Sistem Pemerintahan Di Indonesia Final

8/10/2019 Sistem Pemerintahan Di Indonesia Final

http://slidepdf.com/reader/full/sistem-pemerintahan-di-indonesia-final 1/86

MATA KULIAH

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

POLITEKHNIK PONTIANAK

TAHUN AKADEMIK 2013/2014

DIAMPU OLEH:

KHAMIM, S.H.I, S.H, M.H.



Nama : Khamim, S.H.I, S.H, M.H

TTL : Demak, 8 September 1962

Agama : IslamPekerjaan : Desen Tetap Negeri Politeknik Ptk

Alamat : Jl.Dr Sudarto Gg. Analis Depan

Terminal Sudarso Rukoh No. 5

Pontianak/Paris 1.Gg.Aqodar ,09.

Hobi : Baca Buku Ilmiah dan Bisnis

Wira Swasta

Status : Sudah Nikah

Jumlah Anak : 3 Anak ( Putri, Putra, Putra)

CURRICULUM VITAE

- Pernah Jabat diKUA selama 8 Tahun di Sanggau- Pernah jabat di KUA Siantan Jungkat Pontianak

- Pernah Jabat Seksi Pendidikan Kandepag Pontianak

- Pernah Jabat KUA Sui Ambawang Kab,PTK

- Pernah jabat Kepala MA Khulafaur Rasyidin.

- Pejabat Penyuluh Agama Islam Fungsional PTK

- Ketua Umum Pokjaluk Se-kal Bar Th 2007-2010

- Pembina BKMT Kab,Kubu Raya sampai sekarang- Sekertaris Umum MUI Kab. Kubu Raya

- Ketua 1 PKRMI Kab.Kubu Raya

- Dosen tetap di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak

-JabatPoket(III)Kemahasiswaan)STIS Pontianak.

- Dosen Tetap Negeri di POLITEHNIK Pontianak

- Dosen Luar Biasa AKBID POLTEKES Pontianak

- Dosen Luar Biasa di AKPER POLTEKES Pontianak

Pengalaman Kerja dan Organisasi Keagamaan :

2

Pendidikan yg diperoleh :

- SDN/ MIS Th 1977

- MTSN/Pesantren Th 1980- MAN/Pesantren Th 1983

- Sarmud/Pesantren Th 1985-1988

- S I STIS Pontianak Th 1997-2000

- S I Hukum UNTAN Pontianak Th

2000-2001

- S 2 Magester Ilmu Hukum UNTAN

Th 2006-2007



IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : Sistem Pemerintahan Di Indonesia

Jumlah SKS : 3 SKS

Semester : Senap (II).Program Studi : Ekonomi Akuntansi Sektor Publik

Status Mata Kuliah : Wajib diambil setiap Mahasiswa/i.

Tahun Ajaran : 2014-2015

Prasyarat : -

Dosen : Khamim, S.H.I, S.H, M.H.

NIP Dosen : 196209081991011001

NIDN :0008096206.

STANDAR KOMPETENSI

Mata kuliah sistem pemerintahan Indonesa ini sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan Sistem pemerintahan Indonesia. Program

studi dalam mengantarkan praja untuk memahami Sistem Pemerintahan

Indonesia. Pemahaman tersebut dapat di capai melalui Pendekatan

Historis dan Normatif.



DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah sistem pemerintahan Indonesa ini sebagai dasar dan

pedoman penyelenggaraan Sistem pemerintaha Indonesia.Program studi

dalam mengantarkan praja untuk memahami Sistem PemerintahanIndonesia. Pemahaman tersebut dapat di capai melalui Pendekatan

Historis dan Normatif.

PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN

Sistem perkuliahan pada Sistem Pemerintahan di Indonesaadalah diskusi dengan mempresentasikan makalah dari tema-tema materi

yang telah diberikan kepada masing-masing kelompok, setiap pertemuan

menampilkan satu kelompok yang akan mempresentasikan materi

perkuliahan. Pembagian kelompok berdasarkan kepada rasio jumlah

mahasiswa dengan Tema-tema yang ada dalam satu semester. Selain

diskusi, metode ceramah juga digunakan dalam perkuliahan Sistem

Pemerintahan di Indonesa. Tugas dosen pada mata kuliah ini adalah

membimbing mahasiswa dalam menjalankan diskusi perkuliahan dan

memberikan penjelasan serta arahan dan tambahan materi perkuliahan

yang belum terbahas pada saat diskusi berlangsung.



POKOK PEMBAHASAN

Pertemuan 1 : Dasar-Dasar Sistem Pemerintahan.

Pertemuan 2 : Dinamika Sistem Pemerintahan di Indonesia.

Pertemuan 3 : Negara dan Pemerintah.

Pertemuan 4 : Landasan Tujuan dan Asas-Asas Penyelenggaraan

Pemerintahan Republik Indonesia.

Pertemuan 5 : Lembaga-Lembaga Negara

Pertemuan 6 : UTS (Ujian Tengah Semester).

Pertemuan 7 : Hubungan Lembaga-lembaga Kekuasaan Indonesia

di Tingkat Pusat.Pertemuan 8 : Lembaga Penyelenggaran Non-Departemen

Pertemuan 9 : Penyelenggara Pemerintah Indonesia.

Pertemuan 10 : Dinamika Sistem Pemerintahan di Indonesia.

Pertemuan 11 : Pemerintah Daerah di Indonesia.

Pertemuan 12 : UAS (Ujian Akhir Semester)EVALUASI

Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan secara komprehensif yang

meliputi:

1) Kehadiran perkuliahan minimal 75 %

2) Tugas Makalah

3) Ujian Tengah Semester (UTS)4) Ujian Akhir Semester (UAS)



Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua

kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakanterjemahan dari kata sistem (bahasa Inggris) yang berarti

susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal

dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-

kata itu berarti: Perintah adalah perkataan yang bermakna

menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan

yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.

Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam

memerintahan.Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan

utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang

bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam

mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

Definisi Sistem Pemerintahan



Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu

diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

Dalam kekuasaan legislatif, Majelis Permusyawaratan Rakyat

menyerahkan pelaksanaannya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan

Rakyat yang, bahwa kedua lembaga ini dalam membuat Undang-undangharus bekerja sama. Kekuasaan legislatif ini diberikan berdasarkan prinsip

opdracht van bevoegheid, dan ini membawa konsekuensi logis bahwa

harus ada pertanggungan jawab dari badan legislatif kepada Majelis

Permusyawaratan Rakyat sebagai Mandataris adalah bahwa Presiden dapat

dipecat sebelum masa jabatannya habis.

1. Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan

undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan.

Kekuasaan eksekutif, ini dipegang oleh Presiden

2. Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk

Undang-undang. Kekuasaan legislatif, dipegang oleh Presiden

dengan persetujuan DPR.

3. Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas Undang-undang. Kekuasaan yudikatif, dipegang



1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum

(rechtsstaat ).

2. Sistem Konstitusional.3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi

dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan PerwakilanRakyat.

6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak

bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Sistem Pemerintahan sebelum Amandemen

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia

berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam

Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut :



1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan

kekuasaan belaka.2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak

bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

3. Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan majelis

permusyawaratan rakyat.

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggidibawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan

dan tanggung jawab adalah ditangan prsiden.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus

mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam membentuk

undang – undang dan untuk menetapkan anggaran dan belanja Negara.6. Menteri Negara adalah pembantu presiden yang mengangkat dan

memberhentikan mentri Negara. Menteri Negara tidak bertanggung

jawab kepada DPR.

7. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas. presiden harus

memperhatikan dengan sungguh-sungguh usaha DPR.

Sistem Pemerintahan setelah Amandemen

(1999 – 2002)



Pembagian Berdasarkan Kewilayahan

dan Tingkat pemerintahana). Pemerintah Pusat, tugas pokok pemerintahan RI adalah melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial.

b). Pemerintah Wilayah, (propinsi, daerah khusus ibukota/daerah istimewa,

kabupaten, kotamadya, kota administratif, kecamatan, desa/kelurahan).Wilayah dibentuk berdasarkan asasdekonsentrasi. Wilayah-wilayah disusun

secara vertikal dan merupakan Iingkungan kerja perangkat pemerintahan

umum didaerah. Urusan pemerintahan umum meliputi bidang ketentraman

dan ketertiban, politik koordinasi pengawasan dan urusan pemerintahan

Iainnya yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah.c). Pemerintah Daerah (Pemda I dan Pemda II), daerah dibentuk berdasar

asas desentralisasi yang selanjutnya disebut daerah otonomi. Daerah

otonomi bertujuan untuk memungkinkan daerahyang bersangkutan

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar dapat meningkatkan

daya guna dan hasil guna.



Negara

Bentuk

PemerintahanBentuk Negara

Sistem

Pemerintahan

Unitaris

Federalis

Presidensil

Parlementer

Campuran

Republik

Kerajaan



Sistem Pemerintahan Presidensil

Sistem pemerintahan presidensil merupakan sistem

pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang

oleh Presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab

kepada parlemen (legislative). Menteri bertanggung

jawab kepada Presiden, karena presiden berkedudukan

sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.

Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filiphina,Indonesia.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial:o Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip

pemisahan kekuasaan.o Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu

dengan Legislatif.

o Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden.

o

Eksekutif dipilih melalui pemilu.



Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu

sistem pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif)

bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem

pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar

dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan

terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung

jawab kepada parlemen. Contoh Negara: Kerajaan Inggris,Belanda, India, Australia, Malaysia.

Sistem Pemerintahan Parlementer

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer:o Pemerintahan Parlementer didasarkan pada prinsip

pembagian kekuasaan.o Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara

legislatif dengan eksekutif, dan antara presiden dan kabinet.

o Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan

persetujuan legislatif.



Sistem pemerintahan Campuran dalam

sistem pemerintahan ini diambil hal-hal yang

terbaik dari sistem pemerintahan

Presidensial dan sistem pemerintahan

Parlemen. Selain memiliki presiden sebagai

kepala Negara, juga memiliki perdana

menteri sebagai kepala pemerintahan.Contohnya adalah Negara Perancis

Sistem Pemerintahan Campuran



Teori Timbulnya Suatu

Negara1. Teori kenyataan; timbulnya suatu negara adalah soal

kenyataan. Apabila pada suatu ketika telah terpenuhi unsur-

unsur negara (daerah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat),

maka pada saat itu negara itu sudah menjadi kenyataan.

2. Teori ketuhanan; timbulnya suatu negara adalah atas kehendak

Tuhan.3. Teori perjanjian; negara timbul karena perjanjian yang

diadakan antara orang-orang yang tadinya hidup bebas

merdeka, tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini disebut juga

perjanjian masyarakat (contract social menurut ajaran

Rousseau).

4. Teori penaklukan; negara timbul karena serombongn manusia

menaklukkan daerah dari rombongan manusia lain.



Definisi Negara

Secara literal, isilah negara merupakan terjemahan

dari kata-kata asing, yakni state (bahasa inggris), staat

(bahasa Belanda dan Jerman) dan etat (bahasa Prancis). Kata

staat, state, dan etat itu diambil dari kata bahasa latin status

atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau

sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Dari sejumlah pendapat para ahli dibawah ini,

pengertian negara dapat ditinjau dari empat sudut pandang:

• Negara sebagai organisasi kekuasaan.

• Negara sebagai organisasi politik.• Negara sebagai organisasi kesusilaan.

• Negara ditinjau dari segi intergritas antara pemerintah

dengan rakyat.



1. Negara menurut John Look dan Rousseau, adalah suatu badan atau

organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat.

2. Prof. Farid S, Negara adalah Suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan.

3. Georg Jellinek , Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok

manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

4. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Negara merupakan organisasi

kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individualdan kemerdekaan universal.

5. Roelof Krannenburg, Negara adalah suatu organisasi yang timbul

karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

6. Roger H. Soltau, Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau

mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. 7. Prof. R. Djokosoetono, Negara adalah suatu organisasi manusia atau

kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

8. Prof. Mr. Soenarko, Negara ialah organisasi manyarakat yang

mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku

sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

Definisi Negara Menurut Beberapa Ahli



Unsur-Unsur Negara

a. Rakyat, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh

rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah; b. Wilayah, yaitu unsur terpenting dalam suatu negara sebab

tidak mungkin ada negara tanpa ada batas – batas teritorial yang

jelas;

c. Pemerintah, yaitu alat kelengkapan negara yang bertugas

memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan

didirikannya sebuah negara;

d. Pengakuan dari negara lain, yaitu hanya bersifat

menerangkan tentang adanya negara. Ada dua pengakuan negara

yaitu pengakuan de jure dan pengakuan de facto.

Mahfud M. D. menyatakan tiga unsur penting dalam suatu

negara yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah yang disebutnya

sebagai unsur konstitutif. Namun ketiga unsur tersebut harusditunjang oleh unsur lain seperti dengan adanya konstitusi dan

pengakuan dari negara lain yang disebut sebagai unsur deklaratif.



Negara

Bentuk


Sistem

Pemerintahan

Unitaris

Federalis

Presidensil

Parlementer

Campuran

Republik

Kerajaan



Bentuk-Bentuk Negara

Negara kesatuan merupakan bentuk suatunegara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu

Pemerintah Pusat yang berkuasa dan mengatur

seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara

kesatuan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

• Negara kesatuan dengan sistem sentral isasi , yaknisistem pemerintahan yang seluruh persoalan yang

berkaitan dengan negara langsung diatur dan diurus

oleh Pemerintahan Pusat, sementara daerah-daerah

tinggal melaksanakanya.• Negara kesatuan dengan sistem desentral isasi ,

yakni kepala daerah (sebagai pemerintahan daerah)

diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus

rumah tangganya sendiri atau dikenal otonomi daerah.

1. Negara Kesatuan (Unitaris)



Negara serikat (federasi) merupakan bentuk

negara gabungan dari beberapa Negara Serikat. Negara-negara bagian tersebut, pada awalnya

merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan

berdiri sendiri setelah menggabungkan diri dengan

Negara Serikat, maka dengan sendirinya negaratersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya

dan menyerahkannya kepada Negara Serikat.

Penyerahan kekuasaan dari Negara Bagian ke pada

Negara Serikat tersebut, disebut limitatif (sebuah

demi sebuah), serta hanya kekuasaan yang disebut

Negara Bagian saja (delegated powers) yang

menjadi kekuasaan Negara Serikat.

2. Negara Serikat (Federasi)



1. Monarki. Monarki merupakan kata yang bersal dari bahasa

Yunani „monos‟ yang berarti „tunggal‟ dan „arkien‟ yang

berarti „memerintah‟ . Jadi dapat dikatakan bahwa negara

Monarki adalah bentuk negara yang dalam pemerintahannya

hanya dikuasai dan diperintah (yang berhak memerintah) olehsatu orang saja.

2. Oligarki. Oligarki diahami sebagai negara yang dipimpin oleh

beberapa orang. Model negara oligarki ini biasanya diperintah

dari kelompok orang yang berasal dari kalangan feodal.3. Demokrasi. Negara demokrasi merupakan bentuk negara

yang pimpinan (pemerintah) tertinggi negara terletak di

tangan rakyat. Dalam bentuk negara yang demokratis, rakyat

memilih kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan.

Selain kedua bentuk negara tersebut, dilihat dari sisi

jumlah orang yang memerintah dalam sebuah negara, maka

bentuk negara terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:



Fungsi Negara

1. Fungsi pertahanan dan keamanan. Negara melindungi rakyat,

wilayah, pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan,

dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar.

2. Fungsi pengaturan dan ketertiban. Negara menciptakan

Undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP), serta

menjalankanyan demi terwujudnya tatanan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.3. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara melakukan

upaya eksplorasi sumber daya alam (SDA) maupun sumber

daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat.4. Fungsi keadilan menurut Hak dan Kewajiban. Negara

menciptakan dan menegakan hokum secara tegas dan tanpa

pilih kasih menurut hak dan kewajiban yang telah

dikontribusikan kepada bangsa dan Negara.



Definisi Pemerintah1. Pemerintah dalam arti sempit adalah khusus pada

kekuasaan eksekutif. Contoh:- Menurut UUD 1945, pemerintah adalah Presiden

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-

menteri.

- Menurut UUD 1950, pemerintah adalah Presiden,Wakil Presiden bersama-sama dengan Menteri-

menteri.

- Menurut Konstitusi RIS 1949, pemerintah adalah

Presiden bersama Menteri.

2. Pemerintah dalam arti luas ialah semua organ

termasuk DPR. Bentuk pemerintahan yang terkenal

adalah Kerajaan (Monarki) dan Republik .



Negara

Bentuk


Sistem

Pemerintahan

Unitaris

Federalis

Presidensil

Parlementer

Campuran

Republik

Kerajaan



Bentuk Pemerintah 1Pemerintahan kerajaan (monarkhi) adalah suatu negara yang

kepalai oleh seorang raja, bersidat turun-temurun, dan menjabat

untuk seumur hidup. Apabila laki-laki dipimpin oleh seorang raja,

sultan atau kaisar; dan apabila kepala negaranya perempuan disebut

ratu. Contoh: Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia, dll.

Pemerintahan kerajaan (monarkhi) ada tiga macam, yaitu

sebagai berikut:

1). Monarkhi Mutlak , yaitu seluruh kekuasaan negara berada di

tangan raja yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang tidak

terbatas dan mutlak. Perintah raja merupakan Undang-Undang yang

harus dilaksanakan. Kehendak negara adalah kehendak raja.

2). Monarkhi Konstitusional, yaitu suatu kerajaan dimanakekuasaan raja dibatasi oleh suatu konstitusi (UUD).

3). Monarkhi Parlementer, yaitu suatu kerajaan yang memiliki

parlemen. Parlemen ini merupakan badan dimana para menteri, baik

perseorangan maupun secara keseluruhan bertanggung jawab

sepenuhnya dalam pemerintahan.



Bentuk Pemerintah 2Pemerintahan Republik adalah negara dengan

pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang Presiden

sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat untuk suatu masa jabatan terntentu. Biasanya Presiden dapat dipilih lagi setelah

habis masa jabatannya. Contoh: Indonesia, Amerika Serikat, dll.

Pemerintahan Republik ada tiga macam, yaitu sebagai

berikut:1). Monarkhi adalah pimpinan (pemerintah) tertinggi negara

terletak ditangan satu orang (mono = satu, orchein =

pemerintah).

2). Oligarki adalah pemerintah negara terletak ditangan

beberapa orang (biasanya dari kalangan golongan feodal,golongan yang berkuasa).

3). Demokrasi adalah pemerintahan tertinggi negara terletak

ditangan rakyat (demos = rakyat, kratos/cratein =

pemerintahan).



Bentuk Pemerintahan RI

Pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945: ” Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yangberbentuk Republik .”

Republik bentuk pemerintahan

Kesatuan bentuk NegaraSelain merujuk pada ketentuan yuridis, dapat

pula dilihat dari kenyataan bahwa kepala negarakita dijabat oleh seorang Presiden (bukan

Raja/Ratu), masa jabatan Presiden ditentukan(selama 5 tahun), dan Presiden/ Wakil Presidendiangkat melalui pemilihan (bukan pewarisanseperti di Monarkhi)



Landasan dan Tujuan

Penyelenggaraan Pemerintahan RI - Pancasila: sebagai landasan atau Dasar Negara yaitu;

Ketuhanan Yang maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil danBeradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan,

dan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia (alinea ke

empat).

- Cita-cita Negara (nasional): Negara Indonesia yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil dan makmur (alinea ke tiga). Cita-cita

Negara/nasional disebut juga sebagai visi ideal Indonesia.

- Tujuan Negara (nasional): Melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (alinea ke

empat) maka, tujuan negara/nasional disebut sebagai misi

ideal Indonesia.



Asas-Asas Pemerintahan

Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatuyang dianggap kebenara, yang menjadi tujuan

berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan.

Asas ilmu pemerintahan adalah dasar dari

suatu sistem pemerintahan, seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang

membentuk sistem pemerintahannya.

Asas-asas pemerintahan terdiri atas asas-asas

umum pemerintahan yang baik dan asas-asas

penyelenggaraan pemerintahan. Asas tersebut akan

dijelaskan sebagai berikut ini.



Asas Pemerintahan Umum 1. Asas Aktif. Pemerintahan memiliki sumber utama pembangunan, seperti

keahlian, dana, kewenangan, organisasi dan lain-lain. Di negara-negara

berkembang pemerintah senantiasa berada pada posisi sentaral. Olehkarena itu, pemerintah memegang peranan inovatif dan inventif. Jadi,

pemerintah itu di mana pun harus selalu aktif.

2. Asas Vrij Bestuur. “Vrij” berarti kosong, sedangkan ”Bestuur” berarti

pemerintahan. Jadi, Vrij Bestuur adalah kekosongan pemerintahan.

Sebagai contoh, disuatu tempat dapat saja terjadi ketidakhadiran jajaran

Departemen Parpostel, sehingga surat menyurat menumpuk di kecamatan

tersebut, baik surat-surat dinas maupun surat-surat pribadi terbengkalai,

karena aparat pelaksananya kosong. Oleh karena itu, pekerjaan tersebut

dibebankan kepada aparat kecamatan. Inilah yang dimaksud dengan Vrij

Bestuur. Asas ini biasanya disebut juga asas mengisi kekosongan.

3. Asas Freies Ermessen. Pada asas Freies Ermessen, pekerjaan itumemang belum ada dan musti dicari dan ditemukan sendiri. Dalam hal ini

pemerintah bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan bearu,

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan norma

suatu tempat.



4. Asas Historik. Asas historis adalah asas dalam penyelengaraan

pemerintahan, bila terjadi suatu peristiwa pemerintahan, untuk

menanggulanginya pemerintah berpedoman kepada penanggulangan

dan pemecahan peristiwa yang lalu, yang pernah terjadi.

5. Asas Etis. Asas etis adalah asas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak lepas memperhatikan kaidah moral. Oleh karenanya di

negara Indonesia pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila senantiasa digalakkan, di samping setiap agama berlomba

menyampaikan, bahwa pemerintahan bukan masalah sekuler yang

terpisah jauh dari etika dan moral.6. Asas Otomatis. Asas otomatis adalah asas dengan sendirinya, yaitu

bila ada suatu kegiatan baru yang di luar tanggung jawab suatu

departemen maupun non departemen, baik sifatnya rutin maupun

sewaktu-waktu, maka dengan sendirinya pekerjaan itu dipimpin oleh

aparat Departemen Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan dalamnegeri, walaupun dengan melibatkan aparat-aparat lain.

7. Asas Detournement de Pauvoir. Asas Detournement de Pauvoir

adalah asas kesewenangan atau ketidakpedulian pemerintah terhadap

masyarakatnya. Asas ini merupakan pertentangan dari semua atau salah

satu asas yang telah dijelaskan sebelumnya.

A P l



Asas Penyelenggaraan

Pemerintahan 1. Asas negara hukum, yaitu asas yang

mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini bermakna bahwa negara, termasuk di

dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara

lainnya, dalam melaksanakan tindakan apa pun

harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Asas semangat kekeluargaan, yaitu asas yang

mempedomani rasa kemanusiaan dan cinta kasihsenasib sepenanggungan.

3. Asas kedaulatan rakyat, yaitu asas yang

mempedomani bahwa kekuasaan tertinggi adalah

hati nurani rakyat kecil.



Asas Pemerintahan di Daerah

1. Asas desentralisasi, yaitu asas penyerahan sebagian

urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintahdaerah untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri.

2. Asas dekonsentrasi, yaitu asas pelimpahan

wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah,atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya, kepada

pejabat-pejabatnya di daerah.

3. Tugas pembantuan, yaitu asas untuk turut sertanya

pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakanurusan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada

pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau

pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban

mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.



Lembaga-Lembaga NegaraLembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau

“Civilizated Organization” di mana lembaga tersebut dibuat

oleh negara, dari negara, dan untuk negara di mana bertujuanuntuk membangun negara itu sendiri.

UUD 1945

EksekutifLegislatif Yudikatif

MPR

DPR

DPD

MK

MA

KY

Presiden

Wk Perediden

BPK



Teori Pemisahan Kekuasaan NegaraJohn Locke, dalam bukunya “two treaties on civil

government” (1660), membagi kekuasaan negara menjadi tiga

bagian:1) Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang.

2) Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-

undang.

3) Federatif , yaitu kekuasaan mengadakan perserikatan dan

aliansi serta segala tindakan.

Montesquieu, dalam bukunya “l‟esprit des lois” (Jenewa,

1748), menulis tentang sistem pemisahan kekuasaan yang

berlaku di Inggris:

1) Legislatif , yaitu kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan perwakilan rakyat (parlemen).

2) Eksekutif , yaitu kekuasaan yang dilaksanakan oleh

pemerintah.

3) Yudikatif , yaitu kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan

peradilan (mahkamah agung dan pengadilan di bawahnya).



IndonesiaSebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia

menerapkan teori trias politika. Trias politika adalah

pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang

yang memiliki kedudukan sejajar. Ketiga bidang tersebut

yaitu :

1) Legislatif bertugas membuat undang undang. Bidang

legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2) Eksekutif bertugas menerapkan atau

melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif

adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-

menteri yang membantunya.3) Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan

undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri

atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah

Konstitusi (MK).



Tugas dan Wewenang Presiden 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

3. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR).

4. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan

atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.5. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(dalam kegentingan yang memaksa).

6. Menetapkan Peraturan Pemerintah.

7. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

8. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian

dengan negara lain dengan persetujuan DPR.

9. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan

DPR.

10.Menyatakan keadaan bahaya.



Tugas dan Wewenang Presiden 11.Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden

memperhatikan pertimbangan DPR.

12.Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

13.Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan

Mahkamah Agung.

14.Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan

DPR.15.Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur

dengan UU.

16.Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh

DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

17.Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KomisiYudisial dan disetujui DPR.

18.Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR,

dan Mahkamah Agung.

19.Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan

persetujuan DPR.



Tugas dan Wewenang

Wakil Presiden

1. Membantu dan/ atau mewakili tugas presiden di

bidang kenegaraan dan pemerintahan.

2. Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari.

3. Menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkanfokus atau prioritas kegiatan pemerintahan yang

pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada

Presiden.

4. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.5. Mendampingi Sang Presiden jika Presiden

menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain.

T d W MPR



Tugas dan Wewenang MPR

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia 1945 dan Undang-Undang Dasar.

2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.3. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil

pemilihan umum.

4. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah

Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presidendalam masa jabatannya.

5. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden

mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat

melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.

6. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden

apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam

masa jabatannya.

7. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya

berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya

T gas dan We enang DPR



Tugas dan Wewenang DPR 1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk

mendapat persetujuan bersama.

2. Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang.

3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang

berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam

pembahasan.

4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta

kebijakan pemerintah.

6. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan

memperhatikan pertimbangan DPD.7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas

pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan.

8. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan

pemberhentian anggota Komisi Yudisial.

Tugas dan Wewenang DPR



Tugas dan Wewenang DPR 9. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi

Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

10. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya

kepada Presiden untuk ditetapkan.11. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta,

menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan

dalam pemberian amnesti dan abolisi.

12. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang,

membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.13. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat.

14. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang

APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,

pendidikan, dan agama.15. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh

DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat

dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

T d W DPD



Tugas dan Wewenang DPD 1. Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam,dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang

DPD untuk membahas RUU tersebut.

2. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU

yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.3. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota

Badan Pemeriksa Keuangan.

4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,

hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumberdaya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan

agama.

5. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk

dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang

berkaitan dengan APBN.

Tugas dan Wewenang MA



Tugas dan Wewenang MA 1. Berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan

terakhir sengketa tentang kewenangan mengadili, sengketa yang timbul

karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang

Republik Indonesia, Pininjauan Kembali (PK), Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, dan mempunyai

wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. (Peradilan)

2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya

peradilan di semua lingkungan peradilan dan pekerjaan Pengadilan,

tingkah laku para Hakim, dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalammenjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok

Kekuasaan Kehakiman. (Pengawasan)

3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member grasi dan

rehabilitasi. (Nasehat)

4. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab,susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.

(Administratif)

5. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan

bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan apat membuat peraturan

acara sendiri bilamana dianggap perlu. (Mengatur)



Tugas dan Wewenang KY

1. Melakukan pendaftaran, seleksi, menetapkan, dan

mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR.

2. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim

Ad Hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk

mendapatkan persetujuan.3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat, serta perilaku Hakim.

4. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku

Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan MahkamahAgung.

5. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik

dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

T gas dan We enang BPK



Tugas dan Wewenang BPK 1. Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara yang dilakukan

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya,

Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum,Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang

mengelola keuangan negara berdasarkan undang-undang tentang

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil

pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR.

2. Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan APBN:a).Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan Negara.

b).Memeriksa semua pelaksanaan APBN. c).Pelaksanaan pemerintah

dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang. d).Hasil

pemeriksaan BPK diberitahuan kepada DPR, DPD, dan DPRD.

3. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkanhal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak

diketahui adanya unsur pidana tersebut untuk dijadikan dasar

penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.



1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara yang dilakukan oleh pemerintah pusat,

pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, BankIndonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga

atau badan lain yang mengelola keuangan negara;2. Menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DewanPerwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsesuai dengan kewenangannya;

3. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaantersebut, diserahkan pula hasil pemeriksaan itu kepadaPresiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengankewenangannya.

Tugas BPK menurut UU No. 15 thn 2006 tentang

BPK (UUBPK) adalah:



Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR terdiridari anggota DPR dan anggota DPD. Sebagai lembaga, MPR memiliki

kewenangan mengubah dan menetapkan UUD, memilih Presiden dan/atauWakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau WakilPresiden, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan kewenanganmemberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Khususmengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untukmemberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses tersebut hanya

bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan padaMPR.

Hubungan MPR dengan DPR dan DPD

Berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945, DPD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggotaBPK. Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasillaporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dankewenangan yang dimilikinya, dan untuk turut menentukan keanggotaanBPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Di samping itu, laporan BPKakan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan

berkenaan dengan RUU APBN.

Hubungan DPD dengan BPK



Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentukundang-undang. Selanjutnya untuk menguatkan posisi DPR sebagai

pemegang kekuasaan legislatif, maka pada Pasal 20 ayat (5) ditegaskan bahwa dalam hal RUU yang disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden,dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, secara otomatis sahmenjadi UU dan wajib diundangkan.

Dalam hubungan DPR dengan DPD, terdapat hubungan kerja dalam hal ikut

membahas RUU yang berkaitan dengan bidang tertentu. DPD dapatmengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah,hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber dayaekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusatdan daerah (Lihat Pasal 22 D).

Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, terdapat hubungan tatakerja yaitu dalam hal permintaan DPR kepada MK untuk memeriksa

pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden bersalah. Di samping ituterdapat hubungan tata kerja lain, misalnya dalam hal apabila ada sengketadengan lembaga negara lainnya, dan proses pengajuan pendapat DPR yangmenyatakan bahwa Presiden bersalah untuk diperiksa oleh MK.

Hubungan DPR dengan Presiden, DPD, dan MK

H b K i i Y di i l d MA



Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon hakimagung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan.Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaankehakiman. Ketentuan ini menjelaskan bahwa jabatan hakim merupakan

jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkankehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalamhubungannya dengan MA, tugas KY hanya dikaitkan dengan fungsi

pengusulan pengangkatan Hakim Agung, sedangkan pengusulan

pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim MK tidak dikaitkan dengan KY.

Hubungan Komisi Yudisial dengan MA

Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan olehsebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta olehsebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncakkekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK.Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari

pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain.

Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 (tiga)orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah

Konstitusi.

Hubungan MA dengan Lembaga Negara Lainnya



BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untukmemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentangkeuangan negara dan hasil pemeriksaan tersebutdiserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.

Dengan pengaturan BPK dalam UUD, terdapat

perkembangan yaitu menyangkut perubahan bentukorganisasinya secara struktural dan perluasan jangkauantugas pemeriksaan secara fungsional. Karena saat ini

pemeriksaan BPK juga meliputi pelaksanaan APBN di

daerah-daerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain pada DPR juga pada DPD dan DPRD.

Selain dalam kerangka pemeriksaan APBN, hubunganBPK dengan DPR dan DPD adalah dalam hal proses

pemilihan anggota BPK.

Hubungan BPK dengan DPR dan DPD



Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahdaerah adalah hubungan antara pemerintah tingkat

pusat sebagai keseluruhan dengan aparat pemerintahdaerah, termasuk hubungan suatu unit pemerintah

pusat dengan pemerintah daerah.

Definisi Hubungan Pusat dan Daerah

Hubungan kedudukan pemerintah daerah

terhadap pusat menurut Dennis Kavanagh:

1) Agency Model: Pemerintah daerah dianggap

sebagai pelaksana belaka.2) Partnership Model: Pemerintah daerah memiliki

kebebasan untuk melakukan local choice.

Sistem

Hubungan Pusat dan Daerah menurut



1. Comprehensive Local Government System: Pemerintah

pusat banyak sekali menyerahkan urusan danwewenangnya kepada pemerintah daerah. PemerintahDaerah memiliki kekuasaan yang besar.

2. Partnership System: Beberapa urusan yang jumlahnya

cukup memadai diserahkan oleh pusat kepada daerah,wewenang lain tetap di pusat.

3. Dual System: Imbangan kekuasaan pusat dan daerahtelah mulai lebih banyak dimiliki pusat pada daerah

yang bersangkutan.4. Integrated Administrative System: Pusat mengatur

secara langsung daerah bersangkutan mengenai segala pelayanan teknis melalui koordinatornya yang berada

di daerah/wilayah.

Sistem Hubungan Pusat dan Daerah menurut

NIMROD RAPHAELI



Pelaksanaan Hubungan Kerja Pemerintah



Tingkat Pusat

1. Gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dalamnegeri, selaku pembantu presiden dalam masalah-masalh pemerintah.

2. Menteri dalam negeri memberikan pedoman/bimbingan koordinasi,dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Tingkat Daerah

1. Semua instansi vertikal secara teknis, organisatoris, dan administratif bertanggung jawab pada menteri yang bersangkutan, tetapi teknisoprasional tunduk pada koordinasi gubernur. (Inprens No.48/U/IN/1967)

2. Instansi otonomi mempunyai hubungan hierarkis dengan kepaladaerah, tetapi secara teknis fungsional berhubungan pula dengandepartemen yang bertugas dalam bidang yang sama. (Inprens No.48/U/IN/1967)

3. Dalam memimpin pemerintahan daerah, gubernur mendapat bantuannasihat dari muspida. (Inprens No. 05/1967)

Pelaksanaan Hubungan Kerja Pemerintah

Pusat dan Daerah

Lembaga

Pemerintah Non Departemen



Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya LPND)

dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tertentuyang tidak dilaksanakan oleh departemen/instansi, bersifat nasional.

Strategis, lintas departemen/instansi, lintas sektor dan lintas wilayah.

LPND merupakan unsur pemerintah pusat berkedudukan sebagai

suatu badan khusus yang membantu presiden di bidang tugasnya

masing-masing dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawabkepada Presiden. LPND bertugas membantu Presiden dalam

mengembangkan kebijakan nasional strategis dan/atau

menyelenggarakan pelayanan antar instansi, sesuai bidang tugas dan

tanggung jawabnya.

LPND yang dibentuk pada kabinet Indonesia bersatu didasarkan

pada Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan

Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan, Susunan Organisasi dan

Tata Lembaga Pemerintahan Non Departemen

Lembaga Pemerintah Non Departemen

(LPND)



Dalam melaksanakan kewenangannya, presiden dibantuoleh seorang Wakil Presiden dan Kementerian Negara. Di

samping Wakil Presiden dan Kementerian Negara, Presiden

juga dapat dibantu oleh lembaga pemerintah yang lain, seperti

Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dalam melaksanakankewenangannya. LPND didirikan dengan tujuan untuk

melaksanakan tugas khusus yang didelegasikan kepadanya

oleh Presiden. Oleh karena itu, LPND terletak dalam lingkup

kekuasaan eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden. Selain itu,

pembentukan dan pembubarannya tergantung pada keinginan

Presiden; Presiden dapat membentuk yang baru atau

membubarkan yang lain semata-mata tergantung pada

keinginannya saja.

Tujuan dan Kedudukan LPND



1. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

4. Perpustakaan Nasionla Republik Indonesia (PERPUSNAS)

5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)6. Badan Pusat Statistik (BPS)

7. Badan Standarisasi Nasional (BSN)

8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional (BAPETEN)

9. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

10. Badan Intelejen Negara (BIN)

11. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)

LPND Terdiri Dari:



12. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

13. Lembaga Antariksa Nasional (LAPAN)

14. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

(BAKOSURTANAS)

15. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

16. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

18. Badan Koordinasi Penerapan Modal (BKPM)

19. Badan Pertahanan Nasional (BPN)20. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

21. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)

22. Badan Metereologi dan Geofosika (BKMG)

LPND Terdiri Dari:

Dalam melaksanakan tugasnya masing masing



o Menteri Dalam Negeri bagi BPN

o Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANAS

o Menteri Perdagangan bagi BKPM

o Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN

o Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS

o Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN,BPKP dan ANRI

o Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT,

BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL dan BSN

o Menteri Negara Perencanaan Pembangunan bagi BAPPENAS dan BPS

o Menteri Perhubungan bagi BMG

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing

LPND dikoordinasi oleh Menteri yang meliputi:

Koordinasi antara masing-masing Menteri dengan LPDN tersebut, meliputi

koordinas dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi

pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam

pelaksanaan kebijakan.

Penyelenggara



Penyelenggara

Pemerintahan Indonesia Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh

Wakil Presiden, dan oleh Menteri Negara. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan

DPRD. Untuk pemerintahan daerah provinsi, terdiri atas

pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD provinsi. Untuk

pemerintahan Daerah Kabupaten atau Daerah Kota yangterdiri atas pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dan

DPRD kabupaten atau kota.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah

pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan

asas otonomi dan tugas pembantuan.

Asas Penyelenggaraan

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah

http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD

http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD_Provinsi

http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD_Kabupaten

http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD_Kota

http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD_Kota







http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD






y gg

Pemerintahan Negara RI 1. Asas negara hukum, yaitu asas yang

mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini bermakna bahwa negara, termasuk di

dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara

lainnya, dalam melaksanakan tindakan apa pun

harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Asas semangat kekeluargaan, yaitu asas yang

mempedomani rasa kemanusiaan dan cinta kasih

senasib sepenanggungan.

3. Asas kedaulatan rakyat, yaitu asas yang

mempedomani bahwa kekuasaan tertinggi adalah

hati nurani rakyat kecil.



Dinamika Sistem PemerintahanIndonesia

Periode Undang-undang Dasar 1945

Menurut UUD 1945, Alat Kelengkapan

negara terdiri dari lima lembaga:1. Legislatif dilakukan oleh DPR

2. Eksekutif dijalankan oleh Presiden

3. Konsultatif dijalankan oleh DPA4. Eksaminatif dijalankan oleh BPK

5. Yudikatif dijalankan oleh MA



Dalam kurun waktu 18 Agustus 1945

sampai 16 Oktober 1945, pelaksanaan

kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif,

dijalankan oleh satu badan atau lembaga,

yaitu Presiden dibantu oleh KNIP. Dengan

keluarnya Maklumat tanggal 14 November1945, kekuasaan eksekutif yang semula

dijalankan oleh Presiden beralih ketangan

Perdana Menteri, maka mulai saat itulahsistem Pemerrintahan berubah dari

Presidensil ke sistem Parlementer.

Periode Konstitusi RIS 1949



Periode Konstitusi RIS 1949

Alat Kelengkapan Negara pada masa RIS:

1. Presiden2. Menteri-menteri

3. Senat

4. Dewan Perwakilan Rakyat

5. Mahkamah Agung6. Dewan Pengawas Keuangan

Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang

diterapkan saat itu adalah sistem parlementer cabinet semu

(Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan cabinet parlementer murni

karena dalam sistem parlementer murni, parlemen

mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap

kekuasaan pemerintah.

Periode UUDS 1950



Periode UUDS 1950

Alat Kelengkapan Negara pada masa ini:

1. Presiden dan wakil Presiden2. Menteri-menteri

3. Dewan Perwakilan Rakyat

4. Mahkamah Agung

5. Dewan Pengawas KeuanganLandasannya adalah UUD ‟50 pengganti konstitusi RIS

1949. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer

cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu.

Ciri-cirinya adalah:

Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat.

Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.

Presiden berhak membubarkan DPR.

Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

Ketatanegaraan Indonesia dalam Undang-



g g

Undang Dasar 1945 Masa Orde Lama

(1959-1966)

Sistem Pemerintahan yang dilaksanakan

pada masa ORLA adalah Sistem Pemerintahan

Presidensil (Demokrasi Terpimpin). Dengan

sistem ini Presiden Soekarno memilikikekuasaan sebagai kepala Negara sekaligus

kepala pemerintahan dengan kekuasaan yang

besar. Ia menyatakan diri sebagai PemimpinBesar Revolusi. Presiden sering mengendalikan

dan mempengaruhi kekuasaan lain, sehingga

melampaui batas kekuasaan yang diatur dalam

UUD 1945.



Penyimpangan yang terjadi pada masa

Orde Lama

1. Presiden membubarkan DPR, dan

membentuk DPR Gotong Royong (DPRGR)

2. Pengangkatan Presiden Seumur hidup

3. Pidato Presiden yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dijadikan sebagai

GBHN

4. Pimpinan lembaga Negara dijadikanmenteri negara

5. Presiden membuat penetapan presiden

(Penpres)

M O d B ( 1966 1998)



Masa Orde Baru ( 1966-1998)Sistem Pemerintahan pada masa ORBA

yaitu Sistem Pemerintahan Presidensil berdasarkan UUD 1945. Soeharto dilahirkan

dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin

pada era orde lama. Namun, lama-kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Pada masa

inipun hampir sama dengan masa ORLA, yaitu

memunculkan kekuasaan eksekutif yang besar bahkan cenderung mutlak. Presiden

mendominasi dan mengendalikan lembaga

negara lain terutama legislatif.

Contoh kekuasaan Eksekutif



Contoh kekuasaan Eksekutif

yang luas Presiden mengontrol rekrutmen lembaga tinggi

negara, yaitu mengangkat anggota MPR yang

berasal dari utusan Daerah dan golongan,

mengangkat anggota DPR berasal dari ABRI.

Presiden mengontrol rekrutmen para pejabatnegara, yaitu mengangkat hakim agung, gubernur

bank, panglima ABRI, dll.

Presiden memiliki sumber keuangan negara yang

besar diluar APBN ( Inpres, Banpres, dll).

Lembaga kepresidenan menentukan anggaran

belanja lembaga negara lain (MPR, DPR, DPA,

BPK dan MA).

Masa Era Reformasi



(Amandemen UUD 1945)Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah

banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untukmengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk

rasa.

Pada masa Reformasi sistem pemerintahan Presidensil perlu

ditata kembali, yaitu dengan cara melakukan Amandemen UUD1945:

1. Amandemen pertama dilakukan pada SU MPR 1999, disahkan

tanggal 19 oktob#er 1999

2. Amandemen kedua dilakukan pada sidang tahunan MPR 2001,

disahkan tanggal 18 Agustus 2000

3. Amandemen ketiga dilakukan pada sidang tahunan MPR 2001,

disahkan 10 November 2001

4. Amandemen keempat dilakukan pada sidang tahunan MPR 2002,

disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

D fi i i Ot i D h



Definisi Otonomi Daerah

Otonomi Daerah berasal dari bahasa yunani yaitu

authos yang berarti sendiri dan namos yang berarti

undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi

dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan

mengurus rumah tangga sendiri (Bayu Suryaninrat,1985).

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai

kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi

masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan

terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapat Ahli Definisi Otonomi Daerah

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan

http://id.wikipedia.org/wiki/Aspirasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Aspirasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan



Pendapat Ahli Definisi Otonomi Daerah

F. Sugeng Istianto, mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan wewenang

untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Ateng Syarifuddin, mengemukakan bahwa otonomi mempunyai makna

kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan (tidak terikat atau tidak

bergantung kepada orang lain atau pihak tertentu). Kebebasan yang terbatas

atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus

dipertanggungjawabkan.

Syarif Saleh, berpendapat bahwa otonomi daerah adalah hak mengatur dan

memerintah daerah sendiri. Hak mana diperoleh dari pemerintah pusat.

Benyamin Hoesein (1993) bahwa otonomi daerah adalah pemerintahan oleh

dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal

berada di luar pemerintah pusat. Philip Mahwood (1983) mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah suatu

pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan sendiri yang keberadaannya

terpisah dengan otoritas (kekuasaan atau wewenang) yang diserahkan oleh

pemerintah guna mengalokasikan sumber sumber material yang substansial

(sesunggguhnya atau yang inti) tentang fungsi-fungsi yang berbeda.

Hakikat Otonomi DaerahPelaksanaan otonomi daerah pada hakekatn a adalah



Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan

kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaiatan denganhakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan

pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan,

pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam

penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka

peranan data keuangan daerah sangat dibututuhkan untuk

mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis

dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan

keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data

keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun

pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang

penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan

keuangan daerah untuk meliahat kemampuan/ kemandirian

daerah (Yuliati, 2001:22)

T j P b i Ot i D h



Tujuan Pemberian Otonomi Daerah

Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.

Pengembangan kehidupan demokrasi.

Keadilan nasional.

Pemerataan wilayah daerah.

Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan

Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan

NKRI.

Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.

Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan

peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan

fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar Hukum Otonomi Daerah



Dasar Hukum Otonomi Daerah

UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Pemerintah Daerah

Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang PenyelenggaraanOtonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan

Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan,

serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam

Kerangaka NKRI

Tap MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi

Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Asas-Asas Otonomi Daerah



Asas Asas Otonomi Daerah

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9

tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubunganantara pusat & daerah yaitu:

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah

pusat kepada daerah otonom untuk mengatur & mengurus

urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang

pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah

dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas perbantuan ialah penugasan dari pemerintah kepada

daerah & atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban

melaporkan & mempertanggung jawabkan pelaksanaannya

kepada yang menugaskan.

Prinsip Otonomi Daerah 1



p Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan

aspek keadilan, demokrasi, pemerataan serta potensi &

keaneka ragaman daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dilandasi pada otonomi luas,

nyata & bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas & utuh diletakkan

pada daerah & daerah kota, sedangkan otonomi provinsi

merupakan otonomi yang terbatas.

Pelaksanaan otonomi harus selaras konstitusi negara sehingga

tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat & daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan

kemandirian daerah kabupaten & derah kota tidak lagi

wilayah administrasi. Begitu juga di kawasan-kawasan khusus

yang dibina oleh pemerintah.





Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan

peranan & fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi pengawasan, fungsi legislatif, mempunyai fungsi anggaran

atas penyelenggaraan otonomi daerah.

Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi

dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untukmelaksanakan kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan

kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak

hanya di pemerintah daerah dan daerah kepada desa yangdisertai pembiayaan, sarana dan pra sarana serta sumber daya

manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan

mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Hak Otonomi Daerah



Mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahannya;

Memilih pimpinan daerah;

Mengelola aparatur daerah;

Mengelola kekayaan daerah;

Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;

Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yangsah; dan

Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan

perundangundangan.

Kewajiban Otonomi Daerah



j

Melindungi masyarakat, menjaga persatuan,

kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;

Mengembangkan kehidupan demokrasi; Mewujudkan keadilan dan pemerataan;

Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum

yang layak;

Mengembangkan sistem jaminan sosial;

K jib Ot i D h



Kewajiban Otonomi Daerah

Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

Melestarikan lingkungan hidup;

Mengelola administrasi kependudukan; Melestarikan nilai sosial budaya;

Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan kewenangannya; dan

Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

Sistem Pemerintahan Di Indonesia Final

Documents

Transcript of Sistem Pemerintahan Di Indonesia Final