 97 846 12,70 10,90 Sulawesi Tenggara 26 895 29 535 0,94 0,82 Gorontalo 35 817 - 2,11 - Sulawesi Barat 26 717 23 515 1,00 1,00

Maluku 81 662 88 788 2,92 2,79 Maluku Utara 101 939 85 646 5,73 3,23 Papua Barat 171 345 99 758 2,58 1,37 Papua 48 959 47 943 0,55 0,32

Sumber/Source : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 2018/Departement of Marine and Fishery Province, 2018

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.10

Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016-2017

Corporation Performance Rating (PROPER) in Environmental Management, 2016-2017

Nama Perusahaan

Name of Corporate

Bidang Industri

Industry

Provinsi

Province

Kabupaten/Kota

Regency/City

(1) (2) (3) (4)

Peringkat Biru/Blue Rating

PT. Intimas Surya Pengolahan Ikan Bali Kota DenpasarPT. Agarindo Bogatama Agar-agar Banten Kab. TangerangPT. Titan Wijaya -Pelabuhan Khusus Batubara Pelabuhan Bengkulu Kab. Bengkulu UtaraPT. Maya Food Industries Pengolahan Ikan Jawa Tengah Kota PekalonganPT. Amarta Carrageenan Indonesia Olahan Rumput Laut Jawa Timur Kab. PasuruanPT. Aneka Tuna Indonesia Pengolahan Ikan Jawa Timur Kab. PasuruanPT. Bumi Menara Internusa - Pabrik Dampit Pengolahan Ikan Jawa Timur Kab. MalangPT. Centram Indonesia Olahan Rumput Laut Jawa Timur Kab. PasuruanPT. Satelit Sriti Olahan Rumput Laut Jawa Timur Kab. PasuruanPT. Winaros Kawula Bahari Pengolahan Ikan Jawa Timur Kab. BanyuwangiPT. Windu Blambangan Sejati Pengolahan Ikan Jawa Timur Kab. BanyuwangiPT. Kalimantan Fishery Pengolahan Ikan Kalimantan Selatan Kota BanjarmasinPT. Dermaga Perkasapratama Pelabuhan Batubara Kalimantan Timur Kota BalikpapanPT. Dok Air Kantung Galangan Kapal Kep. Bangka Belitung Kab. BangkaPT. Dok dan Perkapalan Air Kantung Unit Galangan Selindung

Galangan Kapal Kep. Bangka Belitung Kab. Pangkal Pinang

PT. Pahala Harapan Lestari Galangan Kapal Kep. Bangka Belitung Kota Pangkal PinangPT. Phillips Seafoods Indonesia- Lampung Plant

Pengolahan Ikan Lampung Kota Bandar Lampung

PT. Suri Tani Pemuka Pakan Ikan Lampung Kab. Lampung SelatanPT. Phillips Seafoods Indonesia Pengolahan Ikan Sulawesi Selatan Kab. BarruPT. Sinar Pure Foods Pengolahan Ikan Sulawesi Utara Kota BitungPT. Bukit Asam Dermaga Kertapati Dermaga Krt Api Sumatera Selatan Kota PalembangPT. Lestari Magris Pengolahan Ikan Sumatera Selatan Kota Palembang

Peringkat Merah/Red Rating

PT. Wirontono Baru Pengolahan Ikan DKI Jakarta Kota Jakarta UtaraPT. Gema Ista Raya Pengalengan Ikan Jawa Timur Kab. PasuruanPT. Bogatama Marinusa Pengolahan Udang Sulawesi Selatan Kota MakassarPT. Chen Woo Fishery Pengolahan Ikan Sulawesi Utara Kab. Minahasa UtaraPT. Deho Canning Company Pengolahan Ikan Sulawesi Utara Kota BitungPT. Delta Pasific Indotuna Pengolahan Ikan Sulawesi Utara Kota BitungPT. Industri Kapal Indonesia Galangan Kapal Sulawesi Utara Kota BitungPT. Nutrindo Freshfood Pengolahan Ikan Sulawesi Utara Kota Bitung

Sumber/Source : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.696/Menlhk/Setjen/Kum.l/12/2017 tentang HasilPenilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2017Decree of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia about Results of Rating of Company Performancein Environmental Management 2016-2017

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.11

Jumlah dan Nama Speedboat Pengawas menurut Provinsi, 2015

Number and Name of Surveillance Speedboat by Province, 2015

Provinsi

Province

Jumlah

Total

Nama Kapal

Name of Vessel

(1) (2) (3)

Aceh 3 Napoleon 08, Napoleon 32, Napoleon 40Sumatera Utara 7 Dolphin 02 (Tidak bisa dioperasionalkan), Dolphin 05, Dolphin 14, Napoleon 20,

Napoleon 22, Napoleon 28, Napoleon 34Sumatera Barat 1 Marlin 18Riau - Jambi 2 Dolphin 23, Napoleon 21Sumatera Selatan - Bengkulu 1 Dolphin 01 (Tidak bisa dioperasionalkan)Lampung 2 Napoleon 14, Napoleon 29Kepulauan Bangka Belitung 2 Dolphin 08, Napoleon 50Kepulauan Riau 9 Dolphin 09 (Tidak bisa dioperasionalkan), Dolphin 10 (Tidak bisa dioperasionalkan),

Napoleon 16, Dolphin 15, Dolphin 18, Dolphin 24, Napoleon 15, Napoleon 27, Napoleon 48

DKI Jakarta 3 Dolphin 04, Marlin 09, Napoleon 06Jawa Barat 1 Dolphin 22Jawa Tengah 3 Marlin 03 (Tidak bisa dioperasionalkan), Dolphin 29, Napoleon 36DI Yogyakarta 1 Napoleon 12Jawa Timur 3 Dolphin 21, Dolphin 28, Napoleon 35Banten -

Bali 5 Marlin 02 (Tidak bisa dioperasionalkan), Napoleon 19 (Tidak bisa dioperasionalkan),Napoleon 07, Marlin 01, Napoleon 38

Nusa Tenggara Barat 4 Marlin 06, Marlin 08, Napoleon 23, Napoleon 37Nusa Tenggara Timur 2 Napoleon 05, Napoleon 24

Kalimantan Barat 5 Marlin 25 (Tidak bisa dioperasionalkan), Marlin 20 (Tidak bisa dioperasionalkan),Marlin 17, Napoleon 03, Napoleon 49

Kalimantan Tengah - Kalimantan Selatan 2 Marlin 05 (Tidak bisa dioperasionalkan), Marlin 07 (Tidak bisa dioperasionalkan)Kalimantan Timur - Kalimantan Utara 3 Dolphin 17, Marlin 21, Napoleon 47

Sulawesi Utara 4 Dolphin 03, Napoleon 17, Napoleon 46, Albacore 01Sulawesi Tengah 3 Napoleon 09, Marlin 22, Napoleon 39Sulawesi Selatan 4 Marlin 16 (Tidak bisa dioperasionalkan), Napoleon 11 (Tidak bisa dioperasionalkan),

Marlin 10, Napoleon 30Sulawesi Tenggara 3 Marlin 04, Dolphin 19, Lumba-lumbaGorontalo 3 Dolphin 26, Napoleon 31, TenggiriSulawesi Barat 1 Napoleon 04

https:

//www.b

ps.go.id




Provinsi

Province

Jumlah

Total

Nama Kapal

Name of Vessel

(1) (2) (3)

Maluku 8 Dolphin 06 (Tidak bisa dioperasionalkan), Dolphin 12 (Tidak bisa dioperasionalkan),Dolphin 27 (Tidak bisa dioperasionalkan), Napoleon 26, Napoleon 33, Napoleon 44, Napoleon 45, Albacore 02

Maluku Utara 3 Marlin 19 (Tidak bisa dioperasionalkan), Dolphin 11, Napoleon 10Papua Barat 8 Dolphin 25 (Tidak bisa dioperasionalkan), Marlin 11, Marlin 12, Marlin 13, Napoleon

13, Napoleon 18, Napoleon 41, Napoleon 43Papua 13 Marlin 14 (Tidak bisa dioperasionalkan), Dolphin 13 (Tidak bisa dioperasionalkan),

Napoleon 25, Marlin 15, Marlin 23, Marlin 24, Dolphin 07, Dolphin 16, Dolphin 20, Napoleon 01, Napoleon 02, Napoleon 42, Napoleon 51

INDONESIA 109

Catatan/Note : Tahun 2016 dibangun 5 unit Speedboat FRP 12 meter yang akan dialokasikan untuk UPT/Satker/Pos PSDKP dan Pemerintah ProvinsiIn 2016 has been built 5 units of 12 meters Speed Boat FRP which will be allocated to UPT/Satker/Post PSDKP and ProvincialGovernmentData masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan dan Perikananbelum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry of MarineAffairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2017 yet


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.12

Hasil Operasi Kapal Pengawas, 2012-2016 (buah)

The Result of Surveillance Operations Vessels, 2012-2016 (units)

Nama Kapal

Name of Vessel

2012 2013 2014 2015 r) 2016 1

KII KIA KII KIA KII KIA KII KIA KII KIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

KP. Hiu Macan 001 0 32 0 10 0 7 0 24 0 25 KP. Hiu Macan 002 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 KP. Hiu Macan 003 1 1 0 5 8 0 6 0 3 0 KP. Hiu Macan 004 0 2 1 0 1 0 3 0 0 0 KP. Hiu Macan 005 2 1 0 3 0 0 1 10 0 6 KP. Hiu Macan 006 0 3 1 2 2 0 6 0 2 3 KP. Hiu 001 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 KP. Hiu 002 16 4 4 0 0 0 2 0 0 0 KP. Hiu 003 0 4 0 6 0 0 4 0 0 0 KP. Hiu 004 7 6 2 1 0 1 2 3 0 2 KP. Hiu 005 1 6 5 0 1 0 0 0 9 0 KP. Hiu 006 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 KP. Hiu 007 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 KP. Hiu 008 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 KP. Hiu 009 1 5 0 5 1 1 3 1 0 1 KP. Hiu 010 4 3 4 1 2 0 0 2 0 0 KP. Hiu 011 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 KP. Hiu 012 ... ... ... ... ... ... ... ... 2 3 KP. Hiu 013 ... ... ... ... ... ... ... ... 1 9 KP. Hiu 014 ... ... ... ... ... ... ... ... 0 10 KP. Hiu 015 ... ... ... ... ... ... ... ... 0 10 KP. Barracuda 001 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 KP. Barracuda 002 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 KP. Todak 001 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 KP. Todak 002 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 KP. Takalamongan 4 0 0 0 3 0 5 0 1 0 KP. Padaido 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 KP. Catamaran *) ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 KP. Hiu Macan Tutul 001 0 0 0 0 3 0 4 6 2 8 KP. Hiu Macan Tutul 002 0 0 1 0 0 6 2 9 0 5 KP. Akar Bahar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 KP. Paus 001 ... ... ... ... ... ... ... ... 2 0 KP. Orca 001 ... ... ... ... ... ... ... ... 0 4 KP. Orca 002 ... ... ... ... ... ... ... ... 0 9 KP. Orca 003 ... ... ... ... ... ... ... ... 0 34 KP. Orca 004 ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0

Jumlah/Total 42 70 24 44 22 16 48 60 23 139

Catatan/Note : r) Angka diperbaiki/Revised figures1 Data sampai dengan Desember 2016/Up to Desember 2016*) KP. Catamaran TMT 20 Maret 2012, ditarik oleh Bakorkamla/KP. Catamaran since March 20, 2012, drawn by BakorkamlaKII : Kapal Ikan Indonesia/Indonesia Fishing VesselsKIA : Kapal Ikan Asing/Foreign Fishing VesselsData masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan dan Perikananbelum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry of MarineAffairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2017 yet


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.13

Jumlah Kapal yang Ditangkap menurut Negara Asal, 2012-2016

Number of Arrested Vessel by Origin Country, 2012-2016

Negara Asal

Origin Country2012 2013 2014 2015 2016 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Indonesia 42 24 27 48 23

Malaysia 5 14 0 10 26

Vietnam 40 17 9 36 78

Thailand 8 4 7 6 1

China 0 0 0 0 1

Hongkong 0 0 0 0 0

Taiwan 0 0 0 0 0

Philipina 17 9 0 8 23

Jumlah/Total 112 68 43 108 152

Catatan/Note : 1 Data sampai dengan Desember 2016/Up to Desember 2016Data masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan dan Perikananbelum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry of MarineAffairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2017 yet


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.14

Jumlah Kapal Tindak Pidana Perikanan yang Ditenggelamkan berdasarkan Bendera Asal, 2015-2016

Number of Ship Sunk of Fisheries Crime by Origin Flag, 2015-2016

Bendera Asal

Origin Flag2015 1 2016 2

(1) (2) (3)

Thailand 21 0

Malaysia 6 27

Indonesia 4 5

Vietnam 39 59

China 1 0

Filipina 34 22

Papua New Guinea 2 0

Belize 0 1

Nigeria 0 11

Jumlah/Total 107 115


Sumber/Source : 1 Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan/ Marine and Fisheries in Figures 2016, Ministryof Marine Affairs and Fisheries

2 Refleksi 2016 & Outlook 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan/Reflection 2016 & Outlook 2017, Ministry of Marine andFisheries

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.15

Jumlah Polisi Khusus Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2012-2016

Number of Special Police Surveillance of Seaside Area and Small Island, 2012-2016

Unit Kerja

Work Unit

Status Pegawai

Employee Status

Tahun/Year2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pangkalan Jakarta DJ. PSDKP 12 7 3 5 7 Dinas/Kab/Kota 0 2 6 15 15

Pangkalan Bitung DJ. PSDKP 8 16 4 3 3 Dinas/Kab/Kota 1 2 1 20 5

Stasiun PSDKP Pontianak DJ. PSDKP 3 6 3 3 4 Dinas/Kab/Kota 7 3 2 2 5

Stasiun PSDKP Belawan DJ. PSDKP 7 11 2 0 1 Dinas/Kab/Kota 1 2 11 29 5

Stasiun PSDKP Tual DJ. PSDKP 8 8 7 3 2 Dinas/Kab/Kota 0 0 1 17 3

Jumlah/Total 47 57 40 97 50



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.16

Jumlah Awak KapaI Pengawas, 2012-2016 (Orang)

Number of Surveillance Vessel’s Crews, 2012-2016 (People)

Nama Kapal

Name of Vessel2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

KP. Barracuda 001 10 9 7 7 - 2

KP. Barracuda 002 8 8 7 7 - 2

KP. Hiu 001 13 12 10 13 - 2

KP. Hiu 002 12 11 10 14 - 2

KP. Hiu 003 13 12 9 12 - 2

KP. Hiu 004 12 12 11 13 - 2

KP. Hiu 005 11 11 9 12 - 2

KP. Hiu 006 13 12 9 12 - 2

KP. Hiu 007 13 12 9 12 - 2

KP. Hiu 008 12 11 9 12 - 2

KP. Hiu 009 13 12 9 11 - 2

KP. Hiu 010 13 13 10 13 - 2

KP. Hiu 011 0 0 10 13 - 2

KP. Hiu Macan 001 19 20 15 20 16 KP. Hiu Macan 002 18 15 12 18 16 KP. Hiu Macan 003 17 16 12 18 16 KP. Hiu Macan 004 18 16 13 18 16 KP. Hiu Macan 005 20 19 15 20 16 KP. Hiu Macan 006 18 17 14 19 16 KP. Todak 001 9 8 6 6 6 KP. Todak 002 9 8 7 7 7 KP. Takalamungan 11 11 8 8 8 KP. Padaido 10 10 8 8 8 KP. Hiu Macan Tutul 001 18 17 15 19 19 KP. Hiu Macan Tutul 002 0 16 15 21 19 KP. Akar Bahar 001 7 8 5 5 6 KP. Paus 001 12 12 14 16 15 KP. Hiu 012 1 - - - - 12 KP. Hiu 013 1 - - - - 12 KP. Hiu 014 1 - - - - 12 KP. Hiu 015 1 - - - - 12 KP. Orca 001 1 - - - - 24 KP. Orca 002 1 - - - - 24 KP. Orca 003 1 - - - - 24 KP. Orca 004 1 - - - - 24

Jumlah/Total 329 328 278 354 452

Catatan/Note : 1 Jenis kapal ini mulai beroperasi tahun 2016/This type of vessel began to operate in 20162 Tidak ada jenis kapal ini di tahun 2016/There is no type of this vessel in 2016Data masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan dan Perikananbelum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry of MarineAffairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2017 yet


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.17

Kelembagaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2015-2016

The Institution of Marine and Fisheries Resources Surveillance, 2015-2016

Unit Pelaksana Teknis

Technical implementation Unit

Lokasi

Location

Satuan Pengawas

The Supervisory Unit(1) (2) (3)

Pangkalan Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan

Marine and Fishery Resources

Control Base

1. Jakarta 1. Pandeglang2. Serang3. Pesawaran4. Cirebon 5. Sukabumi

2. Bitung 1. Gorontalo Utara2. Gorontalo3. Kendari4. Makassar5. Takalar6. Mamuju

3. Lampulo 1. Aceh Barat2. Simeuleu3. Sibolga4. Padang5. Bengkulu

4. Batam 1. Palembang2. Tanjung Jabung Barat3. Natuna4. Bangka5. Kep. Anambas6. Belitung7. Tanjung Pinang

5. Benoa 1. Jembrana2. Lombok Timur3. Banyuwangi4. Probolinggo5. Surabaya6. Lamongan

6. Tual 1. Merauke2. Mimika3. Maluku Tenggara Barat4. Sorong5. Kaimana

Stasiun Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan

Marine and Fisheries Resource

Control Station

1. Pontianak 1. Sambas2. Kayong Utara3. Kotawaringin Barat

2. Belawan 1. Rokan Hilir2. Langsa3. Asahan

3. Cilacap 1. Pati2. Pekalongan3. Trenggalek4. Malang

4. Kupang 1. Flores Timur2. Sumba Timur

https:

//www.b

ps.go.id




Unit Pelaksana Teknis

Technical implementation Unit

Lokasi

Location

Satuan Pengawas

The Supervisory Unit(1) (2) (3)

Stasiun Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan

Marine and Fisheries Resource

Control Station

5. Tarakan 1. Nunukan2. Balikpapan3. Banjarmasin4. Kotabaru

6. Tahuna 1. Kep. Talaud7. Ambon 1. Seram Bagian Barat

2. Halmahera Selatan3. Ternate4. Morotai

8. Biak 1. Jayapura2. Manokwari3. Nabire

Catatan/Note : Sesuai PERMENKP Nomor 33 Tahun 2016/Based on Regulation of Minister of Marine and Fishery Number 33, 2016Data masih sama dengan tahun sebelumnya karena hingga Publikasi SDLP 2018 selesai disusun, Kementerian Kelautan dan Perikananbelum merilis Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2017The data is still the same as the previous year because until the SMCR 2018 publication has been completed, Ministry of MarineAffairs and Fisheries has not released the publication of Marine and Fisheries in Figures 2017 yet


https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.18

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasan (POKMASWAS), 2012-2016

Number of Community Control Groups by Province, 2012-2016

Provinsi

Province2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)







Indonesia 788 1 125 1 453 1 471 1 631



https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.19

Laju Inflasi 20 Kota1) yang Dilewati Tol Laut di Indonesia, 2014-2018

Inflation Rate of 20 Cities Passed by Marine Highway in Indonesia, 2014-2018

(2012=100)

Kota

Cities

Tahun/Years2014 2015 2016 2017 2017 2) 2018 3)

Banda Aceh 7,83 1,27 3,13 4,86 0,22 -0,72Medan 8,24 3,32 6,60 3,18 -0,98 0,36Padang 11,90 0,85 5,02 2,11 0,10 0,66Dumai 8,53 2,63 3,98 4,85 2,30 0,31Bandar Lampung 8,36 4,65 2,75 3,14 1,15 1,58Pangkal Pinang 6,81 4,66 7,78 2,66 2,01 1,72Batam 7,61 4,73 3,61 4,13 0,40 0,88Jakarta 8,95 3,30 2,37 3,72 1,35 0,95Cilacap 8,19 2,63 2,77 4,41 2,18 1,48Surabaya 7,90 3,43 3,22 4,37 2,09 1,03Mataram 7,18 3,25 2,47 3,59 1,22 1,12Kupang 8,32 5,07 2,31 2,05 0,39 0,25Pontianak 9,38 6,17 3,88 3,86 2,20 1,35Palangkaraya 6,63 4,20 1,91 3,11 1,73 1,01Banjarmasin 7,16 5,03 3,68 3,82 1,49 0,54Makassar 8,51 5,18 3,18 4,48 2,12 1,10Ambon 6,81 5,92 3,28 -0,05 -0,11 0,62Sorong 6,83 6,17 2,95 1,33 1,12 2,16Merauke 12,31 5,76 0,82 1,25 2,26 3,21Jayapura 7,98 2,79 4,13 2,41 1,03 1,97

Nasional 8,36 3,35 3,02 3,81 1,28 1,09

Catatan/Note : 1) Sebelum tahun 2014 merupakan laju inflasi 20 kota (2007=100)2) Laju inflasi sampai dengan bulan April 2017 berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan April 2017 terhadap

Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Desember 2016 (2012=100)3) Laju inflasi sampai dengan bulan April 2018 berdasarkan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan April 2018

terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Desember 2017 (2012=100)Sumber : Indikator Ekonomi- Bulentin Statistik Bulanan April 2018, Subdirektorat Indikator Statistik, Badan Pusat StatistikSource : Economic Indikator-Monthly Statistical Bulletin April 2018, Subdirectorate of Statistics Indicator, BPS–Statistics Indonesia

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.20

Posisi Logistic Performance Index (LPI) Indonesia, 2012–2016

Indonesia Logistic Performance Index (LPI) Positions, 2012–2016

Negara

Countries

Peringkat dan Nilai LPI/LPI Rank and Score2012 2014 2016

Peringkat

Rank

Nilai

Score

Peringkat

Rank

Nilai

Score

Peringkat

Rank

Nilai

Score(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Indonesia 59 2,94 53 3,08 63 2,98Malaysia 29 3,49 25 3,59 32 3,43Thailand 38 3,18 35 3,43 45 3,26Vietnam 53 3,00 48 3,15 64 2,98Philippines 52 3,02 57 3,00 71 2,86

Sumber/Source : Connecting to Compete 2014 – Trade Logistics in the Global Economy: The Logistics Performance Index and Its Indicators, WorldBank, 2012-2016

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.21

Peringkat dan Nilai Indonesia tiap Indikator, 2012-2016

Rank and Score of Indonesia in Each Indicators of LPI, 2012-2016

Indikator

Indocators

2012 2014 2016Peringkat

Rank

Nilai

Score

Peringkat

Rank

Nilai

Score

Peringkat

Rank

Nilai

Score(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kepabean/Customs 75 2,53 55 2,87 69 2,69Infrastruktur/Infrastructure 85 2,54 56 2,92 73 2,65

Pengiriman Internasional/ International shipments

57 2,97 74 2,87 71 2.90

Kompetensi dan kualitas jasa logistik / Logistics quality and competence

62 2,85 41 3,21 55 3,00

Pelacakan barang/Tracking and tracing 52 3,12 58 3,11 51 3,19

Ketepatan waktu/Timeliness 42 3,61 50 3,53 62 3,46

Sumber/Source : Connecting to Compete 2012-2016 – Trade Logistics in the Global Economy: The Logistics Performance Index and Its Indicators, World Bank, 2012-2016

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.22

The Global Competitiveness Index World Economic Forum 2014–2017

(Infrastruktur/Infrastructure)

Negara

Countries

Peringkat dan Nilai LPI/LPI Rank and Score2014-2015 2015-2016 2016-2017

IDN MYS THA VNM PHL IDN MYS THA VNM PHL IDN MYS THA VNM PHL(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Infrastruktur 72 20 76 112 95 81 16 71 99 106 80 19 72 85 112Jalan 72 19 50 104 87 80 15 51 93 97 75 20 60 89 106Kereta Api 41 12 74 52 80 43 13 78 48 84 39 15 77 52 89Transportasi Laut 77 19 54 88 101 82 16 52 76 103 75 17 65 77 113Transportasi Udara 64 19 37 87 108 66 21 38 75 98 62 20 42 86 116Listrik 84 39 58 88 87 86 36 56 87 89 89 39 61 85 94Telepon Selular 54 30 34 42 86 49 24 31 28 76 38 27 55 40 65Telepon Tetap 71 73 91 86 113 80 73 88 100 108 86 72 91 99 107

Catatan/Note : IDN = Indonesia; MYS = Malaysia; THA = Thailand; VNM = Vietnam; PHL = PhilippinesSumber/Source : Insight Report – The Global Competitiveness Report 2014-2017, World Economic Forum

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.23

Peringkat Pelabuhan di Kawasan Asia Tenggara, 2014-2015

Port Ranking in Southeast Asia Region, 2014-2015

Peringkat

Rank

Pelabuhan

Port

Negara

Country

Jumlah Bongkar/

Muat Barang

Tahun 2015

2015 annual

throughput (teu)

Jumlah Bongkar/

Muat Barang

Tahun 2014

2014 annual

throughput (teu)

% Perubahan

Tahunan

Annual % change

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Singapore Singapore 30 922 300 33 869 000 -8,70%2. Port Klang Malaysia 11 890 000 10 945 804 8,60%3. Tanjung Pelepas Malaysia 9 120 000 8 523 935 7,00%4. Laem Chabang Thailand 6 780 000 6 583 168 3,00%5. Ho Chi Minh City Vietnam 57 88 084 5 368 927 7,80%6. Tanjung Priok Indonesia 5 201 118 5 900 000 -11,80%7. Manila Philippines 3 975 747 3 810 437 4,30%8. Tanjung Perak Indonesia 3 120 683 3 105 827 0,50%9. Bangkok Thailand 1 559 000 1 519 000 2,60%

Total 78 356 932 79 626 098 1,59%

Catatan/Note : 2014 throughout figures have been updated to include revised figures from port authorities, terminal operators and further research

Sumber/Source : Lloyd’s List and Containerisation International Top 100 Container Ports 2016, www.lloydslist.com/topports16

https:

//www.b

ps.go.id



Tabel

Table6.24

Penanaman/Rehabilitasi Hutan Mangrove, Rawa, dan Gambut menurut Provinsi, 2013-2017 (Ha)

Mangrove, Peat, and Swamp Forest Plantation/Rehabilitation by Province, 2013-2017 (Ha)

Provinsi

Province2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sumatera Utara 400,00 0,00 20,00 150,00 136,00Sumatera Barat 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00Riau 600,00 0,00 0,00 0,00 185,00Jambi 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sumatera Selatan 400,00 0,00 0,00 0,00 20,00Bengkulu 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Lampung 400,00 0,00 0,00 13,00 120,00Kepulauan Bangka Belitung 193,00 0,00 20,00 30,00 20,89Kepulauan Riau 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DKI Jakarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Jawa Barat 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00Jawa Tengah 600,00 0,00 35,00 0,00 0,00DI Yogyakarta 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Jawa Timur 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00Banten 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

Bali 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00Nusa Tenggara Barat 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nusa Tenggara Timur 150,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Kalimantan Barat 1 000,00 0,00 80,00 0,00 170,00Kalimantan Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kalimantan Selatan 300,00 0,00 0,00 0,00 113,00Kalimantan Timur 800,00 0,00 0,00 0,00 55,00Kalimantan Utara - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Sulawesi Utara 4 000,00 0,00 10,00 0,00 0,00Sulawesi Tengah 200,00 0,00 35,00 0,00 0,00Sulawesi Selatan 500,00 0,00 0,00 10,00 0,00Sulawesi Tenggara 460,00 0,00 201,00 150,00 57,00Gorontalo 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sulawesi Barat 150,00 0,00 0,00 119,00 88,00

Maluku 100,00 0,00 70,00 0,00 35,00Maluku Utara 140,00 0,00 20,00 20,00 40,12Papua Barat 1 000,00 0,00 0,00 0,00 30,43Papua 1 000,00 0,00 0,00 0,00 75,00

Indonesia 11 403,00 0,00 491,00 497,00 1 175,44

Catatan/Note : 1 Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur/Data were included in Kalimantan Timur ProvinceSumber/Source : Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Environmental and

Forestry Statistics of Indonesia 2017, Ministry of Environment and Forestry

https:

//www.b

ps.go.id

https:

//www.b

ps.go.id

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR - bulelengkab.go.id · kebijakan pengelolaan sumber daya...

Documents

Transcript of STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR - bulelengkab.go.id · kebijakan pengelolaan sumber daya...