ETIKA KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

download ETIKA KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

of 41

Transcript of ETIKA KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

ETIKA KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE

BAHAN DISKUSI PADA TRAINING OF TRAINER (TOT) PENGEMBANGAN POTENSI PERILAKU KEPEMIMPINAN DI HOTEL JAYAKARTA - JAKARTA TANGGAL 25 JULI 2006

OLEH : PROF. DR. SADU WASISTIONO, MS

ETIKA PEMERINTAHAN

ETIKA

PEMIKIRAN TENTANG HAL YANG BAIK DAN YANG BURUK

Menurut Poedjawijatna (1984) : OBYEK MATERIA ETIKA MANUSIA OBYEK FORMA ETIKA TINDAKAN MANUSIA YANG DILAKUKAN DGN SENGAJA. PENGETAHUAN BAHWA ADA YG BAIK DAN YG BURUK DISEBUT KESADARAN ETIS ATAU KESADARAN MORAL (Poedjawijatna, 1984 : 27).

KATA HATI ATAU INSAN KAMIL : Kesadaran moral yang sudah timbul dan berkembang (Poedjawijatna, 1984 : 28). INDEX : Memberi petunjuk ttg baik-buruknya(PETUNJUK) sesuatu tindakan yg mungkin akan dilakukan seseorang;

# 3 PERAN KATA HATI

IUDEX : Sesudah ada tindakan kata hati (HAKIM) menentukan baik-buruknya tindakan VINDEX : Jika ternyata tindakan itu buruk(PENGHUKUM) maka dikatakan dengan tegas dan berulangkali bahwa hal tsb buruk.

(Poedjawijatna, 1984 : 31).

PANDANGAN MENGENAI UKURAN BAIKHEDONISME : tindakan baik ialah yang memberikan kenikmatan dan kepuasan rasa. UTILITARISME : yang baik ialah yang berguna. VITALISME : yang baik ialah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. SOSIALISME : bahwa masyarakat yang menentukan baik -buruknya tindakan manusia yang menjadi anggotanya. RELIGIOSISME : yang baik adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. HUMANISME : yang baik ialah yang sesuai dengan kodrat manusia yaitu kemanusiaannya. (Poedjawijatna, 1984 : 43-49).

Politik berkata : Karena itu jadilah cerdik seperti ular Moral berkata : Dan tulus seperti merpati. ( Immanuel Kant, dikutip dari Thompson, 1987 : xvii) MERPATI DAPAT DUDUK BERDEKATAN DENGAN ULAR, APABILA ULARNYA KENYANG. APABILA ULARNYA LAPAR, MAKA ....? Etika politik adalah praktik melakukan penilaian etis atas tindakan politik. (Thompson, 1987 : xvii). Politik sebagai dunia kekuasaan murni, diatur oleh asumsi-asumsi kebijakan. (Thompson, 1987 : xvii). Etika sebagai dunia prinsip murni, diatur oleh imperatif-imperatif moral. (Thompson, 1987 : xvii). Etika pemerintahan adalah praktik melakukan penilaian etis atas tindakan pemerintah.

Tiga Pendekatan Etika Politik Pejabat Negara : a. Etika Minimalis : terdiri dari norma-norma yang menghambat konflik kepentingan finansial serta membatasi penonjolan kepentingan pribadi dalam kegiatan publik. b. Etika Fungsionalis : lebih menekankan perlunya penjabaran fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh seorang pejabat publik, yakni mengabdi pada kepentingan publik dalam arti sesungguhnya. c. Etika Rasional : lebih menekankan pada prinsip hakiki kegiatan politik yakni keadilan, kebebasan serta kebaikan bersama. ((Thompson, 1987 : 141-155).

KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN Manusia adalah mahkluk sosial (homo socious) yang (homo socious) kemudian berkembang menjadi mahkluk organisasi (HOMO ORGANISMUS). Setiap kelompok akan selalu ada pemimpinnya. Organisasi ada yang berorientasi pada pemimpin (leader orientation), adapula yang berorientasi pada orientation), sistem (system orientation). Organisasi modern (system cenderung berorientasi pada sistem. sistem. Gejala kepemimpinan muncul dalam kelompok. Kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan seseorang. Kepemimpinan berbicara mengenai pengaruh (lihat Maxwell, 1995).

y Kepemimpinan pada dasarnya adalah

kemampuan & pengaruh, yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain utk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yg dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela. y Sekurang-kurangnya ada dua jenis kepemimpinan dalam bidang pemerintahan yakni kepemimpinan organisasional dan kepemimpinan sosial.

y Kepemimpinan organisasional- Timbul karena ybs menjadi pimpinan unit organisasi menj dengan pengikut sebagai bawahan yang patuh dgn yang berbagai ikatan norma-norma organisasi formal; norma- Dimensi administratif lebih dominan daripada dimensi da sosial maupun politik; - Pimpinan organisasi formal, biasanya dapat da menggunakan fasilitas manajerial seperti : se ert kewenangan, dana, personil dan logistik dsb y Kepemimpinan Sosial - Timbul karena kapasitas & kualitas pribadinya dalam menggerakkan bawahannya; - Dimensi sosial & politik lebih dominan dari pada dimensi administratif; y PIMPINAN PEMERINTAHAN seharusnya seharusnya mempunyai kedua bentuk kepemimpinan tsb. tsb.

Pertimbangan dalam memilih Pimpinan Pemerintahan : 1. Kapabilitas 2. Akseptabilitas 3. Kompatibilitasad. 1. Kapabilitas Gambaran kemampuan diri si pemimpin baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak (track record) pendidikannya maupun jejak sikap dan record) perilakunya selama ini. Pemimpin yang baik tidak akan muncul secara tiba-tiba, tiba-tiba,

tetapi melalui proses perjalanan yang panjang.

ad. 2. Akseptabilitas Gambaran tingkat penerimaan pengikut terhadap kehadiran pemimpin. ad. 3. Kompatibilitas Kemampuan untuk menyesuaikan diri dgn kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya & mengakomodasikan kebijakan dari pemerintah tingkat bawahnya maupun tuntutan dari para pengikutnya.

Derajat urgensi ketiga aspek tsb sangat tergantung pada tingkatan dari wilayah pengaruh dari pimpinan pemerintahan.

@ Urutan pentingnya Aspek Kepemimpinan dikaitkan dengan Tingkatan pada Posisi Pemerintahan NO Tingkatan Posisi Pemerintahan Presiden Urutan Derajat Urgensi Aspek Kepemimpinan 1. Kapabilitas 2. Akseptabilitas 3. Kompatibilitas Kompatibili 1. Kompatibilitas Kompatibili 2. Kapabilitas 3. Akseptabilitas 1. Akseptabilitas 2. Kapabilitas 3. Kompatibilitas Kompatibili 1. Akseptabilitas 2. Kompatibilitas Kompatibili 3. Kapabilitas

1.

2.

Kepala Daerah Propinsi Kepala Daerah K/K Kepala Desa

3.

4.

VARIABEL KEPEMIMPINANAda empat variabel yang mempengaruhi kepemimpinan visioner dalam pemerintahan yakni : 1. Pemimpin 2. Pengikut 3. Situasi dan kondisi 4. Visi dan misi yang diembannya

Keterkaitan Antar Variabel KepemimpinanPEMIMPIN

Visi & misi organisasiPengikut

Situasi & Kondisi

Variabel Pemimpinan

PEMIMPIN = Fungsi dari (BAKAT, KEMAMPUAN, KESEMPATAN).

* Bakat dapat dilihat melalui psikotest * Kemampuan dapat dikembangkan melalui pendidikan dan atau pelatihan * Kesempatan diberikan dan diperoleh melalui perjuangan baik secara sosiologis maupun secara politis. Pada saat sekarang kesempatan secara politis terbuka lebar. Seseorang dapat melakukan mobilitas vertikal secara cepat. Contoh: Walikota Cilegon yang semula adalah Kepala Desa.

Delapan Perbedaan Pemimpin dengan Manajer :Manajer mengadiministrasikan, pemimpin melakukan inovasiinovasiinovasi. Manajer tiruan, pemimpin adalah asli. Manajer memelihara, pemimpin mengembangkan. Manajer memfokuskan pada sistem dan struktur, pemimpin memfokuskan pada orang. Manajer menitikberatkan pada pengendalian, pemimpin mendasarkan pada rasa percaya. Manajer memiliki pandangan jangka pendek, pemimpin memiliki pandangan jangka panjang Manajer menanyakan mengapa dan bagaimana, sedangkan pemimpin menanyakan apa dan mengapa. Manajer memiliki pandangan pada garis dasar, pemimpin memiliki pandangan pada horison. (Bennis & Townsend, 1995).

EMPAT HAL PENTING MENGENAI PEMIMPIN

1. 2.

3. 4.

Bahwa definisi satu-satunya tentang seorang pemimpin satuadalah orang yang mempunyai pengikut. Bahwa seorang pemimpin efektif bukanlah orang yang dicintai atau dikagumi, tetapi ia adalah orang yang menggugah pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang halbesar. Bahwa pemimpin itu nyata. Mereka adalah orang-orang yang orangnyata memberikan teladan. Bahwa kepemimpinan bukanlah jabatan, hak istimewa, gelar atau uang. Kepemimpinan adalah tanggung jawab. ( Sumber : Peter F. Drucker, 1997).

ENAM LANGKAH BERTAHAP DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kelompokkan masalahnya. Tetapkan masalahnya. Buat spesifikasi jawaban terhadap masalah. Putuskan apakah yang benar, daripada yang dapat diterima, berkaitan dengan batas-batas kondisi. batasKaitkan keputusan dengan tindakan yang nyata. Uji validitas dan keefektifan keputusan dihadapkan pada kejadian aktual.(Sumber : Peter F. Drucker, The Effective Decision, Harvard Business Review on Decision Making, 2001 : 2-3). 2-

LINGKARAN SETAN PEMERASAN DALAM PILKADAPARPOL BALON KDH & WAKIL KDH & WAKIL KDH

RAKYAT

APBD

SDM SDA SDB

INVESTOR/ PENGUSAHA

VARIABEL PENGIKUTSesuai dengan jenis kepemimpinan dalam bidang pemerintahan, ada dua jenis pengikut yakni : pengikut dalam konteks organisasi administratif, dan pengikut dalam konteks organisasi sosial. Pengikut dalam konteks organisasi administratif terdiri para PNS, yang bekerja dengan imbalan penghasilan dari negara.

KARAKTERISTIK PENGIKUTMenurut Hersey & Blanchard (1990 : 183) tingkat kematangan pengikut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam yakni : M1 : Rendah, Tidak mampu dan tidak mau atau tidak yakin. M2 : Rendah ke sedang, tidak mampu tetapi mau atau yakin. M3 : Sedang ke tinggi, mampu tetapi tidak mau atau tidak yakin. M4 : Tinggi, mampu/kompeten dan mau/yakin.

Gaya Kepemimpian yang digunakan sesuai kematangan Pengikut : M1 M2 M3 M4 G1 ( Gaya Memberitahukan). G2 ( Gaya Menjajakan). G3 ( Gaya Mengikutsertakan). G4 ( Gaya Mendelegasikan).

EMPAT KARAKTERISTIK ORGANISASI PEMBELAJARAN

1. 2. 3. 4.

Membagikan informasi secara terbuka. Tekankan pembelajaran dan investasikan masa depannya. Jangan menghukum kesalahan atau kegagalan. Harapkan orang untuk terus belajar.

(Sumber : Jeffrey A. Krames; Jack Welch Lexicon of Leadership 2002).

VARIABEL SITUASI DAN KONDISIDalam konteks organisasi, situasi dan kondisi dapat dibedakan menjadi dua macam yakni SIKON internal dan SIKON eksternal. SIKON INTERNAL adalah situasi dan kondisi di dalam organisasi yang mempengaruhi kinerja pencapaian tujuan organisasi dan berada di bawah kendali manajemen. SIKON EKSTERNAL adalah situasi dan kondisi di luar organisasi yang mempengaruhi kinerja pencapaian tujuan organisasi tetapi berada di luar kendali manajemen.

Bagi pemimpinan pemerintahan, variabel situasi dan kondisi yang dominan meliputi : - ideologi - politik - ekonomi - sosial dan budaya - agama. - pertahanan (tertentu saja). - keamanan.

VARIABEL VISI DAN MISI ORGANISASIMenghadapi perubahan situasi dan kondisi internal maupun eskternal organisasi yang serba tidak menentu, diperlukan pemimpin organisasi yang mempunyai visi ke masa depan. Visi pimpinan organisasi tsb kemudian dikemas menjadi visi organisasi yang dipimpinnya, karena utk mencapainya diperlukan dukungan dari seluruh anggota organisasi maupun para pemegang saham.

Tingkatan Sifat Visi di Daerah

Abstrak

Visi DaerahVisi Pemerintah Daerah

Visi Perangkat DaerahKongkret & Terukur

Ciri Visi yang Baik :Spesifik (specific); (specific); Sederhana (simple); (simple); Terikat Waktu (time-bound); (time-bound); Mungkin untuk dicapai (achieveable); (achieveable); Terukur (measurable). ada KPI (Key Performance (measurable Indicators) untuk organisasi dan atau individu anggota organisasi.

Visi Strategi Tujuan Program Kegiatan

Misi

Faktor-faktor Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menyusun Visi DaerahKontributor PDRB Terbesar 1) 2) 3) Mata Pencarian Penduduk Terbanyak 1) 2) 3) Keunggulan yang diRencanakan di masa Mendatang : 1) 2)

Penetapan Bisnis Inti (Core Business)

Susun Visi s 10 kata

Model Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah Berdasarkan Visi, Misi dan Kewenangan DaerahPemerintah PusatTransfer Kewenangan

Rakyat

Potensi SDA, SDM, SDB

Mandat

Kewenangan DaerahVisi Daerah Jangka Panjang

Visi Pemda Jangka Menengah

Misi, Strategi & Program

Organisasi Pemerintah Daerah Sumber : Sadu Wasistiono

Konsep Good GovernmentBerdasarkan praktek pemerintahan di berbagai negara ditengarai adanya bad government, yang ditandai dengan banyaknya bad government, korupsi, kolusi, nepotisme, yang membuat negara mengarah ke kebangkrutan. Oleh karena itu, diperlukan konsep baru mengenai cara berpemerintahan yang baik (good government). (good government).

Good governance Bad Government Good Government

Perbandingan Ciri-ciri Bad Government dengan Good Government

CiriCiri-ciri Bad Government1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

CiriCiri-ciri Good Government1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lamban dan bersifat reaktif Arogan Korup Birokratisme Boros Bekerja secara naluriah Enggan berubah Kurang berorientasi pada kepentingan publik

Proaktif Ramah dan Persuasif Transparan Mengutamakan proses dan produk Proporsional dan profesional Bekerja secara sistemik Pembelajaran sepanjang hayat Menempatkan stakeholder & shareholder ditempat utama

Konsep Good Governance*Menurut World Bank, Governance diartikan sebagai the way state power is used in managing economic and social resources for development society. Dengan demikian, governance adalah cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya2 ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. *UNDP, mengartikan governance sebagai the exercise of political,economic, and administrative authority to manage a nations affair at all levels. Kata governance, diartikan sbg levels. penggunaan/ pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah2 nasional pada semua tingkatan.

Governance memiliki tiga domain : 1. Negara/pemerintahan : Sebagai pembuat kebijakan, pengendali & pengawas 2. Swasta/Dunia usaha : Sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi 3. Masyarakat : Sebagai subyek dan obyek dari sektor pemerintah dan swasta.

Governance didukung oleh TIGA elemen : 1. Politik Proses pembuatan keputusan utk formulasi kebijakan publik, yang dilakukan oleh birokrasi & bersama dengan politisi. 2. Ekonomi Proses pembuatan keputusan utk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri & interaksi diantara penyelenggara ekonomi. 3. Administrasi Implementasi proses kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.

Ciri

ciri Tata Pemerintahan yang Baik :

1. Mengikutsertakan semua; semua; 2. Transparan dan bertanggung jawab; jawab; 3. Efektif dan adil; Efektif adil; 4. Menjamin adanya supremasi hukum; hukum; 5. Menjamin bahwa prioritas2 politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; masyarakat; 6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin & lemah dlm proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. pembangunan.

Karakteristik Good Governance menurut UNDP : 1. Partisipasi (Participation) Syarat utama warga negara dalam berpartisipasi : da a. ada rasa kesukarelaan dan tanpa paksaaan; paksaaan; b. ada keterlibatan secara emosional; emosional; c. memperoleh manfaat, secara langsung dan tidak ti langsung dari keterlibatannya. 2. Penegakan Hukum (Rule of Law); Membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya (software),perangkat keras (hardware) maupun (software),perangkat (hardware) sumber daya manusianya (humanware) (humanware) 3. Transparansi (Transparancy); Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana publik sampai pada tahapan evaluasi.

4. Daya Tanggap (Responsiveness); Sektor publik selama ini dianggap tertutup,arogan dan berorientasi pada kekuasaan.Untuk mengetahui kepuasan masyarakat sebagai konsumen, perlu dilakukan survey secara periodik. Lihat Kep. Menpan No. 25. M.Pan /2004 tentang Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) 5. Berorientasi pada konsensus (Consensus Orientation); Orientation); Aktivitas politik berisi dua hal pokok yaitu konflik dan konsensus. Dalam pengambilan keputusan lebih menitikberatkan konsensus. Musyawarah merupakan proses, sedangkan mufakat merupakan hasil. 6. Keadilan/kesetaraan (Equity) Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan, walaupun kemampuan individu berlainan namun sektor publik harus berperan agar kesejahteraan dan keadilan seiring sejalan.

7. Keefektifan dan Efisiensi (Effectiveness & (Effectiveness Efficiency) Efficiency); Perlunya kompetisi untuk menciptakan keefektifan dan efisiensi pada sektor publik. 8. Akuntabilitas (Accountability) (Accountability) Pertanggungjawaban setiap aktivitas menyeluruh kepada publik/masyarakat luas, disamping kepada atasan. Akuntabilitas meliputi : a. Akuntabilitas organisasional/administratif b. Akuntabilitas legal c. Akuntabilitas politik d. Akuntabilitas profesional e. Akuntabilitas moral Menurut Klitgaard (2000), korupsi terjadi karena : Corruption = Discretion + Monopoly - Accountability

9. Visi Strategis (Strategic Vision) Perlunya memiliki visi jangka panjang (long-term vision), visi jangka menengah (mid-term vision) dan visi jangka pendek (short-term vision). Ciri visi yang baik adalah : a. bersifat spesifik b. disusun dalam bahasa yang sederhana(+/- 10 kata) c. bersifat terukur d. mungkin untuk dicapai e. mempunyai dimensi waktu tertentu.