RKS-Gd Kuliah-S

8/17/2019 RKS-Gd Kuliah-S

1/40

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT (RKS)PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH TERINTEGRASI 4 LANTAI

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP

1

Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan ini terdiri dari bagian yang tersebut dibawahini dan berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terintegrasi4 Lantai Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.

PASAL 1KETENTUAN DAN ISTILAH

a. Dokumen Pelelangan

Dokumen Pelelangan terdiri dari :1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), terdiri dari :

Syarat-syarat Umum & Administrasi Syarat-syarat Teknik / Spesifikasi Teknis Metode Evaluasi

2. Bill of Quantity3. Gambar Kerja4. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dan lampirannya

b. Dokumen Kontrak Penyedia barang atau jasaDokumen Kontrak Penyedia barang atau jasa terdiri dari :1. Perjanjian Kerjasama / Kontrak2. Dokumen pelelangan beserta berita acara penjelasan pekerjaan3. Surat penawaran dan lampirannya4. Surat Keputusan Pemenang Lelang5. Copy Jaminan Pelaksanaan6. Pakta integritas

Semua merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah- pisahkan.

c. Pemilik Proyek, Tim Pengadaan & Penyedia barang atau jasa.

1. Yang dimaksud dengan Pemilik Proyek adalah Politenik Pertanian Negeri Pangkepsebagai pemilik anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Gedung KuliahTerintegrasi 4 Lantai.

2. Yang dimaksud dengan Tim Pengadaan adalah Tim Pengadaan Barang dan JasaPoliteknik Pertanian Negeri Pangkep yang bertugas melaksanakan pelelanganuntuk pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan Pembangunan GedungKuliah Terintegrasi 4 Lantai.

3. Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa ialah Pihak yang diserahi tugasmelaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor seperti yang akandijelaskan lebih lanjut dalam RKS ini.

BAB I

SYARAT-SYARAT UMUM dan ADMINISTRASI


2/40


3/40


4/40



4

4. Telah meninjau dan mengetahui keadaan dan lokasi pekerjaan (apabiladibutuhkan Aanwitsing Lapangan, sesuai petunjuk PPK / Panitia Pelelangan)

5. Mengetahui semua peraturan lelang dan prosedur pelaksanaan pembangunanyang berlaku.

d. Pemasukan Penawaran akan diadakan pada :Hari / tanggal : ………………………. Jam : .................... WITATempat di : Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Jl. Poros Makassar – Pare-pareMelalui: lpse.polipangkep.ac.id

PASAL 5SURAT PENAWARAN DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran ditetapkan dengan sistemPascakualifikasi.

2. Sampul berisi kelengkapan data administrasi dan teknis yang disyaratkan;

3. Sampul berisi data perhitungan harga penawaran;

4. Masing-masing dokumen penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga) dimasukandalam satu File 1 (sampul.1) yaitu File 2 (sampul.2) penutup berupa Ekskrip ApendoLPSE.

5. Surat Penawaran harus dibuat diatas kertas berkop surat nama Perusahaan danharus ditanda tangani Direksi Perusahaan dengan menyebutkan nama terangnya.

6. Berkas dimasukkan ke dalam Dokumen Kualifikasi adalah:

File-1: Administrasi:1. Akte Pendirian Perusahaan2. Surat Ijin jasa Konstruksi (SIUJK)3. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan

(BG 007)4. SITU/Keterangan Domisili/Surat Izin Gangguan (HO)

5. TDP yang masih berlaku6. Tanda Anggota Asosiasi Konstruksi7. NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan), serta

Laporan Keuangan Tahun 2014 yang telah diaudit8. Daftar pengalaman minimal pada bidang pembangunan gedung khususnya pondasi

Konstruksi Sarang Laba Laba (KSLL)9. Surat Dukungan dari pemilik Paten Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL)10. Pengalaman min. pada sub bidang jasa pekerjaan pembangunan gedung beserta

sarana dan prasarananya, dengan Kemampuan Dasar (KD ) sekurang-kurangnyasama dengan nilai total HPS

11. Sertifikat ISO 9001, Sertifikat ISO 14001, OHSAS 18001 beserta auditnya

12. Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)13. Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan/Jamsostek14. Surat Dukungan Ready Mix Concrete


5/40



5

15. Daftar Tenaga Ahli dengan melampirkan Curriculum Vitae (CV), KTP, dan NPWP

masing-masing sebagai berikut: a. Project Manager

S1 Teknik Sipil, Pengalaman min. 10 tahun, Sertifikat Keahlian (SKA) AhliManagemen Proyek Utama,

b. Site Engineer StructureS1 Teknik Sipil, Pengalaman min. 10 tahun, Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli TeknikBangunan Madya,

c. Ahli GeoteknikS1 Teknik Sipil, Pengalaman min. 10 tahun, Sertifikat Keahlian (SKA) AhliGeoteknik Madya,

d. Ahli Sistem Manajemen MutuS1 Teknik Sipil , Pengalaman min. 8 tahun, Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli SistemManagemen Mutu Madya,

e. Ahli K3 KonstruksiS1 Teknik Sipil , Pengalaman min. 8 tahun, Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli K3

Konstruksi Madya,

16. Memiliki Tenaga Terampil dengan melampirkan Curriculum Vitae (CV) masing-masingsebagai berikut :

a. Quantiy SurveySMU/D3 Teknik Sipil, pengalaman min. 5 tahun, SKT Juru UkurKuantitas Bangunan Gedung,

b. DrafterSMU/D3 Teknik Sipil, pengalaman min. 5 tahun, SKT Juru Gambar,

c. SurveyorSMU / D3 Teknik Sipil, pengalaman min. 5 tahun, SKT Juru Ukur,

d. Tukang PondasiSMU/D3 Teknik Sipil, pengalaman min. 5 tahun, SKT Tukang Pekerja Pondasi/Fondasi Work,

e. Tukang besi betonSMU/D3 Teknik Sipil , pengalaman min. 5 tahun , SKT Tukang besi beton,

f. Tukang Pasang Scafolding,SMU/D3 Teknik Sipil, pengalaman min. 5 tahun, SKT Tukang PasangScafolding,

g. Pelaksana SipilSMU/D3 Teknik Sipil, pengalaman min. 5 tahun, SKT Pelaksana BangunanGedung/Pekerjaan Gedung,

h. Pengawas MutuSMU/D3 Teknik Sipil, pengalaman min. 5 tahun, SKT Pengawas MutuPelaksanaan Bangunan Gedung,

i. Teknisi LaboratoriumSMU/D3 Teknik Sipil, pengalaman min. 5 tahun, SKT Teknisi Laboratorium Tanah.

17. Seluruh Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil harus melampirkan Surat Pernyataan bersedia melaksanakan tugas pada proyek Pembangunan Gedung KuliahTerintegrasi (4 Lantai) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

18. Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta bereputasi baikmimimal sebesar 20% dari HPS

19. Rekening Koran 3 Bulan Terakhir dengan Memiliki Dana di Rekening Perusahaansebanyak 20% dari Total Anggaran yang akan dilelangkan20. Pengorganisasian Proyek21. Metode Pelaksanaan


6/40



6

22. Time Schedule & Network Planning23. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk

melaksanakan pekerjaan:

Jenis Peralatan Jumlah Minimal1. Dump truck kapasitas 3 m3 20 unit2. Buldoser kapasitas 100 - 150 HP 2 unit3. Excavator 2 unit4. Grader 1 unit5. Stamper 5 unit6. Crane/Mobile Crane 1 unit7. Beton Molen 3 unit8. Concrete vibrator 3 unit9. Concrete pump 1 unit10. Truck Mixer 3 unit11. Truk Tangki Air 1 unit

12. Pompa air 3 - 4 inch 3 unit13. Schafolding 1000 unit14. Mesin Genset min. 150 KVA 1 unit15. Mesin Las Listrik 1 unit

File-2: Penawaran Harga1. Surat Penawaran2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)3. Analisa Harga Satuan4. Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah

7. Seluruh dokumen/surat-surat asli harus diperlihatkan dan atau diserahkan kepadaPokja ULP Bidang Jasa pada saat Pembuktian Kualifikasi.

Apabila tidak dapat menunjukan dokumen/surat-surat asli pada saat PembuktianKualifikasi maka penawaran dinyatakan gugur.

8. Bagi Penyedia barang atau jasa yang sudah memasukkan surat penawaran tidakdapat mengundurkan diri dan terikat untuk melaksanakan menyelesaikan pekerjaantersebut bilamana pekerjaan tersebut diberikan kepadanya menurut penawaran yangdiajukan.

9. Bentuk dan isi surat penawaran dapat dilihat pada contoh lampiran dan penawaranini bersifat lumpsum fixed price.

10. Formulir Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Form Bill Of Quantity (BQ) yangdiberikan tidak mengikat, jika akan menambahkan item baru harus pada itemtersendiri, diluar BQ yang ada dan di jumlahkan dengan item yang sudah ada.

11. Surat Penawaran dianggap tidak sah dan batal apabila :

a) Tidak bermeterai cukup, tidak bertanggal atau tidak ditandatangani oleh pesertayang berhak.

b) Tidak jelas besarnya jumlah penawaran baik dengan angka ataupun denganhuruf.

c) Harga yang tercantum dalam angka tidak sesuai dengan yang tercantum dalam


7/40



7

huruf.d) Diajukan syarat yang lain dari pada syarat-syarat yang telah ditentukan.e) Tidak melengkapi Dokumen Penawaran sebagaimana yang ditentukan pada

Syarat-syarat Kualifikasi pada Pasal-5.

PASAL 6PEMBUKAAN PENAWARAN

a. Pembukaan penawaran dilakukan Pokja ULP Bidang Jasa pada waktu yang telahditentukan

b. Pembukaan penawaran dilakukan Pokja ULP Bidang Jasa berdasarkan peraturanpengadaan barang dan jasa yang berlaku.

PASAL 7PENARlKAN DIRI

a. Setelah surat-surat penawaran masuk dan dibuka, kepada siapapun yang berhasilditunjuk sebagai pemenang wajib melaksanakan pekerjaan ini.

b. Dalam hal pemenang pertama mengundurkan diri, maka pemenang urutan keduaditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan, demikian seterusnya kepada pemenangketiga.

c. Pemenang yang melakukan Penarikan Diri akan diberi sanksi sesuai aturan yangberlaku, dan di masukkan dalam daftar hitam.

PASAL 8PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJ AAN

a. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini dibuat Surat Perjanjian Kontrak setelahPenyedia barang atau jasa yang ditunjuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan.

b. Penandatanganan Kontrak akan dilaksanakan setelah ada hasil Review Pendampingan dari BPKP

c. Masa penyelesaian pekerjaan sampai 31 Desember 2015

d. Dokumen Kontrak Penyedia barang atau jasa dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli.

PASAL 9TEMPAT PERADILAN

a. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang menyangkut pelaksanaanpekerjaan, maka hal ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.

b. Bilamana dengan cara musyawarah belum juga diperoleh kata sepakat, maka


8/40



8

persoalan tersebut akan diselesaikan melalui Arbitrase oleh BANI atau Panitia Arbitrase yang terdiri dari :

1. Seorang wakil dari Pihak Pertama2. Seorang wakil dari Pihak Kedua

3. Seorang ahli yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan tersebut danpengangkatannya disetujui oleh anggota Arbitrase wakil dari kedua belah pihak.

c. Keputusan Arbitrase bersifat final dan mengikat.

d. Penyelesaian perselisihan diluar masalah teknis pekerjaan diserahkan kepadaKeputusan Pengadilan Negeri.

e. Dalam hal ini kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili Pengadilan yangtetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 10SYARAT -SYARAT UMUM

a. Disamping RKS ini, maka syarat-syarat ini yang berlaku adalah :

1. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat2. Petunjuk dan peringatan tertulis yang diberikan Pemberi Tugas / Pengawas3. Peraturan Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

b. Penyedia barang atau jasa harus menaati dengan tertib segala peraturan umum dansemua syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 11PEMAKAIAN UKURAN

a. Penyedia barang atau jasa wajib memeriksa kebenaran dari ukuran-ukurankeseluruhan maupun bagian bagiannya dan segera memberitahukanPengawas Lapangan dan Pemberi Tugas tentang setiap perbedaan yangditemukannya di dalam RKS dan gambar maupun dalam pelaksanaan. Penyediabarang atau jasa diizinkan membetulkan kesalahan gambar dan melaksanakannyasetelah ada persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas dan Pengawas Lapangan.

b. Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan, didalam hal apapunmenjadi tanggung jawab Penyedia barang atau jasa. Oleh karena itu sebelumnya,

kepadanya diwajibkan mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap semuagambar-gambar yang ada.

PASAL 12PENYEDIA BARANG / JASA BAWAHAN( SUB PENYEDIA BARANG ATAU JASA )

a. Penunjukan Penyedia barang atau jasa bawahan oleh Penyedia barang atau jasaUtama, hanyalah dapat dilakukan dengan sepengetahuan dan seizin tertulis dari

Pengawas dan pemberi tugas.

b. Penyedia barang atau jasa bawahan ini hanyalah pihak-pihak yang mempunyaikontrak langsung dengan Penyedia barang atau jasa Utama, yaitu dalam


9/40



9

menyediakan dan mengerjakan bagian-bagian pekerjaan khusus dan lain-lain yangakan diberitahukan dalam Rapat Pemberian Penjelasan. Dalam hal ini diutamakanPenyedia barang atau jasa bawahan dari golongan ekonomi lemah setempat.

c. Kontrak langsung antara Penyedia barang atau jasa dan Penyedia barang atau jasa

bawahan harus mencantumkan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan yang jelas dan jaminan nyata dari kedua belah pihak akan mentaati syarat-syarat tersebut. Kontraktersebut harus diperlihatkan kepada Pemberi Tugas untuk memperoleh persetujuantertulis dari Pengawas. Pelaksanaan dari kontrak antara Penyedia barang atau jasautama dan Penyedia barang atau jasa bawahan tersebut semata mata menjaditanggung jawab Penyedia barang atau jasa utama dan Penyedia barang atau jasabawahan yang bersangkutan.

d. Penyedia barang atau jasa Utama tetap bertanggung jawab atas pelaksanaanpekerjaan dan hasil pelaksanaan pekerjaan Penyedia barang atau jasa bawahan.

e. Penyimpangan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini dapat menyebabkan

dihentikannya pelaksanaan bagian pekerjaan yang bersangkutan oleh PengawasLapangan. Akibat yang timbul dari penghentian tersebut, menjadi tanggung jawabPenyedia barang atau jasa utama sepenuhnya.

PASAL 13HALAMAN KERJA DAN PENGGUNAANNYA

Pengaturan dan penggunaan halaman kerja ditentukan oleh Pengawas Lapangan danpemberi tugas. Penyedia barang atau jasa harus terlebih dahulu memberikan usul-usulnyamengenai peta dan ukuran dari rencana penempatan gudang, los kerja, tempatpenimbunan bahan -bahan dan sebagainya.

Bila diperlukan tempat kerja dan tempat tersebut terletak diluar daerah penguasaanPemberi Tugas Proyek untuk mana harus disewa, maka Penyedia barang atau jasa harusmenyelesaikan tanpa membebani dengan biaya tambahan.

PASAL 14PENJAGAAN

a. Penyedia barang atau jasa wajib mengadakan penjagaan yang baik dan terusmenerus selama berlangsungnya pekerjaan atas seluruh daerah pembangunan yaituyang meliputi bangunan yang dalam penyelenggaraan, jaringan kabel-kabelpenerangan dan lain-lain.

b. Selama berlangsungnya pekerjaan, semua tetap dipelihara dengan baik dan Penyediabarang atau jasa bertanggung jawab untuk memperbaiki bilamana ada kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan Penyedia barang atau jasa sendiri.

PASAL 15PENERANGAN

Pada los-los kerja gudang-gudang dan beberapa tempat disekeliling tempat-tempatpelaksanaan pekerjaan yang dianggap perlu, harus diberi penerangan yang cukup.Sumber penerangan menjadi beban Penyedia barang atau jasa.


10/40



10

PASAL 16KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN

a. Selama berlangsungnya Pekerjaan, keadaaan halaman gudang-gudang, los kerja dan

bagian dalam bangunan yang dikerjakan harus tetap bersih dan tertib, bebas daribahan-bahan bekas, tumpukan tanah dan lain-lain. Kelalaian dalam hal ini dapatmenyebabkan dihentikannya sementara seluruh pekerjaan oleh Pengawas Lapangandan Pemimpin Proyek.

b. Penimbunan bahan-bahan yang ada dalam gudang ataupun yang berada dihalamanbebas harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kelancaran dankeamanan umum dan juga agar memudahkan jalannya pemeriksaan dan penelitianbahan -bahan oleh Pengawas.

c. Peraturan lain mengenai ketertiban akan dikeluarkan oleh Pengawas Lapangan padawaktu pelaksanaan.

PASAL 17KECELAKAAN DAN KOTAK P3K

a. Jika terjadi kecelakaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini makaPenyedia barang atau jasa diwajibkan mengambil segala tindakan guna kepentingandiri sikorban.

b. Penyedia barang atau jasa bertanggung jawab atas kecelakaan yang ditimbulkannyayang menimpa baik para karyawan dari Penyedia barang atau jasa sendiri maupunorang-orang lain yang berada dilapangan pembangunan dan sekitarnya.

c. Kotak P3K dengan isinya yang selalu lengkap harus tetap berada ditempat pekerjaan.

PASAL 18PEGAWAI PENYELENGGARA DARI PENYEDIA BARANG ATAU JASA

a. Pemimpin harian pada pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia barang atau jasa harusdiserahkan kepada Penyelenggara Kepala (Site Manager) yang ahli danberpengalaman.

b. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, calon-calon Penyelenggara Kepala danPembantu pembantunya harus sudah diajukan kepada Pengawas Lapangan untukdipertimbangkan. Pekerjaan baru dapat dimulai setelah calon-calon tersebut disetujui

oleh Pengawas Lapangan. Persetujuan akan diberikan paling lambat 2 x 24 jamsetelah nama-nama diajukan. Keterlambatan permulaan pekerjaan yang diakibatkankelalaian Penyedia barang atau jasa dalam hal ini menjadi tanggung jawab Penyediabarang atau jasa sepenuhnya.

c. Penyelenggara Kepala harus terus menerus berada ditempat pekerjaan selama jam jam kerja dan setiap saat diperlukan dalam pelaksanaan atau pada setiap saat yangdi kehendaki Pengawas Lapangan, dan wajib mengisi daftar hadir dan buku Direksidilapangan yang disahkan oleh Pengawas Lapangan.

d. Penyelenggara Kepala mewakili Penyedia barang atau jasa ditempat pekerjaan.Semua langkah dan tindakannya oleh Pengawas Lapangan dianggap sebagai langkahdan tindakan Penyedia barang atau jasa.

e. Petunjuk dan perintah Pengawas Lapangan didalam pelaksanaan disampaikan


11/40


12/40



12

resiko ini sampai sekecil mungkin dengan jalan menutup pertanggungan (Asuransi)

b. Dua minggu setelah Surat Penunjukan Pekerjaan (Kontrak), Penyedia barang atau jasa atas biayanya sendiri seyogyanya mempertanggungkan resiko-resiko tersebutkepada suatu Maskapai Asuransi yang telah disetujui.

c. Dalam lingkup pertanggungan asuransi tersebut hendaknya masuk, baik kerugianyang diakibatkan terhadap bagian-bagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabPenyedia barang atau jasa sendiri tersebut, maupun kerugian yang diderita olehbagian gedung-gedung yang sudah ada didalam dan disekitar lokasi proyek besertaperalatan yang ada didalamnya, yang diakibatkan oleh kelalaian Penyedia barangatau jasa dalam pelaksanaan pekerjaannya.

PASAL 23IZIN KERJA DARI PEMDA

Pembayaran dan penebusan seluruh biaya yang diperlukan untuk surat izin kerja menjadibeban Penyedia barang atau jasa dan diperhitungkan didalam penawaran. Pengurusanperizinan akan dibantu oleh pemberi tugas terkait data-data administratif.

PASAL 24JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu maksimal yang diberikan kepada Penyedia barang atau jasa untukmenyelesaikan seluruh pekerjaan yang dimaksud dalam RKS ini adalah selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh ) hari kalender terhitung sejak Kontrak di tandatangani.

PASAL 25PERMULAAN PEKERJAAN

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama,Penyedia barang atau jasa harus telah memulai pekerjaan dalam arti kata yang nyata.Untuk itu syarat-syarat yang diwajibkan untuk dapat dimulainya pekerjaan harus dipenuhiterlebih dahulu.

PASAL 26KELAMBATAN DAN PERPANJANGAN WAKTU

a. Kelalaian Penyedia barang atau jasa utama atau Penyedia barang atau jasa bawahanmelaksanakan pekerjaan, pekerjaan tambah, memperbaiki kerusakan kerusakan yangdiakibatkan oleh Penyedia barang atau jasa, tidak akan diluluskan dalam permintaanperpanjangan waktu.

b. Untuk keterlambatan akibat tindakan Direksi, Pemimpin Proyek dan KonsultanPengawas Lapangan, keadaan force majeure, dapat diadakan perpanjangan waktusetelah dinilai dengan seksama oleh Direksi, dan Konsultan Pengawas Lapangan yaituatas permintaan tertulis dari Penyedia barang atau jasa.

c. Permohonan perpanjangan waktu tersebut harus diajukan secara tertulis olehPenyedia barang atau jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinyaperistiwa tersebut dan diketahui serta disetujui oleh Lembaga Pemerintah setempat


13/40



13

yang berwenang.

d. Pada peristiwa dihentikan sementara suatu bagian/keseluruhan pekerjaan olehKonsultan Pengawas akibat kelalaian Penyedia barang atau jasa, tidak diadakanperpanjangan waktu.

PASAL 27PENYERAHAN PEKERJAAN

a. Penyerahan pertama harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal yang telahditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

b. Perpanjangan waktu penyerahan hanya dapat diterima jika alasan-alasan tersebutsesuai dengan alasan- alasan yang diperkenankan dan tertulis dalam RKS.

c. Rencana dan tanggal penyerahan pertama harus diajukan kepada Pemberi Tugas

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal yang dimaksud, dimanaPengawas Lapangan mengadakan pemeriksaan seksama atas hasil keseluruhan. Hasilpemeriksaan ini akan disampaikan kepada. Penyedia barang atau jasa. Sebelumpenyerahan pertama, pemeriksaan dapat diadakan terlebih dahulu satu kali. Padasaat-saat pemeriksaan maupun penyerahan dibuatkan Berita Acara.

d. Keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan perpanjanganwaktu penyelesaian atau pengunduran waktu penyerahan adalah keadaan-keadaanforce majeure yang langsung mempengaruhi jalannya pekerjaan.

e. Keadaan force majeure yang dimaksud diantaranya; Banjir, Gempa bumi, Huru hara,Epidemi, Angin topan, Perang dan Pemberontakan Yang berkaitan langsung

terhadap, kegiatan proyek (harus ada hubungan sebab akibat antara kejadian danforce majeure dengan pelaksanaan pekerjaan).

f. Apabila terjadi force majeure pihak Penyedia barang atau jasa harus memberitahukankepada Pengawas Lapangan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) harikalender sejak terjadinya force majeure.

PASAL 28JANGKA WAKTU PEMELlHARAAN & TANGGUNG JAWAB PENYEDIA

BARANG ATAU JASA

a. Selama jangka waktu pemeliharaan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalenderterhitung mulai tanggal penyerahan pertama, Penyedia barang atau jasa wajibmenyelesaikan semua kekurangan kekurangan akibat pelaksanaan maupun bahan -bahan yang jelek, dengan menyelesaikan dan memperbaiki hasil check list pada saatpemeriksaan dalam rangka penyerahan pertama proyek kepada Pemberi Tugas danatas teguran pertama dari Pemberi Tugas dan Pengawas Lapangan.

b. Bilamana Penyedia barang atau jasa dalam jangka waktu yang disebutkan dalamSurat Teguran tersebut tidak dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang

dimaksud, maka Pemimpin Proyek berhak untuk menunjuk pihak lain melaksanakanpekerjaan tersebut atas biaya Penyedia barang atau jasa Pertama.

c. Setelah jangka waktu pemeliharaan ini dan keadaan pekerjaan telah memuaskan,


14/40



14

oleh Pengawas Lapangan akan dinyatakan secara tertulis kepada Penyedia barangatau jasa untuk selanjutnya diadakan penyerahan kedua.

PASAL 29DENDA-DENDA

a. Bilamana jangka waktu penyerahan pertama dilampaui, maka kepada Penyediabarang atau jasa akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) untuk setiaphari keterlambatan sampai jumlah maksimal 5% (lima perseratus) dari jumlah biayapekerjaan keseluruhan.

b. Denda Kelalaian untuk setiap kelalaian dalam menepati peraturan-peraturan dalamRKS ini dimana teguran-teguran dan perintah-perintah yang terjadi karenanya;setelah kepada Penyedia barang atau jasa diberikan peringatan tertulis maupun lisanoleh Pengawas Lapangan untuk kedua kalinya tidak dipatuhi, maka kepadanya akan

diberikan peringatan ketiga dan seterusnya, yang diikuti dengan denda sesuaiketentuan yang berlaku. Untuk tiap peringatan dengan jarak waktu minimal antarasuatu peringatan dengan peringatan lainnya adalah 2 x 24 jam. Kejadian-kejadian iniakan dicatat dalam laporan Harian dan Mingguan.

PASAL 30PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG

a. Pelaksanaan pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang dapat dilaksanakan olehPenyedia barang atau jasa setelah diberikan izin tertulis dari Direksi sesuai hasil

pemeriksaan Pengawas Lapangan.

b. Sebagai syarat untuk mendapatkan izin tertulis dari Direksi, Penyedia barang atau jasa diwajibkan untuk segera memberitahukan biaya yang dimintanya untukpelaksanaan pekerjaan tambah yang diperintahkan kepadanya atas dasarpemeriksaan Pengawas Lapangan.

c. Perhitungan pekerjaan tambah atau kurang didasarkan atas Daftar Harga Satuan,Daftar Upah dan Bahan yang dilampirkan Penyedia barang atau jasa dalam SuratPenawarannya. Kecuali jika sebelum pekerjaan tambahan tersebut dimulai Penyediabarang atau jasa mengajukan keberatannya dan minta dasar perhitungan yang lain.Tidak ada perhitungan kembali atas jumlah satuan yang dihitung Penyedia barang

atau jasa dalam Surat Penawaran dan lampiran-lampirannya; dengan demikianperhitungan pekerjaan tambah/kurang ialah bagian pekerjaan atau suatu pekerjaandiluar yang dimaksud didalam RKS dan gambar-gambar. Perhitungan pembayarannyadilakukan pada pembayaran angsuran berikutnya.

PASAL 31PERATURAN PEMBAYARAN

Peraturan pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan akan diatur sesuai dengan peraturanyang berlaku dalam Surat Perjanjian Kerja Sama dan berdasarkan ketentuan yang

berlaku.


15/40



15

PASAL 32PENUNDAAN PEMBAYARAAN

a. Apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan, hasil yang kurang memuaskan,kerusakan yang tidak atau belum diperbaiki dari hasil koreksi dan pemeriksaanPengawas Lapangan.

b. Belum memenuhi ketentuan administrasi

PASAL 33PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh Pemberi Tugas jika Penyedia barangatau jasa lalai dan tidak bertindak menurut kontrak atau perintah Pemberi Tugas,

maka Pemberi Tugas dapat memutuskan hubungan kerja dalam hal :

a. Tanpa alasan yang dapat diterima menangguhkan atau menunda sama sekalipelaksanaan pekerjaan sebelum selesai.

b. Penyedia barang / jasa tidak dapat melanjutkan pekerjaan dengan kesungguhandan teratur.

c. Penyedia barang atau jasa menolak atau dengan tegas mengabaikan peringatantertulis dari pimpro / pengawas yang menghendaki penyingkiran pekerjaan yangcacat atau bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat, hingga dengan penolakankelalaian tersebut pekerjaan benar-benar terkena akibatnya.

2. Tanpa mengurangi hak-hak lain yang dimiliki oleh Pemberi Tugas, jika Penyediabarang atau jasa setelah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan peringatan-peringatan tersebut atau dalam pelaksanaan selanjutnya melakukan kelalaian yangsama, maka Pemberi Tugas tanpa mengurangi hak-hak lainnya dalam waktu7 (tujuh) hari sejak pengulangan atau penerusan kelalaian atau boleh segeramemutuskan kontrak dengan Penyedia barang atau jasa secara tertuIis.

3. Bila pekerjaan tidak selesai walaupun Penyedia barang atau jasa telah dikenakandenda maksimum 5% dan Pemberi Tugas menilai bahwa pekerjaan tidak dapatdiselesaikan maka direksi dapat memutuskan secara sepihak dan berhak menunjukPenyedia barang atau jasa lain guna menyelesaikan pekerjaan tersebut atas biayaPenyedia barang atau jasa terdahulu.

PASAL 34PENAWARAN YANG DIMINTA

a. Penawaran yang diminta adalah sesuai dengan yang dimaksud dalam RKS dan FormBill of Quantity.

b. Didalam penawaran ini tidak ada perhitungan kembali atas jumlah harga satuanmaupun terhadap fluktuasi besarya upah dan harga.

c. Lampiran -lampiran harga satuan, daftar harga bahan dan upah serta analisa hargasatuan dari jenis-jenis pekerjaan tersebut dalam pasal 5 ayat 10 dimaksudkan untukperhitungan pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang.


16/40



16

PASAL 35RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan kepada penyedia barang / jasa untukmenyelesaikan seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan PembangunanGedung Terintegrasi 4 Lantai Politenik Pertanian Negeri Pangkep sesuai Rencana Kerjadan Syarat-syarat (RKS) yang telah di tetapkan oleh Konsultan Perencana.


17/40



17

Pasal 1Uraian Umum Kegiatan

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah terintegrasi

4 Lantai Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Lokasi Pekerjaan : Politenik Pertanian Negeri PangkepJl. Poros Makassar – Pare-pare

Luas Lahan yang akan dilakukan Penimbunan adalah 100 x 80 mtr = 800 M2.

Luas Bangunan rencana adalah : 60 x 48 meter

Pasal 2Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan Persiapan meliputi :

Pembersihan Lokasi dan Lapangan

Pembuatan Perancah / Stager

Pembuatan Turap Keliling lahan yang ditimbun

Pembuatan Asbuildrawing Pelaksanaan dan Pelaporan ;

Pemasangan papan nama proyek ;

Listrik dan Air Kerja Selama Kegiatan Pelaksanaan ;

Pasal 3Pekerjaan Beton Struktur

Lingkup Pekerjaan

Bagian ini meliputi penyediaan tenaga kerja, pengadaan bahan material beserta

kelengkapan untuk konstruksi beton yang memadai berikut pemasangan sesuai

dengan gambar dan Persyaratan Teknis ini.

Kontraktor diwajibkan mempersiapkan gambar kerja ( Shop drawing ) berikut

rencana pengecorannya minimal 7 hari sebelum pekerjaan dimulai serta harus

mendapat persetujuan dari konsultan pengawas.

BAB II

SPESIFIKASI TEKNIS


18/40



18

Pengendalian Pekerjaan

Pekerjaan ini harus sesuai dengan SKSNI T-15-1991-03, PUBB NI-3 tahun 1970,

NI-8 tahun 1964, PBI NI-2 tahun 1971 terutama mengenai :

1. Syarat-syarat bahan untuk semua pekerjaan beton (PBI 1971 NI-2, Bagian

II Bab 3 Pasal 3.1 sampai dengan Pasal 3.9) ;

2. Syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan beton (PBI 1971 NI-2, Bagian II Bab

4-5-6 seluruh pasal) ;

3. Syarat-syarat pekerjaan tulangan (PBI 1971 NI-2, Bagian IV Bab 8 seluruh

pasal).

Bahan-bahan

a. Beton Ready Mix dan Site Mix

Beton Ready Mix dan Atau Site Mix

Beton Ready Mix yang dipergunakan adalah K-300 untuk pelaksanaan

Beton Struktur

Untuk Beton Pondasi Konstruksi Sarang Laba-laba (KSLL), Beton Site Mix

dengan mutu beton kualitas yang telah ditentukan oleh pemegang Paten.

Untuk beton Site Mix, bahan Semen yang digunakan harus dari bahan

yang bermutu baik dan disetujui oleh Direksi dan Konsultan Pengawas.

Persyaratan Bahan :

1. Portland Cement yang digunakan adalah Portland Cement setara

” Semen Indonesia”,

2. Pasir beton harus terdiri dari pasir dengan butiran yang bersih dan

bebas dari bahan organis, lumpur dan sebagainya, sesuai dengan

persyaratan yang tercantum didalam PBI 1971.

3. Split atau kerikil beton yang digunakan harus bersih dari segala

macam kotoran serta mempunyai gradasi dan kekerasan sesuai

dengan persyaratan yang tercantum didalam PBI 1971 ( ukuran 2/3

dan ½ ).

4. Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan bebas dari

bahan-bahan organis, minyak garam alkalis, asam yang dapat

merusak beton.


19/40



19

b. Baja Tulangan

Baja tulangan yang digunakan harus dari baja mutu U-24 (≥ Ø 12) dan U-39

menurut PBI 1971 yaitu baja lunak dengan tegangan leleh 1400 kg/cm2 dan

tegangan patah minimum 2400-5-6. Untuk mutu baja yang menggunakan U-24 terdapat pada jenis tulangan ( polos ) dengan ≥ Ø 12, sedangkan

Untuk mutu baja yang menggunakan U-39 terdapat pada jenis tulangan

( ulir ) dengan Ø > 12 Tulangan yang akan digunakan harus bebas dari

kotoran-kotoran (Lumpur, lemak dan karat). Kawat pengikat tulangan harus

terbuat dari baja lunak dengan diameter minimum 1 mm yang telah

dipijarkan terlebih dahulu dan tidak bersepuh seng. Kualitas tulangan yang

akan digunakan sekualitas keluaran Pabrik Baja Krakatau Steel.

c. Bekisting

c.1. Semua pekerjaan bekisting menggunakan bahan terbuat dari

Multiplex dengan ketebalan 9 mm. Balok-balok penyangga berukuran

5/7 cm atau yang lebih dikenal dengan nama balok kaso, sedangkan

kayu yang digunakan adalah jenis kayu yang keras.

c.2. Pasangan bekisting harus rapi, cukup kuat dan kaku untuk menahan

getaran dan kejutan gaya yang dikirim tanpa berubah bentuk.

Kerapihan dan ketelitian pemasangan bekisting harus diperhatikan agar

setelah bekisting dibongkar menghasilkan bidang beton yang rata.

c.3. Celah-celah antara cetakan harus rapat agar pada waktu mengecor air

tidak menembus keluar. Sebelum pengecoran bagian dalam bekisting

harus bersih dari kotoran.

Pelaksanaan

a. Pekerjaan Persiapan

Membuat shop drawing dan mengkoordinasikan / melaporkan kepada

Konsultan Pengawas , untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari

Konsultan Perencana dan diketahui Pimpinan Proyek ;

Memeriksa kembali gambar serta perhitungan konstruksi yang dibuat

oleh Konsultan Perencana , jika terdapat hal yang dianggap meragukan

serta membahayakan, Kontraktor Pelaksana harus melaporkan kepada

Konsultan Pengawas yang selanjutnya akan dilanjutkan kepada

Konsultan Perencana . Sebelum ada kepastian dari kebenaran


20/40



20

perhitungan tersebut, Kontraktor Pelaksana tidak diijinkan

meneruskan bagian pekerjaan tersebut.

b. Pekerjaan Penulangan

Pembengkokan, pemotongan dan penempatan tulangan harus sesuai

dengan gambar kerja dan mengikuti persyaratan yang tercantum di

dalam PBI 1971 (Bab 5 pasal 3-4-5) ;

Pengikat antara tulangan pokok dan tulangan sengkang harus

dilakukan dengan kuat menggunakan kawat baja, sehingga menjamin

tulangan-tulangan tersebut tidak berubah tempat selama pengecoran

dan penggetaran berlangsung ;

Rangka tulangan harus ditempatkan sedemikian rupa, sehingga

terdapat jarak bebas dari bekisting atau lantai kerja setebal/sejauh

selimut beton yang diperlukan ( antara 2 cm – 2,5 cm ).

c. Persiapan Pengecoran

Sebelum Pengecoran beton dilakukan, kontraktor wajib melaporkan

kepada konsultan pengawas untuk pemeriksaan ( berupa penggunann

bahan tulangan dan diminta persetujuannya untuk memulai pengecoran,

hal ini berlaku untuk semua pekerjaan beton bertulang.

Sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) hari sebelum pengecoran yang

pertama Kontraktor sudah membuka kubus beton minimal 20 buah dan

ditest pada laboratorium tes yang sudah disetujui oleh Konsultan

Pengawas lapangan untuk usia 7 ( tujuh ) hari.

Kekentalan campuran beton harus diperiksa dengan pengujian slump

dengan kerucut terpancung, ukuran bawah m = 20 cm, atas m = 10 cm

dan tinggi m = 30 cm. Kerucut diisi dengan adukan beton dalam 3 lapis

yang sama tebalnya dengan masing-masing tusuk dengan besi m =50

cm sebanyak 10 kali untuk tiap lapisnya dan dipukul-pukulkan dengan

palu karet. Setelah muka bidang atasnya merata maka 30 detik

kemudian kerucut ditarik keatas dan penurunan kerucut diukur terhadap

tinggi semula.


21/40


22/40



22

e. Ceklist Pekerjaan

Sebelum pelaksanaan pengecoran dilakukan, terlebih dahulu kontraktor

pelaksana membuat form cheklist pekerjaan untuk diajukan ke Konsultan

Pengawas dan Konsultan Perencana untuk persetujuan mengenai pekerjaan

penulangan. Apabila pada pengecekan penulangan tidak sesuai dengan

gambar kerja, maka terlebih dahulu Kontraktor Pelaksana memperbaiki atau

membongkar pekerjaan tersebut sampai dengan adanya persetujuan dari

Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas serta diketahui oleh Pimpinan

Proyek .

f. Pengetesan Mutu Beton

Kontraktor Pelaksana diwajibkan untuk melakukan pengetesan mutu beton di

Laboratorium Tes Beton dan hasilnya diserahkan kepada pihak Konsultan

Pengawas yang telah di Rekomendasikan oleh Team Laboratorium

Pengujian Beton, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum melaksanakan

pengecoran Beton Struktur. Mutu beton yang dibawah standart ketentuan

Wajib Dibongkar Kembali.


23/40



23

Metode evaluasi pelelangan Pekerjaan Gedung Kuliah Terintegrasi 4 LantaiPolitenik Pertanian Negeri Pangkep menggunakan pendekatan kuantitatif,dengan memberikan nilai angka terhadap unsur unsur yang dinilai sesuai dengankriteria yang ditetapkan.

Evaluasi pelelangan hanya diterapkan terhadap penawaran dari penyedia barangdan jasa yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Adapun faktor yang dievaluasi adalah dari segi administrasi, segi teknis dan segiharga penawaran.

EVALUASI ADMINISTRASI

Setiap rekanan wajib menyampaikan persyaratan administrasi minimal terdiridari:

1. Copy akte pendirian perusahaan beserta perubahannya bila ada2. Susunan Pemilik Modal3. Susunan Pengurus Perusahaan4. NPWP5. SIUP yang masih berlaku6. TDP yang masih berlaku7. SITU/Domisili/Surat Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku8. SIUJK yang masih berlaku9. Copy laporan keuangan tahun 2014 yang sudah di audit10. Copy Sertifikasi sesuai bidangnya11. Copy keanggotaan Asosiasi12. Jaminan penawaran13. Dukungan Bank dan Rekening Koran 3 Bulan terakhir.

Seluruh persyaratan tersebut diatas, wajib dipenuhi oleh peserta pelelangan/penyedia barang dan jasa sebagai persyaratan untuk dapat diikut sertakan pada

tahapan evaluasi selanjutnya. Apabila penyedia barang dan jasa tidak dapatmelengkapi seluruh persyaratan administrasi tersebut diatas, maka penawarandari penyedia barang dan jasa tersebut tidak diikutsertakan dalam evaluasiselanjutnya dan dinyatakan kalah.

Dalam evaluasi administrasi hanya ada dua kemungkinan yaitu memenuhi syaratatau tidak memenuhi syarat.

BAB III

METODE EVALUASI


24/40



24

EVALUASI KEMAMPUAN TEKNIS (BOBOT 40%)

Evaluasi terhadap spesifikasi teknis hanya dilakukan terhadap penawaran daripenyedia barang dan jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi(evaluasi administrasi). Adapun yang dinilai pada evaluasi spesifikasi teknis

antara lain ;

1. Daftar Personil lapangan beserta CV-nya 10%

2. Daftar Peralatan yang dimiliki 10%

3. Time Schedule 10%

4. Metode Pelaksanaan Pekerjaan 20%

5. Sertifikat Tenaga Ahli 10%

6. Organisasi Proyek. 10%

7. Pengalaman perusahaan 5 Tahun terakhir 10%

8. Kesesuaian spesifikasi teknis 20%

Dalam Evaluasi Teknis Pokja ULP dimungkinkan melakukan survey terhadapkebenaran data yang telah disampaikan oleh Penyedia Barang dan Jasalangsung ke lokasi tanpa memberitahukan terlebih dahulu.

EVALUASI HARGA PENAWARAN (BOBOT 60%)

Evaluasi kewajaran harga penawaran dilakukan dengan membandingkan HargaPerkiraan Sendiri (HPS) dengan sejumlah penawaran yang diajukan peserta,namun tidak lebih rendah 80 % dari HPS yang telah ditetapkan oleh TimPengadaan dan tidak lebih tinggi dari HPS (Sub Bobot 50 %).

Evaluasi kerendahan harga penawaran dilakukan dengan membandingkanantara harga penawaran dari peserta pengadaan yang dinilai dengan hargapenawaran yang paling rendah dari semua penawaran yang masuk danmemenuhi syarat administrasi serta teknis, namun tidak lebih rendah 80 % dariHPS yang telah ditetapkan oleh Tim Pengadaan dan tidak lebih tinggi dari HPS (Sub Bobot 50 %).

Demikian Dokumen Pelelangan ini dibuat sebagai acuan dalam mengajukanpenawaran pelelangan pembangunan Gedung Kuliah Terintegrasi 4 Lantai

Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.


25/40



25

Pasal 1.

URAIAN PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan :Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor adalahPembangunan Gedung Kuliah Terintegrasi 4 Lantai di PoliteknikPertanian Negeri Pangkep, berupa Pekerjaan Struktur dan SubStruktur Gedung.

Lingkungan Gedung Imigrasi Pati, dengan rincian secara garis besarsebagai berikut:a) PEKERJAAN PERSIAPANb) PEKERJAAN STRUKTUR

2. Sarana Pekerjaan :Untuk kelancaran pekerjaan pelaksanaan di lapangan, Kontraktormenyediakan :a) Tenaga Pelaksana yang selalu ada di lapangan, tenaga kerja

yang terampil dan cukup jumlahnya dengan kapasitas yang

memadai dengan pengalaman untuk Bangunan gedung.b) Bahan-bahan bangunan harus tersedia di lapangan dengan

jumlah yang cukup dan kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis.c) Melaksanakan tepat sesuai dengan time schedule.

3. Cara Pelaksanaan :Pekerjaan harus dilaksanakan dengan keahlian penuh, dan sesuaidengan syarat-syarat (RKS), gambar rencana, Berita AcaraPenjelasan serta mengikuti petunjuk dan keputusan Pengawaslapangan dan Direksi Teknis.

Pasal 2.

JENIS DAN MUTU BAHAN

Jenis dan mutu bahan yang dipakai diutamakan produksi dalam negerisesuai dengan Keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi,Menteri Perindustrian dan Menpen. No.: 472/Kop/XII/80, No.:813/Menpen/1980, No.: 64/Menpen/1980, Tanggal 23 Desember1980.

BAB IV

SYARAT-SYARAT TEKNIS


26/40



26

Pasal 3.

GAMBAR – GAMBAR

RKS ini dilampiri :

1. Gambar kerja arsitektur/Sipil2. Gambar kerja elektrical3. Gambar Pelengkap dan Detail Khusus

Pasal 3.

PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN

1. Dalam melaksanakan Pekerjaan, kecuali bila ada ketentuan laindalam Rencana Kerja dan

a. Syarat-syarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk segala perubahan dantambahannya : Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhirdiubah dengan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 besertapetunjuk teknisnya.

Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia 1982; Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Gedung SNI

03-2847-2002; Peraturan umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen

Tenaga Kerja; Spesifikasi bahan bangunan bagian A : SK SNI S-04-1989-F; Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis

2. Untuk melaksanakan pekerjaan dalam pasal 1 ayat 1 tersebut diatas berlaku dan mengikat pula.a. Gambar Kerja yang dibuat Perencana yang sudah disahkan oleh

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk juga gambar-gambar detail yang diselesaikan oleh Kontraktor(Shop Drawing) dan sudah disahkan / disetujui Direksi.

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS). Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. Berita Acara Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa. Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa. Surat Penawaran dan lampiran-lampirannya. Jadwal Pelaksanaan (Tentative Time Schedule) yang telah

disetujui Direksi.


27/40



27

Pasal 5.

PENJELASAN RKS DAN GAMBAR

1. Kontraktor wajib meneliti semua gambar dan Rencana Kerja dan

Syarat-syarat (RKS) termasuk tambahan dan perubahannya yangdicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).

2. Bila gambar tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat(RKS), maka yang mengikat/berlaku adalah RKS. Bila suatu gambartidak sesuai dengan gambar yang lain, maka gambar yangmempunyai skala yang lebih besar yang berlaku, begitu pulaapabila dalam RKS tidak dicantumkan sedangkan gambar ada,maka gambarlah yang mengikat. Bila perbedaan-perbedaan inimenimbulkan keraguan-keraguan sehingga dalam pelaksanaanmenimbulkan kesalahan, Kontraktor wajib menanyakan kepada

Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan danKontraktor mengikuti keputusan dalam rapat.

Pasal 6.

JADWAL PELAKSANAAN

1. Sebelum mulai pekerjaan nyata di lapangan Kontraktor wajibmembuat Rencana Kerja Pelaksanaan dan bagian-bagian pekerjaanberupa Bar-chart dan curve bahan/tenaga.

2. Rencana kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebihdahulu dari Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola TeknisKegiatan, paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalendersetelah SPPBJ diterima Kontraktor. Rencana Kerja yang telahdisetujui oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola TeknisKegiatan, akan disahkan oleh Pemberi Tugas.

3. Kontraktor wajib memberikan salinan Rencana Kerja rangkap 4(empat) kepada Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola TeknisKegiatan, satu salinan Rencana Kerja harus ditempel pada dindingdi bangsal Kontraktor di lapangan yang selalu diikuti dengan grafikkemajuan (prestasi kerja).

4. Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan akanmenilai prestasi pekerjaan Kontraktor berdasarkan Rencana Kerjatersebut.

Pasal 7.

KUASA KONTRAKTOR DI LAPANGAN

1. Di lapangan pekerjaan, Kontraktor wajib menunjuk seorang kuasaKontraktor atau biasa disebut Pelaksana yang cakap untukmemimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa

penuh dari Kontraktor, berpendidikan minimal S1 atau sederajatdengan pengalaman minimum 10 (Tahun) tahun.


28/40



28

2. Dengan adanya Pelaksana, tidak berarti bahwa Kontraktor lepastanggung jawab sebagian maupun keseluruhan terhadapkewajibannya.

3. Kontraktor wajib memberi tahu secara tertulis kepada

Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, namadan jabatan Pelaksana untuk mendapatkan persetujuan.

4. Bila kemudian hari menurut pendapat Direksi/PengawasLapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, Pelaksana kurang mampuatau tidak cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukepada Kontraktor secara tertulis untuk menggantinya denganpersonil yang memenuhi syarat.

5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan SuratPemberitahuan, Kontraktor harus sudah menunjuk Pelaksana baruatau Kontraktor sendiri (penanggung jawab/Direktur Perusahaan)

yang akan memimpin pelaksanaan.

Pasal 8.

TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) KONTRAKTOR DAN PELAKSANA

1. Untuk menjaga kemungkinan diperlukannya jam kerja apabilaterjadi hal-hal mendesak, kontraktor dan pelaksana wajibmemberitahukan secara tertulis, alamat dan nomor telepon di lokasikepada Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan.

2. Alamat Kontraktor dan pelaksana diharapkan tidak berubah-ubahselama pekerjaan. Bila terjadi perubahan alamat, Kontraktor danpelaksana wajib memberitahukan secar tertulis.

Pasal 9.

PENJAGAAN KEAMANAN DI LAPANGAN PEKERJAAN

1. Kontraktor wajib menjaga keamanan lapangan terhadap barang-barang milik Proyek, Direksi/Pengawas Lapangan/Tim PengelolaTeknis Kegiatan dan milik pihak ketiga yang ada di lapangan.

2. Bila terjadi kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah disetujui

Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, baikyang telah dipasang maupun yang belum, menjadi tanggung jawabkontraktor dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya pekerjaantambah.

3. Apabila terjadi kebakaran, kontraktor bertanggung jawab atasakibatnya baik yang berupa barang-barang maupun keselamatan jiwa. Untuk itu kontraktor diwajibkan menyediakan alat-alatpemadam kebakaran yang siap dipakai yang ditempatkan ditempat-tempat yang akan ditetapkan oleh Direksi/PengawasLapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan.


29/40



29

Pasal 10.

JAMINAN DAN KESELAMATAN KERJA

1. Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-

syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selaludalam keadaan siap pakai di lapangan, untuk mengatasi segalakemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja lapangan.

2. Kontraktor wajib menyediakan air minum yang bersih danmemenuhi syarat-syarat bagi semua petugas dan pekerja yang adadi bawah kekuasaan kontraktor.

3. Kontraktor wajib menyediakan air bersih, kamar mandi dan WCyang layak dan bersih bagi semua petugas dan pekerja. Membuattempat penginapan di dalam lapangan pekerjaan untuk parapekerja tidak diperkenankan, kecuali untuk penjaga keamanan.

4. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatansesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 11.

ALAT-ALAT PELAKSANAAN

Semua alat-alat untuk pelaksanaan pekerjaan harus disediakan olehKontraktor, sebelum pekerjaan secara fisik dimulai dalam keadaan baikdan siap dipakai, antara lain :

Perlengkapan penerangan untuk pekerjaan lembur. Alat-alat lainnya yang sesuai dengan pekerjaan yang

dilaksanakan.

Pasal 12.

SITUASI DAN UKURAN

1. Pekerjaan tersebut dalam pasal VI.01 adalah pekerjaan lanjutan,sesuai dengan gambar.

2. Ukuran – ukuran dalam gambar ataupun dalam RKS merupakangaris besar pelaksanaan.

3. Kontraktor wajib meneliti situasi tapak, terutama keadaanbangunan, sifat dan luas pekerjaan, dan hal – hal yang dapatmempengaruhi harga penawaran.

4. Kelalaian atau kekurang telitian kontraktor dalam hal ini tidakdijadikan alasan untuk menggagalkan tuntutan.


30/40



30

Pasal 13.

SYARAT – SYARAT CARA PEMERIKSAAN BAHAN BANGUNAN

1. Semua bahan bangunan yang didatangkan harus memenuhi syarat– syarat yang ditentukan pasal VI.02.

2. Semua bahan bangunan yang akan dipergunakan harusdiperiksakan dahulu kepada Direksi/Pengawas Lapangan/TimPengelola Teknis Kegiatan untuk mendapatkan persetujuan.

3. Bahan bangunan yang telah didatangkan oleh Kontraktor dilapangan pekerjaan, tetapi ditolak pemakaiannya olehDireksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, harussegera dikeluarkan dari lapangan pekerjaan selambat - lambatnyadalam waktu 2 x 24 jam terhitung dari jam penolakan.

4. Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilakukan kontraktortetapi ternyata ditolak Direksi/Pengawas Lapangan/Tim PengelolaTeknis Kegiatan, harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkaratas biaya kontraktor dalam waktu yang ditetapkan olehDireksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan.

Pasal 14.

PEMERIKSAAN PEKERJAAN

1. Sebelum memulai pekerjaan lanjutan yang apabila bagianpekerjaan ini telah selesai, akan tetapi belum diperiksa olehDireksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan,Kontraktor diwajibkan meminta kepada Direksi/PengawasLapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan.

2. Kemudian jika Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola TeknisKegiatan telah menyetujui bagian pekerjaan tersebut, Kontraktordapat meneruskan pekerjaannya.

3. Bila permohonan pemeriksaan itu dalam waktu 2 x 24 jam (dihitungdari jam diterimanya permohonan pemeriksaan , tidak terhitunghari libur/hari raya), tidak dipenuhi oleh Direksi/Pengawas

Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, Kontraktor dapatmeneruskan pekerjaannya dan bagian yang sebenarnyadiperiksakan dianggap telah disetujui Direksi/PengawasLapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. Hal ini dikecualikan bilaDireksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatanmeminta perpanjangan waktu.

4. Bila Kontraktor melanggar ayat 1 pasal ini, Direksi/PengawasLapangan/ Tim Pengelola Teknis Kegiatan berhak memerintahkanmembongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untukmemperbaiki, biaya pembongkaran dan pemasangan menjadi

tanggungan Kontraktor.


31/40



31

Pasal 15.

KENAIKAN HARGA/FORCE MAJEURE

1. Kenaikan harga yang bersifat biasa tidak dapat mengajukan klaim.

2. Kenaikan harga yang diakibatkan kebijaksanaan moneter olehPemerintah dan bersifat nasional dapat mengajukan klaim sesuaipetunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.

3. Semua kerugian akibat Force Majeure yang dikarenakan gempabumi, angin puyuh, badai topan, kerusuhan, peperangan dan semuakejadian karena faktor alam serta kejadian tersebut dibenarkan olehPemerintah bukan menjadi tanggungan Kontraktor.

Pasal 16.

PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

1. Tugas mengerjakan pekerjaan tambah/kurang diberitahukandengan tertulis dalam buku harian oleh Direksi/PengawasLapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan serta persetujuan PemberiTugas.

2. Pekerjaan tambah / kurang hanya berlaku bila memang nyata-nyata ada perintah tertulis dari Direksi/Pengawas Lapangan/TimPengelola Teknis Kegiatan atas persetujuan Pemberi Tugas.

3. Biaya pekerjaan tambah / kurang akan diperhitungkan menurutdaftar harga satuan pekerjaan, yang dimaksudkan oleh Kontraktoryang pembayarannya diperhitungkan bersama-sama angsuranterakhir.

4. Untuk pekerjaan tambah yang harga satuannya tidak tercantumdalam harga satuan yang dimasukkan dalam penawaran, hargasatuannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Direksi/PengawasLapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan bersama-sama Kontraktordengan persetujuan Pemberi Tugas.

5. Adanya Pekerjaan Tambah tidak dapat dijadikan alasan sebagaipenyebab kelambatan penyerahan pekerjaan, tetapiDireksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan dapatmempertimbangkan perpanjangan waktu karena adanya pekerjaan

tambah tersebut.

Pasal 17.

PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Uitzet/Bouwplanka) Semua papan bouwplank menggunakan kayu kelas III dengan

ketebalan 2 cm dipasang terentang pada patok kayu ukuran 5/7dan diserut rata pada permukaan atas dan terpasang


32/40



32

b) water pass dengan peil + 0.00.c) Bouwplank dipasang memanjang keliling bangunan, pada as

kolom dan dinding penyekat supaya diberi tanda dengan catwarna merah / meni.

d) Bouwplank dipasang di luar garis bangunan dengan jarakminimal 2 m untuk mencegah kelongsoran

e) Setelah pemasangan bouwplank selesai, Kontraktor wajibmelapor kepada Direksi/Pengawas Lapangan/Tim PengelolaTeknis Kegiatan untuk mendapatkan persetujuan pekerjaanselanjutnya.

2. Pembersihan dan PerapihanSetelah pekerjaan selesai semua, permukaan harus bersih darisegala macam kotoran dan dalam keadaan baik sempurna, sertasisa dari bahan-bahan yang sudah digunakan yang berupa apapun

harus dibersihkan atau dibuang.

Pasal 18.

PEKERJAAN TANAH

1. Pekerjaan Urugana) Pekerjaan untuk urugan mencapai titik peil yang dikehendaki

digunakan tanah urug pilihan lapis demi lapis. Pekerjaanpengurugan ini dilakukan sebelum pondasi KSLL selesaidikerjakan.

b) Urugan pasir pada bawah pondasi 10 cm, pada bawah lantai 5cm

2. Pemadatana) Kepadatan tanah harus diukur dengan nilai dry density contoh

tanah sebagai persentase kepadatan kering maksimum padakadar air optimum sebagaimana ditetapkan pada pengujian(test).

b) Semua bahan yang akan digunakan untuk urugan harus sesuaidengan ayat ini dan harus dipadatkan sampai 90 % kepadatankering. Pemadatan dari seluruh bahan-bahan harus dilakukan

dengan penyiraman optimum untuk mendapatkan hasilpemadatan yang dikehendaki Direksi/Pengawas Lapangan/TimPengelola Teknis Kegiatan.

Pasal 20.

PEKERJAAN BETON BERTULANG

1. Pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah : Pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) Kolom Struktur, kolom praktis, Balok Struktur, dan Plat

Sesuai dengan gambar perencanaan.2. Persyaratan Umum :


33/40



33

Beton tak bertulang dengan spesi 1Pc : 3Ps : 6Split Beton bertulang atau mutu K.300 (Struktur). Pembuatan cetakan beton. Konstruksi harus menggunakan peralatan-peralatan/normalisasi

yang berlaku di Indonesia seperti PBI, SNI, PMI, PKKI dan lain-lain.

3. Bahan-bahana) Bahan menggunakan adukan beton adukan ditempat dengan

memakai molen, kontrol mutu sesuai dengan spesifikasi dibawah ini :1) Agregat beton

Agregat beton berupa batu pecah yang diperoleh daripemecahan batu dengan Wet Sistem Stone Crusher.

Agregat beton harus sesuai dengan spesifikasi agregat

beton menurut ASTM-C 33. Ukuran terbesar agregat beton adalah 2,5 cm. Sistem penyimpanan harus sedemikian rupa agar

memudahkan pekerjaan dan menjaga agar tidak terjadi kontaminasi bahan yang

tidak dinginkan Agregat harus bersih dari segala kotoran, tidak

melebihi 5 %.2) Agregat kasar

Agregat kasar untuk beton harus terdiri dari butir-butiryang kasar, tidak berpori dan berbentuk kubus.

Bila ada butir-butir yang pipih jumlahnya tidak bolehmelampaui 20 % dari jumlah berat seluruhnya.

Agregat kasar tidak boleh mengalami pembubukanhingga melebihi 50 % kehilangan berat menurut testmesin Los Angeles ASTM-C 131-55.

Agregat kasar harus bersih dari zat-zat organis , zat-zat reaktif alkali atau substansi yang merusak beton.

3) Agregat halus Agregat halus dapat digunakan pasir alam yang

berasal dari pasir lokal dan memenuhi persyaratan

sebagai agregat halus untuk campuran beton. Pasir harus bersih dari bahan organis, zat-zat alkali

dan substansi-substansi yang merusak beton. Pasir tidak boleh mengandung segala jenis substansi

tersebut lebih dari 5 %. Pasir laut tidak boleh digunakan untuk beton. Pasir harus terdiri dari partikel-partikel yang tajam

dan keras. Cara dan penyimpanan harus sedemikian rupa agar

menjamin kemudahan pelaksanaan pekerjaan dan

menjaga agar tidak terjadi kontaminasi yang tidakdinginkan.


34/40



34

4) PC (Portland Cement) Semen yang dipakai harus dari mutu yang disyaratkan

SNI-8 bab 3.2 PC type I.

Kontraktor harus mengusahakan agar satu merksemen saja yang dipakai untuk seluruh pekerjaanbeton.

Semen ini harus dibawa ke tempat pekerjaan dalamzak yang tertutup oleh pabrik dan terlindung sertaharus dalam jumlah sesuai urutan pengirimannya.

Penyimpanannya harus dilaksanakan dalam tempat-tempat rapat air dengan lantai terangkat danditumpuk dalam urutan pengirimannya. Semen yangrusak atau tercampur apapun tidak boleh dipakai dan

harus dikeluarkan dari lapangan.5) Pembesian Besi penulangan beton harus disimpan dengan cara-

cara sedemikian rupa, sehingga bebas dari hubunganlangsung dengan tanah lembab maupun basah.

Besi penulangan harus disimpan berkelompokberdasarkan ukuran-ukuran masing-masing

besi penulangan rangka maupun besi-besi penulanganbergelombang (Deformed bar) harus sesuai denganpersyaratan dalam SNI-2 bab 3.7.

Besi penulangan yang akan digunakan harus bebasdari karat dan kotoran lain, apabila harus dibersihkandengan cara disikat atau digosok tanpa mengurangidiameter penampang besi atau dengan bahan cairansejenis “Vikaoxy off” yang disetujui Pengawas.

Direksi atau Pengawas berhak untuk memerintahkanuntuk menambah besi tulangan di tempat yangdianggap perlu sampai maksimum 5 % dari tulanganyang ada di tempat tersebut, meski tidak terteradalam gambar struktur, tanpa biaya tambahan.

Penulangan harus terdiri dari baja keras dengan mutu

U – 39 dan Baja lunak U – 24 sesuai SNI 03-2847-2002.

6) Kawat pengikat Harus berukuran minimal diameter 1 mm seperti yang

disyaratkan dalam NI-2 bab 3.7.7) Air

Air harus bersih dan jernih sesuai dengan persyaratandalam NI-2 bab 3.6.


35/40



35

Sebelum air untuk pengecoran digunakan harusterlebih dahulu diperiksakan pada laboratorium PAM /PDAM setempat yang disetujui pengawas dan biayasepenuhnya ditanggung oleh Kontraktor.

Kontraktor harus menyediakan air atas biaya sendiri.8) Additive

Untuk mencapai slump yang disyaratkan dengan mutuyang tinggi bila diperlukan campuran beton dapatmenggunakan bahan additive POZZOLITH 300 R atauyang setaraf.

Bahan tersebut harus disetujui oleh Direksi/PengawasLapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. Additiveyang mengandung Chloride atau Nitrat tidak bolehdigunakan

4. Pelaksanaana) Sebelum dilaksanakan, Kontraktor harus mengadakan Trial test

atau mixed design yang dapat membuktikan bahwa mutu betonyang disyaratkan dapat tercapai. Dari hasil test tersebutditentukan oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim PengelolaTeknis Kegiatan,

b) “deviasi standar” yang akan dipergunakan untuk menilai mutubeton selama pelaksanaan.

Pengecoran betona. Pengecoran beton dapat dilaksanakan setelah

Kontraktor mendapat ijin secara tertulis dariDireksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola TeknisKegiatan.

b. Permohonan ijin rencana pengecoran harus diserahkanpaling lambat 2 (dua) hari sebelumnya.

c. Sebelum pengecoran dimulai Kontraktor harus sudahmenyiapkan seluruh stek-stek maupun anker-ankerdan sparing-sparing yang diperlukan, pada kolom-kolom, balok-balok beton untuk bagian yang akanberhubungan dengan bata maupun pekerjaan

instalasi. Kecuali dinyatakan lain pada gambar, makastek-stek dan angker-angker dipasang dengan jaraksetiap 1 meter.

d. Persetujuan Direksi untuk mengecor beton berkaitandengan pelaksaan pekerjaan stekan dan pemasanganbesi serta bukti bahwa Kontraktor dapatmelaksanakan pengecoran tanpa gangguan.Persetujuan tersebut di atas tidak mengurangitanggung jawab Kontraktor atas pelaksanaanpekerjaan beton secara menyeluruh.

e. Adukan beton tidak boleh dituang bila waktu sejakdicampurnya air pada semen dan agregat atau semen


36/40



36

pada agregat telah melampaui 1 jam dan waktu inidapat berkurang lagi jika Direksi menganggap perludidasarkan pada kondisi tertentu.

f. Beton harus dicor sedemikian rupa sehingga

menghindarkan terjadinya pemisahan material(segregation) dan perubahan letak tulangan.

g. Cara penuangan dengan alat-alat pembantu sepertitalang, pipa, chute dan sebagainya, harus mendapatpersetujuan Direksi/Pengawas Lapangan/TimPengelola Teknis Kegiatan.

h. Alat-alat penuang seperti talang, pipa chute dansebagainya harus selalu bersih dan bebas dari lapisan-lapisan beton yang mengeras.

i. Adukan beton tidak boleh dijatuhkan secara bebas dari

ketinggian lebih dari 2 meter. j. Selama dapat dilaksanakan sebaiknya digunakan pipayang terisi penuh adukan dengan pangkalnyaterbenam dalam adukan yang baru dituang.

k. Penggetaran tidak boleh dilaksanakan pada betonyang telah mengalami “Initialset” atau yang telahmengeras dalam batas dimana akan terjadi plastiskarena getaran.

l. Semua pengecoran bagian dasar konstruksi betonyang menyentuh tanah harus diberi lantai dasarsetebal 5 cm agar menjamin duduknya tulangandengan baik dan penyerapan air semen dengan tanah.

m. Bila pengecoran harus berhenti sementara betonsudah menjadi keras dan tidak berubah bentuk, harusdibersihkan dari lapisan air semen (laitances) danpartikel-pertikel yang terlepas samapi suataukedalaman yang cukup sampai tercapai beton yangpadat.

n. Segera setelah pemberhentian pengecoran ini makaadukan yang lekat pada tulangan dan cetakan harusdibersihkan.

Pemadatan betona) Kontraktor harus bertanggung jawab untuk

menyediakan peralatan untuk mengangkat danmenuang beton dengan kekentalan secukupnya agarbeton padat tanpa menggetarkan secara berlebihan.

b) Selama proses pengecoran berlangsung, maka betonharus dipadatkan dengan alat mekanis (internal /eksternal vibrator), kecuali jika Direksi/PengawasLapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan mengijinkanpemadatan dengan tenaga manusia, maka dapat

dilakukan dengan cara memukul – mukul acuan dari


37/40



37

luar, mencocol atau menusuk – nusuk adukan betonsecara kontinyu.

c) Pelaksanaan penuangan dan penggetaran beton adalahsangat penting. Beton digetarkan dengan vibrator

secukupnya dan dijaga agar tidak berlebihan(overvibrate). Hasil beton yang berongga-rongga /pemisahan bahan - bahan dan terjadi pengantonganbeton-beton tidak akan diterima.

d) Penggetaran tidak boleh dengan maksud mengalirkanbeton.

e) Pada daerah pembesian yang penuh (padat) harusdigetarkan dengan penggetar frekuensi tinggi 0,2 cmagar dijamin pengisian beton dan pemadatan yang baik.

f) Penggetaran beton harus dilaksanakan oleh tenaga

kerja yang mengerti dan terlatih dan pelaksanaanpemadatan dilaksanakan sesuai dengan petunjukDireksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola TeknisKegiatan.

Slump (kekentalan beton)a) Kekentalan beton untuk jenis konstruksi berdasarkan

pengujian dengan PBI-1971 adalah sebagai berikut :

b) Bila tidak digunakan alat penggetar dengan frekuensigetaran tinggi nilai tersebut di atas

c) dapat dinaikkan sebesar 50 %, tetapi dalam hal apapuntidak boleh melebihi 150 mm.

Pengujian kekuatan beton1. Selama masa pelaksanaan, mutu beton harus diperiksa

secara kontinyu dari hasil pemeriksaan benda uji. Palingsedikit setiap 5 m3 beton harus dibuat 1 sampel bendauji, atau untuk seluruh bangunan dibuat minimal sampai20 benda uji.

2. Benda uji harus diperiksa kekuatan tekannya dilaboratorium yang disetujui Direksi/PengawasLapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan dengan biayamenjadi tanggungan kontraktor dan hasil kuat tekanharus sesuai dengan ketentuan SNI 03-2487- 2002.

3. Mutu beton yang disyaratkan K 225.


38/40


39/40



39

Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola TeknisKegiatan dan dilaksanakan sedemikian rupa sehinggamenjamin keamanan sepenuhnya.

Perancah menggunakan bambu/kayu beserta

perlengkapannya. Pemasangannya harus benar-benar kokoh dan tidak berubah tempat

sebelum dan selama pengecoran. Cetakan beton dapat dibongkar dengan persetujuan

tertulis dari Direksi/Pengawas Lapangan/TimPengelola Teknis Kegiatan atau jika umur beton telahmelampaui waktu sebagai berikut :(1) Bagian bawah sisi balok 28 hari(2) Balok tanpa beban konstruksi 7 hari(3) Balok dengan beban konstruksi 21 hari

(4) Pelat lantai / atap 21 hari Dengan persetujuan Direksi/Pengawas Lapangan/Tim

Pengelola Teknis Kegiatan cetakan beton dapatdibongkar lebih awal asal benda uji yang kondisiperawatannya sama dengan beton sebenarnya telahmencapai kekuatan 75 % dari kekuatan pada umur28 hari. Segala ijin yang diberikan olehDireksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola TeknisKegiatan sekali-kali tidak boleh menjadi bahan untukmengurangi/membebaskan tanggung jawabKontraktor dari adanya kerusakankerusakan yangtimbul akibat pembongkaran cetakan tersebut.

Pembongkaran cetakan beton tersebut harusdilaksanakan dengan hati-hati sedemikian rupasehingga tidak menyebabkan cacat pada permukaanbeton, tetap dihasilkan sudut-sudut yang tajam dantidak pecah.

Bekas cetakan beton untuk bagian-bagian konstruksiyang terpendam dalam tanah harus dicabut dandibersihkan sebelum dilaksanakan pengurugan tanahkembali.

Cacat pada BetonMeskipun hasil pengujian kubus memuaskan,Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatanmempunyai wewenang untuk menolak konstruksi betonyang cacat, seperti berikut :


40/40



a) Konstruksi beton yang keropos. Konstruksi beton yangtidak sesuai dengan bentuk yang direncanakan atauprofil – profil tidak seperti yang ditunjuk pada gambar.

b) Konstruksi beton yang berisikan kayu atau bahan – bahan lainnya.

c) Jika menurut pendapat Direksi/Pengawas Lapangan/TimPengelola Teknis Kegiatan, beton tersebut cacat, makaKontraktor wajib memperbaikinya atau membongkarnyakembali sesuai petunjuk Direksi/PengawasLapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan.

RKS-Gd Kuliah-S

Documents

Transcript of RKS-Gd Kuliah-S